REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN Mendengar/Paparan... · Kurs SPN 3 Bln ICP Lifting Minyak Lifting Gas APBN 5,4 3,5 13.400 5,2 48 800 ... Risiko Neraca Keuangan BUMN Kenaikan

REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN

Disampaikan pada Acara DJA Mendengar

Jakarta, 8 Mei 2018

2

1. Transparansi Anggaran

2. Realisasi APBN Tahun 2017 dan Perkembangan

Pelaksanaan APBN Tahun 2018

3. Kebijakan APBN Tahun 2019

OUTLINE

Transparansi Anggaran

13

Transparansi Anggaran Menunjukkan Perbaikan

4

2006 2008 2010 2012 2015 2017

4254 51

62 5964

Pada tahun 2017, skor transparansiIndonesia meningkat dibandingtahun 2015.

0-20 = Scant or None 20-40 = Minimal 40-60 = Limited 60-80 = Substantial 80-100 = Extensive

(berdasarkan hasil Open Budget Survey 2017 yang dilakukan International Budget Partnership)

Dari tahun ke tahun, ketersediaan dokumen yang

dapat diakses publik, makin terpenuhi.

Peran Kementerian Keuangan terhadaptransparansi anggaran Indonesia, setiap informasi tentang anggarna dapat di crosscheck

Portal Data APBN dan Peta Anggaran

Forum Regional Economist (u/ pakar dan ekonom)

Budget Goes To Campus (u/ mahasiswa)

DJA Menyapa (u/Pelajar SMA)

Citizen Budget/ Informasi APBN(Informasi APBN dalam infografik sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami)

(website yang memuat data-data dan dokumen yang bisa langsungdiunduh dlm bentuk pdf maupun excel)

Media Online Kementerian Keuangan(bisa diakses melalui website Kemenkeu.go.id maupun social media resmi @KemenkeuRI)

Publikasi Data & Informasi APBN pada 8 dokumen anggaran pokok

Skor OBS Indonesia di atas nilai rata-rata dunia.

APBN KITA (update perkembangan pelaksanaan APBN secara bulanan)

5

Dalam setiap tahapan proses Penyusunan APBN, transparansi harus selalu dijaga, segala informasi dapat di crosscheck, serta dapat diakses oleh publik

Teknokrat Politis Administratif

• Efisiensi vs partisipasi,• Akurasi informasi dan teknikTantangan

• Akomodasi proses politik• Governance• Capaian sasaran

• Kecepatan vsgovernance• Transparansi & akuntabilitas

Tantangan

FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Realisasi APBN 2017 dan Perkembangan Pelaksanaan APBN 2018

13

7

Pendapatan1

Belanja2

Pajak

PNBP TKDD

BelanjaPusat

KL

Non KL

TKD

DD

Rp1.343,5T

Rp311,2T

Primary Balance

(Rp121,6T)

Debt Ratio28,9% PDB

53

Defisit2,49% PDB

Rp742,0T

Rp1.262,1T

Rp761,9T

Rp500,1T

Rp682,2T

Rp59,8T

Utang Investasi

Rp1.666,0T

Rp425,6T (Rp59,8T)

(Rp338,1T)

Rp2.004,1T

Rp363,5T

4

Hibah

Rp11,2T

Kinerja PendapatanKinerja Belanja

Kinerja tahun 2017 lebih baik, ditunjukkan dengan realisasi defisit

yang lebih rendah dari targetnya dalam APBNP

▪ Defisit anggaran dalam batas aman, lebih rendah dari

APBNP 2017 (2,92% PDB)

▪ Keseimbangan Primer lebih rendah dari APBNP 2017

(Rp129,3 T atau 72,6% dari APBNP 2017)

▪ Penyerapan Belanja K/L 95,4%

thd APBNP (2016: 89,1%)

▪ Subsidi turun menjadi Rp166,4 T

(2016: Rp174,2T)

▪ Penyerapan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa 96,8% thd

APBNP (2016: 91,5%)

Kinerja Defisit dan Pembiayaan

Pembiayaan

Catatan:Angka LKPP 2017 Unaudited

▪ Realisasi Pendapatan Negara 96,0% dari APBN-P tumbuh 7% dari Real

2016 (tanpa TA 11,2%)

▪ PPN tumbuh 16,6% (2016: -2,7%)

▪ PPh non migas tumbuh 12,7%, tanpa TA

(2016: -4,5%)

▪ Cukai tumbuh 6,8% (2016:-0,8%)

▪ Bea Masuk tumbuh 8% (2016:4,0%)

▪ Bea Keluar tumbuh 38,3% (2016: -19,5%)

88

9

PELAKSANAAN APBN 2018 masih terkendali, meski ada risiko deviasi

asumsi makro

Growth

Inflasi

Kurs

SPN 3 Bln

ICP

Lifting Minyak

Lifting Gas

APBN5,4

3,5

13.400

5,2

48

800

1.200

Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara

Penerimaan Pajak nonmigas diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2018• Didasarkan realisasi 2017• Tetap melakukan reform

perpajakan• Berikan insentif fiskal

Penerimaan Bea dan Cukaimeningkat

PNBP Sumber Daya Alammeningkat• Kenaikan ICP, harga

komoditas, dan nilai tukar

Belanja K/L masih berpotensi ada

penghematan alamiah

Subsidi energi meningkat(dampak naik ICP dan Kursserta perubahan kebijakan)

Bunga utang meningkat(depresiasi nilai tukar Rupiah)

Transfer ke Daerah sesuai perubahan Pendapatan Dalam Negeri netto

Defisit dapat sedikit berubah, namun tetap terkendali

Penambahan pembiayaan utang dijaga sesuai APBN

Risiko Neraca Keuangan BUMN

▪ Kenaikan harga komoditas batubara menimbulkan

beban atas biaya produksi listrik

▪ Kenaikan harga minyak dunia menimbulkan beban

atas biaya produksi BBMPerubahan kebijakan subsidi energi (kurangi beban BUMN)

A. Pendapatan Negara

II. Transfer ke Daerah & Dana Desa

b. Belanja Non K/L

B. Belanja Negara

I. Belanja Pemerintah Pusat

a. Belanja K/L

C. Keseimbangan Primer

333,8 T(17,6%)

419,6 T (18,9%)

234,0 T (16,1%)

103,1 T (12,2%)

130,8 T (21,5%)

185,6 T (24,2%)

-17,3 T (19,8%)

Uraian

2018

Y-o-Y

296,2 T (17,1%)

400,0 T (18,8%)

204,8 T (15,0%)

92,4 T (11,6 %)

112,5 T (19,8%)

195,2 T (25,5%)

-38,7 T (21,7%)

2017

4

D. Surplus /(defisit) Anggaran

12,7%

4,9%

14,2%

11,6%

16,3%

-4,9%

-55,2%

-103,8 T (26,1%)

Nominal (% thd APBNP)

Nominal (% thd APBN)

-85,8 T (26,3%) -17,4%

Realisasi APBN Triwulan I Tahun 2018 relatif lebih baik

Postur APBNP 2017 dan APBN 2018 Persentase realisasi KL per bidang Tw 1 (%)

8.6

8.1

6.5

14.6

8.5

12.7

17.4

8.2

9.6

10.6

5.6

5.7

8.5

7.3

6.1

13.6

5.6

13.7

25.1

8.4

8.0

7.3

10.5

6.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

KEMEN PU PERA

KEMENHUB

KEMEN ESDM

KEMENAG

KEMENDIKBUD

KEMENRISTEK DIKTI

KEMENKES

BKKBN

BADAN POM

KEMENTAN

KKP

KEMENDAG

Infr

astr

ukt

ur

Pen

did

ikan

Kes

ehat

anP

anga

n

2017 % 2018 %

Kebijakan APBN Tahun 2019

12

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2019

APBN untuk mendorong

investasi dan daya saing

TEMA RKP 2019

Pemerataan

Pembangunan untuk

Pertumbuhan Berkualitas

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2019Memantapkan penyehatan fiskal dan mendorong investasi

1. Menjaga Kesehatan Fiskal

2. Kebijakan Fiskal Mendorong Iklim Investasi

1. Produktif

2. Efisien

3. Daya Tahan

4. Sustainable

1. Membantu : Simplifikasi dankemudahan investasi;

2. Melayani: Peningkatan kualitaslayanan publik;

3. Mendukung: Pemberian insentiffiskal untuk daya saing.

FOKUS KEBIJAKAN FISKAL

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2019Mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional

terkini

Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)

