Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 Bab II - 1 Pemerintah Kabupaten Lamongan BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan PD Penyelenggaraan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina marga Kabupaten Lamongan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijaksanaan teknik, penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan pengendalian dan pembinaan jalan dan jembatan, bidang peralatan dan perbekalan, pengendalian dan pembinaan bidang cabang dinas dan unit pelaksana teknis lingkup Dinas, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum, pengelolaan data dan penyajian informasi bidang pekerjaan umum bina marga, pelaksanaan ketatausahaan rumah tangga Dinas, pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebinamargaan b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Infrastruktur; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. .
18
Embed
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga · c. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Bab II - 1
Pemerintah Kabupaten Lamongan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan PD
Penyelenggaraan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan
Umum Bina marga Kabupaten Lamongan didasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun
2016, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mempunyai
tugas membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijaksanaan teknik,
penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan pengendalian dan pembinaan jalan dan
jembatan, bidang peralatan dan perbekalan, pengendalian dan pembinaan bidang
cabang dinas dan unit pelaksana teknis lingkup Dinas, secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
hukum, pengelolaan data dan penyajian informasi bidang pekerjaan umum bina
marga, pelaksanaan ketatausahaan rumah tangga Dinas, pelaksanaan tugas-
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebinamargaan
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
Infrastruktur;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Bab II - 2
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebinamargaan
f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
Infrastruktur;
g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ………..
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina marga
Dengan mengacu pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor …3.
Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan,
terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program
3. Bagian Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Pemeliharaan
a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan
5. Bidang Bina Manfaat
a. Seksi Bina Jalan dan Jembatan Poros Desa.
b. Seksi Pengendalian
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Bab II - 3
Pemerintah Kabupaten Lamongan
1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Lamongan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
b. Penyusunan rencana teknis pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan dan
pemantauan;
c. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan,
pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
e. Penyuluhan dan pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan kepala daerah;
f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang peranan dan status jalan dan
jembatan;
g. Pelaksanaan pengawasan fungsional bidang pekerjaan umum binamarga;
h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan peralatan /
perbekalan serta pemberdayaannya;
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap seluruh organisasi di
lingkungan Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas :
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum