RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023 RENSTRA - PERUBAHAN KEDUA - (RENCANA STRATEGIS ) PERUBAHAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2021 - 2023 BADAN KEUANGAN DAERAH – KABUPATEN PROBOLINGGO Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan, Telp. (0335) 846651 - 846652 Kraksaan - Probolinggo
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
RENSTRA - PERUBAHAN KEDUA -
(RENCANA STRATEGIS ) PERUBAHAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2021 - 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH – KABUPATEN PROBOLINGGO Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan,
4. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak
daerah ;
5. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap
objek dan subjek pajak daerah ;
6. pelaksanaanpenindakan atas pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah ;
7. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah ;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
22
8. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan
pengembangan pendapatan ;
9. penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak
daerah dan retribusi daerah ;
10. penyiapan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
11. penginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan ;
12. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan
yang diambil ;
13. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
14. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2.2 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu unsur
penunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah
maka diperlukan sumberdaya yang memadai. Salah satu sumber daya tersebut adalah Sumber
Daya Manusia (SDM). Pengelolaan yang tepat atas seluruh potensi SDM di lingkungan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo akan mampu mendorong percepatan terwujudnya
visi dan misi kepada daerah yang telah ditetapkan. Susunan pegawai menurut tingkat
pendidikan yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah kondisi
tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
No Sekretariat/Bidang Pendidikan
Jml S2 S1 D3 SLA SLTP SD
1 Sekretariat Badan
Keuangan 3 9 2 2 - - 16
2 Bidang Anggaran
2 5 1 1 - - 9
3 Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi - 8 1 1 - - 10
4 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan 5 6 - - - - 11
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
23
5 Bidang Aset
4 4 - 3 - - 11
6 Bidang Pendapatan
3 14 1 9 - 1 28
Jumlah
Sumber data : Sekretariat BK Kabupaten Probolinggo (diolah)
Sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat kepangkatan yang ada di Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo per posisi 28 Juni 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
No Unit Kerja
Golongan Kepangkatan
Jumlah IV III II I
NON
PNS
1 Sekretariat BK 2 7 1 - 6 16
2 Bidang Anggaran
1 5 1 - 2 9
3 Bidang Perbendaharaan
dan Verifikasi - 6 - - 4 10
4 Bidang Akuntansi dan
Pelaporan 2 5 - - 4 11
5 Bidang Aset - 5 1 - 5 11
6 Bidang Pendapatan - 15 1 - 12 28
Jumlah 5 43 4 0 33 85
Sumber data : Sekretariat Badan Keuangan Kabupaten Probolinggo (diolah)
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD, dilakukan perbandingan antara
capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
24
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan
adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra OPD periode sebelumnya dan/atau
berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Mengingat dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo telah
diketemukan target kinerja pelayanan setiap tahunnya, maka untuk menganalisi tingkat kinerja
pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah dengan menggunakan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 100/322/SJ Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) Tahun
2017. Hal ini dilakukan karena belum ada SPM untuk pengelolaan keuangan daerah.
Disamping menganalisa IKK Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, aspek
yang dianalisa adalah pendanaan dan anggaran yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo. Dalam membahas kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo ini, tidak dilakukan analisis mengenai rencana tata ruang wilayah
karena dalam melaksanakan pelayanannya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
tidak mempunyai implikasi langsung atas rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten
Probolinggo. Demikian juga analisis mengenai Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
sesuai dengan pelayanan OPD, disamping tidak adanya dokumen KLHS di Kabupaten
Probolinggo, dalam melaksanakan pelayanan kepada OPD dan mitra kerja, Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo tidak terkait langsung dengan KLHS.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI
Dalam rangka medukung pencapaian target kinerja untuk mendorong terwujudnya visi
dan misi Bupati Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan pada
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo telah dapat
mengindentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:
a) Relatif masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)'
b) Masih adanya target-target pendapatan yang telah ditetapkan yang tidak tercapai.
c) Masih relatif tingginya temuan BPK sehubungan dengan permasalahan Aset Daerah.
d) Pemahaman atas Alur Pengelolaan Keuangan Daerah masih kurang
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah telah
ditindaklanjuti dengan permendagri 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
Dalam permendagri 55/2008 ini terdapat diagram alur yang menjelaskan bagaimana
penatausahaan keuangan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Badan Keuangan Daerah selaku OPD maupun OPKD semestinya mempunyai
pemahaman lebih atas diagram alur tersebut, sehingga mampu menjalankan salah
satu TUPOKSI nya yaitu melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo dibidang pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya pada
level pimpinan dan esselon, pemahaman atas alur pengelolaan keuangan daerah juga
harus sampai pada level staf. Hal ini penting karena staf adalah ujung dari fungsi
pelayanan Badan Keuangan Daerah dimaksud.
e) Rotasi Pegawai/staf Badan Keuangan Daerah belum optimal dilakukan
Salah satu kendala dalam memahami alur pengelolaan keuangan daerah oleh staf di
Badan Keuangan Daerah adalah penugasan pada satu titik tugas selama bertahun-
tahun tanpa pernah dirotasi pada tugas yang lain. Permasalahan rotasi pegawai di
Badan Keuangan Daerah menjadi penting, karena alur pengelolaan keuangan daerah
merupakan proses yang saling berpengaruh satu sama lain. Diawali dari proses
penganggaran kemudian penatausahaan, perbendaharaan dan diakhiri dengan
pelaporan keuangan daerah, merupakan rangkaian tidak putus dan berpengaruh satu
dengan yang lain.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
26
Seorang staf di Badan Keuangan Daerah yang bertugas di satu titik penugasan selama
bertahun-tahun, akan berdampak pada pengetahuan yang tidak berkembang,
kejenuhan dan hanya melakukan tindakan rutin yang berulang-ulang. Mereka
cenderung semakin tidak memperdulikan alur proses dan mengabaikan tugas-tugas
lainnya, yang sebenarnya adalah rangkaian proses yang telah dikerjakannya.
Kedepan rotasi staf ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang paripurna
kepada seluruh staf tentang alur proses pengelolaan keuangan daerah.
f) Pemahaman bahwa Badan Keuangan Daerah adalah fungsi Pelayanan masih belum
optimal. Salah satu TUPOKSI Badan Keuangan Daerah adalah memberikan bimbingan
dan pembinaan bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo lain dibidang
pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Perangkat Daerah yang memberikan
pelayanan kepada Perangkat Daerah lain, maka sudah seharusnya kemampuan dan
wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah serta pemahaman tentang
manajemen pelayanan. Indikator penting dari pelayanan adalah kepuasan dari yang
dilayani. Untuk itu maka, sudah saatnya seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan
Keuangan Daerah meningkatkan pemahaman atas fungsi pelayanan di bidang
keuangan daerah kepada seluruh Perangkat Daerah tanpa membeda-bedakan dan
mengolong-golongkan Perangkat Daerah yang dilayaninya.
g) Meningkatnya fungsi dan peran Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Kondisi ini
dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi dalam upaya menggali sumber-sumber PAD sehingga pada akhirnya
diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan PAD. Dari data yang ada untuk
tahun 2017 dapat di harapkan ada peningkatan dalam penerimaan PAD, sehingga
dapat dikatakan bahwa upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Intensifikasi
dan Ekstensifikasi menunjukkan hasil yang baik.
h) Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan aparatur
Kondisi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur khususnya dibidang
teknis Pendapatan Daerah. Dengan adanya peningkatan kualitas aparatur dibidang
teknis Pendapatan Daerah maka diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan
Daerah.
i) Meningkatnya jumlah wajib pajak / wajib retribusi
Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjang upaya peningkatan PAD, yang akan dapat
digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
j) Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana di Bidang Pendapatan
Kondisi ini dimaksudkan untuk menunjang upaya pelayanan yang baik kepada Wajib
Pajak/Retribusi. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
27
pelanggan diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak dan
retribusi.
k) Belum optimalnya tertib administrasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan
aset daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Berdasar pada RPJMD-Perubahan Kabupaten Probolinggo 2021-2023 telah
dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah ;
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia
Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing.”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 2018-2023, yaitu ;
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
Misi 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.
Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Probolinggo tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai penunjang
keuangan dan aset daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sbb;
1. Tugas Pokok
(1) Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidanganggaran,
perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan
keuangan daerah;
4. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
5. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keuangan
Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
Badan Keuangan Daerah Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi ke 3 (tiga) Bupati dan
Wakil Bupati Probolinggo yaitu ; ” Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
28
yang baik dan bersih “ tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah ;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6. Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah
daerah 7. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pandapatan daerah 9. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
dan Barang Milik Daerah.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
29
Secara rinci keterkaitan Tupoksi Badan Keuangan Daerah dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Probolinggo lima tahun kedepan dapat di
lihat pada tabel berikut ini ;
Tabel 3.1
Keterkaitan Tupoksi Badan Keuangan Daerah kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023
Tupoksi Badan Keuangan
Daerah Visi RPJMD Misi RPJMD Tujuan Sasaran Indikator
1 2 3 4 5 6
1. Penyusunan kebijakan
teknis pengelolaan
keuangan daerah
2. Pelaksanaan tugas
pengelolaan keuangan
daerah di
bidanganggaran,perbend
aharaan dan verifikasi,
akuntansi, aset serta
pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi
dan pelaporan
pelaksanaan tugas
Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Probolinggo
Berakhlak Mulia
Yang Sejahtera,
Berkeadilan dan
Berdaya Saing.
Mewujudkan
keadilan
melalui tata
kelola
pemerintahan
yang baik dan
bersih
1. Meningkatknya
kualitas
penyelenggara
aan
pemerintahan
melalui
penatausahaan
keuangan, aset
dan
pendapatan
daerah, serta
koordinasi
kesekretariatan
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
APBD
1. Terwujudnya peningkatan
akuntabilitas pengelolaan
APBD
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
30
teknis pengelolaan
keuangan daerah
4. Pembinaan teknis
pengelolaan keuangan
daerah;
5. Pembinaan terhadap
UPT dan kelompok
Jabatan fungsional
Badan Keuangan
Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh
Bupati
2.Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
1. Terwujudnya Peningkatan
kemandirian keuangan
Daerah
3.Meningkatnya tata
kelola asset tetap
daerah
1. Terwujudnya peningkatan tata
kelola aset tetap daerah
Maka perlu pula dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 yang terkait
dengan TUPOKSI Badan Keuangan Daerah. Pada tujuan pembangunan point 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran adalah peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
31
Badan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan
bersih serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik berupaya dengan mengembangkan
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang mampu mengakomodir
seluruh alur proses Pengelolaan Keuangan Daerah (program SIMDA keuangan). Tentunya
SIMDA ini perlu untuk dikembangkan ke arah yang partisipastif, transparan, efektif-efisien
akuntabel, dan kompetitif.
Ada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi komitmen
Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan TUPOKSI-nya, yaitu:
1. Meningkatknya kualitas penyelenggaraaan pemerintahan melalui penatausahaan
keuangan, aset dan pendapatan daerah, serta koordinasi kesekretariatan.
Permasalahan dan kendala yang saat ini dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah dalam
rangka pelaksanaan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan pencapaian lima indikator kinerja
pengelolaan keuangan daerah tersebut, antara lain:
1. Aspek sumber daya manusia, dengan jumlah pejabat dan staf yang ada di Badan Keuangan
Daerah saat ini, maka secara kuantitas, kebutuhan akan tambahan staf menjadi permasalahan
Badan Keuangan Daerah, apabila dikatikan dengan rentang tugas dan tanggungjawab
pengelolaan keuangan daerah. Sumberdaya manusia di eksternal Badan Keuangan Daerah,
dalam hal ini adalah staf pengelola keuangan Perangkat Daerah, merupakan permasalahan
lain yang penting pula dikemukakan, mengingat dukungan dan sinkronisasi dari satuan
pengelola keuangan Perangkat Daerah atas pengelolaan keuangan daerah menjadi penting.
Pemahaman, kesamaan dalam memahami tugas masing-masing, semua menjadi “PR”, untuk
ditingkatkan dan dibangun bersama-sama.
2. Aspek peraturan perundang-undangan, Pengelolaan Keuangan Daerah tidak boleh
menyimpang dari PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006. Dua produk perundang-undangan ini
menjadi “kitab suci” pengelolaan keuangan daerah, disamping peraturan perundangan
turunannya dan penjabaran dari keduanya. Pemahaman dan penguasaan atas peraturan
perundang-undangan menjadi penting, karena dalam perkembangannya, akan selalu ada up-
date perundang-undangan baru yang mengatur seluruh proses, kandungan/komponen dan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Saat ini, Badan Keuangan Daerah sangat
terkendala dalam pelaksanaannya karena seringnya terjadi perubahan-perubahan dari
kemendagri maupun kemeterian keuangan atas produk-produk aturan atas pengelolaan
keuangan daerah. Belum selesai penerapan suatu aturan dalam pelaksanaannya di daerah,
sudah ada peraturan baru yang harus dipedomani. Perubahan-perubahan ini merupakan
kendala tersendiri bagi Badan Keuangan Daerah.
3. Aspek organisasi dan tupoksi, sesuai dengan perda dan perbup tentang Badan Keuangan
Daerah dan tupoksinya, maka terdapat permasalahan yang kedepannya perlu untuk dilakukan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
32
perbaikan-perbaikan. Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat daerah di
Pemerintah Kabupaten Probolinggo, secara perundang-undangan mengemban tugas sebagai
Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah (PDBKD). Kalau kita telaah kembali perda dan
perbup dari Badan Keuangan Daerah tadi, maka tugas-tugas PDBKD secara tersurat belum
terakomodir didalamnya, artinya ketika perbup itu mengatur struktur organisasi, maka struktur
yang ada adalah Badan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah teknis, sedangkan
struktur Badan Keuangan Daerah sebagai PDBKD/PPKD belum diatur. Hal ini menjadi
masalah, ketika proses dan mekanisme pengelolaan keuangan di internal Badan Keuangan
Daerah menjadi rancu karena belum ada pemisahan secara jelas struktur dan tupoksinya,
contoh sederhananya adalah, ketika Badan Keuangan Daerah sebagai badan teknis yang
mengelola keuangan OPD maka ada bendahara pengeluaran Badan Keuangan Daerah.
