DINAS PENDIDIKAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Prioritas pendidikan nasional saat ini meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik, untuk itu Pemerintah memandang perlu memanfaatkan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimulai dari suatu kegiatan penyusunan perencananaan pengembangan pendidikan di daerah. Dalam kerangka ini, Kabupaten OKU Timur perlu menyusun rencana pengembangan pendidikan yang komprehensif, khususnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, lengkap, aktual dan relevan, sehingga diharapkan masalah- masalah pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di OKU Timur dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber- sumber yang tersedia, baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana APBD propinsi, APBD Kabupaten/Kota serta bantuan masyarakat lainnya. Dalam konteks tersebut di atas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah baik yang diselenggarakan melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal merupakan lembaga yang sangat dominan memberikan pengaruh terhadap kepentingan semua tingkat pendidikan. Karena hal tersebut maka pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah OKU Timur 2016—2021 menjadi Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 1
69
Embed
RENCANA PENGEMBANGAN · Web viewPrioritas pendidikan nasional saat ini meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
DINAS PENDIDIKAN
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar BelakangUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan
pencitraan publik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan
lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,
terarah, dan berkesinambungan.
Prioritas pendidikan nasional saat ini meliputi pemerataan dan perluasan akses,
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik,
untuk itu Pemerintah memandang perlu memanfaatkan otonomi daerah dan desentralisasi
pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka
membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang dimulai dari suatu kegiatan penyusunan perencananaan pengembangan
pendidikan di daerah. Dalam kerangka ini, Kabupaten OKU Timur perlu menyusun rencana
pengembangan pendidikan yang komprehensif, khususnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan
2016—2021 yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, lengkap, aktual dan
relevan, sehingga diharapkan masalah-masalah pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di
OKU Timur dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-
sumber yang tersedia, baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana APBD propinsi, APBD
Kabupaten/Kota serta bantuan masyarakat lainnya.
Dalam konteks tersebut di atas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah baik yang
diselenggarakan melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal merupakan lembaga yang
sangat dominan memberikan pengaruh terhadap kepentingan semua tingkat pendidikan.
Karena hal tersebut maka pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah OKU Timur 2016—
2021 menjadi penting dan strategis, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas. Tuntutan pengembangan kompetensi out put/lulusan lembaga Pendidikan Dasar
dan Menengah, harus berorentasi pada kebutuhan nasional maupun global.
Dengan berbagai kepentingan yang berorientasi strategis, Dinas Pendidikan Kabupaten
OKU Timur menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur
2016—2021, sebagai bagian dari perencanaan pendidikan Kabupaten OKU Timur secara
keseluruhan.
1.2. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten (RENSTRA) OKU Timur tahun 2016—2021, adalah sebagai berikut.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 1
DINAS PENDIDIKAN
a. Umum
Sebagai acuan strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten OKU Timur tahun 2015
sampai 2020, yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten
OKU Timur, dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional.
b. Khusus
Sebagai panduan teknis implementasi Program pengembangan Pendidikan Formal dan
Pendidiklan Non Formal Kabupaten OKU Timur 2016—2021, meliputi pemerataan dan
perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan
pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan di OKU Timur.
1.3. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016—2021
berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota
Praja di Sumatera Selatan;
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005—2025;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004—2009;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata cara
Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kab. OKU TIMUR;.
m. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU TIMUR tahun 2005-
2025;.
n. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Program Wajib Sekolah 12 Tahun (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2008).
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 2
PEMERINTAH PUSAT
DIACU DIPERHATIKAN
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG
PEMERINTAH PUSAT
RENJA-KL
RKA-KL RINCIAN APBN
RKP RAPBN APBN
PEDO MAN
PEDO MAN
PEDO MAN
RENSTRA-KL
RPJM NASIONAL
DIJABARKAN
RPJP NASIONAL
PEDO MAN
PEDO MAN
RPJPD DAERAH
PEDO MAN
RPJM DAERAH
DIJABARKAN
PEDO MAN
RENSTRA-SKPD
RKPD, KUA DAN PPA
RENJA SKPD
RKA-SKPD
RAPBD APBD
RINCIAN APBD
PEDO MAN
DINAS PENDIDIKAN
o. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016--2021Program Wajib Sekolah 12 Tahun (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2008).
p. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas, Badan-Badan,
Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
2016 Nomor 33).
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainya
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur adalah suatu
dokumen perencanaan Pendidikan Dasar yang bersifat menyeluruh baik yang diselenggarkan
dalam bentuk Pendidikan Formal, maupun Pendidikan Non Formal meliputi Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Paket A/B/C, PAUD, Keaksaraan Fungsional (KF) dan
Pembinaan Olah Raga Pelajar. Renstra disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur,
dengan substansi pokok berdasarkan masukan dari Sekrtariat, Bidang Pendidikan Masyarakat,
Olahraga dan Seni Budaya Pelajar, Bidang Kurikulum, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang
Guru dan Tenaga Kependidikan serta pihak lain yang relevan.
Gambar 1.1 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Meskipun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur mencakup
Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangungan
Pendidikan Nasional yang dtetapkan dalam Renstra Pendidikan dan Kebuayaan dan
Pembangunan Pendidikan Kabupaten OKU Timur Bidang Pendidikan yang secara keseluruhan
yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten OKU Timur Tahun 2015—2020.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 3
DINAS PENDIDIKAN
Pada RPJMD arah prioritas pembangunan di bidang pendidikan adalah penuntasan
Wajar Dikdas 9 tahun, dengan target Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) tahun 2020 mencapai
9,07 tahun dan untuk Angka Melek Huruf (AMH) diharapkan mencapai 93,6%.
Dalam konteks ini RENSTRA berperan sebagai dokumen acuan perencanaan, baik
selama lima tahun maupun tahapan tahunannya, memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun dengan tupoksi dan bersifat indikatif, untuk
mencapai target yang telah digariskan dalam RPJMD ke-2 2016—2021, sekaligus sebagai
media informasi bagi masyarakat dan stakeholder pendidikan yang memiliki perhatian dan
kepedulian dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan di Kabupaten OKU
Timur.
1.5. Proses Penyusunan
Sesuai dengan pengertian dan alur penyusunannya, RENSTRA merupakan rencana
yang bersifat bottom up dengan memperhatikan spesifikasi kebutuhan pengembangan
pendidikan masing-masing Bidang Pendidikan Kabupaten OKU Timur. dalam sebuah dokumen
yang disebut dengan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur tahun 2016—
2021.
Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja,
terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja sasaran ini merupakan
gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan hasil (outcome) dari program-
program bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan.
A. Tahapan Kegiatan:1. Pengumpulan data dan informasi
Data dan informasi awal dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya yaitu dokumen
perencanaan, data dasar, data/ informasi sekolah/lembaga, lembar individu sekolah, program
yang sedang berjalan, dan Visi Misi Kabupaten.
2. Kompilasi dan analisis data informasi Data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber data dikompilasi dan dianalisis. Hasil
analisisnya berupa poin-poin permasalahan, kondisi objektif, potensi positif dan potensi negatif
yang akan dibawa ke forum Rapat Kerja Daerah.
3. Rapat Kerja Daerah Dinas PendidikanRapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan dihadiri oleh Stakeholders, Kepala Sekolah,
IGTKI, Dewan Pendidikan, PGRI, BMPS, dan Komite Sekolah. Pada Rapat Kerja Daerah ini
dibahas poin-poin permasalahan,kondisi objektif perkembangan pendidikan, potensi positif dan
potensi negatif pendidikan di Kabupaten OKU Timur. Rapat Kerja Daerah ini menghasilkan
rekomendasi yang digunakan untuk bahan penyusunan Visi dan Misi Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Timur.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 4
DINAS PENDIDIKAN
4. Pengolahan Hasil RakerdaRekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan dikaji kembali
untuk penyusunan Visi.
