Renstra Dinas Kota Semarang

7/23/2019 Renstra Dinas Kota Semarang

1/31

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

ENCANA STRATEGIS2011 2015

DINAS PASAR KOTA SEMARANGJl. Dr. Cipto No. 115 Semarang

Telp. 024

3547888, 3544303

DAFTAR ISI

RR


2/31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

B. Sumber Daya SKPD

C. Kinerja Pelayanan SKPD

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Semarang

C. Telaahan Renstra Pemerintah Kota Semarang

D. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

C. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN


3/31

A. Latar Belakang

Guna mencapai kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan

serta memahami program dan permasalahan dengan cepat yang ada di Dinas

Pasar Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu

menyusun Rencana Strategi secara sistematis dengan jenjang perencanaan

jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek

atau tahunan (1 tahun).

Periode 2011 - 2015 ini merupakan penjabaran dari visi misi dan program dinas

yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan.

Rencana Strategi berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun

2010

2015 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki,

evaluasi pembangunan 5 tahun Periode 2005-2010 serta isu-isu strategis yang

berkembang.

Muatan Rencana Strategi Periode 2011 2015 berisi arah kebijakan dan

program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikaf dengan pengertian bahwa

informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan

dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangkamenengah ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku /

fleksibel.

B. Landasan Hukum

Landasan penyusunan buku ini adalah dalam rangka sinkronisasi dan

konsistensi dengan dokumen perencanaan, yaitu :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pentahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025;

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 2010;


4/31

6. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ;

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang;

8. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;

9. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota

Semarang Tahun 2005 2025;

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang;

11. Draf Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 2015.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka

pencapaian visi misi dan program, serta tolok ukur pertanggungjawaban

SKPD.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam menetapkan dan merumuskan strategi dan

kebijakan penyusunan rencana program pembangunan tahunan atau

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD),

dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai

kewenangannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pasar adalah sebagai

berikut :

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra

SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kota,

dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,


5/31

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II - GAMBARAN PELAYANAN SKPDMemuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa

saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan

capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,

struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan

satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi

SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya

manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikatorlainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


6/31

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD Kota, hasil

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan

macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasipermasalahan didasarkan pada hasil pengisianyang telah dilakukan pada

C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SK,

dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian faktor-faktor inilah yang

kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan

SKPD).

3.3 Telaahan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


7/31

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan SKPD;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kota;

3. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

4. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani

melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran

jangka menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan

SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI - INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II


8/31

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai peranan

strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta

menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota

Semarang. Pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pasar Kota

Semarang adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi,

perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan

penggunaan fasilitas perpasaran lainnya.

Jumlah pasar yang dikelola ada 47 pasar tradisonal dan 3 pasar hasil

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pihak III yang berada pada lokasi strategis

yang terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu Pasar Kota, Wilayah, Lingkungan, dantersebar di 16 Wilayah Kecamatan dengan jumlah pedagang sebanyak lebih kurang

24.000 orang.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar

tradisional dan pedagang kaki lima berdaarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.2. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar,

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki

Lima serta Bidang Pendapatan;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pasar;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pasar;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang

Pengaturan dan Ketertiban pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang Pendapatan;

e. Penyusunan perencanaan strategis di bidang pengelolaan pasar

tradisional dan pedagang kaki lima;

f. Fasilitasi pelayanan dan perijinan serta pemungutan retribusi di bidang

pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi

perijinan dan/ atau non perijinan di bidang kegiatan perpasaran dan

pedagang kaki lima;


9/31

h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian

serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas terhadap UPTD;

i. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pasar;

j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian

serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pasar;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

a. Kedudukan

Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Landasan Hukum Organisasi

1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tanggal 7

Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kota Semarang

2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 tahun 2008 tanggal 24

Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar

Kota Semarang.

c. Landasan Hukum Operasional

1) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 6 tahun

1993 tanggal 26 April 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

2) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Seamarang Nomor 660.2/0954 tahun 1993 tanggal 24 Desember

1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang Nomor 6 tahun 1993 tentang

Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;


Oktober 2000 tentang Pengaturan Pasar;


Oktober 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima;

5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2003 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;


10/31


Juni 2004 tentang Retribusi Pasar;

7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tanggal 26

Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.

d. Bagan Struktur Organisasi

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

b) Sub Bagian Keuangan; dan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari :

a) Seksi Penataan dan Pemetaan;

b) Seksi Perijinan; dan

c) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban.

4) Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :

a) Seksi Kebersihan;

b) Seksi Pemeliharaan Bangunan; dan

c) Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan.

5) Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari :

a) Seksi Pengaturan dan pengendalian;

b) Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan; dan

c) Seksi Operasional dan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima.

6) Bidang Pendapatan, terdiri dari :

a) Seksi Penetapan;

b) Seksi Penagihan; danc) Seksi Penerimaan.

7) UPTD, terdiri dari :

a) UPTD Pasar Wilayah Johar;

b) UPTD Pasar Wilayah Karimata;

c) UPTD Pasar Wilayah Bulu;

d) UPTD Pasar Wilayah Karangayu;

e) UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh; dan

f) UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.


11/31

B. Sumber Daya SKPD

1. Personil

JUMLAH PEGAWAINO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 PNS 207 216 305 337 3422 CPNS 19 114 68 30 25

3 TPHL 240 123 50 34 20

JUMLAH 466 453 423 401 387

PEJABAT STRUKTURALNO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 Eselon IIb 1 1 1 1 1

2 Eselon IIIa 7 7 1 1 1

3 Eselon IIIb - - 4 4 4

4 Eselon IVa 21 23 21 21 21

5 Eselon IVb - - 6 6 6JUMLAH 29 30 33 33 33

TINGKAT PENDIDIKANNO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 S2 4 5 3 2 4

2 S1 32 42 40 47 42

3 SM / D3 6 5 3 3 3

4 SLTA 75 130 184 189 227

5 SLTP 31 35 30 69 41

6 SD 61 75 68 58 50

JUMLAH 209 292 328 368 367

MENURUT GOLONGANNO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 Gol. IV 5 8 6 6 6

2 Gol. III 86 88 83 87 87

3 Gol. II 113 180 221 208 208

4 Gol. I 3 56 63 66 66

JUMLAH 207 332 373 367 367

2. Pedagang

JUMLAH PEDAGANG PASAR TRADISIONALNO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 Kios 2.156 2.317 2.628 2.261 3.036

2 Los 7.883 8.533 8.910 9.512 11.205

3 Dasaran Terbuka 4.317 4.761 5.048 4.258 9.786

Jumlah

DT,

Non DT,

Pancaan

JUMLAH 14.356 15.611 16.589 16.031 24.027


12/31

JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA

NO URAIAN

PENETAPAN

LAHAN/LOKASI SESUAI

SK. WALIKOTA

JML

PKL

DILUAR

SK

JMLAH

TITIKRUAS

JMLPKL

LUASAREAL

1 Gayamsari 7 155 342 497

2 Candisari 8 275 114 389

3 Gajah Mungkur 15 173 104 277

4 Pedurungan 10 358 188 546

5 Tembalang 14 118 43 161

6 Banyumanik 7 271 213 484

7 Ngaliyan 28 292 174 466

8 Semarang Tengah 34 1.660 853 2.513

9 Semarang Utara 16 866 145 1.011

10 Semarang Timur 25 1.475 507 1.98211 Semarang Selatan 28 605 401 1.006

12 Semarang Barat 9 529 681 1.210

13 Genuk 4 151 135 286

14 Gunungpati 5 112 9 121

15 Mijen 2 21 11 32

16 Tugu 8 35 94 129

JUMLAH 220 7.096 4.014 11.110

3. Sarana Prasarana

GEDUNGNO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 Kantor Dinas 1 1 1

2 Kantor UPTD 6 6 6

3 Gedung Pasar 47 47 47

JUMLAH

KENDARAAN DINASNO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET

1 Roda Dua 14 22 27 27 27

2 Roda Tiga - 1 1 1 1

3 Roda Empat 4 6 7 7 7

JUMLAH


13/31

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka usaha mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota

Semarang kinerja saat ini yang ingin dicapai adalah memberdayakan sumber

daya/ potensi aset yang ada karena sampai saat ini antara pelaksanaan

anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatannya belum berimbang

(masih jauh dari titik nol / BEP).

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah kondisi phisik

bangunan pasar yang sangat memprihatinkan, juga tidak adanya Master Plan

titik-titik perdagangan dan jasa dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian

pasar tradisional, PKL dan pusat perbelanjaan/ toko modern

Guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapai perlu langkah

tindak lanjut penyelesaian permasalahan, dan pada awal tahun 2009 sampai

dengan saat ini sesuai Kebijakan Kepala Dinas Pasar melalui penataan SOTK

baru dilakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka memperbaiki

infrastruktur yang mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang

layak, penerangan yang cukup dan lingkungan keseluruhan yang nyaman, dan

upaya yang akan dilaksanakan diantaranya adalah ;

1. Upaya pembenahan kedalam/(restruktur isasi m anajemen), yaitu disamping

kualitas sumber daya manusia, sumber dana guna meningkatkan kualitas

pelayanan, telah dilaksanakan persiapan-persiapan kelengkapan dokumen

pondasi dasar pasar sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam upaya

penataan ulang/pengembangan dan pembangunan pasar, karena sampai

sekarang dokumen pondasi dasar tersebut belum ada serta belum adanyaregulasi secara teknis dalam pembatasan dan pengendalian. Saat ini

kelengkapan dokumen pondasi dasar untuk 47 pasar sedang dan masih

dalam proses guna perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen pondasi dasar tersebut diantaranya meliputi Sertifikat, KRK, FS,

DED, UKL-UPL/AMDAL dan IMB. Sebagaimana kondisi TA. 2010 SDM

Dinas Pasar Kota Semarang sebanyak 387 orang, sedangkan ASET yang

dikelola Dinas Pasar adalah 1 Kantor Dinas, 6 Kantor UPTD, dan 47 Pasar

dengan 24.000 pedagang, serta 220 titik ruas PKL di 16 Kecamatan

dengan jumlah 11.110 PKL.


14/31

2. Upaya pembenahan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan umum dengan menyiapkan pelembagaan fungsi staf & fungsi

lain, dan fungsi pendukung untuk tugas, efisiensi & efektifitas, dan rentang

kendali serta tata kerja yang diharapkan mampu tetap eksis dan mampu

mengantisipasi perkembangan perilaku berbelanja masyarakat dalam rangka

menyikapi perkembangan bisnis ritel mulai perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan sampai dengan evaluasi, sehingga diharapkan antara anggaran

pendapatan dan belanja dapat seimbang (capaian BEP) minimal selisih

kurangnya tidak terlalu jauh agar pemenuhan peningkatan pelayanan

dibidang perpasaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD1. Tantangan (T)

a. Kurang tertibnya penataan/zonasi pedagang yang berakibat kemacetan

lalu lintas didalam pasar dan koridor menjadi sempit karena berjualan

tidak pada tempat yang ditetapkan

b. Tidak memadahinya infrastruktur pasar / kondisi bangunan yang tidak

layak dan kurang baiknya pencahayaan didalam pasar yang berakibat

pasar menjadi pengap dan barang dagangan menjadi cepat busuk

c. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan

dan kurang terjamin keamanan barang dagangannya

d. Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan masih

banyaknya tunggakan retribusi pemakaian tempat yang belum tertagih

e. Belum optimalnya pendapatan pasar dalam memberdayakan potensi

aset pasar meliputi penarikan retribusi pemakaian tempat dan

pengelolaan parker maupun pemasangan reklame

f. Menjamurnya pasar modern dan tidak terkendalinya perijinan pendirian

toko modern yang tidak memperhatikan jarak lokasi maupun

pembatasan jam kegiatan serta penjualan dengan harga lebih murah

dibandingkan dengan di pasar tradisional terdekat untuk kebutuhan

barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

g. Belum adanya fasilitasi akses pembiayaan yang mudah, cepat dan

murah agar pedagang tidak bergantung pada rentenir dengan bunga

tinggih. Belum adanya upaya pemutusan rantai distribusi yang panjang menjadi

rantai yang pendek bagi pedagang pasar tradisional untuk membuat


15/31

harga di pasar tradisional menjadi kompetitif dengan harga produk

sejenis di pasar modern.