Semestinya ketika Badan Keuangan Daerah sebagai PDPKD/PPKD maka diperlukan
bendahara pengeluaran PDBPKD/PPKD. Yang terjadi adalah bendaharanya satu dan
bertanggungjawab atas semuanya. Demikian pula petugas lainnya, ada kerancuan dalam
bekerja karena belum adanya pemisahan secara jelas antara Badan Keuangan Daerah
sebagai Perangkat Daerah dan Badan Keuangan Daerah sebagai PDBKD/PPKD. Kedepan
perlu adanya perbaikan-perbaikan terkait organisasi dan tupoksi ini.
4. Aspek koordinasi, sebagai Perangkat daerah pengelola keuangan daerah, Badan Keuangan
Daerah kabupaten probolinggo selalu berhubungan dengan Perangkat Daerah lain di
lingkungan pemerintah kabupaten Probolinggo. Pada proses penganggaran, penyusunan R-
APBD dan pembahasannya, koordininasi dan sinkronisasi selalu intensif dilakukan, antara
Badan Keuangan Daerah selaku anggota TAPD dengan Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran. Demikian pula dalam kaitan dengan dokumen Laporan Keuangan Daerah (LKD),
merupakan entitas pelaporan, sementara Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi,
artinya dalam rangka penyusunan LKD Kabupaten Probolinggo, tugas Badan Keuangan
Daerah adalah menyajikan laporan hasil konsolidasi keuangan atas seluruh pencatatan dan
pengakuntansian keuangan di setiap Perangkat Daerah. Problem koordinasi timbul ketika
pemahaman yang berbeda diinternal Badan Keuangan Daerah sendiri maupun dengan
Perangkat Daerah lain, atas permasalahan yang terjadi. Hingga saat ini koordinasi menjadi
salah satu permasalahan yang terus diupayakan untuk ditingkatkan kedepannya.
5. Aspek pelayanan dan pembinaan, salah satu fungsi utama Badan Keuangan Daerah adalah
memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan
di bidang keuangan daerah, permasalahan utama dari aspek ini adalah pemahaman atas
“pelayanan dan pembinaan” itu sendiri. Di internal Badan Keuangan Daerah pemahaman atas
fungsi tersebut saat ini ditanamkan secara sepenuhnya kepada seluruh staf, dengan
menggunakan instrumen-instrumen terukur, baik dalam bentuk pedoman, juknis, aturan main,
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
33
sisdur, dan mekanisme, serta (yang akan dikembangkan) Standar Operasional dan Prosedur
(SOP) pengelolaan keuangan daerah. Merubah menjadi pelayan bagi semuanya dari
ekslusifitas organisasi membutuhkan waktu dan proses yang tidak gampang, karena ini
mengubah kultur dan kebiasaan individu-individu yang ada. Tetapi tekad untuk kedepannya
dalam memberikan layanan prima adalah sebuah komitmen bersama.
Meskipun ada kendala dan permasalahan baik internal dan eksternal di Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo, bukan berarti tidak ada upaya untuk meminimanilisir kondisi
tersebut. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo terus dan akan tetap
mengembangkan diri sesuai tuntutan tugas dan fungsinya, mendasari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi pendorong untuk komitmen, tersebut antara
lain:
1. Adanya semangat dan komitmen seluruh jajaran staf untuk selalu lebih baik dari
sebelumnya dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan dalam bidang
keuangan daerah;
2. Adanyan Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang sangat memadai;
3. Adanya Sistem Aplikasi SIMDA keuangan yang terintegrasi mulai dari proses
penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan daerah yang
bersifat terbuka untuk dilakukan pengembangan mengikuti perkembangan;
4. Keberadaan Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah startegis di
lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo;
5. Adanya aturan perundangan berupa perda dan perkada yang mengatur khusus tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta
memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-
2019 adalah : 'Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lndonesia
yang inklusif di abad ke21'. Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa
Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan
negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa
depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian
Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa
depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan
pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak
yang merata di seluruh lndonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar
pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan lskal yang
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
34
efektif. [\4enekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kementerian
Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan
menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan
peningkatan yang berkelanjutan. Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan
sepenuh hati memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara.
Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan
mandatnya dengan lebih baik.,yaitu ;
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayananprima dan penegakan hukum Yang ketal;
2. Menerapkan kebijakan lskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara elsien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan
proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Keuangan
menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019' sebagai berikut:
1. Terjaganya kesinambungan lskal; 2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta
reformasi kepabeanan dan cukai; 3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal
untuk optimalisasi penerimaan negara; 4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan
transfer ke daerah; 5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran; 6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan; 7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan
kelembagaan
Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:
1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan !skal adalah: a. Meningkatnya tax ratio; b. Terjaganya rasio utang pemerintah; c. Teijaganya de!sit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah: a. Penerimaan pajak negara yang optimal; b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal; c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (cusloms clearance)
untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time. 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan Negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas peren€naan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah: a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
35
b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayan anggaran adalah: a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal; b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan !skal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan govemance, dan penguatan kelembagaan adalah: a. Organisasi yang !t for PurPose; b. SDM yang kompetitif; c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan
kementerian.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
36
Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Keuangan
Sasaran jangka Menengah
Renstra Kementerian
Keuangan
Sasaran jangka Menengah
Renstra BPKAD Provinsi
Jawa Timu
Permasalahan Pelayanan
Badan keuangan Daerah
Kabupaten probolinggo
Faktor yang mempengaruhi
Penghambat Pendorong
Meningkatnya tax ratio;
Terjaganya rasio utang
pemerintah;
Terjaganya defisit
anggaran
Penerimaan pajak
negara yang optimal;
Penerimaan negara di
sektor kepabeanan
dan cukai yang
optimal;
Percepatan waklu
penyelesaian proses
kepabeanan (customs
Meningkatnyakualitas
pengelolaan keuangan
dan aset daerah Provinsi
Jawa Timur
Meningkatnyakualitas
pengelolaan keuangan
Kabupaten/Kota
seJawaTimur
Masih tingginya
keterganfungan
daerah terhadap dana
transfer Pemerintah
Pusat.
Dokumen
Perencanaan belum
berfungsi secara
optimaldalam
penyusunan dan
pelaksanaan
anggaran.
Belum optimalnya
penggalian sumber -
Dinamisnya perubahan
kebijakan dari Pern€rintah
Pusat yang berpengaruh
tefiadap Susunan
Perangkat Daerah yang
mengalami beberapa kali
penyesuaian.
Sarana dan prasarana
keia yang tersedia
belum memdai
Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
membayar pajak dan
Retribusi
Adanya peraturan
tentang Standar
Pelayanan Minimal
(SPM). .
Adanya SOP yang
mengatur tentang
kelembagaan dan
tata laksana serta
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tersedianya
anggaran yang cukup
dalam upaya
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
37
clearance) untuk
mendukung upaya
penurunan rata-rata (
dwelling time).
Organisasi yang !t for
purposel
SDM yang kompelitif;
Sistem informasi
manajemen Yang
terintegrasi;
Peningkatan
kepercayaan Publik
terhadap
PNBP yang optimal
Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran
yang berkualitas;
Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusal dan
Daerah yang Adil dan
Transparan
sumber Pendapatan
Asli Daerah
Masih tingginya
tunggakan piutang
pajak dan retribusi
Terbatasnya kuantitas
dan kualitas SDM
pengelolaan
pendapatan,
keuangan dan aset
daerah
Terbatasnya kuantitas
dan kualitas Sdm
pengelolaan pendapatan
asli daerah
Kurangnya komitnen
beberapa SKPD yg
memiliki pendapatan
dalam mencapai target
Belum tersedianya data
yang akurat tentang
potensi pajak dan
retdbusi daerah
peningkatan kualitas
SDM dan pelayanan
administasi
perkantoran
Adanya komitmen
yang tinggidari
Pimpinan .
Adanya beberapa
Peraturan
Perundangundangan
yang menuntut
adanya transparansi
dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah.
Tersedianya
beberapa aplikasi
Sistem lnformasi
sebagai alat bantu
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan aset
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
38
Pengelolaan kekayaan
negara yang optimal
Pembiayaan yang
aman untuk
mendukung
kesinambungan fiskal
optimalisasi
pengawasan dalam
rangka mendukung
fungsi community
proteclion serta
melaksanakan fungsi
sebagai border
management
daerah .
Potensi dan sumber-
sumber PAD yang
tersedia .
Tersedianya
anggaran yang
cukup dalam upaya
peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
39
Telaahan atas Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2013-2018 memberikan
pemahaman bahwa salah satu rumusan tujuannya adalah Meningkatknya kualitas
peyelenggaraaan pemerintahan melalui penatausahaan keuangan, aset dan
pendapatan daerah serta koordinasi kesekretariatan daerah. Strategi yang dipakai
adalah dengan meningkatkan koordinasi dan pembinanan kualitas pengelolaan keuangan
pemerintah kabupaten Probolinggo.
Dalam 2 (dua) kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo terkait dengan proses keuangan Kabupaten Probolinggo yaitu:
1. Evaluasi rancangan perda tentang APBD dan P-APBD beserta rancangan perkada tentang
penjabaran APBD dan P-APBD.
2. Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD beserta rancangan perkada
tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD.
Kedua kegiatan tersebut menjadi penting karena menjadi acuan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam
Renstra Badan Keuangan Daerah dan menjadi salah satu indikator kinerja kunci, yaitu
ketepatan waktu penetapan APBD dan P-APBD serta ketepatan waktu penyampaian LKD.
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo adalah untuk mewujudkan
Kabupaten Probolinggo sebagai sentra komoditas pertanian yang berdaya saing di tingkat
Jawa-Bali dengan mengembangkan agropolitan di Bagian Barat dan di Bagian Timur serta
minapolitan di bagian Utara dan Tengah yang didukung oleh industri dan ekowisata.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud maka
disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah meliputi ;
a) pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian
unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata ;
b. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat
pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta
pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan ;
c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat
pelayanan ;
d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam
mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri, ekowisata dan pusat
permukiman secara terpadu dan efisien ;
Kajian Lingkunga Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis
menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
40
telah menjadi dasar dari integrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam tupoksinya
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tidak secara langsung berkaitan dengan
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan
dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampak yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan
menentukan tujuan penganggaran pemerintah daerah di masa yang akan datang.
Penentuan Isu – isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.
Sebagai instasi pemerintah dalam pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah perlu
mengetahui kondisi elemen intemal yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) dan
uncontrollable (yang relatif kurang di kuasai) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada
Tabel sebagai berikut ;
KEKUATAN KELEMAHAN
1. Adanya komitmen dan disiplin kerja
yang tinggi dari seluruh PNS
2. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi
Penganggaran dan aset
3. Tersedianya anggaran yang cukup
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
pengelolaan keuangan, pendapatan dan
aset daerah
2. Masih tingginya tunggakan piutang Pajak
dan Retribusi Daerah
3. Belum tersedianya data potensi
Pendapatan Asli D'aerah
4. Masih terdapat beberapa regulasi dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang belum disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terbaru.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana
pelayanan yang dimiliki.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
41
Peluang Tantangan
1. Adanya Potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
2. Tarif retribusi daerah dapat
disesuaikan sesuai dengan kondisi
perekonomian masyarakat
3. Adanya Mou antara Pemerintah
Kabupaten Probolinggo dengan BPKP
Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk
meningkatkan tata kelola keuangan
dan aset daerah
4. Kemitraan dan kerjasama yang baik
dengan DPRD Kabupaten Tebo
5. Pengguanaan teknologr' informasi
dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah
1. Adanya peraturan perundang-undangan
yang membatasi kewenangan daerah
dalam melakukan pungutan pajak dan
retribusi daerah.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi masih rendah
3. Belum sempurnanya integrasi aplikasi
perencanaan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
4. Belum semua tanah Pemda bersertifikat
dan diberi plang/patok.
5. Pada Tahun 2013 dan 2017 Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo telah memperoleh opini wajar
Tanpa Pengecualian (wTP) dari BPK,
Prestasi ini menjadi tantangan untuk dapat
mempertahankan prestasi pada tahun
2017 dan seterusnya.
6. Besarnya tuntutan peningkatan
pendapatan daerah untuk percepatan
pembangunan.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai.
Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun
setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa
mendatang.
Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah :
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabilitas dan
Partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
2. Peningkatan Penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan
3. Peningkatan PAD melalui potensi daerah sesuai dg ketentuan
4. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo beserta indikator kinerjanya, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.Mendorong terwujudnya
kebersamaan dan pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan
sasaran jangka menengah adalah ;
a. Terwujudnya sistem penganggaran keuangan daerah yang transparan dan etektif yang
berorientasi kepada anggaran kinerja
2. Peningkatan Penatausahaan BMD yang tertib sesuai ketentuan.Mendorong terwujudnya tertib
penatausahaan BMD dengan sasaran jangka menengah ;
a. Terwujudnya peningkatan Penatausahaan BMD sesuai ketentuan
3. Peningkatan PAD melalui potensi daerah sesuai dg ketentuan.Mendorong terwujudnya
peningkatan jumlah relaisasi Pendapatan Asli Daerah diatas target PAD.
a. Tersedianya data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Terwujudnya Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan steakholders
pengelola pajak dan retribusi daerah
BAB IV TUJUAN DAN
SASARAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
43
4. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Mendorong terwujudnya peningkatan
Kualitas SDM, sarana dan prasarana guna meningkatan pengelolaan keuangan.
a. Terwujudnya kualitas SDM yang profesional
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kineria BKD
c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset BKD yang akuntabel
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
44
T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan Daerah TA 2018 - 2023
NO
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR PROGRAM
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
I II III IV V
1.
1. Meningkatknya
kualitas
peyelenggaraaa
n pemerintahan
melalui
penatausahaan
keuangan, aset
dan pendapatan
daerah serta
koordinasi
kesekretariatan.
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan APBD
1. Ketepatan waktu
penyusunan APBD
dan P-APBD
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
Tepat waktu
2. Prosentase
Penyerapan
APBD
92% 92,5% 93% 93,5% 94%
3. Ketepatan waktu
penyusunan
Laporan
Keuangan Daerah
68 % 70 % 71% 80% 90 %
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
45
2. Meningkatnya
kemandirian
keuangan daerah
Prosentase
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
terhadap APBD
12% 10 % 14% 15% 16%
3. Meningkatnya tata
kelola asset tetap
daerah
Prosentase SKPD
dengan tata kelola
aset tetap kategori
baik terhadap SKPD
yang kelola aset tetap
35% 40% 45% 50% 55%
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
46
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo diharapkan dapat menunjukkan bagaimana cara Badan Keuangan Daerah mencapai
tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo secara efektif
dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Probolinggo selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut Strategi yang akan digunakan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah :
1. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagai basis
data base pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten
Probolinggo dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Sosialiasi ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah bagi
seluruh pejabat dan staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo diutamakan
bagi satuan pengelola keuangan perangkat daerah;
4. Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional pengelolaan keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari bentuk
pelayanan prima;
5. Meningkatkan profesionalisme staf pengelolaan keuangan daerah di internal maupun
eksternal Badan Keuangan Daerah.
6. Peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Daerah
7. Melakukan pengembangan terhadap aplikasi E-MOBDIN
8. Melaksanakan validasi data semua KIB dengan cara melakukan desk BMD
9. Melakukan proses penyusutan nilai BMD dengan aplikasi yang lebih baru sehingga hasil
yang di dapatkan lebih valid
BAB V STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
47
10. Melakukan rekon BMD dengan mekanisme baru sehingga hasil yang di dapat lebih valid
dan akuntabel
11. Meningkatkan pelayanan prima terhadap wajib pajak dan wajib retribusi;
12. Meningkatkan kualitas aparatur dibidang teknis pendapatan daerah;
13. Peningkatan koordinasi yang mantap dan terarah sehingga dapat menunjang upaya
peningkatan PAD;
14. Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang menjadi sumber PAD
Adapun rumusan KebijakanBadan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dalam lima
tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan optimalisasi, fasilitasi dan kooordinasi pengelolaan keuangan daerah
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peningkatan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima
yang berbasis IT serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Pengembangan Sistem dan prosedur serta Standar operasional dalam fasilitasi
penatausahaan Keuangan daerah
6. Mengoptimalkan proses pelayanan bagi mitra dan OPD dalam pengelolaan keuangan
daerah
7. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah dalam proses akuntansi keuangan daerah
8. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah melalui opini WTP atas LHP BPK
9. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku
10. Tersedianya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah
11. Meningkatkan kualitas sumber daya serta koordinasi dengan pemerintah Pusat terutama
Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah
12. Meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah
13. Peningkatan potensi wajib pajak dan wajib retribusi
14. Menggali sumbersumber potensi pendapatan asli daerah
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras pendukung teroptimalisasinya Potensi PAD
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
48
Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Visi ; Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia
Misi 3 ; Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatknya kualitas
penyelenggaraaan
pemerintahan melalui
penatausahaan
keuangan, aset dan
pendapatan daerah
seta koordinasi
kesekretariatan daerah
1. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan APBD
1. Optimalisasi penggunaan
Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah sebagai
basis data base pengelolaan
keuangan daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan
mitra kerja dan OPD di
lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo dalam
pengelolaan keuangan daerah;
3. Sosialiasi ketentuan
perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan daerah
bagi seluruh pejabat dan staf di
lingkungan pemerintah
Kabupaten Probolinggo
1. Meningkatkan Pemahaman dan
pengetahuan aparatur atas
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2. Tersedianya data yang terinci
mengenai inventarisasi barang milik
daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya
serta koordinasi dengan pemerintah
Pusat terutama Kementerian yang
mengeluarkan kebijakan mengenai
pengelolaan barang milik daerah
4. Meningkatkan tertib penatausahaan
barang milik daerah
5. Pengembangan Sistem dan
prosedur serta Standar operasional
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
49
diutamakan bagi satuan
