Renstra Kesbangpol 2016-2021 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini memuat penjabaran kegiatan yang mencakup Bagian Tata Usaha, Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri dan Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional yang disajikan sebagai acuan dan pedomanan pelaksanakan program program pembangunan kesatuan bangsa dan poitik selama 5 (lima ) tahun ke depan.Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bantul pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul di masa yang akan datang pada khususnya.. Disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu pada kesempatan ini kami dengan 0
50
Embed
Renstra Kesbangpol · Web viewPenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini memuat penjabaran kegiatan yang mencakup Bagian Tata Usaha, Seksi Wawasan Kebangsaan dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renstra Kesbangpol 2016-2021
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat disusun
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini memuat penjabaran kegiatan
yang mencakup Bagian Tata Usaha, Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri dan
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional yang disajikan sebagai acuan dan pedomanan
pelaksanakan program program pembangunan kesatuan bangsa dan poitik selama 5 (lima )
tahun ke depan.Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD
dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penyusunan
Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra
SKPD dilakukan bersamaan dengan RPJMD.
Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan
dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan
perkembangan pembangunan di Kabupaten Bantul pada umumnya dan dalam
meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul di masa yang
akan datang pada khususnya..
Disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD ini masih jauh dari kesempurnaan,
untuk itu pada kesempatan ini kami dengan tangan terbuka akan menerima segala masukan guna
langkah – langkah penyempurnaan selanjutnya.
Bantul, 2017
Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Bantul
Stephanus Heru Wismantara,SIP.MM
NIP 1965122619860210010
Renstra Kesbangpol 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Pengertian Renstra.
Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/OPD. Dalam rencana tersebut
dilakukan analis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan penyusunan
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada
pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis
komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan ) serta lingkungan
termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan
yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki
kinerja (perfome) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi konflik
yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk
mencapainya. Memperbaiki sebuah tataan yang telah rapuh akibat konflik sosial
yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan,
membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif,
dan berkalanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam
bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku
kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah
tujuan, nilai – niali dan keadaan komunitas, target yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien.
Dengan konsistenten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih
spesifik rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap
perubahan lingkunagan.
Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program OPD dan
makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungannya yang makin
kompetitif dan selalu berubah, setiap OPD haruss selalu melakukan perbaikan dan
inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan
peningkatan kinerja OPD.
Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaiman setiap isu strategis akan
dipecahankan. Strategis mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang
1
Renstra Kesbangpol 2016-2021
untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal dan
sumber – sumber daya. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan
terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dibentuk dengan
Peratuan Bupati Bantul nomor 146 Tahun 2016 yang dalam tugas pokok dan
fungsinya memelihara dan menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan pada
aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di tuntut untuk lebih
menguatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Untuk mewujudkan tujuan yang telah diuraikan diatas Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bantul membuat Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagai
pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Rencana Strategis ini mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan visi, misi
Kabupaten Bantul, sehingga diharapkan Rencana Strategis ini merupakan wujud dari
penjabaran Rencana Strategis Kabupaten Bantul.
2. Fungsi Renstra
Renstra sebagai pedomap hn hn hn vv n perencanaan 5 tahunan berfungsi :
a. Sebagai pedomankomprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang
terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja ( Renja) OPD sebagai
dokumen operasional tahunan di OPD.
3. Proses penyusunan Renstra.
a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Renstra OPD dan menyusun agenda kerja tim
penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra OPD bertugas menyelenggarakan
forum OPD, merumuskan rancangan renstra OPD dan menyusun rancangan
penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD denagn keputusan kepala OPD. Tim
penyusunan tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di
masing-masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas
perencanaan di OPD bersangkutan.
b. Tahap perumusan / penyusunan
c. Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa
danPolitik Kabupaten Bantul.
a) Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri :
2
Renstra Kesbangpol 2016-2021
1. Analisis gambaran pelayanan OPD untuk mengindentifikasi potensi dan
permasalahan pelayanan OPD.
2. Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengindentifikasi potensi
dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.
b) Penelaahan RencanaTata Ruang Wilayah yang mencakup :
1) Tujuan dan sasaran RT/RW struktur dan pola ruang.
2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
a. Perumusan Isu-isu strategis.
b. Perumusan visi dan misi.
c. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD.
d. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.
e. Tahap verifikasi
f. Tahap penetapan.
g. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya.
3. Keterlibatan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan
RPJM Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul
berpedomanan pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5
(lima) tahunan :
a. Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai
penjabaran RPJM Daerah.
b. Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Bantul memuat visi, misi arah kebijakan
teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi
tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang
berkoordinasi dengan BAPPEDA.
