RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021...6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021 DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BANJARBARU, 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2016 – 2021 oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 hendaknya dapat merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksterna. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkn penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembanguan perhubungan, senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perngkat keras (hardware) seiring sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (software) serta pengembangan sumber daya manusia (brainware). Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Dengan memanjatkan do’a kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usasha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan di Kalimantan Selatan khususnya pembangunan di sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika guna tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Banjarbaru, Februari 2017

KEPALA DISHUB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H, RUSDIANSYAH,SH,MH Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 198503 1 021

Rencana Strategis Dishubkominfo Prov. Kalsel | Tahun 2016-2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1

2

3

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Orgaisasi Perangkat

Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

6

26

30

34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fugsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

36

47

50

56

59

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasarn Jangka Menengah Perangkat

Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

61

65

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

71

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

77

Rencana Strategis Dishub Prov. Kalsel | Tahun 2016-2021

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah

dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode lima

tahun kedepan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan

daerah. Renstra SKPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

bersifat indikatif.

Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran

dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instasi Pemerintah (AKIP).

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima

tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis

Provinsi dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan,

pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh

SKPD serta laporan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2016 – 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali

dengan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi program kepala

daerah dan wakil kepala daerah, telaahan hasil evaluasi Renstra lima

tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD.


2

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 berdasarkan ketentuan

antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tetang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana pembangunan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

17. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

18. Peraturan Gubernur No 072 Tahun 2016 Tentang Kedudukan

,susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2009

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur

Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Selatan dan Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2016-2021 adalah penyediaan dokumen pernecanaan

pembangunan yang berisi :


4

1. Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan, berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan periode lima tahun kedepan;

2. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun tujuan penyusunan adalah menjabarkan rencana program dan

kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif

sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang

optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran;

2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama lima tahun kedepan.

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya ecara efektif

dan efesien, berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Untuk menjamin terciptanya interitas, sinkronisasi dan sinergi antara

Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Startegis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen Rencana Strategis Dishub dengan dokumen

rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan

penyusunan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memaparkan gambaran umum kondisi Dishub Prov. Kalsel

yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan perhubungan,

didaerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategis.


5

Yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing

daerah.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang

terkait dengan penyelenggaraan urusan perhubungan yang relevan, dan

isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan

maupun yang berasal daridunia internasional, kebijakan nasional maupun

regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa fdatang

terhadap daerah tersebut.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bagian ini mejelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah

daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi. Pada bagian ini

juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan, dan hubungannya

dengan isu strategis daerah. Menguraikan strategi yang dipilih dalam

mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan setiap strategi terpilih

sehingga dapat menyelesaikan isu-isu strategis.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi

arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan

target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah

kebijakan yang ditetapkan, beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini menguraikan indikator kinerja Dishubkominfo yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD. Pada bagian ini, disajikan pula

pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang

dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode

perencanaan


6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Perhubungan Provinsi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,

perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan

kepada Daerah provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,

perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan

kepada Daerah provinsi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang

ditugaskan kepada Daerah provinsi;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Selatan membentuk susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas Perhubungan

Sekretariat :

- Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset


7

- Subbag Kepegawaian dan Umum

Bidang Lalu Lintas Jalan :

- Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jalan

- Seksi Operasional & Pengendalian Lalu Lintas Jalan

- Seksi Keselamatan sarana & prasarana lalu lintas

Bidang Angkutan Jalan :

- Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

- Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

- Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Bidang Pelayaran :

- Seksi Prasarana Pelayaran

- Seksi Angkutan Pelayaran & Bina Usaha Jasa Terkait

- Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas

Perhubungan Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan

fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran,

evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

kearsipan, dan dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tata laksana;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


8

3. Tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,

program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan

pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.

.................................................

4. Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,

kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

1.)Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas

jalan.

2.)Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu

lintas dan angkutan jalan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang

manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;

dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


A) Tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan


9

1) Melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksnaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manejemen dan rekayasa lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

2) Melakukan penyiapin bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

B) Tugas Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas Jalan 1) Melakukan penyiapan bahan dan penerapan teknologi

informasi dan komunikasi lalu lintas jalan 2) Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi,laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi ,fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,keselamtan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan.

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

C) Tugas Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan 1) Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana

operasional dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Menghimpun,mengolah,menganalisa dan menyajikan data pelanggaran dan intensitas kecelakaan lalu lintas dijalan.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan di jalan nasional dan jalan provinsi.

3) Melaksanakan penyidikan pelanggaran ketentuan pemenuhan perundang-undang lalu lintas angkutan jalan, pelangggaran pemenuhan persyaratan teknis laik jalan,

4) pelanggaran ketentuan penguji berkala,pelanggaran perizinan angkutan umum.Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.


10

2.1.2 Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan

jalan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan

orang dan barang, serta pemaduan moda dan

pengembangan;


angkutan orang dan barang, serta pemaduan moda dan

pengembangan;


angkutan orang dan barang, serta pemaduan moda dan

pengembangan; dan



A) Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan

terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek antarkota

dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan

antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang

dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek

antarkota antarprovinsi.

.............................................

B) Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang


kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan

wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan


11

perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah

kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan

angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam

provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan

barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi, teknologi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi

perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

..............................................

C) Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan


kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan

angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,

perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas

1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang

melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah

provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi

perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui

batas 1 (satu) daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu

lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk

perkeretaapian provinsi, pengelolaan data dan informasi

transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan

komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi.

..............................................

2.1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

1. Tugas

Melaksanakan koordinasi , Pembinaan dan Pengendalian

teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas,penyiapan

penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat

pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut

wilayah laut Provinsi,Pengendalian dan pengawasan

pengelolaan pelabuhan provinsi, dan penetapan lintas

penyebrangan dalam provinsi,serta pengendalian operasional

lalu lintas angkutan laut,sungai, danau dan penyebrangan.


12

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan

pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut

,sungai, danau, dan penyeberangan;



pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan

laut,sungai, danau, dan penyeberangan;



pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan

laut,sungai, danau, dan penyeberangan; dan



A) Tugas Seksi Prasarana Pelayaran


kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan

pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di

wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan

usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan

regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan

pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan

pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal

untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp


13

pelabuhan pengumpan regional, penetapan rencana induk

dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

.......................................................

B) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran & Bina Usaha Jasa


kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam

wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta

perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa

pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,

penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait

dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas

pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah

Provinsi.

.......................................

C) Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran


kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan

usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan

atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada

lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan

internasional, penetapan lintas penyeberangan dan

persetujuan pengoperasian kapal antar daerah

kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada

jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan

provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan

lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah

provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau

jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan


14

penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah

kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

............................................


15

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DINAS PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN & ASET

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYARAN BIDANG ANGKUTAN JALAN

BIDANG LALU LINTAS JALAN

SEKSI PRASARANA PELAYARAN

SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN & BINA USAHA JASA

SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL ANGKUTAN

PELAYARAN

SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK & TERMINAL

SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK & ANGKUTAN

BARANG

SEKSI PEMADUAN MODA DAN PENGEMBANGAN

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

SEKSI KESELAMATAN SARANA & PRASARANA

LALU LINTAS JALAN

SEKSI OPERASIONAL & PENGENDALIAN LALU LINTAS JALAN

U P T


16

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2016 seluruhnya

sebanyak 117 orang.

Tabel. 2.2.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No. Bidang Golongan Jumlah

IV III II I

1 Kepala Dinas 1 - - - 1

2 Sekretariat 2 15 7 1 25

3 Bidang Lalu Lintas Jalan 1 12 6 - 19

4 Bidang Pelayaran 1 8 - - 9

5 Bidang Angkutan Jalan 2 3 - - 5

JUMLAH 10 78 28 1 117

2.2.2 Aset Yang Dikelola

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2016

berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Prvinsi Kalimantan

Selatan Jl. Aneka Tambang Trikora Banjarbaru. Kondisi Sarana

dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah berupa

peralatan kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua,

kendaraan bermotor di atas air, dan benda tidak bergerak lainnya.

2.2.3 Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah maka pembagian urusan pemerintahan

bidang perhubungan yang merupakan kewenangan pemerintah

provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Selatan sebagaimana berikut :

Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perhubungan

1.Sub Urusan Bidang Lalu Lintas, Kewenangan:

a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk


17

Jaringan jalan Provinsi d. Persetujuan hasil analisis dampak lalu linatas untuk jalan

provinsi e. Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi f. ...........................

2.Sub Urusan Bidang Angkutan, Kewenangan:

a. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi

b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan Perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten /kota dalam 1(satu) provinsi

c. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1(satu) daerah kabupaten/kota

d. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1(satu) Daerah provinsi

e. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1(satu) daerah provinsi

f. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam Trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

g. Pengelolaan terminal penumpang Tipe B h. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang

wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

i. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang Melayani trayek antarkota dalam daerah provinsi serta Angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi

j. Penetapan Rencana induk perkeretaapian provinsi. k. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi

prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota

m. ......................................................

3.Sub Urusan Bidang Pelayaran, Kewenangan: a. Penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang

berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerha provinsi.

b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan


18

yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah provinsi dan pelabuhan internasional.

c. Penerbitan izin trayek penyelenggaran angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi yang bersangkutan.

d. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.

e. Penertiban izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang,jasa pengurusan transportasi,angkutan perairan pelabuhan,penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas.

f. Penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan besertamuatannya pada lintas penyebrangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

g. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpun regional.

h. Pembangunan,Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpun regional.

i. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi.

j. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpun regional.

k. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional.

l. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.

m. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regonal.

n. Penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.

o. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional

p. .............................................

2.3 KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

2.3.1 Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama SKPD

Pencapaian kinerja DishubProv. Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut

:


19

Tabel. 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2011-2015

No.

Indikator Kinerja SKPD

Satuan Kondisi Awal

Capaian Kinerja

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Menurunnya pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan menggunakan jalan negara dan provinsi

% 330 pelanggaran

Turunnya pelanggaran 32%

Naiknya pelanggaran 127,36%


Naiknya pelanggaran 395,511%

Turunnya pelanggaran 22 %

Naiknya pelanggaran 213%


Naiknya pelanggaran 53%

Turunnya pelanggaran 7 %

- Kondisi awal mengikuti Kep. Gub No. 188.44/ 0549/ KUM/ 2012 ttg penyempurnaan IKU Pemprov. Kalsel

2 Meningkatnya waktu tempuh rata-rata

KM / Jam

50Km/jam 50 km/jam - 55 km/jam - 60 km/jam - 60 km/jam 67 km/jam 75 km/jam 60 km/jam

3 Pembangunan terminal dan runway bandara syamsudin noor

% 2.500 DED dan AMDAL

DED 100% AMDAL 30%

5% Fisik 0% AMDAL 100%

10% 0% 15% 0% 20% 0% Kendala pembebasan lahan

4 Pembangunan pelabuhan di Kab. Tanah Laut

% Study Kelayakan dan Masterplan

DED Dan AMDAL

DED 100% AMDAL 100%

5% Fisik 60% 10% 75% 15% 80% 20% - Dana APBN

5 Lanjutan pembangunan terminal regional type A KM.17 Kab. Banjar

% Fisik 70% 80% 85% 90% 100% - - - - - - Dana APBN, APBD I dan ABD II

6 Telematika terhadap cakupan pelayanan

% 20% 22% 22,45% 24% 25,88% 24% 28,25 % 28% 30,83% 30% - Dana APBN dan APBD

Keterangan : Dishub Prov. Kalsel


20

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengindentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan,

pada level program selanjutnya, kinerja dinas di analisi pengelolaan pendanaan pelayanan dinas melalui Renstra dinas

periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

(dalam jutaan rupiah)

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.209 2.007 2.475 2.943 2.983 1.687 1.851 2.248 2.358 2.518 0.76 0.92 0.91 0.80 0.84 154 166

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

919 740 764 1.209 2.133 638 607 601 950 1.533 0.69 0.82 0.79 0.79 0.72 242 179

Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- - 78 200 200 - - 74 87 166 - - 0.94 0.43 0.83 40 33

Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3.681 1.607 1.415 1.182 903 2.798 1.025 1.141 856 821 0.76 0.64 0.81 0.72 0.91 -555 -395

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- - - - 520 - - - - 464 - - - - 0.89 - -

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

312 140 1.925 1.285 4.750 270 113 1.454 978 3.797 0.86 0.81 0.75 0.76 0.80 887

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubugan

3.700 5.546 10.000 - 16.689 3.493 5.222 451 - 10.930 0.94 0.94 0.05 - 0.65 2.597

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

4.598 7.733 10.180 10.183 4.507 4.443 7.038 8.368 8.465 3.770 0.97 0.91 0.82 0.83 0.84 -18

Program Keselamatan Transportasi Darat

- - 1.079 1.225 1.354 - - 894 897 1.137 - - 0.83 0.73 0.74 270

Program Lingkungan Hidup

- - 1.000 - - - - 464 - - - - 0.46 - - - -


21

Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

641 592 992 1.425 1.301 607 553 909 1.297 1.183 0.95 0.93 0.92 0.91 0.91 132 115

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kominfo

53 38 308 543 418 44 37 257 466 413 0.84 0.97 0.84 0.86 0.98 73 73

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

60 66 286 314 - 59 66 104 285 - 0.99 0.99 0.36 0.91 - 12 11

Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

- - 82 - - - - 10 - - - - 0.13 - - - -


22

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang

tentunya membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang

transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantang dan sekaligus suatu

peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dishub Prov.

Kalsel maupun stake holder lainnya.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat

akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak

jauh.

Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan

maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek, bentor, maupun becak.

Untuk jarak menengah nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi

Dishubkominfo Prov. Kalsel mengingat banyaknya penumpang angkutan

umum yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga cukup

mempengaruhi kelangsungan usaha angkutan umum ini.

Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran

pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas

angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus) beralih kepada

kendaraan yang lebih kecil (travel).

Begitu juga dengan moda transportasi lainnya, seperti moda angkutan sungai

yang sudah mulai ditinggalkan oleh penggunanya, padahal seperti kita ketahui

Provinsi Kalimantan Selatan memilki sungai-sungai yang sangat layak

digunakan untuk alur pelayaran transportasi sungai. Saat ini angkutan sungai

hanya didominai oleh angkutan barang dan beberapa daerah masih

digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan angkutan pariwisata.

Sedangkan untuk moda transportasi laut dan udara semakin berkembang dan

semakin meningkat penggunaannya oleh masyarakat, baik untuk angkutan

penumpang maupun barang.


23

Peluang pengembangan pelayanan Dishub Prov. Kalsel dalam menangani

masalah transportasi cukup terbuka. Hal ini dimungkinkan dengan strategi

Dishub yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal,

mendukung percepatan pembangunan kereta api, mendukung pembangunan

dan pengembangan pelabuhan laut.


36

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

3.1.1 Bidang Lalu Lintas Jalan

a. Terjadinya kemacetan di kawasan perkotaan,terjadi pada ruas-

ruas jalan dikawasan perkotaan di Kalimantan Selatan,

disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan

dengan perkembangan ruas jalan.

b. .............................

c. .................................

3.1.2 Bidang Angkutan Jalan

a. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan jalan. masih

diperlukan infrastruktur jalan untuk menjangkau wilayah

perdesaan dan terpencil terutama daerah yang berpotensi

cepat tumbuh sehingga jangkauan pelayanan untuk angkutan

jalan juga terbatas.

b. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan massal

berbasis jalan (bus rapid transit) untuk mengurangi kepadatan

lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi

angkutan orang, barang dan jasa yang murah.

c. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan terminal

Type A dan Type B masih ada kendala dalam pelimpahan aset

dan SDM yang mengelola terminal terkait dengan status

terminal dan status SDM pengelola terminal.

d. .................................

e. ................................


37

3.1.2 Bidang Pelayaran

a. Belum optimalnya kelancaran alur pelayaran sungai danau dan

penyeberangan;

b. Kurangnya pemasangan fasilitas keselamatan sungai;

c. Kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para

operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan

SDP;

d. Kurang optimalnya kinerja transportasi SDP;

e. Kondisi dermaga sungai dan penyeberangan yang tidak layak

atau presentatif lagi dengan perkembangan transportasi saat

ini;

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai wilayah laut yang sangat

luas dan banyak pulau yang letaknya tersebar dan terpisah jauh

dari daratan utama. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri

untuk menyediakan pelayanan jasa transportasi laut kepada

masyarakat melalui pengembangan angkutan laut, kepelabuhanan

serta keselamatan pelayaran. Jarak yang jauh serta kondisi

perairan yang relatif kurang menguntungkan dengan gelombang

besar dan arus yang kencang menjadi salah satu penyebab

sulitnya transportasi dari dan ke wilayah pulau – pulau kecil di

provinsi kalimantan selatan. Pertumbuhan ekonomi wilayah lokal

yang belum cukup berkembang menyebabkan tidak adanya jasa

angkutan komersial yang melayani angkutan antar wilayah.

Sementara tingkat perekonomian masyarakat belum

memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa campur

tangan pemerintah dalam hal pelayanan jasa angkutan laut dalam

daerah. Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut dalam daerah

yang diadakan pemerintah perlu dipantau dan dievaluasi agar

kegiatan tersebut lebih optimal pelaksanaannya dan

kebermanfaatannya bagi masyarakat.


38

Meningkatnya permintaan akan barang hasil tambang,

perkebunan dan industri menyebabkan volume arus barang keluar

masuk Provinsi Kalimantan Selatan melalui TERSUS dan TUKS

meningkat. Meningkatnya volume lalu lintas angkutan tersebut

disisi lain menuntut peningkatan pengawasan, pengendalian dan

evaluasi terhadap kegiatan operasional TERSUS dan TUKS di


Pertumbuhan angkutan laut yang terus meningkat sementara

sarana dan prasarana pendukung tidak mengalami perkembangan

yang signifikan merupakan kondisi yang sangat rentan terhadap

keselamatan pelayaran. Keterbatasan kemampuan pemerintah

dan swasta menyebabkan kinerja keselamatan pelayaran belum

mengalami peningkatan yang signifikan.

Secara garis besar permasalahan sektor transportasi laut di

Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi laut dalam daerah belum optimal.

2. Sarana dan prasarana kepelabuhanan belum memadai dan

belum adanya sistem tatanan kepelabuhanan daerah (rencana

induk pelabuhan daerah ) sebagai penunjang rencana induk

pelabuhan nasional.

3. Masih tingginya tingkat kecelakaan kapal. Pada lokasi tertentu

sering terjadi kecelakaan kapal karena tingkat frekuensi lalu-

lintas kapal telah meningkat dengan pesat sedang sarana,

prasarana serta pengawasan tidak optimal. Sementara itu,

belum ada inventarisasi mengenai panjang jaringan alur

pelayaran sebagai bahan untuk memprediksi kebutuhan

pembangunan infrastruktur transportasi laut.


39

3.1.5 Potensi Wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan terletak diantara 114o 19’ 13 “ Bujur

Timur dan 116o 33’ 28” Bujur Timur serta diantara 1o 21’ 49”

Lintang Selatan dan 4o 10’ 14” Lintang Selatan,secara

administratif berbatasan :

Sebelah Utara dengan provinsi Kalimantan Timur;

Sebelah Selatan dengan Laut Jawa;

Sebelah Timur dengan Selat Makassar;

Sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah;

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 37.377,43 km2 yang

merupakan provinsi dengan wilayah terkecil dibanding provinsi

lainnya di Pulau Kalimantan.

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai beberapa potensi untuk

dikembangkan antara lain :

1. Wilayah bagian timur dari Provinsi Kalimantan Selatan dapat

dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan, kehutanan

dan pertambangan bagi komoditi ekspor karena memiliki

pangsa pasar yang luas dan nilai ekonomis tinggi. Komoditas

tersebut meliputi hasil perkebunan tanaman keras (tebu, kelapa

sawit dan karet), hasil hutan tanaman industri serta hasil

pertambangan batubara dan kaolin sebagai bahan baku industri

semen.

2. Sebagai kelengkapan dalam mendukung pengembangan

potensi sumber daya alam yang ada di wilayah bagian timur

Provinsi Kalimantan Selatan ini maka perlu dikembangkan

beberapa prasarana sebagai berikut :

a. Pelabuhan-pelabuhan samudera yang berfungsi

sebagaioutlet/inlet bagi komoditas produk-produk dari

Kalimantan Selatan. Pelabuhan-pelabuhan tersebut

meliputi : Pelabuhan batulicin untuk komoditas

perkebunan dan kehutanan sedangkan Pelabuhan


40

Mekar Putih dan Kotabaru khusus untuk komoditas

tambang batubara dan kaolin.

b. Pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan

terutama palm oil industry, yang dapat menampung

hasil; perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan sendiri maupun yang

berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian

selatan.

c. Industri semen kalimantan karena sudah saatnya

wilayah kalimantan dapat dipasok kebutuhan semennya

dari wilayah kalimantan sendiri dengan potensi bahan

baku berupa kaolin dan batubara yang cukup banyak

tersedia di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Pengembangan jaringan jalan baru yang dapat lebih luas

mengakses ke sentra-sentra produksi hasil perkebunan

kelapa sawit di wilayah timur dengan pusat industri

pengolahannya yang lokasinya berdekatan dengan

Pelabuhan Batulicin, yang dimaksudkan juga untuk

mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi wilayah

kalimantan Tengan bagian timur dan Kalimantan Timur

bagian selatan.

e. Pengembangan Pelabuhan Banjarmasin lebih

difokuskan pada kegiatan arus barang dan penumpang

dari pulau jawa atau daerah lain serta untuk menampung

arus kegiatan dari wilayah belakang Provinsi Kalimantan

Selatan yang mencakup wilayah timur dan tenggara dari

Provinsi Kalimantan Tengah serta bagian selatan dari

kalimantan Timur. Untuk dapat mewujudkan tujuan ini,

pengembangan transportasi sungai yang

menghubungkan Banjarmasin dengan Kuala kapuas

(anjir dan angkutan sungai) perlu dilakukan.

Pengemabngan pelabuhan Batulicin yang ditunjang

dengan pengembangan jaringan jalan Kandangan-


41

Batulicin dan jalan trans Kalimantan-Banjarmasin-

Pelaihari- Batulicin, serta jalan yang menghubungkan

Kotabaru dengan hinterlandnya.

f. Pengembangan Bandara Syamsuddin Noor dengan

penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi

pembukaan jalur penerbangan nusantara lainnya atau

ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Selain itu

juga dilakukan pengembangan jalur penerbangan reguler

intra kalimantan bagi 3 (tiga) lapangan terbang lainnya

(Warukin, Bersujud dan Gt.Syamsir Alam) yang

menghubungkan ke Balikpapan, Samarinda, Sampit,

Palangkaraya, Buntok, Muara Teweh, Pangkalan Bun

dan tarakan. Selain itu juga diprioritaskan

pengembangan penerbangan reguler Banjarmasin-

Bersujud-Gt. Syamsir Alam dan Warukin-Bersujud-Gt.

Syamsir Alam.

g. Pengembangan intermoda transportasi regional

kalimantan antara moda angkutan sungai, laut, kereta

api, jalan raya dan udara.

Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana

transportasi adalah pengembangan sistem jaringan

prasarana atau simpul strategis yang perlu dikembangkan

dalam rangka mencapai struktur tata ruang yang meliputi

sistem jaringan transportasi jalan, sungai, Penyebarangan,

laut, dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul

pengembangan transportasi yang direncanakan dapat

menunjang pengembangan wilayah secara keseluruhan.

3.1.6 Simpul-simpul strategis :

1. Terminal Km 6 Banjarmasin

2. Terminal Tipe A di km 17 Kab. Banjar.

3. Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

4. Pelabuhan Batulicin.

5. Pelabuhan Kotabaru.


42

6. Pelabuhan Mekar Putih.

7. Bandar Udara (Syamsudin Noor, Bersujud, Stagen dan

Warukin)

Pengembangan pelayanan transportasi diarahkan sebagai

berikut :

3.1.7 Transportasi Jalan

a. Pengembangan angkutan massal pada lintas Banjarmasin

– Banjarbaru – martapura – Marabahan – Pelaihari

(Kawasan BANJARBAKULA).

b. Meningkatkan kapasitas seat penumpang (dari MPU ke bis

sedang/besar).

c. Mengembangkan trayek angkutan bus Bandara Syamsudin

Noor.

d. Mengembangkan pelayanan daerah terisolasi dengan

angkutan perintis.

e. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang

telah teredia jaringan jalan untuk jalan Provinsi.

f. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada

setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam

trayek.

g. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka,

dll) pada jalan Provinsi.

h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum

yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

i. Tersedianya SDM yang memilki kompetensi.

3.1.8 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

a. Peningkatan pelayanan trayek angkutan penumpang dan

barang pada daerah yang masih terisolasi.

b. Peningkatan pelayanan trayek angkutan barang;

c. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada

alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;


43

d. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai,

Danau dan Penyeberangan di wilayah Kalimantan

Selatan.

e. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani

jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada

wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau

yang dapat dilayari.

f. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani

kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan

trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah

yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang

dapat dilayari.

g. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan

danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota

dalam Provinsi.

h. Tersedianya SDM yang memilki kompetensi.

i. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada

lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang

menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh

perairan.

j. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan

Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan

angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas

antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada

alternatif jalan.

k. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran

di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas

penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

l. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai

awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7

GT.


44

3.1.9 Transportasi Laut

a. Peningkatan fasilitas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

- Pembangunan terminal peti kemas (kontainer).

- Pengerukan alur pelayaran Sungai Barito

berkelanjutan.

- Penambahan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Sungai Barito.

b. Peningkatan fasilitas Pelabuhan batulicin agar dapat

melayani angkutan kontainer.

c. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan alternaif.

d. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar

Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan

jalan Provinsi yang terputus oleh perairan.

e. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan

Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan

angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas

antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada

alternatif jalan.

f. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran

di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas

penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

g. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai

awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7

GT.

3.1.10 Transportasi Udara

a. Meningkatkan Fasilitas sarana dan prasarana Bandara

Syamsuddin Noor Banjarmasin sehingga siap sebagai

Bandara Internasional.

b. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Bandara Gt.

Syamsir Alam Kotabaru, Warukin Tanjung dan Bersujud

Batulicin.


45

c. Memperluas jaringan penerbangan ke dan dari Bandara

Syamsuddin Noor Banjarmasin baik domestik maupun

internasional.

3.1.11 Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala

Daerah (sesuai tugas dan fungsi SKPD)

Target Capaian pembangunan Program Prioritas yang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) tahap ke III (2016-2021) sebagai berikut :

a. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan

pelabuhan laut di Pelaihari dan pengembangan pelabuhan

laut lainnya di Kalimantan Selatan.

b. Serah terima dan pengoperasian terminal tipe A di KM. 17

Kecamatan Gambut Kab. Banjar kepada Kementerian

Perhubungan.

c. Terbangunnya fasilitas Pelabuhan sungai dan

penyeberangan di wilayah Kalimantan Selatan.

d. Pembangunan terminal baru Bandara Syamasudin Noor.

e. Pembangunan halte di 6 (enam) koridor sebagai

prasarana pengoperasian BRT (bus rapid transit) di

kawasan Banjarbakula.

f. Terbangunnya sarana dan prasarana utuk meningkatkan

kinerja alur pelayaran sungai.

g. Mendukung percepatan pembangunan perketeaapian di

Kalimantan Selatan.

3.1.12 Kajian Dokumen Penunjang

Beberapa kajian dokumen/literatur penunjang dalam

penyusunan rancangan rencana strategis ini antara lain

sebagai berikut :

a. Dokumenn Rencana Pembangunan Jangka Pangang

(RPJP) 2005-2025

b. Dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) 2016-2021.


46

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tetang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;


47

n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

p. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

q. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2008 Nomor 5);

s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2008 Nomor 6);

t. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun

2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai

Penimbangan Kendaraan Bermotor;

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021,

maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :


48

Visi :

“ Kalsel Mapan (Maju dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Berdikari dan Berdaya Saing “

Misi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas

dan terampil.

2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan

berorientasi pada pelayanan publik.

3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan

lokal.

4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan

pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis

sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD

Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021, maka Dishubkominfo akan

mendukung pelaksanaan misi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

profesional dan berorientasi pada pelayanan publik dan mengembangkan

infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan

ekonomi dan budaya sebagai bentuk tanggungjawab mendukung

pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur



49

Tabel. 3.2.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : “ Kalsel Mapan (Maju dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing “

No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi mengembangkan

infrastruktur wilayah yang mendukung

percepatan pengembangan

ekonomi dan sosial budaya

Program :

1. Pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

Belum tersedianya sarana dan

prasarana bus angkutan massal

berbasis jalan raya (bus rapid

transit) yang menghubungkan antar kawasan

Belum tersedianya sarana dan

prasarana bus angkutan

massal berbasis jalan raya (bus rapid transit)

yang menghubungkan antar kawasan

Akan di bangun sarana dan

prasarana bus angkutan

massal berbasis jalan raya (bus rapid transit)

yang menghubungkan antar kawasan

Belum selesainya pembangunan pelabuhan laut

Pelaihari

Belum selesainya

pembangunan pelabuhan laut

Pelaihari

Mendorong dan memfasilitasi penyelesai

pembangunan pelabuhan laut

di Pelaihari

Belum terbangunnya

jalan kereta api

Belum terbangunnya

jalan kereta api

Mendorong dan memfasilitasi

pembangunan jalan kereta api

Belum maksimalnya

pengembangan bandara Warukin, Gt. Syamsir Alam

dan Bersujud

Belum maksimalnya

pengembangan bandara

Warukin, Gt. Syamsir Alam dan Bersujud


pengembangan bandara

Warukin, Gt. Syamsir Alam dan Bersujud

Belum terbangunnya terminal baru

Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di

Banjarbaru

Belum terbangunnya terminal baru


Banjarbaru


pembangunan terminal baru


Banjarbaru


50

2. Pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

Belum maksimalnya sarana dan prasarana

transportasi yang memenuhi

standar keselamatan

Belum maksimalnya sarana dan prasarana


standar keselamatan

Meningkatkan sarana dan prasarana


standar keselamatan

3. Pembangungan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Masih kurangnya prasarana dan

fasilitas perhubungan

Masih kurangnya

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Meningkatkan pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

3.3 HASIL TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapat diuraikan arah

kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Arah Kebijakan Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Perhubungan

No Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

1.

Menurunnya angka kecelakaan

Meningkatkan keselamatan transportasi

Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi

Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi

Penguatan kelembagaan

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

Meningkatkan keamanan transportai

Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar kemanan transportasi.

Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.


51

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Peningkatan kehandalan sarana dan prasaran transportasi serta penataan jaringan/rute

Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasaran transportasi

4. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan

Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan

Menyusun Man Power Planning SDM transportasi

Menyusun Training Nedds Analysisi (TNA) SDM transportasi.

Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi.

Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.

Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.

Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

Meningkatkan kualitas penelitian transportai

Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti.

Peningkatan sinergitas antara Balitbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian.

Peningkatan kerjaama penelitian antar lembag riset dan industri.

Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

6. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance

Mewujudkan transpasaransi dan akuntabilitas

Penuntasan agenda reformasi birokrasi

Integrasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja & keuangan.

Penyederhanaan perijinan dan penerapan e-government di lingkungan Kemenhub.


52

7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan

Meningkatkan kuantitas & kualitas penetapan & implementasi regulasi sektor transportasi

Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi.

Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya.

Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi

Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Pemanfataan bahan bakar yang berbasis energi terbarukan.

Penerapan sistem manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.

9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance

Pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah.

Mengoptimaalkan peran Inspektor Jenderal sebagai consultant dan quality assurance.

Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan

10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda

Meningkatkan kapasitas, konektivitas / aksesibilitas antar wilayah & keterpaduan antarmoda / multimoda

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.

Pembangunan sarana dan prasarana transportaasi yang berdasarkan outcomes.

Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda.

Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui swasta.


53

Penyiapan konsep & implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.

11. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia (WTI)

Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil, & khususnya di WTI

Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat.

Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.

12. Meningkatnya pelayanan angkutan uum massal perkotaan

Mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu

Penyiapan konsep angkutan massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif.

Pengembangan BRT.

Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel.

Penyediaan dana subsidi / PSO yang terrah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

13. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan

Penerapan sistem informasi lalu lintas ecara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility.

Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendrong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kementerian Perhubungan.


54

Tabel 3.3.2 Permasalahan Pelayanan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Menurunnya angka kecelakaan

Kurang memadainya sarana, prasaraa serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan

Kurangnya pemeliharaan sarana, prasaraa serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan

Terus dikembangkannya sarana, prasaraa serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi

Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi

Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi

Terus meningkatkan penanganan gangguan keselematan tranportasi

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi

Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi

Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi

4. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan

Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan

Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan

Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan

5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

Perlunya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan

Kurangnya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan

Terus dikembangkannya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan

6. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance

Perlunya mewujudkan good governance dalam bidang pelayanan perhubungan

Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan

Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan good governance

7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi

Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah

Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah

Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan


55

kebijakan bidang perhubungan

perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub

perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub

regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah

8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi

Belum optimalnya penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah

Belum optimalnya penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah

Terus meningkatkan dan mengoptimalkan penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah

9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance

Perlunya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan

Kurang maksimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan

Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan Clean Governance

10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda

Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana tranportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda

Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana tranportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda

Terus meningatkan kapasitas sarana dan prasarana tranportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda

11. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia (WTI)

Belum tersedianya layanan transportasi khusus pada daerah rawan bencana

Belum tersedianya layanan transportasi khusus pada daerah rawan bencana

Perlu adanya layanan transportasi pada daerah rawan bencana.

12. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

Belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan

Kurang maksimalnya layanan angkutan massal perkotaan

Terus ditingkatnya pelayanan angkutan massal perkotaan

13. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi

Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi

Terus dikembangkan teknologi informasi dalam bidang transportasi


56

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi

RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No RTRW Terkait

Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor


1. Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Batola

Belum terbangunnya terminal tipe B di Handil Bakti Alalak Kab. Batola

Belum terbangunnya terminal tipe B di Handil Bakti Alalak Kab. Batola

Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2. Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Amuntai Tengah Kab. HSU

Belum terbangunannya terminal penumpang Tipe B di Amuntai Tengah Kab. HSU

Belum terbangunannya terminal penumpang Tipe B di Amuntai Tengah Kab. HSU


3. Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Kotabaru

Belum terbangunannya terminal penumpang Tipe B di Kotabaru

Belum terbangunannya terminal penumpang Tipe B di Kotabaru



57

4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar dan atau dalam provinsi.

Belum optimalnya fasiltas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Belum optimalnya fasiltas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Terus ditingkatkannya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

5. Pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota, antar dan atau dalam Provinsi.

Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Terus dikembangkannya jaringan angkutan penyeberangan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat

6. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Kalsel

Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

Terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan

7. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana pelabuhan Banjarmasin

Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Banjarmasin

Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Banjarmasin

Terus ditingkatnya prasarana pelabuhan di Banjarmasin

8. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Kintap dan Pelaihari di Kab. Tanah Laut

Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Tanah Laut

Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Tanah Laut

Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Tanah Laut

9. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Stagen dan Pulau Sebuku di Kab. Kotabaru

Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Kotabaru


Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kotabaru


58

10. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Batulicin dan Kersik Putih di Kab. Tanah Bumbu

Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Tanah Bumbu


Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Tanah Bumbu

11. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan Sungai Danau, Pegatan, Sungai Loban, dan Satui di Kab. Tanah Bumbu



Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Tanah Bumbu

12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan Gunung Batu Besar, Serongga dan Marabatuan di Kab. Kotabaru



Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kab. Kotabaru

13. Pembangunan terminal baru bandara Syansudin Noor Banjarmasin

Belum terbangunnya terminal baru bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Belum terbangunnya terminal baru bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

Terus dikembangkan pembangunan terminal baru bandara Syamsudin Noor Banjarmasin

14. Peningkatan dan pengembangan bandara Bersujud Kab. Tanah Bumbu, bandara Gusti Syamsir Alam Stagen di Kab. Kotabaru dan Bandara Warukin di Kab. Tabalong

Kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana bandara

Kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana bandara

Terus ditingkatkannya fasilitas sarana dan prasarana bandara


59

15. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian berupa pembangunan jalan kereta api dan rencana pembangunan stasiun kereta api.

Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Selatan

Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Selatan

Terus dikembangkannya pembangunan sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Selatan

16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan BANJARBAKULA

Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan BANJARBAKULA

Belum tersedianya Sarana dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan BANJARBAKULA

Terus ditingkatkannya pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan BANJARBAKULA

17. Pengembangan sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder)

Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula

Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula

Terus dikembangkannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi

dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra

K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi

masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai

berikut :

a. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;

b. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum

menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;


60

c. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum

terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan

efektifnya mobilitas penduduk;

d. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;

e. Pengembangan transportasi darat yang aman, tertib, terintegrasi dan

terjangkau;

f. Pengembangan transportasi laut, dengan standar internasional

dengan memanfaatkan keunggulan teknologi serta pengembangan

wilayah;

g. Pengembangan transportasi udara, dengan standar internasional

dengan memanfaatkan keunggulan teknologi serta pengembangan

wilayah;

h. Pengembangan transportasi berbasis rel, dengan memanfaatkan

keunggulan teknologi serta pengembangan wilayah;

i. Menurunnya angka kecelakaan dan gangguan keamanan dalam

peayanan transportasi;

j. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan

standar keamanan dan keselamatan transportasi;

k. Pengembangan sistem pelayanan yang efesien dengan pelayanan

prima.


61

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

1. Meningkanya pelayanan umum bidang transprtasi dan

ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi yang

didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses

pelayanan yang efektif dan efesien, serta prasarana dan

fasilitas transportasi yang memadai guna mendukung

perwujudan Kalimantan Selatan yang maju dan terdepan,

lebih sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing.

2, Terwujudnya dan terbangunnya sarana dan prasarana serta

fasilitas transportasi guna mendukukung perwujudan

ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, dan

keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan

perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya

perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah.

4.1.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di

atas berkualitas, maka sasaran jangka menengah pembangunan

perhubungan di Kalimantan Selatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Mendorong dan mendukung pembangunan dan

pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

2. Mendorong dan mendukung percepatan pembangunan sarana

dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan.

3. Mendorong dan mendukung percepatan penyelesaian

pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari.


62

4. Tersedianya angkutan massal berbasis jalan untuk

mengembangkan suatu kawasan.

5. Meningkatkan ruas jalan yang memenuhi standar

keselamatan.

6. Meningkatkan alur pelayaran sungai, danau dan

penyeberangan yang memenuhi syarat kemanan pelayaran.

7. Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian

lalu lintas dan angkutan.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Perhubungan sebagaimana dihasilkan pada tahapan

perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dinas

perhubungan, disajikan pada tabel berikut :


63

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Menyediakan infrastruktur transportasi yang handal guna menunjang perekonomian di Kalsel

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau untuk melayani pergerakan orang dan barang.

Terbangunnya terminal baru bandara Syamsudin Noor

- 15% 50% 75% 100%

Terbangunnya sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan

- Tahapan

Studi Tahapan

Studi Pembebasan

lahan

Pembebasan lahan /

pembangunan

Terselesaikannya pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari (jangka pendek)

10% 25% 50% 75% 100%

Tersedianya angkutan massal berbasis jalan di kawasan Banjarbakula

5% 30% 60% 80% 100%

Tersedianya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan

5% 15% 25% 35% 45%


64

Tersedianya alur pelayaran yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

5% 10% 15% 20% 25%

Tersedianya sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan

5% 15% 25% 35% 45%


65

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas

Perhubungan adalah dengan :

Mendorong dan mendukung pembangunan sarana dan prasarana

terminal baru bandara Syamsudin Noor.

Mendrong dan mendukung percepatan pembangunan sarana dan

prasarana perkereapian di Kalimantan Selatan.

Mendorong dan mendukung percepatan penyelesaian pembangunan

pelabuhan laut di Pelaihari.

Pengembangan sistem angkutan umum massal

Penatataan pelayanan angkutan umum

Pengendalian lalu lintas dan angkutan

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait

Pengembangan sistem transportasi wilayah

Peningkatan keselamatan transportasi

Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional

angkutan perairan

Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di

Kalsel

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang

berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.

Kebijakan yang akan dikembangkan untuk dapat mewujudkan tujuan dari

Dinas Perhubungan adalah dengan :

Meningkatkan koordinasi dengan PT. Angkasa Pura guna

mendorong percepatan pembangunan terminal baru Bandara

Syamsudin Noor di Banjarbaru.


66

Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan,

Instansi Kabupaten/Kota dan instansi terkait guna mendorong

percepatan pembangunan sarana dan prasaran perkeretaapian di

Kalimantan Selatan.

Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan,

Instansi Kabupaten/Kota dan instansi terkait guna mendorong

percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari.

Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui

pembangunan halte bus di kawasan Banjarbakula.

Membentuk dan menetapkan kelembagaan pengelolaan angkutan

massal berbasis jalan di kawasasn Banjarbakula.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan,

penambahan dan penataan trayek.

Melakukan kajian menyeluruh terhadap kualitas pelayanan

transportasi di Kalimantan Selatan.

Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya

guna menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan

kampanye sadar dan tertib berlalu lintas.

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas

jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan pelayaran

sungai, danau dan penyeberangan.

Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan

jalan.

Menyusun rancangan Perda Andalalin guna menjalankan amanah

regulasi bidang transportasi jalan.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan

angkutan jalan.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan

angkutan sungai, danau dan penyeberangan.


67

Melakukan pemeliharaan terhadap alur pelayaran sungai, danau dan

penyeberangan.

Membangun sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan

penyeberangan baik melalui dana daerah maupun diusulkan pada

daa APBN.

Menyelenggarakan operasional terminal type B.

Seanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebiakan

Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan

pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah

Dinas Perhubungan, disajikan pada tabel berikut :


68

Tabel. 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Meningkanya pelayanan umum bidang transprtasi dan ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efesien, serta prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai guna mendukung perwujudan Kalimantan Selatan yang maju dan terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing.

2. Terwujudnya dan

terbangunnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi guna mendukukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, dan

1. Mendorong dan mendukung pembangunan dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

2. Mendorong dan mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan.

3. Mendorong dan mendukung percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari.

4. Tersedianya angkutan massal berbasis jalan untuk mengembangkan suatu kawasan.

5. Meningkatkan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan.

6. Meningkatkan alur

Mendorong dan mendukung pembangunan sarana dan prasarana terminal baru bandara Syamsudin Noor.

Mendrong dan mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkereapian di Kalimantan Selatan.

Mendorong dan mendukung percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari.

Pengembangan sistem angkutan umum massal

Penatataan pelayanan angkutan umum

Pengendalian lalu lintas dan angkutan

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait

Pengembangan sistem

Meningkatkan koordinasi dengan PT. Angkasa Pura guna mendorong percepatan pembangunan terminal baru Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Instansi Kabupaten/Kota dan instansi terkait guna mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasaran perkeretaapian di Kalimantan Selatan.

Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Instansi Kabupaten/Kota dan instansi terkait guna mendorong percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari.

Membangun sistem angkutan


69

keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah.

pelayaran sungai, danau dan penyeberangan yang memenuhi syarat kemanan pelayaran.

7. Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan.

transportasi wilayah

Peningkatan keselamatan transportasi

Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan

Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.

umum massal berbasis jalan melalui pembangunan halte bus di kawasan Banjarbakula.

Membentuk dan menetapkan kelembagaan pengelolaan angkutan massal berbasis jalan di kawasasn Banjarbakula.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek.

Melakukan kajian menyeluruh terhadap kualitas pelayanan transportasi di Kalimantan Selatan.

Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya guna menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kampanye sadar dan tertib berlalu lintas.

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

Membangun sistem informasi


70

manajemen fasilitas keselamatan jalan.

Menyusun rancangan Perda Andalalin guna menjalankan amanah regulasi bidang transportasi jalan.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Melakukan pemeliharaan terhadap alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

Membangun sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan baik melalui dana daerah maupun diusulkan pada daa APBN.

Menyelenggarakan operasional terminal type B.


71

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAN INDIKATIF

Pada bagian ini ditampilkan secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif Dishub Prov. Kalsel Tahun 2016-2021, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD

Penanggung

Jawab

Lokasi

Tahun-2016 Tahun-2017 Tahun-2018 Tahun-2019 Tahun-2020 Tahun-2021 Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Targ

et

Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) (23) (24)

Menunjang pelaksana tugas

Dinas Perhubungan

Tersedianya keperluan Dinas

Perhubungan untuk melaksanakan tugas

Kedinasan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-Penyedian Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya kegiatan surat-

menyurat 35,648 21 36 36 38 40

206,648

-penyedian jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

-Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-Penyedian jasa pemeliharan dan perizinan kendaran dinas/operasional

-Penyedian Jasa administrasi Keuangan

-

Menyediakan infrastruktur transportasi yang handal guna

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman,

- Terbangunnya terminal baru bandara Syamsudin Noor

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi


72

menunjang perekonomian di Kalsel

tepat waktu dan terjangkau untuk melayani pergerakan orang dan barang.

Perhubungan

- Terbangunnya sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan

- Pembangunan sarana dan prasarana bus rapid transit (BRT)

Tersedianya sarana dan prasarana angkutan massal

- - 2 koridor

9.604 1 koridor

5.000 1 koridor

5.000 1 koridor

5.000 1 koridor

5.500 6 koridor

31.104

- Terselesaikannya pembangunan pelabuhan laut di Pelaihari (jangka pendek)

- Operasional Kapal Pembersih Alur

Tersedianya alur pelayaran sungai yang sesuai standar kemanan dan keselamatan

1Alur Sungai

668 2 Alur Sungai

428 Tahun III

1.200 Tahun IV

1.200 Tahun V

668 Tahun VI

668 - 3.898

- Tersedianya angkutan massal berbasis jalan di kawasan Banjarbakula

- Sinkronisasi Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan

Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan

1 Dok 300 1 Dok 321 1 Dok 421 1 Dok 421 1 Dok 421 1 Dok 421 6 Dok

2.305

- Tersedianya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan

- Studi Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembanguan Halte BRT (lanjutan)

Tersedianya dokumen UKL/UPL pembanguna halte BRT

- - 1 Dok 465 - - - - - - - - 1 Dok

465

- Tersedianya alur pelayaran yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan

- Tersedianya sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan

- Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Strategis hubkominfo

Tersedianya dokumen perencanaan guna menunjang program/kegiatan SKPD

1 dok 375 1 dok 375 1 dok 375 1 dok 375 1 dok 375 1 dok 375 6 dok

2.250

- Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU)

Tersedianya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dan kemanan

27 bh 1.000 60 bh 2.220 60 bh 2.250 60 bh 2.300 60 bh 2.350 60 bh 2.400 327 bh

12.520

- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas jalan


300 bh

380 400 bh

600 500 bh

850 500 bh

900 500 bh

900 500 bh

950 2.700 bh

4.580

- Pengadaan dan pemasangan

Tersedianya ruas jalan yang

27 bh 500 33 bh 620 20 bh 620 20 bh 620 20 bh 620 20 bh 620 140 bh

4.7280


73

RPPJ memenuhi standar keselamatan dan kemanan

- Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sungai

Alur pelayaran sungai yang sesuai standar kemanan dan keselamatan

- - 170 bh

754 170 bh

750 190 bh

800 200 bh

850 210 bh

900 940 bh

4.054

- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan


1 paket

300 1 paket

300 1 paket

350 1 paket

350 1 paket

350 1 paket

400 6 pkt

2.050

- Pengadaan dan pemasangan warninglight


14 bh 650 50 bh 2.075 50 bh 2.100 40 bh 1.680 30 bh 1.260 30 bh 1.300 214 bh

9.065

- Pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)


7 bh 672 8 bh 750 8 bh 750 8 bh 750 8 bh 750 8 bh 750 47 bh

4.422

- Pengadaan dan

pemasangan patok jalan (delineator)


-

-

500 bh

175

500 bh

175

500 bh

185

500 bh

185

500 bh

190

2.500 bh

910

- Pengelolaan Data dan informasi Dishubkominfo

Tersedianya data dan informasi SKDP

1 dok 250 1 dok 250 1 dok 250 1 dok 250 1 dok 250 1 dok 250 6 dok

1.500

- Pengadaan dan pemasangan marka jalan


25.000

M’

1.000 50.000

M’

2.040 60.000

M’

2.160 40.000

M’

1.440 40.000

M’

1.500 40.000

M’

1.500 255.000

m’

9.610

- Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan


360 M 600 1.000 M

1.300 1.200 M

1.600 1.200 M

1.680 1.200 M

2.100 1.200 M

2.300 6.160 M’

9.580

- Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan tambang dan perkebunan

Menurunnya angka pelanggaran Perda 3 Tahun 2012

1 kegiat

an

2.471 1 kegiat

an

3.500 1 kegiat

an

3.500 1 kegiat

an

3.500 1 kegiat

an

3.500 1 kegiat

an

3.500 6 kgt

29.992

- Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ


1 Paket

350 1 Paket

350 1 Paket

350 1 paket

350 1 Paket

350 1 Paket

350 6 pkt

2.100

- Survey waktu tempuh

Tersedianya data kinerja ruas jalan provinsi

1 Dok 150 1 dok 146,6 1dok 160 1 dok 180 1dok 180 1 dok 180 6 dok

850


74

- Study Feeder Bus Rapid Transit (BRT)

Tersedianya dokumen perencanaan angkutan feeder (pengumpan)

- - 1 dok 348 - - - - - - - - 1 dok

348

- Penegakan hukum dimensi dan perizinan angkutan

Terlaksananya penegakan hukum dimensi dan perizinan kendaraan

13 kali 275 13 kali 275 13 kali 275 13 kali 275 13 kali 275 13 kali 275 78 kali

1.650

- Penyelenggaraan lomba tertib lalu lintas (Penghargaan wahana tata nugraha)

Terlaksananya kegiatan lomba tertib lalu lintas

2 kab/ko

ta

150 2 kab/ko

ta

150 2 kab/ko

ta

150 2 kab/ko

ta

150 2 kab/ko

ta

150 3 kab/ko

ta

150 13 kab/kota

900

- Pemantauan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan keselamatan pelayaran di Kalimantan Selatan

Tersedianya data dan informasi kinerja penyelenggaraan angkutan laut

1 Dok 224 1 Dok 224 1 Dok 224 1 Dok 224 1 Dok 224 1 Dok 250 6 dok

1.370

- Koordinasi Forum llaj

Terlaksananya forum koordinasi lalu lintas angkutan jalan

4 kali 200 4 kali 200 4 kali 200 4 kali 200 4 kali 200 4kali 200 24 kali

1.200

- Studi Penataan jaringan Trayek (Banjarmasin-banua lima)

Tersedianya data dan informasi kondisi kinerja angkutan umum

1 Dok 500 1 Dok 500 - - - - - - - - 2 dok

1.000

- Inventarisasi penyelenggaraan usaha jasa logistik dan penunjang angkutan laut

Tersedianya data dan informasi usaha jasa logistik dan penunjang angkutan laut

- - 5 dok 58 - - - - - - - - 5 dok

58

- Pengumpulan dan Penyusunan data angkutan laut Kalimantan Selatan

Tersedianya data dan informasi angkutan laut di Kalsel

- - 1 Dok 153 1 Dok 153 1 Dok 175 1 Dok 185 1 Dok 185 6 dok

851

- Sosialisasi kelayakan Sarana Angkutan Sungai ,Danau dan Penyebrangan

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi LLASDP

- - 100 org

170 100 org

170 100 org

170 100 org

170 100 org

170 600 org

850

- Pemantauan Kinerja dan evaluasi kegiatan angkutan laut


- - 1Dok 259 1 Dok 259 1 Dok

259 1 Dok 259 1 Dok 259 5 dok

1.295


75

dalam daerah / Perintis

- Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Andalalin

Tersedianya dokumen Perda Andadalin

- - 1 Dok 200 - - - - - - - - 1 dok

200

- Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pelabuhan Umum, Terminal Khusus (TERSUS) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Kalimantan Selatan


- - 125 kali

208 125 kali

208 125 kali

208 125 kali

208 125 kali

208 625 kl

1.040

- Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan ketertiban lalu lintas

1 kali 150 1 kali 150 1 kali 150 1 kali 150 1 kali 150 1 kali 150 6 kl 900

- Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tersedianya dokumen Rinduk LLAJ

- - 1 dok 700 - - - - - - - - 1 dok

700

- Penyelenggaraan pemilihan pelajar pelopor

Terselenggaranya kegiatan pemilihan pelajar pelopor

2 org 150

2 org 150

2 org 150

2 org 150

2 org 150

2 org 150

12 org

900

- Sosialisasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan

Terselenggaranya sosialisasi keselatan LLAJ

200 org

150 200 org

150 200 org

150 200 org

150 200 org

150 200 org

150 1.200

org

900

- Pemilihan penguji teladan tingkat provinsi

Terselenggaranya pemilihan penguji teladan

2 org 110 2 org 110 2 org 110 2 org 110 2 org 110 2 org 110 12 org

660

- Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Fasilitas Keselamatan Jalan

Tersedianya sistem informasi fasilitas keselamatan jalan

- - 1 kegiat

an

300 - - - - - - - - 1 kgt

300

- Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi

Tersedianya data dan informasi kinerja transportai

- - 1 kegiat

an

350 1 kegiat

an

350 1 kegiat

an

350 1 kegiat

an

350 1 kegiat

an

350 5 kgt

1.750

- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi

Tersedianya data dan informasi kepuasan masyarakat

- - 1 kegiat

an

300 1 kegiat

an

300 1 kegiat

an

300 1 kegiat

an

300 1 kegiat

an

300 5 kgt

1.300


76


76

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk

masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat

capaia kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan

dikemukakan indikator kinerja utama SKPD yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO.

Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja

Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Akhir Kinerja Pada

Periode Renstra SKPD

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

% jumlah halte BRT yang terbangun

0

5%

30%

60%

100%

100%

100%

100%

2.

% penurunan angka kecelakaan di ruas jalan provinsi

722

Kecelakaan

5.12%

10.11%

17.31%

24.52%

32.68%

41.69%

41.69%

3. % penurunan angka kecelakaan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

11

Kecelakaan

27,27%

45,45%

54,55%

63,64%

72,73%

72,73%

72,73%

4.

Waktu tempuh rata-rata di ruas jalan provinsi

60

km/jam

62

km/jam

65

km/jam

65

km/jam

67

km/jam

67

Km/jam

69

km/jam

69

km/jam


77


77

BAB VII PENUTUP

ancangan rencana strategis (RENSTRA) satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2016-2021 menggambarkan perencanaan 5 (lima) tahun

kedepan sebagai langkah pembangunan sistem transportasi, komunikasi dan

informatika di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga rencana strategis

ini menjadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan untuk

pemantauan serta evaluasi kinerja dalam menunjang pembangunan sektor

pembangunan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rentra Dishub merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya akan

dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan

rencana tahunan Dishubkominfo selama periode 2016-2021 dan akan

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

R

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021...6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Documents