RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · rencana strategis (renstra) dinas pendidikan kabupaten pulang pisau 2013 - 2018 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pendidikan jl. wad duha rey

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

2013 - 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENDIDIKAN JL. WAD DUHA Rey IV (Komplek Perkantoran Pemda)

No. 05 Pulang Pisau

Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat

terselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Strategi (Renstra)

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Periode 2013-2018.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program-

program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk wilayah

Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan

Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategik Dinas Pendidikan

priode 5 (lima) tahunan Pulang Pisau ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersipat membangun dari

semua pihak.

Semoga program-program yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategik

ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan pendidikan di wilayah

Kabupaten Pulang Pisau tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.

Pulang Pisau, Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pulang Pisau,

Dra. Hj. AMINAH, M.Si

NIP. 19600709 198603 2 010

Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………..1 - 9

1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PENDIDIKAN.......10- 24

2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ..... 10

2.2 Sumber Daya SKPD …………………………………………13

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..... 20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI ............................................................... 25 - 47

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan .................................................................. 25

3.2 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan .............. . 30

3.3 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Terpilih ................................................................ 32

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan ...................................... 39

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis .................................................. 44

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis .................................................... 45

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.. ............48 - 56

4.1 Visi dan Misi ........................................................................... 48

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .................................. 50

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidika ................................ 51

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF...................................................................... .............57 - 64

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ... ............................................65 - 66

Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018 iv

DAFTAR LAMPIRAN / TABEL

TABEL 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan

TABEL 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

TABEL 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TABEL 5.1 : Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran

dan

Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendidikan.

TABEL 6.1 : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden

selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda

pembangunan Nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan

program pembangunan.

Demikian juga Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah, sebagaimana

halnya Bupati Pulang Pisau juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah yang menjabarkan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman

kepada RPJP Daerah, disamping memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi

Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah,

lintas satuan kerja perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD tahun 2013 – 2018.

Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau ini, disusun sebagai

dokumen perencanaan dan menjadi pedoman utama dalam upaya pembangunan sektor

pendidikan diseluruh Kabupaten Pulang Pisau. Dalam dokumen ini dituangkan visi,

misi, tujuan, kebijakan kabupaten, program-program serta sasaran pembangunan sektor

pendidikan yang berlaku untuk Kabupaten Pulang Pisau. Kebijakan Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau dalam penyelenggaraan dan pembangunan sektor pendidikan

adalah memperhatikan kebijakan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam RPJM

Nasional serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penjabaran dari

kebijakan pendidikan nasional dilakukan sesuai dengan permasalahan dan tantangan

yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Restrandik) Kabupaten

Pulang Pisau dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik

dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya


Masyarakat, maupun para pakar. Hal ini dilakukan dengan harapan adanya masukan

dari berbagai pihak dalam perumusan RESTRANDIK sehingga dapat mendorong

partisipasi dari masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki,

tanggung jawab bersama dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan

pendidikan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan memperhatikan jabaran operasional Renstra Dinas Pendidikan

Kabupaten Pulang Pisau adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala

daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan pendidikan yang tertuang dalam RPJM daerah Pulang Pisau dengan

memperhatikan RPJM Nasional dalam upaya menata perbaikan dan pembaharuan

pendidikan nasional di Kabupaten Pulang Pisau. Juga Renstra ini disusun dengan

mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui proses identifikasi masalah terhadap

kondisi nyata pendidikan dewasa ini untuk semua jalur maupun jenjang pendidikan di

daerah Pulang Pisau. Selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan

pendidikan dalam kurung waktu 2013 – 2018.

Disadari bahwa pembangunan pendidikan menghadapi permasalahan yang

kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai

pihak secara saling terkait dan luas. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan

otonomi pendidikan, diharapkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan tersebut dapat

dilaksanakan secara hati-hati dan bertahap, hal ini karena menyangkut upaya

profesionalisme dan mutu pembangunan nasional di daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Kebijakan-kebijakan dan program yang tertuang dalam RENSTRA SKPD

DISDIK ini, diharapkan dapat memberi arah, acuan serta sinkronisasi dalam

pelaksanaan desentralisasi pendidikan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan

pendidikan di kabupaten Pulang Pisau. Walaupun didasarkan pada kebijakan

pendidikan nasional. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mempunyai penekanan

prioritas program pembangunan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan serta kondisi

daerah. Oleh sebab itu renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan nasional

yang dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dengan memberikan ruang gerak yang

lebih luas bagi para perencana, pengelola maupun penyelenggara pendidikan di seluruh

wilayah Pulang Pisau. RESTRANDIK Kabupaten Pulang Pisau ini kemudian dijabarkan

dalam RENJA SKPD sektor pendidikan.


Namun demikian perlu disadari bersama bahwa upaya-upaya pemerintah daerah

dalam menyukseskan program pembanguan tersebut di wilayah Kabuapten Pulang

Pisau diharapkan tetap dalam kerangka jalinan koordinasi serta semangat persatuan dan

kesatuan nasional. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di daerah Kabuapten

Pulang Pisau tidak hanya sebagai kontributor untuk suksesnya pembangunan

pendidikan nasional, tetapi juga sekaligus dapat menjadi satu pilar utama bagi tetap

terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya

jalinan keterkaitan baik secara organisatoris maupun secara manajerial yang saling

mempengaruhi dari seluruh penyelenggara pembangunan pendidikan diharapkan

mampu menciptakan keterbukaan, keselarasan, keserasian serta saling mendukung,

sehingga suasana kondusif dibidang pembangunan pendidikan dapat selalu terjaga

dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan

landasan Idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan operasional

berupa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan

Daerah termasuk Pendidikan, dan RPJMD tahun 2013-2018 RPJMD adalah dokumen

resmi yang menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan

hukum penyusunan RPJM Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005


tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau nomor 12 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 –

2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tantang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau tahun

2008 -2013;

Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau dalam

kurung waktu 2013 – 2018 akan mengacu kepada perencanaan pembangunan yang

disusun dalam RPJMD 2013 - 2018. Dalam pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke

dalam Rencana Strategis (Renstra) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


Renstra SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan

secara langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat dalam kurung waktu lima tahun (2013 – 2018).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018

adalah dokumen Rencana Strategik jangka menengah Dinas Pendidikan yang

memberikan pedoman bagi kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Pulang

Pisau secara komperehensif, terintegrasi dan inovatif sesuai dengan tantangan dan

potensi daerah dalam kurung waktu lima tahun. Secara spesifik dokumen Renstra

SKPD dimaksudkan:

1. Sebagai dokumen induk perencanaan pendidikan jangka menengah periode tahun

2013 – 2018 di Tingkat Kabupaten Pulang Pisau.

2. Untuk memberikan acuan dasar dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Pendidikan

dalam kerangka Regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif setiap

tahun.

Untuk mencapai maksud tersebut Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten

Pulang Pisau disusun agar menjadi pedoman lengkap yang memuat:

1. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan kependidikan, baik yang

mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini untuk memperoleh

perhatian khususnya lima tahun ke depan.

2. Rumusan agenda pokok pembangunan kependidikan berdasarkan hasil identifikasi

dan analisis permasalahan kependidikan sebagai penjabaran pokok dari visi misi

Dinas Pendidikan yang mengacu pada visi misi Bupati, dan menuangkannya

menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi pendidikan yang diinginkan

5 tahun ke depan. (2013 – 2018).

3. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan

pembangunan pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

Dokumen Renstra SKPD Dinas Pendidikan bertujuan untuk:

1. Sebagai pelaksanaan poin (1) dan (2) di atas.

2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai

misi Dinas Pendidikan.

3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan bidang Kependidikan.


4. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi baik antara SKPD Daerah,

antara ruang dan waktu maupun antara Pemerintah Pusat dan Propinsi dengan

Daerah.

5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

6. Menggalang partisipasi masyarakat

7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan

berkelanjutan.

Dokumen perencanaan daerah yang tertinggi hirarkinya adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah

pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJM Daerah

merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dalam

penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM

Nasional.

Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya setiap tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Strategis (Renstra) SKPD,

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan

sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau sebagai satu organisasi Dinas

Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Desentralisasi dan

pembantuan di bidang Pendidikan, menyusun Rencana Strategi periode 2013 – 2018,

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembanguan

pendidikan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang dalam penyusunannya

berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode 2013 – 2018 dan

kebijakan Nasional bidang Pendidikan. Selanjutnya Renstra Disdik tersebut akan

dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Renja Disdik yang memuat program dan

kebijakan setiap tahun

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hubungan antara Renstra SKPD

dengan dokumen perencanaan lainnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan


terintegrasi sebagai sebuah kesatuan yang saling mendukung dan tak dapat dipisahkan

antara satu dengan lainnya.


1.4 Sistematika Penulisan:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I dijelaskan mengenai: latar belakang Renstra, maksud dan tujuan,

landasan hukum, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya, dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD

Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capain penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas SKPD yang telat dihasilkan melalui RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi

dan dinilai perlu.

Bab III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan indetifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi SKPD. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra Dinas Pendidikan , Telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Pada bab IV ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif.

Bab V menggambarkan program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif

yang akan dilakukan dalam kurung waktu 2013 – 2018 yang meliputi: program

dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD, program dan kegiatan lintas SKPD,

dan program dan kegiatan kewilayahan.


Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas dan Fungsi SKPD


Berdasarkan Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pulang Pisau yang dituangkan dalam Peraturan Bupati

Kabupaten Pulang Pisau No.22 Tahun 2011, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pendidikan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di

bidang pendidikan

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;

4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

5. Pemberian izin dalam penyelenggaraan pendidikan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang

pendidikan.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Bagan Susunan Organisasi Dinas

Pendidikan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretariat, yang terdiri dari 3 Sub Bagian :

1. Sub Bagian Penyusunan Program.

2. Sub Bagian Program Keuangan.

3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

(3) Bidang Pendidikan Dasar dan PLB, yang terdiri dari 2 seksi :

1. Seksi TK dan SD

2. Seksi SLTP/PLB

(4) Bidang Pendidikan Menengah/Kejuruan, yang terdiri dari 2 seksi :

1. Seksi SMU

2. Seksi SMK

(5) Bidang PLS, PAUD dan Teknologi Pendidikan, yang terdiri dari 2 seksi :

1. Seksi PLS dan PAUD

2. Seksi Teknologi Informasi Pendidikan


(6) Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri

dari 2 seksi :

1. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

2. Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Akses Sarana Prasarana.

(7) Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri dari :

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

2. Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TLD)

(8) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Pengawas Sekolah

2. Guru

3. Penilik Pendidikan Non Formal


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS

Sekretariat

Sub Bagian penyusunan Program

Sub Bagian

Keuangan

Sub Bag. Umum, perlengkapan dan

Kepegawaian

Bidang Pendidikan

Menengah / Kejuruan

Bidang

Pendidikan Dasar

Bidang PLS, PAUD dan

Teknologi Informasi

Bidang Ketenagaan dan

Pengembangan Standar

Nasional Pendidikan.

Seksi SMU

Seksi SMK

Seksi PLS dan PAUD

Seksi Teknologi Informasi

Pendidikan

Seksi Pengembangan

Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan.

Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Akses

Sarana Prasarana

Pendidikan.

Seksi TK dan SD

Seksi SLTP/PLB

UPTD

Jabatan Fungsional

SUMBER : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2008 TANGGAL 19 JUNI 2008

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau (2013-2018) 1

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Kepegawaian

1) Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Pulang Pisau tahun 2013 berdasarkan: Eselon

- Eselon II = 1 orang

- Eselon III = 5 orang

- Eselon IV = 11 orang

Jumlah = 17 orang

2) Berdasarkan Pendidikan


Pulang Pisau tahun 2013 berdasarkan: Pendidikan

- Pascasarjana (S2) = 16 orang

- Sarjana ( S1 ) = 22 orang

- Sarjana Muda (D3) = 3 orang

- SLTA = 4 orang

- SD = 1 orang

Jumlah = 46 orang

3) Berdasarkan Golongan


Pulang Pisau tahun 2013 berdasarkan: Golongan

- Golongan IV = 18 orang

- Golongan III = 20 orang

- Golongan II = 7 orang

- Golongan I = 1 orang

Jumlah = 46 orang

Selain jumlah di atas terdapat pula pegawai tenaga tidak tetap (PTT)

sebanyak orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- SLTA = 13 orang

- SLTP = 1 orang

Jumlah = 14 orang


Ada Juga terdapat unit kerja pendidikan dikecamatan dan pengawas :

- Pegawai SKB = 3 orang

- Pengawas SD / Mata Pelajaran = 52 orang

- Penilik PLS/TLD/FDI = 18 orang

Jumlah = 73 orang

Sedangkan Tenaga Fungsional yang ada di wilayah Kabupaten Pulang

Pisau berdasarkan tugas mengajar dan tingkat pendidikan adalah

sebagai berikut:

Tabel. 1 Tenaga Fungsional

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013/2014

No Tugas Pendidikan

Jumlah SD SMP SLTA D1 D2 D3 S1 S2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Guru TK/RA

Guru SD/MI

Guru SMP/MTs

Guru SMA

Guru MA

Guru SMK

Penilik

Pengawas TK/SD

Pengawas SMP/SMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

308

59

2

7

3

-

-

-

10

16

8

1

1

2

-

-

-

24

309

17

1

1

2

1

5

-

6

17

19

6

-

1

-

-

-

178

1.251

528

261

67

95

17

44

2

3

19

16

18

4

3

-

3

6

389

1.920

647

289

80

106

18

52

8

Jumlah - - 547 38 360 49 2.443 72 3.509 Sumber data NUPTK ( 2013)

2.2.2 Aset Atau Modal

Daftar Peralatan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2013

No.

Nama

Barang

Merk / Ukuran

Jumlah /

Ukuran

Jumlah

Harga

Satuan

1 Kamera Digital

16,1 MP dan 42 x zoom 1 Buah 4.675.000

2 Kamera Digital

14,1 MP dan 21 x zoom 1 Buah 2.875.000

3 Handycam Full HD 1080, 5, 3 MP dan 30 x zoom 1 Buah 10.350.000


4 Laptop

Acer

- Processor : 1.6 GHz Intel Core i5 2467M

-Memori : 4GB, 1333 Mhz DDR3

- Hard Drive : 20 GB SSD/ 320 GB 5.400

rpm

- LCD : 13, 3 inci

1 Buah 9.950.000

5 Laptop

Acer

- Processor : Intel core i5-3317U, Clock

Speed 1.7 Ghz

-Memori : 4GB, DDR3

- Hard Drive : 500 Gb, Dengan Kecepatan

5.400-rpm

- LCD : 14,0 inci

2 Buah 14.400.000

6 Printer

Hp

Printer Laser jet

A4, USB, 600 dpi, 22ppm

2 Unit 6.100.000

7 Mouse Optik

15 bh 2.730.000

8 Flash Disk 8 GB 20 bh 1.940.000

9 Hard disk Eksternal 500 GB 2 bh 1.350.000

10 Mesin Hitung

uang

Ecure 1 unit 6.400.000

Daftar Tanah dan Bangunan

No. Nama Aset Bahan Bangunan Keterangan

1 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Penimbunan/Pengurukan Halaman SMAN 1

Kahayan Kuala

Tanah Baik

2 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Penimbunan Halaman Kantor/ Halaman Aula

Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau

Tanah Baik

3 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (30%) Penimbunan Halaman Kantor /Halaman Aula


Tanah Baik

4 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Penimbunan Halaman SDN Pulang Pisau 1

Tanah Baik

5 Pembayaran Uang Muka (30%) Pembangunan Perpustakaan SDN Hurung

Beton Semenisasi Baik

6 Pembayaran Uang Muka (30%) Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru

dan Penjaga Sekolah SDN Pangkoh Sari


7 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (30%) Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 1

Kahayan Tengah



dan Penjaga Sekolah SDN Henda 1



dan Penjaga Sekolah SDN Mintin 3




danPenjaga Sekolah SDN Bawan 2


11 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan Pagar SMAN 1 Kah. Hilir


12 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (30%) Pembangunan Pos Jaga Kantor Dinas Pendidikan

Kab. Pulang Pisau


13 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pos Jaga Kantor Dinas Pendidikan

Kab. Pulang Pisau


14 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Kantor Dinas Pendidikan

Kabupaten Pulang Pisau


15 Pembayaran 100% Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembuatan Taman Kantor



16 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis pembuatan Jembatan masuk/Box culvert SMAN

1 Kahayan Kuala


17 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan Pagar SMAN 1 Kah. Kuala


18 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis pembuatan selasar/tangga penghubung kantor



19 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas

KepalaSekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN

Dandang 1


20 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala

Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN Bahaur

Hilir 1


21 Pembayaran 100% PekerjaanPerencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Kepala

Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN Bawan

1


22 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis RehabilitasiSedang/berat Rumah Dinas

Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN

Pamarunan 1


23 Pembayaran 100% pekerjaan Perencanaan Teknis Pengecoran Jalan masuk/ Halaman Kantor/

Halaman Aula Dinas Pendidikan Kab. Pulang

Pisau


24 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (30%) Pembangunan Perpustakaan SDN Buntoi 2



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN

Pangkoh Sari 2



dan Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN

Pamarunan 1


27 Pembayaran 100% pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan Plang Nama Kantor Dinas Pendidikan



Kab. Pulang Pisau

28 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kantor/ TU SDN Sigi 1


29 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kantor/ TU SDN Pulang

Pisau 3


30 Pembayaraan 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kantor/ TU SDN

Hanua


31 Pembayaraan 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kantor/ TU SDN

Kalawa 2



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN Bahaur

Tengah


33 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kantor/TU SDN Bereng

Kajang 1



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN Mintin

3



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN Henda

1



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SDN Goha



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SMAN 2

Banama Tingang



Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah SMAN 2

Maliku


38 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Perpustakaan SMA Persiapan 2

Kahayan Hilir


39 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor SMA 2 Kahayan Tengah


40 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Labotarium IPA SMA Persiapan

Negeri 2 Kahayan Hilir


41 Pembayaran Uang Muka (30%) Pembangunan Perpustakaan SDN Petuk Liti


42 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor UPT Dinas

Pendidikan Kec. Kah. Hilir


43 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Labotarium Bahasa SMP 1 Maliku


44 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Labotarium Bahasa SMP 1 Pandih

Batu



45 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pengecoran Halaman SDN Pangkoh Hilir 1


46 Pembayaran 50% Pekerjaan Pembangunan RKB TK Pembina Sebangau Kuala


47 Pembayaran Uang Muka (30%) Pengecoran Halaman SDN Pangkoh Hilir 1


48 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,

Guru dan Penjaga Sekolah SDN Paduran

Sebangau 4



Guru dan Penjaga Sekolah SDN Hurung 2



Guru dan Penjaga Sekolah SDN Tanjung

Sangalang



Guru dan Penjaga Sekolah SDN Pilang 1



Guru dan Penjaga Sekolah SDN Tumbang Nusa 2



Guru dan Penjaga Sekolah SDN Pasanan


54 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Bangunan SMA 1 Maliku


55 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas SDN

Sebangau Permai 1


56 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas SDN

Pamarunan 1


57 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pulang

Pisau 3


58 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Bereng

Kajang 1


59 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan/ Penambahan Ruang Kelas

SMAN 2 Kahayan Kuala


60 Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan/ Penambahan Ruang Kelas

SMAN 2 Kahayan Hilir


61 Pembayaran 100% Pekerjaan Teknis Rehabilitasi Sedang/berat Labotarium dan Ruang Praktikum

Sekolah SMKN 1 Kahayan Hlir



Guru Penjaga Sekolah SMAN 3 Maliku



Guru Penjaga Sekolah SMAN 2 Kahayan Tengah


64 30% Pembuatan Pagar kantor Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau



65 30% Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Pulang Pisau 3 untuk 2 Ruang


66 95% Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SDN Buntoi 2


67 30% Pembuatan Pagar SMA 1 Kahayan Hilir Beton Semenisasi Baik

68 100% Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah,

Guru dan Penjaga Sekolah SDN Pamarunan


69 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Penimbunan Halaman Kantor UPT DinasPendidikan Kec.

Maliku


70 100% Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung/Ruang Pengawas

TK/SD/PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Maliku


71 95% Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga

Sekolah SDN Pangkoh Sari 2


72 95% Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Kah. Tengah


73 30% Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga SDN Paduran

Sebangau 4


74 30% Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SDN Sebangau Permai 1


75 30% Pembangunan Ruang Kantor /TU SDN Hanua


76 30% Pembangunan Gedung Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Banama Tingang


77 95% Pekerjaan Pembangunan TKB TK Pembina Sebangau Kuala


78 30% Pembangunan Gedung / Ruang Pengawas TK/SD/PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Maliku


79 30% Penimbunan Halaman Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Maliku


80 30% Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Ruang Praktek SMKN 1 Kahayan Hilir


81 95% Pekerjaan Penimbunan Halaman Kantor/Halaman Aula Dinas Pendidikan Kab.

Pulang Pisau


82 95% Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMA Persiapan Negeri 2 Kahayan

Hilir


83 95% Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMAN 3 Maliku


84 80% Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan SDN Hurung 1


2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukan


sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam

mencapai tujuan yaitu :

1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah.

2) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik secara

berkesinambungan dan terarah.

3) Terwujudnya sumber daya manusia yang berbudi pekerti,tangguh,

berkualitas, dan berwawasan kebangsaan.

4) Meningkatnya pemerataan program penuntasan buta aksara dan wajar

12 tahun dan Sekolah Gratis.

5) Meningkatnya daya tampung siswa

6) Terlaksananya program penyetaraan guru Sarjana S1 Pendidikan.

7) Terpenuhinya tenaga pengajar mulai SD sampai Sekolah Menengah

Atas.

8) Meningkatnya prosentase kelulusan yang masuk perguruan tinggi.

9) Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa

sekolah menengah.

10) Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa

sekolah menengah

11) Meningkatnya mutu penguasaan kompetensi dasar melalui Ujian

Nasional.

12) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana Laboratorium

sekolah.

13) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana ruang

belajar.

14) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana olah raga

sekolah.

15) Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan gedung perpustakaan

sekolah.

16) Meningkatnya referensi buku wajib dan buku bacaan di sekolah.

17) Terwujudnya pembentukan gugus sekolah dan komite sekolah

18) Meningkatnya rasa kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan.

19) Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.


20) Terwujudnya administrasi, pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

21) Terwujudnya SDM yang berkualitas dan profesional.

22) Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas

Pendidikan

2.4.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan tidak dapat lepas dari perkembangan

lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global. Pendidikan harus

dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang

kehidupan yang memiliki persoalan dan tantangan yang semakin

kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan

tidak cukup hanya berorientasi pada SDM dalam rangka menyiapkan

tenaga kerja tapi juga dapat menjawab tantangan antara lain :

1. Masih adanya buta aksara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu (1) masih terjadinya anak putus sekolah, khususnya pada kelas-

kelas rendah di SD/MI yaitu sekitar 67 anak (tahun 2013) yang

sebagian besar akan menjadi buta aksara, (2) sebagian dari aksarawan

baru akan kembali menjadi buta aksara (relapse illiteracy) karena

kemampuan literasi yang telah dimiliki tidak digunakan lagi; dan (3)

menurunnya perhatian masyarakat terhadap upaya pemberantasan buta

aksara. Keadaan ini membutuhkan perubahan strategi dalam

pemberantasan buta aksara dengan menggunakan pendekatan yang

lebih inovatif dalam program keaksaraan untuk memberantas buta

aksara secara efektif dan massal. Di samping putus sekolah, masih

terdapat pula sejumlah anak-anak usia sekolah yang tidak dapat

bersekolah sama sekali karena persoalan ekonomi sehingga jika tidak

ditangani segera akan menambah jumlah buta aksara secara signifikan

2. Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan melalui pendidikan

anak usia dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar

17.254 anak usia 0-6 tahun, yang memperoleh layanan PAUD adalah

baru 3.760 (21,79%). Untuk anak usia 4-6 tahun yang jumlahnya


sekitar 7.663 anak, baru sekitar 3.328 anak (atau sekitar 43,43%) yang

memperoleh layanan pendidikan di TK. Di antara anak-anak yang

memperoleh kesempatan PAUD tersebut, pada umumnya berasal dari

keluarga mampu di daerah perkotaan. Hal ini sekaligus menunjukkan

bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak perdesaan

belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional.

3. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan usia

13-15 tahun sudah mencapai 88,02% dan 65,47%. Hal tersebut

menunjukkan masih terdapat sekitar 11,98% anak usia 7-12 tahun dan

sekitar 34,53% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik

karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan

ke jenjang yang lebih tinggi. Penyebab utama anak putus sekolah atau

tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang

bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah serta harus bekerja dan

mencari nafkah.

4. Masalah guru atau pendidik lainnya adalah masih terdapatnya

kesenjangan guru dilihat dari keahliannya. Guru yang mengajar tidak

sesuai dengan bidang keahliannya (mismatch) yang masih banyak

terjadi terutama pada jenjang TK dan SD. Dalam kaitannya dengan

kelayakan mengajar guru, data Profil Disdik tahun 2013 menyebutkan

bahwa persentase guru yang tidak layak mengajar masih cukup tinggi,

terutama pada jenjang TK/RA yaitu sekitar 146 orang (42,44%) dan

jenjang SD yaitu sekitar 236 orang (14,09%) baik pada sekolah

negeri maupun sekolah swata.

5. Faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan daya saing

adalah anggaran pendidikan yang belum memadai, baik

ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Angaran

pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 20/2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah minimal 20%. Namun,

dalam kenyataannya sampai saat ini, anggaran pendidikan masih belum

tercapai baik dana APBD maupun dari dana APBN yang dibelanjakan

oleh pemerintah pusat.


6. Hal lain dalam kaitannya sarana dan prasarana pendidikan adalah

penggunaan dan pemanfatan tehnologi komunikasi dan informasi

(information and communication technology/ITC). Penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sekolah yang ada di

Kabupaten Pulang Pisau masih sangat terbatas. Untuk mengatasi

keterbatasan dalam penggunaan TIK, maka perlu diintensifkan

pemanfaatan TIK di bidang pendidikan: pertama, untuk dapat

dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan melalui otomatisasi

pendataan, pengelolaan, dan perkantoran; kedua, pendayagunaan TIK

baik sebagai materi kurikulum maupun sebagai media dalam proses

pembelajaran interaktif.

Selain itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk

membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik,

yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan

kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban

konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat

dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih

berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia

sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam

Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa,

memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial.

2.4.2 Peluang

1. Sampai dengan tahun 2013, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam

menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12

tahun, pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

dan rintisan wajar 12 tahun menempati prioritas pertama. Total anggaran


untuk program tersebut pada tahun 2013 adalah sekitar 40.236.631.500,00.

Adapun alokasi perinciannya adalah untuk: pembiayaan satuan pendidikan

SD/SMP/SMA sederajat; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,

termasuk perbaikan gedung/ruang kelas; perluasan akses SLB dan sekolah

inklusif; serta pengembangan sekolah wajar layanan khusus.

2. Adanya program BOS/BOP dimaksudkan untuk menutup biaya

minimal operasional pembelajaran yang secara minimal memadai

untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan

mutu secara berkelanjutan. Komponen pembiayaan yang termasuk

dalam BOS/BOP adalah uang formulir pendaftaran, buku,

pemeliharaan, ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga

kependidikan honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap,

BOS/BOP dikembangkan menjadi school funding formulation yang

memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin, serta

harga setempat. Dengan kebijakan BOS/BOP tersebut, pemerintah

akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya terbatas. Selain itu,

pemerintah tetap akan memberikan bantuan biaya personal bagi siswa

dan bagi sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga

miskin dan daerah bermasalah.

3. Program PAUD dianggarkan sekitar 1,350 miliar (2013),

diperuntukkan bagi kebijakan strategis yang termasuk dalam tema

pemerataan dan perluasan akses, yaitu perluasan akses PAUD.

Anggaran tersebut berangsur-angsur meningkat signifikan hingga

tahun 2018. Pendidikan menengah dianggarkan sekitar 14.414 miliar

(2013) dan akan ditingkatkan terus hingga tahun 2018, yang antara

lain untuk membiayai kebijakan strategis yang termasuk dalam tema

penyediaan sarana-prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu,

relevansi, dan daya saing, yaitu perluasan akses SMA/SMK dan

perluasan pendidikan kecakapan hidup; pengembangan sekolah

berkeunggulan lokal; akselerasi jumlah program studi kejuruan,

vokasi, dan profesi.


4. Anggaran Wajar Dikdas 9 Tahun dan rintisan wajar 12 tahun

diperuntukkan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan. Penyediaan sarana/prasarana SD/SMP sederajat dan

SMA sederajat mencakup rehabilitasi dan revitalisasi

sarana/prasarana yang rusak. Sekitar 718 unit akan selesai

direhabilitasi tahun 2018. Untuk SMP/MTs/sederajat, kegiatan

penyediaan sarana/prasarana antara lain diarahkan untuk membangun

unit sekolah baru dan ruang kelas baru. Pembangunan USB/RKB

hanya dilakukan pada jenjang SMP/MTs dan SMA sederajat, untuk

lebih mendorong peningkatan APM makin mendekati angka yang

lebih baik.

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang

dianggarkan sekitar 1.530,6 miliar (2013), selain untuk peningkatan

Kualifikasi guru dalam rangka meningkatkan mutu, juga akan

digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis yang termasuk

dalam tema peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu

pengembangan guru sebagai profesi dan pengembangan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan organisasi

profesi pendidik dan tenaga kepemendidikan. Kebijakan yang

strategis untuk membenahi persoalan guru tersebut akan terus

berlanjut hingga tahun 2018.


DATA PENDIDIKAN

TAHUN AJARAN 2013/2014

KABUPATEN PULANG PISAU

No Jenjang

Pendidikan

sekolah Murid Status Guru Jumlah Guru

Rombel Ruang Kelas

Putus Sekolah

Negeri Swasta Negeri Swasta PNS Non PNS

Negeri Swasta Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 TK/RA 4 106 95 3.370 102 287 389 8 216 78 56 24 0

2 SD 178 1 14.092 234 1.328 347 1.675 1.062 7 530 369 105 56

3 MI 3 21 591 1.525 47 198 245 14 136 55 57 20 11

4 SMP 38 1 4.914 32 377 95 472 207 3 130 71 21 30

5 MTs 2 9 540 972 30 145 175 6 51 23 12 14 9

6 SMA 15 1 2.801 52 189 100 289 110 4 76 33 4 18

7 MA 2 2 328 373 18 62 80 14 8 19 0 0 3

8 SMK 1 6 175 269 58 48 106 9 24 22 10 2 15

JUMLAH 243 147 23.536 6.827 2.149 1.282 3.431 1.430 449 933 608 190 142


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pendidikan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan

sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan

dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam pembangunan.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pulang Pisau relatif tinggi

dibanding lima tahun yang lalu, karena adanya program pemerintah wajib

belajar 12 tahun melalui sekolah gratis di Kabupaten Pulang Pisau.

Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai

upaya dalam bidang pendidikan, namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Hal ini dapat dilihat melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi

pendidikan pada saat ini, antara lain pada aspek kesempatan belajar dan mutu

pendidikan diberbagai jenjang pendidikan.

Pencapaian dalam kesempatan belajar dapat dilihat dari indikator :

(1) angka partisipasi;

(2) angka mengulang kelas;

(3) angka putus sekolah;

(4) angka kelulusan;

(5) angka melanjutkan; dan

(6) angka penyelesaian.

Sedangkan mutu pendidikan dapat diketahui melalui indikator :

(1) Nilai Ujian Akhir Nasional / Ujian Nasional;

(2) Rasio siswa guru;

(3) Rasio siswa-kelas;

(4) Rasio kelas-ruang kelas kelas;

(5) Rasio laboratorium-sekolah;

(6) Tingkat kelayakan mengajar guru.

Berikut gambaran pencapaian pada masing-masing komponen :


Akses pada Kesempatan Belajar

Angka Partisipasi

Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan tahun

2013 didapatkan bahwa angka partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar

88,02 % SMP/MTs sebesar 65,47%, dan SMA sederajat sebesar 40,86%.

Data ini menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun yang belum mendapatkan

layanan pendidikan SD sebesar 11,98 %, untuk usia 13-15 tahun yang belum

mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs sebesar 34,53%, dan untuk usia

16-18 tahun yang belum mendapatkan pelayanan SMA sederajat sebesar

59.18%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pulang Pisau

yang belum mendapatkan layanan pendidikan pada tingkat SMP/MTs dan

SMA sederajat memang masih tinggi.

Perlu diakui bahwa fasilitas pelayanan pendidikan di wilayah

Kabupaten Pulang Pisau masih rendah khususnya pada wilayah terpencil.

Layanan pendidikan merupakan salah satu tuntutan hak dasar

masyarakat yang mutlak diupayakan. Dapat terpenuhinya tuntutan atas

layanan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan

masyarakat yang kemudian pada gilirannya, secara makro dapat diharapkan

akan membawa peningkatan kinerja serta daya saing dalam produktivitas

kerja.

Angka Mengulang Kelas

Pada tahun ajaran 2012/2013 angka mengulang SD/MI sebesar 4,01%,

SMP/MTs sebesar 0,26%, dan SMA sederajat 0,38%. Data angka mengulang

kelas untuk tiap tingkatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.1 Angka Mengulang Kelas SD/MI, SMP/MTs, dan SMA

Tahun 2012/2013

No. Jenjang

Pendidikan

Tingkat

I II III IV V VI

1.

2.

3.

SD/MI

SMP/MTs

SMA

2,09%

0,19%

0,20%

0,72%

0,06%

0,18%

0,57%

0%

0,38%

0,25%

0%

Sumber: Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan 2013


Data tersebut di atas menunjukkan angka mengulang kelas pada

SD khususnya di kelas-kelas rendah masih cukup tinggi. Tingginya angka

mengulang kelas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pola

pembelajaran kurang menarik, (2) bekal awal mereka kurang baik, dan (3)

sarana yang dimiliki siswa maupun sekolah sangat kurang, sehingga tidak

mampu memberikan kemudahan siswa belajar. Ketiga faktor penyebab

tersebut perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan angka mengulang kelas.

Angka Putus Sekolah

Di wilayah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2012/2013 angka putus Sekolah Dasar SD 0,41%, SMP, 0,74 % dan SMA, 0,85 % Angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Pulang Pisau mulai menurun , tapi masih tinggi pada SMA/MA. Tabel 1.1.3 menunjukkan angka putus sekolah per tingkatan.

Tabel 1.1.3 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA

Tahun 2012/2013

No. Jenjang

Pendidikan

Tingkat

I II III IV V VI

1.

2.

3.

SD/MI

SMP/MTs

SMA

0,07%,

0,25 %

0,28 %

0,07%,

0,25 %

0,28 %

0,07%,

0,25 %

0,28 %

0,07%, 0,07% 0,07%

%

%

Sumber: LPPD, Dinas Pendidikan 2013

Untuk mempertahankan siswa agar tidak putus sekolah perlu diupayakan: (1) sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan; (2) memberikan motivasi kepada siswa bahwa mereka dapat menyelesaikan pendidikan apabila rajin belajar; (3) memberikan dukungan bea siswa; (4) melakukan pendekatan sosial budaya agar anak tidak terkendala sosial budaya setempat dalam menyelesaikan pendidikannya, serta (5) mempersiapkan anak yang baru masuk sekolah. Lima upaya tersebut perlu dimaksimalkan untuk menekan siswa putus sekolah. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus

dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Di wilayah Kabupaten

Pulang Pisau angka kelulusan pada tahun 2012/2013 sebesar 100%, 99,96%,

99,87% untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Kelulusan terkait dengan erat, dengan mutu proses pembelajaran.

Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap

mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Oleh karena itu upaya


meningkatkan angka kelulusan parallel dengan peningkatan mutu proses

pembelajaran.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Nilai Ujian Akhir Nasional/Nilai Ujian Nasional

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur mutu

pendidikan adalah hasil Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian Nasional

(UN). Berdasarkan data hasil hasil Ujian Akhir tahun ajaran 2012/2013 rata-

rata nilai UAS/UN untuk SD/MI adalah 7,24, untuk SMP/MTs rata-rata 7,14,

dan untuk SMA sederajat rata-ratanya 7.44

Rasio Siswa-Guru dan Siswa-Kelas

Rasio siswa-guru merupakan indikator mutu input pendidikan, karena

dengan rasio siswa-guru yang baik diharapkan proses pembelajaran berjalan

baik pula. Idealnya perbandingan antara siswa dan guru untuk SD 1:30, untuk

SLTP dan SLTA 1: 24, sehingga jumlah siswa dalam setiap rombongan

belajar tidak terlalu besar dan beban jam mengajar juga tidak terlalu benyak.

Berdasarkan data tahun 2013 rasio siswa-guru untuk jenjang

pendidikan SD/MI, SLTP, dan SLTA masih belum memenuhi standar ideal

(SD 1:20, SLTP 1:11, dan SLTA 1:11). Namun masalah yang terjadi adalah

ketidakmerataan distribusi guru. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa

disamping penambahan guru, perlu upaya meratakan guru untuk mengurangi

kelebihan di satu sekolah dan kekurangan di sekolah lainnya.

Kelayakan Mengajar Guru

Guru mempunyai peran strategis dalam meningkatkan mutu

pendidikan, sehingga diperlukan kelayakan untuk mengajar pada jenis dan

jenjang pendidikan tertentu. Kelayakan mengajar guru, dapat dilihat

berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kesesuaian mengajar dengan latar

belakang pendidikannya.

Berdasarkan data tahun 2013, persentase guru yang dinilai tidak layak

mengajar sebesar 42,44% untuk tingkat TK/RA, 14,09% untuk SD/MI, 6,99%

untuk SMP/MTs, dan 4,56% untuk tingkat SMA sederajat.


Data tersebut menunjukkan perlunya upaya yang sungguh-sungguh

untuk meningkatkan kualifikasi guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, maupun

guru SMA sederajat. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pengiriman

guru mengikuti pendidikan kualifikasi ke kampus dapat menyebabkan

sekolah kekurangan guru, sehingga proses pembelajarn dapat terganggu. Oleh

karena itu perlu diupayakan cara agar guru dapat mengikuti program

kualifikasi, tetapi proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar.

Kondisi Gedung Sekolah

Kondisi sekolah dan ruang kelas dapat mempengaruhi peningkatan

mutu pendidikan, jika dilihat dari fungsi dan kegunaan gedung dan ruang

kelas. Tabel 1.2.4 berikut menunjukkan kondisi gedung sekolah yang ada

di Kabuapaten Pulang Pisau.

Tabel 1.2.4 Kondisi Ruang Kelas SD/MTs, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

Tahun 2013/2014

No. Jenjang

Pendidikan

Kondisi

Rusak

Berat

(%)

Rusak

Ringan

(%)

Baik

(%)

1.

2.

3.

4.

TK/RA

Sekolah Dasar

SMP

SMA

15,19

10,46

9,46

3,54

35,44

36,75

31,98

29,20

49,37

52,79

58,56

67,26

Sumber: Profil Disdik 2013

Data di atas menunjukkan bahwa kerusakan gedung sekolah masih

perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk tingkat TK/RA gedungnya rusak

berat 15,59%, rusak ringan 35,44%, untuk SD gedungnya rusak berat

10,46%, rusak ringan 36,75%, tingkat SMP gedungnya rusak berat 9,46%,

rusak ringan 31,98%, dan tingkat SMA gedung rusak berat 3,54% rusak

ringan 29,20%. Kerusakan gedung dapat berpengaruh terhadap proses

pembelajaran dan akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. Oleh karena

itu dalam rangka menuntaskan Wajar 9 tahun, maupun memasuki rintisan

wajar 12 tahun kerusakan tersebut perlu diatasi, sehingga dapat memberikan

kenyamanan pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar.


3.2 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

3.2.1 Target

Dengan memperhatikan profil pendidikan Kabupaten Pulang Pisau,

target yang hendak dicapai pada kurung waktu 2013 sampai dengan

2018 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang tersedia :

- TK/PAUD = 144 buah, kondisi baik

- SD/MI =205 buah, kondisi baik

- SMP/MTs = 55 buah, kondisi baik

- SMA/MA/SMK = 30 buah, kondisi baik

2. Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

- Penuntasan Buta Aksara sebanyak 99%

- Tamat/Lulus SLTA minimal sebanyak 100%

- Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi minimal sebanyak

40%

- Angka Putus Sekolah SLTP sebanyak 0,55%

- Angka Putus Sekolah SLTA sebanyak 0,64%

3. Keadaan sarana prasarana pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs

- Kondisi baik 99%

- Kondisi rusak ringan maupun rusak berat 1%

4. Mutu lulusan

- Hasil Ujian Akhir SD 70% berkategori baik ( Nilai > 7,5 )

- Hasil Ujian Akhir SLTP 60% berkategori baik ( Nilai > 7,5 )

- Hasil Ujian Akhir SMA sederajat 50% berkategori baik (Nilai >

7,5)

5. Ketersediaan tenaga pendidik

- Rasio Guru-Siswa pada tingkat SD/MI 1: 30

- Rasio Guru-Siswa pada tingkat SLTP 1: 24

- Rasio Guru-Siswa pada tingkat SLTA 1: 24

- Terlaksananya pemerataan distribusi guru

6. Tingkat pendidikan tenaga pendidik


- Guru SD berkualifikasi pendidikan keguruan S1 98 %

- Guru SLTP berkualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan mata

pelajaran yang diajarkan sebanyak 100%

- Guru SLTA, berkualifikasi pendidikan minimal S1 sesuai dengan

mata pelajaran yang diajarkan sebanyak 100 %.

Angka Proyeksi SD/MI Tahun 2013 Sampai 2018

Komponen Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Angka Putus Sekolah

Angka Lulusan

Angka Rasio Murid Guru

APM

Siswa Baru Tingkat 1

Tambahan Siswa Baru TK1

Jumlah Siswa

0,38%

100 %

73

89,42%

2.654

0

16.442

0,36%

100 %

62

90,88%

2.734

80

16.522

0.34%

100 %

51

92,33%

2.816

82

16.604

032%

100 %

40

93,80%

2.901

85

16.689

0,30%

100 %

30

95,30%

2.988

87

16776

2. Angka Proyeksi SMP

Angka Proyeksi SMP Tahun 2013 Sampai 2018

Komponen Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Angka Putus Sekolah

Angka Lulusan


APM


Tambahan Siswa Baru TK1

Jumlah Siswa

0.70%

99,96%

55

69,39%

2.353

0

6.458

0,66%

100%

47

73,55%

2.565

212

6.670

0,62%

100%

39

77,96%

2.796

231

6.901

0.58%

100%

31

82,63%

3.048

252

7.153

0,55%

100%

24

87,58%

3.322

274

7.427

Angka Proyeksi SMA Tahun 2013 Sampai 2018

Komponen Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

Angka Putus Sekolah

Angka Lulusan


APM


Tambahan Siswa Baru TK 1

Jumlah Siswa

0,80%

99,87%

57

46,37%

1.478

0

3.998

0,76%

100%

49

52,63%

1.685

207

4.205

0,72%

100%

41

59,73%

1.921

236

4.441

0,68%

100%

33

67,79%

2.190

269

4.710

0,64%

100%

24

76,94%

2.497

307

5.017


3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang

hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan

pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah

dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan

daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun

sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman

perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah. Oleh

karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan

Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan Pembangunan selama lima tahun.

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi SKPD maupun

lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati

dan Wakil Bupati dan mencermati gambaran umum situasi daerah guna

mencapai tujuan strategis pembangunan daerah, maka Pemerintahan

Kabupaten Pulang Pisau kedepan memprioritaskan tujuh bidang

pengembangan, yaitu:

1. Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan

pemukiman.

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi

kerakyatan.

4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian ( arti luas ) dari Agrobisnis

menuju Agroindustri.

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan lingkungan yang

berkelanjutan.


6. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, berwibawa, Profesional

dan Akuntabel. ( Good and Clean Governance ).

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan Sosial Budaya, Pemuda dan

Perempuan dalam pembangunan.

Adapun proritas pengembangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

yang berhubungan langsung dengan SKPD Dinas Pendidikan adalah

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diarahkan untuk mencapai SDM

yang berkualitas yang mampu mengelola sekaligus mempertahankan

sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pulang Pisau dengan baik.

Sejalan dengan itu sumberdaya yang bisa diperbaharui seperti pertanian

dalam arti luas dan kelautan serta pariwisata juga bisa berkembang pesat

karena dikelola oleh SDM yang cerdas.

Begitu pula halnya untuk pengembangan bidang-bidang yang lain,

dan akan melibatkan program dan kegiatan utama dan pendukung dalam

koordinasi SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab

terhadap bidangnya yang di jabarkan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih.

VISI : “Terwujudnya masyarakat Pulang Pisau yang damai, maju,

berkeadilan dan sejahtera.”

Visi tersebut diatas sejalan dengan visi Dinas Pendidikan yaitu :

”Terwujudnya Pendidikan yang mampu membangun insan Kabupaten Pulang

Pisau yang cerdas, kreaktif dan kompetitif serta relevan dengan kebutuhan

masyarakat lokal dan global” dan berkesesuaian dengan Misi I/II kabupaten

Pulang Pisau yaitu : Memfasilitasi setiap masyarakat dan tuntutan perubahan

dalam pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas. Dengan tujuan

meningkatkan pembangunan terutama sarana dan prasarana umum dengan

memperhatikan aspek lingkungan dan kontinyuitas serta nilai kedaerahan

yang bermartabat. Adapun program strategi Dinas Pendidikan dalam

mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih antara lain :

• Meningkatkan ketersediaan sarana - prasarana pendidikan yang sesuai

dengan perkembangan teknologi.


• Meningkatkan kualitas/mutu pendidikan formal dan non formal.

• Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

• Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

• Meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan

Tabel C.11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Pulang Pisau yang damai, maju, berkeadilan dan sejahtera.

Misi 1/ 2 : Percepatan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah, tata ruang dan pemukiman, dan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi I/II

Percepatan dan

peningkatan

sarana dan

prasarana

wilayah, tata

ruang dan

pemukiman. Dan

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia.

.

Program 1

Pendidikan Anak

Usia Dini

Akses anak usia

dini terhadap

layanan pendidikan

dan perawatan

melalui pendidikan

anak usia dini

(PAUD) masih

terbatas dan tidak

merata. Dari sekitar

17.254 anak usia 0-

6 tahun, yang

memperoleh

layanan PAUD

adalah baru 3.760

anak (21,79%).

Untuk anak usia 4-6

tahun yang

jumlahnya sekitar

7.979 anak, baru

sekitar 3.340 anak

Soal Pemerataan , Kurangnya

Lembaga PAUD di Pedesaan

Adanya Program Paudisasi

Oleh Kemdiknas dan

Program Dinas Pendidikan

Provinsi 1 (satu) Desa 1

(satu) PAUD.


(atau sekitar

41,86%) yang

memperoleh

layanan pendidikan

di TK. Di antara

anak-anak yang

memperoleh

kesempatan PAUD

tersebut, pada

umumnya berasal

dari keluarga

mampu di daerah

perkotaan. Hal ini

sekaligus

menunjukkan

bahwa anak-anak

dari keluarga miskin

dan anak-anak

perdesaan belum

memperoleh

kesempatan PAUD

secara proporsional

Program 2

Pendidikan Dasar

Angka partisipasi

sekolah (APS)

penduduk usia 7-12

tahun dan usia 13-

15 tahun sudah

mencapai 88,02%

dan 65,47 % Hal

tersebut

menunjukkan masih

terdapat sekitar

11,98% anak usia 7-

12 tahun dan sekitar

34,53% anak usia

13-15 tahun yang

tidak bersekolah,

baik karena belum

pernah sekolah,

putus sekolah, atau

tidak melanjutkan

ke jenjang yang

lebih tinggi.

Penyebab utama

anak putus sekolah

atau tidak

melanjutkan

sekolah adalah

karena alasan

ekonomi, yang

bervariasi dari tidak

memiliki biaya

1. Pertambahan Penduduk dan

Migrasi penduduk

dari daerah lain,

2. Kurangnya Kesadaran

Masyarakat dalam

pendidikan,

3. Adanya Anak Usia Sekolah mencari

nafkah untuk

membantu ekonomi

keluarga.

Program BOS dan Sekolah

Gratis Tingkat SD dan

SMP.


sekolah serta harus

bekerja dan mencari

nafkah.

Program 3

Pendidikan

Menengah

Program ini

bertujuan untuk

meningkatkan akses

dan pemerataan

pelayanan

pendidikan

menengah yang

bermutu dan

terjangkau bagi

semua penduduk,

laki-laki dan

perempuan, melalui

pendidikan formal

yaitu SMA, SMK,

MA, atau bentuk

lain yang sederajat.

Program pendidikan

menengah didorong

untuk

mengantisipasi

meningkatnya

lulusan sekolah

menengah pertama

sebagai dampak

positif pelaksanaan

Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9

Tahun, serta

penguatan

pendidikan

vokasional baik

melalui

sekolah/madrasah

umum maupun

sekolah/madrasah

kejuruan dan

pendidikan

nonformal, guna

mempersiapkan

lulusan yang tidak

melanjutkan ke

jenjang pendidikan

tinggi untuk masuk

ke dunia kerja.

1. Pertambahan Penduduk dan

Migrasi penduduk

dari daerah lain,

2. Kurangnya Kesadaran

Masyarakat dalam

pendidikan,

3. Adanya Anak Usia Sekolah mencari

nafkah untuk

membantu ekonomi

keluarga.

4. Siswa putus Sekolah

Penyelenggaraan Wajib

belajar 12 tahun melalui

Bantuan Operasional

Pendidikan (BOP) APBD

II, dan didirikannya SMA

seluruh kecamatan

sehingga tercapainya

perluasan Akses

Pendidikan Menengah.

Program 4

Pendidikan Non Masih adanya buta 1. Kurangnya perhatian

masyarakat dalam

Adanya Kegiatan

Keaksaraan Fungsional


Formal

aksara tersebut

disebabkan oleh

beberapa faktor,

yaitu (1) masih

terjadinya anak

putus sekolah,

khususnya pada

kelas-kelas rendah

di SD yaitu sekitar

67 anak (tahun

2013) yang

sebagian besar akan

menjadi buta

aksara, (2) sebagian

dari aksarawan baru

akan kembali

menjadi buta aksara

(relapse illiteracy)

karena kemampuan

literasi yang telah

dimiliki tidak

digunakan lagi; dan

(3) menurunnya

perhatian

masyarakat

terhadap upaya

pemberantasan buta

aksara. Keadaan ini

membutuhkan

perubahan strategi

dalam

pemberantasan buta

aksara dengan

menggunakan

pendekatan yang

lebih inovatif dalam

program keaksaraan

untuk memberantas

buta aksara secara

efektif dan massal.

Di samping putus

upaya pemberatasan

buta aksara

2. Adanya sejumlah anak usia sekolah

tidak dapat

bersekolah sama

sekali

3. Biasanya orang malu disebut buta huruf

sehingga tidak mau

mengikuti kegiatan

Keaksaraan

Fungsional.

(KF) bagi Warga Belajar

(WB) dan Pendataan Buta

Huruf By Name By Addres


sekolah, masih

terdapat pula

sejumlah anak-anak

usia sekolah yang

tidak dapat

bersekolah sama

sekali karena

persoalan ekonomi

sehingga jika tidak

ditangani segera

akan menambah

jumlah buta aksara

secara signifikan.

Program 5

Peningkatan Mutu

Pendidikan dan

Tenaga

Kependidikan

Masalah guru atau

pendidik lainnya

adalah masih

terdapatnya

kesenjangan guru

dilihat dari

keahliannya. Guru

yang mengajar tidak

sesuai dengan

bidang keahliannya

(mismatch) yang

masih banyak

terjadi terutama

pada jenjang TK

dan SD. Dalam

kaitannya dengan

kelayakan mengajar

guru, data Profil

Disdik tahun 2013

menyebutkan

bahwa persentase

guru yang tidak

layak mengajar

masih cukup tinggi,

terutama pada

jenjang TK/RA

yaitu sekitar 146

orang (42,44%) dan

1. Faktor penghambat adalah masalah

sebaran guru, di kota

cendrung berlebih

sehingga di

kecamatan dan desa

dianggap masih

kurang.

2. Guru yang tidak layak mengajar dan

tidak

berkesusuaian(Mism

atch)

1. Pengangkatan guru lulusan

PGSD yang

disesuaikan dari

daerah asal.

2. Penigkatan Mutu melalui pelatihan

guru mata

pelajaran

3. Penerimaan CPNS

disesuaikan

kualifikasi

jurusan.


jenjang SD yaitu

sekitar 236 orang

(14,09%) baik pada

sekolah negeri

maupun sekolah

swata.

Program 6

Pelayanan

Pendidikan

Hal lain dalam

kaitannya sarana dan

prasarana

pendidikan adalah

penggunaan dan

pemanfatan

tehnologi

komunikasi dan

informasi

(information and

communication

technology/ITC).

Penggunaan

teknologi informasi

dan komunikasi

(TIK) pada sekolah

yang ada di

Kabupaten Pulang

Pisau masih sangat

terbatas. Untuk

mengatasi

keterbatasan dalam

penggunaan TIK,

maka perlu

diintensifkan

pemanfaatan TIK di

bidang pendidikan:

pertama, untuk

dapat dimanfaatkan

dalam pengelolaan

pendidikan melalui

otomatisasi

pendataan,

pengelolaan, dan

perkantoran; kedua,

pendayagunaan TIK

sebagai media dalam

proses pembelajaran

interaktif.

1. Penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi

(TIK) pada sekolah

yang ada di

Kabupaten Pulang

Pisau masih sangat

terbatas.

2. Sarana TIK di sekolah dirasa masih

kurang

1. Kegiatan Pelatihan

Pemanfaatan TIK

sebagai sarana

pembelajaran

terus ditingkatkan

terutama untuk

guru SMP dan

SMA

2. Adanya Program School Net

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra SKPD


Dalam menyusun rencana strategis 2013-2018, diperlukan analisis

kondisi internal pendidikan nasional pada periode 2010--2015 sebagai

referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi.

Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk

mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan

mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk

memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya

penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK)

pada kelompok usia ini telah meningkat dari 37,32% pada tahun 2010

menjadi 43,43% pada tahun 2013.

Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar,

pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan

partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan

antar kelompok masyarakat. APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus

mengalami kenaikan dari 98,73% pada tahun 2010 menjadi 104,14% pada

tahun 2013. Pada periode yang sama, angka partisipasi murni (APM)

SD/MI/SDLB/Paket A mengalami penurunan dari 95,11% menjadi 88,02%.

Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK juga meningkat dari

87,00% pada tahun 2010 menjadi 88,07% pada tahun 2013. Dalam hal

peningkatan akses pendidikan untuk jenjang SD/SDLB/MI/Paket A seperti

yang terlihat pada indikator APM menunjukkan peningkatan dari waktu ke

waktu,namun disparitas antarprovinsi, antarkabupaten dan antarkota masih

relatif tinggi.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak

terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi


pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah

yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak

yang harus dipenuhi. Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap

siswa telah mencapai 16 siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi,

nampak disparitas rasio guru terhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi.

Bila rasio guru terhadap siswa di Indonesia dibandingkan dengan rasio guru

terhadap siswa di negara-negara lain, secara nasional, rasio guru terhadap

siswa di Indonesia pada jenjang SD sudah mendekati rasio. Sementara itu,

pada jenjang SMP, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rasio di Amerika

Serikat dan Inggris.Namun demikian, disparitas rasio guru terhadap siswa

antarprovinsi di Indonesia khususnya pada jenjang pendidikan dasar masih

sangat lebar.

Pendidikan Menengah

APK SMA/SMALB/SMK/MA/MAK/Paket C mengalami penurunan

dari 74,89% pada tahun 2010 menjadi 58,44% pada tahun 2013. Pada periode

yang sama, angka part

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · rencana strategis (renstra) dinas pendidikan kabupaten pulang pisau 2013 - 2018 pemerintah kabupaten pulang pisau dinas pendidikan jl. wad duha rey

Documents