RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · 2019-09-13 · bambang purwadi nugroho, sh.mh nip. 19710506 199603 1 003 keputusan kepala inspektorat kabupaten bantul nomor : 06 tahun 2016 tentang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan

terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis

(Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut diatas perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul tentang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun

2016-20215.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT (Jl Prof. Dr. Soepomo, SH No. 202 Kab. Bantul Telepon/Fax. (0274) 367325

Kode Pos : 55711 Website : www.inspektorat.bantulkab.go.id E-mail : [email protected]

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2010 Seri D Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ….. Tahun ……, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021.

KEDUA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Inspektorat ini

.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

KEPALA

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH NIP. 19710506 199603 1 003

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

Menimbang: c. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan

terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis

(Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul;

d. bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan tersebut diatas perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul tentang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun

2016-20215.

Mengingat :

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


14. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2010 Seri D Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ….. Tahun ……, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021.

KEDUA Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Inspektorat ini

.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

KEPALA

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH NIP. 19710506 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Inspektorat

Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 – 2021. Penyusunan Renstra (Perencanaan

Startegis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, sesuai

dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra –SKPD

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun

Rancangan Awal RPJMD. Setelah RPJMD ditetapkan, maka Rancangan – SKPD

setelah mendapat koreksi, maka ditetapkan menjadi Rancangan – SKPD.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bantul bertekad menyusun Renstra sesuai

dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai

dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, memiliki tugas

pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bantul disusun berdasarkan visi dan misi

Kabupaten Bantul, visi dan misi kementerian terkait serta tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Bantul. Selanjutnya Renstra akan menjadi landasan atau

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT).

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Strategis ini masih banyak

terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan teknik perumusan maupun

penyajiannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat

bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya, untuk dijadikan

bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan

selanjutnya

Bantul, 16 Januari 2017

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .. ................................................................................. ......... ii

Daftar Isi .............................................................................................. ......... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... ......... 1

A. Latar Belakang ................................................................. ......... 1

B. Landasan Hukum .............................................................. ......... 6

C. Maksud dan Tujuan ........................................................... ......... 8

D. Sistematika Penulisan ...................................................... ......... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KAB. BANTUL . 10

A. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................. ......... 10

B. Struktur Organisasi ........................................................... ......... 11

C. Sumber Daya .................................................................... ......... 12

D. Kinerja Pelayanan Inspektorat ........................................... ......... 20

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..... 22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI ................ ......... 24

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi... ............ ......... 24

B. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 26

C. Penentuan Isu-Isu Strategis .............................................. ......... 27

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI ................................... ......... 29

A. Visi dan Misi ..................................................................... ......... 29

B. Tujuan dan Sasaran ......................................................... ......... 30

C. Strategi dan Arah Kebijakan ............................................. ......... 32

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................. ......... 36

A. Program dan Kegiatan ...................................................... .......... 36

B. Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan ............................ ......... 39

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....... 40

A. Pengukuran dan Indikator Kinerja .................................... .......... 40

B. Indikator Kinerja Utama .................................................... ......... 41

BAB VII PENUTUP .............................................................................. ......... 45

Lampiran

Rencana Strategi Tahun 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terciptanya tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari

KKN melalui percepatan reformasi birokrasi merupakan sasaran dari

penyelenggaraan Rencana Strategis tahun 2016-2021. Sementara itu dalam arah

kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016 hingga tahun 2021, salah satunya

adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

peningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif,

transparan, dan akuntabel

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN dan RB yang

bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit,

serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam

mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya

sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan

akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan

intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit

eksternal serta pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan

kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang

independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan

pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

(aparat pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen);

mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan

profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem

informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas

informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi

berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi

antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik

internal maupun eksternal.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan

dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu

ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin

terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan

turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang

baik. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan

pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan

menselaraskan kebijakan Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala

SKPD selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib

membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bantul 2016-2020

dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang

implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya

aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam visi ke 1 (satu) Bupati Bantul terpilih yaitu

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN

melalui percepatan reformasi birokrasi.

