i Kata Pengantar Bismillahirrohmanirrohim Assalamu’alaikum Wr.Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan perkenannya, Rencana Strategik 2015-2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini dapat disusun. Berbagai capaian yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2015 merupakan dukungan dan bantuan dari semua pihak, terutama kerjasama dengan Kementerian Agama RI. Namun kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan yang belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan, sehingga sangat diperlukan langkah-langkah penyempurnaan kinerja ke depan. Dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Program Kerja Kanwil Kemenag Prov. Sum-Sel Tahun 2015. Beberapa evaluasi Renstra ini telah kami upayakan seoptimal mungkin dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategik ini. Akhirnya semoga Rencana Strategik 2015-2019 ini ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Palembang, November 2018 Kepala, H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., MM., MPdI NIP. 19691106 199303 1002
123
Embed
renstra kanwil sumsel 2015-2019 evaluasi · Pendidikan Agama dan Keagamaan.....30 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
Kata Pengantar
Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan
perkenannya, Rencana Strategik 2015-2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Selatan ini dapat disusun.
Berbagai capaian yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
selama Tahun Anggaran 2015 merupakan dukungan dan bantuan dari semua pihak, terutama
kerjasama dengan Kementerian Agama RI. Namun kami menyadari masih banyak terdapat
kekurangan yang belum sepenuhnya tercapai sebagaimana yang diharapkan, sehingga sangat
diperlukan langkah-langkah penyempurnaan kinerja ke depan. Dengan ini kami sampaikan ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Program Kerja Kanwil
Kemenag Prov. Sum-Sel Tahun 2015.
Beberapa evaluasi Renstra ini telah kami upayakan seoptimal mungkin dalam rangka
penyempurnaan Rencana Strategik ini. Akhirnya semoga Rencana Strategik 2015-2019 ini ada
manfaatnya bagi kita semua dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita.
B. POTENSIDANPERMASALAHAN..........................................................................................................................341. Potensi..................................................................................................................................................................342. Permasalahan...................................................................................................................................................37
B. PENGEMBANGANPROGRAMDANINOVASI...................................................................................................1081. PTSP....................................................................................................................................................................1082. RumahTahfidz...............................................................................................................................................1123. BedahRumah.................................................................................................................................................1144. Aplikasie-PPID..............................................................................................................................................1155. AplikasiE-SDM...............................................................................................................................................1186. AplikasiSilampari........................................................................................................................................119
C. KERANGKAPENDANAAN..................................................................................................................................1211. PendanaandariPemerintah....................................................................................................................1212. PendanaandariPemerintahDaerah...................................................................................................1213. PendanaandariMasyarakat...................................................................................................................122
menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah, peningkatan kompetensi dan budaya
kerja penghulu dan melakukan penilaian kinerja penghulu.
RencanaStrategik2015-201928
Untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas kinerja sebagai
penopang tata kelola pemerintahan yang baik, KUA juga dibekali dengan
pemenuhan berbagai standar pelayanan seperti Standard Operating Procedure
(SOP), penyusunan visi dan misi, standar pelayanan lainnya, dan perubahan
beberapa kebijakan yang lebih kontekstual. seperti yang sedang marak akhir-
akhir ini adalah memperjelas kebijakan mengenai biaya nikah rujuk termasuk
kebutuhan yang terkait dengannya, sehingga terbit PP Nomor 48 Tahun 2014
yang diperbaharui dengan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
PNBP yang Berlaku pada Kementerian Agama. Apa yang menarik dari
pengelolaan dan pelayanan KUA saat ini adalah mulai diadakan pelayanan
berbasis teknologi informasi di bawah naungan Sistem Informasi Manajemen
Bimas Islam (SIMBI), sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses kebutuhan
pelayanan secara langsung, cepat, transparan, dan akuntabel.
Selain pelayanan KUA, juga diberikan pelayanan dan pembinaan keluarga
sakinah, jaminan produk halal, pembinaan dan pemberdayaan kemasjidan,
pelayanan dan pembinaan Syariah serta hisab rukyat.
Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah melalui berbagai program dan
kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara
terpadu antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat
madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, dan berakhlakul karimah. Salah
satu kegiatan yang mendukung pembinaan ini adalah Orientasi Motivator
Keluarga Sakinah, Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Bimbingan
Perkawinan bagi Remaja Usia Nikah, Bimbingan Pengelolaan Keuangan
Keluarga, Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan yang melahirkan para teladan
keluarga sakinah di seluruh kecamatan, kabupaten dan provinsi. Kegiatan
tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman kepada remaja usia
nikah, keluarga, dan masyarakat Islam pada umumnya tentang
kerumahtanggaan serta kesiapan mental spiritual dalam menjalani kehidupan
perkawinan dan pelestariannya, baik di dalam keluarga maupun di dalam
kehidupan berumah tangga sehingga mencapai keluarga sakinah mawaddah wa
rahmah. Sementara kegiatan pemilihan keluarga sakinah teladan dimaksudkan
untuk mengapresiasi pasangan teladan keluarga yang telah berhasil membina
keluarga dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah, sekaligus menciptakan role-model bagi keluarga yang lain.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 29
Pada pelayanan jaminan produk halal, Bimas Islam telah berhasil melakukan
kerjasama lintas sektoral dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan
bahan pangan yang di jual pasar tradisional khususnya di pasar yang ada dalam
Kota Palembang. Selain itu Bimas Islam juga terus mensosialisasikan pentingnya
gerakan sadar halal kepada seluruh masyarakat, agar menjadi gaya hidup umat
demi memenuhi standar hidup yang sehat, halal, dan thayyib. Hal lain dari
program ini adalah upaya memberikan bantuan sertifikasi halal kepada Usaha
Kecil dan Menengah (UKM).
Rasio tenaga penyedia pelayanan keagamaan masih jauh dari memadai.
Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum
cukup memadai. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan. Pada
beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur
organisasi minimal yang memadai.
Sementara untuk pemeluk agama Kristen, jumlah tenaga penyuluh PNS
sebanyak 6 orang, dari 6 orang penyuluh tersebut sebenarnya yang sudah
menjadi penyuluh fungsional belum ada, karena belum ada yang mengikuti diklat
calon Penyuluh. Untuk itu diharapkan pada tahun 2016 atau paling lambat pada
tahun 2017 mereka semua mendapat kesempatan mengikuti diklat calon
Penyuluh, sehingga mereka dapat menjadi penyuluh fungsional. Dalam
menjalankan tugas penyuluhan, penyuluh agama Kristen belum didukung
dengan fasilitas yang memadai, baik kendaraan dinas maupun perangkat
pengolah data. Mereka masih menggunakan fasilitas pribadi dalam menjalankan
tugasnya. Oleh karena itu pada tahun 2016 atau tahun 2017, mereka diharapkan
dapat difasilitasi dengan kendaraan dinas dan juga perangkat pengolah data.
Mengingat sangat minimnya penyuluh PNS, maka Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekrutmen penyuluh Non PNS
sebanyak 70 orang untuk membantu dalam pelayanan penyuluhan kepada umat,
baik dalam lembaga gereja, lembaga-lembaga swasta, maupun dalam lembaga-
lembaga pemerintah, seperti Rutan, LP, Rumah Sakit, dan lembaga-lembaga
pemerintah lainnya. Penyuluh non PNS ini merupakan tokoh-tokoh Agama
Kristen atau aktifis pelayanan Kristen. Harapannya, melalui pelayanan
penyuluhan ini, maka hak-hak umat dapat mereka terima, sekaligus
kewajibannya selalu warga bangsa dapat mereka jalankan dengan baik.
RencanaStrategik2015-201930
4. Pendidikan Agama dan Keagamaan
Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan
keagamaan. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung
pembelajaran yang berkualitas. Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan
agama pada satuan mutu pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi. Belum
tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan
pendidikan umum. Masih kurangnya jumlah pengawas Pendidikan Agama, serta
perlu ditingkatkannya kompetensi pengawas yang ada. Kebutuhan bahan ajar
yang perlu ditingkatkan.
Tabel I.2 Matrik Pemetaan Masalah Keagamaan tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
Identifikasi Masalah
Kegiatan Sudah Dilaksanakan Rencana Program
Judul Tujuan Output Judul Tujuan Output
Rendahnya kualitas tenaga Pendidik PPS Wajar dikdas
Melaksanakan Workshop dan sosialisasi kepada Ustadz/dzah PPS wajar dikdas
Ustadz/dzah memiliki kemampuan sebagai ustadz/dza PPS Wajar dikdas
Tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas
Workshop Guru PPS Wajar dikdas
Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan pada PPS Wajar dikdas
40 Orang
Kurangnya sarana dan prasarana PPS Wajar dikdas
Bantuan langsung Rehab RKB, Meubeleir dan Labor bahasa serta multimedia dan Perpustakaan
Meningkatkan Kualitas dan kemampuan ustadz/dzah serta santri PPS Wajar dikdas 2. Meningkatkan gaira membaca bagi santri
Tersedianya ustadz/dzah dan santri yang terampil
Bantuan RKB, Bantuan guru PNS untuk PPS Wajar dikdas
Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang profesionalisme
Tersedianya ustadz/dzah yang mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang ia miliki
Kurangnya kesejahteraan santri PPS Wajar dikdas
Peningkatan kesejahteraan santri PPS Wajar dikdas
Memotivasi santri untuk lebih giat belajar untuk terciptanya santri berprestasi
Menghasilkan santri yang berprestasi
Memberikan beasiswa bagi santri miskin di PPS Wajar dikdas
Meningkatkan prestasi santri PPS Wajar dikdas
Terciptanya santri yang berprestasi
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 31
Peningkatan Kesehatan santri
Meningkatan pengetahuan dan penting tentang kesehatan para ustadz/dzah dan santri
Menghasilkan santri yang sehat jasmani dan rohani
Santri akan sehat dan gairah belajar meningkat
Memberikan bantuan Pos dan peralatan kesehatan Pondok Pesantren
Santri akan mampu mengikuti pendidikan PPS Wajar dikdas dengan baik
Santri mampu menciptakan kesehatan lingkungan dan fisik di Pondok Pesantren
Prestasi Santri Bidang olahraga Masih rendah
Bantuan alat olah Raga santri
Meningkatkan prestasi santri di Bidang olahraga
Santri memperoleh juara pada even nasional
Bantuan alat olahraga santri
Meningkatkan mutu sarana alat olahraga santri dalam rangka peningkatan prestasi santri
Santri memperoleh prestasi di bidang olah-raga tingkat daerah dan nasional
Prestasi Santri Bidang seni Masih rendah
Bantuan alat Kesenian untuk santri
Meningkatkan Prestasi santri di Bidang seni
Santri memperoleh Juara pada iven daerah dan nasional
Bantuan alat kesenian untuk santri
Meningkatkan mutu sarana keterampilan seni dalam rangka peningkatan prestasi santri
Santri memperoleh prestasi di bidang seni pada tingkat daerah dan nasional
Kompetensi Tutor Paket A, B, C masih rendah
Workshop Tutor Paket A, B,C
Meningkatkan kompetensi tutor Paket A,B,C
Tutor Paket A, B, C yang memiliki kompetensi
Workshop Tutor Paket A,B,C
Meningkatkan kompetensi tutor Paket A,B,C
Tutor Paket : A = 60 org B = 80 org C = 80 org
Kesehatan Lingkungan pada Pondok Pesantren Masih rendah
Bantuan Sanitasi Ponten
Meningkatkan kesehatan santri
Terwujudnya lingkungan pondok pesantren yang sehat
Bantuan Sanitasi Pondok Pesantren
Mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang sehat
12 lokasi
Santri yang masuk PTN masih rendah
Rekrutmen S1 Beasiswa santri
Seleksi santri berprestasi
Santri masuk PTN favorit
Sosialisasi dan rekrutmen Si beasiswa santri
Meningkatkan kualitas dan kuantitas santri yang masuk PTN
1 orang tiap PTN yang diprogramkan
Pengelolaan Administrasi pada Madin masih rendah
Workshop Guru Madin
Meningkatkan kompetensi guru/pengelola madin
Administrasi madin yang lengkap dan akurat
Workshop Guru/ Pengelola Madin
Meningkatkan kompetensi guru/pengelola madin tentang administrasi madin
40 madin
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama
Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparatur masih rendah. Masih
bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat
penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh. Kesulitan
koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar
RencanaStrategik2015-201932
dan jangkauan geografis yang luas. Belum tersedianya data dasar keagamaan,
pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu akibat lemahnya sistem
perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan
penyajian data.