4. Keterlibatan Renstra Kantir Kesbangpol Kabupaten Bantul dengan Renja Kantor
kesbangpol kabupaten Bantul. Renstra Kantor kesbangpol kabupaten Bantul
Kadigunakan sebagai acuan penyusunan Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten yang
disusun sebagai dokumen Rencana kerja Tahunan yang merupakan kompilasi
rencana kerja setiap tahun anggaran.
B. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3
Renstra Kesbangpol 2016-2021
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
c. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah pusat dan Pemerintaha Daerah.
d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
h. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka
menengah nasional tahun 2010-2014.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007.
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 tenang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul tahun 2006-2025.
l. Peraturan Daerah Kabupaten nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
JangkMenengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2017.
C. Maksud dan tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bantul adalah :
a. Menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap
perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun
anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan .
b. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran kantor dalam melaksanakan prioritas –
prioritas pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stake holder) dalam
perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4
Renstra Kesbangpol 2016-2021
d. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang
kesatuan bangsa dan politik.
Tujuan dibuatnya Renstra adalah ;
a. Menyediakan suatu tolak ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorentasi pada masa depan.
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 disusun menurut Sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL
A. Peran Kantor dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
B. Sumber Daya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
C. Tantangan dan Peluang Pengembangan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi permasalahan,potensi dan kondisi.
B. Telaah Visi Misi Bupati Dikaitkan Dengan Tugas pokok dan Fungsi
C. Penentuan issu Strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
A. Visi Misi
B. Tujuan sasaran
C. Analisis lingkungan Internal dan Eksternal.
D. Strategis, dan kebijakan.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA
A. Cascading IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul5
Renstra Kesbangpol 2016-2021
B. Indikator kinerja Program (IKP)
C. Indikator Kinerja kegiatan (IKK)
BAB VII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
A. Peranan Kantor dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul merupakan unsure penunjang
pemerintah Daerah, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk
menyusun Kebijakan Bangsa dan Politik.
Tugas Pokok dan Fungsi :
Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Adapun uraian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tertuang dalam
Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
sebagai berikut :
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan perundang
– undangan yang berlaku.
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1) Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Menyusun rencana kegiatan
b) Menyiapan bahan kerja
c) Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi
kepegawaian, perncanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana,
humasdan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat – menyurat serta
monitoring dan pelaporan.
6
Renstra Kesbangpol 2016-2021
d) Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang –
undangan.
e) Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai.
f) Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan
dinas.
g) Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah
tangga.
h) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang
sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
i) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban
pengelolaan aset.
j) Mengusulkan penghapusan barang milik daerah.
k) Memelihara kendaraan dinas.
l) Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf.
m) Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas.
n) Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak
sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
o) Melaksanakan inventarisaasi, verikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran
dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau
pengadministrasi keuangan.
p) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
q) Mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
r) Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.
s) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar pelayanan
Minimal (SPM) bidang kesatuan bangsa dan politik.
t) Menyusun dan mengelola data base.
u) Mengembangkan Sistem Informasi.
v) Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati, laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan
indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
w) Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnyan.
7
Renstra Kesbangpol 2016-2021
x) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
y) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
z) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
2) Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam negeri.
a) Menyusun rencana kegiatan.
b) Menyiapkan bahan kerja
c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis wawasan kebangsaan dan
poitik dalam negeri.
d) Menyelenggarakan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
e) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik
dalam negeri.
f) Menyelenggarakan pembinaan budaya dan pendidikan politik.
g) Menyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi ketahanan, seni,
budaya, agama ddan kemasyarakatan.
h) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi organisasi
kemasyarakat, budaya, seni dan agama.
i) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kelembagaan partai
politik.
j) Mengumpulkan dan mengolah data penyusunan kegiatan di bidang wasbang,
pemberdayaan politik, sosial kemasyarakatan dan budaya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah
menetapkan dua program yang berkaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yaitu :
1. Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang dikemas dalam 4
kegiatan yaitu :
a. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragamaan (FKUB).
b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
c. Pemantauan Orang Asing.
d. Forum Pembauran kebangsaan.
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat, yang dikemas dalam 8 kegiatan yaitu :
a. Verifikasi Bantuan Parpol.
b. Forkom ormas, Orsos dan LSM.
c. Forkom IPOLEKSOSBUD dan Keamanan.
13
Renstra Kesbangpol 2016-2021
d. Pendampingan pengurus parpol.
e. Pendaftaran, Pendataan, Verifikasi Ormas, Orsos, dan LSM.
f. Sosialisasi Pemilih Pemula melalu Pemilos.
g. Sosialisasi UU pemilu dan Politik untuk Pemilih Pemula dan Perempuan.
h. Forkom politik bagi Generasi Muda.
C. Penentuan isu – Isu Strategis.
Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan
energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik
pemerintah maupun masyarakat.
Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang
menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu.
Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :
1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya
pembangunan.
2. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
3. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang idelologi
bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh
elemen masyarakat.
4. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
5. Terwujudnya peran serta seluruh stake holder dalam mendukung terciptanya situasi
yang kondusif.
14
Renstra Kesbangpol 2016-2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
A. Visi Misi
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan . Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah :
“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, partisipatif, harmonis,
Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan”
Misi merupakan rumusan mengenai upaya -upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi, misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah
sebagaiberikut :
1. Meningkatkan partisipaif aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis,
berkeadilan dan beradab yang berkebangsaan.
2. Mewujudkan stabilitas masyarakat (Ipoleksosbudhankam)melalui pengkajian masalah-
masalah strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
B. TujuanSasaran
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun
mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisa strategis.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan danSasaran
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran / IKU
Meningkatkan partisipatif aktif masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berkebangsaan.
Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkedilan dan beradab yang berbasis pada
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan
Prosentase pemilih yang berpartisipasi
15
Renstra Kesbangpol 2016-2021
partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI
Mewujudkan stabilitas masyarakat (Ipoleksosbudhankam)melalui pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI
Kondusifitas masyarakat yang stabil
Jumlah intoleransi di masyarakat
C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk
mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan pula kebijakan.Kebijakan adalah
arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran . Untuk
mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja. Strategi, arah, kebijakan, program
dan indikator dalam pembangunan dijabarkan sesuai misi.
Adapun tujuan dari Misike satu ( “Meningkatkan partisipatif aktif masyarakat menuju
kehidupan yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berkebangsaan” )
adalah :
“Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan
beradab yang berbasis padapartisipasi aktif masyarakat dengan berdasar pada moral dan
HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Strategi :
a. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih.
c. Meningkatkan peran dan fungsi LSM/orma/Parpol dalam pembangunan
d. Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam pembangunan.
e. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moral dan HAM.
Kebijakan :
a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
b. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama16
Renstra Kesbangpol 2016-2021
c. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol
Program :
a. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Pendidikan Politik Masyarakat
Tujuan Misi ke Dua ( Mewujudkan stabilitas masyarakat (Ipoleksosbudhankam)melalui
pengkajian masalah-masalah strategis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
adalah :
“Mewujudkan stabilitas sosial diseluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal
yang mengancam keutuhan NKRI.” )
Strategi :
a. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat.
b. Meningkatkan wawasan kebangsaan
Kebijakan :
a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
b. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan
Program :
a. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Pendidikan Politik Masyarakat
D. Analisis Lingkungan internal dan Eksternal.
Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan
energi yang besar dan terencana, serta melibatkan stake holder, baik pemerintah maupun
masyarakat.
Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-pihak yang
menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka
tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman,tentram dan damai.Dalam kerangka
pemikiran seperti itu, maka perlu disusun analisis lingkungan Strategis.
Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa
besar kekuatan( faktor positif) yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bantul untuk menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Selain itu dapat diketaui pula
kelemahan (faktor negatif) yang dapat menghambat penyelenggaran pelayanan tersebut.
Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup
kelemahan (weaknesses /W ) dan kekuatan (strenghts/ S ) dan analisis lingkungan eksternal
yang mencakup peluang (Opportunities / O ) dan ancaman (threats / T ), atau yang dikenal
dengan analisis SWOT . Dengan analisis SWOT tersebut Kantor kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
17
Renstra Kesbangpol 2016-2021
yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan analisis SWOT Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
Analisis Lingkungan internal.
Analisis lingkungan Internal meliputi :
1. Kekuatan / Strength (S)
a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memiliki visi dan misi yang
jelas.
b. Tugas pokok dan fungsi Kantor kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah
diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016.
2. Kelemahan / Weaknesses (W)
a. Kualitas sumber daya manusia memadai untuk pelaksanaan tupoksi.
b. Kedudukan / status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul belum
ada payung hukum yang jelas.
c. Belum memadainya sarana dan prasarana;
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian
tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses
pencapaian tujuan.
d. Keberadaan ormas belum terdata baik secara faktual maupun secara aktual.
Analisis Lingkungan Eksternal.
Analisis Lingkungan Eksternal meliputi :
1. Peluang / Opportunities (O)
a. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan
Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan,dan Lembaga Swadaya Masyrakat.
b. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
c. Kehidupan masyarakat kabupaten Bantul yang religius dan gotong royong.
d. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang lebih terarah dan fokus.
2. Ancaman / Threats (T)
a. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola
perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilang kepedulian pada proses
demokratisasi.
b. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat.
E. Strategi dan Kebijakan.
1. Strategis.
18
Renstra Kesbangpol 2016-2021
Berdasarkan analisis SWOT terhadap lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal diatas Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menetapkan
strategi pencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :
a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul harus mempergunakan
seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada.
b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul harus dapat memanfaatkan
peluang yang ada untuk mengatasi ancaman.
c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki
dengan memanfaatkan peluang yang ada.
d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bantul mewaspadai dan mencegah
segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi
pencapaian visi dan misi.
