Renja · 2019. 8. 28. · Renja Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau salah

RenjaDinasKelautandanPerikananKabupatenPulangPisauTahun2018 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya

Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu pada Visi, Misi, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) 2013 -2018 yang merupakan pedoman dalam peletakan kebijakan operasional

dalam menjawab tantangan pembangunan perikanan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai

bahan pelaksanaan kinerja dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan di

laksanakan.

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dalam pembangunan perikanan dititik beratkan pada

bagaimana meningkatkan produksi dan produktifitas serta mutu produk hasil olahan perikanan,

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan meningkatkan ilmu dan pengetahuan

pembudidaya/nelayan dan aparatur .

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masih terdapat kekurangan maka segala saran,

pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan

meningkatkan kinerja ke depan. Dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, semoga rencana ini dapat bermanfaat bagi kita

semua dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan.

Pulang Pisau, Januari 2017

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. H. RIDUAN SYAHRANI Pembina Utama Muda

NIP. 19620214 1989101 1 001

RenjaDinasKelautandanPerikananKabupatenPulangPisauTahun2018 ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ………………...…………………………….……………….. i

DAFTAR ISI …………………………..……..…………………….………………… Ii

BAB I. PENDAHULUAN ..………………………..………………………………. 1

1.1. Latar Belakang ..……………..………………………….…................... 2

1.2 Landasan Hukum ……………………….……………….……………... 2

1.3 Maksud dan Tujuan .…..…………………………………….…………. 4

1.4. Sistematika Penulisan ...…..…..…………………………………….…. 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN LALU …………

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun

Lalu dan Capaian Renstra DISKAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2013 - 2018 ………………………….….………………………………..

5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISKAN Kabupaten Pulang Pisau … ..….. 5

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISKAN Kabupaten Pulang Pisau …….…………………………….….………...

6

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………….……… 9

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………... 9

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… 10

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………. 10

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISKAN Kabupaten Pulang Pisau ………. 15

3.3. Program dan Kegiatan ….……………………………….…………….. 16

BAB IV. PENUTUP ..…………………………………………………….……………. 22

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja ……………….……………. 22

4.2. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan ……………….…………………………. 22

4.3. Rencana Tindak Lanjut ……………….………………………………... 23

LAMPIRAN

RenjaDinasKelautandanPerikananKabupatenPulangPisauTahun2018 iii

RenjaDinasKelautandanPerikananKabupatenPulangPisauTahun2018 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dalam melaksanakan pembangunan

di sektor perikanan setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja yang

disusun tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau sebagai dokumen perencanan pembangunan perikanan penjabaran dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau, Rencana Kerja Dinas

Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Tahun 2016.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada

kebutuhan dan permasalahan pembangunan perikanan di Kabupaten Pulang Pisau sesuai

dengan potensi sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai target dan sasaran yang

tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan perikanan

sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018 setiap tahun

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen

perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pulang Pisau yang

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga

kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan

Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana kerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan

dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan

publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 1

(satu) tahun kedepan. Secara umum Renja SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal

mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam satu tahun

kedepan.

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan

tercapai.


Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA). Selain itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu

perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat

dibidang peningkatan ketahanan pangan, hortikultura dan peternakan yang akan dievaluasi

setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pembangunan perikanan di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tertuang dalam

visi dan misi serta melihat target dan sasaran yang yang ingin dicapai dititik beratkan pada

bagaimana meningkatkan produksi perikanan yang berdaya saing dan berkualitas,

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan, meningkatnya kualitas sumber

daya perikanan baik pelaku usaha maupun aparat perikanan, berkembangnya sentra - sentra

produksi perikanan, tersedianya kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya

perikanan.

Untuk menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan perikanan di

Kabupaten Pulang Pisau, melihat keterbatasan sumber daya yang tersedia maka diperlukan

fokus prioritas program dan kegiatan serta sinergitas berbagai sumber daya yang difasilitasi

dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten , APBD Provinsi dan Dana Tugas

Pembantuan (APBN).

