Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014. Rencana kerja adalah dokumen rencana SKPD yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk periode 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
Sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian
setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan seluruh
aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan
yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah pada Tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh
Tahun 2014. Rencana kerja adalah dokumen rencana SKPD yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk periode 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan tersebut
meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru untuk
mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 2
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 merupakan wujud tindak lanjut
upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
rangka pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kota Payakumbuh.
Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota Payakumbuh.
Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin agar Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh berjalan secara efisien dan
efektif, agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bersih dan akuntabel
melalui pengawasan yang professional.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN), Inspektorat Kota Payakumbuh sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan
Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 03) Inspektorat merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kota.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Payakumbuh menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 3
Pada Tahun 2014 Inspektorat Kota Payakumbuh memiliki personil dengan jumlah sebanyak
35 orang dengan Struktur Organisasi yang terdiri dari:
1. Inspektur,
2. Sekretaris, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur,
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat,
5. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan dan Kekayaan,
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Jabatan Fungsional Auditor,
Jabatan Fungsional P2UPD.
Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan
koordinasi dengan perangkat daerah Kota Payakumbuh (Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah maupun Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014, merupakan rencana
pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota
Payakumbuh seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh
Tahun 2013 – 2017 yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bersih
dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional””.
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai
dengan peran Inspektorat Kota Payakumbuh, misi Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2013
– 2017 adalah sebagai berikut :
1. Mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik.
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan,
penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta
aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang berkualitas.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 4
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014, akan dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kota Payakumbuh
Tahun 2014 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan
program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah.
1.2 Landasan Hukum
Yang menjadi landasan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota
Payakumbuh adalah:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan daerah sebagaimana yang telah diubah terakir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4563);
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 5
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh;
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih,
bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
16. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 dimaksudkan
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan
daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja Inspektorat Kota
Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014
.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
adalah sebagai berikut :
1. Menjadi acuan Inspektorat Kota Payakumbuh dalam mengoperasionalkan RKPD Kota
Payakumbuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan
misi Pemerintah Kota Paykumbuh.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kota Paykumbuh selama
tahun 2014.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 6
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
Inspektorat Kota Payakumbuh agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat, proses
penyusunan Renja Inspektorat, keterkaitan antara Renja Inspektorat dengan
dokumen RKPD, Renstra Inspektorat serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Inspektorat.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Inspektorat
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat
tahun 2012 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2013 (tahun n-1 ),
mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal,
maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inpektorat
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inpektorat, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Inspektorat, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan Inspektorat serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Inspektorat.
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Inspektorat.
1.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 8
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2012.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan Capaian Renstra
Inspektorat.
Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Tahun 2013-2017. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan
Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat
dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 20012.
Total Anggaran Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2012 (APBD Murni dan Perubahan)
sebesar Rp. 3.088.787.673,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
1.801.967.623,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.054.020.050,-. Dari total anggaran
tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 2.806.506.672,- dengan capaian kinerja fisik sebesar
% dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,86%.
Program/kegiatan Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2012 yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau tidak ada. Seluruh
Program/kegiatan Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2012 telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian
kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai
berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.
Jumlah Anggaran : Rp. 1.148.000,-
Realisasi : Rp. 1.148.000,-
Kinerja Anggaran : 100 %
Rencana Keluaran : Terlaksananya pengiriman surat – surat dan tersedianya
materai selama 1 (satu) tahun.
Realisasi Keluaran : Terlaksana pengiriman surat – surat dan tersedia materai
selama 1 (satu) tahun.
Capaian Kinerja : 100%
Hasil : Meningkatnya pelayanan surat menyurat.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014 10
b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Anggaran : Rp. 16.680.000,00
Realisasi : Rp. 15.007.743,00
Kinerja Anggaran : 89.97%
Rencana Keluaran : Terealisasinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
selama 12 bulan.
Realisasi Keluaran : Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik selama
12 bulan
Capaian Kinerja : 100%
Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Inspektorat.
c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan