RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 · PDF fileIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, ... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... mengacu

1

RENCANA STRATEGISDINAS PERKEBUNAN 2011 - 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)TAHUN 2011-2016

DINAS PERKEBUNAN KABUPATENTEBO

2


PEMERINTAH KABUPATEN TEBODINAS PERKEBUNAN

JLN. LINTAS TEBO – BUNGO KM. 12MUARA TEBO

Kode Pos : 37271 Telp. (0744) 21439-21620

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO

NOMOR : 102 TAHUN 2013

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (REVISI) DINAS PERKEBUNANKABUPATEN TEBO TAHUN 2011 - 2016

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten TeboNomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016;

b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a diatas, perlu ditetapkan denganKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenSarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan KabupatenTanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, KabupatenMuaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraBersih dab Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);

3


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tetang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-1025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tetang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4594);

4


13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD danInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, PemerintahDaerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengelolaan KeuanganNegara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tshun 2010 tentang PelaksanannPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RancanaPembangunan Daerah;

22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten TeboTahun 2007 Nomor 1);

5


24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi –organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah yang Menjadi Kewenangan /daerah;

26. Keputusan Bupati Tebo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokokdan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 tentang RencanaPembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 disusundengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PendahuluanBab II : Gambaran Umum Dinas PerkebunanBab III : Isu-isu StrategisBab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi KebijakanBab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan

Pendanaan IndikatifBab VI : Indikator Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD KabupatenTebo Tahun 2011-2016

Bab VII : Penutup

KETIGA : 1. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo danseluruh jajarannya dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan tahun2011-2016;

2. Penjabaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo setiaptahun dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebopada tanggal 4 Maret 2013

KEPALA DINAS PERKEBUNANKABUPATEN TEBO

Ir. SupadiNIP. 19620924 199303 1 002

6


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan atas

tersusunnya ” rencana setrategis ” Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo.

Penyusunan perencanaan strategis ini merupakan tindaklanjut dari Permendagri

Nomor : 54 tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 Tentang Tahapan dan Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis ini merupakan jabaran visi dan misi Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 yang menjadi acuan

pembangunan perkebunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Kami

mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku

kepentingan dan instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan

pembangunan sektor perkebunan. Tugas membangun sektor perkebunan ke

depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh

karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras

tanpa pamrih.

Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo menyadari bahwa dalam penyusunan

Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dari segi isi

maupun pengetikannya. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua

pihak guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

7


Akhirnya semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan

sektor perkebunan khususnya di Kabupaten Tebo.

Muara Tebo,

Kepala Dinas PerkebunanKabupaten Tebo

Ir. SUPADINIP.19620924 199303 1 002

8


DAFTAR ISI

Halaman.

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................... viii

BAB. I. PENDAHULUAN................................................................. 1

1.1. Latar Belakang........................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan.................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan................................................. 7

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SPPD........................................... 9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ............... 9

2.2. Sumber Daya SKPD.................................................... 16

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................. 23

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD ........................................................................ 27

BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI............................................................................ 29

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi pelayanan SKPD ............................................. 29

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih............................... 31

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi................. 34

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................. 35

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis....................................... 36

BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN ............................................................... 38

4.1. Visi dan Misi SKPD .................................................... 38

9


4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.............. 40

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD ..................................... 43

BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF ....................................................................... 46

5.1. Rencana Program dan Kegiatan ................................. 46

5.2. Indikator Kegiatan .................................................... 49

BAB. VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD......................................... 57

BAB. VII. PENUTUP ........................................................................ 59

10


DAFTAR TABEL

Halaman.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin ..... 17

Tabel 2.2. Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan ...................... 17

Tabel 2.3. Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural .......... 17

Tabel 2.4. Jumlah PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis

Fungsional Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan....... 18

Tabel 2.5. Komposisi PNS Menurut Pangkat / Golongan Ruang........... 18

Tabel 2.6. Daftar aset dan modal Dinas Perkebunan Kabupaten

Tebo ............................................................................... 19

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo .............................................................. 24

Tabel 2.8. Anggaran Realisasi dan Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo............................................ 26

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 ................................ 41

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 ................................ 44

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo .............................................................. 54

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD ........................................................ 58

11


DAFTAR GAMBAR

Halaman.

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra SKPD dokumen perencanaan lainnya

(RPJM, Renstra K/L, Renstra Prov/Kab/Kota dan

Renja SKPD) ................................................................ 3

12


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai

rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode

lima tahun dan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk periode satu tahun.

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima

(5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif.

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud memberikan arah dan

pedoman bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan

prioritas-prioritas perencanaan pembangunan di bidang perkebunan,

memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi

terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal,

13


menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perkebunan dalam upaya meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan, memberikan informasi kepada pemangku

kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. Selain itu

tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah untuk mengelola organisasi secara

sistematik, memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan

dan pembangunan, mengembangkan ide, sikap dan tindakan yang berorientasi

masa depan dan meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo ini merupakan salah

satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis ini selanjutnya akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan

(Renja) sebagai masukan bagi Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Adapun keterkaitan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

sebagaimana tersaji pada bagan berikut ini :

14


Gambar. 1. Keterkaitan Renstra SKPD dokumen perencanaan lainnya (RPJM,

Renstra K/L, Renstra Prov/Kab/Kota dan Renja SKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo tahun 2011 –

2016 berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi

landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupate Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3903);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

15


3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16


13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kab/Kota;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah;

17.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010–2014;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

20.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

17


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo

adalah untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam

mendorong terwujudnya visi, misi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo

dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tebo guna menjamin kontinuitas

dan konsistensi program pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo

sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

kedepan. Oleh karena itu RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo

merupakan pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan

dan jajaran staf Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo didalam melaksanakan

tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap proses pembangunan

perkebunan di Kabupaten Tebo.

Sejalan dengan maksud penyusunan RENSTRA di atas, maka tujuan

penyusunan RENSTRA ini adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan

pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo ke arah yang lebih

efektif dan efisien dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat,

transparan dan semakin kompleks.

2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan bagi Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.

18


3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja pembangunan sektor

perkebunan di Kabupaten Tebo dan untuk melakukan menyesuaian

terhadap perubahan yang mungkin terjadi.

4. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan prima dibidang

perkebunan terhadap masyarakat Kabupaten Tebo.

5. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal, antar

dan lintas SKPD dengan masyarakat perkebunan serta pelaku agribisnis

di bidang perkebunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan merupakan alur kerja dalam penyusunan Renstra

Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo yang terdiri dari 7 Bab yang dilengkapi

dengan lampiran. Adapun materi yang termuat pada setiap Bab tersebut

adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dantujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perkebunan

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalampenyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, sumber daya yangdimiliki, capaian-capaian yang telah dihasilkan dari pelaksanaanRenstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritasSKPD yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periodesebelumnya serta mengulas hambatan yang dihadapi dan masihdihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD yangtersaji.

19


BAB III. Isu-Isu Strategis

Memuat Identifikasi Permasalahan, Telaah Visi, Misi dan ProgramKDH, Telaah RPJMD Kabupaten, Telaah Renstra K/L, TelaahRencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat Visi & Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahSKPD serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan danSasaran RPJMD

Bab ini memuat tentang indikator kinerja SKPD yang secaralangsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5(lima) tahun mendatang.

BAB VII. Penutup

20


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD

Kabupaten Tebo mempunyai struktur ekonomi agraris dengan

sebagian besar masyarakat berlokasi di daerah pedesaan dan bermata

pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian juga menjadi penyumbang

utama perekonomian Kabupaten Tebo, dimana penyumbang terbesar adalah

sub sektor perkebunan. Komoditi perkebunan utama di Kabupaten Tebo

adalah komoditi kelapa sawit dan karet dengan jumlah luasan mencapai

48.975 Ha untuk kelapa sawit dan 112.403 Ha untuk komoditi karet, dengan

luas tanaman belum menghasilkan 30.922 Ha, luas tanaman menghasilkan

60.198 Ha dan luas tanaman tua/tanaman rusak mencapai 21.283 Ha

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo sampai dengan saat

ini masih menghadapi berbagai kendala/permasalahan diantaranya adalah :

1. Belum terdapatnya balai benih/bibit tanaman yang dapat mendukung

ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan secara berkelanjutan di

Kabupaten Tebo,

2. Masih rendahnya produktifitas lahan karena belum optimalnya

pemanfaatan teknologi,

21


3. Masih lemahnya sistem jaringan informasi pasar di tingkat petani,

4. Ketersediaan saprodi perkebunan relatif terbatas,

5. Belum optimalnya pengembangan agroindustri dalam hal pengolahan

dan pemasaran hasil,

6. Kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai baik antar

kawasan sentra produksi maupun menuju ke daerah pemasaran hasil

sehingga bargaining position petani dalam pemasaran hasil produksi

menjadi rendah, dan juga biaya produksi untuk mendapatkan faktor

produksi (saprodi) menjadi meningkat yang menyebabkan

produksi/ekonomi biaya tinggi serta,

7. Kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan kondisi yang ada, maka

terdapat sejumlah isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan

perkebunan di Kabupaten Tebo untuk masa yang akan datang. Isu-isu

strategis tersebut diantaranya adalah :

a. Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan

teknologi serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;

b. Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet dan kelapa

sawit;

c. Tumpang tindihnya antara wilayah/areal perkebunan dengan areal

pertambahan dan hutan produksi;

d. Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan ke daerah

sentra produksi;

22


e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan, kesehatan, keahlian dan juga keterampilan;

f. Rendahnya pertumbuhan investasi yang mampu meningkatkan usaha

ekonomi lokal dan kesempatan kerja; dan

g. Kualitas pelayanan publik yang belum sesuai dengan standar

pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Tebo pada dasarnya merupakan kondisi

objektif yang diharapkan dan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Tebo

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Visi tersebut harus mengacu

kepada visi pembangunan nasional dan juga visi pembangunan Provinsi

Jambi, maka visi pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016 adalah

:

“MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS)

AMAN, HARMONIS DAN MERATA”

Kata Sejahtera dalam pernyataan visi didefinisikan sebagai

terpenuhinya semua hak-hak dasar lapisan masyarakat atau terhindar dari

masalah kemiskinan seperti halnya terpenuhinya kebutuhan sandang,

pangan, papan, sosial, ekonomi dan juga budaya. Terpenuhinya kebutuhan /

hak-hak dasar tersebut maka dapat mencerminkan tingkat kehidupan

masyarakat Kabupaten Tebo. Kesejahteraan ekonomi ditandai dengan

menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat, adanya ketersediaan pilihan

23


barang dan jasa dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai sumber

pendapatan bagi masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu tujuan dasar pembangunan dan

juga menjadi kebutuhan dasar setiap rakyat. Aman berarti adanya

perlindungan dan jaminan yang memberikan kebebasan dari rasa ketakutan

dan kegelisahan sehingga masyarakat dapat merasakan ketenangan dan

ketentraman tanpa merasakan adanya ancaman terhadap timbulnya situasi

yang tidak stabil dan kacau. Pengentasan kemiskinan, pemerataan

pembangunan dan keadilan hukum adalah pilar penting dalam menciptakan

keamanan. Keamanan dapat dicapai dengan memperkuat tugas dan fungsi

dasar pemerintah untuk memberikan perlindungan, pencegahan,

penyelesaian dan penindakan atas berbagai tindakan kejahatan dan

pelanggaran hukum.

Kata harmonis dalam pernyatan visi ini diartikan sebagai suatu kondisi

kehidupan masyarakat, dimana masing-masing komponen dan anggota

masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman

budaya, suku, adat, agama dan kepercayaan. Sedangkan kata merata

mempunyai makna bahwa masing-masing anggota masyarakat mendapat

hak yang seharusnya di dapat seperti hak akan keamanan, pendidikan,

layanan kesehatan, hidup layak, hak berpolitik dan hak hidup bermasyarakat

secara layak tanpa adanya perbedaan.

24


Visi pembangunan Kabupaten Tebo tersebut dapat dicapai melalui 6

(enam) misi pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan ketersediaan sarana

prasarana layanan umum, diwujudkan melalui percepatan pembangunan

infrastruktur dan sarana prasarana umum, ketersediaan jaringan irigasi

dan air bersih, sarana dan prasarana perekononian, penyediaan

perumahan dan pembangunan ruang terbuka hijau. Kesemuanya ini harus

diwujudkan melalui pembangunan yang berkualitas dan merata bagi

segenap masyarakat Kabupaten Tebo.

2. Meningkatkan mutu pendidikan, layanan kesehatan, tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya, dapat dicapai dengan pemerataan akses

terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat, kualitas kehidupan beragama, peran

pemuda dalam pembangunan serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, bermutu dan

bersih KKN serta jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Misi ini

dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan desa, tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset,

efektifitas kinerja pelayanan aparatur negara, akuntabilitas pemerintahan

daerah, pendataan kependudukan serta peran serta masyarakat dalam

perencanaan pembangunan.

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agrobisnis dan agroindustri. Misi ini diharapkan dapat

25


mewujudkan iklim investasi yang sehat, stabilitas makro ekonomi dan

peningkatan pendanaan pembangunan, kinerja dan daya saing BUMD,

kesejahteraan masyarakat pedesaan, penurunan tingkat pengangguran,

peningkatan produksi dan produktifitas produk pertanian serta

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

5. Meningkatkan peran serta Tokoh Agama (TOGA), Tokoh Masyarakat

(TOMA), Tokoh Adat (TODA) dan kesetaraan gender dalam pembangunan

6. Melestarikan lingkungan hidup dengan cara mempertahankan dan

memelihara flora dan fauna yang masih tersisa di hutan Tebo, diwujudkan

dengan pengelolaan SDA pertambangan secara berkelanjutan, limbah

domestik dan industri yang aman, hutan ekonomis dan ekologis,

pengembangan perkebunan non monokultur serta adanya keseimbangan

tata ruang.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sebagai sebuah rencana pembangunan, Renstra Kementerian

Pertanian Tahun 2010 – 2014 merupakan subsistem dari sistem perencanaan

pembangunan nasional. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan

rencana strategis pada Satuan Kerja lingkup pertanian yang terdapat di

Daerah untuk kurun waktu 5 tahun yang akan datang yang dilakukan secara

terpadu, menyeluruh, komprehensif serta mengutamakan partisipasi

masyarakat.

26


Program/kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian Pertanian

yang tertuang dalam Renstra merupakan salah satu alat untuk mencapai

tujuan, sasaran maupun target utama yang telah ditetapkan. Selain itu juga

akan menjadi pedoman/acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

juga Pemerintah Kabupaten/Kota serta semua pemangku kepentingan dalam

menetapkan sasaran pembangunan pertanian di tingkat nasional maupun

wilayah sesuai dengan potensi sumber daya dan karakteristik permasalahan

yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Salah satu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian

Pertanian adalah program Revitalisasi Pertanian. Hal ini tentunya di dukung

oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan kegiatan revitalisasi tersebut.

Di bidang perkebunan kegiatan revitalisasi ini dipergunakan untuk komoditi

kelapa sawit, karet dan kakao dengan luas areal telah mencapai sebesar

15.169 ha (sampai dengan tahun 2009).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis

Pembangunan daerah pada dasarnya dilakukan secara berkelanjutan

dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan

kebijakan bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar

pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan seimbang. Rencana tata ruang

kabupaten disusun secara hirarkis dengan mengacu kepada RT/RW nasional

dan provinsi.

27


Rencana tata ruang wilayah yang telah di susun oleh Pemerintah

Kabupaten Tebo dapat menjadi acuan dalam penerapan prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam pembangunan sub

sektor perkebunan serta dapat dijadikan landasan penyusunan rencana

kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo umumnya.

Peran strategis sub sektor perkebunan dalam pembangunan

Kabupaten Tebo 5 (lima) tahun kedepan dapat dilakukan dengan potensi

yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang wilayah sehingga

pemanfaatan lahan dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara

maksimal.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kondisi yang ada dan berbagai permasalahan

pembangunan di bidang perkebunan, maka terdapat sejumlah isu strategis

yang dapat mempengaruhi pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo

untuk beberapa tahun mendatang. Isu-isu strategis tersebut diantaranya

adalah :

1. Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan

teknologi serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;

2. Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet dan kelapa

sawit;

28


3. Tingginya jumlah luasan komoditi karet tua/rusak yang harus di

replanting;

4. Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan ke daerah

sentra produksi;

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan, keahlian dan juga keterampilan; dan

6. Lemahnya permodalan yang dimiliki petani dalam pengembangan usaha

perkebunan.

29


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi

dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat

akan pelanyanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang

memenuhi persyaratan kualitas mendorong Dinas Perkebunan Kabupaten

Tebo mempersiapkan diri dan berupaya mencari terobosan- terobosan dan

alternatif baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten,

konsekuen dan kontinuitas, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo harus

meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian output dan

benefit yang dituangkan dalam “ Visi “ .

Visi adalah suatu gambar dan harapan yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita cita yang ingin diwujudkan oleh suatu

organisasi, akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisifasi, inofatif

serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo

yang ingin dicapai yakni :

30


“Menjadikan Kabupaten Tebo sebagai ProdusenKaret dan Kelapa Sawit Terbaik di Provinsi Jambi “

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu

organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi yang diinginkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dalam rangka

mewujudkan Visi di atas, maka misi yang diemban Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi

perkebunan serta pengawasan peredarannya

2. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi budidaya dan

teknologi sistem jaringan informasi pasar

3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan

berorientasi agribisnis melalui percepatan pembangunan / peremajaan

komoditi karet maupun kelapa sawit

4. Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat

terutama di daerah sentra produksi

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun

masyarakat perkebunan melalui peningkatan pendidikan pelatihan,

keahlian dan ketrampilan.

6. Meningkatkan Sistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

31


7. Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang

telah ditetapkan. Tujuan yang dituangkan disini adalah merupakan sesuatu

yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun

kedepan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan bibit Perkebunan yang berkualitas secara

kontinue.

2. Meningkatkan penguasaan teknologi.

3. Mewujudkan pengembangan usaha industri hilir.

4. Terwujudnya peningkatan produksi melalui rehabilitasi komoditi karet

maupun kelapa sawit yang tidak produktif.

5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

7. Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan.

32


Sasaran

Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis Instansi Pemerintah, atau merupakan hasil

yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Fokus utama dalam menentukan sasaran ini adalah tindakan dan

alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo 5 (lima) tahun kedepan, maka ditetapkan sasaran

pembangunan seperti pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PerkebunanKabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016

Tujuan Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunanserta pengawasan peredarannya

Mewujudkan ketersediaan bibitperkebunan yang berkualitas secaracontinue

Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul

Misi 2 : Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi budidaya dan teknologisistem jaringan informasi pasar

Meningkatkan penguasaan teknologi Terwujudnya peningkatan produksiperkebunan

Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan berorientasiagribisnis melalui percepatan pembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapasawit

Terwujudnya peningkatan produksimelalui pembangunan/peremajaankomoditi karet maupun kelapa sawit

Berkurangnya jumlah lahan tidur sertakebun kelapa sawit dan karet yang tidakproduktif

33


Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat terutama didaerah sentra produksi

Mewujudkan ketersediaan infrastrukturyang berkualitas dan merata

Percepatan penyediaan sarana transportasiyang berkualitas

Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakatperkebunan melalui peningkatan pendidikan pelatihan, keahlian dan ketrampilan.

Mewujudkan sumber daya manusia yangberkualitas

Terwujudnya pemerataan akses pendidikandi tingkat petani maupun aparat melaluiBimbingan Teknis serta pelatihan

Misi 6 : Meningkatkan Sistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Terwujudnya sistem pengolahan danpemasaran yang berkualitas danbermanfaat bagi kesejahteraanmasyarakat

Terbentuknya lembaga/unit pengolahanhasil dan akses pasar produk perkebunan

Misi 7 : Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasanterhadap pelaku usaha perkebunan

Mewujudkan pengembangan industri hilir,pembinaan dan pengawasan terhadappelaku usaha perkebunan

Terwujudnya iklim investasi yang sehat dankondusif

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah berisikan

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan

pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati

oleh pihak – pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan

kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat/stakeholders agar

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,

tujuan misi dan visi organisasi.

34


Kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis Dinas

Perkebunan Kabupaten Tebo ini pada perinsipnya berasal dari kebijakan

Nasional dan Kebijakan Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis

pembangunan yang telah di tetapkan serta dengan mencermati isu-isu

strategis pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi dan arah

kebijakan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten TeboTahun 2011 - 2016

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul komoditi perkebunan serta pengawasan peredarannya

Mewujudkan ketersediaan bibitperkebunan yang berkualitassecara kontinue

Terpenuhinya kebutuhan bibitunggul

Menyediakan kuantitas dankualitas kebutuhan bibit karetdan kelapa sawit

Pemenuhan kuantitas dan kualitasbibit karet dan kelapa sawit

Misi 2 : Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi budidaya dan teknologi sistem jaringan informasi pasar

Meningkatkan penguasaanteknologi

Terwujudnya peningkatan produksiperkebunan

Peningkatan produksiperkebunan

Meningkatkan penyediaan saranaproduksi bagi petani pekebun

Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan dengan berorientasi agribisnis melalui percepatanpembangunan/peremajaan komoditi karet maupun kelapa sawit

Terwujudnya peningkatanproduksi melaluipembangunan/peremajaankomoditi karet maupun kelapasawit

Berkurangnya jumlah lahan tidurserta kebun kelapa sawit dan karetyang tidak produktif

Mewujudkan pembangunankebun yang berkualitas

Menyelenggarakan pembangunanserta peremajaan kebun kelapasawit maupun karet yang tidakproduktif

Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur transportasi di areal perkebunan rakyat terutama di daerah sentra produksi

Mewujudkan ketersediaaninfrastruktur yang berkualitasdan merata

Percepatan penyediaan saranatransportasi yang berkualitas

Pemenuhan fasilitas infrastrukturtransportasi

Pembangunan dan peningkatankualitas infrastruktur transportasi

Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat perkebunan melalui peningkatan pendidikanpelatihan, keahlian dan ketrampilan.

Mewujudkan sumber dayamanusia yang berkualitas

Terwujudnya pemerataan aksespendidikan di tingkat petani maupunaparat melalui Bimbingan Teknisserta pelatihan

Pemenuhan terhadap sarana danprasarana pendidikan

Meningkatkan pelayanan /penyelenggaraan pendidikan nonformal seperti pelatihan kepadapetani

35


Misi 6 : Meningkatkan Sistem pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Terwujudnya sistem pengolahandan pemasaran yang berkualitasdan bermanfaat bagikesejahteraan masyarakat

Terbentuknya lembaga/unitpengolahan hasil dan akses pasarproduk perkebunan

Peningkatan penerapanteknologi pengolahan sertaakses pasar produk perkebunan.

Meningkatkan nilai tambah danpemasaran produk-produkperkebunan melalui peningkatankualitas, kontinuitas produk/suplai

Misi 7 : Meningkatkan pengembangan industri hilir, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan

Mewujudkan pengembanganindustri hilir, pembinaan danpengawasan terhadap pelakuusaha perkebunan

Terwujudnya iklim investasi yangsehat dan kondusif

Menyelenggarakan pengawasanterhadap perkembangan usahaperkebunan

Menerapkan peraturan sesuaidengan peraturan perundanganyang berlaku

36


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi

masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setelah diadakan analisis terhadap berbagai kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang ada ditubuh organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten

Tebo serta dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran maka program –

program pokok yang akan dilaksanakan selama tahun 2011-2016 adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

6. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

8. Program DAK Bidang Pertanian

37


Uraian Kegiatan dari masing-masing program tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan mempunyai sasaran tersedianya data perkebunan

yang relevan dan valid. Untuk mencapai sasaran program tersebut

dibutuhkan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Statistik Perkebunan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi

mempunyai sasaran peningkatan pengawasan kinerja perusahaan

perkebunan dan lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan sehingga

terjalin kerjasama yang baik. Untuk mencapai sasaran program tersebut


a. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mempunyai sasaran

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani pekebun. Untuk mencapai

sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

mempunyai sasaran peningkatan ketersediaan bibit unggul komoditi

perkebunan dan peningkatan perbaikan kebun karet rakyat melalui

penggunaan bibit unggul berkualitas. Untuk mencapai sasaran program

tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut :

38


a. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu ProdukPertanian/Perkebunan

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan mempunyai sasaran peningkatan pemahaman masyarakat

mengenai pembangunan perkebunan sehingga dapat meningkatkan nilai

tambah atas hasil produk komoditi perkebunan guna peningkatan

pendapatan petani pekebun. Untuk mencapai sasaran program tersebut


a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

b. Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan GunaMenghindari Tengkulak dan Sistem Ijon.

6. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/

Perkebunan mempunyai sasaran tersedianya sarana/prasarana dan

peningkatan SDM petani pekebun dalam penerapan tekhnologi sehingga

dapat meningkatkan mutu produk perkebunan. Untuk mencapai sasaran

program tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mempunyai

sasaran meningkatnya budidaya tanaman perkebunan melalui penyediaan

bibit unggul komoditi perkebunan dan pengendalian Hama Penyakit

39


Tanaman secara terpadu dan kontinu. Untuk mencapai sasaran program

tersebut dibutuhkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

8. Program DAK Bidang Pertanian mempunyai sasaran tersedianya sarana

dan prasarana kebun pembibitan tanaman perkebunan. Untuk mencapai

sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai

berikut :

a. DAK Bidang Pertanian

5.2. Indikator Kegiatan

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan mempunyai sasaran tersedianya data perkebunan yang relevan dan

valid dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan dengan indikator tersedianya

data perkebunan melalui pembuatan buku statistik perkebunan sebanyak

10 eksemplar untuk setiap tahunnya.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi mempunyai

sasaran peningkatan pengawasan kinerja perusahaan perkebunan dan

lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan sehingga terjalin kerjasama

yang baik dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

40


a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan dengan

indikator meningkatnya pengawasan dan kinerja setiap perusahaan dan

lembaga petani yang terhimpun dalam kemitraan, yang mana di Kabupaten

Tebo terdapat 15 (lima belas) perusahaan perkebunan dengan 1 (satu)

perusahaan komoditi karet dan 14 (empat belas) perusahaan dengan

komoditi kelapa sawit.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mempunyai sasaran peningkatan

taraf hidup dan kesejahteraan petani pekebun dengan kegiatan-kegiatan

prioritas sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan

Tidur dengan indikator meningkatnya jumlah kebun karet petani melalui

program revitalisasi sebanyak 600 persil selama 5 (lima) tahun kedepan.

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan mempunyai sasaran

peningkatan ketersediaan bibit unggul komoditi perkebunan dan peningkatan

perbaikan kebun karet rakyat melalui penggunaan bibit unggul berkualitas.

Untuk mencapai sasaran program tersebut dibutuhkan kegiatan-kegiatan


a. Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan dengan indikator

tersedianya sumber mata tempel dalam rangka okulasi bibit karet melalui

pemeliharaan kebun entrys, dengan terpeliharanya kebun entrys seluas 3,5

Ha dan dengan dibangunnya kebun entrys baru seluas 2 Ha, maka

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sumber mata tempel untuk okulasi

kbibit karet di Kabupaten Tebo elama 5 (lima) tahun kedepan.

41


b. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Pertanian/Perkebunan dengan indikator selama 5 (lima) tahun ke depan

adalah peningkatan jumlah luasan kebun karet petani yang menggunakan

bibit unggul berkualitas melalui kegiatan rehabilitasi kebun karet tua

(pemberian bantuan bibit unggul) sebanyak 1.500 hektar. Dengan

penggunaan bibit unggul ini diharapkan kedepannya dapat terjadi

peningkatan produksi.

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator

termonitornya pelaksanaan semua kegiatan yang menyebar di seluruh

Kecamatan dalam Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun ke depan.

5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

mempunyai sasaran peningkatan pemahaman masyarakat mengenai

pembangunan perkebunan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah atas

hasil produk komoditi perkebunan guna peningkatan pendapatan petani

dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

a. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan

Daerah dengan indikator tereskploitasinya produk-produk hasil perkebunan

dan juga produk hasil olahan komoditi perkebunan kepada masyarakat

petani secara umum serta peningkatan pemahaman masyarakat dalam

melakukan budidaya komoditi perkebunan sehingga di hasilkan produk

yang berkualitas.

b. Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/ Perkebunan Guna

Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon dengan indikator tersedianya

pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang berkualitas dan berdaya

42


saing tinggi. Dengan adanya pemasaran hasil perkebunan melalui pasar

lelang (komoditi karet/ 5 pasar lelang) maka diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan petani dikarenakan terputusnya rantai

pemasaran komoditi karet yang panjang.

6. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/ Perkebunan

mempunyai sasaran tersedianya sarana/prasarana dan peningkatan SDM

petani pekebun dalam penerapan tekhnologi sehingga dapat meningkatkan

mutu produk perkebunan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna dengan indikator selama 5 tahun ke depan yaitu meningkatnya

kemampuan dan pemahaman petani (400 orang) dalam penerapan

tekhnologi perkebunan melalui kegiatan pelatihan petani dan study

banding.

7. Program Peningkatan produksi perkebunan mempunyai sasaran meningkatnya

budidaya tanaman perkebunan melalui penyediaan bibit unggul komoditi

perkebunan dan pengendalian Hama Penyakit Tanaman secara terpadu dan

kontinu, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan

indikator peningkatan kemampuan dan wawasan petani dalam melakukan

perlindungan tanaman perkebunan secara terpadu melalui pelatihan petani

dalam melakukan pengendalian HPT (105 orang) selama 5 (lima) tahun ke

depan.

b. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan mempunyai

indikator tersedianya sarana produksi perkebunan berupa bibit kelapa sawit

43


dan bibit karet unggul sebagai potensi bibit unggul klon anjuran.

Penyediaan bibit kelapa sawit untuk lima tahun ke depan adalah sebanyak

50.000 (lima puluh ribu) kecambah kelapa sawit.

8. Program DAK Bidang Pertanian mempunyai sasaran tersedianya sarana dan

prasarana kebun pembibitan tanaman perkebunan, dengan kegiatan-kegiatan


a. Kegiatan Dak Bidang Pertanian mempunyai indikator tersedianya sarana

dan prasarana dalam pembangunan bidang Perkebunan. Penyediaan sarana

dan prasarana tersebut berupa pembuatan pagar kebun pembibitan

sebanyak 1 (satu) unit.

Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tersebut di atas dapat disajikan

dalam bentuk tabel sebagai berikut :

44


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatknyakelancaranadministrasiperkkantoran

Administrasiperkantoran

2.01.02.01 Program PelayananAdmistrasi Kantor

TerwujudnyaPelayananPerkantoran yangBaik

319.715.500 457.825.000 724.700.000 646.900.000 707.500.000 738.700.000 3.275.625.000

2.01.02.01.01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Terpenuhinya kebutuhanperangko, materai danbenda pos lainnya

750.000 100% 1.000.000 100% 3.000.000 40 perangko,350 materai

3.500.000 700 materai 3.500.000 700 materai 3.500.000 40 perangko,1.750 materai

14.500.000

2.01.02.01.02 Penyediaan jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik

Tersedianya jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

27.900.000 100% 33.900.000 100% 50.000.000 1 Tahun 66.000.000 1 Tahun 78.000.000 1 Tahun 78.000.000 1 Tahun 305.900.000

2.01.02.01.06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraan

Terpenuhinyapemeliharaan kendaraandinas

- - - 100% 10.000.000 22 unitkendaraan roda

dua, 2 unitkendaraan roda

empat

12.800.000 21 unitkendaraanroda dua, 2

unit kendaraanroda empat


unit kendaraanroda empat


unitkendaraanroda empat

56.800.000

2.01.02.01.07 Penyediaan Jasaadministrasi keuangan

Tersedianya jasaadministrasi keuangan

78.000.000 100% 94.200.000 100% 130.200.000 41 orang 154.100.000 1 Thn 155.000.000 1 Thn 130.200.000 1 Thn 663.700.000

2.01.02.01.08 penyediaan jasakebersihan kantor

Tersedianya peralatankebersihan kantor

901.000 100% 1.075.000 100% 3.500.000 1 Tahun 2.500.000 1 Pkt 3.000.000 1 Pkt 4.000.000 1 Pkt 14.075.000

2.01.02.01.10 penyediaan alat tuliskantor

Terpenuhinya kebutuhanATK

34.514.500 100% 40.000.000 100% 50.000.000 1 Tahun 40.000.000 1 Pkt 45.000.000 1 Pkt 50.000.000 1 Pkt 225.000.000

2.01.02.01.11 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebuthanbarang cetakan danpenggandaan

27.000.000 100% 32.500.000 100% 40.000.000 7 bh spanduk,12 eksp

proposal, 5 ekslakip, 5 eks

renja,penggandaan 155.000

lbr, jilid 400 set

40.000.000 7 bh spanduk,12 eksp


renja,penggandaan 155.000lbr, jilid 400

set

40.000.000 7 bh spanduk,12 eksp


renja,penggandaan 155.000lbr, jilid 400

set

50.000.000 7 bhspanduk, 12

ekspproposal, 5eks lakip, 5

eksrenja,pengga

ndaan155.000 lbr,jilid 400 set

202.500.000

2.01.02.01.12 penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Terpenuhinyapenerangan kantor

500.000 100% 21000000 100% 7.000.000 1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 10.000.000 1 Tahun 53.000.000

2.01.02.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhanperalatan danperlengkapan kantor

47.150.000 3 Unit 21.150.000 100% 135.000.000 13 meja 1/2biro, 12 kursilipat, 1 unit tv

25.000.000 3 Untkomputer, 5unit printer

50.000.000 45 buah terali,1 unit

komputer,10unit UPS

100.000.000 7 unitkomputer, 2

laptop, 7printer,14lemari, 13meja, 12kursi, 1

kulkas, 1 tv,10 ups

331.150.000

2.01.02.01.14 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang -undangan

Tersedianya bahanbacaan

3.000.000 1 Tahun 3000000 100% 10.000.000 1 Tahun 12.000.000 1 Tahun 20.000.000 12 Bln 10.000.000 12 Bln 55.000.000

2.01.02.01.18 Rapat - Rapat koordinasidan konsultasi keluardaerah

Terlaksananya rapat dankoordinasi sertakonsultasi keluar daerah

100.000.000 1 Thn 210.000.000 100% 250.000.000 1 Thn 250.000.000 1 Thn 250.000.000 1 Thn 250.000.000 1 Thn 1.210.000.000

2.01.02.01.19 Penyediaan jasaadministrasi teknisperkantoran

Tersedianya tenagakebersihan, sopir danpenjaga kantor

- - 100% 36.000.000 3 org 36.000.000 3 org 36.000.000 3 org 36.000.000 3 org 144.000.000

IndikatorTujuan

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo

Tujuan SasaranIndikatorSasaran

Kode Rekening Program dan KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi KinerjaAwal RPJMD(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

PenanggungJawab

2012 2013 2014 2015 2016Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD

45


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatknyakuantitas dan

kualitas saranadan prasarana

aparatur

Sarana danprasaranaaparatur

2.01.02.02 Peningkatan saranadan prasaranaaparatur

Peningkatan EtosKerja Aparatur

440.625.000 98.700.000 480.050.000 166.000.000 367.000.000 461.300.000 1.604.150.000

Pembangunan gudungkantor

Terbangunnya gudangarsip

30.150.000 - - - - - 1 unit 200.000.000 - 1 unit 200.000.000

2.01.02.02.04 Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya KendaraanDinas/ Operasional

325.000.000 - 1 unit 250.000.000 - - - - 300.000.000 2 unit 550.000.000

2.01.02.02.22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor

7.750.000 1 Tahun 7.000.000 100% 100.000.000 i unit 10.000.000 1 unit gedungkantor

6.000.000 1 unit gedungkantor

10.000.000 1 unit gedungkantor

133.000.000

2.01.02.02.24 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraandinas/operasional

Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas/operasional

72.225.000 1 Tahun 98.700.000 25 Unt 115.050.000 26 Unt 145.000.000 23 Unt 150.000.000 23 Unt 151.300.000 23 Unt 660.050.000

2.01.02.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedungkantor

Terlaksananyapemeliharaan peralatankantor

5.500.000 1 Thn 9.100.000 100% 15.000.000 8 unitkomputer/lap

top, 6 unitprinter, 8 unit

AC

11.000.000 1 Thn 11.000.000 1 Thn 15.000.000 1 Thn 61.100.000

Meningkatnyadisiplin aparatur

Sarana danprasaranaaparatur

2.01.02.03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Terwujudnya DisiplinPegawai

22.150.000 22.150.000 30.000.000 66.000.000 74.250.000 80.250.000 294.800.000

2.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya

Tersedianya pakaiandinas pegawai

22.150.000 55 stel 22.150.000 55 stel 22.150.000 55 stel 27.500.000 50 stel 27.500.000 50 stel 30.250.000 50 stel 129.550.000

2.01.02.03.05 Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaianbatik serta olah raga

- - - 55 stel 30.000.000 55 stel 38.500.000 50 stel 46.750.000 50 stel 50.000.000 50 stel 165.250.000

Meningkatnyakualitas dankuantitas SDMaparatur

Jumlah SDMaparatur

2.01.02.05 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Peningkatan Sumberdaya aparatur

50.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000 500.000.000

2.01.02.05.01 Pendidikan dan pelatihanformal

Terlaksananyapendidikan, pelatihanserta bimtek pegawai

50.000.000 1 Thn 80.000.000 100% 100.000.000 4 org diklatbarang/jasa, 2

org diklatbendahara, 2

org diklatpelaporan, 1org penilaian

usahaperkebunan, 2

org diklatpenjejangan

100.000.000 4 org diklatbarang/jasa, 2

org diklatbendahara, 3

org diklatpelaporan, 1org penilaian

usahaperkebunan, 2

org diklatpenjejangan

100.000.000 2 org diklatbarang/jasa, 3

org diklatkeuangan, 3

org diklatpelaporan, 4

org diklatteknis, 2 org

diklatpenjejangan

120.000.000 12 org diklatbarang/jasa,7 org diklat

bendahara/keuangan, 10org diklat

pelaporan, 3org diklat

teknis, 6 orgdiklat

penjejangan

500.000.000

Meningkatnyakualitas sistem

pelaporancapaian kinerjadan keuangan

Pelaporancapaian

kinerja dankeuangan

2.01.02.06 Program Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Tersedianya dataperkebunan

25.540.000 - 65.000.000 125.650.000 130.000.000 130.000.000 450.650.000

2.01.02.06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Terlaksananyapendataan statistik danpelaporan

- 1 Tahun 42.800.000 100% 7.500.000

2.01.02.06.09 Penyusunan statistikperkebunan

Terlaksananyapendataan statistik

25.540.000 - 10 eksp 65.000.000 Pendataan 12kecamatan,pelatihan

petugas 15 org,15 Eksp buku

statistik

125.650.000 Pendataan 12kecamatan, 15

Eksp bukustatistik

130.000.000 Pendataan 12kecamatan, 15

Eksp bukustatistik

130.000.000 Pendataan 12kecamatan,

15 Eksp bukustatistik

450.650.000

IndikatorTujuan


Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD

PenanggungJawab

2012 2013 2014 2015 2016Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDTujuan SasaranIndikatorSasaran

Kode Rekening Program dan KegiatanIndikator Kinerja

Program (outcome)

46


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.01.02.1.16 Program PeningkatanIklim Investasi danrealisasi investasi

Terwujudnya ikliminvestasi yang sehat dankondusif

249.740.000 64.090.000 100.000.000 250.600.000 213.000.000 250.600.000 878.290.000

Mewujudkan pengembanganindustri hilir, pembinaan danpengawasan terhadap pelakuusaha perkebunan

Terwujudnya ikliminvestasi yang sehat dankondusif

Jumlah pelaku usahaperkebunan(perusahaan) dan pabrikpengolahan hasil

2.01.02.1.16.10 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Perkebunan

Meningkatnya pengawasankinerja setiap perusahaan danlembaga petani yangterhimpun dalam kemitraan

249.740.000 14perusahaandan 4 pabrikpengolahan





250.600.000 15perusahaandan 7pabrikpengolahan

878.290.000

2.01.02.15 Program Peningkatankesejateraan petani

Terwujudnya peningkatanproduksi melaluipembangunan/peremajaa

38.380.000 1.024.880.000 540.750.000 55.000.000 70.000.000 150.000.000 1.840.630.000


Berkurangnya jumlahlahan tidur serta kebunkelapa sawit dan karetyang tidak produktif

Penambahan jumlah luaslahan komoditi karet dankelapa sawit

2.01.02.15.05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktifitaslahan tidur

meningkatnya tarap hidupmasyarakat petani pekebun

38.380.000 300 persil 1.024.880.000 150 persil 540.750.000 150 persil 55.000.000 50 persil 70.000.000 50 persil 150.000.000 700 persil 1.840.630.000

2.01.02.16 Peningkatan ketahananpangan pertanian/perkebunan

Terpenuhinya kebutuhanbibit unggul

716.325.000 157.960.000 1.840.000.000 828.500.000 1.055.000.000 1.550.000.000 5.431.460.000

Mewujudkan ketersediaanbibit perkebunan yangberkualitas secara kontinue


Jumlah bibit unggulperkebunan yangtersedia

2.01.02.16.20 Pengembangan perbenihan/pembibitan

Adanya potensi sumber matatempel dalam rangka okulasibibit karet

49.950.000 3,5 Ha 92.290.000 3,5 Ha 500.000.000 3,5 Ha 192.250.000 3,5 Ha 165.000.000 3,5 Ha 200.000.000 3,5 Ha 1.149.540.000


Berkurangnya jumlahlahan tidur serta kebunkelapa sawit dan karetyang tidak produktif

Penambahan jumlah luaslahan komoditi karet dankelapa sawit

2.01.02.16.29 Peningkatan Produksi,produktifitas dan mutu produkperkebunan

Terlaksananya peremajaandan perluasan kebun karet

666.375.000 - 50.590.000 300 Ha 1.320.000.000 300 Ha 610.550.000 300 Ha 860.000.000 300 Ha 1.320.000.000 1200 Ha 4.161.140.000

2.01.02.16.31 Monitoring Evaluasi danpelaporan

Peningkatan Pelaksanaankegiatan-kegiatan

- 30 kegiatan 15.080.000 30 kegiatan 20.000.000 30 kegiatan 25.700.000 30 kegiatan 30.000.000 30 kegiatan 30.000.000 30 kegiatan 120.780.000

2.01.02.17 Program Peningkatanpemasaran hasil produksiperkebunan

Terwujudnya sistempengolahan danpemasaran yangberkualitas dan

51.130.000 46.580.000 125.000.000 99.950.000 115.000.000 140.000.000 526.530.000

Terwujudnya sistempengolahan dan pemasaranyang berkualitas danbermanfaat bagikesejahteraan masyarakat

Terbentuknyalembaga/unitpengolahan hasil danakses pasar produkperkebunan

Jumlah unit pengolahandan pemasaran sertaproduk komoditiperkebunan yangdipasarkan melalui pasarlelang

2.01.02.17.07 Promosi atas hasil produksiperkebunan unggulan daerah

Terlaksananya promosipembangunan perkebunan

11.000.000 3 kali 12.050.000 3 kali 60.000.000 4 kali 50.000.000 4 kali 65.000.000 5 kali 60.000.000 5 kali 247.050.000

Terwujudnya sistempengolahan dan pemasaranyang berkualitas danbermanfaat bagikesejahteraan masyarakat

Terbentuknyalembaga/unitpengolahan hasil danakses pasar produkperkebunan

Jumlah unit pengolahandan pemasaran sertaproduk komoditiperkebunan yangdipasarkan melalui pasarlelang

2.01.02.17.08 Penyuluhan pemasaranproduksi perkebunan gunamenghindari tengkulak dansistem ijon

pengolahan dan pemasaranhasil perkebunan yangberkualitas dan berdaya saingtinggi

40.130.000 5 unitpengolahan&pemasaran,1.000 ton

34.530.000 5 unitpengolahan&pemasaran,1.000 tonproduksikaret





279.480.000

2.01.02.18 Program Peningkatanpenerapan teknologipertanian/ perkebunan

Meningkatkanpenguasaan teknologi

36.600.000 46.180.000 195.000.000 305.250.000 305.250.000 300.000.000 1.151.680.000

Mewujudkan sumber dayamanusia yang berkualitas

Terwujudnyapemerataan aksespendidikan di tingkatpetani maupun aparatmelalui BimbinganTeknis serta pelatihan

Jumlah petani yangmengikuti bimbinganteknis serta pelatihan

2.01.02.18.04 Penyuluhan penerapanteknologi pertanianperkebunan tepat guna

Peningkatan kemampuan danwawasan petani dalampenerapan teknologi pascapanen

36.600.000 80 orangpeserta






1.151.680.000

SKPDPenangg

ungJawab

2012 2013 2014 2015 2016Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDProgram dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekeing

47


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 202.01.02.19 Program Peningkatan

ProduksiPertanian/Perkebunan

Terwujudnya peningkatanproduksi perkebunan

438.510.000 306.470.000 402.213.000 586.710.000 570.000.000 610.000.000 2.475.393.000

Meningkatkan penguasaanteknologi

Terwujudnyapeningkatan produksiperkebunan

Jumlah produksi komoditikaret dan kelapa sawit

2.01.02.19.01 Penyuluhan peningkatanproduksipertanian/perkebunan

Penigkatan kemampuan danwawasan petani dalamperlindungan tanamanperkebunan

15.260.000 51.000 tonkaret dan293.000 tonkelapa sawit





110.000.000 55,000 tonkaret dan330.000 tonkelapa sawit

416.000.000

Mewujudkan ketersediaaninfrastruktur yang berkualitasdan merata


Jumlah bibit unggulperkebunan yangtersedia

2.01.02.19.03 Pengembangan bibit unggulperkebunan

Adanya potensi sumber bibitsawit unggul tanamanperkebunan siap salur

423.250.000 10.000kecambahsawit






2.059.393.000

Mewujudkan ketersediaanbibit perkebunan yangberkualitas secara kontinue

2.01.02.27 Program DAK BidangPertanian

Terwujudkan ketersediaaninfrastruktur pembibitan

1.628.700.000 1.349.481.000 1.270.071.826 - - - 2.619.552.826

Percepatan penyediaansarana dan prasaranaperkebunan

Jumlah sarana danprasarana perkebunanyang tersedia

2..01.02.27.01 Penyediaan Sarana ProduksiPerkebunan (DAK)

terlaksananya penyediaansarana dan prasaranapembibitan

1.628.700.000 1 pkt 1.349.481.000 1 unit 1.270.071.826 1 unit - 1 unit - 1 unit - 5 unit 2.619.552.826

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekeing Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)


SKPDPenangg

ungJawab

2012 2013 2014 2015 2016Kondisi Kinerja pada akhir

periode Rensra SKPD

48


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi

akan dapat dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan

indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja

merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja

merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang

mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan

(output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil

(outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang

mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat

dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi

organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Penetapan indikator kinerja utama

program pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 – 2016

sebagai berikut :

49


Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan SasaranRPJMD

No Indikator KondisiKinerja padaAwal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerjapadaAkhir

PeriodeRPJMD

Tahun1

Tahun2

Tahun3

Tahun4

Tahun5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jumlah bibit unggul perkebunan yangtersedia

20% 20% 20% 20% 20% 100%

2 Jumlah produksi komoditi perkebunan 20% 20% 20% 20% 20% 100%

3 Penambahan jumlah luas lahan komoditikaret dan kelapa sawit

20% 25% 25% 15% 15% 100%

4 Jumlah sarana dan prasarana perkebunanyang tersedia

20% 20% 20% 20% 20% 100%

5 Jumlah petani yang mengikuti bimbinganteknis serta pelatihan

20% 20% 20% 20% 20% 100%

6 Jumlah unit pengolahan dan pemasaranserta produk komoditi perkebunan yangdipasarkan melalui pasar lelang

15% 15% 20% 25% 25% 100%

7 Jumlah pelaku usaha perkebunan(perusahaan) dan pabrik pengolahan hasil

20% 20% 20% 20% 20% 100%

50


BAB VII

PENUTUP

RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2011 - 2016

merupakan salah satu dokumen peremcanaan untuk lima tahun ke depan yang

memuat visi, misi tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo serta

strategi, kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pembangunan perkebunan

di Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Perkebunan

Kabupaten Tebo dimaksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program

pembangunan perkebunan di Kabupaten Tebo, selain itu juga untuk menjaga

fokus sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perkebunan selain ditentukan

dengan adanya dokumen Renstra juga diperlukan dukungan dari sektor terkait

lainnya dan masyarakat secara umum. Akhirnya kerja keras dan kerjasama

seluruh jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo dengan semua pihak yg

terkaitdiperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani pekebun secara

umum.

51


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011-2016 · PDF fileIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, ... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... mengacu

Documents