Lifting minyak (ribu barel per hari)

Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)

Inflasi (%, yoy)

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

Nilai tukar (Rp/US$)

Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)

5,4

3,5

5,2

13.400

48

800

1.200

5,4-5,8

2,5-4,5

4,6-5,0

13.500-13.900

58-65

722-805

1.210-1.300

Indikator2018

APBN Proyeksi Awal

2019

5,07

3,6

5,0

13.384

51

804

1.142

2017

Realisasi

4

STRATEGI MAKRO FISKAL 2019Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini, outlook 2018 dan arah kebijakan fiskal jangka menengah

14Kementerian Keuangan

PENAJAMAN BELANJA AGAR LEBIH PRODUKTIF

Tahun 2019

1. Fokus program perlindungan sosialdan padat karya;

2. Melanjutkaninfrastruktur;

3. Penguatan kualitasdesentralisasi fiskal.

EKSPANSIF TERARAH DAN TERUKUR

Defisit semakin menurun(1,9-1,6)% PDB;

Primary balance menujupositif (0,3)-0,05 % PDB;

Debt Ratio 28,8-29,2% PDB

MOBILISASI PENDAPATAN YANG REALISTIS

PEMBIAYAAN YANG EFISIEN DAN KREATIF

▪ Terobosan pembiayaan yang inovatif:▪ Defisit dan Rasio utang terkendali dan diupayakan menurun

dalam jangka menengah;▪ Keseimbangan primer menuju positif;▪ Mengembangkan pembiayaan kreatif.

▪ Memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif;▪ Melanjutkan Infrastruktur untuk daya saing dan kapasitas

produksi;▪ Penguatan SDM untuk peningkatan skill dan produktivitas;▪ Efektivitas program perlindungan sosial untuk pengentasan

kemiskinan dan kesenjangan;▪ Reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien.

▪ Optimalisasi yang realistis:▪ Menjaga peningkatan trend Tax Ratio;▪ Penguatan pengelolaan SDA dan aset;▪ Penguatan pengelolaan aset;▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Outlook 2018

1. Berbasis kinerjaperekonomianterkini dan APBN realisasi 2017;

2. Proyeksi AsumsiMakro 2018;

3. Analisis risiko APBN 2018.

1.

2.

A.

B.

C.

STRATEGI 2019

1

2

3

15

Fokus(1) Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas, menjaga stabilitas ekonomi makro,

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Anggaran belanja diarahkan untuk

meningkatkan:

• Infrastruktur didukung dengan skema KPBU,

• Peningkatan SDM untuk menghadapi bonus

demografi, revolusi industri 4.0, dan disrupsi

teknologi,

(3) Mendorong Investasi dan ekspor melalui

penyederhanaan regulasi dan penyelesaian

free trade agreement

(4) Perbaikan kualitas Lingkungan Hidup dan

kehutanan fokus pada reboisasi pada setu,

danau, waduk, serta penanganan sedimentasi

dan banjir, terutama pada daerah Puncak

dan Bogor.

Koordinasi yang Efektif

Sidang Kabinet

9 April 2017 Monitor dan Evaluasi, serta

Komunikasikan kepada Publik

(1) Monitor detail dan teliti serta mengevaluasi

program, kegiatan, dan anggaran tahun 2018

(2) Koreksi segera bila program tidak berjalan dan

anggaran tidak dipakai untuk tujuan prioritas

(3) Komunikasi dan penjelasan ke publik mengenai

hasil kerja dan prestasinya, juga penggunaan

anggaran

(4) Kominfo harus membantu komunikasi terutama

di media sosial.

Arahan Presiden terkait Penyusunan Pagu Indikatif 2019

Perencanaan yang Matang

dan Tepat Sasaran

• Anggaran K/L tahun 2019 digunakan secara

lebih tepat dan optimal, dengan prioritas yang

makin tajam;

• Efisiensi penggunaan anggaran dan hindari

salah sasaran;

• Jangan ada kegiatan pendukung yang justru

lebih besar dibanding kegiatan utama/pokok.

• Perkuat kerjasama dalam penggunaan

anggaran dan rencana kerja antar K/L dan

Pemda;

• Hindari ego sektoral dan kementrian/lembaga;

• Saling terbuka dan saling mendukung

Pelaksanaan Agenda Demokrasi

▪ Pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2019

▪ Pengamanan Pemilu

▪ Sosialisasi Pemilu

▪ Dukungan penyiaran kegiatan Pemilu

Belanja Negara tahun 2019 difokuskan untuk mendukungberbagai program prioritas nasional, serta meningkatkan daya saing, ekspor dan investasi

Pembangunan SDM

▪ Peningkatan kualitas dan relevansi

pendidikan vokasi▪ Mempersiapkan tenaga pendidik

yang adaptif dan responsif▪ Penguatan program promotif dan

preventif, peningkatan layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan JKN.

▪ Pemerataan akses ke layanan kesehatan

2

4

1

Perlindungan Sosial

▪ Sinergi Program perlindungan sosial (PKH, BPNT, subsidi)

▪ Mengarahkan penerima manfaat

subsidi dan bansos yang lebih tepat sasaran perbaikan data

▪ Perluasan sasaran PBI JKN dan perbaikan manfaat PKH

▪ Dana Desa: peningkatan cash for work

3Birokrasi yang Efektif dan EfisienProduktivitas, integritas, dan pelayananpublik (gaji ke-13 dan reformasi skemapensiun)

Antisipasi Ketidakpastian

Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, stabilitas ekonomi, keamanan danpolitik

5

Penyelesaian Infrastruktur

▪ Infrastruktur pelayanan dasar▪ Infrastruktur konektivitas untuk

kelancaran barang dan jasa▪ Infrastruktur untuk mendukung sektor

unggulan (a.l. pangan, pariwisata, perikanan)

▪ Skema Pembiayaan kreatif (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur

16

17

1. Mempercepat program reformasi birokrasi

2. Menjaga tingkat kesejahteraan aparaturnegara dan pensiunan melalui pemberiangaji dan pensiun ke-13 serta THR

3. Memperbaiki program Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Belanja Pegawai

1. Memperkuat efisiensi belanja barang, (terutamaperjalanan dinas, paket meeting/rapat, dan honor)

2. Mengefektifkan belanja pemeliharaan

menjaga kapasitas aset negara;

4. Mengarahkan dukungan kelayakan danfasilitasi untuk mendorong peran swastamelalui skema KPBU

3. Penajaman dan efisiensi belanja barangyang diserahkan kepada masyarakat/daerah;

1. Belanja modal untuk peningkatan kapasitasproduksi, konektivitas, serta pengembanganinfrastruktur dasar untuk meningkatkankapasitas produksi, mendorong ekspor, dayasaing dan investasi

3. Efisiensi belanja gedung perkantoran baru, dan kendaraanbermotor.

2. Mendorong konektivitas untuk mendukung pusatpertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, danintegrasi antarmoda

Belanja Barang

1. Memperkuat program perlindungan sosial

✓ Menggunakan basis data terpadu (BDT)

✓ Memperluas sasaran :

▪ PKH 10 juta KPM dengan kenaikan indeks

100% ,dengan conditionalities

▪ BPNT 15,6 juta KPM, indeks Rp110.000 per

KPM per bulan.

✓Memperluas cakupan PBI JKN

2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi tepat sasaran, waktu dan jumlah

Belanja Modal

Bantuan Sosial

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja tahun 2019

dilakukan melalui penguatan “value for money” pada belanja K/L

17

Melanjutkan Capaian tahun 2017

Menjaga kepercayaan masyarakatPelayanan pemerintah dan birokrasi yang lebih baik dengan secara periodik menyampaikan capaian pembangunan.

Penajaman Penganggaran untuk Meningkatkan Value for MoneyAnggaran tahun 2019 dihitung dengan efisien dan efektif dengan tetap memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan kretaif dan inovatif serta peningkatan sinkronisasi program/kegiatan pusat dan daerah.

Defisit APBN 2019 terjaga dan Utang yang Terukur

Menjaga fiscal sustainability dan pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel

Pagu Indikatif Fokus pada Prioritas Pembangunan nasionalPembahasan dalam TM difokuskan pada upaya untuk memenuhi target prioritas pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan value for money.

PENUTUP

Capaian 2017 perlu ditingkatkan di tahun 2018 dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas.

18

TERIMA KASIH

19