Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Jl. Asia Afrika No. 146 - Bandung 40261 Telp. (022) 4230897 - 4230898 Fax. 4200331 - 4230929 Website : www.disperindag.jabarprov.go.id email : [email protected]
79
Embed
Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 - Disperindagdisperindag.jabarprov.go.id/data/file/download/Renstra_Indag_Jabar... · Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ... yaitu Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke Khadirat Allah S.A.W. bahwa Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2013-2018 telah selesai disusun.
RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2013-2018
yang telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 Tahun 2014 tentang
RPJMD Jawa Barat 2014-2018. Prosesnya diawali dengan pengumpulan aspirasi dari
masyarakat dilanjutkan dengan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat yaitu Kementarian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan
sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan industri dan
perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis dan
sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun
instansi terkait sehinga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan
di Jawa Barat.
Dalam Renstra terdapat gambaran umum sektor industri dan perdagangan, isu-isu
stretegis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan
pengembangan industri dan perdagangan dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut
dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi Program/Kegiatan
serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana APBD Jawa Barat untuk mendukung
mewujudkan janji Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Jabar 2014-2018 dan
prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat
berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan
kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparatur pelaksana di lingkungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan berbagai
kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan
dari tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
ii
Bandung, September 2013
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
Dr Ir. FERRY SOFWAN ARIF MSi.
Pembina Utama Muda NIP.19621121 198909 1 001
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
iii
DAFTAR – ISI
Hal.
Pengantar........................................................................................................................... i Daftar isi ........................................................................................................................... iii
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ................................................................................................ I-1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................................ I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... I-5
Sekecil apapun peluang atau sebesar apapun tantangan, akan bisa dihadapi
dengan kerjasama yang baik antara seluruh stakeholder pengembang sektor Industri
dan Perdagangan di Jawa Barat berdasarkan potensi industri unggulan spesifik di setiap
kabupaten/kota. Sebaran sektor industri unggulan di Jawa Barat dapat dilihat pada
Gambar 2.6.
Sedangkan untuk urusan bidang perdagangan, agenda prioritasnya diarahkan
pada upaya peningkatan kualitas distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan
peningkatan daya saing ekspor daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-1
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan
Penyelenggaraan pembangunan industri dan perdagangan dalam kurun waktu 2008-
2013 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih
terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan
pembangunan industri dan perdagangan adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan,
untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangan pada bidang
industri dan perdagangan. Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan-
permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana
pembangunan daerah 5 (Lima) tahun kedepan. Berikut ini adalah permasalahan bidang
industri dan perdagangan:
A. Urusan Industri
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
a. Permasalahan
1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang
manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.
2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan
baku/bahan penolong.
3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.
b. Solusi
1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta
pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, Focus Group Discussion (FGD)
penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan
penolong, bekerja sama dengan perguruan tinggi.
3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas,
standardisasi dan sertifikasi produk.
2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
a. Permasalahan
1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang
manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja pada industri kreatif.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-2
2. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green
industry, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong
pada industri kreatif.
3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk
pada industri kreatif.
4. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di kabupaten/kota belum
tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan yang mendukung iklim usaha
pertumbuhan industri kreatif.
5. Belum terlaksananya penetapan kawasan industri pada lokasi Bandara Internasional
Jawa Barat.
6. Kurangnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam.
b. Solusi
1. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, meningkatkan fasilitasi pemasaran serta
pembiayaan secara periodik dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan desain, Focus Group Discussion (FGD)
penguasaan teknologi, dan pemahaman green industry, fasilitasi kemasan, serta
penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong, bekerja sama dengan
perguruan tinggi.
3. Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat dari legalitas,
standardisasi dan sertifikasi produk.
4. Mendorong peran serta kabupaten/kota untuk melakukan pendataan dan
menumbuhkan industri kreatif sesuai dengan potensi daerahnya.
5. Mendorong percepatan penetapan kawasan industri.
6. Perlu sosialisasi dan tindaklanjut tentang Peraturan Daerah yang telah ada.
B. Urusan Perdagangan
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
a. Permasalahan
1. Kurangnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok
Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota);
2. Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri;
3. Rendahnya sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi
Gudang di Jawa Barat;
4. Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi rusak berat.
b. Solusi
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-3
1. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok
Masyarakat (OPM KEPOKMAS) di kabupaten/kota se Jawa Barat;
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui sosialisasi, pameran, dan bazar
P3DN;
3. Mendorong pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi
Gudang;
4. Peningkatan pembangunan sarana perdagangan melalui revitalisasi pasar tradisional.
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
a. Permasalahan
1. Rendahnya daya saing produk IKM yang berorientasi ekspor.
2. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor.
3. Masih terbatasnya jenis produk IKM dan pasar ekspor Jawa Barat.
b. Solusi
1. Meningkatkan daya saing saing produk IKM berorientasi ekspor.
2. Penyebaran informasi tentang peluang pasar ekspor dan meningkatkan pengetahuan
teknis ekspor.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap produk potensi ekspor IKM dan promosi ekspor.
3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
a. Permasalahan
1. Masih rendahnya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
dalam pengawasan barang beredar.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan konsumen.
3. Keterbatasan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan
kemetrologian.
4. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).
b. Solusi
1. Dilaksanakan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam
pengawasan barang beredar.
2. Dilakukan sosialisasi manfaat perlindungan konsumen kepada masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan personil, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
kemetrologian.
4. Mendorong kabupaten/kota untuk mendirikan BPSK.
Berdasarkan permasalahan tersebut, berikut ini adalah faktor eksternal yang
mempengaruhinya:
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-4
Tabel 3.1 Identifikasi Isu Strategis Eksternal
Isu Strategis
Dinamika Internasional
Dinamika Nasional
Dinamika Regional/Lokal Dinamika Lain-lain
1. AFTA/ACFTA
2. Asean Economic Community (AEC) Tahun 2015
Implementasi
MP3EI
1. Kawasan Industri dengan Pelayanan
Terintegrasi (Perumahan,
Pendidikan, Kesehatan dan
Transportasi) untuk Solusi
Kesejahteraan,
2. Peningkatan Daya Beli,
3. Komoditi Unggulan,
4. Diversifikasi Usaha Pertanian (Wil.
Selatan) dan Diversifikasi Usaha Jasa
(Wil. Utara),
5. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri,
6. Industri, Budaya dan Alam
(Hotspring dan Volcano),
7. Alih Fungsi Mata Pencaharian
Pengrajin Bata dan Genting serta
Kerajinan Gerabah Plered,
8. Perwujudan Kawasan Industri ber-
IPTEK dan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK)
Green Industri
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Pada bulan Juni lalu, telah dilakukan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri RI
terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk Tahun 2013-2018, dengan
program kerja yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Dokumen ini menjabarkan tahap ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025, yaitu tahap memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa
Barat, untuk itu dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan
peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Tahun 2013 - 2018 adalah:
"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-5
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:
Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini untuk
menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia,
sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.
Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk
menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan
memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan berkeadilan.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan
Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu
pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional,
akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur
Strategis Yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu
infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan
Misi Kelima, Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui Peningkatan Peran
Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini
untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Peran pemuda, Seni, Budaya dan Pariwisata
Jawa Barat yang tangguh.
Berkenaan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diatas, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terkait langsung dengan Misi Kedua
Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan
Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.
Adapun program-program strategis terkait pelaksanaan Visi dan Misi diatas pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
A. Bidang Perindustrian
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
a. Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah (IKM);
b. Menumbuhkan unit wirausaha baru industri kecil menengah (IKM);
c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
d. Meningkatnya kemitraan antar industri;
e. Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;
f. Penumbuhan sentra industri agro di kawasan perbatasan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-6
2. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
dengan sasaran:
a. Mendorong berkembangnya industri-industri unggulan (industri kreatif, industri
telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen
otomotif serta industri alas kaki) dan industri potensial lainnya;
b. Meningkatnya pemahaman teknologi industri ramah-lingkungan;
c. Mendorong penumbuhan industri di kawasan industri pada lokasi Bandara
Internasional Jawa Barat Kertajati.
B. Bidang Perdagangan
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran:
a. Meningkatnya daya saing dan perluasan pasar ekspor produk Jawa Barat;
b. Meningkatnya keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Jawa Barat.
2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran:
a. Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang
strategis;
b. Tertatanya sistem distribusi barang yang efektif dan efisien;
c. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
d. Meningkatnya jumlah dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan
termasuk Revitalisasi Pasar Tradisional.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran:
a. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
b. Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;
c. Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
C. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran
meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya
kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran peningkatan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-7
4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran
terpeliharanya sarana dan prasarana operasional unit kerja.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan sasaran:
a. Adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan;
b. Tersedianya dokumen operasional.
6. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan sasaran:
a. Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;
b. Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat.
D. Bidang Statistik
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran
dukungan basis data yang akurat, terukur dan terintegrasi.
Mencermati hal tersebut diatas, berikut ini adalah faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian Visi, Misi dan program
yang akan dilaksanakan:
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
No
Visi Jawa barat : Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua
Misi dan Program Permasalahan Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
Misi Kedua : Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan
Program : 1. Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
2. Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
4. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Bidang Industri : 1. Kebijakan teknis
bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
3. Daya saing produk rendah;
4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas;
5. Kompetensi sumber daya
1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan
1. Jumlah Sumber
daya aparatur yang banyak
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan tertelusur
4. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-8
manusia pengolah industri yang rendah.
Bidang Perdagangan: 1. Lemahnya
pengawasan di bidang ekspor dan impor;
2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;
3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;
4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek; kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.
penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratorium Kemetrologian yang belum memadai.
4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).
5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
7. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan
maupun dana dekonsentrasi.
5. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi
6. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan
7. Tersedianya
standar operasional prosedur kerja.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-9
Tematik Kewilayahan.
8. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
10. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
11. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-10
konsumen
3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga
Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025
(Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan
RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010). Memperhatikan kebijakan yang ada serta
perubahan lingkungan strategis baik didalam negeri maupun diluar negeri, maka dirumuskan
kondisi yang diharapkan (sasaran jangka menengah) dalam kurun waktu 2010-2014 yaitu :
a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi,
konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;
c) Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
d) Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;
e) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak
pertumbuhan industri masa depan
f) Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat
dari pada industri kecil.
Sejalan dengan implementasi IAFTA dan AANZFTA, masuknya produk-produk impor
pada komoditas pangan dan tekstil serta produk tekstil merupakan ancaman tersendiri.
Dibutuhkan kebijakan yang sistematik dan menyeluruh untuk menyeimbangkan produk
komoditi lokal baik pada sisi poduksi, pengolahan sampai dengan distribusi perdagangannya
yang akhirnya dikawal melalui pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam rangka
melindungi produk lokal perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang terdiri antara lain :
a) Pengembangan industri kecil dan menengah yang kuat sehingga berperan dalam
pembentukan PDB;
b) Meningkatkan investasi di industri-industri yang padat karya dan menata struktur
teknologi industri;
c) Meningkatkan investasi dan kemampuan inovasi aplikasi teknologi dalam proses
pengolahan bahan baku lokal di daerah sehingga produk bahan baku lokal tidak dijual
dalam kondisi bahan mentah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-11
d) Meningkatkan penguasaan pasar di dalam dan di luar negeri;
e) Memperkokoh faktor-faktor penunjang pengembangan industri;
f) Meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk
impor dan barang berbahaya;
g) Menggalakkan gerakan ”Cinta Produk Dalam Negeri”
Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi
industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada
sektor hulu maupun hilir.
Selain itu, dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan, sektor industri
harus mampu mendukung peningkatan sarana produksi pertanian antara lain (1) Penyediaan
pupuk, insektisida, herbisida, alat mesin pertanian, dan lain-lain, (2) Peningkatan produk
pangan olahan antara lain melalui pengembangan diversifikasi produk, pengolahan produk
buah-buahan, dan (3) Revitalisasi industri gula dalam rangka melaksanakan swasembada gula
dalam negeri. Agar dukungan sektor industri optimal, maka industri pupuk akan direvitalisasi
dan industri alat pertanian dikembangkan di seluruh daerah, khususnya di sentra-sentra
produksi. Hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan
antara lain :
a) Pengembangan industri pengolahan yang berbahan baku sumber daya alam lokal;
b) Peningkatan produktivitas pertanian baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
c) Pengalokasian produksi bahan baku sumber daya alam lokal berdasarkan pengaturan
iklim/cuaca beserta penanganan pasca panen;
d) Pemberian insentif terhadap pengembangan pertanian dan industri pengolahan pangan.
Keberhasilan pengembangan industri sangat tergantung dari dukungan sektor
ekonomi lainnya seperti penyediaan bahan baku, energi, listrik, jalan dan transfortasi, tenaga
kerja serta insentif di bidang fiskal, moneter dan regulasi yang mendukung. Oleh karenanya
perlu diciptakan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan dukungan hal-hal tersebut,
khususnya di sentra-sentra produksi dan sentra kegiatan pengembangan kompetensi inti
daerah.
Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif
pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah
untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah
terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan
menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis
teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak
memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi
informasi.
Arah Kebijakan Pengembangan Industri Nasional meliputi : a) Pengembangan Klaster-
Klaster Industri Prioritas Nasional; b) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah. Dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-12
kedua aspek ini sudah termasuk menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah,
mendorong tumbuhnya industri baru yang memperkuat struktur, dan menambah
kapasitas terpasang nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional telah ditindaklanjuti dengan terbitnya 35 Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas, dan 18
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan
Provinsi. Pada tahun 2010-2014 Kementerian Perindustrian akan memfokuskan 6 (enam)
kelompok industri yang mempunyai peluang baik untuk dikembangkan yaitu :
Gambar 3.1
Pengembangan Klaster Industri Prioritas
Dalam mendorong peningkatan daya saing industri nasional, pemerintah akan
menggunakan empat intrumen pendukung yaitu : a) APBN; b) Insentif fiskal; c) Penyediaan
infrastruktur kawasan industri; d) Dukungan administratif termasuk mengundang peran
swasta dengan skema Public Private Patnership.
Mengenai Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur
dan industri andalan masa depan. Basis industri manufaktur yaitu spektrum industri yang telah
berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini
keberadaanya masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia
tidak trampil, yang perlu direktrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi Industri kelas
dunia. Industri-industri Andalan Masa Depan meliputi : a) Industri Agro; b) Industri Alat Angkut;
c) Industri Telematika.
Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 yang dijabarkan ke dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-13
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 - 2014 serta bertumpu pada
keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan
perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam
negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan
iklim usaha yang sehat.
Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah
“Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan
diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra
produk ekspor”, adapun arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah
“Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang
dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik”.
Dalam dokumen Rencara Strategis Kementerian Perdagangan, Misi yang akan
dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah :
1. Meningkatkan kinerja ekspor non migas nasional secara berkualitas;
2. Menguatkan pasar dalam negeri;
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional;
4. Optimalisasi reformasi birokrasi;
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekslusif dan berkelanjutan dicapai untuk mencapai
target sasaran 6 (enam) koridor prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan di setiap pulau
dengan pengembangan klaster industri berbasis sumber daya unggulan (komoditi atau sektor).
Koridor Jawa akan dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Industri yang akan
dikembangkan antara lain :
Gambar 3.2
Target Sasaran Pembangunan Perdagangan 2010 – 2014
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-14
Industri Tekstil dan Produk Tekstil ( TPT) di Majalengka dan Semarang
Industri Otomotif dan Permesinan di Jakarta- Cikampek
Industri Makanan & Minuman di Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim
Industri Elektronika dan Telematika di Jakarta, Bandung, Solo, Kudus, Salatiga dan
Surabaya.
Industri Perkapalan di Lamongan Jatim
Industri Petrokimia di Tuban jatim
Industri Baja di Banteng
Industri Semen di Banten, Jateng dan Jatim
Gambar 3.3 Koridor Ekonomi Jawa
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-15
Disamping penetapan 6 koridor, pertumbuhan tinggi yang inklusif dapat dicapai
dengan pengintegrasian ekonomi melalui pembangunan” konektivitas” nasional yang
diharapkan akan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga
memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui keterpaduan dan mendorong pertumbuhan
ekonomi di daerah tertinggal.
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Bidang Industri 1. Terselesaikannya
permasalahan yang menghambat dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja besar;
3. Terolahnya potensi sumberdaya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
4. Semakin meningkatnya daya saing industri
Bidang Industri : 1. Kebijakan teknis
bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan kerjasama industri belum optimal;
3. Daya saing produk rendah;
4. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas;
5. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah.
1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Penggunaan sarana dan prasarana masih
1. Jumlah Sumber daya aparatur yang banyak
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi
4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-16
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
berorientasi ekspor; 5. Tumbuhnya
industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri masa depan
6. Tumbuh berkembangnya IKM khususnya industri menengah sekitar duakali lebih cepat dari pada industri kecil.
belum secara optimal dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif termasuk mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan seperti Instalasi di Balai Pengembangan Perindustrian (Baperin).
4. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
6. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan.
7. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota;
8. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu
Provinsi 5. Tersedianya
data/informasi sarana dan prasarana industri dan perdagangan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-17
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
2 Bidang Perdagangan 1. Pertumbuhan ekspor
non migas 2. Diversifikasi pasar
ekspor 3. Diversifikasi produk
ekspor 4. Penyederhanaan
perizinan perdagangan luar negeri
5. Pencitraan Indonesia (Anholt-Eksport)
6. Peran Indonesia di Forum Internasional
7. Keunggulan Komparatif produk ekspor (RCA)
8. Penederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri
9. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan
10. Kontribusi ekonomi kreatif
11. Akumulasi jumlah BPSK yang dibentuk
12. Disparitas harga antar pasar
13. Gejolak harga bahan
Bidang Perdagangan 1. Lemahnya
pengawasan di bidang ekspor dan impor;
2. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi yang representatif;
3. Kurang memadainya jumlah maupun kualitas SDM bidang perdagangan;
4. Adanya berbagai pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
5. Infratruktur sarana perhubungan antar daerah yang jelek;
6. kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan sektor hulu dan hilir tidak jelas.
1. Keterbatasan jumlah
dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera yang semakin menurun.
2. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya sehingga harus bisa mengefisienkan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana Balai Kemetrologian seperti fasilitas gedung dan alat-alat kemetrologian standar/laboratorium Kemetrologian yang belum
1. Jumlah Sumber
daya aparatur yang banyak
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public yang memadai dan tertelusur
3. Meningkatnya anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi
4. Tersedianya regulasi industri dan perdagangan yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi
5. Tersedianya data/informasi
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-18
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
pokok dalam negeri 14. Logistics
Performance Index 15. Kinerja keuangan 16. Performasi organisasi 17. Tingkat kepuasan
SDM
memadai. 4. Kurangnya integrasi
berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing kegiatan belum lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program selain itu output kegiatan masih perlu lebih diarahkan secara tegas untuk mendukung masing-masing program pembangunan Jawa Barat.
5. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
6. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, yang tidak mampu bersaing dengan produk impor atau produk yang dihasilkan industri yang berskala besar, terutama disebabkan masih lemahnya kemampuan dalam mendesain produk yang berkualitas maupun kemasan yang menarik yang mengarah terhadap pencitraan produk sehingga dapat tercipta produk yang memilki nilai tambah baik dalam peningkatan kapasitas maupun mutu produk;
7. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai
sarana dan prasarana industri dan perdagangan
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-19
No Sasaran Jangka
Menengah
Permasalahan
Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis;
8. Frekuensi, luas jangkauan dan ketersedian sarana dan prasarana aktivitas pengendalian kepada pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dalam penggunaannya masih terbatas, hal ini akan berdampak kepada lemahnya aspek perlindungan konsumen.
3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2009-2029 merupakan penjabaran dari
Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Rencana Tata
ruang tersebut Jawa Barat terbagi atas 3 PKN dan 2 PKN rintisan. Pembentukan Rencana Tata
Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang
efisien, berkelanjutan, dan berdayasaing, dalam rangka mencapai sasaran :
1. tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan
pangan
2. tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis
3. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem
wilayah yang terintegrasi
4. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.
Pada arahan pengembangan bagi kawasan industri ditekankan pada :
1. Mengoptimalkan kawasan industri yang telah ada di koridor Cikarang-Cikampek;
2. Mengembangkan kawasan industri di koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-
Bogor;
3. Mendorong pengembangan industri kreatif dan telematika di WP KK Cekungan Bandung;
4. Memprioritaskan pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan
membangkitkan kegiatan ekonomi;
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-20
5. Memprioritaskan pengembangan industri yang menerapkan manajemen dan kendali mutu,
clean development mechanism, serta produksi bersih;
6. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang
ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Untuk arahan pembangunan lokasi industri yang dilakukan di luar kawasan industri
atau zona industri, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta mencegah
timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
b. dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
c. memperhatikan pasokan air bersih dari sumber air permukaan;
d. industri ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan limbah secara terpadu untuk industri dengan lokasi berdekatan.
Dalam hal pengembangan kawasan industri yang telah ada untuk mengoptimalkan
fungsi kawasan industri di Jawa Barat, ditetapkan beberapa kawasan industri baik yang sudah
operasional maupun yang belum operasional, diantaranya :
1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, Cibitung Kab. Bekasi
2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), Cikarang, Cibarusah, Kab. Bekasi
3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, Desa Sukaresmi, Kab. Bekasi
4. Kawasan Industri Jababeka Cikarang & Cilegon, Cikarang dan Cilegon, Kab. Bekasi
5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, Cikarang, Kab. Bekasi
6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, Cikarang, Kab. Bekasi
7. Kawasan Industri Gobel, Cibitung, Kab. Bekasi
8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse & Industrial Estate, Kab.
Bekasi
9. Kawasan Industri Sentul, Kab. Bogor
10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, Kec. Citeureup-Klapanunggal, Kab.
Bogor
11. Kawasan Industri KIIC, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang
12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang
13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kec. Cikampek, Kab. Karawang
15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, Kec. Cikampek. Kab. Karawang
16. Kawasan Industri Mitrakarawang, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, Kab. Karawang
18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industri, Kec. Ciampel, Kab. Karawang
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-21
19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta
20. Kawasan Industri Lion, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta
21. Kawasan Industri Ciambar, Kab. Sukabumi.
22. Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung
Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan
pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah
pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Pada Renstra Periode 2013-2018, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan akan berfokus pada pengembangan kawasan industri di
koridor Bandung-Cirebon dan koridor Sukabumi-Bogor, pengembangan industri kreatif dan
telematika di WP KK Cekungan Bandung serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan
industri mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap
tenaga kerja lokal.
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan suatu analisis untuk mengetahui
sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan
wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Renstra Dinas
Perindustrian dan Perdagangan perlu pula memperhatikan dokumen KLHS Provinsi Jawa
Barat. Sehubungan dengan belum tersusunnya KLHS Provinsi Jawa Barat, maka analisis
dilakukan dengan mengacu pada kajian West Java Provincial Environmental Strategy, yang
disusun pada tahun 2004. Hal ini sangat perlu dilakukan agar Pengembangan Industri dan
Perdagangan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi:
kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi pengembangan struktur
ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Dalam hal kebijakan
pengembangan wilayah di Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah
Pengembangan (WP) yaitu WP Bodebekjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP
Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, dan WP Cekungan Bandung.
Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan
mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah, membatasi
pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah. Salah satu upaya yang
dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah dengan mempertahankan dan
menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-22
Tabel : 3.4 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Provinsi Jawa Barat
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap
Pelayanan OPD
Catatan Perumusan
Program dan Kegiatan OPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
alih fungsi lahan(kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya
konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan
Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah industry
Mendorong pelaksanaan Green Industri
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Terjadinya over fishing di Kawasan Pantura (Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi). Sebaliknya di Pasela (Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi) eksplorasi sumberdaya ikan masih kurang.
Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup unutk mengadapi resiko perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum
dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang
Rencana Strategis (RENSTRA) Disperindag Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018
III-23
bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka
dapat dirumukan bahwa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat bidang industri
dan perdagangan Tahun 2013-2018, sebagai berikut:
1. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi, Kawasan Industri ber-IPTEK dan
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun
2013- 2018 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa
Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan.
Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013- 2018, dengan mempertimbangkan kondisi,
potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa
Barat, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait dengan misi Kedua Membangun Perekonomian Yang
Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui
Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik adalah :
“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing
Tinggi”
Berdaya saing : kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untukdapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antarapersaingan industri dan perdagangan untuk menjadi lebih unggul.
Mewujudkan daya saing : lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan hargayang lebih bersaing melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkankekhasan model atau kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lainlain sehingga menarik pembeli; memusatkan perhatian (fokus) padasegmen pasar tertentu dan dengan menggunakan kombinasi darikemamuan yang dimiliki.
Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna
menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.
Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :
Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk
menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional
4.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Kebijakan
Rencana Strategis yang efektif harus mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan
kontinuitas yang tinggi antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program
strategis untuk lima tahun mendatang 2013-2018, sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025.
VISI “Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Baratyang Berdaya Saing Tinggi”
Misipertama
: Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat
Tujuan : Berkembangnya industri Jawa Barat
Sasaran : 1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produksi3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri.
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL(2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
PertumbuhanIndustriManufakturpada PDRBJawa Barat
157.64TriliunRupiah
166.52TriliunRupiah
175.89TriliunRupiah
185.80TriliunRupiah
196.26TriliunRupiah
207.31TriliunRupiah
PeningkatanJumlah unitusaha IKM
201.455Unit
Usaha
201.955UnitUsaha
202.455Unit
Usaha
202.955Unit
Usaha
203.455Unit
Usaha
203.955Unit
Usaha
PeningkatanNilai ProduksiIKM
481.56Juta
Rupiah
5% 10% 15% 20% 25%
PeningkatanJumlah SDMIKM yangbersertifikat
500 Org 1500Org
2500Org
3000Org
3500Org
4000Org
PeningkatanJumlahwirausahabaru
0 WUB 3000 6000 9000 12000 15000
Strategi 1. Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industritelematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industrikomponen otomotif serta industri alas kaki).
2. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antarindustri.
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja di bidang industri yang berdayasaing tinggi
4. Mendorong pemanfaatan kapabilitas dan potensi alam Jawa Barat sebagaibahan baku industri IKM.
Kebijakan : 1. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk unggulan dan kualitas industriunggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstildan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki).
2. Memfasilitasi peningkatan unit usaha industri kecil menengah dankemitraan antar industri.
Misikedua
: Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri
Tujuan : Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor
Sasaran : 1. Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunyaproduk impor Jawa Barat.
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL (2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
Peningkatan NilaiEkspor Non MigasJawa Barat per tahun
25,82 MilyarUS$
2% 2% 3% 3% 4%
Peningkatan JumlahEksportir Jawa Baratper tahun
1.481Eksportir
75 100 125 150 175
Penurunan NilaiImpor Jawa Barat
12,23 MilyarUS$
2% 2% 2,5% 2,5% 3%
Strategi : 1. Penumbuhan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri.2. Peningkatan pemantauan terhadap produk impor Jawa Barat.
Kebijakan : Mendorong dan memfasilitasi perdagangan luar negeri, promosi dagang danpengembangan pasar luar negeri.
Misi ketiga : Meningkatkan Kelancaran Distribusi, Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri danPerlindungan Konsumen.
Tujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, pengamanan perdagangan dalamnegeri dan perlindungan konsumen.
Sasaran : 1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan2. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta
meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk.
inflasi Jawa Barat9.15 % Inflasi Jawa Barat < Inflasi Nasional
Jumlah UTTP danBDKT
UTTP :6.089.916 buah
6.181.265buah
6.304.890buah
6.430.988buah
6.623.917buah
6.822.635buah
BDKT : 1.528buah
1.551buah
1.582buah
1.614buah
1.662buah
1.712buah
Peningkatancakupanpengawasanbarang beredar
1% 1% 1,5% 2% 2,5%
Strategi : 1. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategisserta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien.
2. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungansarana dan prasarana perdagangan
3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadapkonsumen.
4. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
Kebijakan : 1. Mewujudkan pasar tradisional yang sehat dan bersih melalui revitalisasi pasar2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis
serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan
sarana dan prasarana perdagangan4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap
konsumen dan produsen5. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur/takar/ timbang dan perlengkapannya6. Pembangunan Pusat-Pusat Perdagangan kluster Komoditi Unggulan dan Pusat
Logistik berbasis Kewilayahan.
Misikeempat
Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan PerdaganganJawa Barat.:
Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan sumber daya manusia DinasPerindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
Sasaran : 1. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja2. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia
IndikatorKinerja
:INDIKATOR
KONDISIAWAL(2013)
TARGET KINERJA
2014 2015 2016 2017 2018
Ketersediaan saranadan prasarana kerjaminimal
60% 65% 70% 75% 80% 85%
Tingkat keterlambatanpelaporan
5% 4% 3% 2% 1% 0%
Tingkat keikutsertaanpelatihan teknis
PNS 25PNS
25PNS
25PNS
25PNS
25PNS
Strategi 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar2. Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (2013)
Besaran Kinerja Per Tahun
Lokasi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kegiatan: Penciptaan Wirausaha Baru Bidang Industri dan Perdagangan
Outcome: Peningkatan Jumlah wirausaha baru
0 3000 130.000 6000 130.000 9000 130.000 12000 130.000 15000 130.000 15000 65.000 Jawa Barat
Output: Jumlah Wirausaha baru yang dilatih
0 3000 130.000 6000 130.000 9000 130.000 12000 130.000 15000 130.000 15000 65.000 Jawa Barat
Mengembangkan kinerja ekspor dan pengendalian impor
Meningkatnya produk ekspor non migas, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat
1. Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per tahun
2. Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per tahun
3. Penurunan Nilai Impor Jawa Barat
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan: 1. Peningkatan
Daya saing ekspor Jabar (Coaching Programme, Pelatihan)
2. Peningkatan akses pasar dan perluasan pasar ekspor
3. Peningkatan fungsi dan peran kelembagaan dan sarana penunjang perdagangan luar negeri
4. Monitoring ekspor dan impor
Outcome:
Volume ekspor Jawa Barat per tahun
13 Juta Ton 13 Juta Ton
1.000 13 Juta Ton 1.250 13 Juta Ton 1.500 13,30 Juta Ton
1.750 13,60 Juta Ton
2.000 13,60 Juta Ton
2.000 Jawa Barat
Nilai ekspor Jawa Barat per tahun
US $ 26 Milyar
1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.000
Volume dan nilai impor Jawa Barat per tahun
4,8 Juta Ton US $ 10,6
Milyar
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.000
Output:
Jumlah Eksportir
Jumlah negara tujuan ekspor
Jumlah penerbitan SKA
106.235 buah 106.285 buah
500 106.335 buah
550 106.385 buah
600 106.435 buah
650 106.485 buah
700 106.485 buah
700
Jumlah penerbitan API
900 buah 800 buah 500 700 buah 550 650 buah 600 600 buah 650 500 buah 700 500 buah 700
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi,