RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2017-2018 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Kelurahan Pasan-Wawali, Kec. Ratahan, Telp/fax.(0431)3174679 website: www.mitrakab.go.id. email : [email protected]KODE POS. 95695 RATAHAN
56
Embed
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - mitrakab.go.id · Permukiman ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan rencana pembangunan infrastruktur selama 2 (d ua) tahun, yang setiap tahunnya
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA STRATEGIS( RENSTRA )TAHUN 2017-2018
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PERUMAHAN RAKYATDAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Kelurahan Pasan-Wawali, Kec. Ratahan, Telp/fax.(0431)3174679website: www.mitrakab.go.id. email : [email protected]
KODE POS. 95695
RATAHAN
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa,yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapatmenyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018.
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan rencanapembangunan infrastruktur selama 2 (dua) tahun, yang setiap tahunnyadijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang merupakan pedomanpenyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.
Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapatmemberikan gambaran penyelenggaraan rencana pembangunaninfrastruktur sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visiDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupatenMinahasa Tenggara , yaitu “Terwujudnya kualitas layanan infrastrukturperumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memadai, sertaterwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasanlingkungan”. Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masihbanyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap sarandan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.
Ratahan,........................ 2017
KEPALA DINAS PERUMAHANRAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN KABUPATENMINAHASA TENGGARA
Ir. DENNIJ S.R PORAJOW, M.Si.Pembina UTAMA MUDA
NIP.19601204 198903 1 009
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.......................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayana SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
iii
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANGRencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedomandan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan.
Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikankepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan,dimana didalamnya termasuk urusan bidang Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karena itulah perludisusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai denganperaturan yang berlaku.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KabupatenMinahasa Tenggara disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah.
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara yang pada prinsipnyadipergunakan untuk periode 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengantahun 2018, namun karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara baru terbentuk pada akhir tahun 2016 sesuai denganPeraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkanpada tanggal 21 November 2016, dimana Dinas ini nanti bertugas secara efektif padaJanuari 2017, maka Dokumen Renstra inipun nanti disusun pada Januari 2017 yangdipergunakan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Renstra ini memuat visi,misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengantugas dan fungsi dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah danbersifat indikatif.
Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsiSKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategisyang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara(RPJMD) 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
2
1.2. LANDASAN HUKUMPenyusunan Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Jalan5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah9. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-202511. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-201413. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunanpengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005 tentang PetunjukPenyusunan Dokumenn Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan danPermukiman (KSNPP)
18. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara
19. Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara periode2013-2018
1.3. MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara ini adalah sebagai arah dan pedomanperencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidangDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga pelaksanaan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
3
pembangunan untuk urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis,harmonis dan berkesinambungan.
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :a. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan tahun 2013-2018b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi
pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalampelaksanaan pada tahun 2017-2018.
c. Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah
Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara ini mempunyaifungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPDKabupaten/Kota untuk urusan yang sama.
1.4. SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :KATA PENGANTARIKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISIDAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD2.2 Sumber Daya SKPD2.3 Kinerja Pelayanan SKPD2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih3.3 Telaahan Renstra K/L dan Kabupaten3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD4.3 Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
4
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
5
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPDSusunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa TenggaraNomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe CKabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2016adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas2. Sekretaris Dinas membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan membawahi :a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan;b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan;c. Seksi Pembiayaan Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman membawahi :a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
Untuk lebih jelasnya, Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Gambar2.1 serta untuk Sistematika Penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat dilihatpada Tabel 2.2. berikut. :
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
6
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KAWASANPERMUKIMAN
BIDANG PERUMAHAN
SEKSI PEMBIAYAANPERUMAHAN
SEKSI PENYEDIAANDAN PELAKSANAAN
PERUMAHAN
SEKSI PERENCANAAN,MONITORING DAN
EVALUASIPERUMAHAN
SEKSI PENDATAANDAN PERENCANAAN
KAWASANPERMUKIMAN
SEKSI PENCEGAHANDAN PENINGKATANKUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN
SEKSI PEMANFAATANDAN PENGENDALIAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
7
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
8
Tabel 2. 2. Sistematika Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
9
Uraian tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas mempunyai tugas :a. Perumusan kebijakan teknis;b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan
pelaksanaan tugas;c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang perumahan dan kawasan permukiman;d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;e. Penyelenggaraan urusan di bidang perumahan rakyat;f. Penyelenggaraan urusan di bidang kawasan permukiman;g. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasiumum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yangdiberikan oleh Kepala Dinas.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Sekretarismempunyai fungsi:a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan administrasi umum,
perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;b. Pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi
kepegawaian;c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan
anggaran.d. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris membawahilangsung 2 (dua) Sub Bagian, yakni :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :a. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian dengan
cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan sertamemeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimanamestinya;
b. Menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barangmilik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yangdiharapkan;
c. Menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah danketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatanyang digunakan agar tetap terawat;
d. Mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat,menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalanlancar;
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
10
e. Menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuaidenganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugasberjalan lancar;
f. Melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;
g. Menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah danketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatanyang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengaturpengelolaan gudang dan peralatan kantor;
h. Menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan sertamengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapatberjalan sebagaimana mestinya;
i. Mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur SipilNegara;
j. Mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil Negara;k. Mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr
Sipil Negara;l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur
Sipil Negara;m. Mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin
Negara;r. Membuat dan menyusun laporan kegiatan; dans. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan
program kegiatan;c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan
pengeluaran kas;f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur
akuntansi;h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dani. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Selain 2 (dua) Sub Bagian diatas, Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman memiliki 2 (dua) bidang yang memiliki peranan penting untuk berbagaimacam kegiatan di lapangan serta kegiatan teknis lainnya dan bertanggung-jawablangsung ke Kepala Dinas, yaitu :
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
11
1. Bidang Perumahan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusandan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. Bidang Perumahan inimempunyai fungsi :a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanan, monitoring dan
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanan, monitoring dan evaluasiperumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan dan pembiayaanperumahan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangperencanan, monitoring dan evaluasi perumahan, penyediaanpelaksanaan perumahan dan pembiayaan perumahan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanan, monitoringdan evaluasi perumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan danpembiayaan perumahan;
e. Pelaksanaan administrasi perencanan, monitoring dan evaluasiperumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan dan pembiayaanperumahan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
Dalam penyelenggaraan tugasnya, Bidang Perumahan ini membawahi 3(tiga) seksi, yaitu :a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, yang
tugasnya sebagai berikut :- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang
perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;- Melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan,
monitoring dan evaluasi perumahan;- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasiperumahan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikanpelaksanaan tugas;
- Membuat dan menyusun laporan kegiatan;- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.b. Seksi Penyediaan Pelaksanaan Perumahan, yang tugasnya sebagai
berikut :- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyediaan pelaksanaan perumahan;- Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan
pelaksanaan perumahan;- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang penyediaan pelaksanaan perumahan;
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
12
- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikanpelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan bidang tugasnya.
c. Seksi Pembiayaan Perumahan, yang tugasnya sebagai berikut :- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang
pembiayaan perumahan;- Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pembiayaan
perumahan;- Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di pembiayaan
perumahan;- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pembiayaan perumahan;- Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas;- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2. Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas menyelenggarakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman.Bidang Kawasan Permukiman ini mempunyai fungsi :a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pendataan dan
Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan PengendalianKawasan Permukiman;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pendataan danPerencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan PengendalianKawasan Permukiman;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayananPendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan danPeningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan danPengendalian Kawasan Permukiman;
d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendataan danPerencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan PeningkatanKualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan PengendalianKawasan Permukiman;
e. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai denganbidang tugasnya.
Dalam penyelenggaraan tugasnya, Bidang Kawasan Permukiman inimembawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, yang
tugasnya sebagai berikut :- Mengkoordinasi dan memfasilitasi bidang Pendataan dan
Perencanaan Kawasan Permukiman;- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang
Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
13
- Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendataan danPerencanaan Kawasan Permukiman;
- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakanoperasional di bidang Pendataan dan Perencanaan KawasanPermukiman;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan bidang tugasnya.
b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman,yang tugasnya sebagai berikut :- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;- Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;- Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang Pencegahan dan Peningkatan KualitasKawasan Permukiman;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan bidang tugasnya.
c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, yangtugasnya sebagai berikut :- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang
Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;- Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pemanfaatan dan
Pengendalian Kawasan Permukiman;- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian KawasanPermukiman;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan bidang tugasnya.
1.2 SUMBER DAYA SKPDGuna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
Perumahan dan Permukiman, maka Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara didukung oleh potensi sumber dayamanusia (SDM) sebanyak 14 orang personel (Data per Januari 2017).
1.2.1 Jumlah Jabatan Struktural (Eselon)Jumlah total pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman adalah 14 orang, dimana untuk jabatan strukural (eselon) terdiri dari :1. Eselon 2b : 1 orang2. Eselon 3a : 1 orang3. Eselon 3b : 2 orang4. Eselon 4a : 7 orang
Sedangkan untuk pegawai yang belum memegang jabatan sebanyak 3 orang.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
14
Untuk jumlah pejabat berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabelberikut, dimana rinciannya sebagai berikut :
20. Meja Kayu/Rotan 1/2 biro 3 - 3 -21. AC Unit 4 4 - -22. Plotter 1 - 1 -23. Genset 1 1 - -24. UPS 2 2 - -25. Kompas 1 1 - -26. Personal Komputer 3 1 2 -27. Optical Clinometer 1 1 - -
28. Peralatan Studio Visual Lain-lain 1 - 1 -
29. Kursi Kayu 8 8 - -30. Kursi Bantal Rangka Besi 1 1 - -31. Sepeda Motor 1 - 1 -32. Mobil 2 2 - -33.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Sampai dengan akhir tahun 2017, hasil kinerja pelayanan DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :
Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelaynaan s/d Tahun 2017
NO. URAIAN SATUAN JUMLAH KET.
1 Penataan PemukimanKelurahan di KecamatanRatahan Wilayah I paket 1
2 Penataan PemukimanKelurahan di KecamatanRatahan Wilayah II
paket 1
3 Pengadaan Papan NamaJalan di KecamatanRatahan
paket 1
4 Penyediaan Sarana AirBersih dan Sanitasi Dasar
paket 1
Pada kurun waktu periode Renstra sebelumnya (2011 – 2015), kegiatanyang telah dilaksanakan tidak ada karena Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman baru terbentuk pada Tahun 2017.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Memperhatikan hasil telaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah danhasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kondisi perumahanrakyat dan kawasan permukiman tergambar pada potensi, masalah, peluangdan tantangan yang dimiliki oleh Dinas perumahan rakyat dan kawasanpermukiman.
1. Tantangan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman antara lain :
a. Terjadinya konflik mengenai status tanah terkait pengelolaaninfrastruktur permukiman
b. Merupakan kawasan cepat tumbuh sehingga pengembangannya harusmempertimbangkan kebutuhan penduduk
c. Merupakan kawasan dengan kepadatan yang sedang cenderung tinggisehingga membuktikan penyediaan infrastruktur Penerangan JalanUmum (PJU)
d. Tingginya Perumahan Tidak Layak Huni di daerah pesisir pantai
2. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman antara lain :
a. Tingginya pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan
b. Meningkatnya infrastruktur ( jalan ) yang mempermudah peningkataninfrastruktur yang lainnya
c. Adanya kesadaran masyarakat mengenai status tanah, dengantingginya pendidikan
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaranpenyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknikpeta kekuatan ( analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan ekternal sebagaiberikut :
Faktor Internal meliputi :
1. Kekuatan (Strenght)
a. Cukup banyak rumah permanen
b. Sumber air bersih berasal dari sumur dengan air tawar
c. Terdapat air bersih yang berasal dari PDAM
2. Kelemahan (Weaknees)
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
18
a. Menggunakan MCK pribadi dengan bangunan semi permanen dan non
permanen
b. Drainase hanya terdapat di pinggir jalan provinsi
c. Sumber air bersih merupakan sumur dengan air asin
Faktor eksternal, meliputi :
1. Peluang (opportunities)
a. Masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan
b. Adanya rencana peningkatan infrastruktur penerangan jalan umum
(PJU)
c. Adanya bantuan perbaikan Rumah yang tidak layak huni
d. Mengoptimalkan pelayanan air bersih melalui perbaikan kapasitas dan
jaringan.
2. Tantangan (Threats)
a. Terjadinya konflik mengenai status tanah terkait pengelolaaninfrastruktur permukiman
b. Merupakan kawasan cepat tumbuh sehingga pengembangannya harusmempertimbangkan kebutuhan penduduk
c. Merupakan kawasan dengan kepadatan yang sedang cenderung tinggisehingga membuktikan penyediaan infrastruktur Penerangan JalanUmum (PJU)
d. Tingginya Perumahan Tidak Layak Huni di daerah pesisir pantai
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
15
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIPELAYANAN SKPD
Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara ini adalah merupakan dokumen perencanaan yangbaru saja dibuat pada awal tahun 2017 karena instansi ini adalah dinas yang barusaja dibentuk, dimana perencanaan pembangunan yang tersusun ini merupakansaduran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (Dinas PU & SDA) sertadari Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (BLH) Kabupaten MinahasaTenggara, dimana perencanaan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya dari kedua dinas tersebut, sehingga dalam merumuskan arahkebijakan dan strategi pembangunan kedepan, tidak lepas dari kondisi riil capaianpembangunan tahun sebelumnya dari kedua dinas dimaksud, serta ditambahkandengan program dan kegiatan lainnya yang merupakan tupoksi dari DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan BupatiMinahasa Tenggara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 21November 2016.
Lima tahun pertama dari Renstra kedua instansi yang tersebut diatas telahmenghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakanberbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antarakinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yangbermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yangdiperhadapkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaisebuah tantangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul darikekuatan yang belum didaya-gunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi,peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untukmendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapatdipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasifaktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa mendatang. Faktor penentukeberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memilikidaya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalammewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentanglayanan dasar di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masingmelalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yangditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.
Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secarainternal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahantersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
16
memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasipembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :
1. Sekretariata. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang
bersertifikat.c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara belum optimal, disebabkan karena dinas inimasih baru dan kegiatan dimaksud belum berjalan secara optimal.
d. Belum optimalnya data dan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara yang terintegrasisesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bidang Perumahana. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan yang
berhubungan dengan perumahan serta kurangnya pihak developer yang inginberinfestasi di Minahasa Tenggara dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang perumahan.
b. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaanperumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilanrendah.
c. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Minahasa Tenggara.d. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan
fasilitas perumahan yang layak huni.
3. Bidang Kawasan Permukimana. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan pembangunan yang berhubungan dengan kawasanpermukiman.
b. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MinahasaTenggara menjadi acuan dalam penyusunan program dan rencanapembangunan sebagai panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkankawasan yang sesuai denga peruntukan lahan.
c. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruangkhususnya dalam hal yang terkait dengan penataan kawasan permukimanserta alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan yang lain.
d. Belum maksimalnya infrastruktur yang tersedia sebagai faktor utama yangmendukung terciptanya kawasan permukiman yang efektif, tertata danberdaya-guna tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
17
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananSKPD
Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten MinahasaTenggara
Keterbatasanaksesmasyarakatberpenghasilan menengahkebawahterhadaplahan untukperumahansertaterbatasnyaanggaranpemerintahdalammemfasilitasipenyediaanrumah layakhuni bagimasyarakatberpenghasilan rendah
9 KajianterhadapRTRWKabupatenMinahasaTenggara
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
18
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH
Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahterpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakanselama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tersebut, danuntuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dapat mempengaruhipencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tersebut.
Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayananDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggarayang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepaladaerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanandari dinas ini. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkantinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhanpengelolaan faktor-faktor tersebut agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visidan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.2.1 VisiVisi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin
dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalahkondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usahapembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnyaberorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.
Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan gambarankesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Denganmenyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alammaupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitasdiantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, sertaberpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Tahun 2013 -2018 dirumuskan sebagai berikut :
“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut di
atas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai PerangkatDaerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengaturan,pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyatdan kawasan permukiman, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas perbantuanyang diberikan oleh pemerintah agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu sertawaktu dan kualitas yang dipersyaratkan yaitu :
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
19
Tabel 3.2 Kondisi dan Peran Dinas Terhadap Visi Bupati dan Wakil Bupati
No Kondisi 5 tahun kedepan Peran Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman
1. Berdaulat : Terwujudnyamasyarakat Minahasa Tenggarayang bebas dari segala macamgangguan agar dapat menjalanikehidupan yang aman, sentosadan makmur
Melalui Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman diharapkandapat menjadi motor penggerak dalammewujudkan sarana dan prasaranainfrastruktur memenuhi standarteknis dan memberikan keamanandan kenyamanan bagi masyarakat
2. Berdikari : Terwujudnyamasyarakat Minahasa Tenggarayang sejahtera, sehat dan cerdasdengan kemampuan untukmenjadi unggul di segala bidang
Melalui Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman diharapakandapat menjadi motor penggerak dalammewujudkan pencapaian kondisi“lebih maju” dan “merata” melaluikegiatan-kegiatan yang dapatmembangkitkan minat masyarakatserta kondisi infrastruktur lebih baik,sehingga masyarakatnya akan majudan makmur.
3. Berkepribadian : Terwujudnyamasyarakat Minahasa Tenggarayang mempunyai budaya moderndan agamis serta berkepribadian/jati diri yang dinamis, kreatif,inovatif, disiplin, berdaya tahandan mampu ikut mewarnai prosesglobalisasi
Melalui Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman dengandidukung bidang lainnya diharapkandapat menjadi motor penggerakmewujudkan pencapaian kondisi“lebih berkarakter” dan “Berbudaya”melalui, kegiatan-kegiatan yangmengikutkan masyarakat sehinggamenjadi motor penggerakpembangunan dalam mewujudkanpencapaian kondisi masyarakat yangmandiri, sejahtera untuk mampu ikutmewarnai proses globalisasi
3.2.2 MisiMisi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha
mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan prosespencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuhmelalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,profesional, melayani, rukun dan damai (sukses pemerintahan)
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakinberkualitas dan pemberdayaan masyarakat (sukses pendidikan,kesehatan dan pemberdayaan masyarakat)
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
20
3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanianperkebunan (kelapa),dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatanberusaha yang semakin kondusif (sukses perekonomian)
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkanaksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, sertapemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (suksespembangunan)
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari serta aman dari berbagairesiko bencana (sukses lingkungan hidup).
Dari kelima Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut di atas, maka misi keempat adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman. Misi keempat tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkaninfastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, air bersihdan pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir.
Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelolainfrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten MinahasaTenggara, maka dalam pelaksanaan tupoksi tersebut sedapat mungkinmemperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisiyang mantap melalui :
1. Perwujudan pembangunan infrastruktur Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang danmanusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayananair minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaandan perdesaan;
2. Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi denganprasarana dan sarana lingkungan yang memadai.
Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran
Misi Tujuan Sasaran Indikator SasaranMeningkatkankualitaspermukimandan jumlahrumah layakhuni
3.2.3 Program PembangunanSebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013 – 2018, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan dariDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Visi, Misi Bupatidan Wakil Bupati terpilih adalah pada Misi 4, yaitu : “Memantapkan prasarana dansarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik denganmemperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang” melalui :
1. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, denganprogram sebagai berikut :a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoranb. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturc. Program Peningkatan Disiplin Aparaturd. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparature. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan2. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Program Pengembangan Perumahanb. Program Lingkungan Sehat Perumahanc. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahand. Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam / Sosiale. Program Pengelolaan Areal Pemakamanf. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Pengadaan dan
Pemeliharaan PJU)
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
22
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalamupaya menyusun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara yangakan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dandikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten MinahasaTenggara adalah Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan denganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada bagian ini akanditelaah Renstra dari Kementerian tersebut yang ada kaitannya dengan Renstra diDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggaraini.
Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman danPerumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor …/PRT/M/2015 tentangPerubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana StrategisKementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman tahun 2015 – 2019.
3.3.1 Kondisi Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara diantaranya adalah :
1. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkatkerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnyakegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatanpetani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi,sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalammendukung pemenuhan produksi pangan.
2. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan arearesapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air..
3. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki aksesterhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebutmasih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
4. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan,Sementera itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibatpenambahan keluarga baru.
3.3.2 Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPembangunan infrastrukur untuk perumahan rakyat dan kawasan permukiman
diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang, yakni : “TerwujudnyaInfrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang handal dalammendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadianberlandaskan gotong-royong”.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
23
Infrastruktur untuk Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang handaldiartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dancakupan pelayanan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yangproduktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat,menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutanyang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.
3.3.3 Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMisi untuk mencapai Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tahun 2015-2018, yaitu :1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber
daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan energiguna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalamrangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahanrakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalamrangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang sejalan denganprinsip “infrastruktur untuk semua”.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasanpermukiman secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbanganpembangunan antar-daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasanperbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsimanajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yangefisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
3.3.4 Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSebagai penjabaran atas visi, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun 2015-2019 adalah:1. Menyelenggarakan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukungkeseimbangan pembangunan antar-daerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI
2. Menyelenggarakan pembangunan di bidang perumahan rakyat dankawasan permukiman untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air,dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik dalam rangka kemandirian ekonomi
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasanpermukiman untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saingbangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitasdaratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak gunamewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip“infrastruktur untuk semua”.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
24
5. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang perumahan rakyat dankawasan permukiman yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel untukmendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri danberkepribadian.
3.3.5 Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visisebagai berikut :
Gambar 3.1 Sasaran Strategis untuk Pencapaian Visi
Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya internal yang harus dilakukan dengan baik, agar :
1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran2. Meningkatnya ketahanan air.3. Meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses permukiman yang layak4. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.5. Meningkatnya pengendalian6. Pengawasan internal.Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna
memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas, maka diperlukanupaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning andgrowth, yang meliputi :
1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkepribadian2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
25
3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman dan perumahan
4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasipublik, serta sarana dan prasarana.
Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagaiberikut :Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan
permukiman yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukungkeseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasantertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan akan dicapaimelalui sasaran strategis :- Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perumahan
rakyat dan kawasan permukiman antar daerah, antar sektor danantar tingkat pemerintahan
- Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksinasional.
Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dankawasan permukiman untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahananair dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategisekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dicapaimelalui sasaran strategis :- Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi- Meningkatnya ketahanan air
Tujuan 3 : Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dankawasan permukiman untuk konektivitas nasional guna meningkatkanproduktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus padaketerpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dicapai melaluisasaran strategis :- Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing- Meningkatnya kehandalan jalan nasional
Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat dankawasan permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasaryang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalandengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’, akan dicapai melalui sasaranstrategis:- Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman
dan perumahan- Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang
layak- Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang perumahan rakyatdan kawasan permukiman yang efektif, efisien, transparan danakuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat danmandiri, dan berkepribadian, akan dicapai melalui sasaran strategis :
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
26
- Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal- Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan
berkepribadian- Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan
berintegritas- Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman
Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat sangat diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat danpendorong pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara yang akan mempengaruhi penangananpermasalahan yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Visi, Misi dan ProgramBupati Minahasa Tenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3 berikut:
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
27
Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara
Visi : “Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”No Misi dan Program Bupati dan
Penghambat PendorongMisi 4 : Mewujudkan infrastrukturpublik yang berkualitas,meningkatkan aksesibilitastransportasi, telelomunikasi,energi listrik, air bersih sertapemerataan pembangunanhingga ke perkampungan danpesisir
I Urusan Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman
1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Belum sepenuhnya aparat/SDMpatuh terhadap peraturanperundang-undangan yangmencerminkan belum cukupbesarnya kemajuan dalampeningkatan transparansi danakuntabilitas dalampenyelenggaraan pembangunaninfrastruktur Perumahan Rakyat
Masih rendahnya aparat/SDMyang ingin memahami pera-turan perundang-undangan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
28
dan Kawasan Permukiman2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturBelum optimalnya aset yangdikelola oleh dinas, diperlukanpemeliharaan dan pembangungansarana dan prasarana yangmenunjang
Belum tertatanya dengan baikpenataan aset sesuai dengantupoksi Dinas, dikarenakanSDM yang mengelolaterbatas
Tersedianya dukungansarana dan prasarana untukmendukung penataan asetdengan baik
3. Program Peningkatan DisiplinAparatur
4. Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
5. Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Belum optimalnya Monitoring danEvaluasi, sebagai bahan dalammenyusun laporan kinerja dankeuangan, serta diperlukan Sisteminformasi yang memadai
Belum tersedianya SDM yangmemadai untuk mengelolaMonev dengan baik.
Terrsedianya dukungan saranadan prasarana untukmendukung kegiatan Monev
17. Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Belum optimalnya sarana danprasarana dasar pendukungaksebilitas masyarakat diperkotaan dan perdesaan, diPenerangan Jalan Umum (PJU)dikarenakan keterbatasananggaran daerah
Belum terpetanya seluruhkebutuhan sarana dan saranadasar pendukung aksebilitasPenerangan jalan Umum(PJU) di perkotaan danperdesaan
Adanya kemauan masyarakatuntuk mendukung programkebutuhan sarana dan saranadasar pendukung aksebilitas
II Urusan Perumahan1 Program Pengurangan Kawasan
KumuhKeterbatasan akses masyarakatberpenghasilan menengah
Kekurang mampuanmasyarakat dalam mengelola
Masih kentalnya adatmasyarakat bergotong royong,
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
29
kebawah terhadap lahan padapermukiman kumuh, sertaterbatasnya anggaran pemerintahdalam memfasilitasi penyediaanperumahan pada permu-kimankumuh, terutama bagi masyarakatberpeng-hasilan rendah.
lingkungan sehinggaterjadinya kawasan menjadikumuh.
sehingga menjadi potensiuntuk memembangunkawasan.
2 Program Pemberdayaan KomunitasPerumahan
Belum maksimalnya peran aktifdari pemangku kepen-tingandalam memberdayakanmasyarakat untukberperilaku bersih dan sehat padalingkungan perumahan.