Inspektorat Kabupateen Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007

adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat

Kabupaten Bantul tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas

penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai Catalyst dengan

menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner

atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau

sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan

perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (Watchdog) saat ini

Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal

tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Bantul selaku

unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

aparatur, pembangunan perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pengurusan

pendapatan dan kekayaan daerah dan desa;

2. Pelaksanaan pengujian, penilaian monitoring dan evaluasi atas hasil setiap

unsur dan kegiatan instansi perangkat Daerah dan Desa;

3. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan pengaduan terhadap adanya

penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat Daerah

dan Desa;

4. Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dan

eksternal;

5. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul

dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan

berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT

disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan

berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan

sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak

terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler (Current Issues)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD,

Institusi Pendidikan, RSUD, BUMD maupun Pemerintah Desa.

2. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan

tujuan tertentu (khusus) dan pemeriksaan kasus, yang dimana pemeriksaan

tujuan tertentu (khusus) yaitu pemeriksaan terhadap Pengelolaan keuangan,

pengelolaan Aset, pengadaan barang dan jasa, serta kas opname dan

persediaan barang. Sedangkan pemeriksaan kasus yaitu pemeriksaan yang

dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai

yang ditelaah melalui unit pengaduan yang ada Inspektorat Kabupaten Bantul.

3. Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan eksternal maupun internal dengan

menginventarisasi data tindak lanjut, penyusunan ikhtisar data pengawasan dan

pemutakiran data.

4. Inspektorat Kabupaten Bantul mereviu terhadap Laporan Keuangan dan Laporan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul

5. Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi reformasi brirokrasi secara online,

evaluasi zona integritas, evaluasi RKA SKPD, evaluasi SPIP, dan Evaluasi

LHKASN

6. Untuk menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan

Consulting Partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early

Warning System atau sebagai peringatan dini, Inspektorat Kabupaten Bantul

telah membentuk unit Pendampingan, Konstutig dan Asistensi

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat

Provinsi D.I. Yogyakarta, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah

Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta yang dituangkan

dalam Internal Audit Charter (IAC).

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat

Kabupaten Bantul mengacu kepada landasan hokum yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ...... Tahun ...... tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ................;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ...... Tahun ...... tentang RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat mengatur arah

perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan

recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis

akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen

penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik

secara top down maupun bottom up approach

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman dan

panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana

Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala

sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan

B. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Bantul terdiri dari 6 (enam) bab dan

beberapa Lampiran Renstra SKPD memuat Lampiran Rencana Strategis, Lampiran

Rencana Kerja serta Lampiran Penganggaran. Renstra SKPD disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bantul, berisi tentang

Tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta

Tantangan dan Peluang

Bab III Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, berisi tentang

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi, Telaah Visi Misi RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV Visi Misi, Tujuan, Sasaran Strategi Dan Kebijakan, berisi tentang Visi

dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka menengah serta Strategi dan

Kebijakan

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Inspektorat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

RPJMD

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Inspektorat Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan

desa. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat

mempunyai fungsi:

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

aparatur, pembangunan perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pengurusan

pendapatan dan kekayaan daerah dan desa.

Pelaksanaan pengujian, penilaian monitoring dan evaluasi atas hasil setiap unsur

dan kegiatan instansi perangkat Daerah dan Desa.

Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan pengaduan terhadap adanya

penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat Daerah

dan Desa.

Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dan

eksternal

Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa Inspektorat merupakan unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai

berikut :

1. Inspektur

2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan Program

- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan

3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

5. Inspektur Pembantu Bidang Kesehjateraan Sosial

6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

C. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Bantul

didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

No Jab. Struktural/Jab. Fungsional Jumlah

1 Inspektur 1

2 Sekretaris 1

3 Irban Bid. Pemerintahan 1

4 Irban Bid. Kesos 1

5 Irban Bid. Perekonomian 1

6 Irban Bid. Keuangan dan Aset 1

7 Ka Sub Bag. Umum, Kepeg & Keu 1

8 Ka Sub Bag. Evlap 1

9 Ka Sub Bag. Perencanaan 1

10 Pengendali Teknis (Auditor) 4

11 Ketua Tim (Auditor) 8

12 Anggota Tim (Auditor) 5

13 Staf Bidang 7

14 P2UPD 1

15 Staf Sekretariat 12

JUMLAH 46

2. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai

berikut :

