Rengun dtpk 2010_plus[1]

PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN MELALUI PENUGASAN KHUSUS

DI DTPKTAHUN 2010

Disajikan dalam Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2010 dan Perencanaan Pelatihan Tahun 2011

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunan SDM Kesehatan

BADAN PPSDM KESEHATAN

Sistematika Penyajian

1. Kebijakan Depkes terkait Tenaga Kesehatan di DTPK

2. Apakah Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan?3. Komitmen Pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga

Kesehatan di DTPK4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penugasan Khusus

Tenaga Kesehatan di DTPK Tahun 20095. Rencana Penugasan Khusus Nakes Tahun 20106. Perencanaan Tahun 2010-20147. Rencana Tindak Lanjut

RPJMK I (2005-2009)

RPJMK II(2010-2014)

RPJMK III(2015-2019)

RPJMK IV(2020-2025)

•Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk & jaringannya termasuk bidan di desa dan RS kab/kota sebagian besar telah terpenuhi.

•Tersusun rencana distribusi dan rencana penguatan manajemen karir.

•Kebutuhan SDMK utk dacil sebagian besar telah terpenuhi termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.

•Program distribusi dan rencana penguatan manajemen karir dilaksanakan sesuai rencana.

•Kebutuhan berbagai SDMK berkualitas untuk seluruh daerah terpencil termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.

•Percepatan pelaksanaan program distribusi dan penguatan manajemen karir

•Pemenuhan seluruh kebutuhan SDMK yg berkualitas dpt tercapai melalui pengembangan dan pemberdayaan SDMK.

•Pelaksanaan program distribusi dan manajemen karir SDMK telah mantap.

DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN

ISU POKOK NATIONAL SUMMIT30 NOPEMBER 2009

• Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat

• Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercapat pencapaian target MDG’s

• Pengendalian penyakit dan penang-gulangan masalah kesehatan akibat bencana

• Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di DTPK.

Program 100 hari (Tahun 2009)Isu Pokok - 4

Permenkes tentang Praktik Tenaga Kesehatan

Permenkes/Kepmenkes tentang pemberian insentif tenaga kesehatan strategis di DTPK

Terpenuhinya nakes strategis 131 orang di 35 Puskesmas dari 101 Puskesmas di DTPK

Program 1 Tahun (tahun 2010)Isu Pokok - 4

• Terpenuhinya 300 nakes strategis (12 bulan) di Puskesmas DTPK

• Penugasan khusus residen (550 orang Pasca Jenjang-1 (6 bulan) dan 150 orang residen senior (3 bulan)

Program 5 (lima) TahunIsu Pokok - 4

Pengembangan standarisasi, akreditasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi nakes untuk menjamin kualitas nakes dan daya saing nakes.

Pengembangan sistem insentif nakes strategis di DTPK (perlindungan keselamatan kerja, gaji dan tunjangan, pengaturan masa tugas, pendidikan lanjutan & CPD, fasilitas kerja, biaya operasional)

Program 5 (lima) TahunIsu Pokok – 4

(lanjutan)Terpenuhinya kebutuhan nakes

strategis di DTPKPembiayaan penempatan SDM

Kesehatan di DTPK, dibebankan pada APBN dan APBD.

Peningkatan pendayagunaan dan kesinambungan nakes yang sudah ada dan tenaga kejuruan dalam bidang kesehatan (jurim, juru malaria desa dll).

Kebijakan Distribusi Tenaga Kesehatan di DTPK

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu di DTPK.

Bertujuan meningkatkan keberadaan dan retensi tenaga kesehatan di DTPK.

Ada pembagian peran yang jelas antara pihak yg terlibat; pemerintah pusat dan daerah Nota Kesepahaman, al:Penentuan sasaran lokasiRencana Kebutuhan (jumlah, jenis, distribusi)Penyediaan insentif finansial dan non

finansial, sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya

1


Sasaran:

101 Puskesmas DTPK

35 RSUD DTPK

Cara rekrutmen:

Rekrutmen mengutamakan nakes dari daerah setempat.

Pusat:

PTT (dokter dan dokter gigi) Biro Kepegawaian

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Strategis di Puskesmas prioritas DTPK dan jaringannya.

Penugasan Khusus residen senior

Daerah: sesuai kapasitas setempat

2


PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN STRATEGIS

• Nakes diberikan biaya perjalanan dan insentif serta tambahan lain dan fasilitas sesuai kemampuan Pemda setempat.

• Masa Penugasan: minimal 3 bln & dpt diperpanjang sesuai ketentuan berlaku.

• Hak dan Kewajiban semua pihak terkait tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus.

• Sanksi : tergantung kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama.

3

TENAGA KESEHATAN DI DTPK

1 TIM

PUSKESMAS DAN JARINGANNYAdi DTPK

TUGAS KHUSUS:•DIII Keperawatan •DIII Kesling•DIII Gizi•DIII Analis Kes•D-III kes lain ses. kebutuhan

PTT:•Dokter, umum•Dokter Gigi•Bidan

Definisi Penugasan Khusus:

15

Pendayagunaan secara khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dalam kurun waktu tertentu guna meningkat-kan akses dan mutu pelayanan kese-hatan di sarana pelayanan kesehatan yang berada di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/menga-lami bencana dan konflik sosial.

Dasar Hukum Penugasan Khusus SDM Kesehatan…..1

16

PERMENKES No. 1231/MENKES/PER/XI/2007

tentang Penugasan Khusus SDM Kesehatan Jenis, kualifikasi dan jumlah SDM kes ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan SDM kesesehatan berada dibawah tanggung jawab Bupati/Walikota bersama-sama dengan Gubernur.

Pemanfaatan SDM kesehatan harus disertai penyediaan sarana pelayanan kesehatan, obat-oabatan dan fasilitas lain sesuai standar berlaku, memperhatikan hirarki dan kompisisi nakes penyerta atau yg tersedia.

Dasar Hukum Penugasan Khusus SDM Kesehatan…..2

17

KEPKEPMENKES No. 123MENKES No. 12355/MENKES//MENKES/SKSK/XI/XIII/2007 /2007 tentang tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus

Kepmenkes No. 1086/Menkes/SK/XI?2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penugasan Khusus SDM Kesehatan.

KEPKEPMENKES No. MENKES No. 156156/MENKES//MENKES/SKSK//II/20/201010 tentang tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.

Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus:• Hak:

▫ Biaya perjalanan 1 x pp▫ Insentif bulanan selama bertugas

• Kewajiban:▫ Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.▫ Membuat laporan pelaksanaan tugas.

Besaran insentif Nakes Penugasan Khusus (jenjang D-III):

KEPMENKES No. 1235/MENKES/SK/XII/2007

KEPMENKES No. 156/MENKES/SK/I/2010

• Insentif per bulan Rp. 2,5 jt• Potongan PPh sesuai

ketentuan berlaku

• Penghasilan pokok per bulan: Rp. 1,7 jt.

• Insentif per bulan:▫ Regional I: Rp. 2,7 jt▫ Regional II: Rp. 1,7 jt

• Potongan PPh sesuai ketentuan berlaku

Pembagian Regional DTPK sesuai KEPMENKES No. 156/MENKES/SK/I/2010

• Regional I:▫ Prop. Papua▫ Prop. Papua Barat▫ Prop. Maluku▫ Prop. Maluku Utara▫ Prop. NTT▫ Prop. Sulteng▫ Prop Sulut (kab. Sangihe,

Talaud, Minahasa Utara dan Sitaro)

• Regional II: ▫ Prop. Sumut▫ Prop. Kepri▫ Prop. Bengkulu▫ Prop. Kalbar▫ Prop. Kaltim

22Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

DEPKES PROPINSI KABUPATEN/KOTA

A. Badan PPSDM Kes • Rekrutmen dan seleksi nakes • Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standard

• Menyusun manlak• Penetapan nakes

• Pengusulan hasil seleksi kepada Depkes

• Pendayagunaan nakes di puskesmas & jaringannya

• Penyediaan insentif finansial dan biaya perjalanan

• Pelatihan pra tugas• Pembinaan mutu nakes

bersama Binkesmas• Fasilitas Koordinasi

• Pembekalan bagi nakes pra keberangkatan

• Pemberian uraian tugas bagi nakes (koordinasi dg pimp. Saryankes)

A. Binkesmas

• Merumuskan kebijakan dan perencanaan program yankes DTPK

• Fasilitasi penganggaran sarana prasarana dan peralatan saryankes

• Pembinaan mutu yankes

• Koordinasi dengan Dinkes Kab (perencanaan, penempatan & pemanfaatan)

• Penyediaan anggaran operasional program, serta sarpras yankes dasar sesuai standard.

• Fasilitasi koordinasi seluruh pihak terkait

• Pembinaan mutu yankes • Melaksanakan pembinaan terhadap nakes

Nota Kesepahaman berlaku untuk kerja sama selama 3 tahun per Juli 2009

REALISASI PENUGASAN KHUSUS NAKES D-III Menurut Jenis Ketenagaan Th 2009

NO PROPINSIJUMLAH

KABJUMLAH DAN JENIS NAKES

PERAWAT SANITARIAN GIZI LAINNYATOTAL MUNDUR

1 SUMATERA UTARA 1 1 1 1 0 3 2

2 BENGKULU 1 4 0 0 0 4

3 KEPULAUAN RIAU 3 2 4 2 1 9 1

4 NUSA TENGGARA TIMUR 4 9 5 2 4 20 1

5 KALIMANTAN BARAT 5 6 5 4 3 18

6 KALIMANTAN TIMUR 4 8 1 1 0 10

7 SULAWESI UTARA 4 11 5 1 0 17

8 SULAWESI TENGAH 1 2 1 0 0 39 MALUKU 3 4 4 3 0 11

10 MALUKU UTARA 1 7 1 0 0 8

11 PAPUA 7 18 7 3 0 28 1

12 PAPUA BARAT 1 2 1 1 0 4

GRAND TOTAL 35 74 35 18 8 135 5

25

Lokasi MONITORING NAKES Tahun 2009- Januari 2010

UI, UNAIR, UNAND, UNBRAW, UNHAS,

USU

BatamKEPRI

Toli-toli

SULTENG

NunukanKALTIM

MorotaiMALUT

TTU, ALORNTT

JayapuraKeeromPAPUA

Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu,

SanggauKALBAR

MTBMaluku

Laporan Keadaan nakes tugsus s/d Februari 2010

• Jml Kab melapor: 28 kab. • Kab. Belum Melapor:

▫ Sulut: Sangihe▫ Maluku: Kep. Aru, MTB, MBD▫ Papua: Peg. Bintang, Sarmi, Boven

Digul• Memperpanjang: 50 orang• Lulus CPNS: 9 orang

Hasil Evaluasi• Target jumlah nakes tercapai, bahkan melebihi jumlah

yang disepakati yaitu sebanyak 135 orang.• Daerah merasa program ini bermanfaat, antara lain

dapat menambah jangkauan wilayah kerja Puskesmas, meningkatkan cakupan kegiatan Puskesmas terutama yang semula tidak ada/tidak berjalan/kurang berjalan (misalnya kesehatan lingkungan dan gizi)

• Tenaga kesehatan masih bertugas dan pada umumnya ingin diperpanjang penugasannya.

• Tenaga kesehatan sebagian lulus seleksi CPNS-Daerah, daerah dan dilakukan rekrutmen untuk penggantian.

• Tenaga kesehatan penugasan khusus dapat diterima dengan baik dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain yang telah ada di Puskesmas karena keberadaannya memang sangat dibutuhkan.

KENDALA

• Keterlambatan pemberangkatan tenaga kesehatan ke lokasi tugas akibat waktu rekrutmen singkat, cuaca buruk dan keterbatasan sarana transportasi reguler.

• Keterlambatan pembayaran insentif pada beberapa kabupaten karena masalah administrasi.

• Penempatan tenaga kesehatan oleh daerah tidak selalu dalam satu tim karena menyesuaikan dengan kondisi masing-masing Puskesmas antara lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di pustu.

• Belum ada mekanisme sanksi bagi tenaga kesehatan yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

REKOMENDASI

1. pemberian insentif yang memadai dan berkeadilan untuk semua tenaga kesehatan di DTPK,

2. peningkatan koordinasi antara Depkes, Propinsi dan Kabupaten,

3. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan,

4. pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja,

5. pengembangan karir bagi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK.

29

TARGET PENUGASANNakes Pusk. DTPK Th 2010

NO. PROPINSI

JML JML RENCANA JML

PUSK TUGSUS JML TUGSUS TUGSUS

LAMA BARU TOTAL

1 SUMATERA UTARA 1 1 2 3

2 BENGKULU 1 4 0 4

3 KEPULAUAN RIAU 3 8 12 20

4 NUSA TENGGARA TIMUR 5 19 16 35

5 KALIMANTAN BARAT 5 18 27 45

6 KALIMANTAN TIMUR 4 10 20 30

7 SULAWESI UTARA 5 17 0 17

8 SULAWESI TENGAH 1 3 1 4

9 MALUKU 4 11 29 40

10 MALUKU UTARA 2 8 0 8

11 PAPUA 7 27 57 84

12 PAPUA BARAT 1 4 6 10

GRAND TOTAL 39 130 170 300

Catatan: sedang direvisi menjadi 381 nakes menyesuaikan dg usulan tambahan dari daerah., jika dana memungkinkan

JUMLAH NAKES DIUSULKAN UNTUK PENUGASAN DTPK Th 2010

Catatan: Jumlah tersebut sesuai dengan Daftar Nama Tenaga Kesehatan yang diusulkan Sampai dengan Februari 2010

NO. PROPINSIJUML

KAB/KOTA

PERAWAT

SANITARIAN

GIZIANALIS/

LABLAINNY

AS1 Total

1 Bengkulu 1 8 1 0 0 92 Kalimantan Barat 5 39 7 3 1 5 3 583 Kalimantan Timur 4 23 1 0 0 244 Kepulauan Riau 3 4 5 3 5 0 0 175 Maluku Utara 1 6 2 0 0 86 NTT 4 38 6 10 8 11 0 737 Papua 7 17 5 3 1 0 0 268 Papua Barat 1 9 0 1 109 Sulawesi Tengah 1 5 0 0 5

10 Sulawesi Utara 4 22 1 1 0 0 2411 Sumatera Utara 1 3 1 1 0 0 512 Maluku 3 0 0

Grand Total 35 174 26 24 15 16 4 259

JUMLAH NAKES YG TELAH DITETAPKAN UNTUK PENUGASAN DTPK Th 2010

NO. PROPINSIJUML KAB/K

OTA

PERAWAT

SANITARIAN

GIZIANALIS/ LAB

LAINNYA

S1 Total

1 Bengkulu 1 4 0 0 42 Kalimantan Barat 5 14 3 3 1 1 1 233 Kalimantan Timur 4 9 0 0 94 Kepulauan Riau 3 2 3 1 1 0 0 75 Maluku Utara 1 6 2 0 0 86 NTT 4 17 3 5 2 6 0 337 Papua 7 10 4 1 0 0 158 Papua Barat 1 0 1 19 Sulawesi Tengah 1 4 0 0 4

10 Sulawesi Utara 4 5 0 0 511 Sumatera Utara 1 1 1 1 0 0 312 Maluku 3 0 0 0

Grand Total 35 72 14 13 4 7 2 112

Catatan: Sebanyak 147 nakes sedang diverifikasi untuk proses penetapan

Jumlah Puskesmas Lokasi Penempatan Tahun 2010

NO. PROPINSIJUML KAB/

KOTAJUMLAH

PUSKESMAS1 Bengkulu 1 22 Kalimantan Barat 5 143 Kalimantan Timur 4 64 Kepulauan Riau 3 65 Maluku Utara 1 26 NTT 4 167 Papua 7 78 Papua Barat 1 29 Sulawesi Tengah 1 2

10 Sulawesi Utara 4 811 Sumatera Utara 1 112 Maluku 3 0

Grand Total 35 66

• Kab. Raja Ampat menambah 2 Pustu sbg lokasi penugasan.• Jumlah Nakes per puskesmas berkisar antara 1 – 7 nakes (rata-

rata 4-5 nakes per puskesmas)

JUMLAH NAKES PENUGASAN DTPK Th 2009 dan Th. 2010

NO. PROPINSIJUML

KAB/KOTATUGSUS

2009TUGSUS

2010

% PENINGKAT

AN

1 Bengkulu 1 4 9 125%2 Kalimantan Barat 5 18 58 222%3 Kalimantan Timur 4 10 24 140%4 Kepulauan Riau 3 9 17 89%5 Maluku Utara 1 8 8 0%6 NTT 4 20 73 265%7 Papua 7 28 26 -7%8 Papua Barat 1 4 10 150%9 Sulawesi Tengah 1 3 5 67%

10 Sulawesi Utara 4 17 24 41%11 Sumatera Utara 1 3 5 67%12 Maluku 3 11 -100%

Grand Total 35 135 259 92%

RENCANA PENUGASAN KHUSUS NAKES DTPK TAHUN 2010-2014• Jumlah target nakes yg ditempatkan:

▫ Tahun 2010: 1200 nakes (tergantung dana APBN-P)▫ Tahun 2011 : 1275 nakes▫ Tahun 2012: 1323 nakes▫ Tahun 2013: 1389 nakes▫ Tahun 2014: 1459 nakes

• Rencana program penugasan khusus nakes telah masuk dalam rancangan roadmap DTPK 2010-2014

RENCANA TINDAK LANJUT

• Menyesuaikan jumlah usulan tambahan dengan ketersediaan anggaran.

• Memproses surat tugas untuk penempatan tenaga kesehatan.

• Mempersiapkan standar format pelaporan dan indikator kinerja tenaga kesehatan.

• Mempersiapkan pembekalan/pelatihan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK.

• Monitoring dan Evaluasi.

Rengun dtpk 2010_plus[1]

Documents