RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023€¦ · Makassar, Juli 2019 KEPALA PELAKSANA Drs. H. SYAMSIBAR, M. H. ... (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008

Rencana Strategis Tahun 2018-2023 BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang

dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai

amanah. Secara khusus Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.

RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan

kegiatan serta anggaran dalam periode 5 tahunan. RENSTRA Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2018-2023) yang kemudian akan

menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun berjalan.

Diharapkan RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan menjadi acuan bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

setiap tahun. Pada akhir periode pelaksanaan Renstra dapat dicapai sesuai target yang telah ditentukan

pada awal periode penyusunan Renstra.

Penyusunan RENSTRA Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan masih jauh dari kesempurnaan sehingga kami terbuka atas sumbangsih pemikiran yang

membangun demi terciptanya Sulawesi Selatan yang lebih baik.

TERIMA KASIH

Makassar, Juli 2019

KEPALA PELAKSANA

Drs. H. SYAMSIBAR, M. H.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19600901 198101 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum................................................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ....... 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur ................................................................................................. 14

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ........................................................................................... 19

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................................... 20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .............................................................. 23

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ........................................................... 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .................................. 24

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur ....................................... 26

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI .......................... 30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................ 31

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................................................................. 33

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................................... 36

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .................................................... 37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .......................................................................... 39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ................................ 41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ............................................... 42

BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................... 44


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan ......................................................... 8

Tabel 2.2 Data Historis Bencana Gempa dan Tsunami di Sulawesi Selatan Tahun 1820-

2006 .................................................................................................................................... 11

Tabel 2.3 Data Historis Bencana Banjir/Longosr di Sulawesi Selatan Tahun 1984-2009 ............. 11

Tabel 2.4 Potensi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan .................................................................. 12

Tabel 2.5 Catatan Data Bencana Alam di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan ............................ 13

Tabel 2.6 Data Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ...................................... 19

Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan............................ 20

Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan .................... 20

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur .................................. 27

Tabel 4.1 Indikator Sustainable Development Goals (SDG’s) ....................................................... 36

Tabel T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..................... 38

Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan ...................................................... 40

Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan

Indikatif .................................................................................................................................... 41

Tabel T-C 28 Indikator Kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ................................................ 43


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri

dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Terdapat tujuh (7) pegunungan dimana

salah satunya adalah Gunung Rantemario yang merupakan gunung tertinggi terletak di Perbatasan

Kabupaten Enrekang dan Luwu dengan ketinggian ±3.400 mdpl. Terdapat 67 jumlah aliran sungai yang

mengalir, dimana sebagian besar aliran sungai tersebut terdapat di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran

sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Saddang dengan panjang ±150 km dan melalui empat (4)

kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten

Pinrang. Selain aliran sungai, terdapat pula empat buah danau, yaitu Danau Matana dengan luas 18.000

m2 serta Danau Towuti dengan luas 65.000 m2.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan

letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan

angina topan), bencana akibat factor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta

kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan

konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alas an ideology,

agama, dan politik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana,

khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu, kondisi dinamika social dan budaya yang menjadikan

Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial.

Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah

dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009. Perda ini menjadi dasar

hokum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan yang

disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BPBD Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan


undang-undang untuk menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan

bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Salah satu komponen penting dalam sistem dan tahapan penyelenggaraan penanggulangan

bencana tersebut adalah perencanaan. Untuk itu, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk

merumuskan perencanaan yang kuat dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan di Provinsi

Sulawesi Selatan. Salah satu langkah perencanaan adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas

PB), Rencana Strategis BNPB RI, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), serta

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Selatan (RPB).

Renstra Tahun 2018-2023 yang disusun oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan

kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan sehingga

mampu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun

kedepan, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

1.2. Landasan Hukum

Undang-undang dan peraturan terkait yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra BPBD

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terutama Pasal 4 ayat (3) yang

menyatakan bahwa tujuan upaya penanggulangan bencana adalah untuk “menjamin terselenggaranya

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”. Selanjutnya

Pasal 6 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program

pembangunan;

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;


Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan

sesuai dengan standar pelayanan minimum;

Pemulihan kondisi dari dampak bencana;

Perbaikan dan Pembangunan kembali sarana dan prasarana pemerintah, fasilitas masyarakat

pasca bencana;

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD yang memadai;

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan

Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan

bahwa dalam situasi tidak terjadi bencana salah satu kewajiban pemerintah adalah menyusun

perencanaan penanggulangan bencana. Lebih lanjut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang tersebut

menyebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah sesuai

dengan kewenangannya. Sedang pada ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan perencanaan

penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya.

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

6. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

8. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi dan

Nepotisme

9. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

11. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga

Asing Non-pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah


13. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana


Penggunaan Dana Siap Pakai

18. Perka Badan Penanggulangan Bencana Nasional No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando

Tanggap Darurat Bencana

19. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca Bencana

20. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Kajian

Pembentukan Penyelenggaraan UPT

21. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen

Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana

22. Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian

Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

23. Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

24. Permendagri No.27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan

Bencana

25. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta


Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

26. Instruksi Presiden RI No.Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

27. Keputusan Presiden RI . 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional

Kepada Gubernur

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan

Daerah

30. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya

31. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tatakerja

Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya

32. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi selatan Tahun 2013 - 2015.

34. Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan

Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah untuk

memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5

(lima) tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.


1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah untuk

menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan strategis lima tahunan melalui

sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis

strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 merujuk

pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Bab I Pendahuluan

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuang Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Nilai budaya moral dan kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang baik dalam

masyarakat Sulawesi Selatan dengan tetap memperhatikan nilai yang bersifat universal merupakan dasar

yang diambil untuk membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana. Prinsip ini

terbentuk dari nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah.

Karakter penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata

Bermakna upaya penanggulangan bencana akan berhasil melalui kerja keras yang diridhai oleh

Tuhan Yang Maha Esa;

2. Sipakatau

Bermakna menjalin kerjasama dengan prinsip saling menghargai;

3. Siri’ na pacce

Bermakna kebhinekaan untuk kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat

sebagai kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana; dan

4. Assamaturuseng (Passamaturukang)

Bermakna syarat-syarat dalam menata kehidupan masyarakat yang berbasis kepada kesepakatan dan

kebersamaan yang merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi masyarakat

dan sebagai basis dalam menjaga keserasian dan keselarasan kehidupan manusia dan alam

lingkungannya.

Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang

terletak antara 0012’~80 Lintang Selatan dan 1160 48’~122’ 36’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan

Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah

timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah timur. Luas

wilayah Provini Sulawesi Selatan khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 45.519,24

km2, dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada Barat Daya Pulau Sulawesi serta sebagian


lainnya berada pada Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan dapat

dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta administrasi Sulawesi selatan

Pembagian wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan

No. Kabupaten/Kota Luas Area

(Km2) Jumlah

Kecamatan Banyaknya

Desa/Kelurahan

1 Selayar 1.199,91 11 74

2 Bulukumba 1.170,10 10 126

3 Bantaeng 397,06 8 67

4 Jeneponto 837,99 11 113

5 Takalar 620,26 9 83

6 Gowa 1.802,08 18 167

7 Sinjai 924,15 9 80

8 Maros 1.538,44 14 103

9 Pangkep 814,95 13 102

10 Barru 1.192,39 7 54

11 Bone 4.593,38 27 372

12 Soppeng 1.337,99 8 70

13 Wajo 2.394,15 14 176

14 Sidrap 2.081,01 11 105

15 Pinrang 1.892,42 12 104


No. Kabupaten/Kota Luas Area

(Km2) Jumlah

Kecamatan Banyaknya

Desa/Kelurahan

16 Enrekang 1.821,41 12 129

17 Luwu 2.940,51 21 227

18 Tana Toraja 2.149,67 19 159

19 Luwu Utara 7.365,51 11 176

20 Luwu Timur 7.315,77 11 102

21 Toraja Utara 1.169,95 21 151

22 Makassar 181,35 14 143

23 Pare Pare 88,92 4 22

24 Palopo 254,57 9 48

Sulawesi Selatan 46.083,94 304 2.953

Sumber : RPJMD Propinsi Sulawesi selatan 2013-2018

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.764,53 km2 atay 45.764.530 Ha. Dari luas

wilayah tersebut, penggunaan wilayah daratan sebesar 7.949.228 Ha yang diuraikan sebagai berikut:

1. Areal pertanian seluas 4.546.820 Ha, meliputi: lahan sawah 576.964 Ha, Lahan kering 1.904.876

Ha, dan penggunaan untuk lainnya 2.064.980 Ha. Areal perikanan 11.993 Ha, dan untuk Irigasi

seluas 122.171 Ha.

2. Areal Perkebunan sebesar 689.656 Ha meliputi: Areal perkebunan rakyat 669.438 Ha dimana yang

terluas adalah areal Coklat 263.153 Ha dan kelapa dalam 95.053 Ha serta jambu mete 64.346 Ha.

Arael perkebunan besar 20.218 Ha, dimana yang terbesar adalah perkebunan karet seluas 9.144,74

Ha

3. Areal Kehutanan sebesar 2.712.812 Ha. meliputi hutan lindung 1.233.560 Ha, hutan produksi

terbatas 488.551 Ha, hutan produksi biasa 131.041 Ha, Hutan suaka alam/wisata 242.110 Ha, hutan

produksi konversi 23.630 Ha, kawasan perairan 580.765 Ha, kawasan lading 22.435 Ha. Secara

keseluruhan mencapai 2.712.812 Ha. Kawasan hutan terluas di Kabupaten Luwu Timur 542.614 Ha,

Luwu Utara 568.897 Ha, Tana Toraja 156.906 Ha, dan Kabupaten Bone 147.373 Ha. Khusus

kawasan perairan di Kabupaten Selayar mencai 552.562 Ha. Kawasan hutan terendah Kota Pare2

1.407 Ha, Palopo 9.866 Ha. Kab. Bantaeng 6.881 Ha, Jeneponto 9.626 Ha, Takalar 9.224 Ha. Kab.

Bulukumba 13.435 Ha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari

21 Kabupaten dan 3 Kota serta 306 Kecamatan yang terdiri dari 2.240 Desa dan 785 Kelurahan. Jumlah

penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010 adalah sebesar 8.432.163 jiwa, kemudian


berkembang menjadi 8.520.304 pada tahun 2015 atau mengalami pertambahan sebesar 459.903 jiwa

periode waktu 5 tahun terakhir (2010-2015), atau tumbuh rata-rata sebesar 1,05% pertahun. Jumlah

penduduk terbesar terdapat di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi

Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.449.401 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di

Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 130.199 jiwa pada tahun 2015. Kabupaten/Kota yang menjadi

pusat-pusat kegiatan wilayah seperti Parepare, Barru, Pangkajene, Palopo, Bulukumba, dan Bone

(Watampone) memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Makassar.

Pertumbuhan penduduk sebagian besar masih terkonsentrasi di bagian Utara Provinsi Sulawesi

Selatan dimana 3 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan diatas 0,18 persen dan tahun 2009 yang tertinggi

adalah Kota Palopo 2,42 persen dan Luwu Timur 2,30 persen. Tingkat pertumbuhan terendah pada

wilayah selatan meliputi Kabupaten Jenenponto 0,65 persen, Kabupaten Bantaeng 0,61 persen,

Kabupaten Barru 0,53 Persen, Kabupaten Bone 0,60 persen serta Kabupaten Wajo, 0,32 Soppeng 0,18

persen. Pertumbuhan penduduk yang terendah terdapat di Kabupaten Soppeng yang letaknya berada

wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan proporsi pertumbuhannya sebesar 0,18%.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 adalah 183 jiwa/km2. Angka

kepadatan penduduk terbesar pada wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar 8.246

jiwa, Kabupaten Takalar 506 jiwa, Kabupaten Gowa 384, jiwa, Kabupaten Bantaeng 463 jiwa, serta Kota

Pare-pare 1.396 jiwa. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kota Makassar berada jauh

lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah

yang memiliki kepadatan penduduk sangat rendah adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu 40 jiwa/km2, dan

Kabupaten Luwu Utara 40 jiwa/km2. Secara absolut Angka tersebut berada jauh di bawah kepadatan

penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejarah mencatat beberapa kejadian bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan, dan

kesemuanya masih dalam bentuk bencana alam. Bencana non alam serta bencana sosial akibat ulah

manusia belum terdokumentasi. Adapun data kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di

bawah ini:


Tabel 2.2 Data Historis Bencana Gempa dan Tsunami di Sulawesi Selatan

Tahun 1820-2006

NO TAHUN LOKASI JENIS KORBAN

1. 1820 Makassar Tsunami Tidak diperoleh data

2. 1826 Bulukumba, Selayar

Tsunami Tidak diperoleh data

3. 29/12/1828 Bulukumba Tsunami Tidak diperoleh data

4. 1904 Bulukumba Tsunami Tidak diperoleh data

5. 1964 Majene, Sel Tsunami Tidak diperoleh data

6. 11/4/1967 Pinrang Gempa (5,3 SR)

58 org meninggal, 100 org luka-luka, 13 org hilang

7. 23/2/1969 Majene* Gempa (6,9 SR)

64 org meninggal, 97 org luka-luka, 1287 rumah/mesjid rusak, dermaga pecah sepanjang 50 m

8. 6 /9/ 1972 Mamuju* Gempa

9. 8 /1/1984 Mamuju* Gempa/ Tsunami (6,6 SR)

2 org meninggal, 5 org luka berat, 24 org luka ringan, 70 bangunan rusak berat

10. 1992 Selayar Tsunami -

11. 8/4/1993 Ulaweng, Mamuju*

Gempa (5,3 SR)

Kerusakan bangunan

12. 28/9/1997 Pinrang, Parepare, Sidrap

Gempa 20 org tewas, 22 org luka berat, 10 orang luka ringan; 8 masjid, 1 sekolah, 7 mobil, 3 motor, 1 becak

13. 24/11/2006 Majene* Gempa (5,1 SR)

-

* : Sudah menjadi wilayah Sulawesi Barat

Gempa bumi di Sulawesi Selatan terjadi pada bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di

wulayah Kabupaten Mamuju dan Majene (sebelum pemekaran), wilayah bagian tengah dan utara Sualwesi

Selatan sebagian wilayah Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, serta wilayah pesisir

selatan Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.3 Data Historis Bencana Banjir/Longsor di Sulawesi Selatan

Tahun 1984-2009

NO. LOKASI TAHUN KERUSAKAN/KORBAN

1. Dusun Kecak/Desa Balajeng, Kec. Alla, Enrekang 1984 2 rumah & Jalan putus

100 meter

2. Daerah Tille Kab. Barru 1984 2 rumah & 1 mesjid

3 . Dusun Jassi/Desa Gattareng Kab. Soppeng 1986 2 rumah

4. Moncongloe Kab. Gowa 1988 2 rumah

5. Dusun Erelebu Ekatiro, Kec. Bontotiro, Bulukumba

1993 3 rumah & Jalan putus


NO. LOKASI TAHUN KERUSAKAN/KORBAN

6.

Kec. Mangkendek Kab. Tator a. Dusun Baba-baba Desa Tamposinambung b. Dusun Kesu c. Dusun Rantebattang Desa Rantekalua

1994 1995 1995

2 rumah Poros Jalan putus Poros Jalan putus

7. Dusun Munte Desa Saukang Kec. Sinjai Timur 1995 5 rumah & 2 Km terjadi

rekahan

8. Poros jalan Rantepao-Palopo (Tator - Luwu) 1995 10 Km Jalan rusak (20

lokasi)

9. Daerah Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur 1995 7 orang meninggal & 2

rumah

10. Daerah Pattiro Desa Bontosalama Kec.Sinjai Barat 1999 11 orang meninggal & 80

ha sawah

11. Poros Jalan Malino (Bili-Bili) Kec. Parangloe, Gowa

2002 Jalan putus sekitar 300 m

12. Lereng G. Bawakaraeng Desa Manimbahoi, Gowa 2004 33 orang meninggal &

650 ha areal

13. Terdapat 72 titik longsor pada 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang diikuti dengan bajir bandang.

2006 Dua ratusan orang

14 Desa Temboe Kec. Larompong Kab. Luwu (Banjir bandang dan Longsor

2007 Kerusakan tambak rakyat

15 Kota Palopo (Banjir dan Longsor) 2009 13 org meningal dunia

Sumber: DIBI BNPB, 2018

Disamping itu, bencana non alam seperti wabah penyakit atau epidemi, gagal teknologi, dan

konflik masyarakat juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 10 (sepuluh)

potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2.4 Potensi Bencana Provinsi Sulawesi Selatan

POTENSI BENCANA PROPINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN CATATAN SEJARAH

1. Banjir 6. Kekeringan

2. Gelombang Ekstrim (Pasang)/ Abrasi 7. Epidemi & Wabah Penyakit (KLB)

3. Gempa bumi 8. Konflik/ Kerusuhan Sosial

4. Kebakaran Hutan dan Lahan 9. Cuaca Ekstrim (Puting Beliung

5. Gagal Teknologi (Kecelakaan Transportasi)

10. Tanah Longsor

Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 2018

Berikut adalah catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam

rentang waktu data dari Tahun 1980-2018.


Tabel 2.5 Catatan Data Bencana Alam di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Kejadian Jumlah

Kejadian

Meninggal Dunia dan

Hilang

Luka-luka

Mengungsi/ Menderita

Rumah Rusak

Berat Sedang Ringan

Banjir 959 1121 65356 413130 2920 1829 8613 Gelombang Ekstrim (Pasang) /Abrasi 5 0 0 375 0 4 59 Gempa Bumi 2 171 100 0 0 0 0 Tanah Longsor 71 65 216 9755 339 67 97 Cuaca Ekstrim(Puting Beliung) 216 18 125 8807 1521 1722 4462 Kebakaran Hutan dan Lahan 8 0 0 0 0 0 0 Kekeringan 163 0 0 0 0 0 0 Gagal Teknologi (KecelakaanTransportasi) 13 426 6 0 0 0 0 Gagal Teknologi (Kecelakaan Industri) 2 10 1 0 9 0 0 Epidemi & Wabah Penyakit (KLB) 4 53 4305 0 0 0 0 Konflik Sosial 3 2 7 120 0 0 0

Total 2405 2987 135472 845317 7709 5451 21844 Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 2018

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Bencana banjir terjadi sebanyak 959 kejadian. Kejadian terparah terjadi tahun 2010 terjadi

sebanyak 74 kali dan korban jiwa sebanyak 17 orang.

Pada bencana banjir yang diikuti tanah longsor (jenis bencana ini digolongkan pada bencana

banjir sesuai standar jenis bencana BNPB), terjadi 23 kejadian. Kejadian terburuk terjadi pada

tahun 2006 di Kabupaten Sinjai dengan korban meninggal 210 jiwa dan 754 rumah rusak berat

serta 7858 penduduk mengungsi.

2. Bencana gelombang ekstrim (pasang)/ abrasi, terdapat 5 (lima) kejadian dengan kejadian

terburuk tahun 2007 di Kabupaten Selayar. Terdapat 14 rumah rusak berat dalam kejadian ini.

3. Bencana gempa bumi terdapat 2 (dua) kejadian dengan kejadian terparah di Kabupaten

Bulukumba pada tahun 1828. Kejadian ini menimbulkan korban jiwa 100 orang.


4. Bencana tanah longsor yang terjadi 71 kejadian dengan kejadian terparah pada tahun 2004 di

Kabupaten Gowa. Tercatat 33 jiwa meninggal, 67 rumah rusak berat dan 160 hektar lahan rusak.

5. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung) yang terjadi yaitu 216 kejadian. Kejadian terburuk

terdata di Kabupaten Barru dengan 2003 rumah rusak berat pada tahun 2004.

6. Bencana kekeringan yang terjadi adalah sebanyak 163 kejadian. Kejadian terparah adalah pada

tahun 2004 di Kabupaten Wajo dengan 47.657 hektar rusak.

7. Bencana gagal teknologi (kecelakaan transportasi) terjadi sebanyak 13 kejadian. Kejadian

terburuk di Kabupaten Pare-Pare pada tahun 2009. Pada kejadian ini jatuh korban sebanyak 9

orang dan 262 orang hilang.

8. Bencana gagal teknologi (kecelakaan industri) yang terjadi adalah 2 (dua) kejadian. Kejadian

terburuk adalah di Kota Makassar tahun 2011 dengan korban 10 orang meninggal.

9. Bencana epidemi dan wabah penyakit (Kejadian Luar Biasa (KLB)) terdata sebanyak 4 (empat)

kejadian dengan korban 53 jiwa meninggal.

10. Bencana konflik/ kerusuhan sosial yang terjadi adalah 3 (tiga) kejadian. Kejadian terparah di

Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2004 dengan 14 rumah rusak berat dan 120 penduduk

mengungsi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan

Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya maka Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam

hubungan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana, yaitu menyelenggarakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan rincian tugas

sebagai berikut:


1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan

nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali

dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan.

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya.

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan

bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan

menyeluruh.

3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai petunjuk dan

arahan Gubernur Sulawesi Selatan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Fungsi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Pengarah

Fungsi unsur pengarah adalah:

a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;

b. Memantau; dan


c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Unsur Pelaksana

Fungsi unsur pelaksana adalah:

a. Koordinasi;

b. Komando; dan

c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan

Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi

Sulawesi Selatan , maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai

tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dengan

rincian sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

a. Tugas: membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

b. Fungsi:

Pengordinasian pelaksanaan kegiatan;

Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan keuangan;

Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;

Pengelolaan dan pembinaan orgranisasi dan tata laksana;

Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

a. Tugas: mengordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program,

administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.

b. Fungsi:

Pengordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;

Pengordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;


Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan

perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;

Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD

Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengaran BPBD;

Pengordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Tugas: Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan

pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang

berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana

serta dukungan logistic utnuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana.

b. Fungsi:

Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan

pemantapan penanggulangan bencana;

Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

penanggulangan bencana;

Penyiapan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana;

Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistic dan peralatan untuk

menghadapi kemungkinan kejadian bencana;

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Tugas: mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana,

mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana,

kerusakan, kerugian, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan

peralatan dan logistic saat terjadi bencana.


b. Fungsi:

Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan

bencana;

Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat

bencnaa;

Melaksanakan kegiatan dengan pola penyelenggaraan system komando tanggap darurat

bencana;

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Tugas: mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan

lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi

tahan gempa.

b. Fungsi:

Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tata

kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya, maka struktur

organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan setingkat eselon Ib

(secara ex-officio), 1 (satu) Kepala Pelaksana Badan setingkat eselon IIa, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga)

Kepala Bidang setingkat eselon IIIa, dan 9 (Sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat IVa. Secara

terperinci diuraikan sebagai berikut:

1) Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian

Program.


2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terdiri dari Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Terdiri dari Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terdiri dari Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan eselonisasi, maka Struktur Organisasi BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:

1) Kepala Badan (Eselon Ib) sebanyak 1 orang

2) Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIa) 1 orang

3) Sekretaris (Esekin IIIa) 1 orang

4) Kepala Bidang (Eselon IIIa) 3 orang

5) Tim Pengarah (Non Eselon)

6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon Iva) 9 orang

7) Staf sebanyak sesuai kebutuhan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan saat ini memiliki personil sebanyak 34 orang ASN (Aparatur

Sipil Negara), terdiri atas 24 orang Laki-Laki dan 10 Perempuan serta 39 orang Non ASN, terdiri atas 18

Laki-Laki dan 21 Perempuan. Jumlah ini masih sangat kurang dibandingkan dengan cakupan tugas dan

wilayah pelayanan yang luas sehingga dibutuhkan penguatan personil untuk mendukung penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang lebih baik kedepannya.

Ditinjau dari segi tingkat pendidikan dan golongan, kondisi sumber daya manusia BPBD Provinsi

Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Data Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018

NO KUALIFIKASI

ASN / NON ASN JUMLAH Pendidikan L P SMA DIII S1 S2 S3

1. ASN 24 10 6 1 13 14 0 2. NON ASN 18 21 14 2 22 1 0 Jumlah 42 31 20 3 35 15 0


2.3. Kinerja Pelayanan

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada Tahun 2009 yang ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. Namun dalam pengelolaan anggaran

keuangan baru pada Tahun Anggaran 2010 mendapatkan alokasi anggaran berupa belanja tidak langsung

(gaji pegawai).


Berdasarkan tabel T-C 23, capaian kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Selatan termasuk sangat

tinggi, dimana rata-rata capaian kinerjanya adalah 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendanaan

pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan adalah (1) lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. Pada

dasarnya, terdapat banyak instansi maupun organisasi (formal maupun non-formal) yang terlibat dalam

penanggulangan bencana, namun pelaksanaannya masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi

sehingga sistem penanggulangan bencana berjalan kurang maksimal. (2) kurangnya sumber daya manusia

baik secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya personil BPBD yang memiliki latar belakang

pendidikan dalam bidang kebencanaan serta kuantitasnya yang tidak sebanding dengan luas cakupan

pelayanan; (3) kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal, dimana BPBD mengandalkan

peralatan dan logistic yang dihibahkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Republik

Indonesia sehingga jumlah peralatan dan logistic tidak dapat mencakup seluruh luas wilayah pelayanan;

serta (4) masih kurangnya regulasi yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana yang berdampak

pada permasalahan koordinasi dengan instansi terkait.

Dilihat dari tabel T-C 24, rasio antara realisasi dan anggaran selama 5 (lima) tahun BPBD

Provinsi Sulawesi Selatan termasuk baik, dimana anggaran terserap sesuai target yang ingin dicapai.

Namun rata-rata pertumbuhan anggaran cenderung menurun yang menyebabkan beberapa program dan

kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun.

Program yang dilaksanakan pada periode Tahun 2013-2018 sebanyak 7 program dan 59 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. Tahun 2013

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Penguatan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan

7. Program Kualitas Akses dan Informasi

8. Program Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan

9. Program Kedaruratan dan Logistik

10. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi


II. Tahun 2014

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD

3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD

4. Program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

5. Program kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana

6. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana

7. Program kualitas dan akses informasi penanggulangan bencana

III. Tahun 2015








IV. Tahun 2016








V. Tahun 2017









VI. Tahun 2018








2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan pelayanan BPBD Provinsi Sulawesi

Selatan adalah:

1. Kecenderungan semakin meningkatnya intensitas kejadian bencana

2. Kepedulian masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana yang masih perlu ditingkatkan

3. Kapasitas kelembagaan BPBD kabupaten/kota yang masih perlu ditingkatkan

4. Sinergitas lintas sektoral yang masih belum dikelola dengan baik

5. Meningkatnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan dampak

lingkungan hidup

6. Terbatasnya data dan informasi terkait bencana

7. Jumlah personil yang masih sangat terbatas

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang adalah:

1. Pengurangan risiko bencana yang menjadi isu penting bagi semua pihak serta otonomi daerah yang

memberikan kesempatan bagi daerah untuk melaksanakan penanggulangan bencana

2. Berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan orgranisasi non pemerintah

3. Dunia usaha sudah mulai melibatkan diri dalam usaha pengurangan risiko bencana

4. Keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya peningkatan riset kebencanaan

5. Peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan

6. Kepemimpinan yang kosntruktif dan partisipatif

7. Dukungan sistem komunikasi dan informasi berbasis online.


BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda


dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009, BPBD Provinsi Sulawesi

Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan segala elemen di

masyarakat dan pemerintahan dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi tanpa peringatan. Namun,

terdapat beberapa permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dipaparkan

sebagai berikut:

1. Lemahnya koordinasi antar instansi dan institusi lain

Luasnya cakupan kegiatan penanggulangan bencana dan banyaknya pihak yang terkait dengan

penanggulangan bencana, maka dibutuhkan pengaturan teknis dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, masih kurang pengaturan teknis yang dibuat sehingga

penanggulangan bencana terkesan tidak sejalan antar instansi sehingga diperlukan suatu

perencanaan dan prosedur yang disusun dan disepakati bersama antar pemangku kepentingan.

Pada kondisi normal, distribusi informasi terkait peringatan dini seringkali tidak terdiseminasi secara

cepat dan tepat yang disebabkan oleh belum terintegrasinya perangkat komunikasi masing-masing

pihak yang berkepentingan dalam membagi informasi peringatan dini.

Pada kondisi tanggap darurat, seringkali terjadi distribusi logistik yang tidak disesuaikan dengan

kebutuhan korban. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem koordinasi yang ditetapkan pada

masa tanggap darurat.

Pada kondisi pasca bencana, penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kurang

melibatkan unsur penanggulangan bencana lainnya sehingga hasil rehabilitasi dan rekonstruksi

menjadi kurang maksimal.

2. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas

Secara kuantitas, jumlah sumber daya manusia yang tersedia di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

berjumlah 73 orang. Apabila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja yang

diemban, jumlah tersebut sangat tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan


BPBD Provinsi Sulawesi Selatan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah SDM yang

dapat dilibatkan pada saat tanggap darurat yang sangat terbatas sedangkan cakupan pelayanan

mencakup 24 kab/kota.

Pada aspek kualitas, sumber daya manusia BPBD Provinsi Sulawesi Selatan cukup beragam yang

terdiri dari jenjang S2, S1, DIV, dan SMA. Namun, terkait penanggulangan bencana, sumber daya

manusia tersebut masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

masih relatif baru terbentuk dan dengan personil yang berasal dari berbagai latar keilmuan

sedangkan disisi lain perekrutan dan penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

kebencanaan belum terpenuhi.

3. Sarana dan prasana penunjang pelaksanaan tugas yang masih minim

Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dibangun sejak Tahun Anggaran 2012 dan secara resmi

digunakan sejak Maret 2013. Kelengkapan sarana dan prasarana kantor saat ini masih terus

ditingkatkan secara bertahap. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah alokasi anggaran yang tidak

mencukupi.

Jumlah kendaraan operasional yang tersedia di BPBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak tiga (3)

kendaraan operasional roda 4 melalui pendanaan APBD, sembilan (9) kendaraan operasional roda 4

dan 4 (empat) kendaraan roda 2 dengan status hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana

RI.

Secara kuantitas, jumlah tersebut cukup memadai, namun BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

mengalami kendala dalam pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

belum bias menganggarkan dana pemeliharaan akibat belum adanya serah terima hibah dari pihak

BNPB RI

4. Masih kurangnya regulasi yang diterbitkan terkait penanggulangan bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, lembaga non

pemerintah, maupun masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan mekanisme kerja

bersama yang dapat dilakukan dengan memperjelas mekanisme pembagian kewenangan dan sumber

daya berdasarkan peran dan tanggung jawab. Namun, regulasi mengenai penanggulangan bencana

masih kurang yang mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kurang

maksimal.


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I bahwa Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, maka

penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang merupakan tanggung jawab Badan Penanggulangan

Bencana Daerah secara teknis dilaksanakan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang

berorientasi melayani dan inovatif.

Berdasarkan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Periode 2018-

2023, visi Gubernur Sulawesi Selatan adalah Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkarakter. Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi, yaitu inovatif, produktif,

kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama

lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023, dimana terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang

“Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas”, serta “Berkarakter”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan

misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayanai dan inovatif

2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel

3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif

4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter

5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan, dirumuskan tujuan dan

sasaran yang digambarkan dalam tabel berikut:


Tabel 3.1.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur

No Visi/Misi Tujuan/Sasaran Indikator

Kondisi awal

(Tahun 2017)

Target Kondisi akhir

periode RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

1. Misi Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayanai dan inovatif Tujuan Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

Indeks Reformasi Birokrasi

CC CC B BB BB A A

Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan

Nilai SAKIP B B A A AA AA AA Opini Laporan Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public

Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan public

IKM = D D C C B B B

2. Misi Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel

Tujuan Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan konektivitas antar wilayah

Indeks Pembangunan Desa

63,57 64,47 65,37 66,27 67,17 68,07 68,07

Sasaran 2.1 Meningkatnya kapasitas infrastruktur konektivitas wilayah

Porsi panjang jaringan jalan provinsi kualitas mantap (%)

63,58 80,18 83,70 37,60 98,77 98,77 98,77

Persentase peningkatan pengguna bandara, pelabuhan, dan terminal

10,15 13,18 16,24 18,85 21,01 22,71 22,71

Sasaran 2.2 Berfungsinya infrastruktur kawasan layanan pendukung pembangunan

Rasio rest area yang berfungsi terhadap jumlah kab/kota

0 =3/24 =6/24 =9/24 =10/24 =10/24 =10/24

3. Misi Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif Tujuan Meningkatkan pendapatan PDRB perkapita 48,21 45-55 55-65 65-70 65-70 70-75 70-75



Kondisi awal

(Tahun 2017)


periode RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah

(Juta Rp)

Sasaran 3.1 Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Pertumbuhan PDRB (%)

7,23 7,2-7,6 7,4-7,8 7,6-8,0 7,7-8,1 7,8-8,2 7,8-8,2

Pengeluaran perkapita (Rp. .000)

10.489 10.931 11.159 11.386 11.613 11.840 11.840

Tingkat pengangguran terbuka (%)

5,61 5,20 5,05 4,90 4,50 4,25 4,25

Sasaran 3.2 Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah

Indeks Ketimpangan Williamson

0,610 0,580 0,570 0,560 0,549 0,539 0,539

Indeks Gini 0,429 0,403 0,398 0,393 0,388 0,383 0,383 Angka kemiskinan (%)

9,48 8,78 8,52 8,35 8,13 7,87 7,87

4. Misi Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter Tujuan Meningkatkan kualitas SDM

secara inklusif IPM 70,34 71,58 72,18 72,79 73,40 74,01 74,01

Sasaran 4.1 Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat

Angka rata-rata lama sekolah

7,95 8,16 8,29 8,41 8,54 8,66 8,66

Angka harapan lama sekolah

13,28 13,68 13,85 14,03 14,21 14,39 14,39

Sasaran 4.2 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan

IPG 92,84 93,18 93,40 93,62 93,84 94,06 94,06 IDG 72,48 74,01 75,54 77,07 78,60 80,13 80,13

Sasaran 4.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka usia harapan hidup (tahun)

69,84 70,07 70,16 70,25 70,34 70,43 70,43

Sasaran 4.4 Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai spirit penyelenggaraan pembangunan

% penurunan angka kriminalitas

2015: 16.494 kasus

12.371 9.278 6.958 5.219 3.914 2.936

5. Misi Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan Tujuan Mengoptimalkan pengelolaan

sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan

Pertumbuhan PDRB Hijau (%)

NA 7,2-7,6 7,4-7,8 7,6-8,0 7,7-8,1 7,8-8,2 7,8-8,3



Kondisi awal

(Tahun 2017)


periode RPJMD

2019 2020 2021 2022 2023

kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

Sasaran 5.1 Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sector perekonomian berbasis sumber daya alam

Pertumbuhan PDRB pertanian (%)

7,52 7,66 7,75 7,84 7,83 8,30 8,30

Pertumbuhan PDRB peternakan (%)

6,12 6,58 6,97 7,39 7,83 8,30 8,30

Pertumbuhan PDRB perikanan (%)

8,26 9,09 10,00 11,00 12,10 13,31 13,31

Pertumbuhan PDRB kehutanan

4,48 4,59 4,70 4,81 4,93 5,04 5,04

Pertumbuhan PDRB pertambangan (%)

4,52 5,45 5,54 5,59 5,67 5,78 5,78

Sasaran 5.2 Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

73,24 75,71 77,60 79,49 81,38 83,27 83,27


3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana

RENAS PB 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai turunan dari arah

kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN periode 2015-2019 terkait penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Dokumen ini akan menjadi acuan RENSTRA dari K/L yang terkait dengan

kegiatan penanggulangan bencana. Selanjutnya perencanaan tahunan dari RENSTRA K/L akan

dituangkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) K/L terkait penanggulangan bencana. Rencana kegiatan

dari K/L yang tertuang dalam RENJA bersama dengan rencana kegiatan dari Non K/L dihimpun dalam

Rencana Aksi.

Visi BNPB sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang penanggulangan bencana adalah

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa

yang ingin diwujudkan oleh BNPB pada akhir pelaksanaan RPJPN 2005-2025, yaitu bagaimana negara

secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat

dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat

untuk pulih kembali dari dampak bencana. Untuk mencapai hal tersebut, maka dirumuskan misi BNPB

sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana

dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan

nasional;

2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien;

3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan

rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;

4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;

5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Sebagai penjabaran atas visi BNPB, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi

dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;

3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;


4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistic dan peralatan penanggulangan bencana

sesuai standari minimal yang ditetapkan BNPB;

5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dna kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang efektif, efisien,transparan, dan akuntabel.

Adapun sasaran strategisn BNPB berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis

adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan

indicator kinerja sasaran strategis, yang meliputi:

1. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;

2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;

3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana;

4. Persentase daerah yang memiliki logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan

5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 adalah salah satu kebijakan perencanaan

pembangunan jangka panjang. Klausul yang secara spesifik memberikan landasan kebijakan terkait

kebencanaan terdapat pada Pasal 91, 92, 93, 95, 98, dan 99. Pada Pasal 91 ayat (2) poin (c) dinyatakan :

“pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan

bencana alam”. Pada Pasal 92 ayat (2) poin (a), dinyatakan “peraturan zonasi untuk kawasan resapan air

disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak

terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.

Pasal 93:

Ayat (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

b. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;

c. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;


d. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan\

e. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika

kawasan.

Ayat (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun

dengan memperhatikan:


b. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untku pengelolaan

badan air dan/atau pemanfaatan air;

c. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman;

d. Rekreasi; dan

e. Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

Ayat (1) peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang

pasang disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan

c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali utnuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan

kepentingan umum.

Ayat (2) untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan

zonasi disusun dengan memperhatikan:

a. Penetapan batas dataran banjir;

b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengen

kepadatan rendah; dan

c. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pemukiman dan fasilitas umum penting

lainnya.

Pasal 98 peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan

memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakterisitik, jenis, dan ancaman bencana;


b. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan

c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan

kepentingan umum.

Pasal 99

Ayat (1) peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki

kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

b. Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

c. Penerapan prinsip zero delta policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan

izinnya.

Ayat (2) peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatiak:


b. Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang kemudian disandingkan dengan telaahan visi dan

misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Renstra BNPB Tahun 2015-2019, serta Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terdapat bebedapa hal yang menjadi isu strategis, antara

lain:

1. Tingginya ancaman bencana di Provinsi Sulawesi Selatan

Lokasi Indonesia berada di 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia,

Eurasia, dan lempeng Pasifik. Zona pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasioa

di lepas pantai barat Sumatera, selatan Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan lempeng Pasifik di

bagian utara Pulau Papua dan Halmahera. Zona ini ditandai dengan keberadaaan palung yang cukup

dalam. Keberadaan Indonesia di zona ini memberi dampak pada ancaman bencana yang dapat terjadi

kapan saja dan di mana saja, seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, tanah longsor,

kekeringan, Kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir


bandang, Di Provinsi Sulawesi Selatan, ancaman bencana yang sering terjadi adalah gempa bumi, banjir,

tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, serta banjir bandang.

Isu pemanasan global menjadi salah satu penyebab tingginya ancaman bencana di dunia,

termasuk di Sulawesi Selatan. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi akibat

dari meningkatnya gas-gas rumah kaca seperti karbon. Meningkatnya kadar gas rumah kaca menyebabkan

bumi terkena efek seperti diselimuti kaca, dalam hal ini yang berperan sebagai kaca adalah gas-gas rumah

kaca tersebut sehingga mengakibatkan panas dari matahari yang telah masuk ke bumi lalu dipantulkan

oleh permukaan bumi yang tidak bisa menembus “lapisan kaca” tersebut sehingga memantul kembali ke

bumi dan lebih menghangatkan suhu bumi lagi.

Kondisi ini menyebabkan hujan menjadi jarang dan bila hujan terkadi akan berlebihan. Suhu

rata-rata saat musim panas akan jadi sangat panas karena panas jadi terperangkat, sementara itu saat

musim dingin akan jadi sangat dingin karena pemanasan tidak bisa menjangkau daerah yang jauh dari

matahari. Cuaca menjadi lebih membahayakan. Jadi banyak petir, angin putting beliung, angin kencang,

banjir, tanah longsor, hujan es, kekeringan, dan bencana lainnya.

2. Tingginya kerentanan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ancaman bencana

Aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api (volcanic arc) di

sepanjang pulau Sumateram Jawa, Bali, Nusa tenggara, utara Sulawesi,-Maluku, hingga Papua. Deret

gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunungapi sepanjang Asia-Pasofok yang sering

disebut sebagai Ring of Fire atau deret sirkum Pasiifik. Zona yang berada diantara pertemuan lempeng

dan deret gunung api sering disebut sebagai zona aktif atau dikenal dengan istilah busur depan (fore arc)

banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Sedangkan zona yang berada disisi setelah

deret gunung api (back arc) cenderung lebih jarang dijumpai patahan aktif dan biasanya banyak dijumpai

endapan alluvial dan rawa.

Dampak lain dari aktivitas tektonik adalah terbentuknya patahan atau sesar. Beberapa patahan

yang cukup besar antara lain, adalah patahan semangko di Sumatera, patahan Sorong di Papua dan

Maluku, dan patahan Palukoro di Sulawesi. Patahan Palukoro merupakan patahan yang memanjang mulai

dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bonedengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota

Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong tengah kota, terus sampai


ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggaral (sebelah selatan Palu). Sebaran patahan sangat

berasosiasi dengan sebaran pusat gempa, daerah yang berada disekitar jalur patahan sangat rawan

terhadap goncangan gempa bumi yang umumnya relative dangkal. Keberadaan patahan ini memberi

dampak pada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten

Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Enrekang,

Indonesia juga dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan paling kaya

keanekaragaman hayatinya di dunia. Puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata

pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu, Berdasarkan hasil analisis

sampai dengan Tahun 2013 (RBI Indonesia, 2016), luas daratan Indonesia adalah 190, 31 Juta Ha,

sementara luas tutupan hutannya adlaah 82, 37 juta Ha atau sekitar 43,28% dari luas daratan Indonesia.

Namun tutupan hutan ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh pulau di Indonesia.

3. Rendahnya kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi bencana

Tingginya ancaman dan kerentanan wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Sulawei Selatan,

terhadap bencana seharunya dibarengi dengan tingginya pemahaman masyarakat tentang bagaimana

menghadapi bencana. Sepanjang 5 tahun terakhir, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah

menyelenggarakan berbagai sosialisasi dan pelatihan, baik melalui APBD Provinsi maupun APBN.

Namun, jumlah penduduk yang semakin berkembang setiap tahunnya menjadi pekerjaan rumah bagi

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kapasitas Provinsi Sulawesi Selatan dalam

menghadapi bencana. Kesadaran masyarakat atas kejadian bencana yang masih rendah serta kurangnya

sarana dan prasarana menjadi 2 hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi

Sulawesi Selatan.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam penyusunan Renstra Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan Sustainable Development

Goals (SDG’s) atau sering pula disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dijadikan sebagai

acuan dalam menentukan tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, selain mempertimbangkan

telaahan dari berbagai dokumen perencanaan yang lebih besar seperti RPJMD, RTRW, RENAS BNPB,

serta RPJPD. Indikator TPB yang berkaitan dengan kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Indikator Sustainable Development Goals (SDG’s)

No. Kode

Indikator Target/Indikator

1. 1.5. Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan, dan bencana

1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi 1.5.2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDB global 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 2. 11.5 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang

terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan

bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar 11.5.2(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 3. 11.b Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman

yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

11.b.1 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana

11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah 4. 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan

bencana alam di semua Negara 13.1.1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah 13.

1.2. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkeda dampak bencana per 100.000 orang


4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra periode Tahun 2018-2023 ditetapkan

dengan berdasarkan hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan lainnya serta kondisi kebencanaan 5

(lima) tahun terakhir. Tujuan yang ditetapkan untuk periode Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada periode Tahun

2018-2023 adalah:

1. Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel

berikut:


Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada

Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1. Menurunkan indeks risiko

bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Indeks risiko bencana Indeks 9.9 9.6 9.3 9 8.7

2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

% ASN nilai SKP kategori baik

% 100 100 100 100 100

Nilai SAKIP OPD 75 80 85 90 90

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)

% 88 89 90 91 92


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan serta mencapai tujuan dan sasaran

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan

2. Peningkatan upaya kedaruratan dan logistic bencana

3. Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

4. Peningkatan pelayanan data dan informasi bencana

Adapun arah kebijakan penanggulangan bencana Sulawesi selatan untuk periode tahun 2018-

2023 dan berdasarkan sinkronisasi dengan rencana nasional penanggulangan bencana (RENAS PB) serta

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana

2. Meningkatkan upaya kedaruratan dan logistic bencana

3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

4. Meningkatkan pelayanan data dan informasi bencana

Untuk melihat keterkaitan antara visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tujuan,

sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter

Misi: Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Menurunkan indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

Menurunnya indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan

1. Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana

2. Peningkatan upaya kedaruratan dan logistic bencana

3. Peningkatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

4. Peningkatan pelayanan data dan informasi bencana

1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana

2. Meningkatkan upaya kedaruatan dan logistic bencana

3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

4. Meningkatkan pelayanan data dan informasi bencana

Visi : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter

Misi: Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

1. Meningkatkan kapasitas personil BPBD 2. Meningkatkan sistem perencanaan dan

evaluasi kinerja

1. Menetapkan sistem rekruitmen (kualifikasi dan penempatan personil) sesuai kompetensi

2. Menetapkan tata kelola perencanaan dan evaluasi kinerja


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak.

Hal ini disebabkan oleh dampak akibat bencana yang tidak hanya dirasakan oleh satu pihak tetapi akan

berdampak pada segala lini kehidupan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan

bencana akan menjadi solusi efektif dalam menurunkan indeks risiko bencana di Sulawesi Selatan. Selain

masyarakat, lembaga yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana harus bekerja sama dan

bersatu padu sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dimaksimalkan.

Pada tahapan pra bencana, pelayanan Pemerintah dalam hal ini BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

didorong untuk menyiapkan sistem informasi kebencanaan seperti informasi daerah dengan risiko tinggi,

ketersediaan sistem informasi peringatan dini, kajian risiko bencana, serta perencanaan penanggulangan

bencana yang komprehensif yang dapat digunakan oleh masyakarat.

Selanjutnya, pada tahapan tanggap darurat, BPBD provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat

memberikan pelayanan pemerintah yang cepat, responsif utamanya pada aspek penyelamatan dan

evakuasi korban, ketersediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, layanan kesehatan dan hunian

sementara.

Pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu

menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pemulihan masyarakat dari dampak bencana.

Dukungan pemulihan pada aspek fisik seperti hunian tetap, sarana pendidikan dan rumah ibadah,

layanan kesehatan seperti Poskesdes, Puskesmas dan layanan rujukan sampai ke tingkat rumah sakit tipe

A, Selanjutnya pemulihan aspek sosial ekonomi seperti pasar. seperti bantuan stimulan permodalan,

perbaikan sawah, kebun, dll.

Siklus penanggulangan bencana tersebut di atas diselenggarakan dengan mendorong partisipasi

aktif masyarakat dan dunia usaha melalui program fasilitasi kemitraan termasuk di dalamnya kemitraan

dengan Dunia Usaha dan Pemerintah negara sahabat. Kerjasama kemitraan ini dikemas melalui program

pengurangan risiko bencana melalui pendekatan teknologi informasi yang inovatif dan terintegrasi yang

bermuara pada upaya pengurangan risiko bencana dan terjaganya kelestaran lingkungan hidup dan

sumber daya alam Sulawesi Selatan.


Tabel T-C 28 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Provinsi Sulawesi Selatan

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

Renstra

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir periode

Renstra 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2023

1. Indeks risiko bencana 9.9 9.9 9.6 9.3 9 8.7 8.7

2. % ASN nilai SKP kategori baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Nilai SAKIP OPD 75 80 85 90 90 90

4.

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)

88% 88% 89% 90% 91% 92% 92%


BAB VIII PENUTUP

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan

letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan

angina topan), bencana akibat factor biologi (wabah penyakit manusia dan penyakit tanaman/ternak) serta

kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi), dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan

konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alas an ideology,

agama, dan politik. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap bencana,

khususnya bencana alam dan non alam. Selain itu, kondisi dinamika social dan budaya yang menjadikan

Provinsi Sulawesi Selatan rawan dengan bencana sosial.

Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda


dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2009. Perda ini menjadi dasar

hukum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan yang

disusul dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BPBD Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan

undang-undang untuk menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan

bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang disusun oleh BPBD Provinsi Sulawesi

Selatan menggambarkan kondisi yang diinginkan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan

kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan

dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan

Berkarakter”. Penyusunan Renstra Tahun 2018-2023 berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017


yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti RPJPN, RPJMN, Renas

BNPB, RPJPD, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Email: [email protected]

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1Jumlah Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria siaga

bencana 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0% 100% 100% 100% 100%

2Jumlah kabupaten/kota yang memiliki peta rawan bencana 0 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0% 100% 100% 100% 100%

3jumlah aparat dan masyarakat yang pengetahuannya

meningkat terkait upaya pengurangan risiko bencana orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

4persentase terpenuhinya aspek standar minimal logistik dan

peralatan penanggulangan bencana Prov. Sulsel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5 jumlah unit Pusdalops di kabupaten/kota 0 10 15 20 24 0 10 15 20 24 0% 100% 100% 100% 100%

6jumlah aparat TRC yang kapasitasnya meningkat dalam

penanganan darurat bencana orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100%

7persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana aksi

rehabilitasi % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8persentase sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

analisis DaLA dan HRNA % 40% 60% 75% 85% 90% 40% 60% 75% 85% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

9Tingkat Kapasitas kelembagaan BPBD Provinsi Sulsel dalam

penanggulangan bencana level level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 1 level 2 level 3 level 4 level 510 nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi CC CC B BB BB CC CC B BB BB

Target Sustainable Development Goals

Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat

miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan

mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim

terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan,

dan bencana

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak

bencana per 100.000 orang

orang

(meninggal) 0 00,31372 0,21863472

0 0 0 0,31372 0,21863472

0 0% 0% 100% 100% 0%

orang

(terkena

dampak) 0 0

203012,3 64416,69

0 0 0

203.012,3 64.416,69

0 0% 0% 100% 100% 0%

Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah kab/kota 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24100% 100% 100% 100% 100%

Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang

berisiko tinggikab/kota 6 6 6 6

06 6 6 6

0 100% 100% 100% 100% 0%

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat

nasional dan daerahdokumen

01 1 1

0 01 1 1

0 0% 100% 100% 100% 0%

Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah

kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara

substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap

PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus

melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi

rentan



orang

(meninggal) 0 00,31372 0,21863472

0 0 0 0,31372 0,21863472

0 0% 0% 100% 100% 0%

orang

(terkena

dampak) 0 0

203012,3 64416,69

0 0 0

203.012,3 64.416,69

0 0% 0% 100% 100% 0%

Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk desa 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0% 0% 100% 100% 0%

Tabel T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Target ke Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

DaerahsatuanTarget Indikator lainnyaTarget IKK

11

12

Target NSPK

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan | 22

Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial

jumlah kota dan oermukiman yang mengadopsi dan

mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang

terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,

ketahanan terhadapbencana, serta mengembangkan dan

mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana

di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for

Disaster Risk Reduction 2015-2030

Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi

pengurangan risiko bencanadokumen 1 1 1 1

01 1 1 1

0 100% 100% 100% 0% 0%


daerahdokumen 0 1 1 1 0

01 1 1 0

0% 100% 100% 100% 0%

Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap

bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara


nasional dan daerahdokumen

01 1 1 0

01 1 1

0 0% 100% 100% 100% 0%



orang

(meninggal) 0 00,31372 0,21863472

0 0 0 0,31372 0,21863472

0 0% 0% 100% 100% 0%

orang

(terkena

dampak) 0 0203012,3 64416,69

0 0 0 203.012,3 64.416,69

0 0% 0% 100% 100% 0%

14

13



2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat 40.000.000,00 35.960.000,00 12.946.501,00 3.600.000,00 25.434.400,00 40.000.000,00 35.960.000,00 12.946.501,00 3.600.000,00 25.335.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 12% 12%

penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air

dan listrik165.979.755,00 154.506.118,00 194.211.167,00 166.800.000,00 276.700.000,00 165.979.755,00 154.506.118,00 194.211.167,00 166.800.000,00 276.674.491,00 100% 100% 100% 100% 100% -12% -12%

Penyediaan alat tulis kantor 59.959.000,00 35.994.500,00 11.960.500,00 0,00 20.000.000,00 59.959.000,00 35.994.500,00 11.960.500,00 0,00 20.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 32% 32%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 47.985.000,00 4.200.000,00 0,00 16.000.000,00 30.000.000,00 47.985.000,00 4.200.000,00 0,00 16.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 17% 17%

Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00 48.000.000,00 20.400.000,00 52.948.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 48.000.000,00 20.400.000,00 52.948.000,00 49.945.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 5% 5%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

dan keluar daerah345.000.000,00 640.687.900,00 795.456.240,00 656.000.000,00 814.000.000,00 345.000.000,00 640.687.900,00 795.456.240,00 655.862.800,00 813.942.200,00 100% 100% 100% 100% 100% -19% -19%

Tingkat Kapasitas

kelembagaan BPBD

Provinsi Sulsel dalam

penanggulangan bencana

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor232.600.000,00 296.500.000,00 37.850.000,00 380.300.000,00 764.300.000,00 232.600.000,00 296.500.000,00 37.850.000,00 379.525.000,00 760.070.000,00 100% 100% 100% 100% 99% -26% -26%

penyediaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor21.000.000,00 16.998.000,00 11.994.000,00 4.603.348,00 12.000.000,00 21.000.000,00 16.998.000,00 11.994.000,00 4.600.000,00 12.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 15% 15%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 0,00 5.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994.000,00 0,00 0,00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih kantor23.975.000,00 5.993.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00 23.975.000,00 5.993.000,00 0,00 0,00 5.440.000,00 100% 100% 0% 0% 100% 45% 45%

peningkatan pelayanan pengelolaan

administrasi keuangan196.800.000,00 232.309.500,00 71.000.000,00 236.184.000,00 15.000.000,00 196.800.000,00 232.309.500,00 71.000.000,00 236.183.998,00 15.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90%

penatauasahaan administrasi umum dan

kepegawaian587.400.000,00 84.300.000,00 38.500.000,00 602.900.000,00 475.625.000,00 587.400.000,00 84.300.000,00 38.500.000,00 602.879.000,00 475.600.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 5% 5%

Pelayanan aparatur dan kelembagaan 54.689.000,00 214.800.000,00 696.192.000,00 0,00 36.000.000,00 54.689.000,00 214.800.000,00 696.192.000,00 0,00 36.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 11% 11%

Penyediaan media informasi dan pameran 120.907.000,00 104.000.000,00 86.000.000,00 133.000.000,00 160.000.000,00 120.907.000,00 104.000.000,00 86.000.000,00 133.000.000,00 159.950.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -7% -7%

Jasa pengiriman barang dan logistik (Jakarta-

Makassar)75.000.000,00 74.150.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 27.600.000,00 75.000.000,00 74.150.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 27.580.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 28% 28%

pemeliharaan alat kerja 30.000.000,00 8.500.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 8.500.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 11% 11%

Penyediaan sewa gudang dan sewa helikopter 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 75.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

penyediaan alat angkutan bermotor roda 4 0,00 0,00 0,00 528.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.574.512,50 0,00 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

2.118.309.755,00 2.100.684.018,00 2.108.704.408,00 2.884.335.348,00 2.718.099.400,00 2.118.309.755,00 2.100.684.018,00 2.108.704.408,00 2.882.973.310,50 2.713.536.691,00 100% 100% 100% 100% 100% -6% -6%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

DAN KINERJA SKPD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional122.598.007,00 92.064.000,00 19.400.000,00 160.000.000,00 256.694.800,00 122.598.007,00 92.064.000,00 19.400.000,00 160.000.000,00 256.044.800,00 100% 100% 100% 100% 100% -17% -17%

Pelatihan dasar-dasar manajemen

penanggulangan bencana723.458.700,00 209.375.000,00 383.865.000,00 97.150.000,00 604.000.000,00 723.458.700,00 209.375.000,00 383.865.000,00 96.544.500,00 602.945.000,00 100% 100% 100% 99% 100% 5% 5%

Tingkat Kapasitas

kelembagaan BPBD



Rapat konsultasi dan koordiansi kebijakan

penangggulangan bencana daerah

(sekretariat)

909.995.000,00 489.768.000,00 417.879.100,00 402.300.000,00 504.200.000,00 909.995.000,00 489.768.000,00 417.879.100,00 402.300.000,00 503.353.600,00 100% 100% 100% 100% 100% 16% 16%

Pemeliharaan gedung kantor 70.499.500,00 49.580.000,00 20.000.000,00 294.700.000,00 458.750.000,00 70.499.500,00 49.580.000,00 20.000.000,00 294.080.000,00 458.373.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -37% -37%

Pengadaan pakaian dinas dan

perlengkapannya121.500.000,00 101.050.000,00 56.250.000,00 50.250.000,00 73.500.000,00 121.500.000,00 101.050.000,00 56.250.000,00 50.250.000,00 73.500.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 13% 13%

Penimbunan Lahan kantor 197.500.000,00 990.000.000,00 245.000.000,00 650.000.000,00 579.000.000,00 197.500.000,00 990.000.000,00 245.000.000,00 648.950.000,00 568.055.000,00 100% 100% 100% 100% 98% -24% -23%

Tingkat Kapasitas

kelembagaan BPBD



Sosialisasi Siswa(i), Pelajar dan Mahasiswa(i)

dalam Penanggulangan Bencana0,00 0,00 0,00 93.850.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.850.000,00 242.933.500,00 0% 0% 0% 100% 98% -100% -100%

Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana687.151.000,00 459.685.000,00 379.638.110,00 0,00 647.200.000,00 687.151.000,00 459.685.000,00 379.638.110,00 0,00 647.086.000,00 100% 100% 100% 0% 100% 2% 2%

Pengadaan roda empat dan roda dua 215.258.300,00 0,00 0,00 0,00 73.505.200,00 215.258.300,00 0,00 0,00 0,00 73.505.200,00 100% 0% 0% 0% 100% 31% 31%

Tingkat Kapasitas

kelembagaan BPBD



Studi orientasi manajemen pengelolaan

keuangan dan anggaran penanggulangan

bencana

0,00 0,00 0,00 544.000.000,00 803.500.000,00 0,00 0,00 0,00 543.983.600,00 802.951.309,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%

3.047.960.507,00 2.391.522.000,00 1.522.032.210,00 2.292.250.000,00 4.247.350.000,00 3.047.960.507,00 2.391.522.000,00 1.522.032.210,00 2.289.958.100,00 4.228.747.409,00 100% 100% 100% 100% 100% -8% -8%

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI

KINERJA SKPD

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

nilai evaluasi SAKIP oleh

Inspektorat Provinsi

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja34.600.000,00 58.400.000,00 41.000.000,00 50.500.000,00 40.000.000,00 34.600.000,00 58.400.000,00 41.000.000,00 50.410.000,00 39.780.000,00 100% 100% 100% 100% 99% -4% -3%

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Rata-Rata PertumbuhanAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-Uraian





Sosialisasi Siswa(i), Pelajar dan Mahasiswa(i)

Dalam Penanggulangan bencana 689.475.000,00 543.167.000,00 117.403.400,00 0,00 0,00 689.475.000,00 543.167.000,00 117.403.400,00 0,00 0,00 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%



penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) SKPD27.475.000,00 33.750.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 29.000.000,00 27.475.000,00 33.750.000,00 6.500.000,00 6.376.000,00 28.970.000,00 100% 100% 100% 98% 100% -1% -1%


Inspektorat ProvinsiPenyusunan RKA dan DPA SKPD 48.650.000,00 59.490.000,00 45.000.000,00 6.500.000,00 67.000.800,00 48.650.000,00 59.490.000,00 45.000.000,00 6.386.000,00 66.592.250,00 100% 100% 100% 98% 99% -8% -8%


Inspektorat ProvinsiPenyusunan rencana kerja 15.979.000,00 77.985.000,00 16.400.000,00 6.500.000,00 22.000.000,00 15.979.000,00 77.985.000,00 16.400.000,00 6.384.000,00 21.973.000,00 100% 100% 100% 98% 100% -8% -8%

Rapat koordinasi penyelenggraan

penanggulangan bencana daerah (Sekretariat)856.845.000,00 427.619.000,00 219.234.160,00 341.900.000,00 655.000.000,00 856.845.000,00 427.619.000,00 219.234.160,00 341.154.000,00 654.014.666,00 100% 100% 100% 100% 100% 7% 7%

Penyediaan biaya pendidikan dan pelatihan

formal67.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Penyusunan laporan Prognosis realisasi

keuangan 11.800.000,00 46.159.000,00 22.979.100,00 20.020.000,00 20.000.000,00 11.800.000,00 46.159.000,00 22.979.100,00 0,00 20.000.000,00 100% 100% 100% 0% 100% -12% -12%

Penyusunan laporan keuangan semesteran 13.350.000,00 49.936.000,00 0,00 46.040.000,00 13.600.000,00 13.350.000,00 49.936.000,00 0,00 46.040.000,00 13.600.000,00 100% 100% 0% 100% 100% 0% 0%

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 13.150.000,00 33.008.400,00 10.500.000,00 30.820.000,00 13.600.000,00 13.150.000,00 33.008.400,00 10.500.000,00 30.820.000,00 13.600.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -1% -1%



Sosialisasi renacana strategi (Renstra) BPBD

Provinsi Sulawesi Selatan497.438.400,00 0,00 0,00 0,00 308.250.000,00 497.438.400,00 0,00 0,00 0,00 308.180.000,00 100% 0% 0% 0% 100% 13% 13%

Penyusunan laporan prognosis keuangan 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 20.020.000,00 0,00 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0%

Penyusunan laporan tahunan SKPD 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

2.275.762.400,00 1.386.514.400,00 502.016.660,00 508.780.000,00 1.168.450.800,00 2.275.762.400,00 1.386.514.400,00 502.016.660,00 507.590.000,00 1.166.709.916,00 100% 100% 100% 100% 100% 18% 18%

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

jumlah aparat dan

masyarakat yang

pengetahuannya meningkat

terkait upaya pengurangan

risiko bencana

Sosialisasi pengurangan resiko bencana dan

perubahan iklim kepada masyarakat dan

pihak terkait

149.665.000,00 107.532.000,00 172.400.000,00 143.900.000,00 215.200.000,00 149.665.000,00 107.532.000,00 172.400.000,00 143.870.000,00 215.199.500,00 100% 100% 100% 100% 100% -9% -9%

Penyusunan dan update profile kesiapsiagaan

bencana149.712.000,00 122.200.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 149.712.000,00 122.200.000,00 0,00 86.910.000,00 0,00 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%

Sosialisasi penyusunan rencana kontijensi

daerah kab/kota149.163.000,00 182.544.000,00 0,00 301.948.000,00 274.600.000,00 149.163.000,00 182.544.000,00 0,00 301.902.946,00 274.600.000,00 100% 100% 0% 100% 100% -14% -14%

Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana

(RPB)0,00 0,00 0,00 0,00 156.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.100.000,00 0% 0% 0% 0% 100% -100% -100%

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan147.994.000,00 125.740.000,00 177.686.000,00 0,00 334.000.000,00 147.994.000,00 125.740.000,00 177.686.000,00 0,00 333.890.600,00 100% 100% 100% 0% 100% -18% -18%

Koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan

kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan149.838.000,00 177.116.000,00 0,00 0,00 119.600.000,00 149.838.000,00 177.116.000,00 0,00 0,00 119.599.000,00 100% 100% 0% 0% 100% 6% 6%

Pemantauan potensi bencana 248.673.000,00 150.676.000,00 194.679.000,00 170.400.000,00 258.100.000,00 248.673.000,00 150.676.000,00 194.679.000,00 169.950.000,00 258.088.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -1% -1%

995.045.000,00 865.808.000,00 544.765.000,00 703.248.000,00 1.357.600.000,00 995.045.000,00 865.808.000,00 544.765.000,00 702.632.946,00 1.357.477.100,00 100% 100% 100% 100% 100% -7% -7%

PROGRAM KEDARURATAN DAN

LOGISTIK PENANGGULANGAN

BENCANA

Inventarisasi ketersediaan logistik dan

peralatan penanggulangan bencana

Tk.provinsi kab/kota

499.984.000,00 158.700.000,00 171.470.000,00 156.000.000,00 199.000.000,00 499.984.000,00 158.700.000,00 171.470.000,00 156.000.000,00 198.835.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 26% 26%

Sosialisasi standar pemberian kebutuhan

dasar bagi korban bencana500.000.000,00 201.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 500.000.000,00 201.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%

jumlah unit Pusdalops di

kabupaten/kota

Pengembangan Pusdalops penanganan

darurat bencana1.199.600.000,00 924.330.000,00 537.100.000,00 534.600.000,00 231.200.000,00 1.199.600.000,00 924.330.000,00 537.100.000,00 534.600.000,00 231.199.500,00 100% 100% 100% 100% 100% 51% 51%

Pelatihan penguatan posko bpenanganan

darurat bencana bagi relawan


0,00 99.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Pelatihan tanggap darurat bencana bagi TRC

BPBD Prov. Sulsel0,00 100.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Pemberdayaan tim reaksi cepat

penanggulangan darurat bencana TK.provinsi500.000.000,00 742.190.000,00 546.500.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 742.190.000,00 546.500.000,00 0,00 0,00 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0%

Pembinaan pelaksanaan tanggap darurat

bencana terhadap aparat pemerintah

daerah,masyarakat dan dunia usaha

750.000.000,00 497.900.000,00 0,00 359.700.000,00 0,00 750.000.000,00 497.900.000,00 0,00 359.690.000,00 0,00 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0%

Jumlah kabupaten/kota

yang memiliki peta rawan

bencana

Jumlah Kabupaten/kota

yang memenuhi kriteria

siaga bencana

jumlah aparat TRC yang

kapasitasnya meningkat

dalam penanganan darurat

bencana

persentase terpenuhinya

aspek standar minimal

logistik dan peralatan


Prov. Sulsel





Rapat koordinasi BPBD Provinsi dan BPBD

kab/kota dan instansi terkait dalam

Pelaksanaan Siaga Darurat Bencana

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

penanganan darurat bencana Tk.provinsi dan

kab/kota

200.000.000,00 586.430.000,00 381.499.200,00 250.000.000,00 367.000.000,00 200.000.000,00 586.430.000,00 381.499.200,00 250.000.000,00 366.820.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -14% -14%

Sosialisasi penyelenggaraan penanganan

darurat bencana650.000.000,00 749.449.600,00 824.500.000,00 750.000.000,00 224.400.000,00 650.000.000,00 749.449.600,00 824.500.000,00 750.000.000,00 224.400.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30%

Sosialisasi sistem komando tanggap darurat

bencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota1.299.999.200,00 0,00 0,00 485.900.000,00 0,00 1.299.999.200,00 0,00 0,00 485.900.000,00 0,00 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Sosialisasi Penyelenggaraan Siaga Darurat

Bencana Kab/Kota se-Sulawesi Selatan499.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pemenuhan standar kebutuhan hidup dasar

bagi korban bencana250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 447.700.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 447.069.000,00 100% 0% 0% 0% 100% -14% -14%

2.199.584.000,00 1.483.930.000,00 708.570.000,00 840.600.000,00 430.200.000,00 2.199.584.000,00 1.483.930.000,00 708.570.000,00 840.600.000,00 430.034.500,00 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%

PROGRAM REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN

BENCANA

Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan

dan kerugian sarpras umum,harta dan rumah

penduduk pasca bencana

229.815.600,00 382.104.000,00 324.080.000,00 672.900.000,00 248.100.000,00 229.815.600,00 382.104.000,00 324.080.000,00 672.664.000,00 247.832.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -2% -2%

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana159.796.300,00 190.946.000,00 118.384.000,00 107.000.000,00 283.600.000,00 159.796.300,00 190.946.000,00 118.384.000,00 107.000.000,00 283.287.500,00 100% 100% 100% 100% 100% -13% -13%

Workshop DALA dan HRNA pascabencana 335.000.000,00 247.954.000,00 210.950.000,00 120.000.000,00 190.900.000,00 335.000.000,00 247.954.000,00 210.950.000,00 120.000.000,00 190.878.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 15% 15%

Sosisalisasi penyusunan rencana aksi

rehabilitasi dan rekontruksi0,00 0,00 0,00 722.300.000,00 360.200.000,00 0,00 0,00 0,00 721.020.000,00 360.150.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%

Sosialisasi pedoman rehbilitasi dan

rekontruksi pascabencana0,00 0,00 0,00 703.000.000,00 438.200.000,00 0,00 0,00 0,00 699.912.000,00 438.000.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%

Bimbingan teknis pemulihan sosial ekonomi

pascabencana0,00 0,00 0,00 873.300.000,00 423.700.000,00 0,00 0,00 0,00 873.130.000,00 423.451.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%

Penguatan kapasitas kelompok masyarakat

terdampak bencana0,00 0,00 0,00 897.900.000,00 380.200.000,00 0,00 0,00 0,00 896.970.000,00 379.494.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%

Penguatan kapasitas aparatur dalam

penanganan dampak psikologis pascabencana0,00 0,00 0,00 814.800.000,00 400.200.000,00 0,00 0,00 0,00 813.600.000,00 399.940.000,00 0% 0% 0% 100% 100% -100% -100%

Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan

kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi279.171.400,00 341.735.200,00 337.464.000,00 90.920.000,00 243.000.000,00 279.171.400,00 341.735.200,00 337.464.000,00 90.781.000,00 242.260.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 4% 4%

Fasilitasi pembangunan kembali

(rekonstruksi) sampras umum fasilitasi

pemerintah dan sarana sosial pascabencana

0,00 0,00 13.829.534.000,00 676.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 13.829.534.000,00 676.000.000,00 300.000.000,00 0% 0% 100% 100% 100% -100% -100%

Rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi0,00 0,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0% 0% 0% 0% 100% -100% -100%

1.003.783.300,00 1.162.739.200,00 14.820.412.000,00 5.678.120.000,00 3.664.100.000,00 1.003.783.300,00 1.162.739.200,00 14.820.412.000,00 5.671.077.000,00 3.661.292.500,00 100% 100% 100% 100% 100% -28% -28%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

DAN AKSES INFORMASI

jumlah unit Pusdalops di

kabupaten/kota

Peningkatan dan pemutahiran data dan

informasi bencana daerah (web_bpbd.sulsel)198.000.000,00 210.150.000,00 1.028.446.970,00 0,00 943.000.000,00 198.000.000,00 210.150.000,00 1.028.446.970,00 0,00 942.537.000,00 100% 100% 100% 0% 100% -32% -32%

Penatalaksanaan sisitem perencanaan

kegiatan berbasis kebutuhan penyusunan SOP

penyelenggaraan bencana

0,00 152.449.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.449.171,00 0,00 0,00 0,00 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Benchmarking penanggulangan bencana

daerah0,00 0,00 289.837.500,00 0,00 222.500.000,00 0,00 0,00 289.837.500,00 0,00 222.432.000,00 0% 0% 100% 0% 100% -100% -100%

Pengadaan life jaket (pelampung) 199.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Jumlah Kabupaten/kota

yang memenuhi kriteria

siaga bencana

sosialisasi penyelenggaraan penanggulangan

bencana daerah bagi masyarakat1.357.775.000,00 0,00 190.412.750,00 772.700.000,00 641.200.000,00 1.357.775.000,00 0,00 190.412.750,00 772.184.000,00 640.999.000,00 100% 0% 100% 100% 100% 21% 21%

1.755.650.000,00 362.599.171,00 1.508.697.220,00 772.700.000,00 1.806.700.000,00 1.755.650.000,00 362.599.171,00 1.508.697.220,00 772.184.000,00 1.805.968.000,00 100% 100% 100% 100% 100% -1% -1%

13.396.094.962,00 9.753.796.789,00 21.715.197.498,00 13.680.033.348,00 15.392.500.200,00 13.396.094.962,00 9.753.796.789,00 21.715.197.498,00 13.667.015.356,50 15.363.766.116,00 100% 100% 100% 100% 100% -3% -3%

persentase kabupaten/kota

yang menyusun rencana

aksi rehabilitasi

persentase sumber daya

manusia yang memiliki

kompetensi analisis DaLA

dan HRNA



Table T-C.27 (Verifikasi Akhir) 2020/01/15 13:16:29 - 1 / 5

Table T-C.27Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Badan Penanggulangan Bencana DaerahProvinsi Sulawesi Selatan

Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Kode Program dan

KegiatanIndikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian PadaTahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanPD Penanggung

Jawab2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

Renstra SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnyaakuntabilitasperangkatdaerah

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja,perencanaandanpengelolaankeuanganperangkatdaerah

Rata-ratacapaiankinerjaperangkatdaerah(evaluasidokumenperencanaan)

0.00 00 50 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

% Pemenuhanadministrasi perkantoran 100% 100 % 2,009,412,532.00 100 % 2,013,967,062.00 100 % 2,088,613,312.91 100 % 2,115,806,330.99 100 % 2,190,050,803.42 100 % 10,417,850,041.32

BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 50 001Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon,air dan listrik 12 Bulan 245,280,000.00 12 Bulan 300,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00 12 Bulan 370,000,000.00 12 Bulan 300,000,000.00 60 Bulan 1,565,280,000.00


0.00 00 50 002Penyediaan JasaPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraandinas/operasional Roda 4yang terbayarkanJumlah pajak kendaraandinas/operasional Roda 2yang terbayarkan

0 Unit0 Unit 0.00 4 Unit

10 Unit 50,000,000.00 4 Unit10 Unit 50,000,000.00 4 Unit

10 Unit 50,000,000.00 4 Unit10 Unit 50,000,000.00 16 Unit

40 Unit 200,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 50 003 Penyediaan JasaTenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 26 Orang 756,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 780,000,000.00 40 Orang 3,876,000,000.00


0.00 00 50 005Penyediaan Alat TulisKantor, BarangCetakan danPenggandaan

Jumlah ATK yang tersedia 6 Jenis ATK 428,132,532.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 200,000,000.00 10 Jenis ATK 1,228,132,532.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 50 006PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor yang tersedia

1 Unit 20,000,000.00 7 Unit 50,000,000.00 9 Unit 50,000,000.00 11 Unit 50,000,000.00 13 Unit 50,000,000.00 41 Unit 220,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 50 008 Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah biaya jamuan makandan minum yang tersedia 3 Jenis 50,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 5 Jenis 100,000,000.00 25 Jenis 450,000,000.00


0.00 00 50 009Pelaksanaan danKeikutsertaanPameran

Jumlah Keikutsertaan dalamPameran 3 Pameran 150,000,000.00 3 Pameran 133,967,062.00 3 Pameran 158,613,312.91 3 Pameran 165,806,330.99 3 Pameran 190,050,803.42 15 Pameran 798,437,509.32


0.00 00 50 010Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah

Jumlah perjalanan dinas 72 Kali 360,000,000.00 200 Kali 400,000,000.00 220 Kali 400,000,000.00 250 Kali 400,000,000.00 270 Kali 520,000,000.00 1120 Kali 2,080,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah



Rata-ratacapaiankinerjaperangkatdaerah(evaluasidokumenperencanaan)

0.00 00 51

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

% Pemenuhan saranaprasarana perkantoran 100% 100 % 334,720,000.00 100 % 199,170,418.00 100 % 206,552,527.63 100 % 209,241,769.28 100 % 216,584,145.23 100 % 1,166,268,860.14


0.00 00 51 004PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor / Asrama

Jumlah Unit gedungkantor/asrama yangdipelihara

2 Unit 15,000,000.00 2 Unit 25,000,000.00 2 Unit 45,000,000.00 2 Unit 70,000,000.00 2 Unit 100,000,000.00 2 Unit 255,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 51 006

PemeliharaanRutin/Berkala danPenggantian SukuCadang KendaraanJabatan/Dinas

Jumlah kendaraanjabatan/dinas yang dipelihara 12 Unit 252,000,000.00 14 Unit 150,000,000.00 14 Unit 100,000,000.00 14 Unit 100,000,000.00 14 Unit 100,000,000.00 14 Unit 702,000,000.00


0.00 00 51 009PengadaanPerlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah perlengkapan danperalatan gedung kantoryang tersedia

3 Unit 67,720,000.00 0 Unit 0.00 45 Unit 61,552,527.63 50 Unit 39,241,769.28 0 Unit 0.00 98 Unit 168,514,296.91BadanPenanggulanganBencana Daerah




(Output)


Perencanaan



Renstra SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

0.00 00 51 010PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah perlengkapan danperalatan gedung kantoryang dipelihara

0 Unit 0.00 50 Unit 24,170,418.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 65 Unit 16,584,145.23 115 Unit 40,754,563.23BadanPenanggulanganBencana Daerah



Nilai SAKIPOPD 0.00 00 52

PROGRAMPENINGKATANPERENCANAAN,PENGANGGARANDAN EVALUASIKINERJA

% Keterpenuhan dokumenperencanaan,penganggaran danpelaporan kinerja tepatwaktu

100% 100 % 684,000,000.00 100 % 705,595,685.00 100 % 731,748,085.01 100 % 741,275,190.28 100 % 767,286,826.90 100 % 3,629,905,787.19BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 52 001 Pelaksanaan ForumPerangkat Daerah

Jumlah Peserta yangmengikuti Forum PerangkatDaerah

355 Orang 410,000,000.00 300 Orang 200,000,000.00 450 Orang 200,000,000.00 450 Orang 200,000,000.00 450 Orang 200,000,000.00 1950 Orang 1,210,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 52 002

Penyusunan danEvaluasi DokumenPerencanaan danPenganggaranPerangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA danDPA baik Pokok danPerubahan yang tersusunJumlah Dokumen Renja danPerubahan Renja yangdisusun dan ditetapkanJumlah Dokumen Renstra PDyang disusun dan ditetapkanJumlah Dokumen Evaluasi PDyang tersusun dan dilaporkan

0 Dokumen0 Dokumen0 Dokumen0 Dokumen

0.002 Dokumen2 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen

235,595,685.002 Dokumen2 Dokumen0 Dokumen1 Dokumen




1,065,905,787.19BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 52 004Pengumpulan danPublikasi Data danInformasi OPD

Jumlah Laporan Data danInformasi yang dikumpulkanJumlah Data dan Informasiyang terpublikasi

12 Laporan12 Jenis 274,000,000.00 5 Laporan

5 Jenis 120,000,000.00 5 Laporan5 Jenis 120,000,000.00 5 Laporan

5 Jenis 120,000,000.00 5 Laporan5 Jenis 120,000,000.00 15 Laporan

15 Jenis 754,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 52 005Penyusunan danPengelolaanAdministrasiKeuangan

Jumlah Laporan AdministrasiKeuangan 0 Laporan 0.00 24 Laporan 50,000,000.00 24 Laporan 50,000,000.00 24 Laporan 50,000,000.00 24 Laporan 50,000,000.00 96 Laporan 200,000,000.00


0.00 00 52 006PenyusunanPelaporan KeuanganSemesteran danAkhir Tahun

Jumlah laporan keuangansemesteran dan akhir tahunyang disusun

0 Laporan 0.00 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 50,000,000.00 3 Laporan 50,000,000.00 12 Laporan 200,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 52 007PenyusunanPelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosisrealisasi anggaran yangdisusun

0 Laporan 0.00 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 1 Laporan 50,000,000.00 4 Laporan 200,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah



% ASN nilaiSKP kategoribaik

0.00 00 53

PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN DANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

% ASN berkinerja sangatbaik 100% 100 % 556,000,000.00 100 % 557,260,228.00 100 % 577,914,680.78 100 % 585,438,928.69 100 % 605,982,209.88 100 % 2,882,596,047.35


0.00 00 53 001Penyusunan danPengelolaanAdministrasiKepegawaian

Jumlah Aparat OPD yangkelola administrasikepegawaiannyaJumlah laporan administrasikepegawaian yang disusun

0 Orang0 Laporan 0.00 40 Orang

8 Laporan 105,600,000.00 40 Orang8 Laporan 116,160,000.00 40 Orang

8 Laporan 127,776,000.00 40 Orang8 Laporan 140,553,600.00 160 Orang

32 Laporan 490,089,600.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 53 002Pengadaan PakaianDinas dan PakaianKORPRI BesertaPerlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas danPakaian KORPRI BesertaPerlengkapannya yangtersedia

120 Pasang 60,000,000.00 80 Pasang 31,680,000.00 80 Pasang 34,848,000.00 80 Pasang 38,332,800.00 80 Pasang 42,166,080.00 392 Pasang 207,026,880.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 53 003Pengadaan PakaianDinas Lapangan danPakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian DinasLapangan dan PakaianKhusus Hari-hari tertentuyang tersedia

0 Pasang 0.00 80 Pasang 31,680,000.00 80 Pasang 34,848,000.00 80 Pasang 38,332,800.00 80 Pasang 42,166,080.00 320 Pasang 147,026,880.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

0.00 00 53 008 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasiperaturan perundang-undangan

509 Orang 496,000,000.00 300 Orang 388,300,228.00 400 Orang 392,058,680.78 400 Orang 380,997,328.69 400 Orang 381,096,449.88 1800 Orang 2,038,452,687.35BadanPenanggulanganBencana Daerah

MenurunkanIndeks RisikoBencanaProvinsiSulawesiSelatan

Menurunnyaindeks risikobencanaProvinsiSulawesiSelatan

Indeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencana

1.01 05 07

PROGRAMPENCEGAHAN,MITIGASI DANKESIAPSIAGAANPENANGGULANGANBENCANA

Jumlah aparat/personilsiaga bencanaJumlah kawasan evakuasibencana

300 Orang6 Lokasi

75 Orang24 Lokasi 684,200,000.00 75 Orang

24 Lokasi 881,741,740.00 75 Orang24 Lokasi 907,010,010.55 75 Orang

24 Lokasi 916,215,035.05 75 Orang24 Lokasi 941,347,300.65 375 Orang

120 Lokasi 4,330,514,086.25BadanPenanggulanganBencana Daerah




(Output)


Perencanaan



Renstra SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.01 05 07 001

Bimbingan TeknisPenyusunan IndeksKetangguhan DaerahKabupaten/KotadalamPenanggulanganBencana

Jumlah peserta bimtekpenyusunan indeksketangguhan daerah kab/kotadalam PB

100 orang 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 002FasilitasiPengembanganKurikulumKebencanaan

Jumlah pesertapengembangan kurikulumkebencanaan

0 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 003Fasilitasi PenyusunanRencana KontijensiKab/Kota

jumlah peserta fasilitasipenyusunan rencanakontijensi kab/kota

0 316 orang 249,600,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 316 orang 249,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 004

Gerakan AksiPengurangan RisikoBencana melaluiFasilitasi KomunitasSekolahSungai/Gunung/Laut

jumlah peserta gerakan aksiPRB 0 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00


1.01 05 07 005

PemberdayaanMasyarakat di DaerahRawan Bencana(Desa/KelurahanTangguh Bencanadan Sekolah AmanBencana)

jumlah desa/kelurahantangguh bencana dan/atausekolah aman bencana

7 kab/kota yang telahmembentuk destana

0desa/kelurahan

dan/atausekolah

0.000

desa/kelurahandan/atausekolah

0.000


0.000


0.000


0.000


0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 006

PengembanganKemitraan MultipihakterkaitPenanggulanganBencana

jumlah dokumen kerja samadengan instansipemerintah/masyarakat/duniausaha

0 dokumen 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 007

Penguatan ForumSulsel Tangguh(Pemerintah,Masyarakat, danDunia Usaha)

Jumlah peserta forum Sulseltangguh 0 213 orang 89,200,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 213 orang 89,200,000.00


1.01 05 07 008

PenyusunanDokumen/PerangkatHukumPenanggulanganBencana di TingkatProvinsi

Jumlah dokumen/perangkathukum penanggulanganbencana

0 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00 0 dokumen 0.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 010SimulasiPenanggulanganBencana

jumlah personil yang terlibatdalam simulasi 100 orang 376 personil 155,000,000.00 0 personil 0.00 0 personil 0.00 0 personil 0.00 0 personil 0.00 376 personil 155,000,000.00


1.01 05 07 015

WorkshopPenyusunan SOPKebencanaan danRencana KontijensiBencana

jumlah peserta workshoppenyusunan SOPkebencanaan dan rencanakontijensi bencana

100 orang 222 orang 190,400,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 222 orang 190,400,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 07 016

Gerakan AksiPengurangan RisikoBencana melaluiFasilitasi KomunitasSekolahSungai/Gunung/Laut

Jumlah peserta gerakan aksiPRB 0 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 150 Orang 100,000,000.00 175 Orang 100,000,000.00 0 Orang 0.00 325 Orang 200,000,000.00


1.01 05 07 017

PeningkatanKapasitas AparaturDalam Pencegahan,Mitigasi, danKesiapsiagaan

jumlah peserta peningkatankapasitas aparatur 1000 orang 0 orang 0.00 250 orang 481,741,740.00 450 orang 707,010,010.55 500 orang 716,215,035.05 500 orang 621,347,300.65 1700 orang 2,526,314,086.25


1.01 05 07 018PenyusunanDokumen StrategiPengurangan RisikoBencana

Jumlah dokumen strategipengurangan risiko bencana 5 dokumen 0 Dokumen 0.00 13 Dokumen 200,000,000.00 5 Dokumen 100,000,000.00 5 Dokumen 100,000,000.00 10 Dokumen 200,000,000.00 33 Dokumen 600,000,000.00


1.01 05 07 019

PemberdayaanMasyarakat di DaerahRawan Bencana(Desa/KelurahanTangguh Bencanadan Sekolah AmanBencana)

Jumlah desa/kelurahantangguh bencana/sekolahaman bencana yangterbentuk

7Desa/kelurahan/sekolah

0 Desa/kelurahan/

sekolah0.00

5 Desa/kelurahan/

sekolah200,000,000.00

0 Desa/kelurahan/

sekolah0.00

0 Desa/kelurahan/

sekolah0.00

3 Desa/kelurahan/

sekolah120,000,000.00

8 Desa/kelurahan/

sekolah320,000,000.00





(Output)


Perencanaan



Renstra SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)



Indeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencanaIndeks RisikoBencana

1.01 05 08

PROGRAMKEDARURATANDAN LOGISTIKPENANGGULANGANBENCANA

Jumlah posko penanganandarurat bencanaCakupan ketersediaanbahan logistik padaGudang stock% Jumlah korban bencanayang dievakuasi

24 Unit10 Jenis100%

24 Unit5 Jenis100 %

1,927,200,000.0024 Unit5 Jenis100 %

2,386,148,502.0024 Unit5 Jenis100 %

2,482,002,249.6624 Unit5 Jenis100 %

2,516,920,985.0724 Unit5 Jenis100 %

2,612,258,806.03120 Unit25 Jenis

100 %11,924,530,542.76


1.01 05 08 003

FasilitasiPengembanganKompetensi RelawanPenanggulanganBencana

Jumlah relawan yang memilikikompetensi dalampenanggulangan bencana

0 216 orang 171,600,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 216 orang 171,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 004 Jambore Tim ReaksiCepat (TRC) jumlah peserta Jambore TRC 0 326 orang 137,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 326 orang 137,000,000.00


1.01 05 08 005Monitoring danEvaluasi PenangananDarurat

Jumlah kab/kota yangmelaksanakan penanganandarurat

24 30 Orang 132,000,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 30 Orang 132,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 006Pelaksanaan PoskoPenanganan DaruratBencana

jumlah personil yang terlibatdalam pelaksanaan poskopenanganan darurat bencana

5 kab/kota 230 Orang 233,600,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 230 Orang 233,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 007Penguatan danPengembanganFungsi PUSDALOPSPB

jumlah SDM pengelola datakebencanaan 0 Orang 227 orang 236,000,000.00 500 orang 950,000,000.00 300 orang 790,000,000.00 500 orang 950,000,000.00 500 orang 959,166,857.12 1800 orang 3,885,166,857.12


1.01 05 08 008Rapat koordinasiKedaruratan danLogistik

jumlah peserta rapatkoordinasi kedaruratan danlogistik

24 Kab/Kota 208 Orang 156,000,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 208 Orang 156,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 010Studi KomprehensifPengelolaanPUSDALOPS PB

jumlah peserta studikomprehensif pengelolaanPusdalops PB

0 Orang 550 orang 497,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 550 orang 497,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 011

Workshop GladiRuang (Table TopExercise-TTX)Kedaruratan danLogistik

jumlah peserta workshop TTX 0 261 orang 364,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 261 orang 364,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 012

PenyebarluasaninformasiKebencanaan melaluiMedia Massa danMedia Sosial

Jumlah pesertapenyebarluasan informasikebencanaan melalui mediamassa dan media sosial

0 0 orang 0.00 350 orang 696,562,182.00 350 orang 620,526,547.79 250 orang 416,920,985.07 350 orang 603,091,948.91 1300 orang 2,337,101,663.77BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 08 013

PeningkatanKapasitas Aparaturdalam PenangananDarurat sertaPengelolaan Datadan Informasi

jumlah peserta peningkatankapasitas aparatur 1000 orang 0 orang 0.00 400 orang 739,586,320.00 500 orang 1,071,475,701.87 500 orang 1,150,000,000.00 500 orang 1,050,000,000.00 1900 orang 4,011,062,021.87





1.01 05 09

PROGRAMREHABILITASI DANREKONSTRUKSIPENANGGULANGANBENCANA

Jumlah perbaikan saranadan prasarana umumserta sosial ekonomipasca bencanaJumlah SDM yang terlatihdalam penanggulanganbencana

0 Unit300 Orang

10 Unit75 Orang 685,600,000.00 10 Unit

75 Orang 799,407,837.68 10 Unit75 Orang 829,037,319.04 10 Unit

75 Orang 839,831,096.27 10 Unit75 Orang 869,301,098.20 50 Unit

375 Orang 4,023,177,351.19BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 09 003

Koordinasi danKonsultasiPelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksi

jumlah orang yangmelakukan koordinasi dankonsultasi di Kab./Kota yangmemiliki dokumen Jitu Pasna


1.01 05 09 004Monitoring danEvaluasi PelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksi

Jumlah orang yangmelakukan Monev di kab/kotaterkait pelaksanaan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi


1.01 05 09 005Penyusunan RencanaAksi Rehabilitasi danRekonstruksi

Jumlah Peserta yangmengikuti penyusunanrencana aksi rehabilitasi danrekonstruksi

0 Orang 212 Orang 193,600,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 212 Orang 193,600,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 09 007Verifikasi FaktualProposalPascabencana

jumlah proposal yangdiverifikasi 15 proposal 0 proposal 0.00 5 proposal 299,407,837.68 8 proposal 429,037,319.04 8 proposal 400,000,000.00 5 proposal 300,000,000.00 26 proposal 1,428,445,156.72





(Output)


Perencanaan



Renstra SKPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.01 05 09 009 Workshop JITU PASNA jumlah peserta workshop jitupasna 0 210 orang 144,000,000.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 210 orang 144,000,000.00


1.01 05 09 010PenyusunanDokumen Rehabilitasidan Rekonstruski

jumlah dokumen rehabilitasidan rekonstruksi 0 0 dokumen 0.00 1 dokumen 100,000,000.00 1 dokumen 100,000,000.00 1 dokumen 139,831,096.27 2 dokumen 269,301,098.20 5 dokumen 609,132,194.47


1.01 05 09 011PeningkatanKapasitas Aparaturdalam Rehabilitasidan Rekonstruksi

jumlah peserta peningkatankapasitas aparatur dalamrehabilitasi dan rekonstruksi

750 orang 0 orang 0.00 350 orang 400,000,000.00 300 orang 300,000,000.00 300 orang 300,000,000.00 300 orang 300,000,000.00 1250 orang 1,300,000,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah




1.01 05 10

PROGRAMKUALITAS DANAKSES INFORMASIPENANGGULANGANBENCANA

Cakupan ketersediaansistem peringatan diniresiko bencana% Ketersediaan databencana kab/kota

1 Jenis100%

1 Jenis100 % 645,100,000.00 0 Jenis

100 % 0.00 0 Jenis100 % 0.00 0 Jenis

100 % 0.00 0 Jenis100 % 0.00 1 Jenis

100 % 645,100,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

1.01 05 10 003PengembanganSistem PeringatanDini

Jumlah Peserta KegiatanPengembangan sistemperingatan dini


1.01 05 10 004

PenyebarluasanInformasiKebencanaan melaluiMedia Massa danMedia Sosial

Jumlah peserta pada KegiatanPenyebarluasan InformasiKebencanaan

0 Orang 252 Orang 389,500,000.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 252 Orang 389,500,000.00BadanPenanggulanganBencana Daerah

Grandtotal 7,526,232,532.00 7,543,291,472.68 7,822,878,185.58 7,924,729,335.63 8,202,811,190.31 39,019,942,716.20

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023€¦ · Makassar, Juli 2019 KEPALA PELAKSANA Drs. H. SYAMSIBAR, M. H. ... (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2008

Documents