RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT …

Renstra PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

(PP-PAUD dan DIKMAS)

UPT PPDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PAUD dan Dikmas Jawa Barat 2015 - 2019

RENCANA STRATEGISUNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKATPAUD dan DIKMAS) JAWA BARAT, TAHUN 2015 -

PP-PAUD DAN DIKMAS JAWA BARATDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

MASYARAKATKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2015

1

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENGEMBANGANPENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

- 2019

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Renstra PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat 2015 - 2019 2

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat tahun 2015—2019 disusun mengacu kepada (a)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (b) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun (RPJPN) 2005—2025, (c) Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, (d) Renstra Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, dan (e) Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Tahun 2015—2019.

Renstra ini telah dilakukan revisi dari sebelumnya disesuaikan dengan perubahan renstra di

tingkat Direktorat Jenderal. Perubahan tersebut terkait dengan:

Penerapan UU No. 23/2014 tentang Kewenangan Daerah

Bertambahnya 21 UPT baru

Ketertinggalan PAUD Dikmas dalam standar mutu lembaga dan akreditasi, dan

Penyesuaian dengan target Prioritas Nasional maupun Prioritas Kementerian

Renstra ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun: (1) Rencana Kerja Tahunan

(RKT); (2) Program dan kegiatan pengembangan model dan pengembangan mutu secara

teruktur dan terarah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian pengembangan model dan

pengembangan mutu; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

Selain itu, Renstra ini menyajikan sasaran dan target serta strategi pencapaiannya yang

dilakukan melalui peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan keluarga yang didukung

dengan kerangka implementasi penyelenggaraan pengembangan model dan pengembangan

mutudalam kurun waktu 2015—2019, mekanisme pemantaun dan evaluasi, serta

pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa penyelenggaran

program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan mendayagunakan sumber daya yang

tersedia secara efektif dan efisien.

Bandung Barat,

Kepala Pusat,

Dr. H Muhammad Hasbi, S.Sos, M.Pd

NIP 197306231993031001


DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUANI.1 Kondisi UmumI.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS2.1 Visi dan Misi Kementerian2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKAKELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional3.2 Arah Kebijakan dan Startegi Kementerian/Lembaga3.3 Kerangka Regulasi3.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.1 Target Kinerja4.2 Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUPLAMPIRANLampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/LembagaLampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi


1.1. Kondisi Umum

a. Cakupan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pe

tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pendidikan Masyarakat (PP

pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Melalui tugas ini diharapkan terwujud penyelenggaraan PAUD dan Dikmas yang

responsive terhadap kebutuhan pembelajaran masyaraka

mutunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Gambar 01. Interaksi antar Fungsi PP

Dalam melaksanakan tugas

pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan

pengembangan program pendidikan anak usia dini dan

pengembangan model pendidikan

supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

penyusunan dan pelaksanaan program dan penerapan model pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat;

dan pendidikan masyarakat;

pendidikan masyarakat;

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan

administrasi PP-PAUD dan Dikmas.

meliputi dua provinsi, yakni Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat.


BAB I

PENDAHULUAN

Cakupan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

i tugas ini diharapkan terwujud penyelenggaraan PAUD dan Dikmas yang

responsive terhadap kebutuhan pembelajaran masyarakat dan semakin meningkat

mutunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Gambar 01. Interaksi antar Fungsi PP-PAUD dan Dikmas

Dalam melaksanakan tugas PP-PAUD dan Dikmas menyelenggarakanyan fungsi: (a)

pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (b)

pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (c)

pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

rvisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;


dan pendidikan masyarakat; (f) pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat; (g) pegelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat; (h) pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (i) pelaksanaan urusan

PAUD dan Dikmas. Wilayah koordinasi kerja PP-PAUD dan Dikmas


4

ndidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan

mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan model dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

i tugas ini diharapkan terwujud penyelenggaraan PAUD dan Dikmas yang

t dan semakin meningkat

menyelenggarakanyan fungsi: (a)

pendidikan masyarakat; (b)

pendidikan masyarakat; (c)

pendidikan masyarakat; (d)

rvisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (e) fasilitasi


an sumber daya pendidikan anak usia dini

gelolaan informasi pendidikan anak usia dini dan

engembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang

) pelaksanaan urusan

PAUD dan Dikmas



Posisi PP-PAUD dan Dikmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat memiliki kewenangan dalam

melakukan pembinaan d

(NSPK) sebagai produk dari pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat di lingkungan

Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Melalui kewenangan ini PP

memungkinkan untuk memberikan bahan p

merekomendasikan perbaikan kebijakan yang berlaku. Di tingkat pemanfaat baik di

pemerintah daerah dan satuan/program, hasil pengembangan model dan mutu akan

menjadi instrumen untuk upaya

Dikmas. Hal ini membutuhkan komunikasi fungsional antar unit kerja di tingkat

direktorat jenderal maupun dengan unit pemanfaat agar terjadi sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar 02. Kebijakan Direktorat

Melalui penguatan kemampuan UPT dalam penjaminan model/program dan

pengembangan mutu diharapkan banyak tersedia program inovatif yang dapat

digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam upayanya mempercepat tercapainya

penyelenggaraan paud dan dikmas yang bermutu dan bermartabat di tingkat satuan.


PAUD dan Dikmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan

an Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan



melakukan pembinaan dan evaluasi penerapan Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria


Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Melalui kewenangan ini PP-PAUD dan Dikmas

memungkinkan untuk memberikan bahan perumusan kebijakan baru dan



menjadi instrumen untuk upaya – upaya penjaminan mutu penyelenggaraan



sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar 02. Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS




enggaraan paud dan dikmas yang bermutu dan bermartabat di tingkat satuan.

5

PAUD dan Dikmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan

an Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan



an evaluasi penerapan Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria


PAUD dan Dikmas

erumusan kebijakan baru dan



upaya penjaminan mutu penyelenggaraan PAUD dan






enggaraan paud dan dikmas yang bermutu dan bermartabat di tingkat satuan.


Sisi kebijakan ini dapat memberikan pemastian untuk terjadinya kegiatan pengembangan

model dan pengembangan mutu di tingkat UPT yang sinkron dengan direktorat teknis,

berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada sisi yang lain, kebijakan ini untuk

mendorong:

UPT sebagai perekat NKRI, jembatan Pusat dengan Daerah, Penyelenggaraan Unit Layanan Terpadu PAUD dan Dikmas di setiap wilayah, Tugas dan fungsi UPT adalah pengembangan model dan pengembangan mutu, Sinergi Pusat dan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan kegiatan

b. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun

2015-2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan

Pemberantasan Buta Aksara;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Bantuan Kepada Satuan PAUD, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di

Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014


tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana St

Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015

14. Permendikbud No. 35 Tehun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di

lingkungan Kemendikbud;

15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan 2015

17. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat 2015

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

1.2. Potensi dan Permasalahan

Di tingkat Direktorat Jenderal, k

PAUD-Dikmas yang bermutu” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkantahun 2010

dengan target 20 model tercapai 20 model tahun 2011 dengan target 45 model tercapai

46 model tahun 2012 dengan target 76 m

target 106 model tercapai 125 model tahun 2014 dengan target 145 model, terealisasi

179 model, dengan persentase kinerja 123,35%. Kemudian indikator “Persentase

Lembaga dan Program PAUD

ditargetkan sebesar 20%, hingga akhir Desember 2014, terealisasi 21,05% atau 396

lembaga, dengan persentase kinerja 105,25%.

dan target sebagai berikut.

Gambar 03. Capaian Sasaran danTarget Direktor

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha

meningkatkan nilai kemanfaatan model bagi masyarakat masih dijumpai beberapa


tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana St

Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;

Permendikbud No. 35 Tehun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di

lingkungan Kemendikbud;

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

mendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat 2015-2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015.

Potensi dan Permasalahan

Di tingkat Direktorat Jenderal, ketercapaian sasaran strategis “meningkatkan program

Dikmas yang bermutu” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkantahun 2010


46 model tahun 2012 dengan target 76 model tercapai 80 model tahun 2013 dengan



Lembaga dan Program PAUD-Dikmas yang Mendapatkan Pemet


lembaga, dengan persentase kinerja 105,25%. Data terbaru menunjukan capaian sasaran

dan target sebagai berikut.

. Capaian Sasaran danTarget Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS

target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha


7

tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Permendikbud No. 35 Tehun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

mendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

68 Tahun 2015.

etercapaian sasaran strategis “meningkatkan program

Dikmas yang bermutu” ini dapat dilihat dari target yang ditetapkantahun 2010


odel tercapai 80 model tahun 2013 dengan



Dikmas yang Mendapatkan Pemetaan Mutu” yang


Data terbaru menunjukan capaian sasaran

at Jenderal PAUD dan DIKMAS

target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha



hambatan dan kendala, diantaranya adalah: (a) belum semua dinas pendidikan provinsi

maupun kab/kota mereplikasikan model tersebut; (b) rendahnya dukungan pemerintah

daerah. Melihat hambatan dan kendala tersebut di atas beberapa langkah yang dilakukan

agar target kinerja ditetapkan tetap tercapai adalah: (a) melakukan sosialisasi dan

diseminasi kemanfaatan model; (b) mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk

mengoptimalkan satuan

penyelenggaraan pendidika

Wilayah koordinasi kerja

yang memiliki peran strategis

menjadi potensi sumber sasaran untuk pengembangan

pengembangan mutu.

DKI Jakarta berdasarkan data Dapo

sebanyak 3.509 satuan, PKBM 504 satuan dan LKP 93 satuan. Jumlah real yang ada

sebenarnya jauh lebih besar dari angka yang terdata pada

Gambar 04. Sasaran Pengembangan Model dan Mutu di Provinsi DKI Jakarta

Dari enam wilayah DKI jumlah terbanyak untuk masing

tiga wilayah. Satuan PAUD terbanyak terkonsentrasi di Jakarta Timur sebanyak

dari 3.509 satuan yang ada di DKI. PKBM terkonsentrasi di Jakarta Selatan sebanyak

125 satuan dari 504 PKBM di wilayah DKI. LKP terkonsentrasi di Jakarta Utara

sebanyak 75 satuan dari 93 LKP yang terdaftar di Dapodik


kendala, diantaranya adalah: (a) belum semua dinas pendidikan provinsi



a ditetapkan tetap tercapai adalah: (a) melakukan sosialisasi dan


satuan sanggar kegiatan belajar (SKB) sebagai lembaga percontohan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

si kerja UPT PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat meliputi dua propinsi

yang memiliki peran strategis bagi kemajuan paud dan dikmas di tingkat nasional

sumber sasaran untuk pengembangan model/program dan

DKI Jakarta berdasarkan data Dapodik 2016 terdapat 4.106 satuan, yang meliputi PAUD


sebenarnya jauh lebih besar dari angka yang terdata pada data base Dapodik.

. Sasaran Pengembangan Model dan Mutu di Provinsi DKI Jakarta

Dari enam wilayah DKI jumlah terbanyak untuk masing – masing satuan

tiga wilayah. Satuan PAUD terbanyak terkonsentrasi di Jakarta Timur sebanyak



sebanyak 75 satuan dari 93 LKP yang terdaftar di Dapodik Kemdikbud.

8

kendala, diantaranya adalah: (a) belum semua dinas pendidikan provinsi



a ditetapkan tetap tercapai adalah: (a) melakukan sosialisasi dan


KB) sebagai lembaga percontohan

n anak usia dini dan pendidikan non formal.

meliputi dua propinsi

bagi kemajuan paud dan dikmas di tingkat nasional

model/program dan

dik 2016 terdapat 4.106 satuan, yang meliputi PAUD


data base Dapodik.


masing satuan terdapat pada

tiga wilayah. Satuan PAUD terbanyak terkonsentrasi di Jakarta Timur sebanyak 1.094



Kemdikbud.



Berdasarkan data dari Dapodik Kemdikbud Tahun 2016

25.685 satuan paud dan dikmas. Kabupaten Sukabumi memiliki satuan PAUD

terbanyak, yakni 2.190 satuan hampir mendekati 10% nya dari seluruhan

kabupaten/kota. Di Kabupaten Bogor terdapat 200 lembaga yang merupakan hampir

15% dari jumlah PKBM yan

25% nya di Jawa Barat berlokasi dan beroperasi di Kota Bekasi.

Tantangan terbesar peningkatan mutu di wilayah koordinasi kerja U

Dikmas Jawa Barat terkait dengan hal berikut

Satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan rendah Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah Proses pembelajaran masih

Fasilitasi peningkatan mutu

Barat dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

memadai dibandingkan dengan jumlah satuan sasaran. Pada dua tahun terakhir fasilitasi

yang dilakukan melalui rangkai

pengembangan model dan supervise satuan hanya mampu

29.971 satuan paud dan dikmas.


Sasaran Pengembangan Model dan Mutu di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari Dapodik Kemdikbud Tahun 2016 Provinsi Jawa Barat



Di Kabupaten Bogor terdapat 200 lembaga yang merupakan hampir

15% dari jumlah PKBM yang ada di Jawa Barat. LKP dari jumlah 1.044 lembaga hampir

25% nya di Jawa Barat berlokasi dan beroperasi di Kota Bekasi.

peningkatan mutu di wilayah koordinasi kerja U

Dikmas Jawa Barat terkait dengan hal berikut.

pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan rendahKompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendahProses pembelajaran masih lemah dan tidak berkelanjutan

Fasilitasi peningkatan mutu satuan di wilayah koordinasi kerja DKI Jakarta dan Jawa

dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan belum mencapai


yang dilakukan melalui rangkaian kegiatan pemetaan mutu satuan, peningkata

pengembangan model dan supervise satuan hanya mampu memfasilitasi 2.97% dari

29.971 satuan paud dan dikmas.

9

Sasaran Pengembangan Model dan Mutu di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat memiliki



Di Kabupaten Bogor terdapat 200 lembaga yang merupakan hampir

g ada di Jawa Barat. LKP dari jumlah 1.044 lembaga hampir

peningkatan mutu di wilayah koordinasi kerja UPT PP PAUD dan

pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan rendah

satuan di wilayah koordinasi kerja DKI Jakarta dan Jawa

belum mencapai hasil yang


an kegiatan pemetaan mutu satuan, peningkata mutu ptk,

memfasilitasi 2.97% dari





10



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Kemendikbud

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan

dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—

2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan

Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk

dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan

ke dalam satu kementerian. Makna insan Indonesiacerdas adalah insan yang cerdas

komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual,

dan cerdas kinestetis.

Dengan mangecu kepada Nawacta dan memperhatikan visi 2025, serta integrasi

pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan 2019 adalah “TerbentuknyaInsan serta Ekosistem Pendidikan dan

Kebudayan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai

sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah

tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara

demikiandimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari

peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) misi yang merupakan

rumusan umum dari upaya-upaya pencapaiannya yaitu:

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuatadalah menguatkan

siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusipendidikan dalam

ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan

pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakandiarahkan pada penguatan

perilaku yang mandiri dan berkepribadian;

b. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan

KODE MISIM1 Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang KuatM2 Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan BerkeadilanM3 Mewujudkan Pembelajaran yang BermutuM4 Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa

M5Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasidan Pelibatan Publik


capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaanserta keterjangkauan

layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi

wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan

sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta fokus kebijakan didasarkan pada

percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan

pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi;

d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: (a)

menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan

pengembangan kebudayaan dan bahasa; (b) membangkitkan kembali karakter

bangsa Indonesia yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan

gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di

masyarakat; (c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia

sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; serta(d) melestarikan,

mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk di antaranya budaya

maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan

pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh

aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan;

membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah,

mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional serta

mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang

bersih, efektif dan efisien.

2.2.Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi Kemendikbud, dirumuskan tujuan dan

sasaran-sasaran strategis tahun 2015—2019 yang lebih jelas guna menggambarkan

ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Tujuan strategis Ditjen Paud-Dikmas tahun 2015—2019 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Tujuan dan Sasaran Strategis 1 (T1): Penguatan Orang Tua Dalam Ekosistem

Pendidikan

Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja

SS1 Meningkatnya partisipasi orang tuadan pemangku kepentingan yangterlibat dalam pendidikan

Orang dewasa berpastidikasi aktifdalam pendidikan keluarga sebanyak4.343.500 orang

Tujuan dan Sasaran Strategis 2 (T2): Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat



SS 2 Meningkatnya aksesPendidikan Anak UsiaDini dan PendidikanMasyarakat di seluruhProvinsi dan KabupatendanKota

APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya78,7%Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan Kotamemiliki lembaga PAUD terpadu pembina hilistikintegratifJumlah lembaga kursus dan pelatihan yangmemenuhi standar nasional sebanyak 7.871lembagaJumlah lembaga kursus dan pelatihan yangmemenuhi standar nasional sebanyak 7.871lembagaAngka melek aksara penduduk usia 15 tahunsekurang-kurangnya 96,10%Sejumlah minumal 15,60% kabupaten dan kotamemiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan(PLBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)

Tujuan dan Sasaran Strategis 3 (T3): Peningkatan Mutu dan Relevansi

Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Kode Sasaran Strategis Indikator KinerjaSS 3 Meningkatnya mutu pendidikan

anak usia dini dan pendidikanmasyarakat yang berwawasangender dan pendidikan untukpembangunan berkelanjutan

Jumlah lembaga PAUD memenuhistandar nasional sebanyak 42.926lembagaPersentase program kursus danpelatihan yang telah menerapkanKKNI sebanyak 71,38%

SS 4 Meningkatkan lembaga/satuanpendidikan dan pemangkukepentingan yangmenyelenggarakan pendidikankeluarga

Jumlah lembaga/satuan pendidikanmasyarakat uang menyelenggarakanpendidikan orang tua/keluargasebanyak 87.417 lembaga

Tujuan strategis 4 (T4): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan

Akuntabel,


SS 5 Meningkatkan akuntabilitas kinerjaKemendikbud

Skor LAKIP minimal sebesar 80

SS 6 Dipertahankannya opini LaporanKeuangan Kemendikbud WajarTanpa Pengecualian

Laporan Keuangan Kemendikbudmendapat opini Wajar TanpaPengecualian (WTP)

SS 7 Meningkatnya pelibatan publikdalam tata kelola pendidikan dankebudayaan

Indeks kepuasan pemangkukepentingan Kemendikbud sebesar 77


SS5 merupakan sasaran yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja Kemendikbud dan

SS6 berorientasi pada pencapaian opini Laporan Keuangan Kemendikbud, sedangkan

SS7 adalah sasaran yang berorientasi pada pelibatan publik dalam tata kelola

pendidikan dan kebudayaan.

Terwujudnya T4 dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis. Pencapaian sasaran

strategis diukur dari tingkat pencapaian IKSS yang merupakan tolok ukur keberhasilan

T4. Selanjutnya SS5, SS6 dan SS7 mendukung pencapaian:

a. Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi yaitu pencapaian

opini WTP laporankeuangan Kemendikbud dan pencapaian akuntabilitas kinerja

kemendikbud pada tingkatan yang baik.

b. Agenda priroritas pembangunan Nawacita 2 yaitu membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sub agenda

peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Kemendikbud, dengan sasaran (i) meningkatnya keterbukaan informasi publik dan

komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (ii)

meningkatnya akses terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan

dan kebudayaan; (iii) meningkatnya implemetasi open government di

Kemendikbud.

Dukungan, SS4, SS5 dan SS6 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata

keloka pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja

pembangunan nasional di nberbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable; (ii) terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; (iii) meningkatnya mutu

pelayananpublik.


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN

KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025 saat ini memasuki tahap ketiga (2015-2019) dengan tema memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keuanggulan

kompetitif, perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya

manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek.

Arah kebijakan dan strategi pembanguan PAUD dan Dikmas tahun 2015-2019,

dirumuskan berdasarkan RPJMN 2015–2019 yaitu perluasan dan pemerataan akses

pendidikan anak usia dini dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan jender,

dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten,

dan kota.

Arah kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah

yang berupa program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan

mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap

pencapaian visi dan misi Kemendikbud pada tahun bersangkutan.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau

prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya

mencerminkanbidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud.

Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud.

Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis

(SS) pada setiap tujuan strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan

nasional (Nawacita). Berikut adalah sasaran strategis (SS) pada setiap tujuan strategis (T)

PAUD dan Dikmas.

1. Arah kebijakan dan strategi untuk mendukung Nawacita 5: Meningkatkan

kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

a. Sasaran strategis 1 (SS1): Penguatan Peran Orang Tua dalam Ekosistem

Pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong

tercapainya SS1 melalui:


1) meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran di kelas sehingga

siswa dapat mengekpresikan dirinya lebih baik dan mendorong untuk

membentuk perilaku positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya orang tua

memiliki peran di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk

mengembangkan perilaku positif yang terbentuk di sekolah.

2) meningkatkan peran orang tua/keluarga dalam mendorong anak untuk

menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah serta menerapkan norma-

norma/perilaku positif yang diajarkan di sekolah dalam bersosialisasi di

lingkungan keluarga/masyarakat di sekitarnya.

b. Sasaran strategis 2 (SS2) dan (SS3):Peningkatan Mutu dan Relevansi

Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T2)

Peningkatan mutu dan pembelajaran dilaksanakan sesuai Standar Nasional

Pendidikan untuk optimalisasi wajib belajar, sehingga arah kebijakan dan strategi

yang diperlukan untuk mendorong tercapainya SS3 adalah: Meningkatkan akses

dan kualitas layanan pendidikan orangtua/keluargaserta memperkuat peran

orangtua baik di sekolah maupun di rumah melalui pemberiaan dan peningkatan

wawasan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal

memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan,

menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah

tindakan kekerasan dan meningkatkan kualitas hasil belajar anak melalui

pendampingan yang menyeluruh.

2. Arah kebijakan dan strategi untuk mendukung Nawacita 2: Membangun Tata

Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

(Pembangunan Efektivitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola).

Sasaran strategis dan tujuan strategis yang mendukung pencapaian agenda prioritas

pembangunan (Nawacita 2), yaitu peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan

akuntabel dengan melibatkan publik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya, yaitu: (i) membangun transparansi dan akuntabiltas

kinerja Ditbindikkel; (ii) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi

Birokrasi Nasional (RBN); dan (iii) meningkatkan partisipasi publik dalam proses

pengambilan kebijakan publik.

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran

strategis terkait peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah

sebagai berikut:


1) Penguatankapasitas pengelolaan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui: (i)

penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi; (ii)

penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan

fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv)

penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;

2) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif,

dan berbasis merit, dilaksanakan melalui antara lain: (i) pengendalian jumlah dan

distribusi pegawai; (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang

transparan, kompetitif dan berbasis merit serta teknologi informasi dan

komunikasi (TIK); (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;

(iv) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis

kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; dan (v) penerapan sistem

manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian

nasional;

3) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan strategi, antara lain:

(i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka

kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang

lebih terintegrasi, memastikan implementasi kebijakan secara konsisten

sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

penetapan quick wins pelayanan publik Kemendikbud; (iii) mendorong inovasi

pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standardisasi kelembagaan pelayanan

perizinan; (iv) pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan

dan penganggaran; serta (v) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan

publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan,

termasuk pengawasan oleh masyarakat;

4) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan

ditempuh dengan strategi: (i) pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan

informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran

informasi publik; (ii) fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud

wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai

dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat

dipertanggungjawabkan; (iii) fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan

penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi

secara berkualitas; (iv) fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program

kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan


pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan; (v)

penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan

dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian

bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal

dan rawan konflik; (vi) penguatan media centre, media komunitas, media publik

lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media

penyebaran informasi publik yang efektif; (g) kampanye publik terkait

pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi

mental; (vii) penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;

dan (viii) penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun

komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;

5) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: (i) penguatan kemitraan

dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk

mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan

berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya

terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan (ii) penguatan literasi media

terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran,

kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan

kebutuhannya; (iii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program

pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media;

6) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh

melalui strategi: (i) penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;

(ii) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (iii)

pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;

7) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi melalui strategi,

antara lain: (i) penguatan kebijakan e-government; (ii) penguatan sistem dan

infrastruktur e-government yang terintegrasi; (iii) peningkatan kapasitas

kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia; (iv) penetapan quick wins

penerapan e-government;

8) Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam

penyusunan kebijakan publik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara

dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan cara: (i)


peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; (ii)

penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan publik, (iii) pengembangan sistem publikasi informasi

proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar

terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi

Informasi provinsi, kabupaten, dan kota; dan (iv) pendampingan operasionalisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah;

9) Penguatan manajemen kinerja pembangunan dilaksanakan melalui strategi: (i)

penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas

belanja negara, (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja Kemendikbud,

(iii) penguatan pengendalian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan

meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi

disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja

pembangunan; serta (iv) dukungan penerapan e-government yang terintegrasi

dalam manajemen kinerja pembangunan nasional;

10) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dan

kebudayaan bertujuan untuk makin meningkatkan efektivitas pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan

kebudayaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang ditempuh antara

lain berupa: (i) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

otonomi daerah pendidikan dan kebudayaan; (ii) peningkatan kualitas tata kelola

pendidikan di daerah; dan (iii) peningkatan kualitas regulasi dan Dikmas.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan melalui

tugas dan fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas – pengembangan model dan

pengembangan mutu – adalah yang terkait dengan Sasaran Program berikut

Indikator Kinerja Program seperti di bawah ini.

No. Sasaran Program (SP) Indikator KinerjaProgram (IKP)

1 Meningkatnya keluasan dan kemerataan aksesPAUD dan Dikmas bermutu, berkesetaraangender, dan berwawasan pendidikanpembangunan berkelanjutan (EDS) di seluruhprovinsi, kabupatan, dan kota

Jumlah lembaga PAUD siapdiakreditasi berstandarnasional

2 Meningkatnya keluasan dan kemerataan akseskursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yangbermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasanpendidikan untuk pembangunan berkelanjutan(ESD) dan kewarganegaraan global di semua

Jumlah lembaga kursus danpelatihan memenuhi standarnasional


No. Sasaran Program (SP) Indikator KinerjaProgram (IKP)

provinsi, kabupaten, dan kota

3 Meningkatnya keluasan dan kemerataan aksespendidikan keaksaraan dan kesetaraan yangbermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasanpendidikan untuk pembangunan berkelanjutan(ESD) dan kewarganegaraan global di semuaprovinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah lembaga PKBM siapdiakreditasi berstandarnasional

4 Meningkatnya keluasan dan kemerataan aksespendidikan keluarga yang bermutu,berkesetaraan jender, danberwawasanpendidikan untuk pembangunan berkelanjutan(ESD) dan kewarganegaraan global di semuaprovinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah orang dewasamengikuti pendidikankeluargaJumlah lembaga/satuanpendidikanmenyelenggarakanpendidikan keluarga

5 Meningkatnya tata kelola dan partisipasiPemerintah Daerah, Lembaga, Masyarakatdalam meningkatkan tata kelola yangtransparan dan akuntabel serta akses PAUD danDikmas bermutu di semua provinsi, kabupaten,dan kota

Jumlah model/programPAUD-Dikmas yangdibakukan dan diterapkan

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kemendikbud dengan

kewenangan Ditjen Paud-Dikmas melalui kegiatan pengembangan model dan

pengembangan mutu (tugas dan fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas) yang telah

ditetapkan, meliputi: (1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Paud-Dikmas; (2) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini; (3)

Penyelenggaraan Layanan Kursus dan Pelatihan; (4) Penyelenggaraan Layanan

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; (5) Penyelenggaraan Layanan Pendidikan

Keluarga; (6) Pengembangan, Pengkajian dan Pemetaan Mutu Paud-Dikmas.

PP-PAUD dan Dikmas sebagai UPT mengemban Indikator Kinerja Program (IKP)

dari tingkat eselon I berdasarkan RPJMN 2015-2019, yaitu jumlah model/program

yang dibakukan dan diterapkan. IKP ini akan berkontribusi pada Sasaran

Program (SP) di tingkat eselon I yakni: Terciptanya keluasan dan kemerataan akses

PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan jender dan berwawasan

pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Secara umum IKP tersebut akan

dicapai melalui kegiatan Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian

Mutu PAUD dan Dikmas. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus


terpenuhi melalui tugas dan fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas, meliputi: (a)

program yang dikembangkan

dikembangkan; (b)

pengembangan, melalui output Satuan PAUD

(c) Lembaga/ satuan yg menerapkan model/program hasil penge

melalui output SDM PAUD

Kaitan proses dalam pencapaian IKP antar UPT dan unit utama di tingkat Direktorat

Jenderal PAUD dan Dikmas bersifat sistemik. Berikut adalah gambaran keterkaitan

IKP dan SP UPT di tin

Gambar 07. Posisi Indikator Kinerja Program UPT di tingkat Eselon I.

Berikut adalah tiga isu strategis yang merupakan bagian dari permasalahan di tingkatDirektorat Jenderal, yakni:

Rendahnya satuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah. Proses pembelajaran masih lemah dan tidak berkelanjutan.

Upaya pemecahan isu strategis tersebut dilakukan melalui pengembanganmodel/program dan pengembangan mutu baik untuk peningkatan mutu progrpendidikan anak usia dini, pendidikan keluarga, pendidikan keaksaraan, pendidikankesetaraan, kursus dan pelatihanmelalui fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.


terpenuhi melalui tugas dan fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas, meliputi: (a)

dikembangkan, melalui output modul PAUD dan Dikmas yang

dikembangkan; (b) Lembaga/ satuan yg menerapkan model/program hasil

, melalui output Satuan PAUD-Dikmas yg dibina memenuhi SNP,

Lembaga/ satuan yg menerapkan model/program hasil penge

melalui output SDM PAUD-Dikmas yg Ditingkatkan Kompetensinya.

proses dalam pencapaian IKP antar UPT dan unit utama di tingkat Direktorat


IKP dan SP UPT di tingkat eselon I.

. Posisi Indikator Kinerja Program UPT di tingkat Eselon I.

Berikut adalah tiga isu strategis yang merupakan bagian dari permasalahan di tingkatDirektorat Jenderal, yakni:

Rendahnya satuan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah.Proses pembelajaran masih lemah dan tidak berkelanjutan.

Upaya pemecahan isu strategis tersebut dilakukan melalui pengembanganmodel/program dan pengembangan mutu baik untuk peningkatan mutu progrpendidikan anak usia dini, pendidikan keluarga, pendidikan keaksaraan, pendidikankesetaraan, kursus dan pelatihan. Di bawah ini kerangka pemecahan yang dilakukanmelalui fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat.

21

terpenuhi melalui tugas dan fungsi UPT PP PAUD dan Dikmas, meliputi: (a) model/

, melalui output modul PAUD dan Dikmas yang

Lembaga/ satuan yg menerapkan model/program hasil

Dikmas yg dibina memenuhi SNP,

Lembaga/ satuan yg menerapkan model/program hasil pengembangan,

Dikmas yg Ditingkatkan Kompetensinya.

proses dalam pencapaian IKP antar UPT dan unit utama di tingkat Direktorat


Berikut adalah tiga isu strategis yang merupakan bagian dari permasalahan di tingkat

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah.

Upaya pemecahan isu strategis tersebut dilakukan melalui pengembanganmodel/program dan pengembangan mutu baik untuk peningkatan mutu programpendidikan anak usia dini, pendidikan keluarga, pendidikan keaksaraan, pendidikan

. Di bawah ini kerangka pemecahan yang dilakukan


Gambar 08. Isu Strategis Peningkatan

3.2.Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan

pengembangan mutu

RPJMN 2015–2019 yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini

dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan

pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provin

Untuk memperkuat

aturan atau ketentuan

dan pengembangan mutu

pengembangan model dan pengembangan mutu


nasional/ dalam negeri maupun internasional/ luar negeri

minimum untuk setiap program paud dan dikm

memungkinkan UPT memberikan input perumusan kebijakan teknis

regulasi baru berdasarkan hasil pengembangan model dan pengembangan mutu

inovatif yang belum terdukung oleh

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pandidikan, sebenarnya sudah

terstruktur mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, yaitu

kelembagaan/instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah


Isu Strategis Peningkatan Mutu PAUD dan Dikmas

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan pengembangan model dan

pengembangan mutu tahun 2015-2019 sebagaimana dirumuskan berdasarkan

2019 yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini


pendidikan pembangunan berkelanjutan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk memperkuat pengembangan model dan pengembangan mutu

u ketentuan antara lain: (1) SOP yang terkait dengan pengembangan model

dan pengembangan mutu; (2) SOP pendayagunaan dan pemanfaatan hasil

model dan pengembangan mutu; (3) NSPK kemitraan dalam rangka

pengembangan model dan pengembangan mutu baik lembaga mitra di tingkat

nasional/ dalam negeri maupun internasional/ luar negeri; (4)

inimum untuk setiap program paud dan dikmas; (5) penyusunan peraturan untuk

UPT memberikan input perumusan kebijakan teknis

berdasarkan hasil pengembangan model dan pengembangan mutu

inovatif yang belum terdukung oleh kebijakan/regulasi yang ada.

ka Kelembagaan




22

pengembangan model dan

2019 sebagaimana dirumuskan berdasarkan

2019 yaitu perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini


si, kabupaten, dan kota.

pengembangan model dan pengembangan mutu diperlukan

yang terkait dengan pengembangan model

SOP pendayagunaan dan pemanfaatan hasil

NSPK kemitraan dalam rangka

baik lembaga mitra di tingkat

Standar pelayanan

penyusunan peraturan untuk

UPT memberikan input perumusan kebijakan teknis baru dan/atau

berdasarkan hasil pengembangan model dan pengembangan mutu





kabupaten/kota serat lembaga yang dikelola oleh masyarakat.

Pada tingkat pemerintahan pusat,

akan terkait secara teknis dengan:

dan Dikmas; (2) Direktorat

Kurikulum dan Perbukuan

Akreditasi Nasional PNF.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan

koordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Fungsi dinas pendi

lebih ditik beratkan pada fungsi koordinasi dan mediasi antara pemerintah pusat

dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pada tingkat kabupaten/kota

dinas pendidikan kabupaten/kota dan lembaga/satua

kabupaten/kota bersama satuan

merupakan pelaksana pembangunan pendidikan, karena pemerintah kabupaten/kota

yang memiliki wilayah dan membina

penyelenggara pendidikan.

Struktur organisasi PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat b

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 68 Tahun 2015, tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kelola UPT PP PAUD dan Dikmas, seperti berikut ini.


erat lembaga yang dikelola oleh masyarakat.

Pada tingkat pemerintahan pusat, pengembangan model dan pengembangan mutu

akan terkait secara teknis dengan: (1) seluruh unit utama di lingkungan Ditjen PAUD

) Direktorat GTK PAUD dan Dikmas, Ditjen GTK

Kurikulum dan Perbukuan; (4) Pusat Penilaian Pendidikan; dan

Akreditasi Nasional PNF.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan pembangunan pendidikan keluarga, di

koordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Fungsi dinas pendi


dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pada tingkat kabupaten/kota penjaminan mutu paud dan dikmas

dinas pendidikan kabupaten/kota dan lembaga/satuan pendidikan. Dinas pendid

kabupaten/kota bersama satuan Kab/kota merupakan instansi/kelembagaan yang


yang memiliki wilayah dan membina secara langsung lembaga

enggara pendidikan.

Struktur organisasi PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri


UPT PP PAUD dan Dikmas, seperti berikut ini.

23


seluruh unit utama di lingkungan Ditjen PAUD

Ditjen GTK; (3) Pusat

Pusat Penilaian Pendidikan; dan (5) Badan

pembangunan pendidikan keluarga, di

koordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Fungsi dinas pendidikan provinsi


penjaminan mutu paud dan dikmas dilaksanakan oleh

n pendidikan. Dinas pendidikan

Kab/kota merupakan instansi/kelembagaan yang


secara langsung lembaga-lembaga

erdasarkan Peraturan Menteri



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pengukuran keberhasilan penerapan strategi program PAUD dan Dikmas melalui

kegiatan pengembangan mutu dan pengembangan model pada PP PAUD dan Dikmas

Jawa Barat dilakukan dengan rumusan indikator kinerja dan target tahunan

Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Keluarga yang dijabarkan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Program (IKP)Target

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah lembaga PAUD siapdiakreditasi berstandar nasional

*)291 202 715 715

Jumlah lembaga kursus danpelatihan memenuhi standarnasional

*)205 91 382 382

Jumlah lembaga PKBM siapdiakreditasi berstandar

*)206 108 318 318

Jumlah orang dewasa mengikutipendidikan keluarga

*) *) *) *) *)

Jumlah lembaga/satuanpendidikan menyelenggarakanpendidikan keluarga

*) *) *) *) *)

Jumlah model/program PAUD-Dikmas yang dibakukan danditerapkan

9 37 62 26 26

*) belum ditetapkan. IKPPendidikan Keluarga terliput pada IKP model/program paud-

dikmas

Upaya pencapaian target kinerja yang efektif diperlukan pengaturan kegiatan dan waktu

pelaksanaan pada program kerja tahunan. Berikut di bawah ini adalah pola pengelolaan

program kerja tahunan yang diharapkan terjadi kegiatan yang sekuensial, sinkronisasi di

tahap penyiapan input-proses-hasil (sistemik), dan terukur.


Gambar 08. Pola Pelaksanaan Program Kerja Tahunan PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan

pembiayaan pembangunan pendidikan (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota,

masyarakat); (2) memperbaiki Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK); (3)

memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan

pentunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan ketiga fungsi pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan untuk

mewujudkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standard nasional

pendidikan dan standard pelaya

dalam kerangka pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan

antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Prinsip keadilan bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kamampuan masing

Prinsip kecukupan bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai

penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi sandar nasional pendidikan

keberlanjutan pendanaan pendidikan dapat

untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standard nasional

pendidikan.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah,

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyakarat t

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip keadilan

dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas



Kerangka pendanaan pendidikan terdiri dari: (1) membagi beban dan tanggung jawab



memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana bantuan; (4) memperbaiki

pentunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.



pendidikan dan standard pelayanan minimal pendidikan keluarga, yang dicerminkan


antara pemerintah dengan pemerintah daerah.


tah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kamampuan masing


penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi sandar nasional pendidikan

keberlanjutan pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan


prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah,

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyakarat t


dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas

25


pendidikan terdiri dari: (1) membagi beban dan tanggung jawab



dana bantuan; (4) memperbaiki



nan minimal pendidikan keluarga, yang dicerminkan



tah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kamampuan masing-masing.


penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi sandar nasional pendidikan. Prinsip

digunakan secara berkesinambungan


prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah,

penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyakarat terdiri atas


dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan


merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar

belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.

Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya

saing lapayanan pendidikan. Prinsip transparansi dilakukan dengan memanuhi asas

kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,

penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan

sehingga dapat diaudit atas dasar standard audit yang berlaku, dan menghasilkan

opini audit wajar tanpa perkecualian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara

transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Prinsip akuntabilitas publik

dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan

oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangkukepentingan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Tahun 2015—2019 ini disusun

berdasarkan pemikiran bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan adalah sebuah

keniscayaan, oleh karena itu keluarga dan satuan pendidikan perlu diberdayakan untuk

meningkatkan keberpihakan sepenuhnya pada perkembangan seluruh potensi anak,

perlindungan dan pemenuhan hak anak, pendidikan karakter dan kepribadian, kesehatan dan

kebugaran, serta pengembangan budaya prestasi. Selain itu keterlibatan orang tua di sekolah

berhubungan erat dengan kemampuan kognitif dan nonkognitif peserta didik. Hal ini juga

berpengaruh terhadap kemmapuan membaca anak dan remaja, selanjutnya mengikutsertakan

anak dalam diskusi bersama orang tua akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan

memberikan teladan yang baik.

Penjabaran lebih lanjut dari Renstra ini tidak mungkin hanya bertumpu pada pengenalan dan

pemahaman kita tentang karakteristik pendidikan keluarga dengan mempertimbangkan

keadaan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi yang tidak kurang

pentingnya adalah sumber pendanan yang tersedia APBN maupun APBD. Betapapun,

ketersediaan dan keseimbangan pendanaan pusat dan daerah menjadi faktor pendukung

lainnya, yang harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam kerangka pengelolaan

pendanaan yang efektif dan efisien, untuk pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dalam

jalur pendidikan nonformal, sebagai upaya konkret demi mewujudkan cita-cita kita bersama

yaitu menuju masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan

para pemangku kepentingan dan organisasi mitra kerja pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan

kondisi saat ini. Dengan demikian, Renstra ini telah mengakomodasikan semua tugas dan

fungsi yang menjadi tanggung jawab Dibindikkel, memelihara kesinambungan dan

keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta

mengantisipasi masa depan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra inidiharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh

seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak

dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan penjaminan mutu paud dan

dikmas. Termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. pelibatan publik secara lebih

aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan

keluarga selama lima tahun ke depan.


LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT …

Documents