2. Peluang (O)

a. Adanya peluang mengupayakan sumber-sumber alternatif pembiayaan

baik APBD Provinsi Tingkat I, dan Pemerintah Pusat maupun Pihak

Ketiga dalam rangka investasi pembangunan/pengembangan pasar

b. Adanya peluang menyiapkan Rencana Detil Tata Ruang pada kawasan

perdagangan dan jasa di masing-masing wilayah

c. Adanya peluang menyiapkan regulasi (dasar RDTRK terbaru, Perpres

Nomor 112/2007 dan SK Mendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008) yang

menegaskan adanya radius/jarak tertentu antara pasar tradisional

dengan supermarket/toko modern/waralaba

d. Adanya peluang penataan ulang/pembangunan/pengembangan,

perijinan & zonasi pasar

e. Adanya peluang bintek bagi petugas pasar untuk meningkatkan kinerja

pengelolaan pada organisasi yang tidak hanya berperan sosial namun

juga berperan sebagai lembaga bisnis

f. Adanya peluang untuk meningkatkan pengetahuan dasar bagi pedagang

baik mengenai hak dan kewajiban maupun akses pembiayaan, strategi

penjualan, sistem inventory maupun delivery dan memahami perilaku

konsumen

g. Adanya peluang pembangunan sistem pusat layanan informasi


16/31

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Masih kurang lengkapnya dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka

persiapan pengembangan untuk pasar percontohan/tradisional modern yang

sehat, meliputi Master Plan dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian

Pasar Tradisional, Pasar/toko modern dan PKL melalui Rencana Tata Ruang

Kota (Kawasan Perdagangan/ekonomi), dan dokumen pondasi dasar

pembangunan pasar, antara lain FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan

(UKL-UPL, AMDAL), Bank Data, Profil Pasar;

2. Belum adanya kebijakan regulasi secara teknis dalam pengendalianperpasaran (Aspek Pelayanan Publik, Aspek Restrukturisasi Pasar, Aspek

Pengembangan Pasar Sehat) sebagaimana rekomendasi pada dokumen

penunjang non infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan pasar dalam pola

perpasaran, meliputi evaluasi, prospek, strategi, arah perkembangan;

3. Kurang terpenuhinya fasilitasi pengembangan/pembangunan pasar dan

kurang terpeliharanya fasilitas sarana prasarana pasar;

4. Kurang memadahinya sarana mobilitas maupun sarana pendukung lainnya

dalam operaional keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;

5. Tidak adanya pusat layanan informasi pasar, meliputi potensi dan peluang

aset, & informasi harga barang;

6. Tidak adanya komitmen pada kewenangan pengelolaan pasar

7. Kurangnya penegakan penerapan peraturan.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun secara tidak

langsung untuk mendukung atau mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota

Semarang, yaitu Terwujud nya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan

Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera, dengan Misi 1.

Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang

berkualitas; 2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan

fasilitas pelayanan publik, serta menjunjung supremasi hukum yang tinggi; 3.

Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; dan 4. Mewujudkan tata ruang

wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; serta 5. Mewujudkan kehidupanmasyarakat yang sejahtera.


17/31

Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dan PKL berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai peranan strategis dalam

menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana

usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota Semarang.

Dalam rangka mencapai perwujudan Visi, Misi dan Program Walikota dan

Wakil Walikota Semarang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka

Dinas Pasar dalam merumuskan Visi dan Misi Renstra SKPD adalah melalui

cara pencapaian Misi III Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu

Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan

pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor,

dan Program III dari Sapta Program yaitu Peningkatan pelayanan publik.

Rumusan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor

lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi

(kekuatan- strengths, kelemahan - weaknesses, peluang - opportunities, dan

tantangan - threats).

C. Telaahan Renstra Kota Semarang

Telaahan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD pada pencapaian visi dan misi Renstra periode 2005 2010 merupakan

input untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah periode 2011 2015.


18/31

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

DaerahPeriode 2005 - 2010

Visi : Semarang Kota Metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa

No

Misi danProgramKDH dan

Wakil KDHTerpilih

PermasalahanPelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi : Memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantarapara pelaku; Berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi, penguatan dan perluasan jaringan; Kerjasama ekonomi lokal, regional daninternasional

1

2

Program

peningkatanefisiensiperdagangan dalamnegeri

Programpembinaanpedagangkaki limadanasongan.

Menurunnya kualitas

sarana dan prasaranapendukung systemdistribusi barang;

Kurang tegasnyapenegakkan peraturan

Kurangnya informasitentang sumberdayadan ekonomi yang bisadidapatkan oleh caloninvestor;

Terbatasnyakemampuan kesiapanpengusaha kecil dan

menengah dalammengantisipasi eraglobalisasi.

Tidak adanya rintisan

pembangunan pasarbaru

Tidak adanyapenegasan regulasipengaturan PasarTradisional, PKL danPasar/toko Modern

Tunggakan rekeningbanyak yang belumtertagih.

