RENJA 2016 neo

8/18/2019 RENJA 2016 neo

1/45

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Citangkil Tahun 2016 1

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA-SKPD)

KECAMATAN CITANGKIL

TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA CILEGONTAHUN ANGGARAN 2015

8/18/2019 RENJA 2016 neo

2/45


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

I.I Latar Belakang ....................................................................... 1

I.2 Landasan Hukum .................................................................... 2

I.3 Maksud dan Tujuan ................................................................ 5

I.4 Sistematika Penulisan ............................................................. 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 8

II.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA SKPD.................................................................... 8

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................... 9

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .. 34

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................ 35

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....... 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................... 37

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................. 37

III.2 Tujuan dan Sasaran RENJA .............................................. …37

III.3 Program dan Kegiatan ............................................................ 38

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 42

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN

DAN KELURAHAN SE- KECAMATAN CITANGKIL TAHUN 2016

8/18/2019 RENJA 2016 neo

3/45


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkanrakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat

tersusun.

Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .

Rencana Kerja Kecamatan Citangkil Tahun 2016 merupakan dokumen

perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan

merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian

sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan

Citangkil Kota Cilegon.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2016

disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga

bermanfaat. Amin.

Cilegon, Maret 2015

CAMAT CITANGKIL

KOTA CILEGON

Drs. JOKO PURWANTO,MM.Pembina, IV/aNIP. 19740405 199303 1 003

8/18/2019 RENJA 2016 neo

4/45


BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2016 berfungsi

sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam

penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan

MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk

keterpaduan rancangan Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja

SKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu

anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari

sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka

Kecamatan Citangkil Kota Cilegon pada Tahun 2015 menyusun

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016.

RENJA SKPD ini merupakan dokumen rencana

pembangunan SKPD yang berjangka waktu satu tahun guna

mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkansasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I. 2. Landasan Hukum

1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara RI

Tahun 1945.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

5/45


2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3858);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8/18/2019 RENJA 2016 neo

6/45


8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolalaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

8/18/2019 RENJA 2016 neo

7/45


Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


18. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.138-270 Tahun 2010

Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan PATEN

22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor

);

8/18/2019 RENJA 2016 neo

8/45


23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota

Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kota Cilegon Tahun 2011 – 2015 (Berita Daerah Kota Cilegon

Tahun 2011 Nomor );

25. Peraturan Walikota nomor 81 tahun 2008 tentang Uraian

Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan Kota

Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor )

26. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat

Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah ( Berita

Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 29);

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan

Citangkil adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk

jangka waktu 1 tahun berjalan, yang ditetapkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh

komponen kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan

Citangkil.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Citangkil adalah

penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan

Citangkil tahun 2010-2015 yang dilaksanakan pada tiap tahun

selama periode Renstra, sehingga Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Citangkil dapat bersinergis dan koordinatif dengan

kegiatan pembangunan secara menyeluruh didalam satu pola

sikap dan pola tindak.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

9/45


Dengan demikian disusunnya Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mempunyai tujuan :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang

akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Citangkil Kota

Cilegon;

2. Program – program tersebut dapat terlaksana dengan baik

sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada

program-program prioritas.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Citangkil Tahun 2016

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Citangkil tahun lalu

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)

Kecamatan Citangkil tahun lalu dan Capaian

Restra Kecamatan Citangkil

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Citangkil

II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

8/18/2019 RENJA 2016 neo

10/45


III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Bab. IV Penutup

8/18/2019 RENJA 2016 neo

11/45


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalampelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Citangkil

Kota Cilegon Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Citangkil Tahun 2015

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program &

kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil

rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai

mana berikut :

1. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang

akan digunakan serta pengalokasiannya;

2. Tujuan yang dikehendaki;

3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi

pelaksana;

Penyusunan Renja Kecamatan Citangkil Tahun 2016

juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point

dalam penyusunan perencanaan tahun 2016;

8/18/2019 RENJA 2016 neo

12/45


2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development)

untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya;

Berdasarkan analisis bahwa hasil capaian Renja tahun

2015 telah terakomodir di dalam RKA 2015 yang selanjutnya

dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2015) sebagai

pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran pada Kecamatan

Citangkil Kota Cilegon.

II.2 Analisis kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan

Citangkil mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun

2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota

Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Daerah, dimana Kecamatan berkewajiban untuk

menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan masyarakat di

segala bidang.

Sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan

Walikota kepada camat adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar

a. Bidang Pendidikan

b. Bidang Kesehatan

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

f. Bidang Sosial

8/18/2019 RENJA 2016 neo

13/45


2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar

a.

