Renja Dinas PMD kab. Tanah Bumbu Tahun 2019 Page 1sakip.tanahbumbukab.go.id/.../DINAS...DAN-DESA-10.pdf · keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tanah

Renja Dinas PMD kab. Tanah Bumbu Tahun 2019

Page 1


Page 2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Alamat : Jl. Dharma Praja Kantor Gedung No. 11 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu No.Telpon/Fax : (0518) 3021369 Kode Pos : 72171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 800/ /TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu meenetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian,dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;


Page 3

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian,dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);


Page 4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);

20. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/........../BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisifasi Masyarakat

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

Bab I Pendahuluan Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bab III Tujuan Dan Sasaran PD Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan. Bab V Penutup


Page 5

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batulicin, Pada tanggal, ........ Mei 2018

Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bapak Bupati Tanah Bumbu di- Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di- Gunung Tinggi 3. Pertinggal.


Page 6

Lampiran : Keputusan Kepala DPMD Kab.Tanah Bumbu Nomor : 800/........./Tahun 2018 Tanggal : ........ Mei 2018

DAFTAR NAMA TIM PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.TANAH BUMBU

NO NAMA JABATAN

STRUKTURAL

JABATAN DALAM

TIM

1 H.Suwignyo, S.Sos Kepala Dinas PMD Ketua

2 Ayatollah Chotim, SE,M.Sos Sekretaris Dinas PMD Sekretaris

3 Taufiq Syafarni Suyana,S.Sos,MM Kasubbag.Perencanaan,Keu

dan Pelaporan Wakil

Sekretaris

4 Sartika Dewi,S.STP,M.Sos Kabid.PE & PD Anggota

5 Ichsan Shirazi,S.Sos Kabid. PPD Anggota

6 H.Deny Hariyanto,SE,MM Kabid.KPPM & LK Anggota

7 Kanie,S.HI Kasubbag.Umpeg Anggota

8 Sri Adiawati,S.Pd.I Kasi. LKKD Anggota

9 Syarwanie,SE Kasi.PEMD Anggota

10 M.Sibyani,ST,M.IP Kasi.PAAD Anggota

11 Hasanah,S.Ag Kasi.PKMP Anggota

12 Rosita Dewi,SP Kasi.PD Anggota

13 Bayu Eka Koeswara,SH Kasi PKAPD Anggota

14 Siti Rusliana,A.Md Staf Perencanaan,Keu & Pel Anggota

15 Aminuddin, S.Sos Staf Perencanaan,Keu & Pel Anggota

16 Dini Islamiah,SE Staf Perencanaan, Keu & Pel Anggota

Batulicin,


Page 7

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Alamat : Jl. Dharma Praja Kantor Gedung No. 11 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu No.Telpon/Fax : (0518) 3021369 Kode Pos : 72171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


NOMOR : 800/002/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANWAL RENJA TAHUN 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Ranwal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Rencana 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian,dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Ranwal Renja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tentang Tim Penyusunan Ranwal Renja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;


Page 8

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

21. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian,dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Perekonomian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);


Page 9

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);

35. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/........../BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANWAL RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN RENCANA 2019.

KESATU : Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019 yang selanjutnya disebut Ranwal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisifasi Masyarakat

KEDUA : Ranwal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

Bab I Pendahuluan Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bab III Tujuan Dan Sasaran PD Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan. Bab V Penutup


Page 10

KETIGA : Ranwal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Batulicin, Pada tanggal, 20 Pebruari 2018

Tembusan disampaikan kepada yth : 4. Bapak Bupati Tanah Bumbu di- Gunung Tinggi 5. Kepala Bappeda Kab. Tanah Bumbu di- Gunung Tinggi 6. Pertinggal.


Page 11

Lampiran : Keputusan DPMD Kab.Tanah Bumbu Nomor : 800/002/Tahun 2018 Tanggal : 20 Pebruari 2018

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN RANWAL RENJA TAHUN 2019 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.TANAH BUMBU

NO NAMA JABATAN

STRUKTURAL

JABATAN DALAM

TIM

1 H.Suwignyo, S.Sos Kepala Dinas PMD Ketua

2 Ayatollah Chotim, SE,M.Sos Sekretaris Dinas PMD Sekretaris

3 Taufiq Syafarni Suyana,S.Sos,MM Kasubbag.Perencanaan,Keu

dan Pelaporan Wakil

Sekretaris

4 Sartika Dewi,S.STP,M.Sos Kabid.PE & PD Anggota

5 Ichsan Shirazi,S.Sos Kabid. PPD Anggota

6 H.Deny Hariyanto,SE,MM Kabid.KPPM & LK Anggota

7 Kanie,S.HI Kasubbag.Umpeg Anggota

8 Sri Adiawati,S.Pd.I Kasi. LKKD Anggota

9 Syarwanie,SE Kasi.PEMD Anggota

10 M.Sibyani,ST,M.IP Kasi.PAAD Anggota

11 Hasanah,S.Ag Kasi.PKMP Anggota

12 Rosita Dewi,SP Kasi.PD Anggota

13 Bayu Eka Koeswara,SH Kasi PKAPD Anggota

14 Siti Rusliana,A.Md Staf Perencanaan,Keu & Pel Anggota

15 Aminuddin, S.Sos Staf Perencanaan,Keu & Pel Anggota

16 Dini Islamiah,SE Staf Perencanaan, Keu & Pel Anggota


Page 12

KATA PENGANTAR

Ranwal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan kinerja yang sesuai dengan sistematika

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,pengendalian,dan

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

RPJMP dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja

Pemerintah Daerah yang telah diundangkan oleh KemenhunkamHAM pada tanggal 25

September 2017. Dimana Dokumen ini telah mengacu pada RPJMD Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

Dinamika perubahan lingkungan strategis dan bergerak dengan cepat, dan

sesuai dengan amanah undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan

senada dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu terpilih priode 2016-

2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 secara terpadu dan terukur.

Dengan demikian seluruh program kegiatan dilingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada Dokumen tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu berharap agar Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini pada akhirnya

dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya – upaya

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.

Batulicin, ....... Mei 2018


Page 13

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT KEPUTUSAN RENJA ............................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ..................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................ 2-4

1.3 Maksud dan Tujuan......................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan................................................... 4-5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ..................... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Tahun berjalan.................................. 6-12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD ....................................... 12-16

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PD .................................................................................... 17-22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................... 22-23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD................................................ 25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional....................... 25-26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.................................. 26-28

3.3 Program dan Kegiatan…………………………………… 28-31

BAB I V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD ........................ 32

4.1 Strategi dan Kebijakan....................... ............................. 32

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan...................................... 32

BAB V PENUTUP ............................................................................... 33

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja................... 33

5.2 Kaidah Pelaksanaan ....................................................... 33

5.3 Tindak Lanjut ................................................................... 33-33


Page 14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017 (Tahun berjalan)

Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD KabupatenTanah Bumbu

Tabel 2.5. Usulan Program Dan Kegiatan para pemangku kepentingan

Table 3.3. Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan SKPD tahun 2019 dan

prakiraan maju tahun 2020

Table 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019


Page 15

DAFTAR SINGKATAN DOKUMEN RENJA TAHUN RENCANA 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Renstra : Rencana Strategi

Renja : Rencana Kerja

DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

S12APD : Sarjana Inisiator, Inovator, Aktivator Pembangunan Desa

TTG : Teknologi Tepat Guna

Musrenbangdes : Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Bumdesa : Badan Usaha Milik Desa

SDM : Sumber Daya Manusia

SDA : Sumber Daya Alama

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPD : rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

PUG : Pengarustamaan Gender

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

PUERT : Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga

Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu

UEM : Usaha Ekonomi Masyarakat


Page 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Nomenclatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu masuk pada tipe B yakni

melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas

Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional

dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Komponen – komponen yang terkandung di dalam rencana kerja

(Renja) Tahun 2019 meliputi sasaran stratejik dan sasaran program yang akan

dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.Setiap sasaran stratejik kemudian

diuraikan lebih rinci ke dalam target indicator – indicator kinerja sasaran yang hendak

dicapai. Demikian pula terhadap kegiatan, target – target untuk kegiatan dirinci ke

dalam indicator input, output dan outcome.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan kegiatan

yang tidak berdiri sendiri,melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimultan

dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan

bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima Tahunan Perangkat Daerah.

Hal ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap

Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Strategis dan Mengacu pada

RKPD. Berdasarkan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dimana Program dan Kegiatan mengacu pada

arah kebijakan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dan juga didasarkan pada antisipasi

terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi , masukan

berbagai stakeholder, rapat forum SKPD dan berbagai dinamika perkembangan

pembangunan terutama di lingkungan strategis perdesaan serta singkronisasi Program


Page 17

dan Kegiatan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh

Provinsi Kalimantan Selatan maupun kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2 Landasan hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4265) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, Khususnya pada bab IV

arah,tahapan,dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan

reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan

melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara

dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dipusat maupun di daerah

agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang – bidang lainnya;

7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);


Page 18

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara

perencanaan,pengendalian,dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang RPJMP dan RPJMD, serta tata cara

perubahan RPJP dan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015;

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor

21);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Kedudukan,Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);


Page 19

21. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/641/BAPPEDA/2016 tentang

Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

22. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor : ..............Tahun 2018 tentang tim penyusunan dokumen Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah;

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugasnya,

sehingga sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian

kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan

petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah :

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang

termuat dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan

kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :


Page 20

BAB.I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB.II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB.V PENUTUP


Page 21

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017)

dan Capaian Renstra Tahun Berjalan (2019).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2019.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2019 dalam melaksanakan program kegiatan mengacu pada RPJMD Tahun

2016-2021, Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu pada Tahun 2017 sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tertuang

di dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

adalah sebesar Rp.9.301.374.008,- dan Realisasi anggaran (per 31 Desember 2017)

sebagaimana terinci di dalam tabel sebagai berikut :

NO BELANJA ANGGARAN REALISASI % KEU % FISIK

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp.2.934.370.088,- Rp.2.760.227.934,-

2 BELANJA LANGSUNG Rp.6.367.004.000,- Rp.6.048.581.505,- 95,00% 96,73%

TOTAL Rp.9.301.374.088,- Rp.8.808.809.439,-

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 di pergunakan untuk pelaksanaan 2 (dua)

program rutin dan 4 (empat) program pembangunan/teknis bidang, yakni nama program

sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG :

a. Belanja Pegawai Gaji PNS dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

BELANJA LANGSUNG

a. Program Rutin :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

b. Program pembangunan / teknis bidang :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa


Page 22

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan

Program Pembangunan / Teknis Bidang tahun lalu (Tahun 2017), dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, meliputi kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,

dengan Pagu Rp.36.765.000,- realisasi keuangan Rp.36.765.000,-

Persentase Keuangan 100% dan Persentase Fisik 100% .

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu Rp.25.025.000,- Realisasi

Keuangan Rp.24.550.000,- Persentase Keuangan 98,10% dan Persentase

Fisik 98,10%.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, meliputi kegiatan :

a. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, dengan pagu

Rp.72.140.000,- Realisasi Keuangan Rp.61.430.000,- Persentase Keuangan

85,15% dan persentase Fisik 91,37%.

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu Rp.29.230.000,- Realisasi

Keuangan Rp.29.200.000,- Persentase Keuangan 99,90% dan persentase

Fisik 100%

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Meliputi

Kegiatan :

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu Rp.21.550.000,- Realisasi

Keuangan Rp.20.500.000,- Persentase Keuangan 95,13% dan persentase

Fisik 95,13%

b. Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga, dengan pagu

Rp.681.507.500,- dengan realisasi keuangan Rp.675.623.100,- Persentase

Keuangan 99,14% dan Persentase Fisik 99,40%.

c. Partisifasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan pagu

Rp.141.650.000,- dengan realisasi keuangan Rp.132.584.760,- Persentase

Keuangan 93,60% dan Persentase Fisik 98,04%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, meliputi Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan

BPD, dengan pagu Rp.2.614.214.000,- dengan realisasi keuangan

Rp.2.426.430.860,- Persentase Keuangan 92,82% dan Persentase Fisik

94,87%.

b. Pembinaan,Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, dengan

pagu Rp.28.870.000,- dengan realisasi keuangan Rp.28.870.000,-

Persentase Keuangan 100% dan Persentase Fisik 100%.


Page 23

c. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pagu Rp.663.316.000,-

dengan realisasi keuangan Rp.662.916.000,- Persentase Keuangan 99,94%

dan Persentase Fisik 100%.

Berikut Tabel 2.1 mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, sejauh mana target

kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target

kinerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Page 24

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)

Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Restra

Tahun 2021 (Akhir

Periode Renstra)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d tahun 2016 (tahun n-3)

Target dan Realiasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2) Target

Program / Kegiatan

Renja tahun berjalan 2018 (tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun

Berjalan 2017

SKPD Penanggung jawab

Target Renja tahun 2017

(tahun n-2)

Realisasi Renja

tahun 2017 (tahun n-2)

Ringkasan Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d

tahun 2018 (tahun berjalan / n-1)

Tingkat Capaian Realisasi

Target s/d tahun

2018 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4) 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 60 12 100 833% 12 112

1.87 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor 60 56 12 12 100% 12 80

1.33 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional

jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara

14 48 14 14 100% 14 76

5.43 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

60 0 12 12 100% 12 24

0.40 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

25 48 25 11 44% 25 84

3.36 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 48 12 12 100% 12 72

1.20 Dinas PMD


Page 25

2 07 2 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakdan penggandaan

60 36 12 12 100% 12 60

1.00 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

77 0 20 5 25% 15 20

0.26 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan 48 0 12 12 100% 12 24

0.50 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan Logistik Kantor

36 48 0 0 #DIV/0! 12 60

1.67 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

550 52 550 550 100% 550 1152

2.09 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

298 48 44 19 43% 51 118

0.40 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

3640 48 728 673 92% 741 1462

0.40 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah

2008 234 274 117% 580 854

0.43 Dinas PMD

2 07 2 07 01 01 23 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

60 17 12 12 100% 12 41

0.68 Dinas PMD

2 07 2 07 01 02 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMD

2 07 2 07 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

tersedianya kendaraan dinas 6 7 0 0 #DIV/0! 0 7

1.17 Dinas PMD

2 07 2 07 01 02 10 Pengadaan Meubeuler Jumlah meubelair yang tersedia 146 70 5 7% 2 7

0.05 Dinas PMD

2 07 01 03 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0 -

Dinas PMD

2 07 2 07 01 03 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

6 245 2 1 50% 1 247

41.17 Dinas PMD

2 07 2 07 01 03 3. Program peningkatan disiplin aparatur.

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMD

2 07 2 07 01 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian hari tertentu 450 0 0 0 #DIV/0! 0 0 -

Dinas PMD

2 07 2 07 01 05 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMD


Page 26

2 07 2 07 01 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah SDM Aparatur terlatih 30 0 0 0 #DIV/0! 10 10

0.33 Dinas PMD

2 07 2 07 01 06

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMD

2 07 2 07 01 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja

36 10 0 0 #DIV/0! 6 16

0.44 Dinas PMD

2 07 2 07 01 15 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Persentase Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

84,97% Dinas PMD

2 07 2 07 0 1

15 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat di desa yang dibina

544 0 0 0 #DIV/0! 5 5

0.01 Dinas PMD

2 07 2 07 0 1

15 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Jumlah TPD dan Motivator yang dibina

720 33 144 144 100% 0 177

0.25 Dinas PMD

2 07 2 07 0 1

15 Fasilatasi Pelatihan peningkatan masyarakat desa mandiri energi

Meningkatnya fartisifasi masyarakat desa dalam mandiri energy

144 200 0 0 #DIV/0! 0 200

1.39 Dinas PMD

2 07 2 07 0 1

15 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten

jumlah LPM berprestasi 50 0 0 0 #DIV/0! 10 10

0.20 Dinas PMD


Page 27

2 07 2 07 01 15 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen laporan monitoring program

6 0% 3 1 33% 1 2

0.33 Dinas PMD

2 07 2 07 0 1

15 Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG

jumlah TTG yang dilombakan dan dimanfaatkan

40 7 0 0 #DIV/0! 10 17

0.43 Dinas PMD

2 07 2 07 01 15 Pelatihan Pengurus SPP Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP

432 70 0 0 #DIV/0! 0 70

0.16 Dinas PMD

2 07 2 07 0 1

15 Pelatihan dan Pembinaan masyarakat desa mandiri energi

jumlah kelompok mandiri energi di desa

70 0 0 0 #DIV/0! 0 0 -

Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan

23,58% Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Jumlah desa peserta pelatihan manajemen badan usaha milik desa

280 6 210 20 10% 210 236

0.84 Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 Monotoring, evaluasi dan pelaporan

Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

8 0 1 1 100% 1 2

0.25 Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 Fasilitasi Lomba dan Pemanfaatan TTG

Jumlah Peserta Lomba TTG 3 0 0 0 #DIV/0! 0 0 -

Dinas PMD


Page 28

2 07 2 07 01 16 Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek

Jumlah peserta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek

10 2 0 0 #DIV/0! 0 2

0.20 Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa

Jumlah Pasar Desa yang dibina 40 33 0 0 #DIV/0! 0 33

0.83 Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 Pelatihan Pengembangan BUMDES

Jumlah bumdes yang dikembang

12 0 0 0 #DIV/0! 0 0 -

Dinas PMD

2 07 2 07 01 16 Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)

Jumlah anggota (PUERT)yang dibina

20 0 0 0 #DIV/0! 0 - -

Dinas PMD

2 07 2 07 01 17 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas PMD

2 07 2 07 01 17 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

jumlah Kelompok Masyarakat Membangun Desa

40 16 0 0 #DIV/0! 0 16

0.40 Dinas PMD

2 07 2 07 01 17 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

10 50 3 3 100% 1 54

5.40 Dinas PMD

2 07 2 07 01 17 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa

Terfasilitasinya Penyelenggaraan Lomba Desa

10 0 0 0 #DIV/0! 0 - -

Dinas PMD


Page 29

2 07 2 07 01 17 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

jumlah kelompok binaan pkk 1625 406 325 825 254% 144 1375

0.85 Dinas PMD

2 07 2 07 01 17 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Jumlah desa yang berpartisifasi 5 0 10 1 10% 10 11

2.20 Dinas PMD

2 07 2 07 01 17

Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

jumlah Kawasan Perdesaan 12 31 0 0 #DIV/0! 4 35

2.92 Dinas PMD

2 07 2 07 01 18 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes

56,47% Dinas PMD

2 07 2 07 01 18

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Jumlah aparatur desa yang dilatih dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan

144 0 0 0 #DIV/0! 0 0 -

Dinas PMD

2 07 2 07 01 18 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemdes

4,032 0 0 0 #DIV/0! 432 432

0.11 Dinas PMD

2 07 2 07 01 18 Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.

Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD

263 71 80 82 103% 8 161

0.61 Dinas PMD

2 07 2 07 01 18 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa

Meningkatnya Kapasitas Aparatur pemdes

144 144 0 0 #DIV/0! 0 144

1.00 Dinas PMD


Page 30

2 07 2 07 01 18 Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa

Jumlah profil desa 576 110 144 144 100% 144 398

0.69 Dinas PMD

2 07 2 07 01 18 Pembinaan pengelolaan keuangan Desa

Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan desa

1232 0 432 144 33% 432 576

0.47 Dinas PMD

Batulicin, ...... Mei 2018


Page 31

Selanjutnya capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dilihat sebagai

berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Perdesaan

Sasaran ini mengandung makna bagaimana menciptakan kondisi ekonomi

rakyat di pedesaan yang kokoh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan ekonomi pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap

dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan;

2. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat desa,

3. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa

Salah satu meningkatnya ekonomi pedesaan adalah hadirnya lembaga

ekonomi perdesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Lembaga Usaha

yang dikelola masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk

berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Permendes, PDT dan Transmigrasi

Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan

pembubaran (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai upaya

menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang

dikelola oleh Desa dan kerja sama antar desa.

BUMdes diutamakan bagi desa yang bersedia melakukan sharing untuk

pengembangan usaha BUMdes seperti Penyediaan tempat usaha, pendanaan,

penyediaan tanah desa,serta sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara

optimal terutama kekayaan desa. Masyarakat dan pemerintahan Desa bersedia

memperlakukan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

dan pendapatan asli desanya.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 keberhasilannya

dapat dilihat seperti tabel berikut :

N

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian

1. Persentase lembaga ekonomi

perdesaan yang dibina

76%

90%

128,5 %


Page 32

a. Pada Tahun 2017 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Persentase Lembaga Ekonomi

Perdesaan yang terbentuk ditargetkan sebesar 76% atau sebanyak (119 Lembaga

Ekonomi Perdesaan) yang direncanakan dan terealisasi sebesar 90% atau

sebanyak (140 Lembaga Ekonomi Perdesaan ) atau capaian melebihi target

perencanaan yakni keberhasilan capaian 128,5%. Hal ini didukung oleh komitmen

dan niat desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan

menyesuaikan keadaan potensi desa atau bentuk usaha yang di usulkan dalam

rapat pembentukan BUMDesa dan juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kegiatan Pelatihan

Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, monitoring evaluasi, dan

Rakor Bumdes.

SASARAN 2

Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran ini mengandung makna bahwa dengan perubahan paradigma

pembangunan telah membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat turut

berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2014

tentang desa, secara teknis juga telah terbit Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa, dan

terbitnya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa. Semua

aturan ini menuntut lembaga - lembaga yang ada dan berkembang di masyarakat desa

dapat dimanfaatkan sebagai wadah partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses

pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan potensi yang dimiliki akan

membuahkan hasil keberdayaan masyarakat yang semakin membaik.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun

2017, adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian

1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan

yang dibina 37% 37% 100%


Page 33

Pada Tahun 2017 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Jumlah Lembaga

pemberdayaan masyarakat yang dibina ditargetkan sebesar 37 % dan terealisasi

sebesar sebesar 37% atau 100% Yakni 6 lembaga yang direncanakan dibina dan

realisasi kinerja 6 lembaga yang terbina atau 100%. Hal ini didukung oleh komitmen

peran lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dan masyarakat desa untuk

berfartisifasi dalam membangun desa.

Adapun hal yang mengatur tentang peran lembaga kemasyarakatan terdapat

pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 94 hal Lembaga

Kemasyarakatan Desa ayat (1,2,3 ) yakni :

- Desa Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam

membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa

sebagai mitra Pemerintahan Desa

- Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Desa ikut serta melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan

masyarakat desa

SASARAN 3 Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa

Sasaran ini mengandung makna bahwa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya menuntut

penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintahan desa maupun

masyarakat. Peningkatan Kapasitas aparatur desa dan unsur – unsur masyarakat yang

terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan

undang – undang Desa dapat berjalan secara optimal.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanah :

(1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

(2) PP Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

(3) Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di desa,

(4) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa,


Page 34

Adapun capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1. Persentase peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa 71 % 71% 100%

Rata-Rata Capaian 100%

Pada Tahun 2017 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa ditargetkan sebesar 71 % dan terealisasi sebesar sebesar 71%

atau 100% . yakni sampai dengan tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

desa Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan peningkatan kapasitas sebanyak 720

aparatur desa, dan pada Tahun 2017 sebanyak (2 org X 144 Desa = 288) aparatur

desa yang dilatih. Untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun

2017 berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui peningkatan kapasitas

aparatur Pemerintahan Desa yakni antara lain Pembinaan Penyusunan Data Profil

Desa,Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelatihan SISKEUDES.

Faktor yang mempengaruhi realisasi dan capaian tersebut yaitu :

1. Kesadaran para peserta akan tuntutan tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntable.

2. Aparatur Pemerintahan Desa ingin mengetahui perkembangan peraturan dan

inplementasi terkait dengan pengelola keuangan dan kegiatan pembangunan,

mengingat desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mendapat otonomi yang lebih

luas dalam mengembangkan wilayahnya melalui dana desa dan alokasi dana desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan melalui Perjanjian

Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indicator Kinerja Kunci)

sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008, Peraturan

Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017. Jenis

indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.


Page 35

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing – masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik

dan standart oprasional baku (standart optasional prosedure/SOP) masing masing

bidang pelayanan. Standar pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kongrit upaya –

upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.Peningkatan pelayanan publik harus

ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek

kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan akuntabilitas. Dengan harapan dapat

menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif,efesien,transparan

dan akuntabel.

Berikut Tabel2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yakni ;


Page 36

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


No Indikator SPM

/Standar Nasional

IKK / Sesuai Permendagri 86 Tahun

2017

Indikator Lainnya Sesuai Topuksi

SKPD ( IKU )

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 Aspek Pelayanan Umum

I

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keu.daerah,Perangkat Daerah, kepegawai an, dan Persandian

1

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa yang baik

96.51 97.1 97.69 98.9 100 100 96.21 96.51 97.1 97.69 98.9

II

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2

Rata-Rata Jmlh Kelompok Binaan Lembaga Pember dayaan Masyarakat (LPM)

1,34 1,68 2,01 2,35 2,68 2,68 1,34 1,34 1,68 2,01 2,35

3

Rata-Rata Jumlah Kelompok binaan PKK

2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43

4 Persentase LSM aktif

5 Persentase LPM 20,13 26,85 33,56 40,27 46,98 46,98 20,13 20,13 26,85 33,56 40,27


Page 37

berprestasi

6 Persentase PKK Aktif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7

Persentase Posyandu Aktif

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8

Swadaya masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

9

Pemeliharaan Paska Program Pemberdayaan Masyarakat

10

Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang dibina

59 76 85 90 96 100 25 59 76 85 90

11

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

25 37 43 50 56 62 16 25 37 43 50

12

Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

42 71 85 100 100 100 14 42 71 85 100

Batulicin, ..... Mei 2018


Page 38

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah

perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya,tingkat capaian kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dapat diuraikan

sebagai berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

KONDISI

AWAL

TARGET

KINERJA

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET INDIKATOR

REALISASI INDIKATOR

2015 2021 2017

2017

Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Persentase Peningkatan Lembaga Perdesaan

24% 100%


Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang di Bina

76% 90%


Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina

37% 37%

Memantapkan Kemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

14% 100%

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa


71% 71%

Berdasarkan Tabel Perbandingan realisasi diatas maka dapat dideskripsikan

mengenai realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Realisasi Kinerja pada sasaran 1 (satu) / IKU ke 1 didapatkan realisasi

sebesar 90% dari rencana target 2017 yakni 76% (119 lembaga ekonomi desa) .

Capaian Kinerja mengalami kanaikan yang siknifikan yakni 128,5% atau lebih dari 21

Lembaga ekonomi desa yang telah terbina dan terbentuk (140 lembaga ekonomi

perdesaan yang dibina tercapai). Hal ini merupakan realisasi tertinggi yang dicapai

tahun 2017 bahkan telah melebihi rencana capaian kinerja tahun 2018 dengan target

perencanaan 85%.

Sedangkan Realisasi IKU ke 2 dan IKU ke 3 untuk tahun 2016 dan Tahun

2017 Capaian keberhasilan sesuai dengan target perencanaan yakni 100%. Dimana

IKU ke 2 (dua) meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang dibina rencana (5


Page 39

Lembaga Kemasyarakatan) dan tercapai 5 (lima) Lembaga Kemasyarakatan yang

dibina tahun 2017. Sedangkan IKU ke 3 (tiga) persentase peningkatan kapasitas

aparatur meperintahan desa yang ditargetkan sebanyak 720 orang yang terlatih dan

terealisasi pada tahun 2017 sebanyak 720 orang (terelalisasi 100% dari perencanaan).

Capaian IKU ke 3 (tiga) ini merupakan dukungan terhadap pencapaian Visi

dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dimana sesuai

dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu berkontribusi untuk mewujudkan dalam pencapaian terhadap :

Misi ke- 5 (lima) yakni : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi

yang Baik, Efektif dan Bersih.

Sasaran yang ke- 23 yakni : Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja yakni : Desa dengan Pelaporan Keuangan yang baik

Dengan melakukan analisis realisasi kinerja, maka dapat diketahui dan

diukur posisi capaian / tingkat kemajuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan Tahun 2017. Hal tersebut dilaksanakan

dalam rangka untuk mempormulasikan strategi menuju target kinerja di tahun 2016-

2021 (yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra). Maka diperlukan tahapan

selanjutnya, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir

periode RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 yang dapat didiskripsikan pada tabel sebagai berikut :

BERIKUT TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE

RPJMD DAN RENSTRA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET AKHIR

RPJMD / RENSTRA

REALISASI TINGKAT

KEMAJUAN TAHUN 2017


Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang di Bina 100% 59% 90%


Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina 62% 25% 37%

Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa


100% 42% 71%


Page 40

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu tetap mempertimbangkan isu-isu

penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan pemerintah

pusat (Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan). Secara garis besar

kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas

sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, Sikronisasi, dan Sinergi menjadi keys of

development Goals bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu dalam perumusan perencanaan kerja dan Evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan. Secara konkret keys of development goals di lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan melalui rapat koordinasi

dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun

sinergitasitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat da desa.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi,

antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan

profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan

perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

2. Pelaksaaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku

kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan

lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam

lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis.

Secara garis besar lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal,

yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat

dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.


Page 41

a. Faktor Kekuatan Organisasi

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Tanah Bumbu dalam

penyusunan dan pelaksaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di

bidang pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan

teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan

pelaksaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

3) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, siap untuk mendukung

pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat

tercapaimya kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

4) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi

Kalimantan Selatan, Dirjen Pemerintahaan Desa dan Kemendagri, dan Dirjen

PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten

Tanah Bumbu belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang

dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintah yang ada dimasing-masing

daerah.

2) Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksaan program

guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan

kegiatan guna mengetaahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan

kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas pemberdayaan

masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

3) Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.

4) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya

kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam

memelihara hasil-hasil pembangunan.


Page 42

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada

lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen

Dinas pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, namun dapat

mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari

lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman

atau tantangan organisasi.

a. Faktor peluang organisasi

1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan

penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan

yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan

mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor

growth);

2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada

penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi

masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan

pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;

3) Akses pasar yang terbuka unutuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas

dan berdaya saing

4) Keterbukaan informasi dan teknologi Informasi yang terus berkembang

b. Faktor Tantangan Organisasi

1) Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata

pemerintahan (Governance), yakni dari hak ekslusif negara untuk mengatur

hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama

antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta.

2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari

pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu

pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa)

pada tahun 1980-an dan awal 1990-an,kemudian bergeser lagi menjadi

pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga

sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia/sdm (aparatur pemerintah daerah,pemerintahan desa dan

masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga

perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat

sentralistrik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisifatif.


Page 43

3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat

mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah kongrit dan mendasar

guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu

4) Era Globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan

masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang

dapat meningkatkan usaha, posisi tawar,dan daya saingnya.

5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola

serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

6) Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh

pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah

kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

- Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana

prasarana khususnya benih,pupuk,pengolahan produk pertanian dan perikanan

skala rumah tangga desa.

- Fasilitasi,pembinaa,pendampingan dalam pengembangan usaha,bantuan

permodalan/kredit,kesempatan berusaha,pemasaran dan wira usahaan

- Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan

pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

2. Pembangunan sumber daya manusia,peningkatan keberdayaan, dan pembentukan

modal social budaya masyarakat desa.

- Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa

dan lembaga adat secara berkelanjutan

- Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam

meningkatkan ketahanan ekonomi,social, dan lingkungan keamanan politik

- Meningkatkan partisifasi masyarakat dalam perencanaan,pelaksaaan, dan

monitoring,pembangunan desa

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan,serta penataan

ruang kawasan perdesaan

- Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk

mengelola sumber daya alam bersekala local termasuk pengelolaan hutan Negara

oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi

bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan

pangan.


Page 44

4. Pengembangan Ekonomi Kawasan perdesaan unuk mendorong keterkaitan desa

dengan kota.

- Mengembangkan kerjasama antar desa,antar daerah dan atar pemerintah swasta

termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa khususnya diluar jawa-bali

5. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan

kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan

- Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD melalui fasilitasi,pelatihan dan

pendampingan dalam :

- Perencanaan,pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa

- Pengelolaan asset dan keuangan

- Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital

- Repormasi pelayanan public termasuk pelayanan diluar jam kantor oleh

desa,kelurahan dan kecamatan

- Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranan pemerintahan desa

- Mengembangkan kerjasama antar desa

- Melaksanakan penataan desa

- Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat

6. Pengawalan inplementasi UU Desa secara sistematis,konsisten, dan berkelanjutan

melalui koordinasi,fasilitasi,supervise dan pendampingan

- Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang undang desa

sejalan dengan subtansi,jiwa,dan semangat UU desa,termasuk penyusunan PP

system Keuangan desa

- Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara

efektif,berjenjang dan bertahap

- Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam

mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat

ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, Pemerintah Pusat

mengharapkan masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi

salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan

pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Bumbu

masih menemui beberapa kendala yakni :

1. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Masih ada beberapa lembaga kemasyarakatan desa belum beperan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa


Page 45

3. Masih adanya aparatur desa yang belum dilatih/BIMTEK

4. Penguatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat desa yang belum

maksimal

5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana

perdesaan.

6. Adanya Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan

pemilihan kepala desa secara serentak dan pelantikan kepala desa secara serentak.

7. Adanya BPD yang sudah habis masa jabatannya

8. Masih belum terdukumentasinya asset desa

9. Masih perlunya pembinaan lembaga – lembaga desa / lembaga adat.

10. Masih perlunya pembinaan tentang pengurus simpan pinjam perempuan.

11. Perlunya Pembinaan Manajemen Pasar Desa

12. Masih perlunya pembinaan / sosialisasi untuk pengembangan kepada desa yang

telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

13. Masih perlunya pengembangan posyantek di Kecamatan dan perlunya

pembentukan wartek di desa.

14. Masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal

usaha untuk masyarakat desa.

15. Masih perlunya pembinaan system informasi dan data fropil desa.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu, RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system

perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 adalah tahapan Kedua

dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2030.RPJMD merupakan

pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, maka program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung

capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dalam proses

pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.


Page 46

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka

mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat

undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja

pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu, maka Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan langkah – langkah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian desa

2. Meningkatkan peran lembaga dan masyarakat desa

3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun

2014 tentang desa. Bahwa desa dan atau desa adat memiliki otonomi yang disebut

sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih

berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam

kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa,

tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan

perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik

Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisifasi

masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai –

nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis

pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat

desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai berikut ;


Page 47

Tabel, 2.4 (TC.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019


Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.

000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Kab.Tanbu 12 bulan 3,026,261,185



Kab.Tanbu Tingkat ketersediaan layananan Adminis trasi Perkantoran

100% 2,732,204,750


Kab.Tanbu Tingkat ketersediaan layananan Adminis trasi Perkantoran

100% 2,732,204,750

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab.Tanbu Terbayarnya rekening kantor

12 bln 69,772,500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab.Tanbu Terbayarnya rekening kantor

12 bln 69,772,500

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional

Kab.Tanbu jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara

14 unit 68,775,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional

Kab.Tanbu jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara

14 unit 68,775,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kab.Tanbu Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bln 222,484,500

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kab.Tanbu Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bln 222,484,500

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kab.Tanbu Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

25 Unit 13,545,000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kab.Tanbu Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

25 Unit 13,545,000

5 Penyediaan Alat tulis kantor Kab.Tanbu Tersedianya alat tulis kantor

12 bln 37,353,750

Penyediaan Alat tulis kantor Kab.Tanbu Tersedianya alat tulis kantor

12 bln 37,353,750

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab.Tanbu Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bln 58,485,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab.Tanbu Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bln 58,485,000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab.Tanbu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

15 unit 444,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab.Tanbu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

15 unit 444,000,000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab.Tanbu Tersedianya Bahan Bacaan

12 bln 52,280,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab.Tanbu Tersedianya Bahan Bacaan

12 bln 52,280,000


Page 48

9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kab.Tanbu Tersedianya bahan Logistik Kantor

12 bln 28,650,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kab.Tanbu Tersedianya bahan Logistik Kantor

12 bln 28,650,000

10 Penyediaan makanan dan minuman

Kab.Tanbu Tersedianya makanan dan minuman

550 ok 33,000,000

Penyediaan makanan dan minuman

Kab.Tanbu Tersedianya makanan dan minuman

550 ok 33,000,000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab.Tanbu Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsul tasi ke luar daerah

44 ok 341,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab.Tanbu Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsul tasi ke luar daerah

44 ok 341,000,000

12 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Kab.Tanbu Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

715 orang/bln

1,261,500,000

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Kab.Tanbu Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS

715 orang/bln

1,261,500,000

13 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Kab.Tanbu Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dlm Daerah

234 ok 91,950,000

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Kab.Tanbu Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dlmDaerah

234 ok 91,950,000

14 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor

Kab.Tanbu Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

12 bln 9,409,000

Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor

Kab.Tanbu Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

12 bln 9,409,000

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kab.Tanbu Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100% 184,500,000


Kab.Tanbu Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur

100% 184,500,000

15 Pengadaan Meubeuler Kab.Tanbu Jumlah meubelair yang tersedia

1 set/bh 7,500,000

Pengadaan Meubeuler Kab.Tanbu Jumlah meubelair yang tersedia

1 set/bh 7,500,000

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab.Tanbu Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Paket 100,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab.Tanbu Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Paket 100,000,000

17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab.Tanbu Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

1 unit 77,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab.Tanbu Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

1 unit 77,000,000

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

Kab.Tanbu


100% 30,000,000


Kab.Tanbu


100% 30,000,000

18 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kab.Tanbu Jumlah pakaian hari tertentu

90 set 30,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kab.Tanbu Jumlah pakaian hari tertentu

90 set 30,000,000

4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab.Tanbu Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi

100% 40,000,000


Kab.Tanbu Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi

100% 40,000,000

19 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Tanbu Jumlah SDM Aparatur terlatih

10 orang 40,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab.Tanbu Jumlah SDM Aparatur terlatih

10 orang 40,000,000


Page 49


Kab.Tanbu Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 35,000,000


Kab.Tanbu Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 35,000,000

20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab.Tanbu Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja

6 dok/lap

35,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab.Tanbu Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja

6 dok/lap 35,000,000

6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Kab.Tanbu


65,58% 465,000,000


Kab.Tanbu


65,58% 465,000,000

21 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Kab.Tanbu

Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat di desa yang dibina

5 lembaga

85,000,000

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Kab.Tanbu


5 lembaga 85,000,000


Kab.Tanbu Jumlah TPD dan Motivator yang dibina

158 org 50,000,000

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Kab.Tanbu Jumlah TPD dan Motivator yang dibina

158 org 50,000,000

23 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten

Kab.Tanbu Terpilihnya LPM berprestasi

10 LPM 50,000,000

Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten

Kab.Tanbu Terpilihnya LPM berprestasi

10 LPM 50,000,000

24 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Kab.Tanbu Dokumen laporan monitoring program

1 Dok 30,000,000

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Kab.Tanbu Dokumen laporan monitoring program

1 Dok 30,000,000


Kab.Tanbu Jumlah TTG yang dilombakan dan dimanfaatkan

10 Kelompo

k

150,000,000

Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG

Kab.Tanbu Jumlah TTG yang dilombakan dan dimanfaatkan

10 Kelompok

150,000,000

26 Pelatihan Pengurus SPP Kab.Tanbu Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP

108 orang

50,000,000

Pelatihan Pengurus SPP Kab.Tanbu Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP

108 orang 50,000,000


Kab.Tanbu Jumlah Kelompok Mandiri Energi di Desa

40 org 50,000,000

Pelatihan dan Pembinaan masyarakat desa mandiri energi

Kab.Tanbu Jumlah Kelompok Mandiri Energi di Desa

40 org 50,000,000

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Kab.Tanbu Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan

18,87%

320,000,000 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Kab.Tanbu Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang dikembangkan

18,87%

320,000,000


Page 50

28 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Kab.Tanbu


210 org(70de

sa)

100,000,000

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

Kab.Tanbu


210 org(70des

a)

