REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
2
3
4
DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN
KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN
1• Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan Dekonsentrasi
sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
2• Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dan akuntabilitas
pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi
3• Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional
4• Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan
5• Penajaman kriteria lokasi dan alokasi
6• Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi
(SDM, Regulasi dan Kelembagaan)
RUANG LINGKUP TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Gudang Logistik)
Di daerah Rawan Bencana1
Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di
Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT2
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(000)
Evaluasi Pagu Tugas Pembantuan Bidang Bina Adwil Tahun 2014-2017
NO TUGAS PEMBANTUAN
ALOKASI ANGGARAN (RP)TARGET UNIT
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
1 Tugas Pembantuan (TP) Pengadaan sarana
prasarana pemerintahan di wilayah
perbatasan antar negara & PPKT
20,000,000 26,554,700 20,000,00010,555,086 18 22 13 12
2 Tugas Pembantuan pembangunan sarpras
dalam rangka Penanggulangan Bencana
di Daerah Rawan Bencana
20,000,000 40,500,000 26,500,00017,950,000 16 30 19 20
Total 40,000,000 67,054,700 46,500,00028,505,086
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
35,000,000,000
40,000,000,000
45,000,000,000
Tugas Pembantuan (TP) Pengadaansarana prasarana pemerintahan diwilayah perbatasan darat & Pulau-
Pulau Kecil Terluar (PPKT)
Tugas Pembantuan pembangunansarpras dalam rangka
Penanggulangan Bencana di DaerahRawan Bencana
2014
2015
2016
2017
Kriteria Umum
.
Lingkup urusan yg menjadi kewenangan Kemendagri
Indeks kapasitas fiskal dan standar biaya
setempat/HSBGN di masing masing daerah.
Jumlah dan karakteristik daerah otonom yang dibina.
Memenuhi alokasi kebutuhan minimal unk
pelaksanaan kegiatan mencapai output
Kelengkapan dokumen usulan proyek/Proposal.
KRITERIA
a. Target Spesifik yang ingin dicapai;
b. Penugasan Prioritas Nasional;
c. Kebijakan/Mandat peraturan perundang-
undangan terkait penanganan kawasan
perbatasan negara dan PPKT;
Khusus
a.Kesiapan Satker/OPD pelaksana keg TP;
b.Rekomendasi hasil monev;
c.Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya
(tertib administrasi baik aspek
pelaksanaan, maupun pelaporan);
d.pencapaian target kinerja/PK;
e.Affirmative, contoh mendukung
percepatan pengembangan kawasan
khusus tertentu, daerah rawan bencana,
daerah tertinggal.
Teknis
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kendala dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan
1. Pengambilan keputusan secara cepat dan tepatapabila dalam pelaksananaanya terjadipermasalahan, mengingat sempitnya sisa waktupelaksanan kegiatan.
2. Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi denganunit eselon I Pembina Teknis dan Unit LayananPengadaan.
3. Tingkatkan kapasitas manajemen pengelolaanTugas Pembantuan (SDM, Kepatuhan terhadapSOP dan mekanisme kerja).
4. Mendorong KPA untuk mencairkan anggaranpertermin sesuai kemajuan realisasi fisik.
5. Mengoptimalkan seluruh staf pengelola anggaranuntuk mengecilkan GAP antara realisasi fisikdengan keuangan
6. Menyelesaikan secara cepat usulan penggantianPejabat Perbendaharaan, Pengelola Keuangandan revisi anggaran.
7. Tertib administrasi pencairan anggaran danpelaporan.
1. Terhambatnya proses pelaksanaan lelang di Unit
Layanan Pengadaan karena berbagai hal seperti
koordinasi, SDM tenaga pengadaan, dsb.
2. Pelaksanaan kegiatan yang tidak selalu sesuai
dengan dokumen perencanaan.
3. Penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk
pada akhir tahun.
4. Belum tertibnya SKPD dalam menyampaikan
laporan AKUNTABILITAS dan KINERJA kpd Unit
Eselon I Pembina DKTP
5. Belum optimalnya pengawalan oleh KPA maupun
PPK dalam mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Solusi/Tindak LanjutKendala Umum
PAGU ANGGARAN PER KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
No Jenis Tugas Pembantuan Rencana Alokasi Ket
1 Pembangunan Sarana dan
Prasarana (Gudang Logistik) Di
daerah Rawan Bencana
5.000.000.000 6 kab (6 unit)
2 Pembangunan Sarana Prasarana
Pemerintahan di Kawasan
Perbatasan Negara dan PPKT
12.000.000.000
8 kab (12 unit)
6 unit PN
6 unit P-K/L
TOTAL 17.000.000.000 18 unit
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Gudang Logistik) Di daerah Rawan Bencana
No Instansi Satker Pembangunan Jumlah Unit Pagu (Rp) Keterangan
1. Kabupaten
Kepulauan Mentawai
BPBD Gudang Logistik
Penanggulangan
Bencana
1 unit 1.000.000.00
0
K/L
2. Kabupaten Seluma BPBD Gudang Logistik
Penanggulangan
Bencana
1 unit 800.000.000 K/L
3. Kabupaten Lampung
Barat
BPBD Gudang Logistik
Penanggulangan
Bencana
1 unit 800.000.000 K/L
4. Kabupaten Pesisir
Barat
BPBD Gudang Logistik
Penanggulangan
Bencana
1 unit 800.000.000 K/L
5. Kabupaten
Manggarai Barat
BPBD Gudang Logistik
Penanggulangan
Bencana
1 unit 800.000.000 K/L
6. Kabupaten Lombok
Timur
BPBD Gudang Logistik
Penanggulangan
Bencana
1 unit 800.000.000 K/L
ALOKASI DAN LOKASI KEGIATAN DEKONSENTRASI 2018
Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT
No Instansi Satker Pembangunan Jumlah
Unit
Pagu (Rp) Keterangan
1. Kabupaten Karimun Dinas PU 1. Kantor Kecamatan Ungar
2. Kantor Kecamatan merau barat
1 Unit
1 Unit
1.500.000.000
1.400.000.000
PN
PN
2. Kabupaten Sanggau Dinas PU 1. Kantor Desa Karangan
2. Kantor Desa Sekayam
1 Unit
1 Unit
1.500.000.000 K/L
3. Kabupaten Belu Setda 1.Kantor Desa Silawan Kecamatan Tasifeto 1 Unit 800.000.000 K/L
4. Kabupaten Talaud Setda 1. Kantor Desa Mala Timur
2. Kantor Desa Mala
1 Unit
1 Unit
1.200.000.000 K/L
5. Kabupaten Kepulauan
Sangihe
Setda 1. Kantor Kelurahan Soataloara II
Kecamatan Tahuna
1 Unit 1.000.000.000 K/L
6. Kabupaten Meranti Setda 1. Kantor Kecamatan Rangsang Pesisir 1 Unit 1.700.000.000 PN
7. Kabupaten Kepulauan
Morotai
Setda 1. Kantor Kecamatan Morotai Selatan 1 Unit 1.400.000.000 PN
8. Kabupaten Raja Ampat Setda 1. Balai Kampung Boiseran Distrik Ayu
2. Kantor Desa Boiseran Distrik Ayu
1 Unit
1 Unit
1.500.000.000 PN
TERIMA KASIH