Tabel I.3 Matrik Pemetaan Masalah Keagamaan tentang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf
Identifikasi Masalah
Kegiatan Sudah Dilaksanakan Rencana Program
Judul Tujuan Output Judul Tujuan Output
Pengetahuan Ilmu Manasik Haji JCH kurang
Pembinaan Manasik Haji bagi JCH
JCH memahami ilmu manasik
JCH yang mandiri
Pembinaan dan Pelatihan Pelatih Manasik Haji
Tenaga Pembina Manasik Haji bagi JCH yang profesional
Tersedianya tenaga Manasik yang profesional
Pelayanan JH kloter belum optimal
Pelatihan Petugas Kloter
Petugas Kloter yang mampu bekerja frofesional
Terlayaninya JCH dengan baik
Rekrutmen dan Pembinaan Petugas Kloter
Diperoleh petugas Kloter yang profesional dan akuntable
Jemaah Haji mendapat pelayanan prima
Minimnya Informasi Haji di tingkat Desa
Sosialisasi Pendaftaran dan Pembinaan Pasca Haji bagi KUA Kecamatan
Tersedianya Informasi penyelenggaraan haji di Kecamatan
Masyarakat memahami mekanisme pendaftaran haji dan terbentuknya IPHI di Kecamatan
Sosialisasi UU No. 13 Th 2008 dan Peraturan Penyelenggaraan Haji
Tersedianya Tenaga Pembina Haji di setiap Kecamatan
Setiap Kecamatan menjadi pusat Informasi tentang perhajian
Data harta wakaf yang kurang akurat
Monitoring dan Evaluasi Perwakafan
Mendapatkan data wakaf yang akurat
Seluruh harta wakaf di propinsi sumsel
Pembinaan Nazir Wakaf
Nazir yang profesional
Kualitas nazir meningkat
Pengelolaan harta wakaf yang tidak profesinal
- - -
Workshop peningkatan ekonomi umat melalui wakaf produktif
Nazir yang profesional dan amanah dalam mengembangkan wakaf produktif
Meningkatnya kualitas naazir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif
Harta Wakaf yang belum bersertifikat
Bantuan biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf
Terbantunya nazir dalam biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf
Pengamanan harta wakaf di propinsi sumsel
Bantuan biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf
Terbantunya nazir dalam biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf
Pengamanan harta wakaf di propinsi sumsel
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 33
Barang Bawaan jamaah melebihi ketentuan
Sosialisasi aturan penerbangan ke Kandepag Kab/Kota dan KBIH
JCH mentaati aturan keselamatan penerbangan dan barang bawaan
Ketertiban barang bawaan JCH
Sosialisasi aturan penerbangan ke Kandepag Kab/Kota dan KBIH
Meningkatnya ketaatan JCH dalam mentaati aturan penerbangan
Keselamatan penerbangan JCH lebih terjamin
Kesalahan entry data oleh BPS-BPIH
Sosialisasi Pendaftaran Haji
Bertambahnya ketelitian Petugas BPS-BPIH dalam mengentry data JCH
Bertambahnya keakuratan data JCH
Sosialisasi Pendaftaran Haji
Bertambahnya ketelitian Petugas BPS-BPIH dalam mengentry data JCH
Bertambahnya keakuratan data JCH
terjadinya gangguan teknis pada operasional Siskohat
- - -
Penambahan peralatan dan mesin operasional Siskohat
Proses pembuatan dokumen haji menjadi lancar
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap JCH
terdapat kekeliruan foto JCH pada lembar stiker visa
Sosialisasi aturan tentang persyaratan foto Haji
Agar foto JCH seragam dan standar
JCH tidak mengalami kesulitan saat di Jeddah
Sosialisasi aturan tentang persyaratan foto Haji
Agar foto JCH seragam dan standar
JCH tidak mengalami kesulitan saat di Jeddah
Banyak KBIH yang belum memenuhi persyaratan
Akreditasi KBIH
Menghentikan praktik KBIH yang tidak memenuhi syarat
Minimalisasi tindakan yang merugikan JH/JCH
Akreditasi KBIH
Menghentikan praktik KBIH yang tidak memenuhi syarat
Minimalisasi tindakan yang merugikan JH/JCH
Laporan penerimaan dan penyaluran zakat kurang maksimal
Monitoring /evaluasi program kerja zakat ke kandepag dan BAZ
Mengambil data penerimaan dan penyaluran zakat
Meningkatkan pembinaan terhadap badan/lembaga pengelola zakat
- - -
belum terdapat model pengelolaan zakat produktif yang dapat dijadikan percontohan di setiap kabupaten
- - - Pengembangan pengelolaan zakat produktif
Mengadakan percontohan pengelolaan zakat produktif di setiap kabupaten
Muzakki dan mustahiq merasakan manfaat zakat
Terdapat perbedaan persepsi dalam pemberdayaan zakat
- - - Sosialisasi pemberdayaan zakat
Menyamakan persepsi dalam memberdayakan zakat
Pengelola zakat dan calon muzakki memiliki persamaan persepsi dalam pemberdayaan zakat
RencanaStrategik2015-201934
Masih terdapat KBIH yang belum mematuhi peraturan perhajian
Sosialisasi UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji kepada KBIH
Terbinanya pengurus/KBIH/ pengelola KBIH dan tersosialisasinya peraturan UU13/2008
Terlaksananya penyuluhan / bimbingan ibadah haji pada Jemaah Haji sesuai ketentuan agama/peraturan pemerintah
Sosialisasi UU 13/2008 bagi pengurus KBIH/Penyelenggara haji kab/kota dan KUA se Propinsi Sumsel
Tersosialisasinya peraturan UU 13/2008
Penyelenggara Haji/Ka. KUA/KBIH memahami dan menerapkan peraturan perhajian
Kab/Kota belum memiliki sarana dan prasarana penyuluhan manasik haji berupa maket dan alat peraga
Pembuatan alat peraga sarana manasik haji baru dilaksanakan pada tingkat propinsi oleh PIH
Pembinaan manasik haji dapat dilaksanakan dalam bentuk teori maupun praktek secara efektif
Jemaah Haji dapat mengenal/mengetahui dan melaksanakan prosesi ibadah haji susuai ketentuan
Pengadaan dan pendistribusian sarana manasik haji se propinsi sumsel
Terpenuhinya sarana dan media peralatan manasik haji pada kandepag kab/kota
Seluruh kandepag klab/kota yang ada di prop. Sumsel memiliki sarana manasik haji
Belum terlaksananya penyuluhan secara efektif pada tingkat ka/ kota
Pembinaan/penyuluhan perhajian ke 14 kab/kota se sumatera selatan
Terbinanya CJH dan para penyelenggara haji di kab/kota
CJH dapoat melaksanakan haji secara mandiri dansesuai ketentuan
B. Potensi dan Permasalahan 1. Potensi
• Tersedianya struktur organisasi Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian
Agama dan Kab/Kota yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai
tingkat kabupaten, seperti pelayanan administrasi umum dan operasional
perkantoran;
• Tersedianya sarana dan prasarana dan SDM dalam mendukung pelayanan
umum;
• Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan
tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
• Telah terbentuk 1 FKUB Provinsi dan 17 FKUB Kabupaten/Kota dan
lembaga-lembaga sejenis seperti Forum Komunikasi Lintas Agama (FKLA),
Forum Dialog (Forlog);
• Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan
perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 35
• Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada
Madrasah dan pendidikan keagamaan Islam.
• Motivasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan di madrasah dan
pondok pesantren sebagai sarana ibadah merupakan potensi mendukung
program pemerintah dibidang pendidikan.
• Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat,majelis agama, dan tokoh
pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait
kerukunan.
• Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut
berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis peace
journalism.
• Tersedianya jumlah PNS sebanyak 4886 orang yang memiliki kemampuan
yang sesuai dengan bidang masing-masing.
• Tersedianya jumlah penyuluh Non PNS yang memiliki potensi dalam
penerangan bidang keagamaan kepada masyarakat.
• Tersedianya tenaga Penghulu yang memiliki skil/kemampuan yang
Profesional dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
• Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
keagamaan.
• Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.
• Adanya sarana penunjang yang semakin baik.
• Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang pluralistik dan beragama yang
percaya akan adanya pencipta atau adanya kekuatan supranatural bukan
masyarakat yang atheis, membuat agama dapat berkembang.
• Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan menjalankan agama dan
beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
• Kerukunan umat di Provinsi Sumatera Selatan yang sangat tinggi.
• Adanya Lembaga Fokus (Forum Komunikasi Antar-umat beragama) yang
bergerak untuk misi kemanusiaan dan kerukunan umat antar-agama untuk
membantu membendung gerakan-gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang fundamental dan ekstrim
RencanaStrategik2015-201936
• Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 tahun 2005 dan nomor 8 tahun
2005.
• Perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pembangunan
dan Kerukunan umat beragama yang sangat baik.
• Tingkat kesadaran masyarakat muslim Sumatera Selatan yang tinggi dalam
mengamalkan ajaran Islam seperti pengamalan ibadah mahdhah;
• Kesadaran hukum masyarakat muslim dalam menerima pelayanan
keagamaan berupa pencatatan perkawinan di KUA;
• Program nasional berkelanjutan seperti program BOS dan BSM atau KIP
memberikan peluang untuk terus meningkatkan akses mutu bagi Pendidikan
Islam.
• Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara
dengan pendidikan umum.
• Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi
kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase
kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, bahkan
melampaui persentase sekolah umum.
• Tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji di Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.
• Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah di Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan.
• Adanya Pelayanan Haji Terpadu Terintegrasi di 3 (tiga) Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
• Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti manasik haji mandiri yang
diselenggarakan di Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Sumatera Selatan.
• Adanya program kebijakan perekaman biometrik jamaah haji untuk proses
pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang mulai di tahun 2018 ini dilaksanakan di
embarkasi Palembang. Direncanakan di Tahun 2019 perekaman biometrik itu
akan dilaksanakan di Kemenag Kabupaten/Kota.
• Meningkatnya pelayanan PPIU dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 37
• meningkatnya kesadaran PPIU untuk membuat laporan perjalanan ibadah
umrah melalui aplikasi sipatuh.
• Tersedianya SDM/Penyuluh Agama Kristen Non PNS yang memiliki potensi
dalam penerangan bidang keagamaan kepada masyarakat sebanyak 5.135
orang
• Tersedianya Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang memiliki kualitas dan
kapasitas dalam bidang penyuluhan/penerangan agama Katolik, yang
tersebar di Kabupaten Kota, di 22 Paroki/Gereja Katolik induk sebanyak 1.100
orang.
• Lahirnya PMA no 56 tahun 2014 tentang pendidikan pasraman formal
sebagai dasar umat Hindu untuk mendirikan pasraman formal yang setingkat
dengan PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam rangka membenahi SDM Umat.
• Tersedianya Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang membantu pembinaan
umat Buddha sebanyak 50 orang yang tersebar dalam wilayah Provinsi
Sumatera Selatan
2. Permasalahan
• Adanya beberapa perubahan akun belanja dari peraturan yang diterbitkan
oleh Kementerian Keuangan sehingga program-program tertentu yang terkait
dengan perubahan akun belanja tersebut ada yang masih dalam proses
pencairan karena harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
• Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga
madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan.
• Regulasi tentang penyelenggaran pendidikan di madrasah dan pendidikan
keagamaan belum terjabarkan secara rinci sehingga terkendala pada
pelaksanaan di lapangan.
• Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan
rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari
memadai.
• Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya
dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para
tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer.
• Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum
belum cukup memadai.
RencanaStrategik2015-201938
• Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di berbagai bidang pelayanan.
• Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung
struktur organisasi minimal yang memadai.
• Dalam proses pembinaan di masyarakat penyuluh banyak mendapatkan
kendala terutama pada transportasi, honor dan SDM yang masih sangat
terbatas.
• Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standarisasi pendidikan keagamaan
akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola
swasta.
• Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga
pendidikan keagamaan.
• Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas baik secara
kualitas maupun kuantitas.
• Anggaran belum menjangkau semua bidang kegiatan, masih terfokus pada
bidang pendidikan dasar sembilan tahun.
• Pemahaman umat tentang ajaran dan nilai-nilai agama yang masih rendah.
• Luasnya wilayah teritorial pelayanan yang tidak seimbang dengan jumlah
SDM.
• Belum adanya sarana transportasi (inventaris) untuk memperlancar tugas
pelayanan umat.
• Kita menyaksikan berbagai problem kemasyarakatan, baik sebagai dampak
globalisasi maupun degradasi spiritual akibat tergerus arus zaman. Berbagai
masalah terus berkamupflase, membentuk wajahnya yang baru dan modern,
sehingga sangat sulit bagi kita untuk mendeteksinya. Kita menyaksikan
berbagai problem kemasyarakatan, baik sebagai dampak globalisasi maupun
degradasi spiritual akibat tergerus arus zaman. Berbagai masalah terus
berkamupflase, membentuk wajahnya yang baru dan modern, sehingga
sangat sulit bagi kita untuk mendeteksinya.
• Sebagai contoh, isu-isu pluralisme sangat tipis perbedaannya dengan makna
kebebasan beragama; isu aliran sempalan terkaburkan oleh isu kebebasan
beragama; isu terorisme dan radikalisme Islam yang abu-abu dengan konsep
perjuangan dalam Islam. Ini hanyalah sebagian kecil dari problematika
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 39
keumatan dan menjadi tugas Ditjen Bimas Islam untuk menanganinya. Tanpa
wawasan, kearifan dan profesionalisme, semua persoalan tersebut akan
semakin sulit kita tangani secara tepat dan efektif.
• Pemahaman yang keliru terhadap beberapa doktrin agama : seperti jihad,
musyrik, ahlul bait, kafir, darul harb.
• Kebisuan dunia terhadap kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh
kelompok/negara terhadap suatu kelompok/negara.
• Internasionalisasi isu-isu agama
• Penyelenggaraan pendidikan RA/BA dan madrasah yang mayoritas dikelola
oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan tantangan strategis terkait
dengan upaya dukungan pemerintah dan penerapan standar pendidikan
nasional.
• Masih terbatasnya ketersediaan pendidik yang berkualitas baik dari segi
jumlah maupun sebarannya.
• Masih lemahnya kualitas manajemen RA/BA dan madrasah serta masih
terbatasnya ketersediaan pimpinan RA/BA dan madrasah yang profesional.
• Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah
yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan atau Standar
Nasional Pendidikan.
• Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan
informasi pendidikan RA/BA dan madrasah.
• Masih perlunya data yang akurat mengenai kondisi pendidikan RA/BA dan
madrasah yang mencakup kondisi peserta didik, pendidik dan kelembagaan.
• Masih perlunya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam
meningkatkan kualifikasi pendidik RA dan madrasah, dan pengarahan dalam
penataan sistem pengelolaan lembaga.
• Daftar tunggu (waiting list) yang sangat panjang dikarenakan tingginya animo
masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sedangkan kuota jamaah haji
Provinsi sumatera Selatan terbatas hanya 7035 orang. Untuk Provinsi
Sumatera Selatan jumlah daftar tunggu sudah sampai tahun 2034 atau
hingga 16 tahun lamanya.
RencanaStrategik2015-201940
• keberagaman calon jamaah Haji yang mendaftar dari sisi usia, tingkat
pendidikan, pekerjaan, sehingga diperlukan pendampingan dari petugas
pelayananan pendaftaran haji.
• Pada perekaman biometrik yang direncanakan di Kemenag Kabupaten/Kota
sangat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta petugas
pendampingan tekis yang profesional.
• Anggaran yang tersedia pada DIPA Bimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.
Sumatera Selatan sangat jauh dari usulan kebutuhan. Sebagai contoh, dari
5.135 orang penyuluh honorer yang tersebar di 8 kabupaten/kota se-
Sumatera selatan, hanya 70 orang yang mendapatkan honorer tunjangan
penyuluh non PNS.
• Belum maksimalnya pelayanan Bimas Katolik disebabkan oleh belum
tersedianya struktur Bimas Katolik di setiap Kabupaten/Kota, terutama di
Kabupaten/Kota yang umat Katoliknya cukup banyak seperti: Kota
Palembang, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Lahat, Banyuasin, OKI;
keterbatasan SDM dan juga anggaran Bimas Katolik, sehingga potensi
Penyuluh Agama Katolik non PNS belum semuanya mendapatkan
pembinaan peningkatan kapasitas maupun mendapatkan kesejahteraan.
• Kurangnya Anggaran kegiatan dalam program peningkatan pelayanan
keagamaan kepada umat Hindu. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
masih sangat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas. Luasnya
wilayah teritorial pelayanan yang tidak seimbang dengan jumlah SDM.