1. Kebijakan
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
Kebijakan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bantul, terkait dengan tugas
pokok dan fungsi adalah :
a. Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bantul untuk
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
b. Meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat.
c. Meningkatkan pembinaan dan penguatan terhadap partai politik, organisasi
masyarakat , lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya.
d. Adanya upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologi yang
bertentangan dengan pancasila.
19
Renstra Kesbangpol 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung
jawab Kepala SKPD.Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi
tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.Berbeda
dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan
pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak
langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada
beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak
berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Seluruh program yang akan
dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5
(lima) tahun (Tahun 2016 – 2021) sebagai berikut :
20
Renstra Kesbangpol 2016-2021
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
A. CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL
Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya
manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel VI.1
Cascading Indikator KinerjaUtama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul
Sasaran Daerah
Sasaran OPD IndikatorKinerja Utama
Formula Satuan Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Kondusifitas masyarakat yang stabil
Jumlah intoleransi di masyarakat
Jumlah kejadian intoleransi di masyarakat
kejadian
0 0 0 0 0 0
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan
Prosentase pemilih yang berpartisipasi
Jumlah pemilih yang berpartisipasi dibagi jumlah pemilih yang memiliki hak pilih dikali 100%
% - - - 75 %
- 75%
Tabel VI. 2Keterkaitan Program, Kegiatan Pendukung Indikator Utama
21
Renstra Kesbangpol 2016-2021
Sasaran Daerah
Sasaran OPD (Sasaran Strategis)
Indikator Kinerja Utama
( IKU )
Program Pendukung IKU
Kegiatan
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Kondusifitas masyarakat yang stabil
Jumlah intoleransi di masyarakat
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pemantauan Orang Asing
Pemberdayaan Kerukunan antar Umat Beragama dan EtnisPemberdayaan FKUBForum Kewaspadaan Dini MasyarakatPemantauan Orang asingForum Pembauran Kebangsaan
Program pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pendidik Wawasan KebangsaanLomba Upacara
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di MasyarakatPemberdayaan Masyarakat untuk Kewaspadaan Dini dan Menjaga Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkunan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yangberkualitas
Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan
Prosentase pemilih yang berpartisipasi
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Pendidikan Politik di Masyarakat
Pendampingan Ormas, Orsos dan LSMVerifikasi Bantuan ParpolForkom Ormas, Orsos dan LSM
22
Renstra Kesbangpol 2016-2021
Forkom Ipleksosbud dan KeamananPendampingan Pengurus ParpolPendaftaran, Pendataan, Verifikasi Ormas, Orsos dan LSMSosialisasi UU Pemilu dan Politik untuk Pemilih Pemula dan PerempuanForkom Politik bagi Generasi Muda
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Penertiban dan Konseling Pelajar Tidak DisiplinPencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jsa, Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasiPenyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rumah dan gedung kantorPemeliharaan kendaraan dinas / operasional
Program Perencanaan Pembangnan Daerah
Penyusunan Rensta SKPDPenyusunan Renja SKPD
B. Indikator Kinerja Program (IKP)
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai
sasaran tujuan yang telah ditetapkan.Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang
harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan
cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.
23
Renstra Kesbangpol 2016-2021
Program Tahun 2016-2021 Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas
sebelumnya pada musrenbang.
Melalui penyelarasan program dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat
kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan,
maka disusunlah prioritas Rencana Program Tahun 2016-2021 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabuapten Bantul.
Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, yaitu;
Tabel
Indikator Kinerja Program ( IKP )
No. Sasaran Program IndikatorKerja
Program
Formula Satuan Target Renstra SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya pelayanan perkantoran
Program administrasi perkantoran
Capaian nilai AKIP
Angka AKIP
Angka 80 81 82 83 84 85
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Progran peningkatan sarana dan prasarana
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur dibagi jumlah sarana danprasarana aparatur yang ideal x 100%
% 92 95 98 100 100 100
3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan mayarakat
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Cakupan pengendalian keamanan lingkungan
Cakupan wilayah pengendalian keamanan lingkungan
Kec 17 - - - - -
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan
Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah target peserta pembinaan wawasan kebangsaan x 1005
% 100 100 100 100 100 100
5. Peningkatan kerukunan umat
Program Kemitraan
Prosentase FKUB
Jumlah FKUB Aktif dibagi
% 50 75 100 100 100 100
24
Renstra Kesbangpol 2016-2021
beragama Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Aktif jumlah FKUB x 100 %
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Prosentase FKDM tingkat Kecamatan
Jumlah FKDM dibagi jumlah Kecamatan x 100 %
% 25 29 59 100 100 100
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)