Jenis Pendidikan Jml Gol Jml

SD SMP SMA D1/D3 S1 S2 S3 I II III IV

- 2 9 3 25 7 - 46 - 8 27 11 46

Adapun dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Inspektorat Kabupaten

Bantul memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

No

Spesifikasi Barang

Tahun Perolehan

Keadaan Barang

(B/RR/RB)

Jumlah

Ket Nama / Jenis

Barang Merk/ Type

Barang (unit)

1 Tanah 2000 B 1

2 Mobil Toyota Station 1989 B 1 Power Stering

3 Sepeda Motor Honda Win 1992 B 1

4 Sepeda Motor Suzuki RC 100 1994 B 1

5 Sepeda Motor Honda Supra 2002 B 1

6 Sepeda Motor Suzuki Sogun 2003 B 1

7 Mobil Toyota INOVA 2008 B 1

8 Sepeda Motor Yamaha Kripton 1997 B 1

9 Meja Rapat Lokal 2002 B 8

10 Meja Kursi Tamu/ Zice Zice 1989 B 2

11 Meja Kursi Tamu/ Zice Zice 1997 B 1

12 Rak Buku Lokal 1992 B 1

13 Almari Lokal 1982 B 1



16 Filling Lokal 1982 B 2

17 Filling Data Scrip 2002 B 3

18 Filling Brother 2004 B 1

19 Air Conditioner Panasonix 2005 B 1

20 Mesin Ketik Facit 1993 B 1

21 Printer HP 2000 B 1

22 Komputer IBM 2000 R 1

23 Komputer HP 2002 B 1

24 Printer HP D2466 2008 B 1

25 Meja Rapat Lokal 2002 B 7

26 Almari Arsip Lokal 2009 B 5

27 Printer Laser Jet P.1006 2009 B 6

28 Meja Lokal 2010 B 5

29 Kursi kerja Lokal 2010 B 3

30 Komputer SIM-X 2010 B 3

31 Sound Sistem Toa 2010 B 1

32 Kipas Angin Panasonic 2010 B 6

33 Sepeda Motor Suzuki RC 100 1997 B 3

34 Lemari Kaca Lokal 2009 B 3



37 Lemari Etalase Lokal 2010 B 1

38 Buku Peraturan 2010 B 84

39 Gedung Kantor 2000 B 1

40 Note book Tossiba 2011 B 1

41 Filling Cabinet Super VIP 2011 B 3


43 Lap Top Lenovo G460 2011 B 1

44 Printer HP Ce-Jet 13608

2011 B 1

45 Proyektor LCD Tossiba

2008 B 1

46 Sepeda Motor/ 5LM Yamaha Zupiter 2008 B 1

47 Komputer PC Intel Core 2012 B 1

48 Scanner Cannon Lide 110

2012 B 1

49 Almari Arsip Lokal 2012 B 2


51 Komputer PC Intel Core 2013 B 5

52 Printer Canon iP2770 2013 B 5

53 Mobil Toyota Station 1992 B 1 + PS 5500000


55 Filling Cabinet 4 Laci Horse 2013 B 1

56 Buku Perda Kab.Bantul 2013 B 3

Hibah Bag.Hukum


58 Printer Inkjet

2014 B 8

59 Proyektor LCD View Sonic 2014 B 1

60 Kursi kerja STRAMM 2014 B 6

61 Rak Besi Serbaguna Brother 2014 B 10

62 Laptop ASSUS 2014 B 10

63 Komputer PC HP 2014 B 8

64 Mobil Toyota Station 1996 B 1 Hibah DPPKAD

65 Sepeda Motor Honda

Supra X Helm

In 2014 B 8

66 Kipas Angin Panasonic 2014 B 8

67 Wireless Amplifier Fostex 2014 B 1

68 Kursi rapat Chitose 2014 B 15

69 Kursi kerja Comforpro 2014 B 3

70 Meja Kursi Tamu Lokal 2014 B 2

71 Note book Lenovo 2014 B 1 Hibah DPPKAD

72 AC Mobil Denso 2014 B 1

73 Sepeda Motor Honda Mega Pro CW Fi 2014 B 1

74 Canopy 2014 B 1

75 White Board Magnet Sanko 2014 B 1

76 Toyota Kijang Super KF 70 Station 1997 B 1

Hibah DPPKAD

77 Handy Talky (HT) Clarigo 328 2014 B 1 Hibah DPPKAD

78 Speaker 15170 Fostex 2015 B 1

79 Televisi Panasonic LED 2015 B 2

80 Note book ACER ES1-111 2015 B 3

81 Printer

Canon LBP

2900 2015 B 4

82 AC Split 1 PK Panasonic 2015 B 10

83 Computer PC Core 2 DUO 2008 1

84 Printer HP HP 2008 1

85 Laptop Tossiba 2008 1

86 Laptop ACER 2009 6

87 Suzuki APV APV 2008 1

88 Buku Peraturan 2008 223

89

Screen Gantung

Manual Brite 2008 1

90 TELPON PABX Panasonix 2002 1

91 Laptop ACER 2007 1

92 Brangkas 1993 1

93 AC Split 1 PK Panasonic 2015 B 2

94 Printer

Canon LBP

2900 2015 B 1

95 Alat Perekam Xtronic 2015 B 1

96 Mobil Toyota/AVANSA 2011 B 1

97

Mesin Ketik

Manual Olympia 2015 1

98 Meja Lokal 1977

1

99 Meja Lokal 1981

1








107 Kursi Lokal 1977 B 3




111 Kursi Chitose Chitose 2002 B 60






117 Meja Kursi Tamu Zice 2002 B 1










127 Filling Royal 1983 B 4

128 Filling Yunika 1984 B 4

129 Filling Takasimura 1986 B 2

130 Filling Data scrip 1987 B 1

131 Filling Brother 1988 B 3

132 Filling Hitachi 2000 B 3

133 Kipas Angin Cosmos 1984 B 1

134 Kipas Angin National 1985 B 1

135 Kipas Angin Maspion 1992 B 3

136 Kipas Angin Maspion 1994 B 2













149 Kursi Putar Comforpro 2009 B 2

150 Meja Komputer Aztek 2008 B 1

151 Meja Komputer Lokal 2005 B 1

152 Aipon Panasonix 2002 1






158 Meja Kenap Lokal 1998 1

159 Meja Kenap Lokal 1998 1

160 Papan Pengumuman Lokal 2002 1

161 Mesin Fax Sharp 2007 1

162 Pigura Lokal 2010 2

163 Pigura Lokal 2002 2

164 Lambang Garuda Lokal 1991 1

165 Lambang Garuda Lokal 1991 1

166 Whiteboard 1995 1

167 Meja Komputer 1997 1












D. KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Dalam bagian ini kami akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya

2016-2021 (tersaji dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan

Inspektorat.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Bantul

No Indikator Kinerja

Program

SPM /

Standar

Nasional

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada tahun ke

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

% % % % %

1 Indikasi penyimpangan anggaran

- - 0,251 0,37 0,20 0,21 0,6 0,251 0,37 0,20 0,21 0,6 0,251 100 100 100 100 100

2 Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai.

- - 82 0 0 34 103,53 82 0 0 34 103,53 82 100 100 100 100 100

3 Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti.

- - 89 95 95 96 114,01 89 95 95 96 114,01 89 100 100 100 100 100

4 SKPD yang nilai AKIP baik

- - 96 70 70 70 116,67 96 70 70 70 116,67 96 100 100 100 100 100

5 Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti.

- - 91 100 100 100 109 91 100 100 100 109 91 100 100 100 100 100

E. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

1) Tantangan

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas

pemerintahan

- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

- Masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana mencari

kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajmen untuk

memperbaiki kinerja organisasi

- Dinamika perubahan manajemen birokrasi pmerintah masih berorientasi pada

pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan,

pembenahan sistem pengawasan masih tertinggal

- Reward kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang

pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme

2) Peluang

- Political will pmerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi

strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun

nasional

- Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai

pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang strategis

- Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai

mitra auditi (Consultant patner)

- Semakin meningkatnya transparasi masyarakat sejalan dengan era

demokratisasi

- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi

birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya good

governance

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan

strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Bantul

Aspek Kajian Capaian / Kondisi

saat ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan

Inspektorat

Internal Eksternal

Efektifitas

Dampak

Pemeriksaan

Masih belum

efektif, terlihatdari

masih tingginga

jumlah temuan

pemeriksaan dari

setiap hasil

pemeriksaan

Semakin rendahnya

jumlah temuan

pemeriksaan

Keterbatasan

anggaran

yang

berpengaruh

terhadap

lama waktu

pemeriksaan

Aspek Kajian Capaian / Kondisi

saat ini

Standar yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan

Inspektorat

Internal Eksternal

Kualitas

Auditor

Sebagian besar

APIP daerah

masih berada

dalam level 1

(Initial) dan 2

(Infrastrukture)

Kondisi saat ini

seharusnya

kapabilitas APIP

sudah berada pada

level 3 (Integrated)

atau level 4 (Manage)

atau 5 (Optimized)

Terbatasnya

penyelenggara

an bimtek

yang

berkaitam

dengan

pengawasan

Kuantitas

Auditor

Hanya ada 17

auditor dan 1

P2UPD yang

sudah

bersertifikasi

Seharusnya

Inspektorat Kab.

Bantul memiliki 92

orang auditor

Keterbatasan

Sumber

Daya

Manusia

Pendidikan

JFA yang

penyelenggara

annya masih

sangat

terbatas

Kualitas

Laporan

Hasil

Pemeriksaan

Kualitas LHP

belum memenuhi

standar

pemeriksaan dan

Masih kurangnya

tenaga fungsional

auditor yang telah

mengikuti diklat

sertifikasi JFA

LHP yang sesuai

dengan standar

pemeriksaan

Belum pernah

dilaksanakann

ya Bimtek

Penulisan LHP

yang efektif

B. TELAAH VISI MISI RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

Inspektorat Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari Pemerintahan

Kabupaten Bantul, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan

Inspektorat juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan

Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” yang disahkan

dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar penyusunan rencana stategis (jangka

menengah) seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada umumnya

termasuk Inspektorat Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang

dikembangkan kearah tata kelola pemerintahan yang empatik (emphatic

governance). Inspektorat memiliki program-program dan kegiatan unggulan yang

dikembangkan kearah tata kelola pemerintahan yang empatik (emphatic

governance) antara lain sebagai berikut :

1. Tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Bantul

2. Terwujudnya Opini WTP dan dapat mempertahankannya

3. Terlaksananya reformasi birokrasi dan terwujudnya good governance

4. Terciptanya aparatur yang berkinerja prima dan bersih dari KKN

5. Terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang berkelanjutan

C. PENENTUAN ISU-ISU STRATGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel

diatas tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam

penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu

strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis

Inspektorat Kabupaten Bantul yaitu :

1. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan

prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

2. Metoda Interaksi Antara Faktor Strengths dengan faktor Threaths dengan prinsip

menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

3. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan factor Opportunities dengan

prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan

peluang dengan meminimalkan kelemahan.

4. Metoda Interaksi Antara Faktor Weaknesses dengan faktor Threaths dengan

prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Bantul menetapkan isu strategis:

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.

4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Diharapkan Melalui strategi-strategi tersebut diatas Inspektorat Kabupaten

Bantul dapat mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Bantul selama tahun 2016-

2021

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

A. VISI DAN MISI

Visi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah merupakan cita-cita yang

menggambarkan akan dibawa kemana Inspektorat Kabupaten Bantul di masa

mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan

yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka

ditetapkanlah visi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya pengawasan yang berkualitas sebagai penjamin mutu guna

pencapaian Bantul Cerdas, Sehat, dan Sejahtera yang dilandasi Nilai

Nasionalisme dalam wadah NKRI”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi

Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Dari

gambaran tersebut maka ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah

Mengoptimalisasi pengawasan dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan

yang baik, efisien dan bebas KKN

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan target yang harus dicapai dalam waktu tertentu.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan stratejik, serta upaya untuk

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, Inspektorat

mempunyai tujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,

efisien dan bebas KKN

2. Sasaran

Sasaran mengungkapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan dalam

jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat

Kabupaten Bantul adalah

1) Mantabnya pelaksanaan reformasi birokrasi

2) Meningkatnya temuan yang ditindaklanjuti

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan target kinerja sasaran untuk

setiap tahunnya selama tahun perencanaan strategis, berikut kami sajikan tabel

tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Bantul :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Mantabnya pelaksanaan reformasi birokrasi

1

Persentase Kedisiplinan Aparatur Jumlah ASN yang disiplin x 100% % 90 91 92 93 94 95

Sipil Negara (ASN)

Jumlah Seluruh ASN

2 Nilai Maturitas SPIP

Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Nilai

Level 1 (1,92)

Level 2 (2,0)

Level 2 (2,5)

Level 2 (3,0)

Level 3 (3,5)

Level 3 (4,0)

3 Persentase Jumlah Temuan Jmh Temuan eksternal & internal yg ditindaklanjuti x 100%

% 89,5 90 90,5 91 91,5 92

Eksternal dan Internal yang

Jmh seluruh Temuan eksternal dan internal

Ditindaklanjuti

2 Meningkatnya temuan yang ditindaklanjuti

4 Persentase Jumlah Kasus Jmh Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti x 100%

% 95 95 95 95 95 95

Pengaduan yang ditindak lanjuti

Jmh Seluruh Kasus Pengaduan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Analisis Lingkungan Stratejik (ALS)

Diperlukan adanya analisis lingkungan stratejik guna mengetahui kondisi internal

maupun eksternal yang akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai

tujuan. Untuk keperluan analisis dipergunakan model analisis SWOT/KEKEPAN.

Analisis lingkungan internal (ALI) akan menghasilkan gambaran tentang

kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses), sedangkan analisis

lingkungan ekstenal (ALE) akan memperoleh gambaran peluang (Opportunities)

dan ancaman (Threats).

a. Analisi Lingkungan Internal (ALI)

1) Kekuatan

- SDM Aparat Pengawasan telah memiliki sertifikat Auditor

- Adanya pedoman pengawasan

- Adanya Kode Etik Auditor

- Adanya Majelis Kode Etik

2) Kelemahan

- SDM pengawasan dan auditor banyak yang segera memasuki usia

pensiun

- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai

- Implementasi audit sesuai PKA dan KKA belum sepenuhnya

dilaksanakan oleh Auditor

- Terbatasnya kesempatan Auditor mengikuti diklat peningkatan

kemampuan teknis dan kompetensi subtansi

b. Analisis Lingkuan Eksternal (ALE)

1) Peluang

- Political will pmerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam

posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah

maupun nasional

- Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai

pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang

strategis

- Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan

sebagai mitra auditi (Consultant patner)

- Semakin meningkatnya transparasi masyarakat sejalan dengan era

demokratisasi

- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan

reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya

good governance

2) Ancaman

- Masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana

mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajmen

untuk memperbaiki kinerja organisasi

- Dinamika perubahan manajemen birokrasi pmerintah masih

berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan, pembenahan sistem pengawasan masih tertinggal

- Reward kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang

pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme

2. Asumsi (ASI)

Asumsi adalah kesimpulan tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya

terhadap masa depan organisasi. Berdasarkan analisis lingkungan stratejik

tersebut dapat disimpulkan bahwa :

Dengan kewenangan yang dimiliki didukung oleh kebijakan Pimpinan Daerah

yang kondusif, serta dedikasi dan kekompakan aparat, maka melalui

pengawasan yang profesional diharapkan dapat diwujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pelayanan masyarakat

yang prima.

Keterbatasan kompetensi aparat, dana, sarana dan prasarana serta jumlah

obyek pemeriksaan yang banyak dapat menghambat upaya untuk

mewujudkan komitmen pemerintah dan harapan masyarakat.

Adanya komitmen Pemerintah Daerah dan kesempatan yang luas dalam

upaya peningkatan kompetensi aparat, akan mendorong Inspektorat menjadi

lembaga pengawasan internal yang profesional.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran instansi dan masyarakat

akan pentingnya pengawasan dan prosedur kerja.

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berpengaruh yang

menentukan keberhasilan/kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan.

Setelah dilakukan analisis stratejik dan pilihan dapat dirumuskan faktor penentu

keberhasilan sebagai berikut :

Kompetensi aparat pengawasan sangat berpengaruh dalam mewujudkan

pelaksanaan pengawasan yang obyektif dan profesional.

Profesionalitas aparat akan dapat mengurangi kelemahan pelaksanaan

pengawasan yang disebabkan oleh keterbatasan dana, sarana dan

prasarana.

Peran serta Instansi pemerintah serta masyarakat dalam pengawasan , akan

miningkatkan keberhasilan upaya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

4. Strategi

Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

organisasi, dengan mendasarkan hasil analisis lingkungan stratejik maka strategi

kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan dan mengembangkan

sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan

5. Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul adalah

mengembangkan pengawasan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh

yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah

secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga

merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan

yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.

Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis

mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis

dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan. Program pada Inspektorat

Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, ada pula

yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan

target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan

dana berupa pagu indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana

merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan utamanya adalah sebagai

berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- Penyediaan Jasa Keamanan

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan utamanya adalah

sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Peningkatan Disipilin Aparatur dengan kegiatan utamanya adalah sebagai

berikut :

- Pembinaan Disiplin Aparatur/Ceking Jam Kerja

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan utamanya

adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan :

- Penyusunan Profil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- Penyusunan LAPORAN KINERJA SKPD

- Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja SKPD

6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah :

- Pendataan dan penataan dokumen / arisp daerah

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan APIP :

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

8. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala

Daerah dengan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut :

- Pengawasan Reguler

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Penanganan Kasus/Pengaduan

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

- Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda

- Pemutahkiran Data

- Evaluasi Kinerja Instansi

- Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bantul

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Online

- Penyusunan Pedoman Pengawasan

- Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)

- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

- Evaluasi Zona Integritas

B. PAGU INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN

Pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2016 –

2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

(seperti pada lampiran pagu indikatif)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas

dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem

perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja.

Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja

merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem

perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan

proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan

target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang

dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam

pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di

daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan

setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub

kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi

pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di

pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam

menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang

disebut dengan Indikator Kinerja.

Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi indikator sering menyulitkan

Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama

dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal

dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja

ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk

mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur

yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional

yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok

fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan

ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan

menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan

menggunakan indicator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan

satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan

arti dari nilai tersebut (apa)

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan

umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit

kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang

dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar

untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi

penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Adapun indikator kinerja yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Berikut tabel Indikator Kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

No SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Mantabnya pelaksanaan reformasi birokrasi

1

Persentase Kedisiplinan Aparatur Jumlah ASN yang disiplin x 100% % 90 91 92 93 94 95

Sipil Negara (ASN)

Jumlah Seluruh ASN

2 Nilai Maturitas SPIP

Nilai Evaluasi Maturitas SPIP Nilai

Level 1 (1,92)

Level 2 (2,0)

Level 2 (2,5)

Level 2 (3,0)

Level 3 (3,5)

Level 3 (4,0)

3 Persentase Jumlah Temuan Jmh Temuan eksternal & internal yg ditindaklanjuti x 100%

% 89,5 90 90,5 91 91,5 92

Eksternal dan Internal yang

Jmh seluruh Temuan eksternal dan internal

Ditindaklanjuti

2 Meningkatnya temuan yang ditindaklanjuti

4 Persentase Jumlah Kasus Jmh Kasus Pengaduan yang ditindak lanjuti x 100%

% 95 95 95 95 95 95

Pengaduan yang ditindak lanjuti

Jmh Seluruh Kasus Pengaduan

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat

Inspektorat Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang

bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan

Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 – 2021.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang

bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan

kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan

mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat

diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan

Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya

merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Bantul, dalam rangka

mewujudkan akuntabilitas kinerja

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) · 2019-09-13 · bambang purwadi nugroho, sh.mh nip. 19710506 199603 1 003 keputusan kepala inspektorat kabupaten bantul nomor : 06 tahun 2016 tentang

Documents