Struktur Organisasi Bimas Hindu baik di tingkat Kanwil sampai Kab/Kota
belum dapat menjangkau kebutuhan pelayanan umat mengingat perwakilan
Bimas Hindu sebagai penyelenggara baru terpenuhi 2 kabupaten yaitu
kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, sedangkan 9 Kab/Kota belum terisi.
Tenaga Penyuluh Agama Hindu PNS yang belum ada. Kurangnya tenaga
administrasi pada Bimas Hindu.
• Kurangnya SDM Bimas Buddha di Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
sehingga semua kegiatan tersentral di Bimas Buddha Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Selatan.
• Beban kerja tidak sebanding dengan SDM yang ada.
• Tidak ada Tenaga Penyuluh Negeri.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 41
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri,
dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
B. Misi 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan
akuntabel;
6. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan
agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan
8. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
C. Struktur Organisasi Gambar 3 Struktur Organisasi
RencanaStrategik2015-201942
D. Tujuan Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi
pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus
pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah
pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama
menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.
Tujuan pembangunan bidang agama untuk periode 2015- 2019 adalah:
• Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat
dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
• Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai
salah satu pilar kerukunan nasional.
• Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas
dan merata.
• Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan percepatan pembangunan.
• Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan
dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
• Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang
penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel.
Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah:
• Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu
terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
• Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai
jenjang pendidikan.
• Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
• Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang
pendidikan.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 43
• Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses
mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
• Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
• Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang
berkualitas.
E. Indikator Kinerja Utama Berikut ini ditampilkan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Selatan :
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama
No. Program Sasaran Outcome IKU 1 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
1 Predikat Opini Laporan Keuangan
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
2 Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
3 Nilai Reformasi Birokrasi
4 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, dan akuntabel
2 Program Kerukunan Umat Beragama
1 Meningkatnya Kualitas Kerukunan Hidup Umat Beragama
1 Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar
2 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, Pelayanan, dan Pendidikan Agama Khonghucu
2 Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan
3 Jumlah Penyuluh agama Konghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
3 Program Bimbingan Masyarakat Islam
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Keagamaan Islam
1 Persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
2 Persentase KUA yang
RencanaStrategik2015-201944
No. Program Sasaran Outcome IKU memenuhi standar pelayanan
3 Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
4 Jumlah pengadaan lahan KUA untuk mendukung pengembangan Balai Nikah dan Manasik Haji
4 Program Pendidikan Islam
1 Meningkatnya Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Islam
APK dan APM pada RA/BA; MI; MTs; MA; Pesantren Salafiyah Ula; Pesantren Salafiyah Wustha; TPQ; Kelompok Belajar Paket A; Kelompok Belajar Paket B; Kelompok Belajar Paket C. Persentase (%) Provinsi Mencapai APK Paud MIniMAl 60 %; Persentase (%) Kabupaten Mencapai APK Paud MIniMAl 50 %; Persentase (%) Kota Mencapai APK PAUD MInimal 90 %; Rasio Jumlah Peserta Didik Paud Perempuan:Laki-Laki. Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Dengan Tingkat Literasi 92 %; Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 97 %; Persentase (%) Provinsi Di Sumatera, Sulbar, Papua Barat, Maluku dan NAD Ber APM MI 90 %; Persentase (%) Kabupaten Ber APM MI 80 %; Persentase (%) Kota Ber APM MI 98 %; Rasio Peserta Didik MI Perempuan:Laki-Laki.
2 Pemerataan,
Perluasan, dan Peningkatan Mutu PAUD
3 Pemerataan,
Perluasan, dan Peningkatan Mutu MI/PPS Ula, Paket A Pada Pontren
4 Pemerataan,
Perluasan, dan Peningkatan Mutu MTs/PPS Wustha, Paket B Pada Pontren
5 Pemerataan,
Perluasan, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah
6 Pemerataan,
Perluasan, dan Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Islam
5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen
1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen
1 Jumlah lembaga sosial keagamaan, lembaga gereja, yayasan dan asosiasi keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen
2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 45
No. Program Sasaran Outcome IKU 3 Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama
3 Jumlah Lembaga sosial keagamaan, lembaga gereja, yayasan dan asosiasi keagamaan kristen yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
4 Jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK yang dilayani
5 Jumlah SDTK, SMPTK DAN SMTK yang memenuhi SPM
6 Jumlah SDTK, SMPTK, dan SMTK yang terakreditasi minimal B
7 Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP
8 Jumlah Guru bersertifikat 6 Program Bimbingan
Masyarakat Katolik 1 Meningkatnya kualitas
dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik
1 Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Katolik
2 Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
3 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam Penguatan dan Pemberdayaan
4 Jumlah Siswa SMAK 5 Jumlah peserta didik
Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP
6 Jumlah SMAK yang memenuhi SPM
7 Jumlah SMAK yang Terakreditasi minimal B
8 Jumlah SMAK memiliki sarana prasarana sesuai SNP
7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu
1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Hindu
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
RencanaStrategik2015-201946
No. Program Sasaran Outcome IKU 8 Program Bimbingan
Masyarakat Buddha 1 Meningkatnya kualitas
dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
1 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha
1 Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
2 Tersedianya akses, mutu, Kesejatheraan dan subsidi pendidikan Agama Buddha
2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
3 Meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
9 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Aman, Tertib dan Lancar
Indeks kepuasan jemaah haji
F. Sasaran Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi
tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran
strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran
strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran
strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan
jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian
dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian
Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan
sasaran bidang pendidikan.
1. Sasaran Strategis Kementerian Agama Bidang Agama Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
adalah meningkatnya :
a. kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara
lain ditandai dengan:
b. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di
seluruh wilayah Indonesia; dan
c. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam
memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 47
Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis
adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang
ditandai antara lain dengan:
a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB
yang memenuhi standar.
Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas
adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain
ditandai dengan:
a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan
menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada
masyarakat;
b. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama; dan
c. meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi.
Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan
b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
transparan dan akuntabel, yang antara lain ditandai dengan:
a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi; dan
d. meningkatnya jumlah PIHK dan PPIU yang terakreditasi.
Sasaran terkait peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama
adalah terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama
dengan predikat opini WTP;
b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian
Agama;
c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama; dan
RencanaStrategik2015-201948
d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran
Kementerian Agama.
2. Sasaran Strategis Kementerian Agama Fungsi Pendidikan
Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak
mampu adalah meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program
Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu
Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
• jumlah siswa MI/Ulya penerima manfaat KIP;
• jumlah siswa MTs/Wustha penerima manfaat KIP; dan
• jumlah siswa MA/Ulya penerima manfaat KIP.
Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
pada berbagai jenjang pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang ditandai dengan:
• meningkatnya APK RA;
• meningkatnya APK dan APM MI/Ula;
• meningkatnya APK dan APM MTs/Wustha; dan
• meningkatnya APK dan APM MA/Ulya.
Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan
pendidikan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan,
yang ditandai dengan:
• menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
• menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
• menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan,
yang ditandai dengan:
• meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
• meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
• meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
• meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
• meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
(SNP);
• meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi SNP; dan
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 49
• meningkatnya jumlah MA yang memenuhi SNP.
Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah
meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan
umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
• meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
• meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2; dan
• meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat.
Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas adalah
meningkatnya proporsi guru agama yang profesional, yang ditandai dengan:
• meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
• meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
• meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
• meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat; dan
• meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat.
Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan
yang berkualitas adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai
aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
• meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam
wujud Pondok Pesantren.
• meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam
wujud Diniyah Takmiliyah.