pengelola keuangan perangkat
daerah;
4. Pengembangan sistem dan
prosedur serta standar
opersional pengelolaan
keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan dan
akuntabel sebagai bagian dari
bentuk pelayanan prima;
5. Meningkatkan profesionalisme
staf pengelolaan keuangan
daerah di internal maupun
eksternal Badan Keuangan
Daerah
6. Peningkatan kualitas
Perencanaan Pengadaan
Barang Daerah
dalam fasilitasi penatausahaan
Keuangan daerah
6. Mengoptimalkan proses pelayanan
bagi mitra dan OPD dalam
pengelolaan keuangan daerah
7. Pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintah dalam proses akuntansi
keuangan daerah
8. Peningkatan Akuntabilitas Laporan
Keuangan Daerah melalui opini
WTP atas LHP BPKO
9. Meningkatkan Pemahaman dan
pengetahuan aparatur atas
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
10. Tersedianya data yang terinci
mengenai inventarisasi barang milik
daerah
2. Meningkatnya
kemandirian keuangan
daerah
1. Meningkatkan pelayanan prima
terhadap wajib pajak dan wajib
retribusi;
2. Meningkatkan kualitas aparatur
1. Peningkatan potensi wajib pajak dan
wajib retribusi
2. Menggali sumber-sumber potensi
pendapatan asli daerah
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
50
dibidang teknis pendapatan
daerah;
3. Peningkatan koordinasi yang
mantap dan terarah sehingga
dapat menunjang upaya
peningkatan PAD;
4. Peningkatan pemberdayaan
potensi sumber daya yang
menjadi sumber PAD
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarpras pendukung teroptimalisasinya
Potensi PAD
3. Meningkatnya tata kelola
aset tetap daerah
1. Melakukan pengembangan
terhadap aplikasi E-MOBDIN
2. Melaksanakan validasi data
semua KIB dengan cara
melakukan desk BMD
3. Melakukan proses penyusutan
nilai BMD dengan aplikasi yang
lebih baru sehingga hasil yang
di dapatkan lebih valid
1. Meningkatkan kualitas sumber daya
serta koordinasi dengan pemerintah
Pusat terutama Kementerian yang
mengeluarkan kebijakan mengenai
pengelolaan barang milik daerah
2. Meningkatkan tertib penatausahaan
barang milik daerah
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
51
6.1 Program dan Kegiatan
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.
Program Organisai Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisai
Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran yang ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran
di tingkat kabupaten.
Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya serta rumusan
strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke depan, maka dalam rangka
mewujudkan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Problinggo, perlu direncanakan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Untuk lebih memudahkan dalam sinkronisasi program dan kegiatan yang ada di
RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan alur proses pengelolaan keuangan daerah dan
Permendagri 13/2006 lampiran A.VII, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
Penjabaran/implementasi program ini berupa kegiatan-kegiatan pendukung rutinitas
aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dengan kegiatan:
1) Pelayanan Administrasi Umum
2) Pelayanan Managemen Kepegawaian
3) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS)
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
52
2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD
3) Penyusunan Dokumen Pendukung dan Evaluasi APBD
4) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
5) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD
3. Program Fasilitasi penatausahaan dan perbendaharaan keuangan pemerintah daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Penunjang administrasi perbendaharaan dan pengelolaan gaji PNS
2) Penunjang Fungsi Bendahara Umum Daerah
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Dana Perimbangan
4) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
5) Pendampingan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pemerntahan
Daerah (SIMDA Keuangan)
4. Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Rekonsiliasi data pendapatan daerah dan kas lainnya
2) Pendampingan Entitas Akuntansi Pendapatan SKPD
3) Rekonsiliasi data belanja dan pembiayaan Daerah
4) Koordinasi dan fasilitasi Forum satuan pengelola keuangan SKPD
5) Penyusunan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
6) Penyusunan Laporan Keuangan.
5. Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
penjabaran/implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-kegiatan utama :
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
2) Monitoring dan Evaluasi pajak daerah
3) Penagihan pajak dan retribusi daerah
4) Optimalisasi pendapatan daerah
5) Pelayanan pajak daerah
6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan
Barang Milik Daerah, penjabaran/ implementasi program ini berupa beberapa kegiatan-
kegiatan utama :
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
53
1) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
2) Pengamanan Aset dan Barang Milik Daerah
3) Inventarisasi Aset
4) Penilaian, Penghapusan dan Penelusuran P3D
5) Asuransi Bangunan Gedung dan Kendaraan
Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut diatas akan dapat dilaksanakan optimal dengan
asumsi antara lain :
1. Meningkatnya kesadaran sumber daya aparatur akan tugas dan fungsi masing-masing
2. Adanya Stabilitas Perekonomian Regional dan Nasional
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar Pajak dan
Retribusi.
RENSTRA Perubahan Kedua Badan Keuangan Daerah TA.2021-2023
54
Tabel T-C.27.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Keuangan Daerah