Masih belum tertibnyamasyarakat berperilaku bersihdan sehat padalingkungan nya
Adanya kemauan masyarakatuntuk bergotong royong untukmember-sihkan lingkungannya agarling-kungan bisa bersih dansehat
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis
Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampumemiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan HidupStrategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW implikasinya terhadapkebutuhan pelayanan yang diberikan Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman berkenaan dengan struktur ruang wilayah sebagai berikut:
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternalterhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, sertapermasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atauhal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunankarena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidakdiantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam haltidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dalam jangka panjang.
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta daninformasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukantelaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementeriandan Renstra Dinas Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selarasdengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepaladaerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkatdaerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasipengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat danlingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak bolehdiabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kondisi atau hal yangharus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karenadampaknya akan sangat signifikan bagi Perangkat Daerah tersebut di masa datang.Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidakdiantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan jikatidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanankepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara diperoleh baik berasal dari analisis internal berupaidentifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisiyang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas ini di masa mendatang.Informasi berdasarkan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam perumusan isu-isustrategis.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
31
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
4.1.1 VisiVisi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin
dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalahkondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usahapembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan umumnyaberorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.
Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten MinahasaTenggara adalah : “Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur perumahanrakyat dan kawasan permukiman yang memadai, serta terwujudnyapengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan”.
Makna dari infrastruktur di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukimanyang memadai serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasanlingkungan merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan di bidangtersebut yang penjabarannya meliputi :
1. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yangmencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisijalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
2. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dankontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutudan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai;
3. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakanmetode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kemudahan;
5. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagimasyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
6. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapatmemberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan;
7. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastrukturperumahan rakyat dan kawasan permukiman yang andal tersebut berbasispenataan ruang;
Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayananinfrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang semakin luas, meratadan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif danberkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.
4.2.2 MisiMisi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha
mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
32
pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara dan sejalandengan tugas dan fungsi yang ada, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyatdan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 – 2018, yaitu:
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangankawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasanpertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upayameningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarianlingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untukmeningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutanpendayagunaan sumber daya air.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layakhuni.
5. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerjapelayanan infrastruktur dasar.
6. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten,terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip goodgovernance.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHANRAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MINAHASATENGGARA
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapaivisi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategisdaerah yang dihadapi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikansecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalamjangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikanindikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaranyang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu caraatau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untukmencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategimerupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.
Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil danditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KabupatenMinahasa Tenggara untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalampengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainyakelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dankebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sertaprospek pembangunan tahun 2017-2018.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
33
Tabel 4.1Rumusan Pernyataan Strategi Dan Kebijakan SKPD Dalam Lima Tahun Mendatang
VISI : Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memadai, serta terwujudnyapengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan
MISI 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan jumlah rumah layak huni
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan1. Meningkatkan kualitas
perumahan dan lingkunganpermukiman yang layak hunidan produktif
1. Meningkatnya kualitaslingkungan permukiman yanglayak huni dan produktif & luasareal pemakaman untuk umum
1. Peningkatan kualitas lingkunganpermukiman dan jumlah rumahlayak huni yang mendapatbantuan akibat bencana sertaluas areal pemakaman untukumum
1. Meningkatkan kualitaslingkungan permukiman melaluifasilitasi penyediaan prasarana,sarana dasar permukiman, yangmemadai dan terpadu dalamrangka mewujudkan kawasantanpa permukiman kumuh sertaluas areal pemakaman untukumum
2.Peningkatan AksesibilitasKawasan yang Difokuskan padaPembangunan InfrastrukturWilayah Minahasa Tenggara
1. Peningkatan aksesibilitaskawasan yang difokuskan padapembangunan infrastrukturdengan adanya pengadaan danpemeliharaan penerangan jalanumum (PJU)
1. Peningkatan aksesibilitaskawasan yang difokuskan padapembangunan infrastrukturdengan adanya pengadaan danpemeliharaan penerangan jalanumum (PJU)
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
34
MISI 2 : Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan1. Melaksanakan pelayanan
administrasi perkantoran,penyediaan dan pemeliharaansarana dan prasaranaaparatur dan melaksanakanpelaporan capaian kinerja dankeuangan
1. Meningkatnya pelayananadminis-trasi perkantoran,penyediaan dan pemeliharaansarana dan prasarana aparaturdan pelaporan capaian kinerjadan keuangan
1. Pelayanan administrasiperkantoran yang lebih baik,Peningkatan penyediaan danpemeli-haraan sarana danprasarana aparatur, danPelaporan hasil capaian kinerjadan keuangan yang lebih baik.
1. Meningkatkan upaya pelayananadministrasi perkantoran,penyediaan dan pemeliharaansarana dan prasarana aparaturdan upaya pelaporan capaiankinerja dan keuangan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
35
TABEL 4.2TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
Prosentase administrasiperkantoran, sarana dan prasaranaaparatur, da penatausahaankeuangan
= Σ Kegiatan yang akan dilaksanakan x 100 %Σ Program SKPD
Dinas PRKP
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
38
dan pelaporancapaian kinerja dankeuangan
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
39
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:a. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya ± 250 unitb. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kwalitas rumah swadaya ± 250 unitc. Pembangunan rumah khusus di daerah paska bencana/ konflik; yang
dilengkapi dengan PSU pendukung ± 50 unitd. Pembangunan rumah layak huni yang diantaranya difasilitasi melalui bantuan
PSU rumah umum ± 50 unite. Pembangunan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)f. Peningkatan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU)
Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 tahun kedepan yaitu :a. Pengendalian perumahan komersial,b. Penguatan perumahan umum,c. Pemberdayaan perumahan swadaya dand. Fasilitas perumahan khusus PNSe. Peningkatan Prasarana dan Sarana Infrastruktur PJU
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
40
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANProgram Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah Tersebut. Rencana program prioritas besertaindikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancanganawal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap programprioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkanatas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.
Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan diatas, maka dalamtahun 2017-2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten MinahasaTenggara akan melaksanakan 27 program.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, danpendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1 berikut.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
41
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMDIndikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakahkegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapaisesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkaninformasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebihmenggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengansuatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisiini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuranyang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periodeaktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memberikan gambaran ukurankeberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas ini sendiri, yang secara khususmengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman.
Prestasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KabupatenMinahasa Tenggara untuk 2 (dua) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkansecara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikatorkinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatanjangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untukmengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara ini harus ditetapkan secara cermatdengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagaipertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ini kedepan baik pengaruh dari luar(eksternal) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerjamerupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalammenetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikatorkinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 - 2018.
Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusunlaporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yangsangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerjapada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan sudah mempersiapkanalat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkantelah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
42
akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektifkeberhasilannya.
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja dan Target Capaian
NoIndikator Kinerja
Program(Outcome)
KondisiKinerjaPadaAwal
PeriodeRPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
KondisiKinerjaPadaAkhir
PeriodeRPJMD
PenjelasanCapaianIndikator
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Prosentase
berkurangnyaluas kawasanpermukimankumuh danbertambahnyajumlah rumahlayak huni sertaadanya arealpemakamanuntuk umum
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018
43
BAB VIIPENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2018 merupakan arahanpenyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yangdijabarkan dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkunganDinas guna mencapai sasaran dari dinas itu sendiri.
Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra iniakan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerahdengan masyarakat serta dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang adadapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalamrangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebihmerata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyat dankawasan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif sehingga dapat menjadi dasar bagipenyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektifyang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yangoptimal.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dantransparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur perumahanrakyat dan kawasan permukiman, dapat berjalan secara efisien dan ramahlingkungan.
Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Minahasa Tenggara secara konsisten dan didukung olehkomitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan rakyatdan kawasan permukiman sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan,perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraanmasyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dapat sejahtera menyongsongperadaban baru.
Semoga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapatmelaksanakan tugas pemerintahan dengan lebih baik untuk masa sekarang maupundi masa yang akan datang.
Ratahan, Januari 2017
KEPALA DINAS,
Ir. DENNIJ S. R. PORAJOW, MSiPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601204 198903 1 009
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
IndikatifLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 Urusan Wajib
Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya
administrasi perkantoran
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 3,581,476,000 DPRKP 12 Bulan 4,246,500,000
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Terlaksananya penyediaan
jasa kantor, komunikasi, air
dan listrik
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 3,226,014,000 DPRKP 12 Bulan 4,000,000,000
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Terlaksananya jasa
administrasi keuangan
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 50,394,000 DPRKP 12 Bulan 50,520,000
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
Terlaksananya jasa
administrasi barang dan
jasa
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 45,924,000 DPRKP 12 Bulan 62,000,000
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya jasa
administrasi kepegawaian
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0
Penataan Kearsipan Tertatanya Arsip
Perkantoran
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0
Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terlaksananya rapat
koordinasi dan konsultasi
ke Luar & Dalam Daerah
0% DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 0 DPRKP 12 Bulan 259,144,000 DPRKP 1 Tahun 133,980,000