RENJA - lumajangkab.go.id 2015/DINAS/2015.DPKD.pdfmengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan

Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang Tahun 2015

1

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG JALAN ALUN – ALUN UTARA NO.7 LUMAJANG

RENJA



2

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara

konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan

pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan

tujuan yang hendak dicapai dan sebagai upaya transparansi keuangan terhadap publik. Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan

mengacu kepada Perencanaan Startegis 2015 -2019 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan

dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 dan data tersebut untuk

mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab

dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kinerja

ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah maupun swasta yang

membutuhkannya.

Lumajang, 13 Januari 2015

KEPALA DINAS PENGOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

ttd

RACHMANIAH, SH.MM Pembina TK.I

NIP. 19580301 198003 2 003



3

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………..... i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………. iii

BAB. I : PENDAHULUAN

A. Umum …………….……………………………………………… 1

B. Kedudukan ……………………………………………………… 4

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….……………………………. 5

D. Susunan Organisasi ……….…………………………………… 5

E. Kondisi Lingkungan Organisasi ……….……………………….. 6

F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan ……………………………….. 9

BAB. II : RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi ............................................................................. 11

B. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 13

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ................................................... 14

BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. Program Utama ..................................................................... 15

B. Sasaran dan Indikator Kinerja ................................................. 18

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ..................................... 20

BAB. IV : PENUTUP ........................................................................................ 21

LAMPIRAN



4

BAB. I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Instansi Pemerintah adalah Perangkat Pemerintah yang menurut peraturan perundang -

undangan yang berlaku terdiri Lembaga Teknis, Badan Kantor, Dinas, Sekretariat DPRD,

Sekretariat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan yang dibiayai dari Anggaran Pemerintah

Kabupaten. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang salah satu

lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang .

Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2014,

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Dinas

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi

pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2015.

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai peran

yang strategis dalam pengelolaan Pajak Daerah, pengelolaan anggaran belanja, pengelolaan

barang daerah, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

2. Maksud Dan Tujuan :

a. Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Lumajang adalah

(1). Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah,

pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah;

(2). Sebagai panduan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang tahun 2015.



5

b. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang adalah

(1). penyusun program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja,

pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;

(2). perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran

belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan

daerah;

(3). pengelolaan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain lain;

(4). penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(5). pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;

(6). pelaksanaan pembinaan administrasi Keuangan di SKPD se Kabupaten Lumajang

(7) pengelolaan kas daerah dan akuntansi;

(8). penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan

penatausahaan barang daerah;

(9). pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;

(10). memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA).

3. Ruang Lingkup.

Rencana kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik Dinas

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan tahunan.

Ruang lingkup Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Lumajang memuat :

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam

dokumen renstra pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan

beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ).



6

b. Program.

Program – Program yang ditetapkan merupakan program program yang berada dalam lingkup

kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen rencana stratejik Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

c. Kegiatan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebijakan dan program yang

telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan

tujuan tertentu.

d. Indikator kinerja kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok :

(1). Masukan ( Inputs ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan

program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya

manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;

(2). Hasil ( Outputs ) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan

masukan yang digunakan;

(3). Hasil ( Outcomes ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah Outcames merupakan ukuran seberapa jauh setiap

produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan – perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang realistis dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.

4. Landasan Hukum.

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;



7

b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999;

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008;

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan

antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

g. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

59 tahun 2007;

i. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;

j. Peraturan Daerah No.19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2010;

k. Peraturan Bupati Lumajang nomor. 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;

l. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja

bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang;

m. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan

sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

n. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang.

B. KEDUDUKAN

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ; 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Kemudian



8

ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor : 11 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2013, BAB. II Pasal. 2.

Kedudukan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah :

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;

2. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dipimpin adalah unsur pelaksana otonomi

daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelola

keuangan dan barang milik daerah;

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (3) Dinas Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan


c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tugas Pokok Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan di bidang pengelolaan keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan tugas tersebut Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan


c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



9

D. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang terdiri

dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

- Sub Bagian Umum;

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak membawahi :

- Seksi Pendataan dan Penilaian;

- Seksi Pelayanan;

- Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak.

d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi, dan Ekstensifikasi Pajak membawahi :

- Seksi Penetapan;

- Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;

- Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

e. Bidang Anggaran, membawahi :

- Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

- Seksi Anggaran Belanja;

- Seksi Penyusunan Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- Seksi Perbendaharaan Umum;

- Seksi Perbendaharaan Penerimaan;

- Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :

- Seksi Akuntansi Penerimaan;

- Seksi Akuntansi Pengeluaran;

- Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :

- Seksi Penatausahaan Barang;

- Seksi Perencanaan Kebutuhan;



10

- Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

j. Unit Pelaksana Teknis.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Hakikat membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa

depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa

depan, dengan elemen organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah

akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana

stratejik secara keseluruhan, pengeolahan data, evaluaasi kinerja yang akan diintegrasikan

menjadi stratejik yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Dinas Pengelola Keuangan

Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang memiliki visi yaitu “ TERWUJUDNYA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG MEMENUHI AZAS UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”.

Visi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang agar dapat sesuai

dan selaras dengan perubahan dan tuntutan zaman maka harus ada misi.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana

dengan baik.

Dengan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang / aset daerah;

2. Mewujudkan pelayanan dibidang perbendaharaan dan informasi keuangan barang / aset daerah

yang cepat, tepat dan akurat;

3. Mewujudkan peningkatan pendapatan.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan

lingkungan internal dan ekternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan

perubahan tersebut. adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :



11

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

1). Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang telah diatur dan ditetapkan dengan Perda No. 7 Tahun 2013

sebagai dukungan pelaksanaan tugas.

2). Motivasi kerja aparatur yang sangat tinggi, memberikan dorongan semangat dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD.

3). Sarana dan prasarana penunjang kantor sebagai pendukung operasional telah tersedia

secara memadai.

4). Tersedianya sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai sarana penunjang

operasional dalam rangka mendukung kecepatan dan ketepatan penyediaan data

keuangan.

5). Tersedianya sarana internet membantu kecepatan langkah koordinasi dan komunikasi

serta dalam merespon adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan.

b. Kelemahan

1). Sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas, sehingga menyebabkan beban kerja

menjadi sangat tinggi.

2). Kualitas SDM masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan DPKAD.

3) Belum adanya tenaga penilaian terhadap obyek pajak PBB P2 sehingga kedepan akan

menyulitkan dalam Penetapan Obyek pajak;

4) Sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang berakibat pemahaman

terhadap peraturan kurang;

5) Belum adanya Prasarana Bangunan Gudang untuk penyimpanan, barang / Asset Daerah;

6) Belum memadainya sarana kendaraan operasional roda empat untuk mencukupi objek

pajak sebagai alat angkutan transportasi barang bekas;

7) Belum adanya tenaga tehnik yang menetapkan harga dasar barang bekas untuk

pelaksanaan lelang;

8) Belum adanya sarana Aplikasi dibidang Pendapatan sehingga menyebabkan

terjadinya kendala dalam pelaksanaan tugas.



12

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1). Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang

baik dan bersih mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah seuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Stabilitas dan kondusifitas wilayah Kabupaten Lumajang akan mendorong kestabilan

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang secara tidak langsung akan

mendorong masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam membayar

pajak daerah.

3). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif, baik dengan SKPD selaku

pengguna anggaran maupun dengan pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Propinsi

Jawa Timur, Kemendagri, Kemen. Keu, dll) sehingga sangat mendukung

terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan harapan masyarakat.

4). Adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kemendagri dan Kemen.

Keuangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, bintek, workshop dan sejenisnya, sangat

mendukung proses peningkatan kualitas SDM.

b. Ancaman

1). Sering berubahnya regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah menjadi

penyebab kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah.

2). Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah

menyebabkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah

menjadi terhambat.

3). Adanya perbedaan persepsi terkait dengan pegelolaan keuangan daerah khususnya

bantuan keuangan dari propinsi kepada daerah seringkali menjadi pemicu munculnya

permasalahan yang berakibat langsung pada kinerja DPKAD dalam menyajikan laporan

keuangan yang berkualitas.

4). Kemampuan SDM yang ada di SKPD masih belum memadai menyebabkan pelaksanaan

sistem pengendalian intern pemerintah daerah secara keseluruhan masih lemah. Hal ini

berdampak pada kinerja DPKAD selaku pengelola keuangan daerah.

5) Keterlambatan penetapan APBD tahun 2015 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan.



13

Dari hasil analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan ekternal tersebut diatas

merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dengan kebijakan

alternative meningkatkan kapasitas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.

Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan memperhitungkan berbagai kendala /

hambatan yang mungkin dihadapi, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai benar benar

melalui analisis yang matang.

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai

berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan – peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

2. Melaksanakan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Melaksanakan Bintek Akuntansi dan Pelaporan

4. Melaksanakan Bintek Entry Data Program Aset Daerah

5. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban

pembayaran Pajak

6. Peningkatan Pengetahuan, ketrampilan, motivasi aparat guna membangun kineja yang

kompetensi dan berkreaktifitas.



14

BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah cara pandang kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin

dicapai dan kemana organisasi akan diar ahkan, sehingga pada giliranya Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator

pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab tersebut serta berkaitan dengan

tugas pokok Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 maka ditetapkan Visi Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG

MEMENUHI AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pernyataan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Terwujudnya, memiliki makna upaya DPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah / Aset daerah sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah / Aset Daerah merupakan suatu proses kegiatan meliputi

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran / Aset Daerah dan

pertanggungjawaban anggaran daerah / aset daerah.

c. Azas umum pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu azas yang harus dipenuhi dalam

pengelolaan keuangan daerah, antara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tertib berarti pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan daerah

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



15

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau

penggunaan masukan terendah untuk mencapai tujuan tertentu

Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu

dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.

Ekonomis mangandung maksud bahwa perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada

tingkat harga terendah.

Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab (akuntabel), merupakan perwujudan dari kewajiban DPKAD untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan, adalah tidakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan, oleh karenanya Dinas Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut :

Misi Dinas Pengelola Keuangan

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Barang Daerah.

Dalam mewujudkan misi tersebut Aparat Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang dituntut menjunjung tinggi nilai nilai dalam Pengelolaan Keuangan daerah

yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberdayakan dukungan masyarkat

dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi



16

dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan

memanfaatkan Teknologi Informasi Keuangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

Untuk merealisasikan Pelaksanaan Misi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang Perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan misi diatas tujuan yang ingin dicapai adalah :

MISI – TUJUAN

No. M I S I TUJUAN

1.

2.

3.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Meningkatkan Manajemen Pengelolaan

Barang Daerah.

1.

2.

3.

Meningkatkan Penerimaan PAD;

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang

daerah SKPD



17

2. Sasaran :

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai , maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut :

TUJUAN – SASARAN

No

.

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1.

2.

3.

Meningkatnya

penerimaan PAD.

Meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan

daerah.

Meningkatkan kualitas

pengelolaan barang

daerah.

1. Terwujudnya peningkatan

penerimaan PAD.

1. Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

daerah.

1. Terwujudnya

peningkatan

pengelolaan asset

barang daerah.

1. Prosentase Peningkatan

PAD.

1. Opini laporan keuangan;

2. Laporan keuangan tersusun

tepat waktu;

3. APBD ditetapkan tepat

waktu.

1. Prosentase SKPD yang

sudah baik manajemennya.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Perencanaan kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

ditetapkan dalam rencana Stratejik ( Renstra ) Tahun 2015 – 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan tahunan

sebagaimana diuraiakan dalam BAB III.



18

BAB. III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA

Pada Tahun 2015 Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dan perencaan strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 3 Program Utama, 4 Program

Pendukung, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan - kegiatan

sebagaimana yang terurai dibawah ini

Program Utama dan Kegiatan

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

No. PROGRAM KEGIATAN

1.

2.

3.

Program Peningkatan dan Pengem -

bangan Pengelolaan Barang daerah

Program Peningkatan Pengembangan

Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Peningkatan dan Pengem -

bangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Harga;

2. Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah;

3. Proses Penghapusan dan Penjualan Aset / Barang

Milik Daerah;

4. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik

Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

5. Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah;

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah /

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaam

Barang Milik Daerah;

7. Pemanfaatan Aset / Barang Milik Daerah.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP,

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran;

3. Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD;

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD;

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD;




19

tentang Penjabaran Perubahan APBD;

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD;


tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

8. Penyusunan dan Penerbitan DPA / DPPA –

SKPD;

9. Proses verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D;

10. Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan

Kas;

11. Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran

Kas;

12. Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan

Keuangan SKPD;

13. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;

14. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar

Belanja;

15. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber

pendapatan daerah;

16. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistim

Informasi Keuangan Daerah;

17. Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak Daerah;

18. Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek

Pajak;

19. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran;

20. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

21. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Pembinaan Implementasi Sistim Akuntansi

Pemerintah Daerah;

23. Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS;

24. Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah;

25. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan

Pembiayaan Daerah;

26. Proses Penatausahaan Penerimaan Dan

Pengeluaran BUD

27. Pelayanan Pajak Daerah;

28. Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah;

29. Proses Penetapan Pajak Daerah; 30. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah;

31. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga.



20

Program pendukung dan kegiatan


No. PROGRAM KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

Dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang

Daerah;

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5. Penyediaan Alat tulis Kantor;

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

10. Penyediaan Makanan dan Minuman;

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah;

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah;

13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;

2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor;

3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional;

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor;

7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor;

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman.

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu.

1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat /

Sosialisasi / Bintek / dan Sejenisnya.



21

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Lumajang untuk Tahun 2015 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini

Sasaran dan Indikator Kinerja


No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

1.

Program

Peningkatan Dan

Pengembangan

Pengelolaan Barang

Daerah.

Meningkatnya

Administrasi

pengelolaan

Barang Daerah

SKPD

Output :

1. Meningkatkan

manajemen

Pengelolaan

barang daerah

melalui

Inventarisasi

Outcome :

1. Prosentase SKPD

yang melaksana

kan administrasi

inventaris Barang

daerah dengan

baik.

2. Prosentase

Sertifikasi tanah

aset Pemerintah

Kabupaten

3. Prosentase

Peningkatan Nilai

asset daerah

1. Penyusunan Standar Satuan

Harga;

2. Peningkatan Manajemen Aset

/ Barang Milik Daerah;

3. Proses Penghapusan dan

Penjualan Aset / Barang Milik

Daerah;

4. Penyusunan Daftar Kebutuhan

Barang Milik Daerah Dan

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah;

5. Inventarisasi Barang Milik

Daerah;

6. Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah / Rancangan

Peraturan Bupati tentang

Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

7. Pemanfaatan Aset / Barang

Milik Daerah.

2.

Program

pengelolaan

keuangan daerah.

Meningkatnya

kualitas penge

lolaan keuang

an daerah

Output :

1. Meningkatkan

pengelolaan

keuangan daerah

melalui

penyempurnaan

sistem dan

prosedur

manajemen

keuangan.

Outcome :

1. Ketepatan Waktu

Penyusun an

APBD dan

1. Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA)

SKPD;


Peraturan Daerah Tentang

APBD;


Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD;


Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD;



tentang Penjabaran



22

PAPBD

2. Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah (LKPD)

tersusun tepat

waktu

3. Ketepatan Waktu

Penyusun an

Laporan dan

Prognosis

4. Prosentase SKPD

yang melaksanak

an Penatausaha

an Keuangan

Daerah Secara

Mandiri

5. Prosentase

SKPD yang

melaksanakan

Penyusunan

Laporan

Keuangan Secara

Mandiri

Perubahan APBD;


Peraturan Daerah tentang

Pertangungjawaban

Pelaksanaan APBD;



tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

8. Penyusunan dan Penerbitan

DPA / DPPA – SKPD;

9. Proses verifikasi dan

Penerbitan Dokumen

SP2D;

10. Proses Pengolahan Data

Transaksi Penerimaan Kas;

11. Proses Pengolahan Data

Transaksi Pengeluaran Kas;

12. Rekonsiliasi, Konsolidasi

dan Evaluasi Laporan

Keuangan SKPD;

13. Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD;

14. Penyusunan Standar Biaya

dan Analisa Standar

Belanja;

15. Intensifikasi dan

ektensifikasi sumber sumber

pendapatan daerah;

16. Penyempurnaan dan

Pengembangan Sistim

Informasi Keuangan

Daerah;

17. Proses Penyempurnaan

Ketetapan Pajak Daerah;

18. Pemutakhiran Data Wajib

Pajak dan Obyek Pajak;

19. Bimbingan Teknis

Penyusunan Anggaran;

20. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

21. Bimbingan Teknis

Implementasi Paket

Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan



23

Daerah;

22. Pembinaan Implementasi

Sistim Akuntansi

Pemerintah Daerah;

23. Rekonsiliasi dan Pendataan

Gaji PNS;

24. Rekonsiliasi dan Pelaporan

Penerimaan Daerah;

25. Monitoring dan Evaluasi

Pendapatan dan Pembiayaan

Daerah;

26. Proses Penatausahaan

Penerimaan Dan

Pengeluaran BUD;

27. Pelayanan Pajak Daerah;

28. Pengolahan Data dan

Informasi Pajak Daerah;

29. Proses Penetapan Pajak

Daerah;

30. Optimalisasi Pemungutan

Pajak-pajak Daerah;

31. Monitoring dan Evaluasi

Benda Berharga.

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan

Kegiatan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

Anggaran 2015, telah ditetapkan, sebesar Rp.56.869.804.217,- yaitu untuk Belanja Langsung

sebesar Rp. 12.969.684.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.43.900.120.217,-

adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.



24

BAB. IV

PENUTUP

Rencana Kinerja ( Renja ) Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Renja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berfungsi

sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja pada tahun 2015.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang, tugas utama yang diharapkan adalah menyiapkan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam bidang pendapatan

pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah.

Dengan adanya Renja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Lumajang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan

misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, akurat dan berkelanjutan.

Lumajang, 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENGOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Ttd

RACHMANIAH, SH.MM Pembina TK.I

NIP. 19580301 198003 2 003



25

RENJA - lumajangkab.go.id 2015/DINAS/2015.DPKD.pdfmengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan

Documents