Kurangnyakesadaran pedagangdalam hal

pembayaran retribusidan menjagakebersihanlingkungan

Kurang tertibnyapenataan pedagang

Adanya peran serta

pedagang dalampemeliharaan pasar.

Adanya peluangperbaikan pasar.

Adanya peluangperubahan taripPerda.

Adanya peluangbintek bagi petugaspasar.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan

terhadap kesenjangan pelayanan hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, tetapi juga berdasarkankebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.


19/31

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Periode 2011 - 2015Visi : Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju

masyarakat sejahtera.

No

Misi danProgramKDH dan

Wakil KDHTerpilih

PermasalahanPelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 3 : Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah

1 ProgramPeningkatanEfisiensiPerdaganganDalam

Negeri

Kondisi phisik pasar-pasar tradisionalsangatmemprihatinkan, dankurangnya

perlindungan bagikeberadaan pasartradisional dengansemakin menjamurnyapasar/toko modern.

Tidak adanyaMaterplan titik-titikkawasan perdagangandan jasa, baik pasartradisional, PKL

maupun pasar modern/ toko modern

Terbangunnyadokumen pondasidasar pembangunanpasar, meliputiSertifikat, KRK, FS,

DED, AMDAL UKL-UPL, Database, ProfilPasar

2 ProgramPembinaanPedagangKaki Limadan Asongan


20/31

Matrik SWOT

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O)1. Wilayah pengembangan/

pembangunan untuk

penataan ulang pasarrata-rata masih luas dansangat memungkinkan.

2. Pengembangan/pembangunan pasar akanmendorong pertumbuhanekonomi.

Tantangan (T)1. Dengan semakin

menjamurnya pasar/toko

modern, maka denganPengembangan/pembangunan pasar dapatmendorong terciptanyasasaran yang dituju.

2. Masih belumberimbangnyapengelolaan manajemenpasar, dan belumoptimalnya realisasicapaian potensi targetpendapatan dariretribusi pasar sebagai

penopang PAD.Kekuatan (S)

1. Kebutuhanpembangunan 47pasar tradisionalsangat tinggi.

2. Adanya potensisumber daya, danadanya dokumenpondasi dasarpembangunan pasar

Strategi (Interaksi OS)1. Peningkatan pelayanan

perpasaran melaluirintisan pengembangan/pembangunan pasarsesuai dokumen pondasidasar pembangunanpasar.

2. Pemanfaatan potensisumber daya akanmendorong pertumbuhanekonomi, sehingga

kesejahteraan pedagangmeningkat.

Strategi (Interaksi TS)1. Pengembangan/

pembangunan pasarmenuju pasar sehat danhigienis akanmendorong kegiatanekonomi

2. Peningkatan pelayananpada kegiatan ekonomiakan mendorongpencapaian target BEP(minimal capaiannya

mendekati titik nol).

Kelemahan (W)1. Permasalahan kondisi

phisik bangunan pasarsebagian besar sangatmemprihatinkan.

2. Kondisi daya tampungpadat, kumuh, becek,dan penataantapak/zonasi tidakberaturan

Strategi (Interaksi OW)1. Pengembangan/

pembangunan pasardisamping untukmeningkatkan fasilitassarana prasaranaperpasaran, juga untukmempertahankankeberadaan danmelestarikan pasartradisional

2. Pemenuhanpengembangan/pembangunan untukpenataan ulang pasarakan tercipta pemanfaatanruang dan zonasi yangtegas guna memberikankenyamanan dalamkegiatan ekonomi.

Strategi (Interaksi TW)1. Pengembangan/

pembangunan untukpenataan ulang pasarakan meningkatkanpelayanan lebih aman,nyaman, teratur,kompetitif dapatbersaing dan siap hadirberdampingan denganpasar/toko modern.

2. Peningkatan kegiatanekonomi akanmeningkatkankesejahteraan, dantercapainya targetpendapatan dariretribusi pasar untukpembangunan kota.


21/31

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD

1. Visi

Terwuju dnya pasar tradis ional mod ern yang sehat menu ju masyarakat

sejahtera.