100,000,000

29 Monotoring, evaluasi dan pelaporan

Kab.Tanbu


1 Dok 35,000,000

Monotoring, evaluasi dan pelaporan

Kab.Tanbu


1 Dok 35,000,000

30 Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek

Kab.Tanbu


10 lembaga

20,000,000

Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek

Kab.Tanbu


10 lembaga

20,000,000

31 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa

Kab.Tanbu Jumlah Pasar Desa yang dibina

40 Pasar Desa

100,000,000

Pengelolaan Manajemen Pasar Desa

Kab.Tanbu Jumlah Pasar Desa yang dibina

40 Pasar Desa

100,000,000

32 Pelatihan Pengembangan BUMDES

Kab.Tanbu Jumlah bumdes yang dikembang

3 BUMDES

30,000,000

Pelatihan Pengembangan BUMDES

Kab.Tanbu Jumlah bumdes yang dikembang

3 BUMDES

30,000,000

33 Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)

Kab.Tanbu Jumlah anggota (PUERT) yang dibina

10 keg/puert

35,000,000

Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)

Kab.Tanbu Jumlah anggota (PUERT) yang dibina

10 keg/puert

35,000,000

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Kab.Tanbu


100% 1,075,000,000


Kab.Tanbu


100% 1,075,000,000

34 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Kab.Tanbu Jumlah Kelompok Masyarakat Membangun Desa

10 Kelompok (LPM)

100,000,000

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Kab.Tanbu Jumlah Kelompok Masyarakat Membangun Desa

10 Kelompok

(LPM)

100,000,000

35 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Kab.Tanbu


1 Dokumen

100,000,000


Kab.Tanbu


1 Dokumen

100,000,000

36 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

Kab.Tanbu Jumlah Kelompok Binaan PKK

320 kelompok

650,000,000

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

Kab.Tanbu Jumlah Kelompok Binaan PKK

320 kelompok

650,000,000

37 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kab.Tanbu Jumlah desa yang berpartisifasi

10 Desa 175,000,000

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kab.Tanbu Jumlah desa yang berpartisifasi

10 Desa 175,000,000


Page 51

38


Kab.Tanbu Jumlah Kawasan Perdesaan

1 kawasan

50,000,000


Kab.Tanbu Jumlah Kawasan Perdesaan

1 kawasan 50,000,000

9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

Kab.Tanbu Persentase Peningka tan Kapasitas Aparatur Pemdes

42,35% 2,595,000,000


Kab.Tanbu Persentase Peningka tan Kapasitas Aparatur Pemdes

42,35% 2,595,000,000

39


Kab.Tanbu


72 orang 50,000,000


Kab.Tanbu


72 orang 50,000,000

40 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Kab.Tanbu

Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam Bidang Manajemen Pemdes

720 org 50,000,000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Kab.Tanbu


720 org 50,000,000

41 Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.

Kab.Tanbu Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD

56 orang 2,400,000,000

Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.

Kab.Tanbu Jumlah pemilihan kepala desa dan pelantikan BPD

56 orang 2,400,000,000

42 Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa

Kab.Tanbu Jumlah profil desa 144

propil desa

20,000,000

Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa

Kab.Tanbu Jumlah profil desa 144 propil

desa 20,000,000

43 Pembinaan pengelolaan keuangan Desa

Kab.Tanbu Jumlah peserta pembi naan pengelolaan keuangan desa

432 org 125,000,000

Pembinaan pengelolaan keuangan Desa

Kab.Tanbu Jumlah peserta pembinaan pengelola an keuangan desa

432 org 125,000,000

Batulicin,


Page 52


Page 53

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan masyarakat,

telah dilakukan upaya – upaya konkrit menjawab isu strategis dimksud, dengan

memperhatikan usulan program / kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan

program dan Kegiatan melalui mekanisme perencanaan dalam Rapat Forum SKPD

yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu tanggal 12 Januari 2018 dengan mengundang steakholders, SKPD yang terkait

dengan program kegiatan, Lembaga Desa, BUMDesa, Pengurus Pasar Desa,

Kelompok masyarakat, Tenaga Ahli Kabupaten, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Komisi I, serta usulan perencanaan hasil musrenbang. Usulan tersebut menjadi bahan

pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk tahun rencana 2019 dengan

mempertimbangkan prioritas Program dan Kegiatan guna pencapaian Visi dan Misi


Berikut ini Tabel 2.5 yakni Rencana Kerja (RENJA) Program Dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019

adalah sebagai berikut ;


Page 54

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5 (TC.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2019


SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian

Setiap Tahun

Besaran/Volume/

Pagu Usulan Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



Kab.Tanbu 100% 2,732,204,750


Kab.Tanbu 12 bln 69,772,500


Kab.Tanbu 14 unit 68,775,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab.Tanbu 12 bln 222,484,500

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab.Tanbu 25 Unit 13,545,000

Penyediaan Alat tulis kantor Kab.Tanbu 12 bln 37,353,750

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab.Tanbu 12 bln 58,485,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab.Tanbu 15 unit 444,000,000


Kab.Tanbu 12 bln 52,280,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab.Tanbu 12 bln 28,650,000

Penyediaan makanan dan minuman Kab.Tanbu 550 ok 33,000,000


Kab.Tanbu 44 ok 341,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kab.Tanbu 715 orang/bln 1,261,500,000

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Kab.Tanbu 234 ok 91,950,000

Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor Kab.Tanbu 12 bln 9,409,000


Kab.Tanbu 100% 184,500,000

Pengadaan Meubeuler Kab.Tanbu 1 set/bh 7,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab.Tanbu 1 Paket 100,000,000


Kab.Tanbu 1 unit 77,000,000

3. Program peningkatan disiplin aparatur. Kab.Tanbu 100% 30,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab.Tanbu 90 set 30,000,000


Kab.Tanbu 100% 40,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab.Tanbu 10 orang 40,000,000


Kab.Tanbu 100% 35,000,000


Kab.Tanbu 6 dok/lap 35,000,000


Kab.Tanbu 65,58% 465,000,000


Kab.Tanbu 5 lembaga 85,000,000


Kab.Tanbu 158 org 50,000,000

Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Kab.Tanbu 10 LPM 50,000,000

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kab.Tanbu 1 Dok 30,000,000

Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Kab.Tanbu 10 Kelompok 150,000,000

Pelatihan Pengurus SPP Kab.Tanbu 108 orang 50,000,000


Kab.Tanbu 40 org 50,000,000


Kab.Tanbu 18,87% 320,000,000


Kab.Tanbu 210 org(70desa) 100,000,000

Monotoring, evaluasi dan pelaporan Kab.Tanbu 1 Dok 35,000,000


Kab.Tanbu 10 lembaga 20,000,000

Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Kab.Tanbu 40 Pasar Desa 100,000,000

Pelatihan Pengembangan BUMDES Kab.Tanbu 3 BUMDES 30,000,000


Page 55


Kab.Tanbu 10 keg/puert 35,000,000


Kab.Tanbu 100% 1,075,000,000


Kab.Tanbu 10 Kelompok (LPM) 100,000,000

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kab.Tanbu 1 Dokumen 100,000,000

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Kab.Tanbu 320 kelompok 650,000,000

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kab.Tanbu 10 Desa 175,000,000


Kab.Tanbu 1 kawasan 50,000,000


Kab.Tanbu 42,35% 2,595,000,000


Kab.Tanbu 72 orang 50,000,000


Kab.Tanbu 720 org 50,000,000


Kab.Tanbu 56 orang 2,400,000,000


Kab.Tanbu 144 propil desa 20,000,000

Pembinaan pengelolaan keuangan Desa Kab.Tanbu 432 org 125,000,000



Page 56

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pengertian pembangunan nasional menurut Undang - Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang

dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu agenda

pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG’s) dan Subtainable

Development Goals (SDG’s) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu

pembangunan regional adalah adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi

ASEAN) / AEC (ASEAN Economic Comonity) yang akan memicu daya saing

nasional,daerah, maupun desa.

Pada Rancangan awal RPJMN Tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Pusat dirumuskan Sembilan (9) agenda prioritas / NAWACITA. Penguatan

Pemerintahan Desa tercantum dalam poin ke tiga NAWACITA yakni membangun

Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam

kerangka Negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah

pembangunan Perdesaan.

Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup masyarakat desa,dengan mendorong

pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan social,

ekonomi, dan lingkungan.


Page 57

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan

mempercepat pembangunan desa - desa mandiri serta membangun keterkaitan

ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas

pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan

koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan”

adalah Pemerintah ( Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota ), dunia usaha, dan masyarakat.

Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana

dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi,

dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah

maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan

partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya

melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat

(peolpe centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisifasi rakyat

(participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada

masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi (Intergenerational

equity) dan Pengarustamaan Gender (PUG).

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan

kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis

potensi yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta

meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu telah mengalokasikan dana untuk Program dan kegiatan di desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH


Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 mengacu pada Reviu Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2021. Dimana Dokumen tersebut merupakan penjabaran dari visi misi

yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Amanat yang dipahami dan semangat

yang dibangun adalah untuk terus mempercepat pembangunan desa dan

pengembangan kawasan perdesaan, untuk kesejahteraan masyarakat.


Page 58

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka

menengah dalam kurun waktu 2016-2021 adalah :

1. Terwujudnya pembangunan ekonomi desa, pembangunan desa, kawasan

pedesaan,dan teknologi tepat guna.

2. Meningkatnya partisifasi masyarakat,kelembagaan masyarakat dalam membangun

desa.

3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan

adalah :

1. Peningkatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui optimalisasi

kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

(TTG).

2. Peningkatan keswadayaan dan partisifasi masyarakat dalam proses pembangunan

serta pelestarian nilai – nilai adat dan sosial budaya serta kearipan lokal desa.

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Untuk mengenplementasikan strategi dirumuskan kebijakan – kebijakan

strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu, maka kebijakan

tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Perspektif Kelembagaan :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi perkantoranyang didukung oleh

ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kertampilan aparatur pemerintah

daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

di dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perspektif Proses Bisnis :

1. Mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Lembaga Ekonomi Desa

(BUMDesa,Pasar Desa) dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin

(RTM).

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

(TTG) yang berwawasan lingkungan.

Perspektif Masyarakat :

1. Meningkatkan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa terkait dengan kapasitas sumber

daya aparatur pemerintahan desa maupun sumber daya manusia (SDM) pada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seta kapasitas kelembagaan pemerintahan

desa.


Page 59

2. Meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif,pengembangan

keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan

desa serta pelestarian nilai – nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearipan

lokal desa.

Perspektif Keuangan :

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan anggaran keuangan di lingkup

Perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya

dapat dipertanggungjawabkan (akuntable).

2. Meningkatkan kwalitas pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program dan

kegiatan secara tepat waktu (sesuai dengan jadwal pelaksanaan).

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019,

dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung :

Yakni Belanja Pegawai :

2. Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan

3. Belanja Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja

4. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja.

Belanja Langsung :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan Kantor.

Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :


Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan Dinas / Operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Page 60

Penyediaan Makan dan Minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk terpeliharanya gedung kantor atau asset pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu serta terlengkapinya sarana dan prasarana kantor

dengan rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

Pengadaan Meubeleur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program Penigkatan disiplin aparatur

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas aparatur dan disiplin

berpakaian, dengan kegiatan program adalah sebagai berikut :

Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya sumber daya aparatur yang

handal, dengan kegiatan program adalah sebagai berikut :

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Program ini bertujuan untuk mendukung laporan capaian kinerja dan keuangan

setiap tahunnya, dengan rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

dalam pembangunan, dengan harapan meningkatnya kwalitas lembaga dan

organisasi masyarakat di desa, adapun rincian kegiatan program adalah sebagai

berikut :

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Lomba LPM Berprestasi Tingkat Kabupaten

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Lomba TTG dan Pembinaan Pemanfaat TTG

Pelatihan Pengurus SPP

Pelatihan dan pembinaan masyarakat desa mandiri energi


Page 61

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses usaha ekonomi

masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat, dan

pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah

untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat,pengembangan lembaga ekonomi

desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Adapun rincian kegiatan program

adalah sebagai berikut :

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa


Pelatihan Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek

Pengelolaan Manajemen Pasar Desa

Pelatihan Pengembangan BUMDesa

Pembinaan pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga ( PUERT)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan pembinaan sistem partisipatif,

pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa

dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai – nilai adat dan sosial budaya

masyarakat serta kearifan lokal desa. Adapun rincian kegiatan program adalah

sebagai berikut :


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pembinaan dan Koordinasi peningkatan partisifasi masyarakat dalam bidang

pembangunan kawasan perdesaan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan fungsi kapasitas penyelenggaraan

pemerintahan desa terkait dengan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan

desa dengan tujuan meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan desa,

adapun rincian kegiatan program sebagai berikut :

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan

Desa

Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan

Pelantikan BPD

Pembinaan, Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa


Page 62

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun Rincian Program dan Kegiatan Untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

3.3 sebagai berikut :


Page 63

Tabel 3.3 (TC.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020


SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tanah Bumbu

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 ( N )

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)

Lokasi Detail

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA TIDAK LANGSUNG DPMD 12 bulan 3,026,261,185

60 bulan

12 bulan 3,026,261,185

2 07 2 07 01 01 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 2,732,204,750

100%

100% 2,840,950,000

2 07 2 07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor DPMD 12 bln 69,772,500 APBD

12 bln 75,000,000

2 07 2 07 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional


DPMD 14 unit 68,775,000 APBD

14 unit 100,000,000

2 07 2 07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan

DPMD 12 bln 222,484,500 APBD

12 bln 225,000,000

2 07 2 07 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

DPMD 25 Unit 13,545,000 APBD

25 Unit 11,000,000

2 07 2 07 01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DPMD 12 bln 37,353,750 APBD

12 bln 40,000,000

2 07 2 07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

DPMD 12 bln 58,485,000 APBD

12 bln 60,000,000

2 07 2 07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



5unit 75,000,000

2 07 2 07 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan DPMD 12 bln 52,280,000 APBD

12 bln 12,500,000


Page 64

2 07 2 07 01 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan Logistik Kantor DPMD 12 bln 28,650,000 APBD 12 bln 40,000,000

2 07 2 07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman DPMD 550 ok 33,000,000 APBD 550 ok 50,000,000

2 07 2 07 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


DPMD 44 ok 341,000,000 APBD

44 ok 650,000,000

2 07 2 07 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS DPMD 715 orang 1,261,500,000 APBD 715 orang 1,282,450,000

2 07 2 07 01 01 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah

DPMD 234 ok 91,950,000 APBD 400 ok 200,000,000

2 07 2 07 01 01 23 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

DPMD 12 bln 9,409,000 APBD

12 bln 20,000,000

2 07 2 07 01 02 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


DPMD 100% 184,500,000 APBD 100%

100% 150,000,000

2 07 2 07 01 02 Pengadaan Meubeuler Jumlah meubelair yang tersedia DPMD 1 set/bh 7,500,000 APBD 2 unit 35,000,000

2 07 2 07 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor DPMD 1 Paket 100,000,000 APBD 1 set/bh 15,000,000

2 07 2 07 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



1 unit 100,000,000

2 07 2 07 01 03 3. Program peningkatan disiplin aparatur. Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

DPMD 100% 30,000,000 APBD 100%

100% 30,000,000

2 07 2 07 01 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian hari tertentu DPMD 90 set 30,000,000 APBD

90 set 30,000,000

2 07 2 07 01 05 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


DPMD 100% 40,000,000 APBD 100%

100% 1,495,000,000

2 07 2 07 01 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM Aparatur terlatih DPMD 10 orang 40,000,000 APBD 10 orang 40,000,000

2 07 2 07 01 06 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


DPMD 100% 35,000,000 APBD

100% 35,000,000

2 07 2 07 01 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


DPMD 6 dok/lap 35,000,000 APBD

6 dok/lap 35,000,000

2 07 2 07 01 15 6. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan


DPMD 65,58% 465,000,000 APBD

85% 460,000,000

2 07 2 07 01 15 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan


DPMD 5 lembaga 85,000,000 APBD

5 lembaga 85,000,000

2 07 2 07 0 1


Jumlah TPD dan Motivator yang dibina

DPMD 158 org 50,000,000 APBD

158 orang 50,000,000

2 07 2 07 0 1

15 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Terpilihnya LPM berprestasi DPMD 10 LPM 50,000,000 APBD

10 lpm 50,000,000


Page 65

2 07 2 07 0 1

15 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen laporan monitoring program

DPMD 1 Dok 30,000,000 APBD

1 Dok 30,000,000

2 07 2 07 0 1


Jumlah TTG yang dilombakan dan dimanfaatkan

DPMD 10

Kelompok 150,000,000 APBD

10 kelompk 150,000,000

2 07 2 07 0 1

15 Pelatihan Pengurus SPP Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP

DPMD 108 orang 50,000,000 APBD

108 org 50,000,000

2 07 2 07 0 1


Jumlah Kelompok Mandiri Energi di Desa

DPMD 40 org 50,000,000 APBD

30 kelompok

45,000,000

2 07 2 07 01 16 7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.


DPMD 18,87% 320,000,000 APBD 23,58%

23,58% 330,000,000

2 07 2 07 01 16 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa


DPMD 210

org(70desa) 100,000,000 APBD

210 org(70desa)

100,000,000

2 07 2 07 01 16 Monotoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen Monitoring Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

DPMD 1 Dok 35,000,000 APBD

1 Dok 35,000,000

2 07 2 07 01 16 Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Posyantek dan wartek


DPMD 10

lembaga 20,000,000 APBD

10 Lembaga

30,000,000

2 07 2 07 01 16 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Jumlah Pasar Desa yang dibina DPMD 40 Pasar

Desa 100,000,000 APBD

40 keg 100,000,000

2 07 2 07 01 16 Pelatihan Pengembangan BUMDES Jumlah bumdes yang dikembang DPMD 3 BUMDES 30,000,000 APBD 3 bumdes 30,000,000

2 07 2 07 01 16 Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rumah Tangga (PUERT)

Jumlah anggota (PUERT) yang dibina

DPMD 10

keg/puert 35,000,000 APBD

10 keg 35,000,000

2 07 2 07 01 17 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.


DPMD 100% 1,075,000,000 APBD 100%

100% 1,075,000,000

2 07 2 07 01 17 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Jumlah Kelompok Masyarakat Membangun Desa

DPMD 10

Kelompok (LPM)

100,000,000 APBD

10 lembaga

100,000,000

2 07 2 07 01 17 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Monitoring Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

DPMD 1 Dokumen 100,000,000 APBD

1 Dokumen 100,000,000

2 07 2 07 01 17 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Kelompok Binaan PKK DPMD 320

kelompok 650,000,000 APBD

330

kelompok 650,000,000

2 07 2 07 01 17 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Jumlah desa yang berpartisifasi DPMD 10 Desa 175,000,000 APBD

10 Desa 175,000,000


Page 66

2 07 2 07 01 17 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Kawasan Perdesaan DPMD 1 kawasan 50,000,000 APBD

1 kawasan 50,000,000

2 07 2 07 01 18 9. Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.


DPMD 42,35% 2,645,000,000 APBD

56% 345,000,000

2 07 2 07 01 18 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.


DPMD 72 orang 50,000,000 APBD

72 org 50,000,000

2 07 2 07 01 18 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa


DPMD 720 org 50,000,000 APBD

864 orang 50,000,000

2 07 2 07 01 18 Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa dan pelantikan BPD.


DPMD 56 orang 2,400,000,000 APBD

47 org 100,000,000

2 07 2 07 01 18 Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data profil desa

Jumlah profil desa DPMD 144 propil

desa 20,000,000 APBD

144 profil desa

20,000,000

2 07 2 07 01 18 Pembinaan pengelolaan keuangan Desa Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan desa

DPMD 432 org 125,000,000 APBD

432 orang 125,000,000

Batulicin,


Page 67

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau langkah–langkah yang berisikan kebijakan dan

program-program Indikatif untuk mewujudkan visi dan Misi. Strategi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka

penjabaran tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut :

a. STRATEGI

1). Meningkatkan Kelembagaan Ekonomi pedesaan;

2). Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan;

3). Meningkatnya partisifasi dan swadaya masyarakat;

4). Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan desa.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapai tujuan. Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu yang berkaitan

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yakni sebgai berikut :

b. KEBIJAKAN

1). Melakukan Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

2). Melakukan Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melakukan pembinaan

dalam pembentukan lembaga desa;

3). Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berfartisifasi dalam

membangun desa;

4). Meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dengan melalui pembinaan bagi

aparatur desa.

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kinerja pada Tahun 2019 merupakan gambaran Program dan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas

Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kab.Tanah Bumbu Tahun 2019 dapat dilihat pada

tabel 4.2 berikut :


Page 68

Tabel : 4.2 Rencana Kerja dan Pendaanaan Tahun 2019

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

No Program/Kegiatan Indikator (Outcome/output) Target

(outcome/output) APBN APBD CSR Desa Ket

DAK Hibah Bansos Kab Prov

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12 bulan

3,026,261,185



100%

2,732,204,750

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor 12 bln 69,772,500



14 unit

68,775,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bln

222,484,500

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 25 Unit 13,545,000

Penyediaan Alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 37,353,750


Tersedianya barang cetak dan penggandaan

12 bln

58,485,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


15 unit

444,000,000


Tersedianya Bahan Bacaan 12 bln 52,280,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan Logistik Kantor 12 bln 28,650,000

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 550 ok

33,000,000


Page 69



44 ok

341,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS 715 orang/bln

1,261,500,000

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dalam Daerah

234 ok

91,950,000

Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

12 bln 9,409,000



100%

184,500,000

Pengadaan Meubeuler Jumlah meubelair yang tersedia 1 set/bh 7,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket 100,000,000



1 unit

77,000,000



100%

30,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian hari tertentu 90 set 30,000,000



100%

40,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM Aparatur terlatih 10 orang 40,000,000



100%

35,000,000



6 dok/lap

35,000,000



65,58%

465,000,000



5 lembaga

85,000,000


Page 70


Jumlah TPD dan Motivator yang dibina 158 org 50,000,000

Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Terpilihnya LPM berprestasi 10 LPM

50,000,000

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Dokumen laporan monitoring program 1 Dok

30,000,000

Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Jumlah TTG yang dilombakan dan dimanfaatkan

10 Kelompok 150,000,000

Pelatihan Pengurus SPP Jumlah peserta pelatihan pengurus SPP 108 orang 50,000,000


Jumlah Kelompok Mandiri Energi di Desa

40 org

50,000,000



18,87%

320,000,000



210 org(70desa) 100,000,000

Monotoring, evaluasi dan pelaporan


1 Dok

35,000,000



10 lembaga

20,000,000

Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Jumlah Pasar Desa yang dibina 40 Pasar Desa 100,000,000

Pelatihan Pengembangan BUMDES Jumlah bumdes yang dikembang 3 BUMDES 30,000,000


Jumlah anggota (PUERT) yang dibina 10 keg/puert 35,000,000



100%

1,075,000,000


Jumlah Kelompok Masyarakat Membangun Desa

10 Kelompok (LPM)

100,000,000



1 Dokumen

100,000,000


Page 71

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Binaan PKK 320 kelompok 650,000,000

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah desa yang berpartisifasi 10 Desa

175,000,000


Jumlah Kawasan Perdesaan 1 kawasan

50,000,000



42,35%

2,595,000,000



72 orang

50,000,000



720 org

50,000,000



56 orang

2,400,000,000


Jumlah profil desa 144 propil desa

20,000,000

Pembinaan pengelolaan keuangan Desa

Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan desa

432 org

125,000,000

Batulicin,


Page 72

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA


Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana 2019 disusun dengan berpedoman kepada

RPJMN,RPJP Provinsi,RKPD Provinsi,RPJMPD Kabupaten,RPJM Kabupaten,RKPD

Kabupaten Tanah Bumbu,Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021. Renja tersebut selanjutnya dijadikan

sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas

dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2019.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 memperhatikan Kaidah – Kaidah

Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya.

3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan

terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah,

sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat,khususnya

masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan.seiring dengan

kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas

permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat

dan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Tanah Bumbu berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan

Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen


Page 73

Pemerintahan,Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam

membangun dan memajukan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri

dengan dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa,Kelembagaan

Desa,Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai

budaya,kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan

pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di

bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai

langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui

peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan

mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat,seminar,workshop,in house training).

2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat

melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021

b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat

c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini

Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian

Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Perangkat Daerah

terkait dalam lingkup Kabupaten Tanah Bumbu, serta Lembaga/Instansi lainnya,

dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di




Page 74

Renja Dinas PMD kab. Tanah Bumbu Tahun 2019 Page 1sakip.tanahbumbukab.go.id/.../DINAS...DAN-DESA-10.pdf · keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten tanah

Documents