RencanaStrategik2015-201950
BAB III. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun
2015 ini memiliki 8 Program Anggaran yaitu: Sekretariat, Bimbingan Masyarakat
Islam, Pendidikan Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat
Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Program Sekretariat Jenderal dengan Indikator Kinerja berupa: Pembinaan
Kerukunan Hidup Umat Beragama; Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
Pembinaan Administrasi Kepegawaian; Pembinaan Administrasi Keuangan dan
BMN; Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana; Pembinaan
Administrasi Perencanaan; Pembinaan Administrasi Umum; Pembinaan Administrasi
Informasi Keagamaan dan Kehumasan; Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup
Umat Beragama; serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Agama.
Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan Indikator Kinerja berupa:
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf; Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Zakat; Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.
Program Pendidikan Islam dengan Indikator Kinerja berupa: Peningkatan Akses,
Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam; Peningkatan Akses,
Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam; Peningkatan
Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan subsidi RA/BA dan madrasah; Dukungan
Manajemen Pendidikan dan Pelayanan tugas teknis lainnya pendis.
Program Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Indikator Kinerja berupa:
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen, Pengelolaan dan
Pembinaan Urusan Agama Kristen, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Kristen, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Kristen.
Program Bimbingan Masyarakat Katolik dengan Indikator Kinerja berupa:
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik, Pengelolaan dan
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 51
Pembinaan Urusan Agama Katolik, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Katolik.
Program Bimbingan Masyarakat Hindu dengan Indikator Kinerja berupa:
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu, Pengelolaan dan
Pembinaan Urusan Agama Hindu, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Bimas Hindu, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pendidikan Bimas Hindu.
Program Bimbingan Masyarakat Buddha dengan Indikator Kinerja berupa:
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha, Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha, Pengelolaan dan Pembinaan
Pendidikan Agama Buddha, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan
Bimas Buddha.
Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Indikator Kinerja berupa:
Pelayanan Haji dalam Negeri; Pembinaan Haji dan Umrah; Pengelolaan Dana Haji;
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan
Haji dan Umrah.
A. Target Kinerja 1. Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama
1) Sasaran Bidang Agama
Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil
yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator
kinerjanya adalah sebagai berikut:
• Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi
keagamaan, yang ditandai dengan: meningkatnya jumlah penyuluh agama
berkualitas menjadi sebanyak 1600 penyuluh pada tahun 2019 yang
tersebar merata di seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan; dan
meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam
memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33, 30% pada
tahun 2019.
• Meningkatnya Dana Zis Baznas secara Nasional dan meningkatnya dana
ZIS di Sumatera Selatan dari tahun ketahun.
RencanaStrategik2015-201952
• Meningkatnya Partisifasi Masyarakat dalam Pengurusan Tanah Wakaf di
Kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
• Meningkatnya kualitas qari, qariah, hafidz dan hafidzah dalam upaya
menjaga dan mengembangkan nilai-nilai al-Quran; meningkatnya kualitas
qari, qariah, hafidz dan hafidzah dalam upaya menjaga dan
mengembangkan nilai-nilai al-Quran;
• Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang
ditandai dengan: meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama
dengan nilai Baik pada tahun 2019; dan meningkatnya fasilitasi sarana
dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar
menjadi sebanyak 55% pada tahun 2019.
• Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang ditandai
antara lain dengan: meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi
standar pelayanan menjadi sebanyak 199 KUA pada tahun 2019 dalam
memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
Tabel III.1 Data KUA Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tipologi
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 53
• Meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama
sebanyak 7.500 eksemplar pada tahun 2019; dan meningkatnya jumlah
tempat ibadat yang terfasilitasi menjadi 250 unit pada tahun 2019.
Tabel III.2 Data Perkembangan Rumah Ibadah Muslim
• Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan, yang ditandai antara lain dengan: meningkatnya pengelolaan
dana zakat tahunan yang terhimpun menjadi Rp 5,7 miliar rupiah pada
tahun 2019; dan meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat
menjadi 79, 0% pada tahun 2019.
• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji menjadi 87, 50 pada tahun
2019; meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji dengan
predikat WTP pada tahun 2019; meningkatnya pembimbing haji yang
disertifikasi pada tahun 2019 menjadi sebanyak 30 orang; meningkatnya
jumlah PIHK yang terakreditasi menjadi 25 PIHK pada tahun 2019; dan
meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi menjadi 20 PPIU pada
tahun 2019.
RencanaStrategik2015-201954
Tabel III.3 Data CJH Berdasarkan Pendidikan
Tabel III.4 Data CJH Berdasarkan Pekerjaan
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 55
Tabel III.5 Data CJH Berdasarkan Kelompok Umur
Tabel III.6 Data CJH Berdasarkan Jenis Kelamin
RencanaStrategik2015-201956
Tabel III.7 Data CJH Berdasarkan Kelompok Umur
• Meningkatnya Jumlah Pendaftar Haji Provinsi Sumatera Selatan pada
Tahun 2015 berjumlah 10.760 orang, pada Tahun 2016 berjumlah 12.053
orang, pada Tahun 2017 berjumlah 18.914 orang, dan pada Tahun 2018
berjumlah 16.428 orang.
Tabel III.8 Data Pembimbing, PPIU, PIHK dan KBIH
• Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama
dengan predikat opini WTP sampai tahun 2019; meningkatnya hasil
penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama menjadi A
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 57
pada tahun 2019; meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama menjadi 80 pada tahun 2019; dan menurunnya
persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian
Agama menjadi 15% pada tahun 2019.
2) Sasaran Bidang Pendidikan Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang pendidikan beserta hasil
yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator
kinerjanya adalah sebagai berikut:
• Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program
Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu
Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan: termanfaatkannya KIP oleh
8.862 siswa MI/Ulya/SDTK kurang mampu pada tahun 2019;
termanfaatkannya KIP oleh 3.517 siswa MTs/Wustha/SMPTK kurang
mampu pada tahun 2019; dan termanfaatkannya KIP oleh 2.470 siswa
MA/Ulya/SMTK kurang mampu pada tahun 2019.
• Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi,
yang ditandai dengan: meningkatnya APK RA menjadi 8,66% pada tahun
2019; meningkatnya APK MI/Ula menjadi 13,54% pada tahun 2019;
meningkatnya APM MI/Ulya menjadi 11,15% pada tahun 2019;
meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi 22,50% pada tahun 2019;
meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi 18,36% pada tahun 2019;
meningkatnya APK MA/Ulya menjadi 9,41% pada tahun 2019; dan
meningkatnya APM MA/Ulya menjadi 6,98% pada tahun 2019.
• Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang
ditandai dengan: menurunnya angka putus sekolah MI/Ula menjadi 6,26%
pada tahun 2019; menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi
12,38%pada tahun 2019; dan menurunnya angka putus sekolah
MA/Ulya/SMTK menjadi 5,13% pada tahun 2019.
• Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, yang ditandai
dengan: meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B
menjadi 38,6% pada tahun 2019; meningkatnya persentase MI yang
terakreditasi minimal B menjadi 84,1% pada tahun 2019; meningkatnya
persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 73,1% pada tahun
RencanaStrategik2015-201958
2019; meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi
67,5% pada tahun 2019; meningkatnya jumlah MI yang memenuhi
Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 10, 1% pada tahun 2019;
meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
(SNP) menjadi 11,2% pada tahun 2019; dan meningkatnya jumlah MA
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 12,9% pada
tahun 2019.
• Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada
pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4
menjadi 82,2% pada tahun 2019; dan meningkatnya persentase guru RA-
Madrasah bersertifikat menjadi 53,1% pada tahun 2019.
• Meningkatnya proporsi guru agama yang profesional, yang ditandai
dengan: meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam
bersertifikat menjadi 78,3% pada tahun 2019; meningkatnya persentase
guru pendidikan agama Kristen bersertifikat menjadi 100% pada tahun
2019; meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik
bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019; meningkatnya persentase
guru pendidikan agama Hindu bersertifikat menjadi 100% pada tahun
2019; meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha
bersertifikat menjadi 100% pada tahun 2019.
• Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat
beragama, yang ditandai dengan: jumlah peserta didik pada pendidikan
keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah
yang meningkat menjadi 46.230 santri pada tahun 2019.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 59
Tabel III.9 Rekapitulasi Data Pendidikan Madrasah
RencanaStrategik2015-201960
Grafik 1 Grafik Lembaga Madrasah
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 61
Tabel III.10 Rekapitulasi Data Lembaga Madrasah
RencanaStrategik2015-201962
Tabel III.11 Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Madrasah
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 63
Grafik 2 Grafik Guru Madrasah
RencanaStrategik2015-201964
Tabel III.12 Rekapitulasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 65
Grafik 3 Grafik Siswa Madrasah
RencanaStrategik2015-201966
Tabel III.13 Rekapitulasi Data Siswa Madrasah
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 67
Tabel III.14 Fluktuasi Pendataan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Provinsi Sumatera Selatan
a. Melanjutkan penerapan ke semua satker pada akhir 2018 atau awal 2019 di
Kemenag Kab/Kota dan Tahun 2019 di KUA dan Madrasah Negeri.
b. Memaksimalkan pelayanan dari bidang/pembimas/subbag terkait seluruh
layanan di bidang/subbag/pembimas yang memungkinkan untuk diserahkan di
PTSP pada akhir 2018.
c. Menjadi pintu gerbang pelayanan di kantor kementerian agama pada akhir
2018/awal 2019.
d. Tersedianya anggaran operasional PTSP di Tahun Anggaran 2019.
e. Melengkapi sarana pendukung seperti sacnner, mesin fotocopy, dan printer
pada awal 2019.
Pada 23 Oktober 2018 Kanwil Kemenag Sumatera Selatan me-launching
layanan PTSP berbasis online/web yang merupakan inovasi layanan pada PTSP
kepada masyarakat.. Dengan adanya layanan berbasis web ini, masyarakat yang
membutuhkan layanan PTSP dapat langsung mengakses situs
https://ptsp.sumsel.kemenag.go.id, dimana masyarakat yang membutuhkan
layanan di Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan dapat melihat seperti
apa prosedurnya, apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Kedepan
PTSP juga akan mengembangkan layanannya sehingga masyarakat yang
membutuhkan layanan langsung dapat mengetahui proses layanan dan kapan
permohonan dapat diberikan.
Untuk mengutamakan pelayanan maksimal, PTSP langsung berada dibawah
koordinasi eselon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
dan Kepala Bagian Tata Usaha serta terintegrasi dengan beberapa subbag.
RencanaStrategik2015-2019112
Gambar 22 Launching Aplikasi PTSP
Bertempat di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatanl, Selasa
(23/10/2018) aplikasi PTSP yang berbasis web itu dilaunching oleh Kepala
Kantor Wilayah yang di wakili oleh Plt. Kabbag TU Kanwil H. Muhamad Ali,
S.Ag., M.Pd.I. Turut hadir juga ketua Ombusman Sumatera Selatan, Komisi
Informasi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Kanwil, Kepala Kantor Kemenag se-
Sumatera Selatan dan seluruh Admin TIK dilingkungan Kemenag Sumatera
Selatan.
Gambar 23 Tampilan aplikasi Layanan PTSP berbasis Web
2. Rumah Tahfidz
Kementerian Agama memiliki visi misi untuk membangun umat dengan
memberikan Pendidikan keagamaan yang baik. Untuk itu pulalah Kakanwil
kemenag Prov. Sumsel yang mencanangkan program rumah tahfidz yang
memiliki visi membangun masyarakat madani berbasis tahfidz qur’an dengan
misi menjadikan tahfidz qur’an sebagai budaya hidup. menjadikan rumah tahfidz
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 113
sebagai pusat informasi, pembinaan, pengembangan, menyamakan pemahaman
dan Value tentang rumah tahfidz untuk mencetak generasi yang Qur’ani.
Program rumah tahfidz ini merupakan program unggulan yang dikembangkan
secara berkelanjutan yang dilaksanakan pada : Madrasah Negeri dan Swasta,
Pondok Pesantren, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Rumah Tahfidz yang
berdiri sendiri yang didirikan oleh masyarakat yang berada di daerah
Kabupaten/Kota Se-Sumsel.
Khusus pengembangan rumah tahfidz dalam jajaran Madrasah, telah terbentuk
laboratorium Rumah Tahfidz As Sholihin yang berlokasi di MAN 3
Palembang.Rumah Tahfid ini khusus untuk mendidik para siswa secara intensif
selama satu bulan, dengan target hafidz/hafidzoh minimal 3 sampai 5 Juz.
Rumah Tahfidz ini telah diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada
tanggal 15 Oktober 2018 dan langsung memulai program untuk angkatan
pertama dan pada tanggal 15 November telah mewisuda hafidz/hafidzoh
sebanyak 54 santri.
Gambar 24 Gubernur Meresmikan Rumah Tahidz As Sholihin
Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Kakanwil Kemenag sumsel HM.
Alfajri Zabdidi, MM, M.Pd.I meresmikan Rumah Tahfidz As Sholihin di MAN 3
Palembang pada tanggal 15 Oktober 2018.
RencanaStrategik2015-2019114
3. Bedah Rumah
Dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke 72 , Kanwil Kemenag
Prov. Sumatera Selatan menyelenggarakan Program bedah Rumah yang
dilaksankan di Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya dan
Desa Nusa Tunggal Kecamatan Belitang III. Rumah Milik Ustdz Arip Hidayat
seorang takmir masjid dan Penyuluh Non PNS Kemenag OKU Timur
Gambar 25 Rumah Sebelum Dibedah
Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan HM. Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I
(kaos biru) saat meninjau rumah sebeum dibedah.
Gambar 26 Rumah Dalam Proses Pembangunan
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 115
Gambar 27 Rumah Setelah Dibedah
Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan HM. Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I
(tengah) bersama Kabid dan ajjaran Kanwil Kemenag Sumatera Selatan berfoto
saat rumah selesai dibedah.
4. Aplikasi e-PPID
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-
undang Nomor 14 tahun 2008, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prov.Sumatera Selatan sebagai badan Publik menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam meningkatkan layanan PPID Kanwil
Kemenag Susmel juga telah menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik,
Struktur Organisasi , SOP Layanan, Standar Layanan, Visi Misi, Hak-Hak
Pemohon IP, Maklumat IP, Mekanisme Permohonan IP, Formulir, Alur Informasi,
dan Daftar Informasi Publik, Petugas Pelayan informasi, bukti Pemohon
Informasi Publik, berapa pemohoan IP, serta Laporan PPID setiap tahunnya .
PPID Kanwil kemenag Sumatera Selatan setidaknya melayani 9 pemohon IP
pada tahun 2017 dan 5 pemohon IP pada tahun 2018.