5. Pernyataan VisiVisi dirumuskan dan ditentukan berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian.
6. Pernyataan MisiMisi dirumuskan berdasarkan visi yang diharapkan. Misi dikaji kembali disesuaikan
berdasarkan dengan kondisi objektif, potensi positif maupun potensi negatif. Proses pengkajian
tersebut juga sebagai bahan untuk perumusan tujuan.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 5
Pengolahan Hasil Rakerda
Rapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan StakeholdersKepala SekolahIGTKIDewan PendidikanPGRIBMPSKomite Sekolah
PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI
SUMBER DATA : Dokumen perencanaanData dasarData/ informasi sekolah/lembagaLembar individu sekolahProgram yang sedang berjalanVisi Misi Kabupaten
KompilDokumen perencanaanData dasarData/ informasi sekolah/lembagaLembar individu sekolahProgram yang sedang berjalanVisi Misi Kabupatenasi dan analisis data informasi
Perumusan Renstra :Perumusan Indikator Kinerja Cara Mencapai Tujuan dan SasaranKebijakan dan Program
Perumusan Tujuan
Pernyataan Misi
Pernyataan Visi
DINAS PENDIDIKAN
Gambar 1.2. Proses Penyusunan Renstra 2016—2021
7. Perumusan Tujuan
Tujuan dirumuskan berdasarkan Misi dan kondisi ke depan yang diharapkan.
8. Perumusan Renstra Perumusan Renstra meliputi perumusan Indikator Kinerja, perumusan Cara Mencapai
Tujuan, Sasaran dan penyusunan Kebijakan dan Program.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 6
DINAS PENDIDIKAN
B. Output yang DiharapkanOutput yang diharapkan dari proses ini adalah tersusunnya dokumen Renstra secara
lengkap dalam bentuk narasi dan lampiran.
1.6. Sistematika Penyusunan
Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan tahun 2016—2021 disusun berdasarkan
sistematika sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra
dengan dokumen Perencanaan lainnya, proses penyusunan Renstra Tahun 2016—
2021 dan sistematika penyusunan.
Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA SKPD TAHUN 2004-2008
Memuat Gambaran Tupoksi SKPD Dinas Pendidikan, Gambaran Pelayanan dan
Kinerja SKPD sesuai Tupoksi, yaitu Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Ancaman; dan memuat Isu Strategis.
Bab III : VISI DAN MISI SKPD DINAS PENDIDIKAN
Memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Dinas Pembangunan Tahun 2016—2021.
Bab IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SKPD DINAS PENDIDIKAN
Memuat Kebijakan Pembangunan Dinas Pendidikan, dan Strategi Pencapaian
Pembangunan Tahun 2016—2021.
Bab V : PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD DINAS PENDIDIKAN
Memuat Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Masing-Masing Program, dan
Kegiatan Indikatif dari Berbagai Sumber Pendapatan.
Bab VI : PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 7
DINAS PENDIDIKAN
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN
2.1. Gambaran Tupoksi SKPD Dinas Pendidikan.Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di
bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Pendidikan sebagai bagian dari unsur pelaksana teknis pendidikan bertugas
nelaksanakan visi Bupati OKU TIMUR yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016—2021 Nyaman Tanpa Jalan Berlubang memiliki 6
(enam) misi, yaitu:
Misi Pertama, mewujudkan infrastruktur yang layak
Misi Kedua, memberikan rasa aman dan nyaman dengan sinergitas antara masyarakat,
Pemerintah dan aparat keamanan.
Misi Ketiga, mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya dan berakhlak mulia yang
berorientasi pada pelayanan publik.
Misi Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pemerataan
pembangunan.
Misi Kelima, meningkatkan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
Misi Keenam, mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan pertanian
berkelanjutan.
Landasan operasional untuk melaksanakan misi tersebut didasarkan pada Peraturan
Bupati OKU Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten OKU Timur, tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan
kewenangan Daerah di bidang pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan
- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di dibidang pendidikan yang
meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, TK, RA, KOBER, SPS, TPA), Pendidikan
Dasar (SD,MI, SMP, MTs), Pendidikan Menengah (SMA, MA, dan SMK), Pendidikan Non
Formal dan In Formal Perguruan Agama Islam serta Pembinaan Keolahragaan Pelajar.
- Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pendidikan
- Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan
kepegawaian.
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 8
DINAS PENDIDIKAN
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Perencanaan;
3) Subbagian Keuangan.
c. Bidang Kurikulum, membawahi :
1) Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar (SD);
3) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP).
d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD);
3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP).
e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD);
3) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
f. Bidang Pendidikan Masyarakat, Olahraga dan Seni Budaya Pelajar membawahi :
1) Seksi Pendidikan Mayarakat;
2) Seksi Olahraga Pelajar;
3) Seksi Seni Budaya Pelajar.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 9
DINAS PENDIDIKAN
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 10
DINAS PENDIDIKAN
Dengan Struktur di atas maka Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur memiliki :
a. Jabatan Strukturali. Eselon II, 1 orang
ii. Eselon IIIa, 5 orang
iii. Eselon IVa, 15 orang
iv. Kepala UPT Kecamatan 20 orang
b. Jabatan Fungsionali. Para guru dari mulai jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA/SMK
ii. Para guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
iii. Jabatan fungsional Pamong Belajar di UPT
iv. Jabatan fungsional Pengawas TK/SD, Pengawas SLTP dan Dikmen sebanyak 21 orang.
2.2. Gambaran Pelayanan dan Kinerja SKPD sesuai Tupoksi
1. Kondisi Sosial dan Budaya a. Geografis
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada
di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 3.370 km2. Dilihat dari sisi geografisnya
kabupaten ini terletak antara 103o40’ Bujur Timur sampai dengan 104o33’ Bujur Timur
dan antara 3o45’ sampai dengan 4o55’ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dan Kabupaten Way Kanan (Provinsi Lampung)
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Ilir
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Luas wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beribukota
Martapura meliputi 20 Kecamatan, 7 Kelurahan, 286 Desa (hingga akhir 2013). Adapun luas
wilayah kabupaten OKU TIMUR berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :
Nama Kecamatan Luas (km2) Persentase (%)1. Martapura 102,16 3,032. Bunga Mayang 113,54 3,373. Jaya Pura 230,17 6,834. B.P. Peliung 154,13 4,575. Buay Madang 114,36 3,396. Buay Madang Timur 156,25 4,647. B.P. Bangsa Raja 192,95 5,738. Madang Suku II 129,34 3,849. Madang Suku III 195,32 5,7910. Madang Suku I 211,25 6,2711. Belitang Mdg Raya 163,59 4,85
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 11
DINAS PENDIDIKAN
12. Belitang I 354,5 10,5313. Belitang Jaya 91,97 2,7314. Belitang III 153,87 4,5615. Belitang II 153,59 4,5616. Belitang Mulya 45,97 1,3617. Semendawai Suku III 297,77 8,8318. Semendawai Timur 183,27 5,4419. Cempaka 101 320. Semendawai Barat 225 6,68
b. Pemerintahan Daerah Kabupaten OKU Timur
Sampai dengan Tahun 2007 Kabupaten OKU Timur terdiri dari 22 daerah Kecamatan.
Dari 22 Kecamatan ini terbagi lagi atas Desa/Kelurahan. Jumlah daerah kecamatan dan
Desa/Kelurahan pada setiap Kecamatan sebagai berikut :
Tabel 2.1 KECAMATAN DAN JUMLAH DESA DI KABUPATEN OKU TIMUR
NO NAMA KECAMATAN JUMLAH DESA1 BELITANG JAYA 132 CEMPAKA 133 BUAY PEMUKA BANGSA RAJA 74 BUAY MADANG 175 BUAY PEMUKA PELIUNG 136 BELITANG MULYA 127 BELITANG III 208 MADANG SUKU III 109 MARTAPURA 16
10 JAYAPURA 811 BELITANG MADANG RAYA 1612 BUNGA MAYANG 813 MADANG SUKU I 1314 BELITANG II 2415 BUAY MADANG TIMUR 2716 BELITANG 2417 SEMENDAWAI BARAT 1218 SEMENDAWAI SUKU III 1919 SEMENDAWAI TIMUR 1920 MADANG SUKU II 19
Sumber : Dinamika Pembangunan Kabupaten OKU Timur (2016)
Perubahan tatanan wilayah Pemerintahan di dalam Kabupaten OKU Timur terjadi pada
tahun 2004. Yaitu pemekaran kecamatan yang asalnya 10 kecamatan menjadi 20 kecamatan.
Sedangkan tatanan wilayah setelah pemekaran adalah sebagai berikut.
c. Demografi
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 12
DINAS PENDIDIKAN
Berdasarkan kondisi eksisting Jumlah Penduduk Kabupaten OKU TIMUR tercatat
634.700 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan di Kecamatan Buay Madang
Timur yakni 55.617 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Buay
Pemuka Bangsa Raja dengan jumlah penduduk 11.502 jiwa saja dengan tingkat kepadatan 186
km².
No Kecamatan Jumlah Penduduk
Luas Daerah Kepadatan (Jiwa/Km²)(Km²)
1 Martapura 50.095 102,16 2612 Bunga Mayang 16.481 113,54 853 Jaya Pura 12.103 230,17 764 Buay Pemuka Peliung 32.793 154,13 1965 Buay Madang 37.133 114,36 4606 Buay Madang Timur 55.617 156,25 3907 Buay Pemuka Bangsa Raja 11.502 192,95 1118 Madang Suku II 29.679 129,34 1229 Madang Suku III 24.630 195,32 147
10 Madang Suku I 35.395 211,25 15411 Belitang Madang Raya 42.491 163,59 61712 Belitang I 52.557 354,5 28313 Belitang Jaya 18.942 91,97 15214 Belitang III 34.284 153,87 31315 Belitang II 41.357 153,59 72216 Belitang Mulya 20.659 45,97 15617 Semendawai Suku III 38.335 297,77 17618 Semendawai Timur 34.021 183,27 24519 Cempaka 26.288 101 8920 Semendawai Barat 20.338 225 51
JUMLAH 634.700 186
d. Agama, Suku dan Bahasa
Pergaulan hidup antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara umum, berlangsung damai dan saling
menghargai, sehingga kondisi aman dan terpeliharanya kerukunan dapat terjaga di Kabupaten
ini. Agama yang dianut penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bermacam-macam
menurut keyakinan dan kepercayaannya.
Jumlah Pemeluk dan Rumah Peribadatan di Kab. OKU Timur menurut kelompok agama
dan kepercayaan :
Nama AgamaJumlah
Pemeluk R. Peribadatan ProsentaseIslam 622.800 1842 94,47
Salah satu Indikator ketaatan penduduk dalam menjalankan ajaran agama dapat dilihat
dari besaran sarana ibadah yang ada. Data menunjukkan hampir semua rumah ibadah ada di
Kabupaten ini, yaitu masjid sebanyak 825 buah, musholla terdapat 1.017 buah, gereja terdapat
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 13
DINAS PENDIDIKAN
106 buah, pura terdapat 77 buah dan wihara terdapat 8 buah. Pada tahun 2013 jumlah jamaah
haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 565 orang, terdiri dari 280 jemaah laki-laki
dan 285 jemaah perempuan. Selain itu jumlah pernikahan yang tercatat di departemen agama
pada tahun 2013 sebanyak 7.620 pernikahan.
Kesenian dan Adat Istiadat serta kebudayaan penduduk Asli OKU TIMUR masih kental
dengan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang mereka sebagai salah satu contoh adat
perkawinan di Kab.OKU TIMUR terdapat empat jenis perkawinan :
Perkawinan rasan tuha angkat gawi;
Perkawinan rasan tuha takat padang;
Perkawinan sibambang (kawin lari);
Perkawinan ngakuk anak (mengambil anak).
Beberapa jenis tarian yang dikenal akrab oleh penduduk OKU TIMUR antara lain :
Tari Minur (Diperagakan oleh kaum wanita yang sudah menikah);
Tari Sabai (Diperagakan oleh pria dan wanita maknanya untuk kegemnbiraan).
Pemberian Gelar atau Adok (Julukan) di daerah komering diberikan menurut
kedudukannya di masyarakat :
Kedudukan Bangsawan (bila dia laki-laki diberi gelar yakni DALOM untuk anak cucu tua);
MANGKU untuk anak laki-laki di bawah DALOM;
MENTERI untuk anak laki-laki di bawah MANGKU;
PRABU untuk anak tua – cucung tua;
RADEN untuk dibawah PRABU-adiknya;
RATU untuk gelar dibawah RADEN;
BUNGSU untuk anak paling akhir
2. Kondisi Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2011—2015
a. Jumlah SekolahKondisi umum yang dapat dilihat pertama kali dengan jelas dari tahun 2011 sampai
2015 adalah peningkatan jumlah sekolah di hampir semua jenjang sekolah. Peningkatan jumlah
sekolah yang signifikan terjadi pada jenjang TK dan SMK dengan peningkatan jumlahnya lebih
dari 70% dibandingkan dengan tahun 2015. pada jenjang SMA, peningkatan yang terjadi 30%
jika dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan pada jenjang SD peningkatan yang terjadi
hanya 3%. Berikut adalah tabel jumlah sekolah setiap jenjang pendidikan tahun 2016
Tabel 2.4 Jumlah Sekolah setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2016
NO KECAMATAN TK KB TPA SPS SD SMP SMA SMK SLB
1 BELITANG 15 11 0 0 33 10 6 8 0
2 BELITANG II 10 15 0 0 20 2 2 0 0
3 BELITANG III 2 18 0 0 24 2 1 2 0
4 BELITANG JAYA 0 14 0 0 14 2 1 0 0
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 14
DINAS PENDIDIKAN
5 BELITANG MADANG RAYA 13 13 0 0 28 8 3 4 0
6 BELITANG MULYA 2 11 0 0 18 3 0 0 0
7 BUAY MADANG 15 9 0 2 25 8 3 7 0
8 BUAY MADANG TIMUR 15 14 0 6 37 10 3 4 0
9 BUAY PEMUKA BANGSA RAJA 0 10 0 0 10 1 0 1 0
10 BUAY PEMUKA PELIUNG 8 11 0 0 18 4 2 0 0
11 BUNGA MAYANG 2 7 0 0 11 2 0 1 0
12 CEMPAKA 2 11 0 2 24 3 2 0 0
13 JAYAPURA 0 9 0 1 8 2 2 0 0
14 MADANG SUKU I 12 9 0 2 24 6 1 0 0
15 MADANG SUKU II 5 12 0 0 26 4 3 0 0
16 MADANG SUKU III 14 11 0 1 18 3 1 0 0
17 MARTAPURA 15 7 1 11 27 5 5 5 1
18 SEMENDAWAI BARAT 4 16 0 0 21 3 2 0 0
19 SEMENDAWAI SUKU III 2 17 0 0 30 3 1 2 0
20 SEMENDAWAI TIMUR 5 17 0 1 24 3 1 1 0
JUMLAH 141 242 1 26 440 84 39 35 1
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur (2016)
3. Capaian Sasaran Kinerja 2016—2021a. Aspek Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
Sasaran kinerja pada aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah nilai
APM, APK, RRLS, AMH, Angka Melanjutkan Sekolah, Rasio Siswa per Kelas, Rasio Jumlah
mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S-1/D4, Persentase peserta pendidikan kecakapan
hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan, dan Penyediaan
atau Penambahan Prasarana Gedung Sekolah/Ruang Belajar. Pencapaian sasaran kinerja
aspek ini sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 pada beberapa indikator disajikan dalam tabel
berikut :
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur (2009)
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 15
DINAS PENDIDIKAN
Pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Dari rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran yang dapat dikatakan baik atau kurang baik dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur atau mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program dan sebagainya.
Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan OKU TIMUR untuk menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan. Analisis terhadap permasalahan pendanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan di Dinas Pendidikan OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015 ini dapat juga dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program SKPD pada Renstra Dinas Pendidikan yang akan disusun ini.
Berikut pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan OKU TIMUR dalam kurun waktu 2011-2015.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan PelayananDinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR 2011-2015
UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 62.421.680 65.655.112 73.109.000 73.000.000 76.600.000 40.780.136 32.642.623 37.726.075 38.270.955 39.437.592 65,33 49,72 51,60 52,43 51,49 70.157.158 37.771.476
Program Pendidikan Anak Usia Dini 101.801.000 276.671.200 100.891.000 745.000.000 74.000.000 99.556.000 276.291.200 95.057.000 723.255.600 74.000.000 97,79 99,86 94,22 97,08 100 259.672.640 253.631.960
Pembangunan gedung sekolah 58.000.000 - - - - 58.000.000 - - - - 100 - - - - 11.600.000 11.600.000
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 5.200.000 5.050.000 4.155.000 620.000.000 - 4.155.000 5.050.000 - 605.310.000 - 79,90 100 - 97,63 - 126.881.000 122.903.000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 38.601.000 61.621.200 60.846.000 65.000.000 - 37.401.000 61.621.200 59.267.000 58.035.600 - 96,89 100 97,40 89,29 - 45.213.640 43.264.960
Sumber : Pengolahan dan Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan OKU TIMUR, 2016
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 20
DINAS PENDIDIKAN
BAB IIIVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3.1 Visi Dinas Pendidikan
Rumusan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur pembangunan lima
tahun ke depan (2016 – 2021) didasarkan kepada visi dan misi serta arah kebijakan
pembangunan jangka menengah Bupati Kabupaten OKU Timur terpilih yang dituangkan di
dalam RPJM Daerah 2016–2021 pada misi ketiga yang berbunyi “Mewujudkan kualitas SDM
yang profesianal, berbudaya dan berakhlak mulia”, yang mengamanatkan adanya
peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten OKU Timur untuk lima tahun ke depan, di
samping perlunya peningkatan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat Kabupaten OKU Timur. Kebijakan-kebijakan yang disusun diantaranya
peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas
pendidikan, yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat, baik melalui
peningkatan peranserta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui
gerakan masyarakat peduli pendidikan. Maka rumusan Visi Dinas Pendidikan adalah:
“Kabupaten OKU TIMUR Tuntas Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dan Unggul dalam Mutu Pendidikan pada Tahun 2021.”
Visi tersebut memiliki makna bahwa orientasi pendidikan memiliki tiga sasaran utama
yang tidak dapat dipisahkan yakni pertama pendidikan harus membuka kesempatan seluas-
luasnya kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Orientasi yang
pertama merupakan dimensi antisipatif dengan telah Tuntasnya Wajardikdas 9 tahun setara
pendidikan SD dan SLTP. Perlu dibuka kesempatan seluas-luasnya akses bagi bagi warga
masyarakat dan lulusan SD dan SLTP ke jenjang yang lebih tinggi setara pendidikan SLTA
dengan tetap melakukan penguatan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan
dasar sembilan tahun.
Orientasi kedua berdimensi normatif bagaimana seharusnya penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dimensi
ini mengisyarakatkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan harus
diimbangi dengan peningkatan mutu penyelengaraan pendidikan, dengan demikian maka
diharapkan subtansi tujuan pendidikan dapat diwujudkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang
pendidikan.
Orientasi ketiga, yaitu aplikatif, bahwa pendidikan harus memiliki fungsi individual dan
fungsi sosial. Fungsi individual dimaksud yaitu bahwa dalam pendidikan harus terjadi character
building pada peserta didik untuk mecapai tujuan pendidikan nasionla sesuai Bab II Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdknas, 2003:11)
yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 21
DINAS PENDIDIKAN
negara yang demokratis serta bertanggung jawab; dan pada Rencana Strategis 2016—2021
salah satu tujuan ini, yaitu Mandiri dijadikan salah satu fokus perencanaan pembangunan;
sedangkan Fungsi sosial adalah bahwa pendidikan harus dapat mejadi fasilitator setiap individu
untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dan memiliki wawasan kerakyatan
dengan memberikan pengalaman kolektif masa lalu dan sekarang yang berdasar pada tata
nilai luhur masyarakat sebagai jiwa bangsa yaitu Gotong Royong.
3.2 Misi Dinas PendidikanMisi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih
Sebagai operasionalisasi untuk mewujudkan visinya, dan penjabaran dari Misi Pertama
dan Misi Kedua Kabupaten OKU Timur seperti tercantum di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten
OKU Timur memiliki misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu
PAUD
2. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu
pendidikan SD.
3. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan peningkatan mutu
Pendidikan SMP.
4. Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Non Formal
dan Olah Raga Pelajar.
5. Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan organisasi dan fungsi-
fungsi penunjang teknis pendidikan dan pelayanan umum, dalam rangka mempersiapkan
sumber daya aparatur yang berkualitas.
3.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi.
Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja yang diharapkan dapat diwujudkan
dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari
keberhasilan kinerja pada masing-masing tujuan.
Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka
Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merumuskan tujuan yang terkait dengan misi,
yaitu sebagai berikut.
1) Misi Pertama (Misi 1)Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu
PAUD.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 22
DINAS PENDIDIKAN
Tujuan:
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas PTK, sarana dan prasarana,
pembelajaran, kompetensi siswa, dan hasil pembelajaran PAUD.
2) Misi Kedua (Misi 2)Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan peningkatan mutu
Pendidikan SD.
Tujuan:
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas PTK, sarana dan prasarana,
pembelajaran, kompetensi siswa, dan hasil pembelajaran tingkat SD.
3) Misi Ketiga (Misi 3)Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan peningkatan mutu
Pendidikan SD.
Tujuan:
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas PTK, sarana dan prasarana,
pembelajaran, kompetensi siswa, dan hasil pembelajaran tingkat SMP.
4) Misi Keempat (Misi 4)Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Non Formal
dan seni budaya, dan olah raga pelajar.
Tujuan:
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan aksesbilitas PNF, semakin tingginya AMH,
dan berkembangnya seni budaya dan olah raga pelajar.
5) Misi Kelima (Misi 5)
Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan organisasi dan fungsi-
fungsi penunjang teknis pendidikan dan pelayanan umum, dalam rangka mempersiapkan
sumber daya aparatur yang berkualitas.
Tujuan:
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan tata kelola dan fungsi organisasi yang
akuntabel, serta pelayanan yang prima dengan dukungan aparatur yang profesional.
3.4 Arah Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016—2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten OKU Timur telah
menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu
misi pembangunan Kabupaten OKU Timur 2016—2021. Pembangunan pendidikan Kabupaten
OKU Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional,
harus mampu menyandingkan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dengan arah
kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Arah kebijakan pendidikan nasional
memprioritaskan pada kebijakan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dilihat dari
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 23
DINAS PENDIDIKAN
rumusannya, arah pembangunan Kabupaten OKU Timur pada misi pembangunan SDM telah
sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional.
Berdasar hal tersebut di atas maka arah pembangunan pada SKPD Dinas Pendidikan
pun difokuskan pada 4 (empat) kebijakan pokok, yaitu:
1. Penguatan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar 9 tahun;
2. Rintisan Pemerataan dan Perluasan Akses pendidikan 12 tahun;
3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta
4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Sebagai pijakan arah pembangunan Dinas Pendidikan selama periode 2016—2021,
ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. OKU Timur tuntas rintisan Wajar 12 tahun 2014 dengan RRLS 9,07 tahun;
b. AMH mencapai 93,61% dan 5 kecamatan di tahun 2014 bebas buta huruf;
c. Meningkatnya jumlah sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional pada semua
jenjang;
d. Meningkatnya jumlah SMK berbasis kompetensi daerah; dan
e. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan di semua jenjang;
f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
g. Biaya Pendidikan dan lainnya gratis bagi keluarga miskin;
h. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Formal dan
Pendidikan Non Formal;
i. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal; serta
j. Meningkatnya kualitas dan kapasitas manajemen pelayanan Pendidikan.
BAB IVRencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 24
DINAS PENDIDIKAN
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAHDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR
4.1 Kebijakan Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR
Kebijakan pembangunan adalah penjabaran tujuan dan sasaran misi dengan
berdasarkan kepada perkembangan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya dan kondisi real
yang ada sekarang. Mengacu kepada kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional,
yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; maka kebijakan pembangunan
pendidikan Kabupaten OKU Timur adalah:
1. Penguatan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar 9 tahun;dan
2. Rintisan Pemerataan dan Perluasan Akses pendidikan 12 tahun;
3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta
4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Kebijakan pertama dari Pemerintah di bidang pendidikan adalah penguatan wajar dikdas
9 tahun yang sudah tercapai tahun 2008. Kebijakan kedua, Pemerintah merencanakan untuk
merintis program wajar 12 tahun yaitu dari SD/MI sampai tingkat SMA/MA/SMK. Kebijakan
ketiga, dirasakan masih perlu adanya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bidang
pendidikan. Kebijakan keempat adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik yang telah dicapai sebelumnya. Keempat kebijakan ini tentu membawa konsekuensi logis
yang harus ditindaklanjuti. Berikut Kebijakan pembangunan Pendidikan berdasarkan Misi Dinas
Pendidikan.
4.2 Strategi Pencapaian Pembangunan Tahun 2016—2021
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten OKU Timur secara umum
menunjukan keberhasilan, namun demikian disadari bahwa Pendidikan adalah suatu proses
yang berlangsung terus menerus dari satu kondisi menuju kondisi berikutnya yang sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, ekonomi,sosial, budaya dan sebagainya. Selain dari pada itu
adalah suatu fakta bahwa sebagian besar pendanaan Pembangunan Pendidikan ditopang oleh
dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, oleh karena itu dalam kerangka
percepatan dan penguatan Program-program pembangunan Pendidikan di Kabupaten OKU
Timur dipandang perlu segera merintis pembentukan basis penggerak utama pembangunan
pendidikan di masyarakat Kabupaten OKU Timur dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 25
DINAS PENDIDIKAN
yang murah dan terjangkau melalui pemantapan sekolah gratis 9 tahun, wajib belajar 12 tahun,
peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta
beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan yang
diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Strategi tersebut di atas menengandung dua konsepsi strategis, Pertama, sebagai
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pendidikan, dengan strategi peningkatan
mutu pendidikan yang murah dan terjangkau melalui pemantapan sekolah gratis 9 tahun, wajib
belajar 12 tahun, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana
pendidikan, serta beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi maka proses pembangunan
Pendidikan di Kabupaten OKU Timur akan lebih difokuskan di tingkat SD dan SMP dengan
melibatkan sebanyak mungkin segenap potensi Sumber Daya Manusia di wilayah OKU Timur.
Hal itu didasari atas asumsi bahwa apabila strategi ini dapat dilaksanakan sesuai rencana maka
diharapkan terjadi peningkatan peran serta masyarakat desa dalam bentuk penyelenggaran
pendidikan, pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana secara swadaya dan swadana,
memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang ada. Maka dengan sendirinya pembangunan di
tingkat Kabupaten akan berhasil. Pada konsepsi ini Pemerintah memiliki peranan strategis
sebagai lembaga Pemerintahan yang memiliki akses langsung dengan masyarakat, dan Dinas
Teknis terkait mengambil peranan sebagai fasilitator sesuai Tugas pokok dan fungsinya.
Landasan yuridis konsepsi ini adalah Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Pasal 13 PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang
menegaskan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan dan Masyarakat berhak dan berkewajiban mendukung
penyelenggaraan program wajib belajar.
Bentuk pelaksanaan hak masyarakat, antara lain:
a. Ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program;
b. Mengikut sertkan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti
program wajib belajar;
c. Ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau anak usia wajib belajar
yang belum mengikuti wajib belajar, menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar
tempat tinggalnya;
d. Ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia
wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan
program wajib belajar.
Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain:
a. sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya yang sesuai program wajib
belajar;
b. berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana,
tenaga, penyelenggaraan, manajemen) menjadi orang tua asuh
Kedua, sebagai upaya Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat dalam
pencapaian tujuan pendidikan yang secara garis besar bertujuan pada pembangunan karakter
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 26
DINAS PENDIDIKAN
peserta didik (Character Building), hal ini mengandung arti pada satu sisi pendidikan
membutuhkan peran masyarakat sebagai media dan sumber pembelajaran, dan pada sisi lain
pendidikan juga harus mampu berperan membentuk karakter lulusan pendidikan formal maupun
non formal yang mampu menyumbangkan ilmu, wawasan, keahlian dan sikap diri kepada
desa/masyarakat untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian desa yang dijiwai semangat
gotong royong.
Pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika
masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan
masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti
bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di
lingkungan sekolah, melainkan prestasi perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka
kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya.
Pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak
bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi
penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan:
kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya
pengangguran terdidik.
Untuk itu maka proses pendidikan formal sistem persekolahan diarahkan sebagai
berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada
mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3)
Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus
dan mandiri, dan, 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa
berinteraksi dengan lingkungan.
Dengan demikian Pendidikan tidak bisa lagi dilihat sebagai suatu dunia tersendiri,
melainkan pendidikan harus dipandang dan diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya.
Oleh karena itu, proses pendidikan harus memiliki keterkaitan dan kesepadanan secara
mendasar serta berkesinambungan dengan proses yang berlangsung di dunia kerja dan di
masyarakat.
Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan melalui Desa Mandiri Gotong Royong dilakukan
dengan beberapa Tahap, dan masing-masing Tahapan ini merupakan proses yang bersinergi
dengan strategi pembangunan pendidikan lainnya secara holistik dan berkelanjutan dimulai
tahun 2010 dengan mengaplikasikannya di 30 Desa dan 30 Kecamatan. Desa percontohan
dipilih berdasarkan kesiapan desa untuk melaksanakannya. Selanjutnya pada tahun ke-2 (2011)
akan diaplikasikan sebanyak 60 desa, tahun ke-3 (2012) sebanyak 60 Desa. Tahun ke-4 (2013)
sebanyak 60 dan tahun terakhir 43 desa. Dengan demikian sampai tahun 2014 semua desa
(253 desa/kelurahan) telah diaplikasikan menjadi desa mandiri gotong royong. Pada setiap
tahapan, secara bersamaan akan dilaksanakan evaluasi keberhasilan. Berikut Tahapan
pelaksanaan Pembangunan Pendidikan melalui Desa Mandiri Gotong Royong :
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Model Desa Mandiri Gotong Royong (April—Desember
2009);
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 27
DINAS PENDIDIKAN
2. Tahap Pelaksanaan (Aplikasi) Model Desa Mandiri Gotong Royong (Tahun 2010);
3. Tahap Evaluasi dan Replikasi Model Desa Mandiri Gotong Royong (Tahun 2011-2014).
4.2.2. Rencana Implementasi Pembangunan Pendidikan berbasis Desa Mandiri Gotong pada Tiap Bidang Pendidikan
Faktor penentu keberhasilan Strategi Desa Mandiri Gotong Royong adalah peran aktif
dua unsur utama yaitu perangkat Pemerintah Desa dan Masyarakat desa. Hal ini menuntut
adanya kesadaran yang kuat pada dua unsur tersebut terhadap, pertama, Hak dan Kewajiban
dalam penyelenggaraan pendidikan, Kedua, pentingnya pendidikan sebagai investasi sumber
daya manusia yang terdidik dan terlatih yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi tulang
punggung pembangunan di desa dimana meraka tinggal dengan karakter yang tidak tercerabut
dari akar budaya masyarakat dimana dia tinggal.
Untuk itu dilakukan proses Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi antara program
pembangunan Desa Model yang berkaitan dengan program Dinas pendidikan sehingga
diharapkan terjadi sinergitas dalam pelaksanaan program tersebut. Target dari proses ini adalah
terbentuknya Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang dituangkan dalam sebuah
Peraturan Desa (Perdes) dimana Kepala Desa diharapkan menjadi Penanggung Jawabnya.
Komponen Forum ini terdiri atas :
1. Komite-komite Sekolah yang ada di Desa;
2. Tokoh Agama;
3. Tokoh Masyarakat;
4. Tokoh Pemuda;
5. Anggota Karang Taruna, seksi terkait;
6. Masyarakat yang peduli pendidikan;
7. Mahasiswa yang ada di Desa.
Secara umum Forum ini berperan, pertama, sebagai lembaga masyarakat yang
mendata, mengidentifikas potensi dan kebutuhan pendidikan, dan menyusun rencana/program
kegiatan pembanguna pendidikan di Desanya disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Manusia yang ada. Kedua, sebagai lembaga yang menggerakan warga desa
untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan di desa
tersebut; Ketiga, sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan dan program pembangunan
pendidikan di desanya. Untuk keperluan tersebut Forum ini menyusun Tugas Pokok dan Fungsi
sesuai kebutuhan dan kompleksitas kondisi pendidikan di Desa.
Output keseluruhan proses ini adalah sebagai berikut :
- Terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan Formal semua jenjang, Non Formal termasuk
PKBM dan Informasuk PAUD secara gotong royong, swadaya dan swadana di Desa;
- Terbentuknya Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) yang dimiliki oleh Pemerintah
Desa;-
- Meningkatnya animo masyarakat desa untuk mendukung program Wajardikdas dan rintisan
Kabupaten OKU Timur sebagai Kabupaten Vokasional dengan menyekolahkan anak-
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 28
DINAS PENDIDIKAN
anaknya pada semua jenjang dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang
diselenggarakan oleh Desanya sendiri.;
- Meningkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, penuntasan Paket A,B,
dan C;
Pada setiap proses kerja FMPP ini, Dinas Pendidikan berperan sebagai Motivator,
Fasilitator dan Konsultan Teknis dibantu oleh instansi teknis lainnya melalui pelatihan-pelatihan,
dan pendampingan baik dalam segi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, maupun dari
pendanaan dengan tata cara dan teknis yang sedemikian rupa sehingga menumbuhkan
kemandirian FMPP dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2.1. Pola Pendidikan1). Sekolah pada tiap Desa memberdayakan SDM masyarakat sekitar;
2). Pendidikan diselenggarakan berbasis kultur Desa dan Kearifan Lokal;
3). Pengembangan potensi anak pada semua jenjang pendidikan;
4). Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam yang ada di Desa;
5). Penggunaan Metode SWOT untuk menggali dan dan menganalisis Potensi Desa
6). Hasil Pendidikan harus dirasakan manfaatnya dan memberi nilai tambah bagi
pemberdayaan ekonomi rakyat;
7). Arah pendidikan pada peningkatan life skill pada semua jenjang;
8). Pengembangan kultur/kebiasaan membaca;
9). Desain Pembelajaran diarahkan pada Pembentukan karakter sesuai tujuan Pendidikan
pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
4.2.2.2. Desain PembelajaranDesain pembelajaran disini diartiakan sebagai sistem dan sebagai proses. Sebagai
Sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem
pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar.
Desain pembelajaran sebagai proses, merupakan pengembangan sistematis tentang
spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran dan teori belajar untuk
menjamin mutu pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang
kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya.
Dalam Konsteks Desa Mandiri Gotong Royong sebagai strategi pembangunan
pendidikan maka dipandang perlu dibuat desain pembelajaran yang diarahkan pada
pembentukan karakter sesuai tujuan pendidikan. Berikut rancangan Desain rancangan
dimaksud :
1). Proses Pembelajaran bermuatan Kemandirian; Tugas-tugas terstruktur yang berbeda bagi
tiap murid disesuaikan dengan kemampuan, potensi dan karakter siswa.
2). Pembelajran diarahkan dengan mengembalikan anak pada lingkungannya;
3). Proses Pembelajaran dilengkapi dengan pemaknaan materii pelajaran yang diarahkan pada
pembentukan karakater yang diharapkan (Character building); Misalnya:
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 29
DINAS PENDIDIKAN
Pengajaran Proses tumbuhnya sebuah Tanaman;
Materi : Penjelasan tahapan dari biji, Kecambah, pohon kecil (seedling),
Pohon, Berbunga, berbuah, buah jatuh, dst.
Pendidikan /Pemaknaan : - Segala sesuatu membutuhkan proses, dan pada setiap
proses terdapat tahapan yang harus dilalui untuk bisa
mencapai tujuan;
- Berbuat/berkarya harus sabar, tekun, dan ulet;
- Berbuat /berkarya, dalam sunyi, tidak banyak omong, tapi
hasilnya nyata, biarlah karya yang berbicara, seperti pohon
disekeliling kita tahu-tahu sudah besar, berbunga dan
berbuah.
- Orang yang baik adalah orang yang bisa berkarya sesuai
kodrat, potensinya, dan pendidikannya, seperti pohon, pohon
Jambu yang baik adalah pohon Jambu yang berbuah jambu
bukan sekedar tumbuh dan berbunga, dst
4). Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dikondisikan secara aktif, kreatif dan menyenangkan
dengan multi metode dan multi media.
5). Proses pembelajaran tidak secara kaku menggunakan metode klasikal, tetapi juga
dilakukan diluar kelas sesuai materi pelajaran: Misalnya, Mengamati prilaku hewan,
las), 5 orang teknisi bangunan, dan 10 orang pedagang eceran yang berpendidikan SMK.
Di desa2 tertentu ditambah dengan 10 orang petani ikan, 1 orang UKM Pengolahan Hasil
Pertanian, serta lebih dari 1 orang UKM Perbengkelan (sepeda motor, las).
- Kondisi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem agribisnis terpadu berbasis organik
karena setiap petani memproduksi sendiri pupuk organik dari limbah pertanian dan
peternakannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dengan demikian mereka dapat
diarahkan untuk memproduksi tanaman pangan (padi, palawija, sayuran) organik secara
terorganisir. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan berbasis organik akan
memperbaiki ekosistem, keanekaragaman hayati dan sumber daya lingkungan (hutan,
tanah, air, dan udara).
- Perbaikan kondisi sumber daya lingkungan desa akan menumbuh-kembangkan
keanekaragaman pangan sumber karbohidrat selain padi, jagung, dan singkong, yaitu
suweg, iles2, garut, dan ganyong. Umbi2an ini merupakan bahan baku tepung organik
yang sangat baik untuk mie, roti, dan kue. Selain untuk konsumsi sendiri tepung ini juga
diperlukan oleh Jepang, Korea, dan China. Dengan demikian dapat mengurangi konsumsi
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 33
DINAS PENDIDIKAN
terigu yang berbahan baku gandum dan dapat mengekspor tepung organik yang berbahan
baku suweg, iles2, garut, dan ganyong.
- Selain itu para peternak juga akan menjadi produsen pupuk organik aktif yang akan
digunakan untuk mengembangkan kebun-kebun rumput di sepanjang jalan, sepanjang
sungai, pinggir kebun, pinggir hutan sehingga tidak ada sapi yang digembalakan. Dengan
demikian di desa tersedia hijauan pakan sapi yang berkualias dan dalam jumlah yang
cukup sehingga tidak merusak tanaman lain untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi. Selain
itu sapi memperoleh pakan yang berkualitas dan cukup sehingga pertumbuhan dan
perkembagannya memenuhi syarat ekonomi dan kualitas dagingnya baik.
- Kondisi lingkungan pedesaan seperti tersebut di atas akan menumbuh-kembangkan biota
tanah yang akan menyuburkan tanah dan sangat baik untuk pengembangan ternak unggas
khususnya ayam kampung dan atau itik di setiap keluarga. Dengan demikian akan banyak
dihasilkan telur ayam kampung dan daging ayam kampung yang 100% organik, sehingga
memudahkan pengelolaannya secara agro-industri. Selanjutnya mereka akan diorganisir
dalam suatu unit usaha terpadu yang dikelola secara profesional.
Bagaimana menyiapkan petani, peternak, petani ikan, petani perkebunan dan
kehutanan, pedagang sarana produksi dan ritel, serta pengelola bengkel umum dan
bengkel sepeda motor lulusan SMK? Bagaimana proses pembelajarannya dan bagaimana
menumbuh-kembangkan kepedulian dan peran aktif masyarakat desa dalam proses
pembelajaran?
- Sebagian besar mereka adalah pemuda yang kalau sekolah tidak bisa makan kalau bisa
makan tidak bisa sekolah, serta terkendala oleh jarak, topografi dan kondisi jalan yang jelek.
Untuk itu mereka harus sekolah sambil bekerja atau bekerja sambil sekolah tanpa harus
meninggalkan desanya dan terdiri dari lulusan SLTP yang sudah 1—7 tahun lalu tidak
sekolah yang ada di desa–desa.
BAB VPROGRAM PEMBANGUNAN
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 34
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR
5.1 Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Masing-masing ProgramProgram pembangunan pendidikan sangat erat hubungannya dengan issue strategis.
Issue-issue strategis dapat bersumber dari Kebijakan Pemerintah; atau merupakan
permasalahan yang teridentifikasi ketika suatu Program/Kegiatan sedang/telah dilaksanakan.
Issue yang bersumber dari Kebijakan Pemerintah umumnya merupakan respon terhadap
perubahan sosial budaya akibat perubahan eksternal ataupun akibat perubahan internal
masyarakat itu sendiri dan dijadikan sebagai kehendak Pemerintah sebagai sasaran
pembangunan masyarakat sehingga terkendali dan terarah untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.
Dalam hal ini Issue strategis yang dimaksud adalah yang bersumber atau merupakan
permasalahan atau kondisi yang teridentifikasi akibat dilaksanakannya Program/Kegiatan. Pada
satu sisi bisa merupakan dampak (outcome) yang diharapkan dari keberhasilan
Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan dan karena itu memerlukan tindak lanjut berupa
pengembangan, penguatan atau perluasan; atau bisa juga merupakan dampak (outcomes)
yang tidak diharapkan yang disebabkan kegagalan suatu Program/Kegiatan, sehingga perlu
segera dilakukan recovery program atau rehabilitasi sehingga dampak tersebut tidak meluas
pada sector lain yang berkaitan. Karena itu Issue strategis memiliki urgensi untuk segera
ditindak lanjuti dengan suatu Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan
permasalahan yang ada.
Berikut ini disajikan Program dan Kegiatan Prioritas sebagai bentuk respon antisipatif
Pemerintah terhadap permasalahan, issue strategis dan atau kondisi yang berkembang
dibidang pendidikan di Kabupaten OKU Timur, selain dari Program-program dan kegiatan
indikatif lainnya yang merupakan implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 TahunProgram ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan
pendidikan yang bermutu dan terjangkau, melalui jalur formal maupun nonformal yang
mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta PNF kesetaraan sekolah
dasar atau bentuk lain yang sederajat,serta SMP,MTs dan SMP Terbuka, dan pendidikan
nonformal baik kesetaraan SMP, atau bentuk lain yang sederajat sehingga seluruh anak usia 7
– 12 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang memerlukan perhatian
khusus dalam memperoleh pendidikan, dapat memperoleh pendidikan setidak-tidaknya sampai
sekolah menengah pertama atau sederajat.
Sasaran Program:a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 9 tahun
Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah
lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dan meningkatnya Jumlah lulusan SMP yang melanjutkan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 35
DINAS PENDIDIKAN
ke Sekolah Menengah, meningkatnya rasio guru : murid, rasio ruang kelas : sekolah,
terpenuhinya kebutuhan ruang kelas, meningkatnya jumlah ruang kelas baik, menurunnya
jumlah ruang kelas rusak.
Kegiatan Prioritas:1). Penyediaan ruang kelas yang layak pakai, sehingga PBM dapat dilaksanakan dengan
baik dan nyaman. Kebutuhan rehabilitasi ruang kelas merupakan masalah yang
substansial, maka ditargetkan pada tahun 2014 seluruh ruang kelas SD, SMP, dalam
kondisi layak pakai, untuk itu pada tahun 2009 kegiatan rehabilitasi ditargetkan 400 ruang
kelas terehabilitasi dari dana DAK Pendamping dan Penunjang DAK Pendidikan.
2). Penyediaan Sarana Prasarana TK/RA,SD/MI yang dimaksudkan untuk meningkatkan
keterlayanan anak usia dini pada pendidikan TK melalui pembangunan USB TK dengan
target 1 TK negeri di tiap 1 Kecamatan untuk mencapai APK TK 23,04%. Target rencana
tahun 2010 adalah pembangunan 7 TK baru.
3). Penyediaan Sarana Prasarana SMP/MTs; Walaupun capaian Angka Partisipasi Murni
(APM) satuan pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2008 sebesar 81,33 % telah mencapai
target yang direncakan namun karena problem disparitas pendidikan pada jenjang SMP
masih terjadi, khususnya pada daerah kecamatan dengan APM dibawah rata-rata
Kabupaten OKU Timur pada tahun 2009 masih dianggap perlu penambahan USB dan
RKB SMP.Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunann USB
dan RKB SMP ini, maka masalah pendanaan di atasi melalui sharing dana antara
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab/Kota.
4). Penyelenggaraan TK-SD-SMP Satu Atap; penyelenggaraan TK-SD dan SD-SMP Satu
Atap ini berfungsi untuk mengatasi kelebihan daya tampung SD di Kabupaten OKU Timur.
Dengan kondisi rata-rata siswa per kelas 28 orang, menjadi 30 orang per kelas pada
tahun 2010, perlu diprogramkan TK-SD dan SD-SMP satu atap guna mengatasi
kekurangan lahan pembangunan USB TK maupun SMP, dengan memanfaatkan sejumlah
ruang kelas SD yang mengalami kekurangan siswa. Indikator keberhasilannya adalah
rasio siswa per sekolah mencapai 184 dan rasio siswa per kelasnya adalah 30.
5). Pemberian bea siswa/bantuan biaya pendidikan; hal ini dilakukan dengan harapan
pada tahun 2010 diharapkan angka putus sekolah SD dapat ditekan sampai 0,9%, SMP
0,11% serta angka melanjutkan pada jenjang pendidikan SD-SLTP 104,00 %, dan SLTP-
SMA 76,64 %.
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saingSasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya kualitas
lulusan dilihat dari rata-rata nilai UN meningkatnya jumlah sekolah SBN/SBI, meningkatnya
ketersediaan perpustakaan, tersedia nya buku pelajaran, sumber belajar dan media belajar.
Kegiatan Prioritas:1). Pemberian insentif bagi guru-guru yang melaksanakan program jam tambahan /
remedial, serta pelaksanaan Pra UN. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah pada tahun
2014 Rata-Rata nilai US SD 6,5; Rata-Rata nilai UN SMP/MTs adalah 7,24.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 36
DINAS PENDIDIKAN
2). Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS, yaitu untuk
penyediaan buku untuk Pendidikan Dasar diprioritaskan pada penyediaan buku muatan
lokal dan budi pekerti. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah pada tahun 2014 Rata-
Rata nilai US SD 6,5; Rata-Rata nilai UN SMP/MTs adalah 7,24.
3). Pembinaan minat dan bakat kreativitas siswa-siswi SD/MI, SMP/MTS melalui Tes IQ, bakat dan minat siswa kelas III SMP dan MTs. Ini dimaksudkan untuk memberikan
masukan kepada orang tua dan anak dalam memilih program studi Sekolah Menengah
yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak. Dengan demikian anak akan
dapat meningkatkan perhatiannya dalam belajar dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan.Target Kegiatan ini adalah meningkatnya Prestasi Non-Akademik pada tingkat
Nasional, Regional dan Internasional.
4). Penyediaan Dana Pendamping SSN/SBI, dalam rangka meningkatkan jumlah sekolah
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan diharapkan pada tahun 2014 terdapat
22 SD/MI SSN/RSBI, dan 30 SMP/MTs SSN/SBI;
c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publikSasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah
sekolah yang menerapkan MBS.
Kegiatan Prioritas:1). Peningkatan penyediaan anggaran dan pengawasan pemanfaatan dana BOS dan BKM
sehingga akses anak untuk bersekolah dapat terbuka seluas-luasnya. Indikator Kegiatan ini
adalah ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan perkembangan
jumlah siswa tiap tahun dan perkembangan beban sekolah.
2. Program Pendidikan Non FormalSasaran Programa. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah berkurangnya angka buta
huruf, menambah jumlah kecamatan yang bebas buta huruf; meningkatnya angka partisipasi
Paket A,B,C; meningkatnya jumlah PKBM dan lembaga kursus; dan meningkatnya kegiatan
pendidikan keterampilan bagi masyarakat.
Kegiatan Prioritas :1). Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan penuntasan Buta Huruf
sisa garapan dari jumlah 50.919 orang pada 2007/2008, dengan asumsi bahwa tiap tahun
dapat digarap sejumlah 10.000 orang buta huruf, maka diharapkan pada tahun 2014 95 %
permasalahan Buta Huruf dapat dituntaskan. Selain itu diharapkan pada tahun 2014
sejumlah 5 Kecamatan Bebas Buta Huruf.
2). Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal melalui kampanye pemberantasan
buta huruf untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara indidu dan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam Penuntasan masalah Buta Huruf, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Target dari kegiatan ini adalah, pertama,
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 37
DINAS PENDIDIKAN
tersosialisasikanya Program pemberantasan Buta Huruf sehingga diharapkan masyarakat
dapat secara aktif mendorong warga disekitarnya yang masih buta huruf untuk aktif
mengikuti program ini. Kedua, terbentuknya kader-kader masyarakat/ kelompok
masyarakat yang secara sukarela membantu Pemerintah dalam program Pemberantasan
Buta Huruf.
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saingSasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya kualitas
PKBM dan kualitas lulusan dilihat dari rata-rata nilai Ujian.
Kegiatan Prioritas :1). Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal, dimaksudkan untuk meningkatkan
kompetensi Tenaga Pendidika melalui pelatihan-pelatihan;
2). Pembinaan pendidikan Kursus dan Kelembagaan, dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas lulusan melalui pelatihan-pelatihan ;
3). Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) bagi Warga Belajar Kejar
Paket A, B. Dan C;
c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publikSasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah
sekolah yang menerapkan MBS.
3. Program Pendidikan Usia Dini Sasaran Programa. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya nilai APK
PAUD, meningkatnya daya tampung PAUD / TK.
Kegiatan Prioritas:1). Penyediaan Sarana Prasarana TK/RA melalui pembangunan USB TK dengan target 1 TK
negeri untuk 1 Kecamatan dan APK TK 23,04%. Target tahun 2010 dibangun 7 TK baru.
2). Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan target keterlayanan anak usia 0—
3 tahun di TPA 5%, dan keterlayanan anak usia 3 – 4 tahun di KB 6,94%. Target 2009
adalah 25 desa 50 kelompok rintisan PAUD yang mencakup 3000 anak usia 0—6 tahun.
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saingSasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah terpenuhinya sumber dan
media belajar.
Penyediaan Sumber dan Media belajar, berupa alat praktek dan peraga siswa, dan
sarana bermain;
c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 38
DINAS PENDIDIKAN
Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah sekolah
yang menerapkan MBS.
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sasaran Program
Pada Program ini sasaran yang ingin ingin dicapai adalah meningkatnya Kompetensi
pendidik, Jumlah Guru berkualifikasi S1, meningkatnya guru yang mendapatkan sertifikasi,
pemahaman penyelenggara tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan meningkatnya
wawasan pendidik tentang Kurikulum berikut pengembangannya.
Kegiatan Prioritas:1). Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi yang bertujuan untuk
peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi guru,
Diklat Profesi. Target 2009 yaitu 25 guru SD, 25 guru SMP, 15 guru SMA,15 guru SMK dan
10 Pengawas TK/SD.
2). Penyediaan Beasiswa Kualifikasi Tenaga Pendidik dengan peningkatan jumlah/kuota
peserta kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sumber dana.
Pada tahun 2009 diharapkan 90 % guru SD sudah berpendidikan Diploma IV atau S1,
sedangkan untuk guru SMP, SMA dan SMK dengan kualifikasi Diploma IV atau S1 sebesar
100 %.
3). Sertifikasi Guru dan Pengawas dengan target pada tahun 2014 100% guru mengikuti
program sertifikasi dan ada mekanisme pembinaan lebih lanjut, dan pada tahun 2013
Pengawas tersertifikasi. Target pada tahun 2009 adalah 800 guru, dan tahun 2010 1000
guru dan 15 Orang Pengawas.
4). Pengembangan Mekanisme Peralihan Jabatan Kepala Sekolah yang mencakup
penyusunan mekanisme, sosialiasi, Bimbingan Teknis, dan implementasinya.Target
kegiatan ini diharapkan pada 2010 telah tersusun mekanisme dan tersosialisasikan; dan
pada 2014 dapat dilaksakan secara optimal 100%
7. Program Manajemen Pelayanan PendidikanSasaran Program
Sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya sinergitas
pelayanan pendidkan yang berbasis kualitas, dan meningkatnya pelayanan data/ informasi
pendidikan.
Kegiatan Prioritas:1). Pengadaan Sarana prasarana Sistem Informasi Manajemen dengan target adanya
ketersediaan sarana SIM tiap Bidang, dan pada tahun 2012 Sistem Informasi Manajemen
Satuan Dinas Pendidikan sudah terintegrasi secara optimal menyeluruh dan pada tahun
2014 pada tingkat UPTD ke tingkat Kabupaten 100%.
2). Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola SIM melalui Pelatihan, dan supervisi Teknis
pengelolaan SIM, diharapakan pada tahun 2012 terlatih 10 orang Operator SIM dan 5 orang
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 39
DINAS PENDIDIKAN
Teknisi; dan pada tahun 2014 30 UPTD memiliki masing-masing 2 orang operator dan 1
orang Teknisi SIM.
3). Pengembangan Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan, dilaksanakan dengan
menyelenggarakan pemutakhiran data pokok pendidikan secara periodik sehingga
diharpakan tersedia data pokok pendidikan yang akurat sebagai bahan pengambilan
keputusan.
4). Pengembangan Sistem Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Dilaksanakan secara bertahap dan diharakan dapat dilakasanakan secara penuh pada
tahun 2021, sehingga prosentase temuan BPK dibawah 0,050 % dan Opini BPK Wajar
tanpa syarat.
Indikator Kinerja Pembangunan DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016—2021
NoASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja pada akhir
Target Sasaran : Terlatihnya 60 orang Bendahara pengelola dana
BOS
F. Program Pendidikan Non Formal1. Pemberdayaan tenaga Pendidikan non formal
Indikator Sasaran : Terselenggaranya pelatihan untuk tenaga pendidik
dan kependidikan non formal
Target Sasaran : Tenaga pendidik dan kependidikan non formal yang
berkualitas
G. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan1. Pelaksanaan sertifikasi pendidikan
Indikator Sasaran : Adanya guru yang bersertifikasi
Target Sasaran : Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga
Pendidikan
2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensiIndikator Sasaran : Terselenggaranya pelatihan bimbingan teknis
kompetensi untuk guru
Target Sasaran : Optimalnya kualitas tenaga pendidik
3. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)Indikator Sasaran : Terlaksananya pelatihan guru pemandu mata
pelajaran
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 46
DINAS PENDIDIKAN
Target Sasaran : Penerapan program Pembinaan
Profesionalisme melalui wadah KKG di
kab. OKU Timur
4. Pengembangan mutu dan kualitas Program Pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Indikator Sasaran : Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah dan
bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan
persekolahan
Target Sasaran : Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan persekolahan
5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan Indikator Sasaran : Tersedianya data pendidikan
Target Sasaran : Data statistik dan profil Pendidikan
H. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas dan
dekonsentrasi dan dana pembantuan
Indikator Sasaran : Dilaksanakannya kegiatan pengawasan penerapan
azas efisiensi dan efektifitas dan dekonsentrasi dan
dana pembantuan
Target Sasaran : Dana yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi
2. Pembinaan Dewan Pendidikan Indikator Sasaran : Dilaksanakannya pembinaan Dewan Pendidikan
Target Sasaran : Optimalisasi sosialisasi Dewan Pendidikan
I. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan1. Diklat Paskibraka dan Pembentukan POK Paduan Suara
Indikator Sasaran : Terselenggaranya Diklat Dasar Paskibraka dan
terbentuknya POK Panduan Suara
Target Sasaran : Pembentukan anggota PASKIBRAKA dan POK
Paduan Suara melalui Diklat Dasar
J. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Indikator Sasaran : Dilaksanakannya pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Target Sasaran : Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 47
DINAS PENDIDIKAN
2. Penyelenggaraan Kompetisi OlahragaIndikator Sasaran : Terlaksananya even kompetisi olahraga
Target Sasaran : Meningkatnya bibit atlet pelajar potensial melalui
penyelenggaraan kompetisi olahraga
Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016—2021 48
DINAS PENDIDIKAN
BAB VIPENUTUP
6.1 KesimpulanRencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kabupaten OKU Timur 2016—
2021 merupakan sebuah dokumen menyeluruh mencakup rencana pengembangan satuan-
satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal SD, dan SMP. Sejalan dengan
pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Renstra Kabupaten OKU Timur dimaksudkan untuk
memenuhi kepentingan pengembangan pendidikan daerah dengan tetap mengacu pada
standar pendidikan nasional. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur
disusun atas dasar data dan fakta yang dianalisis dari kondisi tertentu. Oleh karena itu atas
dasar dinamika yang terjadi setiap saat, sifat rencana strategis ini sangat fleksibel dengan
memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Namun tentunya sebagai sebuah
perencanaan dasar dan makro, pada tingkat prinsisp dan strategisnya tak akan berubah, yang
mungkin terjadi penyesuaian terletak pada aspek teknis operasional dan pendekatannya saja.
Peran perencanan tingkat Kabupaten di era otonomi dalam rangka meningkatkan
pengembangan Pendidikan Dasar sangat penting bagi bagi kabupaten. Karena hanya
Kabupaten yang dapat melihat adanya kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan di daerah.
Disamping itu, masalah-masalah pendidikan yang paling mendasar dalam pengembangan
sumber daya manusia kabupaten dan kota merupakan sumbangan yang berharga dalam
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, Pemerintah memanfaatkan otonomi
daerah seoptimal mungkin untuk memacu pendidikan daerah dalam rangka pembangunan
pendidikan nasional secara keseluruhan, dalam kerangka ini Rencana Strategis (Renstra)
Pembangunan Pendidikan Kabupaten OKU Timur 2016—2021 sekaligus merupakan masukan
kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan permasalahan pendidikan di
Kabupaten OKU Timur.
Sebagai sebuah karya pikir sudah barang tentu produk perencanaan ini masih banyak
kekurangan. Namun aspek perencanaan yang telah disusun paling tidak sudah merupakan
investasi dan langkah dari porsi manajemen organisasi.
6.2 SARAN Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur 2016—2021 yang
merupakan dokumen kabupaten, diharapkan dalam tatanan implementasi, khusus dalam
pembiayaan program kegiatan, kita berpegang pada apa yang telah disepakati untuk
menyinergikan sumber daya yang ada, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten.