Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan Oleh : Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Plt Direktur Jenderal Tata Ruang) K E M E N T E R I A N AGRARIA & TATA RUANG D I R E K T O R A T J E N D E R A L TATA R U A N G
57
Embed
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan ... · NKRI pulau/pesisir) Kecamatan Kabupaten Pulau/Daratan Kepulauan/Laut CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN ... pesisir yg lansung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sebagai Arahan Pemanfaatan Ruang
di Kawasan Perbatasan
Oleh :
Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP
(Plt Direktur Jenderal Tata Ruang)
K E M E N T E R I A N A G R A R I A & T A T A R U A N GD I R E K T O R A T J E N D E R A L T A T A R U A N G
Outline
Kawasan Perbatasan Sebagai KawasanStrategis Nasional & Status RTR KawasanPerbatasan
Muatan Perpres RTR Kawasan Perbatasan Muatan Perpres RTR Kawasan Perbatasan
RTR Kawasan Perbatasan Sebagai ArahanPemanfaatan Ruang
Kesimpulan
1. KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN & STATUS RTR KAWASAN PERBATASANSTATUS RTR KAWASAN PERBATASAN
KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI KSN
• Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang
Berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia
PP 26/2008 tentang RTRWN
• Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentinganpertahanan dan keamanan (diperuntukkan bagi kepentinganpemeliharaan keamanan & pertahanan negara berdasarkan geostrateginasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas)
Kawasan Perbatasan Negara di Indonesia (PP 26 Thn 2008)
STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN
No Rperpres RTR Kawasan Perbatasan
1 RTR Kawasan Perbatasan di Aceh – Provinsi Sumatera Utara
2 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau – Kepulauan Riau
3 RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-Kaltim-Kaltara
5 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat
7 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku
8 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua
9 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas
Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Penyampaian ke Presiden
Proses Penyusunan Draft Rperpres
Perpres
Status RTR Kawasan Perbatasan Negara
Perpres 31/2015
Perpres 34/2015
Raperpres
Raperpres
Raperpres
Perpres 179/2014
Perpres 32/2015
Perpres 33/2015
Matek
2. MUATAN PERPRES RTR KAWASAN 2. MUATAN PERPRES RTR KAWASAN PERBATASAN
MUATAN PERPRES TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Ketentuan Umum (Pengertian & Ruang Lingkup Pengaturan)I
Peran dan Fungsi RTR serta Cakupan II
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan RuangIII
Rencana Struktur RuangIV
Rencana Pola RuangV Rencana Pola RuangV
Arahan Pemanfaatan RuangVI
Arahan Pengendalian Pemanfaatan RuangVII
Pengelolaan Kawasan Perbatasan NegaraVIII
Peran Masyarakat Dalam Penataan RuangIX
Ketentuan PeralihanX
Ketentuan PenutupXI
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di
laut.
Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di
kecamatan/distrik pada sisi dalam sepanjang batas Wilayah NKRI
dengan negara tetangga.
Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batasKaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas
yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas
yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis
batas negara belum disepakati, hingga garis pantai termasuk:
a. Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, atau perairan
dengan jarak 24 mil dari garis pangkal.
Pulau Besar
Zona tambahan atau ZEE (200 Mil)
LAUT TERITORIAL (12Mil dari pulau/pesisir)NKRI
Kecamatan
Kabupaten
Pulau/Daratan Kepulauan/Laut
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
12
Pulau Besar
Delineasi Wilayah : kecamatan termasuk wilayah kepulauan, dimana pulau terluar atau pesisir yg lansung berbatasan negara
PEMBAGIAN ZONA PERAIRAN DALAM KAWASAN PERBATASAN NEGARA
GARIS PANTAI
ZONA
12 MIL
BATAS LANDAS KONTINEN / ZEE
0 MIL
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
TITIK PANGKAL
ZONA A1
ZONA A2
Hak2 Berdaulat
Wilayah Kedaulatan
LANDAS KONTINEN
PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai
alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan
Perbatasan Negara
PERAN
Sebagai pedoman untuk:
FUNGSI
14
Sebagai pedoman untuk:
• penyusunan rencana pembangunan di KPN
• pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang KPN
• perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian
antarsektor di KPN
• penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KPN
• penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di KPN
• pengelolaan KPN
• perwujudan keterpaduan rencana pengembangan KPN dengan
kawasan sekitarnya
FUNGSI
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
TUJUAN
a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara
untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban
wilayah negara yang berbatasan dengan negara
tetangga
b. kawasan berfungsi lindung Perbatasan Negara yang
Tujuan penataan ruang untuk 9 KSN Kawasan Perbatasan
Negara disesuaikan terhadap kondisi Geostrategi
Nasional terhadap negara tetangga
Tujuan IKaw. fungsi pertahanan dan
keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, & ketertiban wilayah negara yang
berbatasan
Kebijakan I.APenegasan dan penetapan batas
wilayah negara
Kebijakan I.BPengembangan prasarana dan
sarana hankam
Kebijakan I.CPengembangan sistem pusat
permukiman perbatasan negara
Strategi I.A.1Menegaskan titik-titik koordinat di
perbatasan darat
Strategi I.A.2Menegaskan titik-titik garis
pangkal di pesisir dan PPKT
Strategi I.A.3Menegaskan Batas Laut Teritorial
& Batas Yurisdiksi
Strategi I A 4
TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
Strategi I.A.4Menetapkan Batas Laut Teritorial
& Batas Yurisdiksi
Strategi I.A.5Meningkatkan kerjasama
HANKAM
Kebijakan II.ATujuan II Strategi II.A.1
Kebijakan II.B
Dst....
Strategi II.A.2
Dst....
Kebijakan III.ATujuan III Strategi III.A.1
Kebijakan III.B
Dst....
Strategi III.A.2
Dst....
DIJABARKAN DIWUJUDKAN
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengantujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauanpelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara
sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengantujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauanpelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara
sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
17
Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara
•Sistem jaringan transportasi•Sistem jaringan energi•Sistem jaringan telekomunikasi•Sistem jaringan sumber daya air•Sistem jaringan prasarana permukiman
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana sistem pusat permukiman terdiri atas:
pusat pelayanan utama: pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara, berupa PKSN
pusat pelayanan penyangga: pusat kegiatan penyangga
18
pusat pelayanan penyangga: pusat kegiatan penyangga pintu gerbang peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara
pelayanan pintu gerbang: pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara
Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dan Papua
Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT, Maluku, Malut-Papbar
Kota Pelabuhan di
Pulau Tetangga
Pusat Kota di Pulau Tetangga
Contoh : Kawasan Perbatasan Negara di NTT
Pulau Tetangga
PKSN
Gugus Pulau
Gugus Pulau
Pulau Utama
TETANGGAINDONESIA
Batas NegaraKerjasama
linkages
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Pusat pelayanan Utama Pusat PelayananPenyangga
Pusat Pelayanan PintuGerbang
RTR Kawasan PerbatasanNegara di NTT
-PKSN Atambua-PKSN Kefamenanu-PKSN Kalabahi
-Haekesak-Wemasa
RTR Kawasan PerbatasanNegara di Kalimantan
- PKW Putussibau- PKW Taulumbis- PKL yg ditetapkan dengan
perda rtrw
-
-Motaain-Turiskain-Motamasin-Wini
-Napan-Haumeni Ana-Oepoli-Maritaing
-PKSN Long Pahangai-PKSN Long Nawang-PKSN Long Midang-PKSN Simanggaris-PKSN Nunukan
RTR Kawasan PerbatasanNegara di Maluku Utara-Papua Barat
-PKSN Daruba-PKSN Sorong-PKSN Manokwari
-Sangowo-Kabare
-Berebere-Pulau Fani
RTR Kawasan PerbatasanNegara di Maluku
-PKSN Dobo-PKSN Saumlaki-PKSN Ilwaki
-PKW Tual Langgur-Benjina
-Batugoyang-Weduar Fer-Larat-Tepa, Tiakur, dan Wonreli diGugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan
-PKSN Nunukan -PKSN Nangabadau
-PKW Biak-PKW Muting-PKW Sarmi
-PKW Arso-Skou Mabo-Oksibil
-Biak-Skow-Hamadi-Batom
-Mindiptana-Sota-Waris
RENCANA POLA RUANG
Rencana pola KPN ditetapkan dg tujuan mengoptimalkan pemanfaatanruang sesuai dg peruntukannya sbg Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dg prinsip keberimbangan antara pertahanan
& keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarianlingkungan
Rencana pola KPN ditetapkan dg tujuan mengoptimalkan pemanfaatanruang sesuai dg peruntukannya sbg Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dg prinsip keberimbangan antara pertahanan
& keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarianlingkungan
23
Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara
Rencana peruntukan
kawasan lindung
Rencana peruntukan
kawasan Budi Daya
Zona Budi Daya (Zona B)
Zona Perairan(Zona A)
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
1). Indikasiprogram Utama
2). Indikasisumber
pendanaan
indikasi program
utama perwujudan
struktur ruang dan
pola ruang
Kawasan
Perbatasan
berasal dari APBN, APBD, dan/atausumber lain yang sah sesuai denganketentuan peraturanperundang-undanganArahan
Pemanfaata
4). Indikasiwaktu
pelaksanaan
3). Indikasiinstansi
pelaksana
terdiri atas 5 tahapan, sebagai dasar bagi instansipelaksana, baik pusatmaupun daerah, dalammenetapkan prioritaspembangunan pada KawasanPerbatasan Negara
Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalammewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara
Pemanfaatan Ruang
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
a. Arahan Peraturan Zonasi :
1 32
Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang meliputi :
4
Jenis kegiatan ygdiperbolehkan,
kegiatan ygdiperbolehkan dgn
syarat, dan kegiatanyg tidak
diperbolehkan
Intensitaspemanfaatan ruang
Prasarana dansarana minimum
1 32
Ketentuan lain yg dibutuhkan
(ketentuan khusus)
4
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
a. Arahan Peraturan Zonasi :
a. Kegiatan yg diperbolehkan: kegiatan pelayanan CIQS, kegiatan hankam, keg.industri pengolahan, ….
b. Kegiatan yg diperbolehkan dgn syarat: kegiatan selain huruf a yg tidakmengganggu fungsi pusat pelayanan utama
c. Kegiatan yg tidak diperbolehkan: kegiatan yg mengganggu fungsi
Muatan arahan peraturan zonasi : 1).jenis kegiatan yg diperbolehkan, diperbolehkan dgn syarat, dan tidak diperbolehkan; 2)intensitas pemanfaatan ruang; 3) prasarana dan sarana minimum; 4).ketentuan lain yg dibutuhkan (ketentuan khusus)
Contoh arahan PZ utk pusat pelayananUtama :
Jeniskegiatan
c. Kegiatan yg tidak diperbolehkan: kegiatan yg mengganggu fungsi
pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung denganintensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arahvertikal
Intensitaspemanfaata
n ruang
Ketentuankhusus
Prasaranadan saranaminimum
a. kebutuhan dasar (listrik, air bersih, prasarana pengolahan sampah & limbah)
b. prasarana & sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan & terminal
a. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utamadiarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanannegaraprasarana
b. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
b. Arahan Perizinan :
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dariPemerintah, pemprov, dan/atau pemkab/kota sesuai perdattg RTRW kab/kota beserta rencana rinci dan peraturanzonasinya yg didasarkan pd RTR Kawasan PerbatasanNegara
Negara
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuaidengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sektor/bidang terkait
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif :
Bentuk Insentif/Disinsentif
Insentif Disinsentif
Pemerintah kpd Pemda • subsidi silang• kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan
ruang yang diberikan oleh Pemerintah• penyediaan sarpras di daerah• pemberian kompensasi• penghargaan dan fasilitasi
• pensyaratan khusus dalam pelayanan dan/atauperizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruangyang diberikan oleh Pemerintah
• pembatasan penyediaan prasarana dan saranadi daerah termasuk bantuan teknis
• pemberian status tertentu dari Pemerintah• penghargaan dan fasilitasi• publisitas atau promosi daerah
• pengenaan kompensasi• pensyaratan khusus dalam perizinan bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikanoleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• kewajiban memberi imbalan• pembatasan penyediaan sarana dan prasarana
termasuk bantuan teknis• pensyaratan khusus dalam perizinan
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
d. Arahan Pengenaan Sanksi:
Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatanpemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerahtentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotabeserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinyayang didasarkan pada RTR Kawasan Perbatasan Negara
yang didasarkan pada RTR Kawasan Perbatasan Negara
bentuk sanksi : sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NTT
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PAPUA BARAT
RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA
3. RTR KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI 3. RTR KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKASI PROGRAM DLM RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Indikasi program utama perwujudan struktur ruang :A. percepatan pengembangan pusat pelayanan utamaB. pengembangan pusat pelayanan penyanggaC. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbangD. pengembangan baru pusat pelayanan pintu gerbangE. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi
INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN
(Perwujudan Struktur Ruang)
E. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasiF. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energiG. pengembangan sistem jaringan telekomunikasiH. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah
serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistemprasarana sumber daya air berupa embung, jaringan irigasi, sistempengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai
I. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasaranapermukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah
41
INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Pusat Permukiman
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
42
A1 : percepatan pengembangan PKSN KalabahiA2 : percepatan pengembangan PKSN AtambuaA3 : percepatan pengembangan PKSN KefamenanuA4 : pengembangan Haekesak sbg pusat pelayanan penyanggaA6 : percepatan pengembangan Maritaing sbg pusat pelayanan pintu gerbangA7 : percepatan pengembangan Motaain sbg pusat pelayanan pintu gerbangA8 : percepatan pengembangan Motamasin sbg pusat pelayanan pintu gerbang…dst
Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Tranportasi
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
43Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
B1 : pemantapan jaringan jalan arteri primer Bolok-TenauB2 : peningkatan & pemantapan jaringan jalan arteri priimer
INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Energi
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
44Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
C1 : Pengembangan depo minyak dan gas bumi C2 : Pengembangan dan peningkatan PLTU Alor…dst
INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
D1 : Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu
D2 : Pengembangan GI Atambua…dst
INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
Keterangan: program utama pada tahap I, sudah dijabarkan pd dokumen RPI2JM
E1 : Pengembangan Embung HaekritE2 : Peningkatan dan pemantapan DI Baus…dst
Peta Indikasi Program:A. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
A01 : percepatan pengembangan PKSN Paloh-ArukA02 : percepatan pengembangan PKSN Jagoibabang A03 : percepatan pengembangan PKSN Entikong…dst
INDONESIA
Peta Indikasi Program:B. Perwujudan Sistem Transportasi
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
B2
B7 B8 B9 B10
B11
B12 B13 B14 B15 B16
B17
B18
B19
B20
B22
B23
B24
B25B26
B30
B31
B32
B35
B36
B37
B38B1 : Pemantapan jaringan jalan Tanjung-Balai
Karangan-Entikong-Batas NegaraB2 : Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan
Tanah Hitam-Merbau-TemajukB3 : Pengembangan dan peningkatan Galing-Aruk-
Batas Negara di Kecamatan Sajingan Besar …dst
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
B1
B3 B4 B5 B6
B21
B25
B26
B26B26
B26
B26
B26
B27B27
B28
B29
B31
B31
B34
B34
B35
B37
B37
B38
B38
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
C2
C4
C3
C1
C6C7C9
Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Energi
C1 : Pengembangan dan peningkatan Jaringan pipa transmisi gas bumi Natuna-Tanjung Api-Pontianak-Palangkaraya
C2 :Pengembangan dan peningkatan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api
C3 : Pemantapan Depo minyak dan gas bumi Tanjung Api
…dst
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
C5C8
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
D1
D2
D7
D8
D9
D10D1 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan
pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan
satelit PKSN Paloh-ArukD2 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan
pelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Jagoibabang
D3 :Pengembangan, peningkatan, dan pemantapanpelayanan jaringan telekomunikasi teresterial dan satelit PKSN Entikong
…dst
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
D3 D4D5
D6
cMULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV E3
E2
E4E6
E9
E37
E11/E12/E13
E20/E21
E22/E23/E24/E25
Peta Indikasi program : Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
E36
E31
E35
E34
E33E32
E28
27
E1 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan Danau Sentarum
E2 : Peningkatan dan pemantapan sumber air permukaan Danau Sentarum
E3 : Pengembangan dan peningkatan sumber air permukaan pada WS Sesayap
…dst
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
E1E7
E8
E14
E15/E16E17/E18
/E19
E26
E29/E30
INDIKASI PROGRAM
Indikasi program utama perwujudan pola ruang :A. pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempatB. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu,
rehabilitasi, dan/atau revitalisasi kawasan konservasiC. revitalisasi dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan
bencana alam
INDIKASI PROGRAM UTAMA UNTUK PEMBANGUNAN PERBATASAN
(Perwujudan Pola Ruang)
bencana alamD. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan dan
permukiman perdesaanE. pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman panganF. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura serta peternakanG. pengembangan kawasan hutan produksiH. pengendalian dan/atau reklamasi fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineralI. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan
dari abrasiJ. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen
dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber dayaalam sesuai potensi lestari
52
INDIKASI PROGRAM Peta Indikasi program Perwujudan Pola Ruang :Perwujudan Kawasan Konservasi
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
RTR Kawasan Perbatasan di Prov. NTT
53
A1 : Pengembangan pengelolaan Suaka Alam Perairan Selat PantarA2 : Pengembangan pengelolaan Suaka Margasatwa Kateri…dst
Peta Indikasi program Perwujudan Pola RuangPerwujudan Kawasan Konservasi
MULAI TAHAP I
WAKTU PELAKSANAAN :
MULAI TAHAP II
MULAI TAHAP III
MULAI TAHAP IV
L1
L1L1
L1L3 L2
L2 L3
L4
RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
L1 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi SAP Sambas dan SAP Sebatik
L2 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi Cagar Alam Niyut-Penrissen
L3 : Mempertahankan, merehabilitasi, dan merevitalisasi pantai berhutan bakau Sebagian dari wilayah: Kec.Paloh, Kec. Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, dll.
…dst
4. KESIMPULAN4. KESIMPULAN
INDIKASI PROGRAM DLM RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan
strategis karena selain merupakan batas kedaulatan, juga
merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu
KESIMPULAN
merupakan wilayah yang mencerminkan beranda depan suatu
negara.
RTR Kawasan Perbatasan dapat menjadi dasar penyusunan