Bidang tenaga Kerja

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

c. Bidang Pertanahan

d. Bidang Lingkungan Hidup

e. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

h. Bidang Perhubungan

i. Bidang Komunikasi dan Informatika

j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

k. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

l. Bidang Kebudayaan

m. Bidang Perpustakaan

n. Bidang Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Bidang Kelautan dan Perikanan

b. Bidang Pariwisata

c. Bidang Pertanian

d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

e. Bidang Perdagangan

f. Bidang Perindustrian

8/18/2019 RENJA 2016 neo

14/45


Berdasarkan hal tersebut akibat yang timbul adalah

Camat dan Dinas/Instansi dengan tugas pokok dan fungsinya

terkait wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian dalam pelimpahan sebagian Kewenagan Walikota

Kepada Camat. Selain itu Camat wajib menyampaikan laporan

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara terperinci gambaran umum Urusan Pemerintahan

Daerah Yang dilimpahkan Walikota kepada Camat adalah

sebagai berikut:

a) Bidang Pendidikan.

Aspek :

- Rekomendasi

Urusan yang dilimpahkan :

Pemberian Rekomendasi permohonan izin pendidikan

Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh

masyarakat.

Pemberian Rekomendasi permohonan izin pendidikan anak

usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan

oleh masyarakat

- Koordinasi


Melaksanakan koordinasi dengan UPTD pendidikan

kecamatan dalam rangka penyediaan sarana prasarana

pendidikan.

Mengadakan koordinasi ke lembaga penyelenggara

pendidikan kecamatan bersama UPTD pendidikan

kecamatan

Melakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat, PKK,

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

8/18/2019 RENJA 2016 neo

15/45


Melakukan koordinasi pengembangan minat baca

masyarakat.

- Fasilitasi


Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat

dibidang pendidikan

Memfasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar

masyarakat

Memfasilitasi penuntasan buta huruf latin dan wajib

belajar 12 tahun.

b) Bidang Kesehatan

Aspek :

- Rekomendasi


Pemberian rekomendasi izin tempat usaha isi ulang air bersih

(air minum), usaha apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan

optikal.

- Koordinasi


Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah

kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota di

Kecamatan

Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk skala kota di

Kecamatan.

Mengkoordinasikan upaya penurunan Angka Kematian Ibu

(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian

balita skala kota di kecamatan.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

16/45


Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif

dan bahan berbahaya diwilayahnnya.

- Pengawasan


Melakukan pengawasan tindak langsung gizi buruk, hasil

pemantauan jentik dan hasil gerakan prilaku hidup bersih

dan sehat

Melakukan pengawasan kelurahan siaga

Melakukan pengawasan penyakit menular dan tidak

menular

- Fasilitasi

Urusan yang dilimpahkan

Menggerakkan masyarakat dalam pemberantasan sarang

nyamuk, PHBS, kelurahan siaga UKS diwilayahnya

Memfasilitasi pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis

Masyarakat (UKBM)

- Penyelenggaraan


Penyelenggaraan dukungan kegiatan kota sehat dan jum’at

bersih tingkat kecamatan

- Penetapan

Pembuatan surat keterangan tidak mampu bagi

masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan

pelayanan kesehatan.

c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek :

- Perizinan

8/18/2019 RENJA 2016 neo

17/45



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah/

ruko/kantor baik baru, perubahan maupun pemutihan

dengan criteria luas lebih kecil atau sama dengan 150m²,

dikecualikan bangunan yang dibangun oleh pengembang

(developer).

Pemberian izin pemasangan reklame (spanduk, umbul-

umbul dan stiker selain dijalan protokol)

- Rekomendasi


Pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan untuk luas

bangunan lebih dari 150 m².

- Koordinasi


Mengkoordinasikan penanganan dan penanggulangan

bencana alam yang berakibat pada infrastruktur kota.

Mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur diwilayah kecamatan.

Mengkoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam

penataan dan pendayagunaan ruang diwilayah kelurahan.

Mengkoordinasikan peningkatan penataan kawasanperkotaan diwilayah kelurahan.

Mengadakan koordinasi dengan kelurahan dan warga

masyarakat untuk pencapaian titik Tempat Pembuangan

Sampah (TPS) dan mengusulkannya kepada Dinas teknis.

- Pengawasan


8/18/2019 RENJA 2016 neo

18/45


Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum

dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi

pengelola utilitas (PDAM, PLN, Telkom dll)

Melaporkan data jalan dan jembatan yang rusak

diwilayahnya

Pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan

/atau saluran diwilayah kecamatan

Pengawasan pemukiman kumuh

Pengawasan terhadap lampu penerangan jalan umum

(PJU) yang mati/rusak

Pengawasan dan penertiban reklame (spanduk) non

permanen komersial yang terpasang melintang di jalan,

dipaku, di pohon, diikat ditiang PJU, tiang telepon,

dipagar, di taman, di sarana pendidikan. Sarana ibadah

dan dikantor pemerintah

Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang diwilayah

kecamatan.

Pengawasan pemamfaatan ruang sesuai dengan Izin

Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan.

Melaksanakan pemantauan kondisi kebersihan wilayah

pada titik-titik rawan kebersihan (saluran, trotoar, jalan

protocol dll) di wilayahnya.

Mengadakan pemantauan di bidang pertamanan di

wilayahnya.

- Fasilitasi


Melaksanakan pendataan titik lampu penerangan jalan dan

taman skala kecamatan

- Penyelenggaraan

8/18/2019 RENJA 2016 neo

19/45


Penyelenggaraan pembangunan/pemeliharaan bangunan,

jalan dan taman dilingkungan kantor kecamatan,

kelurahan dan sekitarnya.

Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana

kebersihan skala kecamatan dan kelurahan

Penyelenggaraan pembangunan tanda batas kecamatan

dan kelurahan, seperti : tugu, patok dll

Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana

keamanan lingkungan (siskamling) dan balai RT/RW

d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Aspek :

- Koordinasi


Mengkoordinasikan pendataan Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH)

- Fasilitasi

Memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan

kepastian hukum dan perlindungan hokum dalam

bermukim di kecamatan.

Memfasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual

(NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan

perumahan dan perbaikan rumah tidak layak huni di

kecamatan.

Memfasilitasi pengembangan, pembangunan dan

penyehatan Rumah Tidak Layak huni (RLTH) dengan

pihak ketiga/instansi pemerintah.

e) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

8/18/2019 RENJA 2016 neo

20/45


- Pengawasan


Pengawasan peredaran minuman beralkohol

Pengawasan pelanggaran kesusilaan

Pengawasan bangunan tidak berijin/bangunan liar

- Pembinaan


Membina kerukunan hidup beragama skala kecamatan.

Pembinaan pelaksanaan ketertiban umum yang bersifat

non yustisia skala kecamatan

Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran

(SATLAKAR)/Bantuan Relawan Kebakaran (BALAKAR) di

kecamatan.

- Fasilitasi


Identifikasi dan pendataan kelembagaan politik dan

ormas di daerah

Identifikasi dan pendataan kejadian gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat.

Memfasilitasi pembuatan surat rekomendasi izinkeramaian.

Memfasilitasi pembuatan surat pengantar SKCK.

- Penyelenggaraan


Pelaksanaan ketentraman masyarakat dan ketertiban

umum skala kecamatan.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

21/45


Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat

(LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana

(PRB), ketentraman dan ketertiban umum skala

kecamatan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap

Pra bencana, pada saat bencana dan Pasca bencana

Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan

perundang-undangan di lingkungan kecamatan.

f) Bidang Sosial

Aspek :

- Koordinasi


Mengkoordinasikan penanggulangan dini korban bencana

alam.

- Pengawasan


Memantau kegiatan dan kejadian/potensi alam yang beresiko

menimbulkan bencana diwilayahnya serta pelaporan tingkat

kerawanan pada daerah rawan bencana.

- Fasilitasi

Menginventarisasi data korban bencana alam dan kerugian

akibat bencana diwilayahnya.

Menyiapkan tempat evakuasi sementara korban bencana

Menggerakkan masyarakat dalam penyelenggaraan dapur

umum

Menghimpun, mencatat dan mendistribusikan bantuan

untuk korban bencana yang membutuhkan berupa uang

dan barang di wilayah kecamatan.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

22/45


Menginventarisasi lokasi rawan bencana diwilayahnya

Memberikan surat pengantar/ surat keterangan untuk

penerbitan rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran

organisasi social lembaga swadaya masyarakat yang

bergerak dalam bidang social.

Membantu pelaksanaan pelayanan pendataan masalah

kesejahteraan social dan pelaksanaan penanggulangan

masalah kesejahteraan social.

Membantu pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan

kepada Organisasi Sosial (ORSOS) maupun masyarakat.

Memfasilitasi keluarga rawan social ekonomi agar mereka

lepas dari keterpurukan ekonomi, pendidikan dan

kesehatan.

Memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk

penerbitan ijin pembangunan sarana social lingkup

kecamatan.

g) Bidang Tenaga Kerja

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan pengumpulan data angkatan kerja

Mengkoordinasikan dalam penanggulangan permasalahan

tenaga kerja

Mengkoordinasikan dalam evaluasi monitoring

ketenagakerjaan.

- Fasilitasi

Pengumpulan data usaha dan tenaga kerja sector informal

Pengumpulan data perusahaan/industry/home industry

dengan tenaga kerjanya

8/18/2019 RENJA 2016 neo

23/45


Penanganan awal permasalahan ketenagakerjaan di

lingkungan perusahaan pada wilayah kecamatan.

h) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan,

tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan

penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan

daerah yang terkena bencana skala kecamatan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan

teknis, fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender,

(Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsive

gender serta pengembangan materi Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang

Ibu (GSI) tingkat kecamatan secara lintas sektoral

- Fasilitasi

Menggerakkan masyarakat dalam posyandu dan Gerakan

Sayang Ibu (GSI) di wilayahnya

Memfasilitasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan,

pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi

dan pelaporan tentang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis

kelamin

Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan lomba posyandu.

i) Bidang Pertanahan

Aspek :

8/18/2019 RENJA 2016 neo

24/45


- Fasilitasi

- Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan

umum di wilayahnya

- Memfasilitasi penetapan subyek dan obyek retribusi tanah,

serta ganti kerugian tanah maksimum dan tanah absentee

di wilayahnya

- Memfasilitasi musyawarah tanah antar pihak yang

bersengketa

- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah

untuk kepentingan umum

- Memfasilitasi kegiatan inventarisasi dan pemamfaatan

tanah terlantar di wilayahnya.

- Penetapan

Pembuatan surat pengantar/keterangan tanah tidak

sengketa sesuai ketentuan berlaku

Pembuatan surat peralihan hak atas tanah/bangunan

sesuai ketentuan berlaku.

j) Bidang Lingkungan Hidup

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan pengawasan kondisi lahan kritis

skala kecamatan

Mengkoordinasikan atas terjadinya dan timbulnya

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

skala kecamatan

Mengkoordinasikan pelestarian keanekaragaman hayati

8/18/2019 RENJA 2016 neo

25/45


- Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati diwilayahnya

Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau,

waduk dan rawa)

Pelaksanaan peringatan awal dan pencegahan atas

pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat

mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup

- Fasilitasi

Menggerakkan swadaya masyarakat dalam upaya menjaga

kelestarian penghijauan dan taman di wilayah kecamatan

dengan dukungan dinas/instansi terkait.

- Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penanaman pohon/penghijauan skala

kecamatan

k) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aspek :

- Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk

WNI/WNA antar kecamatan dalam wilayah Kota Cilegon

Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah dating

penduduk WNI/WNA anatar kecamatan dalam daerah

Pelayanan penerbitan surat pengantar permohonan

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8/18/2019 RENJA 2016 neo

26/45


Pelayanan penerbitan surat pengantar permohonan

pembuatan Kartu Keluarga (KK)

l) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pengawasan

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendistribusian

raskin

Monitoring, evaluasi serta pelaporan pemberdayaan

masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga skala kecamatan

- Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga (PKK) tingkat kecamatan

Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin

tingkat kecamatan

Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan

kelompok masyarakat tingkat kecamatan

Pembinaan pengembangan lembaga keuangan mikro

tingkat kecamatan

Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil

usaha masyarakat tingkat kecamatan

- Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pengumpulan pengolahan dan pelaporan

data profil kelurahan

Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat

(RT/RW dan LPM)

Pelaksanaan lomba kelurahan tingkat kecamatan

8/18/2019 RENJA 2016 neo

27/45


Penyelenggaraan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

m) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana

pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka

panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan

merata skala kecamatan.

Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-

hak reproduksi dan promosi skala kecamatan

Mengkoordinasikan program jaminan dan pelayanan

Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria,

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta

kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan.

- Fasilitasi

Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga

Berencana (KB)

Memfasilitasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS dan infeksi

Menular Seksual (IMS)

Memfasilitasi pembentukan pusat informasi dan konseling

(PIK) remaja baik di sekolah maupun luar sekolah

Memfasilitasi pembinaan kader pengelola kegiatan

kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan

bina keluarga lansia.

n) Bidang Perhubungan

Aspek :

- Koordinasi

8/18/2019 RENJA 2016 neo

28/45


Pengusulan lahan baru parkir tepi jalan umum kepada

Dinas Perhubungan

Menginformasikan kepada Dinas Perhubungan terhadap

penggunaan parker tepi jalan umum yang berpotensi

melanggar ketentuan dan mengganggu fungsi jalan

Pengusulan pemasangan rambu-rambu/alat pemberi

isyarat lalu lintas, pegar pengaman dan marka jalan kepada

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan

instansi terkait.

- Pembinaan

Pembinaan tukang ojek dan becak

- Fasilitasi

Fasilitasi ekstensi kemamfaatan rambu-rambu lalu lintas,

traffic light, marka jalan dan pagar pengaman jalan bagi

masyarakat pengguna jalan.

Menggerakkan swadaya masyarakat untuk berperan serta

dalam pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu

lintas di permukiman,

Memberikan surat pengantar/surat keterangan untuk

penerbitan rekomendasi ijin menara telekomunikasi

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi

- Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan informal seperti : Pos/pangkalan/shelter ojek

o) Bidang Komunikasi dan Informatika

Aspek :

- Penyelenggaraan

Pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah

daerah skala kecamatan

8/18/2019 RENJA 2016 neo

29/45


Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah kecamatan

p) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan bidang kepemudaan di kecamatan

Mengkoordinasikan bidang keolahragaan di kecamtaan,

berupa koordinasi antar dinas/instansi terkait, koordinasi

dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat

- Pembinaan

Membina dan memajukan kegiatan generasi muda,

keolahragaan dan kepramukaan skala kecamatan

Pembinaan karang taruna skala kecamatan

- Fasilitasi

Memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan

olahraga di kecamatan

Memfasilitasi aktivitas kepemudaaan di kecamatan

Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda di

kecamatan.

q) Bidang Kebudayaan

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan perawatan dan perlindungan sejarah

nilai tradisi, kepurbakalaan serta kebudayaan dengan

pemilik/pengelola benda cagar budaya di wilayahnya;

Mengkoordinasikan dengan organisasi / perkumpulan

budaya dalam berbagai event atraksi budaya guna

meningkatkan nilai-nilai budaya diwilayahnya

Mengkoordinasikan dengan dinas teknis dalam setiap event

atraksi budaya yang ada di wilayahnya

8/18/2019 RENJA 2016 neo

30/45


Mengkoordinasikan dengan dinas teknis dalam perawatan

dan perlindungan benda cagar budaya di wilayahnya.

- Fasilitasi

Memfasilitasi pendataan dan penyajian data/informasi

sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang

perlindungan budaya serta atraksi budaya

Memfasilitasi pendataan dan penyajian data/informasi

benda/bangunan cagar budaya dan bersejarah, organisasi

budaya serta para pelaku sejarah di wilayahnya.

Memfasilitasi pendataan dan penyajian informasi potensi

seni, pembinaan kesenian dan pegelaran kesenian

r) Bidang Perpustakaan

Aspek :

- Fasilitasi

Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring

dan evaluasi perpustakaan kecamatan dan kelurahan

- Penyelenggaraan

Pengelolaan perpustakaan kecamatan dan kelurahan

s) Bidang Kearsipan

Aspek :

- Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kearsipan perangkat kecamatan dan

kelurahan

Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis

inaktif kecamatan dan kelurahan

Penyelenggaraan penyerahan arsip dinamis inaktif

kecamatan dan kelurahan yang memiliki retensi 10 tahun

lebih dan atau arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah

ke Lembaga Kearsipan Daerah

Penyelenggaraan pelaporan arsip dinamis aktif setiaptriwulan ke Lembaga Kearsipan Daerah

8/18/2019 RENJA 2016 neo

31/45


Penyelenggaraan pelaporan arsip dinamis inaktif setiap

triwulan ke Lembaga Kearsipan Daerah.

t) Bidang Kelautan dan Perikanan

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan sosialisasi tentang rencana calon lokasi

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan

diwilayahnya

Mengkoordinasikan evaluasi rencana pembangunan Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra usaha perikanan

diwilayahnya terhadap peruntukan wilayah berdasarkan

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah tingkat

kelurahan/kecamatan dalam rangka penyerapan aspirasi

dan persetujuan masyarakat sekitar terkait rencana

pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra

usaha perikanan di wilayahnya

Mengkoordinasikan penghimpunan data-data dan

pelaporan sumber daya kelautan dan pesisir, lingkungan

kelautan dan pesisir serta kegiatan/usaha masyarakat

pesisir di wilayahnya.

Mengkoordinasikan pengolahan data dan pelaporan sumber

daya kelautan dan pesisir serta kegiatan/usaha masyarakat

pesisir di wilayahnya

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan

dan pesisir, serta pemberdayaan masyarakat pesisir di

wilayahnya.

- Fasilitasi

8/18/2019 RENJA 2016 neo

32/45


Memfasilitasi penerbitan surat rekomendasi tentang

penetapan calon lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan

sentra usaha perikanan di wilayahnya

Membantu penyusunan perencanaan mitigasi bencana

wilayah pesisir di wilayahnya

Memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat pesisir di wilayahnya

Memfasilitasi kegiatan pengembangan dan pengelolaan

sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil (KP3K)

u) Bidang Pariwisata

Aspek :

- Perizinan

Izin penyelenggaraan hiburan keliling (sirkus/komedi

putar/pasar minggu dan sejenisnya)

- Fasilitasi

Memfasilitasi penyajian data dan informasi di bidang

promosi pariwisata berupa pamphlet/informasi tempat-

tempat wisata Kota Cilegon di tempat-tempat strategis di

wilayahnya

Memfasilitasi peningkatan promosi pariwisata dan event

wisata yang diselenggarakan di wilayahnya

Memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian

bidang promosi pariwisata terhadap kelompok sadar wisata

(POKDARWIS) yang ada diwilayahnya

- Penyelenggaraan

Penyediaan prasarana zona kreatif dan ruang kreatif

kepariwisataan

v) Bidang Pertanian

Aspek :

8/18/2019 RENJA 2016 neo

33/45


- Koordinasi

Mengkoordinasikan pengawasan penggunaan sarana

pertanian

Mengkoordinasikan peningkatan produksi, produktifitas

dan mutu produk tanaman pangan dan holtikultura

Mengkoordinasikan peningkatan kulaitas sumber daya

manusia dan kelembagaan petani serta alat dan mesin

pertanian.

Mengkoordinasikan pengendalian penyakit hewan zoonosis

dan peningkatan keamanan pangan asala ternak

Mengkoordinasikan pengembangan dan pengelolaan bina

usaha peternakan

- Fasilitasi

Memfasilitasi rehabilitasi sarana penunjang rumah potong

hewan

w) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Aspek :

- Koordinasi

Mengkoordinasikan pengawasan pengelolaan air bawah

tanah dan konservasi air bawah tanah

- Fasilitasi

Memfasilitasi pengawasan hasil rekomendasi ijin usaha

pertambangan mineral, batuan bukan logam dan panas

bumi di wilayah kecamatan dalam bentuk tim terpadu

dengan melibatkan dinas terkait.

Memfasilitasi pengawasan dan monitoring pemberian izin

usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk operasi

8/18/2019 RENJA 2016 neo

34/45


produksi yang berdampak lingkungan langsung pada

wilayah kecamatan

x) Bidang Perdagangan

Aspek :

- Perizinan

Pemberian izin tempat usaha pedagang kaki lima (PKL)

Pemberian izin gannguan terhadap usaha yang tidak

menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil

seperti : industry kerajinan rumah tangga, hotel berkelas

melati/losmen/penginapan, tempat rekreasi, rumah

bersalin/klinik 24 jam, kolam renang, perusahaan

meubeler, perusahaan batik, perusahaan pencucian

kenderaan, gedung olah raga yang dikomersilkan, WC yang

dikomersilkan, penyewaan kenderaan bermotor, agen

perjalanan dan warnet.

Pemberian izin tempat usaha yang bebas gangguan dan

tidak berbadan hokum (perseorangan) seperti : cuci cetak

film/foto copy, tambal ban/bengkel sepeda, took

mas/permata, took meubel, took onderdil, tambak udang

(tanpa mesin), budidaya ikan, took kelontong, tempat

kursus keterampilan (stir mobil, motor, kursus) salon,

rumah kontrakan, video rental, kios-kios, barber shop,

kolam pemancingan, warung nasi, took elektronik, agen

rokok/surat kabar, took pakaian/sepatu/kosmetik, took

kain/tekstil, took alat-alat olah raga, took buku, studio

photo, penjahit dan took buah-buahan.

- Rekomendasi

Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin

gangguan selain yang menjadi kewenangan camat

8/18/2019 RENJA 2016 neo

35/45


Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat

usaha selain yang menjadi kewenangan camat

- Pembinaan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

- Fasilitasi

Memfasilitasi pengaturan dan pengendalian letak zoning

lokasi PKL

- Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penataan PKL seperti

shelter/gerobak/tenda

y) Bidang Perindustrian

Aspek :

- Fasilitasi

Memfasilitasi pemberian izin usaha industry di wilayah

kecamatan berupa pengantar dan keterangan domisili

usaha industry

Memfasilitasi monitoring kegiatan IKM informal/industry

rumah tangga

Kecamatan sebagai perangkat Daerah merupakan

organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan publik sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN), maka Kecamatan menjalankan misi pelayanan

langsung kepada masyarakat. Pelayanan langsung kepada

masyarakat sangat di tentukan oleh organisasi penyelenggara

pelayanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kecamatan akan lebih mudah mengetahui tuntutan dan aspirasi

masyarakat sekaligus memenuhinya, oleh karena itu sudah

sepantasnya menempatkan organisasi Kecamatan sebagai pusat

8/18/2019 RENJA 2016 neo

36/45


pelayanan untuk menjamin efektifitas pelayanan umum.

Keberhasilan Kecamatan Citangkil secara umum dapat terlihat

dari tingkat kapasitas organisasi Kecamatan dalam memberikan

pelayanan umum yang sifatnya langsung kepada masyarakat

yang diarahkan kepada pelayanan dasar kebutuhan masyarakat,

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan berbagai peraturan

yang sifatnya melindungi dan berpihak pada kepentingan

umum/masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Citangkil yang

bremuara pada kesejahteraan umum masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan analisa pada tahun 2014 pada

pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Citangkil yang

merupakan sebagian urusan Walikota yang dilimpahkan kepada

camat adalah sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

KECAMATAN CITANGKIL TAHUN 2014

No

IndikatorSasaran

Satuan

Tahun 2013 Tahun 2014

Target

Realisasi%

Capaiankinerja

Target

Realisasi

%Capaia

nKinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tingkatpencapaiankinerjadalampelayananadministrasikependudukan

Harikerja

6 6 100% 10 10 100%

2 Tingkatpencapaiankinerjadalampelayananadministrasipertanahan

Harikerja

1 1 100% 1 1 100%

3 Pencapaiankinerjadalampelayananperijinan/rekomendasi

Harikerja

1 1 100% 3 3 100%

4 Pencapaianpemberian

Harikerja

2 2 100% 4 4 100%

8/18/2019 RENJA 2016 neo

37/45


suratpengantarSKCK

5 Pencapaiankinerja

pemberianijinkeamanandanketertiban(Ijin rame-rame,pemasanganreklame,spanduk)

Harikerja

2 2 100% 5 5 100%

Rata – Rata 100%

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat disimpulkan

bahwa Capaian kinerja pada pelayanan administrasi

kependudukan seperti pelayanan KTP dan KK sesuai target yang

diharapkan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Camat sebagai Perangkat Daerah yang

menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan

pemerintahan dari Walikota kepada Camat sebagai mandat dan

tupoksi dalam menjalankan program kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah di atas, Kecamatan

mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

sebagian urusan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008,

Kecamatan Citangkil mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturanperundang-undangan;

8/18/2019 RENJA 2016 neo

38/45


4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas

pelayanan umum;

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat Kecamatan;

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan

Citangkil mempunyai permasalahan dalam pelayanan kepada

masyarakat. Berdasarkan analisa, dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1) Kewenangan penandatanganan KTP dan KK oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, sehingga

bertambah waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi

kependudukan di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

2) Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan

perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang

efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting)

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional

yaitu untuk terwujudnya Indonesia yang Sejahtera sebagai tolakukur penyusunan RKP Tahun Anggaran 2015 yang berkaitan

dengan tugas pokok Kecamatan Citangkil adalah melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Dari dasar tersebut Kecamatan Citangkil mempunyai Visi yaitu

untuk ” Service Excellent Yang Responsif, Profesional,

Transparan Dan Berkeadilan Menuju Masyarakat CitangkilSejahtera”.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

39/45


Adapun program Kecamatan Citangkil adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Citangkil

2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Rencana Pembangunan Kota Cilegon yang

menghasilkan usulan-usulan yang dihimpun dari tingkat

kelurahan sampai dengan kecamatan. Yaitu beberapa point yang

digaris bawahi oleh Kecamatan Citangkil adalah :

1. Penurunan tingkat kemiskinan;

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat;

3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan;

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan

pelayanan;

5. Pengadaan/perbaikan infrastruktur.

Dari usulan tersebut diatas Kecamatan Citangkil telah

melaksanakan kegiatan, diantaranya :

1. Program bantuan Raskin, Bantuan Masyarakat Langsung

(BML), Peberian bantuan zakat yang bersumber dari dana

LAZ Kecamatan Citangkil kepada anak Yatim, dhuafa dan

sarana ibadah;

2. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat seperti :

Administrasi kependudukan (KTP/KK), Pertanahan, Perijinan,

dan K3;

3. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor untuk menunjang

kelancaran pelayanan masyarakat;

4. Pembangunan Infrastruktur jalan dan drainase;

5. Bantuan rumah tidak layak huni;

6. Program Padat Karya, LPM Kelurahan Se – Kelurahan

Citangkil

8/18/2019 RENJA 2016 neo

40/45


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta

bagian dari sistem perencanaan Kota Cilegon. Oleh karena itu,

Rencana Kerja Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seharusnya

bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat

Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional;

maupun di tingkat Provinsi

III.2 Tujuan dan Sasaran RENJA

Tujuan disusunnya RENJA Tahun 2016 Kecamatan

Citangkil Kota Cilegon adalah :

1. Memantapkan rancangan program dan kegiatan lingkup

Kecamatan Citangkil Tahun 2016;

2. Mensinkronkan perencanaan Pemerintah Daerah dengan

rencana program yang disusun oleh Kecamatan Citangkil;

3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

alokasi anggaran yang pada Kecamatan Citangkil Kota

Cilegon;

4. Memantapkan konsep RKA Tahun 2016.

Dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Tersusunnya program dan kegiatan Kecamatan Citangkil dan

Pemerintah Kota Cilegon.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

41/45


2. Adanya sinegritas perencanaan program Pemerintah Daerah

dan Kecamatan Citangkil.

3. Teralokasikannya anggaran dengan dengan prinsip efisiensi

dan efektifitas;

3. Tersusunnya RKA Kecamatan Citangkil Tahun 2016.

III.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan penjabaran dari strategi dan

kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan

tujuan pelayanan SKPD.

Elemen-elemen utama program berisikan indikasi

kegiatan, indikasi pendanaan dan sumbernya, serta kerangka

waktu pelaksanaan dalam periode lima tahun dan tahunan,

dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2010-2015, guna

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Citangkil,

maka ditetapkan program-program yaitu program generik dan

program teknis sebagai berikut :

1. Program Generik, yaitu Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan Kecamatan Citangkil;

2. Progam Teknis, yaitu Program Peningkatan Pelayanan

Kecamatan dan Kelurahan.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

42/45


Program ini diberlakukan 1 program untuk tingkat Eselon

III, guna mempermudah mengukur kinerja program dan

organisasi, dengan adanya kejelasan penanggungjawabnya.

Adapun keseluruhan kegiatan yang direncanakan di

tahun 2016 pada Kecamatan Citangkil adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan untuk melaksanakan Program Dukungan

Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Citangkil (program

generik) :

1. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program

dan Kegiatan Kecamatan Citangkil;

- Penyusunan Laporan Kinerja;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

2. Kegiatan Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan

Kecamatan Citangkil;

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik;

- Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan;

- Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS;

- Penyediaan Jasa Promosi dan Propaganda;

- Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan;

- Penyediaan Makanan dan Minuman;

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan

Luar Daerah;

8/18/2019 RENJA 2016 neo

43/45


- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

- Pengadaan Komputer;

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;

- Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Kantor;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer;

- Penyediaan Pakaian Olahraga.

3. Kegiatan Penatausahaan Keuangan Kecamatan

Citangkil.

- Penyusunan Laporan Keuangan;

- Penatausahaan Keuangan SKPD.

4. Kegiatan Peningkatan Dukungan Layanan

Pemerintahan Kelurahan Citangkil;


Pemerintahan Kelurahan Taman Baru;


Pemerintahan Kelurahan Lebak Denok;


Pemerintahan Kelurahan Kebonsari;


Pemerintahan Kelurahan Warnasari .


Pemerintahan Kelurahan Samangraya .


Pemerintahan Kelurahan Deringo.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

44/45


b. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program

Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan (program

teknis) :

1. Kegiatan Koordinasi dengan Muspika dan UPT/UPTD


2. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan


3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan


4. Kegiatan Peningkatan Peran PKK Kecamatan Citangkil;

5. Kegiatan Pelanggaran Perda dan Perundang-Undangan

pada Kecamatan Citangkil;

6. Pembinaan Administrasi Kelurahan Se – Kecamatan

Citangkil;

7. Pelaksanaan Jum’at Bersih pada Kecamatan Citangkil;

8. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan bela Negara;

9. Lomba Kelurahan;

10. Penyusunan Profil Kelurahan;

11. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan Citangkil;

12. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan Taman

Baru;

13. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan Lebak

Denok;

14. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kebonsari;

15. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan Warnasari.

16. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Samangraya.

17. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kelurahan Deringo.

8/18/2019 RENJA 2016 neo

45/45

B A B IV

P E N U T U P

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Citangkil Kota

Cilegon diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran

Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Citangkil Kota Cilegon

ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS)

dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan

DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat

direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyusun

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun

2016.

RENJA 2016 neo

Documents