Renja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun 2018 ini

memuat program dan kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan yang sedang berjalan,

kegiatan alternatif baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama

RKPD serta menunjukkan perkiraan maju.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

4. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang

No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;


7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kelautan;

8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau kecil.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kota;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 57 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER 06/MEN/2010 tentang

Minapolitan;

16. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP 32/MEN/2010 tentang

Penetapan Kawasan Minapolitan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang

Pisau;

18. Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang

Pisau


I.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau adalah untuk memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun

kedepan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang

Pisau adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 1

(satu) tahun dan memberikan landasan kebijakan taktis stategi satu tahun dalam kerangka

pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

I.4. Sistematika Penulisan Adapun Penyajian Rancangan Kerja SKPD disusun menurut sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja

SKPD yang memuat penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan pembuatan rencana strategis, sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Memuat penjelasan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian

Renstra SKPD , Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja

SKPD serta Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2016 dari hasil pengukuran kinerja memperlihatkan bahwa dari total 10 (sepuluh)

program yang direncanakan, ada 8 program yang dapat dilaksanakan dengan baik dan ada

1 (Satu) program yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi Program Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2016 memperoleh anggaran

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.193.592.224,00,- dengan realisasi

keuangan sejumlah Rp. 2.061.284.698,00,- atau 93,97 % dan fisik 93,97 %. Sedangkan

untuk Belanja Langsung memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.448.650.000,00,- dengan

realisasi keuangan sejumlah Rp. 8.389.234.971,00,- atau 88,79 % dan fisik 95,16 %.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu ditampilkan pada

lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Untuk Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2016 dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah

ditetapkan yaitu Produksi Ikan dan konsumsi ikan. Berdasarkan IKK tersebut yaitu

Produksi Perikanan dari Jumlah Produksi Ikan = 23.058,02 Ton dibagi Target Daerah =

27.275,53 Ton, maka capaian kinerjanya yaitu 84,54 %. IKK berikutnya adalah Jumlah

Konsumsi Ikan Yaitu Jumlah Konsumsi Ikan = 42,18 dibagi Target daerah = 40,29 maka

capaian kinerjanya = 92,72 %.

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau juga

diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan IKU Dinas Perikanan telah

memenuhi target IKU Tahun 2016. Secara rinci analisis kinerja pelayanan SKPD

ditampilkan pada lampiran 2.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Tupoksi SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas Perumusan Kebijakan

Teknis dibidang Perikanan dan Penyelengaraan, Pembinaan, Pengembangan dan

Pengevaluasian dibidang Pengelolaan Budidaya, Pemberdayaan Nelayan Perikanan,

Konservasi Sumber Daya Perikanan.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -

2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kerangka tujuan nasional yang telah

ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD maka sebagai tugas pokok Dinas Perikanan

adalah mewujudkan peningkatan ekonomi dan kualitas sunberdaya manusia sebagai

tujuan utama dalam pembangunan dibidang budidaya perikanan. Dalam mewujudkan

tujuan tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan pada Dinas Perikanan

Kabupaten Pulang Pisau.

2. Isu - Isu Strategis SKPD Isu - isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau tidak lepas dari

potensi dan permasalahan dalam bidang perikanan.

a. Potensi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan bahwa Perikanan yang

merupakan urusan untuk dilaksanakan. Pemilihan perikanan ini terkait dengan letak

geografis Kabupaten Pulang Pisau yang memilki lahan potensial untuk pengembangan

perikanan dengan luas wilayah yang umumnya berupa sungai 59.689 Ha, danau 15.183

ha dan rawa pasang surut 307.980 Ha yang memiliki potensi untuk daerah penangkapan

dan budidaya perikanan, termasuk daerah daratan untuk pengembangan budidaya di

kolam atau tambak. Potensi perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki perairan

umum yang kaya beragam akan hasil produk perikanan masih belum digarap secara


optimal dan masih dapat dikembangkan terutama dengan program peningkatan

budidaya ikan.

Potensi dan peluang pengembangan sektor perikanan meliputi Perikanan

Tangkap di Laut dan Perikanan Perairan Umum (Sungai,Danau,Rawa), Perikanan

Budidaya Ikan, Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengembangan Ikan Lokal

(Betok,Gabus,Gurami dan Ikan Baung) Ikan Jelawat dan Lain-lain, Ikan yang Bernilai

Ekonomis Tinggi.

Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor perikanan dijadikan andalan

pertumbuhan ekonomi nasional khususnya daerah otonom di masa yang akan datang.

Untuk mendayagunakan potensi sumber daya perikanan serta menggerakkan seluruh

potensi wilayah, diperlukan kesungguhan dan dukungan politik, ekonomi dan sosial

untuk menjadikan sektor perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi

daerah, khususnya pembangunan sektor perikanan. Dengan kata lain sudah seharusnya

sektor perikanan dijadikan main stream (arus utama) pembangunan nasional khususnya

prioritas pembangunan ekonomi daerah otonom.

Disamping potensi sumberdaya perikanan yang besar, terdapat juga potensi lain

yaitu sarana dan prasarana yang telah ada seperti Balai Benih Ikan (BBI) Gohong,

Instalasi Pembesaran Ikan di Lahan Gambut di Desa Garung dan SMK Perikanan di

Desa Mantaren 2.

b. Permasalahan Sumber daya ikan yang berada di perairan baik darat maupun umum cenderung

mengalami degradasi dalam satu decade terakhir ini, utamanya yang berada diperairan

umum. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumberdaya ikan terkait

dengan degradasi, termasuk aktifitas manusia yang menimbulkan pencemaran air tawar,

kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing), penangkapan secara berlebihan

(overfishing) yang dilakukan secara illegal dengan menggunakan metode penangkapan

ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius) dan

penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak

berizin. Selain penggunaan Ilegal Fishing juga kerusakan habitat ikan terutama oleh

meluasnya pemukiman penduduk, limbah rumah tangga, perluasan kebun oleh

perusahaan besar dan efek samping penggunaan pestisida.


Kondisi penurunan sumberdaya ikan mengakibatkan kesulitan dalam upaya

meningkatkan produksi secara signifikan melalui perikanan tangkap. Gambaran

mengenai kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya, kapasitas dan

cakupannya terus ditingkatkan. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu

menaikkan produksi secara nyata. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun

tetap berada dibawah anaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi

lingkungan harus benar - benar menjadi perhatian dalam mengawal target produksi ikan

sebagai produsen terbesar.

Adapun secara garis besar permasalahan yang dihadapi, dapat dibagi menjadi :

a. Permasalahan Perikanan Tangkap dan Perairan Umum

Terjadinya Ilegal Fishing.

Habitat dan perkembang biakan ikan kian tahun kian menyempit.

Belum terkelolanya konservasi sungai dan danau yang menjadi tempat

pengembang biakan ikan.

Pola penagkapan masih pasif tidak dinamis.

Komoditas ikan yang ditangkap masih beragam, ukuran mata jarimg yang masih

kecil.

Data potensi diperairan umum belum terdata secara akurat.

Belum adanya tempat-tempat pelelangan hasil tangkapan sehingga hasil produksi

tergantung pada pengepul.

Tingkat ketrampilan dan skil (SDM) masih kurang

b. Bidang Budidaya Ikan

Minat budidaya hanya sebagian yang memahami sehingga perkembangannya

cukup lamban.

Pakan amsih ketergantungan dengan pakan pabrik.

Ketrampilan untuk membuat pakan sendiri masih belum optimal

Bibit umumnya masih didatangkan dari luar

Hasil produksi masih tergantung pada tengkulak yang masih memasarkan ke

daerah lain.

Belum terjalinnya kemitraan usaha


c. Permasalahan Lainnya

Hasil produksi olahan masih pola tradisional berupa ikan asin, wadi, terasi.

Tingkat keterampilan di bidang pengolahan masih rendah

Pokmaswas belum berfungsi optimal

Sebelum teridentisifikasinyadaerah yang populasi, komoditas ikan sudah hampir

punah.

Penanganan dan pengelolaan pasca panen masih belum dilakukan sesuai dengan

yang dianjurkan permintaan pasar.

KUB/Koperasi belum sepenuhnya berfungsi sesuai harapan.

Belum terdatanya ijin usaha budidaya secara menyeluruh dan kegiatan pengolahan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah, sehingga telah terdapat kesesuaian antara Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas

Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau, lebih lengkap ditampilkan pada lampiran 3.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dalam merencanakan Program dan

Kegiatan tidak hanya memperhatikan dokumen yang telah disusun oleh Pemerintah, baik

oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Pemerintah Provinsi (Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah), dan Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau, tetapi juga memperhatikan usulan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku utama

yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di Kabupaten Pulang Pisau telah

menyampaikan kebutuhan program dan kegiatannya melalui Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau. Usulan kebutuhan disampaikan melalui musrembang tingkat

kecamatan,proposal dan identifikasi lapangan oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau. Secara umum usulan program dan kegiatan masyarakat yang diajukan adalah

permintaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan usaha pemanfaatan

sumberdaya perikanan, antara lain : sarana prasarana perikanan tangkap berupa kapal

penangkap ikan dan alat tangkap, sarana prasarana perikanan budidaya berupa bibit, pakan,

induk dan kolam, sarana dan prasaran pengolahan dan pemasaran berupa alat pengolahan


dan pengemasan hasil perikanan. Semua usulan masyarakat kemudian ditampung dan

direkapitulasi dan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah serta ketersediaan

anggaran yang ada. Rekapitulasi program dan kegiatan dari masyarakat secara lengkap

ditampilkan pada lampiran 4.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan pembangunan

perikanan tidak lepas dari tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD). RPJMD

Tahun 2013 - 2018 merupakan salah satu acuan dalam membuat Rencana Kerja (Renja)

SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas nasional yang dirumuskan

secara umum sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja kementerian dalam pelayanan

publik, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian, penataan

organisasi, dan pemangkasan red tape yang terkait bidang kelautan dan perikanan.

2. Prioritas ke-4 : Penanggulangan Kemiskinan, yang dalam implementasinya akan dilaksanakan untuk memberikan konstribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan

absolut nasional dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014, pemberdayaan

masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah,

khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pengembangan kawasan minapolitan,

pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas

skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang bankable.

3. Prioritas ke-5 : Ketahanan Pangan, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan

kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk perikanan, peningkatan pendapatan

nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta kelestarian lingkungan dan

sumber daya alam. Peningkatan konstribusi PDB perikanan tanpa migas menjadi 6,95%

pada tahun 2014 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya sebesar 104,63 pada


tahun 2014, melalui peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan,

dan stabilisasi harga ikan.

4. Prioritas ke-9 : Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, yang akan dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang

keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana melalui melalui

pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan, dan pengembangan SDM dan riset

tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.

5. Prioritas ke-10 : Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik, yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan

terdepan, serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik yang akan

diimplementasikan melalui pengelolaan/ pember-dayaan pulau-pulau terluar dan

pengembangan ekonomi alternatif berbasis sumber daya perikanan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan

perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konstribusi kelautan dan

perikanan pada PDB nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2)

sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/ minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta

tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan

nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah:

1. Pro poor

Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat

pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. Pro job

Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang

belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka

lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

3. Pro growth

Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelutan dan

perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku

ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha


modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan

modernisasi.

4. Pro sustainability

Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian

lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap

perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas

dilakukan melalui:

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

Pengembanagan Kawasan Sentra Produksi merupakan upaya percepatan

pengembangan pembangunan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang

memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi bertujuan untuk (i) meningkatkan

produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk perikanan,

(ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan

merata, serta (iii) mengembangkan kawasan Sentra Produksi sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai

penggerak ekonomi masyarakat. Adapun sasaran pengembangan Sentra Produksi

adalah sebagai berikut (i), Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Kahayan

Tengah adalah kolam dalam,kolam terpal dan karamba serta jenis ikan yang sesuai

dengan kawasan seperti lele,patin dan gurami. (ii), Kecamatan Jabiren Raya dan

Kecamatan Kahayan Hilir adalah Kolam Dalam,Karamba dan Kolam Terpal serta jenis

ikan yang sesuai dengan kawasan senara produksi seperti ikan nila,ikan patin dan lele.

(iii), Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Maliku adalah Kolam Dalam dan Kolam

Terpal serta jenis ikan yang sesuai dengan kawasan sentra produksi seperti lele,patin

dan ikan nila. (iv), Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sabangau Kuala berupa

Kolam Dalam serta jenis ikan yang sesuai dengan kawasan sentra produksi seperti ikan

bandeng,kakap,udang,gabus dan ikan betok.

2. Peningkatan skala usaha

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entrepreneurship)

dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (trust building) bagi para pelaku,

yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship


para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna

memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui

program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi

entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar

dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-

lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk

perikanan dengan harga yang pantas.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di

sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang

dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang

mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta

pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh

bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari

pemerintah melalui dana APBN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, KKP

memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya

perikanan, penangkapan, dan pengolahan.

3. Networking (Jejaring kerja)

Setiap indvidu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang

sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan.

Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-

sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan

perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih

terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan

tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan

kelautan dan perikanan.

KKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan

menfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan

networking, baik secara internal antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah,

antar daerah, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional

(bilateral, multilateral, dan regional).

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara

langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi

pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk


mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan

yang dimiliki.

4. Technology and Innovation

KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat

menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan

pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk bertanggung

menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi

pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan jawab.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan

lngkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Dalam rangka mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak

untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan

pember-dayaan mayarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi

fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan

yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju

kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan

lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha

ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i)

peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi,

peningkatan kualitas sumber daya manusia,partisipasi mayarakat, penguatan modal dan

pengutan kelembagaan masyarakat, (ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk

mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai

dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga

swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen

KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain

pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan


sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil,

serta peningkatan kapasita sumber daya manusia.

6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan,

pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi

anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk

saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan

posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan

diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan),

KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok

Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Mayarakat) pengelola terumbu karang.

Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan

ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan.

Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses

ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan

kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan Renja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau adalah :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan ;

2. Meningkatkan daya saing komoditas hasil perikanan yang berkualitas ;

3. Mengembangkan sentra produksi perikanan (Agrobisnis - Agroindustri) ;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melaluli program terpadu ;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran, kawasan konservasi sumberdaya

perikanan.

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang maju dan mandiri ;

2. Tersedinya komoditas perikanan yang berdaya saing dan berkualitas ;

3. Meningkatnya kualitas sumber daya perikanan baik pelaku usaha maupun aparat

perikanan yang profesional ;

4. Berkembangnya sentra - sentra produksi perikanan.


5. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang

berkelanjutan ;

6. Terciptanya sistim pemasaran hasil perikanan melalui kelompok usaha ;

7. Tersedianya kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya perikanan.

3.3 Program dan Kegiatan Pada Tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau memiliki 10 program

dan 41 kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2016. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan dalam APBD 2017 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a). Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik dianggarkan sebesar Rp. 125.950.000,- , sasaran kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perikanan, BBI Gohong.

b). Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- kegiatan ini menyediakan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.

c). Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- kegiatan ini untuk membantu pelayanan kesehatan PNS selama 1 tahun.

d). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 292.621.600,- kegiatan ini untuk membiayai tersedianya dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan jasa administrasi keuangan.

e). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,- kegiatan ini untuk penyediaan peralatan kebersihan kantor.

f). Penyediaan Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp. 35.255.500,- kegiatan ini untuk penyediaan alat tulis kantor selama 1 Tahun.

g). Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 21.392.100,- kegiatan ini untuk penyediaan cetakan dan penggandaan kantor selama 1 Tahun.

h). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 5.600.000,- kegiatan ini untuk penyediaan komponen penerangan kantor selama 1 Tahun.

i). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dianggarkan sebesar Rp. 11.130.000,- kegiatan ini untuk membiayai langganan surat kabar harian selama 1 tahun serta pengadaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan selama 1 Tahun.


j). Penyediaan Makan dan Minum dianggarkan sebesar Rp. 156.100.000,- kegiatan ini untuk membiayai langganan surat kabar harian selama 1 tahun serta pengadaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan selama 1 Tahun.

k). Rapat - Rapat Koordinasi/Supervisi/Monitoring/Inventarisasi/Identifikasi/Kunker/

Safari dan Pembinaan Kegiatan Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp.

280.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam

rangka rapat koordinasi dan konsultansi.

l). Rapat - Rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunker/Mengikuti/Menghadiri Kegiatan Luar

Daerah dianggarkan sebesar Rp. 260.000.000,- kegiatan ini melaksanakan

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi monitoring kegiatan

dalam daerah.

2). Program Peningkatan sarana & Prasarana aparatur a). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

100.000.000,- kegiatan melaksanakan ini pengadaan perlengkapan gedung kantor.

b). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 55.000.000,-

kegiatan ini untuk melaksanakan pemeliharaan mobil jabatan.

c). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dianggarkan sebesar

Rp. 15.450.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2

dan kendaraan dinas roda 4 yaitu belanja perpanjangan STNK.

d). Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - Alat Apung Bermotor dianggarkan sebesar Rp.

13.500.000,- kegiatan ini melaksanakan belanja jasa service, penggantian suku

cadang.

e). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.

10.000.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor.

f). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.

7.500.000,- kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

g). Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- kegiatan

ini melaksanakan pemeliharaan mebeleur kantor.

h). Rehab ruang gedung kantor dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- kegiatan ini

melaksanakan perehaban gedung kantor.

i). Pembuatan taman belakang kantor dianggarkan sebesar Rp. 116.000.000,- kegiatan

ini melaksanakan pembuatan taman belakang gedung kantor.


j). Pembuatan lapangan olah raga dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- kegiatan ini

melaksanakan pembuatan lapangan olah raga.

k). Pengecoran halaman depan kantor dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- kegiatan

ini melaksanakan pengecoran halaman depan kantor.

l). Pemasangan keramik lantai kantor dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- kegiatan

ini melaksanakan pemasangan keramik pada lantai kantor.

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur a). Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu, kegiatan ini dianggarkan sebesar

Rp. 66.000.000,- Kegiatan ini pengadaan pakaian dinas dan batik tradisional untuk

PNS di lingkungan Dinas Perikanan. 4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a). Bimbingan Teknis Peraturan Perundang - Undangan dianggarkan sebesar Rp.

10.000.000,- kegiatan ini melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur.

b). Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS dianggarkan sebesar Rp.

150.000.000,- kegiatan ini melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur.

5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- kegiatan ini melaksanakan penyusunan

dokumen Lakip dan LPPD.

b). Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,-

kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran.

c). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dianggarkan sebesar

Rp. 6.000.000,- kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan akhir tahun.

f). Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, LAKIP, RKA, DPA dan mengikuti rapat -

rapat kerja perencanaan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- kegiatan ini

menyediakan ATK, penggandaan dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar

daerah.

6). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


a). Peningkatan dan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dianggarkan sebesar

Rp. 160.000.000,- kegiatan ini melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan

luar daerah dalam rangka mengikuti Expo/Pameran dan Hari Pangan Sedunia.

7). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a). Peningkatan Dan Pembinaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- kegiatan ini melaksanakan

kerjasama dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi peraturan tentang

perikanan, melakukan kajian konservasi perairan dan penyusunan renstra kawasan

pesisir.

8). Program Pengembangan Perikanan Budidaya a). Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI dianggarkan sebesar Rp. 2.308.958.200,-

kegiatan ini berupa belanja :

- Operasional Petugas BBI sebanyak 1 Tahun

- Operasional / Pemeliharaan dan Perawatan BBI sebanyak 1 Tahun

- Pengadaan Pakan Benih Ikan/Pakan Induk Ikan sebanyak 1 Paket

- Pengadaan Obat - Obatan Perikanan sebanyak 1 Paket

- Rehab Turap Kolam Induk (DAK) sebanyak 1 Paket

- Rehab Turap Kolam Calon Induk (DAK) sebanyak 1 Paket

- Rehab Turap Kolam Pendederan (DAK) sebanyak 1 Paket

- Rehab Kolam Pemijahan (DAK) sebanyak 1 Paket

- Rehab Kolam Karantina (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Rehab Kolam Larva (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Rehab Kolam Tandon Air (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Pengadaan Mesin Pencetak Pakan (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Pengadaan Peralatan Perkolaman (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Pengadaan Peralatan Panen (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Pengadaan Peralatan Mess Magang BBI

- Pengadaan Induk Ikan BBI

b). Pembinaan Statistik Perikanan Budidaya dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,-

kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen statistik perikanan budidaya

selama 1 Tahun.


c). Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dianggarkan sebesar Rp.

1.610.000.000,- kegiatan ini berupa belanja :

- Pembuatan Kolam Terpal Untuk Masyarakat sebanyak 1 Paket

- Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya,

Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tinggang sebanyak 1

Paket

- Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir,

Kecamatan Maliku dan Kecamatan Pandih Batu Sebanyak 1 Paket.

- Penyediaan Pakan Ikan di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan

Tengah, dan Kecamatan Banama Tingang Sebanyak 1 Paket.

- Penyediaan Pakan Ikan di Kecamatan Maliku, Kecamatan Pandih Batu dan

Kecamatan Kahayan Hilir Sebanyak 1 Paket.

- Pelatihan Usaha Budidaya Ikan sebanyak 1 Paket.

- Penyusunan Master Plant Kawasan Budidaya sebanyak 1 Tahun

- Panen Raya Hasil Perikanan Budidaya Sebanyak 1 Paket

- Pembinaan, Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi

sebanyak 1 Tahun

- Pembinaan Statistik Perbenihan sebanyak 1 Tahun

- Pembuatan Kolam Dalam di Desa Tangkahen 1 Paket

- Percontohan Budidaya Gurame di Kolam (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Percontohan Budidaya Lele di Kolam Terpal (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Percontohan Budidaya Patin di Kolam (DAK) Sebanyak 1 Paket

- Percontohan Budidaya Bandeng di Tambak (DAK) Sebanyak 1 Paket

d). Pengendalian Hama, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Ikan Kegiatan ini