Gambaran pasar tradisional modern yang sehat menuju masyarakat

sejahteraadalah merupakan identifikasi isu strategis yang berkembang saat

ini dalam rangka mengantisipasi ancaman keterpurukan akibat kepungan

pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan

yang sehat antara keduanya, dan juga merubah image pasar yang becekkotor dan bau, malas tawar menawar, tidak terjaminnya faktor keamanan,

resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, koridor penuh

sesak, dan sejumlah alasan lainnya, namundisisi lain pasar tradisional juga

masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern

diantaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara

pedagang dan pembeli, juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut

nadi perekonomian rakyat kebanyakan karena masih banyak orang yang

menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul,

pedagang asongan, hingga tukang becak, makayang perlu dilakukan adalah

merubah wajah pasar tradisional agar bisa lebih nyaman, aman, teratur,

kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko

modern.

2. Misi

a. Mewujudkan pembangu nan pasar percontoh an tradis ional mod ern

Memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang tapak (zonasi)

Pasar dan penataan ulang melalui shelter PKL, serta penciptaan praktik

pengelolaan pasar yang lebih baik mencakup jaminan tingkat kesehatan

dan kebersihan yang layak, penerangan hemat energy dan sirkulasi

udara yang cukup, aman, nyaman, dan memiliki lahan parkir serta

fasilitas yang memadai.

b. Mewujudkan opt im al isasi ku al itas dan kuant i tas tempat berdagang,

ser ta pemberdayaan fasi l i tas perpasaran lain, dan mewuju dkan p eran

akt i f pedagang dalam kegiatan peng elolaan pasar.


22/31

Mensyaratkan SDM yang berkualitas sebagai pengelola pasar yang tidak

hanya bertindak sebagai pengumpul retribusi semata, tetapi secara

konsisten mampu berkoordinasi dengan pedagang maupun stakeholder

dalam mengelola dan memberdayakan potensi sumberdaya, serta

melaksanakan pelatihan atau evaluasi secara berkala.

c. Mewujudkan daya s aing pasar tradis ion al terhadap keberadaan

pasar/toko mod ern.

Penetapan regulasi yang sistematis mengenai pasar modern, termasuk

yang menyangkut isu hak dan tanggung jawab pemerintah dan pengelola

pasar, dan juga sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, yang terpenting

adalah menjamin bahwa aturan tersebut dipahami oleh para pemangku

kepentingan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan harus memiliki

mekanisme kontrol serta sistem pemantauan untuk menjamin kompetisi

yang sehat antara pengusaha ritel modern dan pengusaha ritel tradisional.

d. Mewujudkan p eningkatan pendapatan sebagai penopang PAD dalam

upaya pencapaian BEP (minimal mendekat i t i t ik nol)

Menetapkan kebijakan dan mekanisme pola hubungan kerjasama

berbagai pihak terkait untuk menjamin keberadaan pasar tradisional yang

bukan hanya sekedar sebagai sumber pendapatan retribusi tempat

berdagang saja, tetapi ada peluang untuk pengelolaan pengembangan

pasar melalui kerjasama investasi pemberdayaan aset, dan sekaligus

menetapkan standar minimum pelayanan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

a. Terwujudnya rintisan pembangunan pasar tradisional modern yang sehat

setiap tahun minimal 1 (satu) pasar, dan pemenuhan kebutuhan tempat-

tempat usaha bagi para pedagang khususnya ekonomi lemah, dan

tersedianya tempat belanja sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Terjaminannya pemahaman hubungan pola kerjasama berbagai pihak

terkait dalam system pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian

keberadaan maupun kompetisi yang sehat pada Pengaturan, Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, PKL maupun Pasar/toko modern.

c. Terwujudnya kedisiplinan para pelaku pasar sesuai peran masing-masing.d. Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

pasar secara konseptual, terpadu dan seimbang, serta optimalnya tempat-


23/31

tempat dasaran yang kosong, maupun pemberdayaan potensi sumber

daya fasilitas perpasaran lain guna peningkatan pendapatan.

e. Tercapainya tingkat BEP

2. Sasaran Jangka Menengah

a. Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 47 pasar dan

melakukan rintisan penataan ulang/pengembangan/pembangunan pasar

tradisional modern sebanyak 1 (satu) pasar per tahun.

b. Menyusun peraturan tata ruang dan zonasi yang tegas yang mengatur

penempatan pasar tradisional dan pasar modern, dan penetapan jarak

yang diperbolehkan dari pasar tradisional untuk membangun pasar/toko

modern, serta batasan jumlah yang diperbolehkan.c. Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh

masyarakat.

d. Memberdayakan SDM dalam pemanfaatan potensi fasilitas perpasaran

secara optimal sebagai motivator dalam pengelolaan pasar.

e. Optimalisasi pemanfaatan asset guna peningkatan pendapatan pasar,

dan peningkatan penataan dan pengendalian PKL.

C. Strategi dan Kebijakan1. Strategi

a. Pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis melalui rintisan

pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar

pembangunan pasar.

b. Menciptakan pemanfaatan ruang dan penataan tapak (zonasi) secara

tegas melalui kebijakan regulasi Pasar Tradisional, PKL dan Pasar/toko

Modern.

c. Pemanfaatan potensi sumber daya dan mendorong peningkatan

pelayanan pertumbuhan ekonomi.

d. Peningkatan pelayanan publik dengan memberikan fasilitas yang lebih

aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir

berdampingan dengan pasar/toko modern.

e. Peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian target pendapatan dari

retribusi pasar untuk pembangunan kota.


24/31

2. Kebijakan

a. Menyusun dan menyelesaikan Masterplan kawasan

perdagangan/ekonomi, FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan (UKL-

UPL, AMDAL), Database Pedagang, Profil Pasar.

b. Menyusun Pola Perpasaran (evaluasi, prospek, strategi, arah

pengembangan), dan kebijakan perpasaran dengan mendasari komitmen

bersama untuk perijinan dan zonasi (aspek pelayanan, aspek

restrukturisasi pasar, aspek pengembangan pasar sehat dan higienis)

dalam rangka penyusunan Raperda Perpasaran, Standar arsitektur pasar

tradisional, Pengelolaan pasar sehat dan higienis.

c. Memberdayakan pasar melalui peningkatan infrastruktur pasar tradisional,

penataan ulang PKL (Sentra-sentra), dan penciptaan/pembenahan praktik

pengelolaan.

d. Membangun project pasar percontohan.

e. Menyediakan system informasi harga pasar, peluang dan potensi

pemberdayaan aset pasar.

f. Mempermudah dan mempercepat proses perijinan pemakaian tempat di

pasar.

g. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja SDM.

h. Meningkatkan kesadaran pedagang melalui pembinaan, sosialisasi dan

penertiban.

i. Menyusun mekanisme pengelolaan parkir dan pemasangan reklame

pasar.

j. Menyusun konsep pencapaian BEP.


25/31

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

Adapun penyajiannya adalah sebagaimana tabel terlampir


26/31

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsungmenunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pasar dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

KondisiKinerjapadaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerjapadaakhir

periodeRPJMDTahun 0

2010Tahun1 2011

Tahun2 2012

Tahun3 2013

Tahun4 2014

Tahun5 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1PengembanganPasar Tadisionalmodern

0 2,13% 8,51% 6,38% 6,38% 8,51% 31,91 %

2

Pelaksanaan

atas penetapankebijakanregulasi

0 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%

3

Peningkatanfasilitaspelayanankenyamanan

0 9 13 20 26 32 100,00%

4Optimalisasipendapatanpasar

0 17 27 23 20 13 100,00%

5Penataansentra-sentraPKL

0 3,33% 5% 3,33% 1.67% 3,33% 16,67%


27/31

BAB VII

PENUTUP

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka

menyesuaikan jadual yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah yang

dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2005 2010

diharapkan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan

pelaksanaan program yang lebih baik

Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif,

efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana

Strategis Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2011

2015. Pelaksanaan kegiatanbaik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan

keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada

masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku

Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam

pelaksanaan program dinas yang diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha

dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya

akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan,

masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang

direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta

masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan pada pelaksanaan

kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

Pada akhir tahun anggaran diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan

kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang

ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang

ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.


28/31

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, diwajibkan melakukan

pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan

melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Semarang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2010Kepala Dinas Pasar Kota Semarang

Drs. EDNAWAN HARYONOPembina Tingkat I

NIP. 19580312 198510 1 001


29/31

Tabel.T-IV.C.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) Target SPM Target IKKTarget

IndikatorLainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)


30/31

Tabel.T-IV.C.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Uraian ***)Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN

BELANJA DAERAH

Belanja tidak langsung

- Belanja pegawai

Belanja langsung

- Belanja pegawai

- Belanja barang dan jasa

- Belanja modal

Total


31/31

Renstra Dinas Kota Semarang

Documents