RENSTRA DINKES 2013 - 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan periode 2013-2018. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selain menjabarkanvisi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada Renstra sebelumnya (2008-2013),serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah , Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasipencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan sebelumnya sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain Itu Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dapat digunakan sebagai: Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
63
Embed
RENSTRA DINKES 2013 - 2018 BAB I PENDAHULUANdinkes.seruyankab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/RENSTRA-2013-2018.pdf · visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai
tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan
berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan adalah dokumen perencanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Seruyan, disusun sesuai tugas & fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Seruyan serta berpedoman kepada RPJMD dan merupakan dokumen
publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi
dan misi Kepala Daerah Kabupaten Seruyan periode 2013-2018.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan disusun
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
selain menjabarkanvisi, misi dan program Kepala Daerah, juga mengacu pada
Renstra sebelumnya (2008-2013),serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah , Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasipencapaian SPM Dinas Kesehatan
Kabupaten Seruyan sebelumnya sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008.
Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas
Kesehatan Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain Itu Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Seruyan dapat digunakan sebagai:
Acuan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
Dasar penilaian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
2
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, didasarkan pada
landasan hukum sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
derivatnya khususnya Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang memberi ruang bagi partisipasi para
pemangku kepentingan;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekon dan Tugas
Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.01/160/I/2010 tentang Rencana
Strategis Kementrian Kesehatan 2010 -2014;
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
3
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008
tentang PetunjukTeknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
16. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Seruyan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 34 Seri E) tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan ini adalah
tersedianya dokumen perencanaan kesehatan lima tahunan.
Tujuan :
Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif
yang menjaminadanya konsistensi perumusan masalah daerah.
Tersedianya perencanaan arah kebijakan dan strategi.
Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan
daerah di bidang kesehatan.
Menjadi acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan serta
penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
4
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyantahun 2013-2018
ini disusun dalam sitematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGASDAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
2. Telaahan Vis, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Provinsi
4. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Visi dan Misi SKPD
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
3. Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIAATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKTIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan melaksanakan sebagian
tugasPemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang kesehatan.Adapun fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang
kesehatan Perumusan kebijakan terknis dalam bidang kesehatan yang meliputi
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehaatan
Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kesehatan antara lain :
biaya pelayanan terjangkau; adanya dukungan keuangan dan kebijakan serta
ketenagaan dari pemerintah daerah; adanya dukungan pengembangan sumber
daya manusia dari pemerintah daerah; adanya posyandu dan desa siaga yang aktif,
adanya regulasi yangmendukung upaya kesehatan baik di tingkat kabupaten,
propinsi dan pusat; adanya dana APBD II, APBD I, DAK, dan APBN Sedangkan
ancaman dalam pelayanan kesehatan antara lain : rendahnya pengetahuan
masyarakat tentang kesehatan; dukungan keuangan dari pemerintah daerah masih
kurang;infranstruktur transportasi yang tidak memadai; kondisi geografis yang sulit
dan memungkinkan terjadinya KLB banyaknya tempat perkembangbiakan vektor
penular penyakit; dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah dan mobilisasi
penduduk yang tinggi; kurangnyakegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya
kesehatan masyarakat; rendahnya ekonomimasyarakat dan sosial budaya yang
menghambat PHBS.
Dengan ancaman ini menghambat pelayanan kesehatan dan akhirnya
menghambat peningkatan derajat kesehatan. Pertama, kematian ibu dan bayi
masih merupakan masalah yang dominan diKabupaten Seruyan. Banyak faktor
yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian ibuantara lain; faktor ekonomi,
sosial, budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri. Faktor-
faktor tersebut secara implisit adalah “3 Terlambat” (Terlambat mengambilkeputusan
merujuk ke fasilitas kesehatan, Terlambat menjangkau fasilitas kesehatan
danTerlambat mendapat pelayanan Tenaga kesehatan).
Kedua, gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI (Human
Development Indeks), sebab gizi merupakan elemen dasar pembentukan otak yang
menjadi ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan
salah satu indikatoryang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Seruyan pada tahun 2012
sekitar 69tahun, dibandingkan dengan UHH penduduk Indonesia sekitar 71,7 tahun,
pertanda UHH penduduk di Kabupaten Seruyan berada dibawah taraf nasional,
meskipun demikian dengan adanya kecenderungan meningkatnya UHH penduduk
Kabupaten Seruyan, setidaknya telah mencerminkan ada perbaikan gizi dan
peningkatan pelayanan kesehatan yang memungkinkan tendensi tersebut.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
30
Untuk melihat dinamika peluang dan tantangan global, nasional dan regional
dapat dilihat pada tabel 2.6.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
31
Tabel 2.6. Dinamika Peluang dan Tantangan Global, Nasional, Regional dalam Pelayanan Kesehatan
DINAMIKA GLOBAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL/LOKAL
Menurunkan proporsi penduduk yangmenderita kelaparan (Gizi) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan(AKI) Menurunkan angka kematian balita Menurunkan angka kesakitan penyakitmenular (HIV/AIDS, TB, Malaria)
Meningkatkan pemberdayaan Masya-rakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
Derajat kesehatan masyarakat KALTENG pada umumnya masih rendah dan berbagai lingkungan strategis masih kurang mendukung pembangunan kesehatan. Angka kematian bayi dan ibu serta prevalensi gizi kurang dan buruk pada Balita masih cukup tinggi
Meningkatkan pembiayaan pembangu-nan kesehatan, terutama untuk me-wujudkan jaminan sosial kesehatan nasional
Pembangunan kesehatan secara keseluruhan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Pelayanan kesehatan terutama didaerah terpencil masih kurang mendapat perhatian.
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif– preventif.
Sistem perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi KALTENG belum optimal, penyebabnya adalah kurangnya dukungan informasi yang memadai, keterpaduan dan kemampuan dari unsur-unsur perencanaan masih terbatas. Sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban (dan pertanggung-gugatan) kinerja Dinas Kesehatan Provinsi KALTENG belum optimal.
Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
Meningkatnya kembali beberapa penyakit menular (reemerging diseases) seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS, Rabies, ISPA, Diare. Penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat seperti hipertensi, diabetes, kanker dan penyakit degenaratif lainnya. Disamping itu telah timbul pula berbagai penyakit baru (new-emerging diseases) seperti Flu Burung dan SARS.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
32
Meningkatkan ketersediaan, emerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
Ketersediaan tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, maupun mutu masih kurang memadai dan penyebarannya tidak merata. Pemberdayaan tenaga kurang optimal dan tidak sesuai dengantupoksi. Masih terbatasnya pengangkatan tenaga kesehatan di provinsi dan kabupaten Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan yang spesifik dengan masalah kesehatan di KALTENG masih kurang, baik jumlahmaupun mutunya. Penelitian dan pengembangan kesehatan belum banyak dilakukan. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya kesehatan masih belum merata dan belum sesuai seperti yang diharapkan.
Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.
Dukungan dan perhatian sektor terkait dalam pembangunan Kesehatan di Provinsi KALTENG belum optimal.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan :
Bila dibandingkan dengan pencapaian SPM masih ditemukan beberapa
permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Untuk melihat
faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 3.1. Dari beberapa
masalah tersebut ada beberapa masalah yang menjadi prioritas yang perlu di
lakukan sekarang sebagai berikut :
1. Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih
kurang Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat
kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga kesehatan yang seharusnya.
Disamping itu juga penyebaran nya juga tidak merata di semua desa-desa.
Dengan tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang
meningkat, bila hal ini ini kurang diantisipasi oleh tenaga kesehatan maka akan
berakibat buruk dari berbagai aspek kehidupan khususnya untuk peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat. Pendidikan formal dan non formal dirasakan
sangat kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan
profesi yang dimiliki.
2. Alokasi anggaran tidak mecukupi biaya kebutuhan
Dengan otonomi daerah, terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan
pembangunan daerah termasuk untuk pembangunan kesehatan. Tiap sektor
harus mampu bersaing untuk mendapatkan kuota anggaran yang terbatas di
daerah, untuk membiayai pembangunan dengan memiliki perencanaan yang baik
dan kemampuan meyakinkan pembuat keputusan anggaran tentang pentingnya
suatu program. Bila dihubungkan dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2009
tentang kesehatan yang menetapkan alokasi kesehatan minimal 10 % dari Dana
APBD, tetapi faktanya anggaran kesehatan hanya 4 - 5% dari total dana APBD
itu pun sudah termasuk belanja tidak langsung (gaji).
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan kesehatan
masyarakat.
Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu indikator
yang menunjang keberhasilan program dalm bidang kesehatan. Fakta ini
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
34
menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan
membutuhkan layanan segera dalam menjangkau layanan kesehatan
terdekat.(fasilitas per desa, Alkes dan Kendaraan Operasional)
4. Tingginya angka kematian ibu / Angka Kematian bayi
Angka kematian ibu di Kabupaten Seruyan pada tahun 2012 sebesar 187/100.000
KH dengan jumlah kasus kematian 5 orang dari 2674 KH. Angka ini mengalami
penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2011 sebesar 252/100.000KH.
Angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional yaitu
118/100.000 KH. Penyebab paling banyak kematian ibu adalah perdarahan.
Sedangkan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2012
sebesar 51/1.000KH. Angka tersebut masih sangat tinggi di bandingkan den gan
target yang seharusnya dapat dicapai yaitu 23/1.000 KH. Ada tiga penyebab utama
kematian bayi yang masih menjadi tantangan besar untuk diatasi. Ketiga hal tersebut
adalah Aspeksia, Masalah laktasi, BBLR. 5. Tingginya angka kesakitan penyakit menular
Dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir profil kesehatan masyarakat di
Kabupaten Seruyan angka kesakitan atau morbiditas masih didominasi oleh
penyakit infeksi yang lama seperti ISPA, Malaria, Diare, TBC.
Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (comunitty based
data) menunjukkan infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat
jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
6. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi
masyarakatRendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah
salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di
Kabupaten Seruyan. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) belum dipahamidan
dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah
kesehatanmasyarakat yang berbasis lingkungan (penyakit menular) masih tinggi.
7.Penyebaran penduduk yang tidak merata DAS Seruyan
Wilayah Kabupaten Seruyan yang sangat luas dengan pola pemukiman penduduk
yang berpencar dan berada di daerah aliran sungai merupakan salah satu
kendala dalam pembangunan kesehatan. Transportasi sungai di wilayah
kabupaten Seruyan merupakan urat nadi pergerakan di wilayah tersebut.
Implikasi dari ketergantungan dengan transportasi sungai adalah tingginya biaya
transportasi.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
35
8. Dinamika epidemiologi penyakit yang cepat berubah
Mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika
penularan penyakit yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus demam berdarah,
HIV/AIDS, rabies merupakan kasus import dari penduduk yang berpergian ke
luar dan masuk ke wilayah Kabupaten Seruyan.
9. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai
Infrastruktur transportasi yang tidak memadai, akan menghambat proses rujukan
dan akses masyarakat secara cepat dalam mencari pertolongan medis ke
sarana kesehatan tingkat lanjut. Hal ini terkait dengan Terlambat ke dua yaitu
terlambat menjangkau fasilitas kesehatan
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
36
Tabel 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Seruyan
ASPEK KAJIAN KONDISI SAAT INI TARGET
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMASALAHAN
PELAYANAN INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN
SKPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Masih rendah-nya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 83,9% 95%
Rendahnya Kunjungan rumah oleh bidan
Kurang optimalnya pe-nyuluhan ibu hamil di pos-yandu
Masih rendahnya kesadar-an ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ulangan ke 4
Rendahnya keterlibatan suami dan KELUARGA
Pelayanan Kesehatan dasar belum berkualitas
Ante natal care belum berkualitas
Masih rendahnya Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan memiliki Kompetensi Kebidanan
79,3% 100%
Kualitas dan kuantitas serta jenistenaga kesehatan yang kurang
Belum semua desa memiliki tenaga bidan di desa
Belum optimalnya kemi-traan bidan dan dukun
Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang kurang
Belum semua desa memiliki tenaga bidan di desa
Belum optimalnya kemi-traan bidan dan desa siaga
Keterjangkauan akses dan pemerataanpelayanan kesehatan ke masyarakat belum optimal;
Kualitas, Kuantitas serta jenis tenaga kesehatan masih kurang;
Masih rendahnya cakupan kunjungan bayi 53,2% 100%
Rendahnya kunjungan rumah oleh bidan
Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di desa
Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga untuk memeriksakanKesehat-an bayinya
Akses ke sarana kesehatan sulitterjang-kau karena kondisi wilayah
Keterbatasan tenaga kesehatan di desa, sehingga kunjungan rumah masih rendah
Cakupan pelayanan anak 53,1% 100% Rendahnya kunjungan
rumah oleh bidan Masih rendahnya peran
serta masyarakat dalam Keterbatasan tenaga dan
kurangnya pembinaan
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
37
balita Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di desa
Kendala biaya dalam penganfrakan diprovinsi sehingga pada waktu-waktu tertentu stok vaksin kosong
Kurangnya Partisipasi masyarakat
Rendahnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama
Faktor budaya sebagian kecil masyarakat yang tidak mengimunisasikan bayinya
Terlambatnya realisasi biaya SKPD untuk penganfrakan vaksin di provinsi
Balita gizi buruk mendapat perawat-an
100% 100%
Terlambatnya penemuan kasus
Belum optimalnya pena-nganan kasus di wilayah
Keterlambatan merujuk ke RS
Rendahnya monitoring dan evaluasi
Rendahnya pengetahuan orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk
Kurangnya kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan
Kurang pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka proses pemulihan
Penemuan dini kasus dan penanganan
lanjutan kasus gizi buruk belum optimal
Cakupan peserta KB aktif
74,5% 70%
Belum semua tenaga teknis (dokter,
bidan dan perawat) mendapat pelatihan CTU
Konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh petugas belum optimal
Penanganan efek samping pemasangan alat
Masih rendahnya kesadaran PUS untuk mengikuti KB
Kebijakan nasional Jam-persal tidak mendukung masyarakat untuk menikuti
KB karena tiadak alada lagi kendala biaya persalinan
Kerjasama lintas sektor BPM & KB belum optimal
Tenaga teknis KB belum semuanya terlatih CTU
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
38
kontrasepsi belum terkordinir dengan baik
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :
MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA
SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN
ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU GUNA MENGANTAR
MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.
Dari visi ini dijabarkan dalam beberapaa misi sebagai berikut :
1. Menciptakan Pemerintah yang bersih dan tidak KKN, efisien, kreatif,
inovatif dan produktif.
2. Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis pada potensi Daerah.
3. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
4. Menciptakan pendidikan formal dan informal yang berkualitas dan
terakses serta merata.
5. Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan
merata.
6. Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang
merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman.
7. Meningkatkan, megembangkan, dan memberdayakan potensi Sumber
Daya Alam, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Kelautan,
Peternakan, Pertambangan, Energi, Sumber Daya Mineral dan
Keanekaragaman Hayati yang berkelanjutan.
8. Meningkatkan Kemampuan dan pengembangan pertumbuhan
perekonomian Rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-
simpul ekonomi rakyat utamanya industri kecil, industri rumah tangga,
perdagangan dan jasa serta koperasi.
9. Membangun pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya
lokal Masyarakat Seruyan.
10. Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.
11. Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan
masyarakat Seruyan.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
40
Tugas dan fungsi Dinas kesehatan yang berkaitan dengan visi dan misi
(khususnya misi) Kepala Daerah tersebut adalah : Menyediakan pelayanan
kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.
Untuk dapat menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang
berkualitas dan merata maka selain meningkatkan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan maka perlu mengembangkan dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Seruyan melalui berbagai
upaya kesehatan demi terwujudnya masyarakat Seruyan yang sehat dan
sejahtera.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan SKPD
Dinas Kesehatan terhadap pencapaian visi dan misiKepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
41
Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
VISI : MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN
MISI & PROGRAM KDH & WAKIL KDH TERPILIH
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG Menyediakan pelayanan
kesehatan masyarakat yang
berkualitas dan merata.
Tingginya angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas/ Maternal Mortality Rate (MMR)
Masih ada persalinan oleh dukun dan dirumah penduduk Faktor 3 terlambat dan 4 terlalu
Digalakkannya Kemitraan bidan dan dukun Adanya jampersal, jamkesmas, jamkesda
Tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular Rendahnya penemuan dini kasus Rendahnya dukungan alat penun-jang diagnostik
Tersedianya tenaga terlatih untuk penemuan dini kasus penyakit Tersedinya tatalaksana penanggu-langan Penyakit
Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang
kuota penerimaan PNS dari tenaga kesehatan masih terbatas pada jenis profesi tertentu kualitas rekrutmen yang belum maksimal
Regulasi pemerintah pusat untuk penerimaan dan penempatan Bidan dan dokter PTT program pemerintah daerah untuk peningkatan jenjang pendidikan Diploma I menjadi Diploma III pada program khusus D III Kebidanan dan Keperawatan kerjasama dengan POLTEKES Kemkes Palanagka Raya Minat SDM kesehatan tinggi dalam mengikuti pendidikan berkelanjutan
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
42
Alokasi anggaran tidak mencukupi biaya kebutuhan
penetapan PAGU anggaran tidak memenuhi kebutuhan skala prioritas
Adanya suport dana BOK Puskesmas, jamkesmas, jampersal.
Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan kesehatan masya-rakat
Kurangnya biaya untuk penyediaan sarana dan sarana penunjang kesehatan
tersedianya alokasi Dana Alokasi Khusus(DAK)
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
43
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi
a. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 adalah :
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah
dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.
a. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam
rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi
seluruh penduduk terutama penduduk miskin.
4. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat
rumah tangga
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategi di daerah
tertingggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
6. Seluruh Provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak
menular.
7. Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM).
b. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi KALIMANTAN TENGAH Tahun
2010-2015 adalah :
1. Cakupan kunjungan Bumil K4 pada tahun 2011 88 % menjadi 97 %
pada tahun 2015
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menjadi 95 %.
3. Cakupan pelayanan anak balita menjadi 90%.
4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%
5. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-
24vbln keluarga miskin 100%.
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
100%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita baru TB BTA
positif 80%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
yang ditangani 100% dan Cakupan penemuan dan penanganan
penderita Diare 100%.
7. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam 90%.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
44
Dengan sasaran rencana strategis Kementrian Kesehatan RI dan
dibandingkan denganpermasalahan capaian kinerja palayananan Dinas Kesehatan
sebagaiman dalam tabel 3.3, akanmenjadi isu penting dalam pencapaian kinerja di
tahun yang akan datang.
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Beserta
NO
SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
KEMENTERIAN
PERMASALAHAN PELAYANAN
SKPD KABUPATEN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1 Seluruh Kabupaten / Kota Melaksana-kan Standar Pelaya-nan Minimal (berlaku untuk 18 indikator )
Dari 18 indikator SPM, yang telah mencapai standar seba-nyak 4 indika-tor, sedangkan yang belum mencapai standar se-banyak 14 indikator
-Masih rendahnya kualitas endidikan tenaga kesehatan -Terbatasnya um-lah dan jenis te-naga Kesehat-an -Penyebaran ang belum merata -kurangnya pem-biayaan di bidang kesehatan -Kurangnya pe-menuhan alat dan perbekalan kese-hatan
-Adanya pendi-dikan dan pela-tihan bagi tena-ga kesehatan -Suport dana BOK dan lainnya
2 Menurunnya dispa-ritas status Kese-hatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gen-der.
Masih tingginya angka kematian ibu(MMR), prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, cakupan pertolongan persalinan masih rendah.
-Faktor 3 terlam-bat -Kurangnya Kete-rampilan bidan dalam pena-nganan bayi baru lahir yang Berma-salah -Terlambat pene-muan kasus -Penanganan ka-sus belum adekuat -Orangtua kurang kooperatif
-Digalakkannya Kemitraan bidan dan dukun -Adanya jampersal -Tingginya rujuk-an ke RS -Adanya PMT bagi gizi buruk -Pelaksanaan posyandu yang maksimal -Adanya pro-gram keluaga sadar gizi -Pelaksanaan sistem kewas-padaan pangan dan Gizi
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
45
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Adanya permasalah dalam pelayanan kesehatan dan memperhatikan telaan
Visi,Misi Kepala Daerah, rencana strategis Kementrian Kesehatan RI, kajian tata
ruang wilayah dan lingkungan hidup maka dilakukan identifikasi kekuatan
(strengths) , Kelemahan(weaknessness), peluang (opportunities), dan tantangan
(threats) kemudian dianalisis dengan analisa SWOT.
Hasil evaluasi strategi dengan analisis SWOT didapat peta kekuatan Dinas
kesehatan pada Kuardan I, yang berarti memiliki keunggulan kompetitif atau
keunggulan daya saing. Strategi yang digunakan adalah mengoptimalkan kekuatan
untuk menangkap peluang.
Kunci keberhasilan yang diperoleh yaitu Berdasarkan hasil penilaian faktor
nilai ketekaitan, bobot faktor, nilai dukungan, nilai keterkaitan didapatkan beberapa
faktor kunci keberhasilan yang menjadi tujuan pada Dinas Kesehatan sebagaimana
pada tabel 3.5
Tabel 3.5. Faktor Kekuatan dan Peluang Kunci
FAKTOR KEKUATAN DAN PELUANG KUNCI
NO Kekuatan Kunci Peluang Kunci Alternatif tujuan
1 Adanya standar pelayan-an minimal kesehatan dan standar oprasional tindakan medis dan non medis di unit pelayanan kesehatan
Adanya dana BOK, jampersal, Jamkesmas
Mengoptimalkan dana BOK, jampersal Puskes-mas untuk meningkatkan pencapaian SPM
2 Komitmen bersama untuk Meningkatkan derajat kesehat-an
Adanya posyandu dan desa siaga yang aktif di semua desa
Meningkatkan komitmen SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan
3 Kerjasama antar petugas dinkes, puskesmas dan RS yang baik
Adanya kerjasama Toga, Toma dan lintas sektor.
Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta stakeholders
4 Tersedianya SDM dalam berbagai jabatan Fungsional
Adanya dukungan pengembangan SDM kesehatan
Mewujudkan SDM yang profesional dan sejahtera
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
46
Adapun isu-isu strategis dari hasil analisis SWOT dan dengan melihat hasil
telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan, dan Renstra
Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi KALIMANTAN TENGAH,
maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
pada saat ini sampai pada lima tahun mendatang adalah :
1. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Seruyan masih rendah.
Kasus kematian Ibu (5 kasus), Bayi ( 19 kasus ). Angka kematian ibu ini masih
tinggi bila dibandingkan dengan standar nasional. Meningkatnya beberapa penyakit
menular seperti malaria, TB paru, ISPA, Diare dan HIV-AIDS. Selain itu juga
penyakit tidak menular menunjukan kecenderungan meningkat seperti hipertensi
dan Diabetes.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas kinerja tenaga kesehatan yang di miliki
serta pemanfaatannya melalui pendidikan formal dan non formal dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan
kesehatan masyarakat.
3. Dampak Desentralisasi terhadap anggaran Pembangunan
kesehatanDengan desentralisasi terjadi perubahan sistem administrasi dan
pembiayaan pembangunan daerah. Tiap sektor harus bersaing mendapatkan kuota
anggaran yang terbatas untuk membiayai pembangunan termasuk kesehatan.
Prioritas SKPD tidak lagi menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.
4. Peran serta masyarakatMeningkatkan peran masyarakat untuk
berpartisipasi aktif untuk berperilaku hidup bersih sehat dan mampu menolong
dirinya sendiri khususnya pada kasus-kasus darurat. Peran serta masyarakat
termasuk sektor swasta dan LSM akan semakin penting karena sangat dibutuhkan
sebagai mitra dalam melaksanakan pelayanan dan pembiayaan pembangunan
kesehatan, tidak saja pada tahap pengobatan dan rehabilitasi tetapi lebih berperan
pada tahap promotif dan preventif.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
47
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 . Visi dan Misi
a. Visi
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3)
huruf b bahwaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan
memperhatikan RPJM Kabupaten Seruyan.
Visi Kepala daerah lima tahun ke depan yaitu “MENEMBUS
KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS
INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR
DAN DAERAH HULU GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI
SEJAHTERA DAN BERKEADILAN’
Berdasarkan rumusan di atas maka visi pembangunan Dinas Kesehatan
Kabupaten Seruyan :MEWUJUDKAN MASYARAKAT SERUYAN YANG SEHAT
Makna utama dari Visi Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten
Seruyan:Masyarakat Seruyan Sehat : Masyarakat Seruyan dengan Keadaan Sehat
baik secara fisik, mental, mauapun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomi”
b. Misi
Untuk mencapai Visi yang telah digambarkan diatas maka ditetapkan misi
Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau
bagi seluruhmasyarakat.
2. Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan melalui upaya promotif ,preventif,
kuratif, rehabilitatif yang komprehensif
3. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan yang
profesional, merata dan sejahtera.
4. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai dan
merata
5. Mewujudkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
48
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
a. Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka tujuan pembangunan
kesehatan dalam lima tahun ke depan adalah :
1. Mengoptimalkan dana APBD II untuk meningkatkan pencapaian SPM dan
indikator Kinerja lainnya
2. Meningkatkan komitmen SDM kesehatan dalam memberikan perlayanan
dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatan
3. Mewujudkan sumber daya kesehatan yang profesional, merata dan sejahtera
b. Sasaran
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas maka diharapkan pada tahun
2018 tercapai sasaran sebagai berikut:
Tujuan 1 : Mengoptimalkan dana yang ada untuk meningkatkan pencapaian SPM.
Sasaran :
a. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan
merata
b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menulardan penyakit
tidak menular sebesar 50% dari data tahun 2013
Tujuan 2:Meningkatkan komitmen SDM kesehatan dalam memberikan perlayanan
dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatan. Sasaran :
a. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
b. Menurunnya angka kematian Ibu dari 187/ 100.000 Kelahiran Hidup
(KLH) menjadi 60/100.000 KLH dan Menurunnya Kematian Bayi dari
51/1000 KLH menjadi 20/1000 KLH.
c. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak
balita menjadi 100%
d. Tercapainya Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI )
sebesar 100%
e. Meningkatnya Cakupan peserta KB aktif sebesar 70 %
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
49
Tujuan 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan yang
profesional dan merata. Sasaran :
a. Meningkatnya rasio sarana pelayanan kesehatan terhadap penduduk
yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang
profesional dan sejahtera
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 4.1. Hubungan antara Misi,
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Seruyan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah
kebijakan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
50
Tabel 4.1. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
TUJUAN RPJMD BUPATI SASARAN RPJMD BUPATI KEBIJAKAN RPJMD BUPATI MISI DINAS KESEHATAN
Meningkatkan cakupan
pelayanan dan mutu
kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya Usia
Harapan Hidup Masyarakat
2. Meningkatnya Mutu dan
Pemerataan Pelayanan
Kesehatan dasar dan
Rujukan
( Indikator Sasaran : Angka
Harapan Hidup, Angka
Kematian Ibu, Persentase
Balita Gizi buruk dan Rasio
Puskesmas, Poliklinik,
Pustu)
1. Meningkatkan jangkauan
pelayanan ibu hamil dan
bersalin oleh tenaga kesehatan.
2. Meningkatkan jumlah, mutu dan
penyebaran sarana dan
prasarana kesehatan dasar dan
rujukan.
3. Meningkatkan jumlah, mutu dan
penyebaran tenaga medis dan
paramedis.
4. Mengembangkan promosi
kesehatan kepada seluruh
masyarakat, terutama di
pedesaan dan pedalaman.
5. Meningkatkan pelayanan
kesehatan keluarga berencana
a. Mewujudkan pelayanan
kesehatan yang bermutu,
adil, merata dan terjangkau
bagi seluruh masyarakat.
b. Mewujudkan mutu
pelayanan kesehatan melalui
upaya promotif ,preventif,
kuratif, rehabilitatif yang
komprehensif
c. Mewujudkan kuantitas dan
kualitas sumber daya
kesehatan yang profesional,
merata dan sejahtera.
d. Mewujudkan ketersediaan
sarana prasarana kesehatan
yang memadai dan merata
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
51
e. Mewujudkan peran serta
masyarakat untuk hidup
sehat dan mandiri
DINAS KESEHATAN 2013-2018
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Mengoptimalkan dana
APBD II untuk meningkatkan
pencapaian SPM dan
indikator Kinerja lainnya
a. Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan yang
bermutu, adil dan merata
b. Menurunnya angka
kesakitan akibat penyakit
menular sebesar 50% dari
data tahun 2013
a. Meningkatkan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
melalui Penguatan Puskesmas di
setiap kecamatan dengan
memanfaatkan dana BOK,
jamkesmas dan jamkesda serta
jampersal
a. Meningkatkan kuantitas
dan kualitas serta fungsi
sarana prasarana pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya
b. Meningkatkan upaya
pencegahan, pemberantasan
dan pengendalian penyakit
menular serta tidak menular.
c. Meningkatkan kualitas
lingkungan sehat dengan
pemenuhan sanitasi dasar
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
52
2. Meningkatkan komitmen
SDM kesehatan dalam
memberikan perlayanan
dengan melibatkan peran
serta masyarakat untuk
meningkatkan derajat
kesehatan.
a. Meningkatnya Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
sebesar 25%
b. Menurunnya angka
kematian Ibu dari 187/ 100.000
Kelahiran Hidup (KLH) menjadi
60/100.000 KLH dan
Menurunnya Kematian Bayi
dari 51/1000 KLH menjadi
20/1000 KLH.
c. Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi dan cakupan
pelayanan anak balita menjadi
100%
d. Tercapainya
Desa/Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI )
sebesar 100%
e. Meningkatnya Cakupan
peserta KB aktif sebesar 70 %
a. Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui kerjasama
kemitraan baik melalui external
agency maupun dengan tokoh
masyarakat dan
kerjasama lintas sektor.
b. Meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.
c. Meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat melalui
kerjasama dengan tokoh agama,
masyarakat, lintas sektor dan LSM
a. Meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat
terutama kesehatan Ibu dan
Anak
b. Mengembangkan sistem
kesehatan.
c. Mengembangkan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
d. Mengembangkan Desa
Siaga
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
53
f. Menginkatkan Cakupan desa
Siaga sebesar 80 %
3. Meningkatkan kuantitas
dan kualitas sumber daya
kesehatan yang profesional
dan merata.
a. Meningkatnya rasio sarana
pelayanan kesehatan terhadap
penduduk yang dilengkapi
fasilitas kesehatan yang
memadai
b. Meningkatnya kuantitas dan
kualitas tenaga kesehatan
yang profesional dan sejahtera
a. Peningkatan kapasitas sumber
daya kesehatan melalui
pemanfaatan berbagai peluang
kerjasama baik dengan pemerintah
pusat, Propinsi maupun melalui
kerjasama kemitraan dengan pihak
luar
b. Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Kesehatan melalui
pendidikan/pelatihan dengan
memanfaatkan sumber
pembiayaan dari Pemerintah
pusat, propinsi maupun daerah.
a. Meningkatkan pembiayaan
persentase APBD untuk
pembiayaan kesehatan
b. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas tenaga kesehatan.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
54
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran
sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2013-2018
23 Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
24 Cakupan Penemuan penderita Diare
85,6% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
25
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
56
No. FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja
pada awal
periode RPJMD (2013)
Target Capaian Lima Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD (2018)
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
26 Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Cakupan Desa/Kel yang mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
57
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
58
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS KESEHATAN
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang Phone (0538) 2707445 Fax. (0538).22112 E mail :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERUYAN Nomor : 800/ /DISKES/VIII/2014
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEM SERUYAN TAHUN 2013-2018
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus terlaksana, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018;
b. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten
Seruyan Tahun 2013-2018,disusun secara kongkrit dan sistimatis
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan dan mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Tengah serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam
huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018.
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
59
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) yang telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
60
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keungan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
UrusaPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
61
15.Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Inonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahu 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembagian Urusan Peerintahan Kabupaten Seruyan
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30
Seri E);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Darah
Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008
Nomor 9 Seri D);
RENSTRA DINKES 2013 - 2018
62
23.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013-2018.
Pertama : Memberlakukan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Seruyan Tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Dinas Kesehatan
Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan tugas-tugas yang
diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi integrasi dan
singkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Dengan Nomor Rekening
1.02.1.02.01.06.01.5.2.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.