Dianggarkan Sebesar 80.000.000,- Kegiatan ini berupa pelatihan bagi petugas

kesling dan pembinaan, pengawasan,monitoring evaluasi dan koordinasi

/konsultasi untuk peningkatan produksi perikanan budidaya selama 1 tahun.

e). Pembinaan,Identifikasi,Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi CPIB dan

CBIB Kegiatan ini Dianggarkan Sebesar 35.000.000,- Kegiatan ini Melaksanakan

Pembinaan CPIB dan CBIB

9). Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar a). Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar dianggarkan sebesar Rp. 00,- kegiatan ini berupa belanja :


- Pembuatan Kolam Dalam (DAK) sebanyak 1 Paket

b). Pendampingan PUMP Budidaya dianggarkan sebesar Rp. 00,- kegiatan ini berupa

pembinaan , sosialisasi, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

10). Program Pengembangan Perikanan Tangkap a). Pembinaan Statistik Perikanan Tangkap dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-

kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen statistik perikanan budidaya

selama 1 Tahun.

c). Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

dianggarkan sebesar Rp. 736.289.600,- kegiatan ini berupa belanja :

- Operasional Petugas PPI sebanyak 1 Tahun

- Pengadaan Alat Tangkap Tradisional Sebanyak 1 Paket

- Penyediaan Mesin Alkon Sebanyak 1 Paket

- Pembinaan , Identifikasi , Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi/Konsultasi

sebanyak 1 Tahun

- Sosialisasi Pembentukan Koperasi /KUB Nelayan Sebanyak 1 Paket

- Sosialisasi Juknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan Sebanyak 1 Paket

- Temu Kemitraan Usaha Nelayan Sebanyak 1 Paket

- Pengadaan Mesin Kelotok di Desa Kiapak Sebanyak 1 Paket

d). Peningkatan Mutu Hasil Pengolahan Perikanan dianggarkan sebesar Rp.

200.000.000,- kegiatan ini berupa :

- Pelatihan Pengolahan Hasil sebanyak 1 Tahun

- Pengadaan Peralatan Pengolahan Perikanan sebanyak 1 Paket.

- Pelatihan Magang Pelaku Usaha ke Luar Daerah Sebanyak 1 Tahun

Program, Kegiatan, Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju secara rinci ditampilkan pada

lampiran 2.


BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan

yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas

Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten

Pulang Pisau harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan

akuntabilitas.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan

yang telah direncanakan, harus melalui proses Musrenbang melalui tahapan Forum SKPD, agar

program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4. 2. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau

sebagai berikut :

a. Didalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 sangat

memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

b. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dalam rangka sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD

Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.


4. 3. Rencana Tindak Lanjut a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas

perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus dilalui melalui pendidikan

formal, bimtek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang

peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Pencapaian kinerja senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus serta

diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus

terakomodasikan dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Perikanan

Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, Januari 2017

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. H. RIDUAN SYAHRANI Pembina Utama Muda

NIP. 19620214 198901 1 001

No Urusan/Bidang Program/Kegiatan Volume Pagu Dana Indikatif (Rp)1 2 4 5

DINAS PERIKANAN 17.823.750.000Rp BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pengembangan Kawasan Budidaya ‐ Pelatihan Budidaya Perikanan, Peternakan dan Manajemen Kewirausahaan 1 Tahun 120.000.000Rp

Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pembuatan Kolam Ikan 38 Buah 380.000.000Rp ‐ Pengadaan Bibit Ikan 140.000 ekor 75.000.000Rp ‐ Pengadaan Karamba 30 Unit 300.000.000Rp ‐ Pengadaan Mesin Penbuat Pakan Ikan 4 Unit 120.000.000Rp

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Peningkatan, Pembinaan Kelembagaandan Kemitraan Usaha Perikanan ‐ Kegiatan Kapasitas Kader Kelompok Nelayan 1 Tahun 120.000.000Rp

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKANPengembangan Kawasan Budidaya‐ Pelatihan Pembibitan Ikan 1 Tahun 120.000.000Rp ‐ Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan 1 Tahun 120.000.000Rp Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pembuatan Kolam Ikan 35 Buah 350.000.000Rp ‐ Pengadaan Bibit Ikan 740.000 Ekor 373.000.000Rp ‐ Pengadaan Karamba 384 Unit 3.840.000.000Rp ‐ Pengadaan Kolam Terpal 50 Unit 500.000.000Rp ‐ Pengadaan Pakan Ikan 50 Ton 1.870.000.000Rp

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan ‐ Pengadaan Salambau 1 Paket 100.000.000Rp ‐ Pengadaan Alat Tangkap Ikan 1 Paket 150.000.000Rp

TABEL DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENGAKOMODIRUSULAN MUSRENBANG KECAMATAN

PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN


BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pengadaan Bibit Ikan 207.500 Ekor 105.750.000Rp ‐ Pengadaan Kolam Terpal 65 Unit 650.000.000Rp ‐ Pengadaan Pakan Ikan 500 Kg 187.500.000Rp ‐ Pengadaan Mesin Penbuat Pakan Ikan 11 Unit 330.000.000Rp

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan ‐ Pengadaan Alat Tangkap Rempa 1 Paket 200.000.000Rp ‐ Pengadaan Jaring Ikan 1 Paket 200.000.000Rp

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pengadaan Bibit Ikan 160.000 Ekor 90.000.000Rp ‐ Pengadaan Pakan Ikan 10 Ton 370.000.000Rp ‐ Pengadaan Karamba 100 Unit 1.000.000.000Rp ‐ Rehap Karamba 20 Unit 200.000.000Rp ‐ Pengadaan Kolam Terpal 20 Unit 200.000.000Rp ‐ Pembuatan Kolam Ikan 60 Buah 600.000.000Rp

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan ‐ Bantuan Perahu/Mesin 1 Paket 400.000.000Rp ‐ Pengadaan Alat Tangkap Rempa 150 Unit 100.000.000Rp ‐ Pengadaan Alat Tangkap Ikan 1 Paket 150.000.000Rp

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pengadaan Bibit Ikan 184.000 Ekor 110.000.000Rp ‐ Pengadaan Karamba 80 Unit 800.000.000Rp ‐ Pengadaan Kolam Terpal 50 Unit 500.000.000Rp ‐ Pengadaan Pakan Ikan 500 Kg 187.500.000Rp


BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan ‐ Pengadaan Salambau 1 Paket 100.000.000Rp

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pengadaan Bibit Ikan 100.000 Ekor 30.000.000Rp ‐ Pembuatan Kolam Tambak 170 Buah 1.700.000.000Rp ‐ Pembuatan Kolam Ikan 20 Buah 200.000.000Rp

BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Nelayan ‐ Pengadaan Alat Lengkap Perlengkapan Ikan 1 Paket 200.000.000Rp ‐ Pengadaan Jaring Ikan 1 Paket 200.000.000Rp ‐ Bantuan Perahu/Mesin 1 Paket 400.000.000Rp

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN PROGRAM BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN Pengembangan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Budidaya ‐ Pengadaan Bibit Ikan 140.000 Ekor 75.000.000Rp

Pulang Pisau, April 2017

Kepala Dinas PerikananKabupaten Pulang Pisau,

Ir. H. RIDUAN SYAHRANINIP. 19620214 198901 1 001

Lokasi6

Kec. Kahayan Hilir

Kec. Kahayan HilirKec. Kahayan HilirKec. Kahayan HilirKec. Kahayan Hilir

Kec. Kahayan Hilir

Kec. Kahayan TengahKec. Kahayan Tengah

Kec. Kahayan TengahKec. Kahayan TengahKec. Kahayan TengahKec. Kahayan TengahKec. Kahayan Tengah

Kec. Kahayan TengahKec. Kahayan Tengah

Lokasi6

Kec. MalikuKec. MalikuKec. MalikuKec. Maliku

Kec. MalikuKec. Maliku

Kec. Jabren RayaKec. Jabiren RayaKec. Jabiren RayaKec. Jabiren RayaKec. Jabiren RayaKec. Jabren Raya

Kec. Jabiren RayaKec. Jabiren Raya

Kec. Banama TingangKec. Banama TingangKec. Banama TingangKec. Banama Tingang

Lokasi6

Kec. Banama Tingang

Kec. Sabangau KualaKec. Sabangau KualaKec. Sabangau Kuala

Kec. Sabangau KualaKec. Sabangau KualaKec. Sabangau Kuala

Kec. Pandih Batu

COVER RENJA TAHUN 2018DAFTAR ISIRENJA DKP TAHUN 2018COVER DAK TAHUN 2018Lampiran Renja Tahun 2018 EDIT

Renja · 2019. 8. 28. · Renja Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau salah

Documents