Kanwil Kemenag Sumatera Selatan juga mengoptimalkan layanan informasi
public dengan meluncurkan Aplikasi layanan PPID berbasis online/web pada 4
Desember 2017 Pemohon informasi dapat mengakses layanan Informasi public
pada situs https://ppid.sumsel.kemenag.go.id, dimana pemohon infprmasi public
tidak perlu dating ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. Pemohon
RencanaStrategik2015-2019116
informasi dapat langsung mengisi formulir permohonan informasi secara online,
kapan saja dan dimana saja.
Gambar 28 Launching Aplikasi PPID
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Agus Srimudin bersama Kabid Urais
H. Putloro Setiono Hendrik saat menekan tombol launching Aplikasi PPID pada
tanggal 4 Desember 2017.
Gambar 29 Tampilan Aplikasi e-PPID berbasis web
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 117
Gambar 30 Aplikasi e-PPID Kanwil Kemenag Sumatera Selatan
Kanwil Kemenag Sumatera Selatan Meraih Terbaik I layanan PPID yang dinilai
oleh Komisi Informasi dengan skor tertinggi 850. Kanwil Kemenag Sumatera
Selatan Terbaik I layanan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal dan RSUD.
Piala diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin di
Griya Agung Palembang.
Gambar 31 Kemenag Sumatera Selatan Raih Terbaik I Layanan Informasi Publik
RencanaStrategik2015-2019118
Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin menyerahkan piagam penghargaan
terbaik I Layanan Informasi Publik Se-Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung
Palembang pada tanggal18 Desember 2017.
Gambar 32 Penghargaan Terbaik I Layanan Publik tahun 2018
Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan HM Alfajri Zabidi, MM, M.Pd.I,
Kabag TU Drs. H Paidol Barokat, M.Pd.I, Kasubbag Inmas H. Saefudin, S.Ag,
M.Si beserta pengelola PPID Kanwil Kemenag Sumatera Selatan menerima
penghargaan PPID di Griya Agung Palembang pada tanggal 18 Desember 2017.
5. Aplikasi E-SDM
Aplikasi E-SDM yang beralamat http://e-sdm.sumsel.kemenag.go.id/index.php
merupakan suatu terobosan dan inovasi dalam kerangka tranparansi kegiatan
Gambar 33 Penghargaan Terbaik I Layanan Informasi Publik
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 119
dan anggaran pada Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Selatan sangat berguna
dan membantu para Panitia Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan mulai
dari registrasi calon peserta secara online hingga pelaporan kegiatan. Selain itu,
Pimpinan bisa memantau sejauhmana pelaksanaan kegiatan terlaksana atau
progress report-nya.
Gambar 34 Tampilan Aplikasi E-SDM
6. Aplikasi Silampari Salah satu sistem aplikasi yang dikembangkan oleh subbag ortala dan
kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
ialah aplikasi Silampari (Sistem Informasi Laporan Kinerja Harian). Sistem
aplikasi ini dibuat untuk memudahkan para pegawai di lingkungan Kantor
RencanaStrategik2015-2019120
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam menginput
kinerja harian masing-masing pegawai.
Aplikasi Silampari (Sistem Informasi Laporan Kinerja Harian) merupakan aplikasi
yang dibuat bagi para pegawai khususnya di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan digunakan untuk menginput
serta mengklasifikasikan tugas harian yang telah dilaksanakan agar pada akhir
periode bulanan dan tahunan dapat diketahui dan dilaporkan oleh masing-
masing pegawai kepada pimpinan.
Gambar 35 Tampilan Aplikasi SILAMPARI
Aplikasi Silampari juga dapat dikoneksikan untuk melihat absensi pegawai di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
sehingga dapat menjadi alat monitor kinerja khususnya dalam hal kehadiran
pegawai. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kedisiplinan pegawai mesti
terus ditingkatkan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang disiplin pegawai.
Pada intinya tujuan aplikasi Silampari (Sistem Informasi Laporan Kinerja Harian)
diciptakan yakni sebagai alat untuk memonitoring kinerja pegawai. Aplikasi
Silampari (Sistem Informasi Laporan Kinerja Harian) juga menjadi salah satu
bentuk tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Selatan dalam menjaga dan memelihara kinerja yang selama ini sudah dianggap
baik.
KanwilKemenagProv.Sum-Sel 121
C. Kerangka Pendanaan Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 membutuhkan ketersediaan
dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat
tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia.
Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran
pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat. Skema
pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan
dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai.
1. Pendanaan dari Pemerintah
Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian
Agama.Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah
murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga,
pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri di antaranya melalui
pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, salah satu
komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi
dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Tabel III.28 Pendanaan dari Pemerintah
No. Program Kementerian Agama Anggaran 2015-1019 Rp milyar %
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Rp 119, 765.99 7.8%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Rp 2, 567.00 0.2%
3 Bimbingan Masyarakat Islam Rp 98, 745.20 6.4% 4 Pendidikan Islam Rp 1, 169, 191.97 76% 5 Bimbingan Masyarakat Kristen Rp 16, 845.33 1.1% 6 Bimbingan Masyarakat Katolik Rp 26, 926.32 1.8% 7 Bimbingan Masyarakat Hindu Rp 17, 407.93 1.1% 8 Bimbingan Masyarakat Buddha Rp 38, 929.66 2.5% 9 Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Rp 41, 505.04 2.7%
Jumlah Rp 1, 531, 884 100%
2. Pendanaan dari Pemerintah Daerah
Meskipun Kementerian Agama dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah
dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah
pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut
serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan.
RencanaStrategik2015-2019122
Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan
dalam pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan. Peran pemerintah daerah yang telah
berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi
dalam bentuk dana operasional lembaga pengelola zakat, dana operasional dan
penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ),
dana operasional Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam, dana BOS daerah
yang tidak hanya dialokasikan untuk sekolah reguler tapi juga lembaga
pendidikan yang merupakan satuan kerja Kementerian Agama seperti madrasah.
Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan
komitmen pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menyokong pelayanan
dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan peran aktif dari Kanwil Kemenag
Provinsi, Kantor Kemenag Kab./Kota, serta lembaga/organisasi keagamaan
Islam lainnya dalam mendorong dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
3. Pendanaan dari Masyarakat Alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok
organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi
kegiatan agama dan pendidikan keagamaan sudah berlangsung dengan sejak
lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian rumah ibadat (masjid,
mushalla) yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga
sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dibangun dan
dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan.
Kementerian Agama merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan
masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan
kegiatan kegamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara
proporsional.
Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan
pembangunan bidang agama dan pendidikan agama adalah meningkatkan
sumber pembiayaan pendidikan melalui Public-Private Partnership (PPP) dan
Corporate Social Responsibility (CSR), memberikan insentif bagi industri yang
melakukan kerja sama dengan unit kerja, lembaga sosial keagamaan dan satuan
pendidikan.
BAB IV. PENUTUP
Renstra Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2015-
2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi,
dan Nawa Cita. Renstra Kementerian Agama memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam rangka pelaksanaan
pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan.
Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama Kantor
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya,
serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda
prioritas nasional.
Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang
dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan
komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama Kantor
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Diperlukan kesamaan pandang dan
pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama merupakan
satu kesatuan, dan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Dokumen Renstra Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera
Selatan 2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di
lingkungan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam
menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada pada
tingkatan struktur organisasi Kementerian Agama harus selalu siap mengemban
amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya.
Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan
secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama
Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat dapat terus berjalan