RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GIRISUBO TAHUN 2016 - …

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 -2021
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GIRISUBO
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah
terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Kabupaten Gunungkidul
sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala
daerah secara serentak pada tahun 2015 dan kepala daerah serta
wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016,
saat ini RPJMD telah disusun dan disahkan dengan Peraturan
daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN.
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025, semestinya periode RPJMD yang saat ini disusun masuk dalam
tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga Tahun 2015-2020.
Namun sebagai implikasi dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah
secara serentak periode RPJMD menjadi tahun 2016-2021. Hal ini
sesuai dengan amanat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 2
Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016
tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang antara
lain mengatur hal- hal sebagai berikut :
1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
Tahun 2015 adalah “Tahun 2016-2021” ;
3. Bagi daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2015,
penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman
pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta
memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih;
4. Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada Tahun
2015, maka daerah tersebut dalam menyusun RPJMD Tahun
2016-2021, selain memuat perencanaan pembangunan daerah
sampai dengan Tahun 2021, juga harus memasukkan program
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2016.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tahun 2016-2021 telah disahkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2016. Sebagai dokumen
perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya
harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah
Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode
RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan,
sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam
RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
prioritas sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjamin terwujudnya
sinkronisasi dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu
disusun pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat
DaerahTahun 2016-2021.
2016-2021 (selanjutnya disebut Renstra PD) pada dasarnya dilatar
belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 3
Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021.
dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Girisubo,
maka disusunlah Renstra Kecamatan Girisubo sebagai satu bagian
yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul. Sejalan dengan hal itu pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah
(PD) wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan pada suatu perencanaan strategik yang ditentukan oleh
PD yang bersangkutan.
strategis instansi harus dibuat dengan kaidah yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Kecamatan Girisubo
memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan
tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi
hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun
kedepan.
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah bahwa
RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya memuat penjabaran
teknis operasional berupa visi, misi, kebijakan teknis dan
indikasi rencana program dalam jangka waktu 5 tahunan;
2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA PD
adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditinjau dari aspek pembiayaan/pendanaan
yang disusun setiap tahunnya;
Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau
panduan dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan
rencana pembangunan tahunan Kecamatan;
penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan aspek
penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi konflik
kepentingan diantara masing-masing bidang pembangunan
maupun dari pelaku pembangunan.
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 4
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
( Pasal 2 Ayat 2 ), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan
jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain
5.
6.
7.
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan
pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral
perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi logisnya adalah
bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus
mengacu dokumen perencanaan diatasnya. Hal ini mengisyaratkan
perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan
Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya
maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat
Pusat dan Daerah.
daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi
dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah
dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RKP DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah antara lain :
aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan
berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang
berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan,
percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran,
mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan
kesejahteraan rakyat lainnya;
(kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang
diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada
wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada
khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan
budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui
peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan
pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih
profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata
terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (length of stay)
di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata
potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk
dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui
percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan
umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan
pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan
infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan
perbatasan;
pertanian sebagai tulang punggung (back bone) pembangunan
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 6
sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.
Sinkronisasi Visi Pembangunan daerah antara RPJMD
Kabupaten Gunungkidul, RPJMD DIY dan RPJMN dapat dilihat
dalam tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Gunungkidul
Setrategis Kecamatan Girisubo adalah:
147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5286);
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 7
224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
adalah :
1. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 8
yang ada pada lingkungan Kecamatan Girisubo, untuk secara
konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai
dengan fungsi dan peran yang diemban.
2. Rencana Strategis PD juga dimaksudkan untuk memadukan
dan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang ada
di wilayah Kecamatan Girisubo pada khususnya, sehingga
hasil akhirnya dapat berdayaguna dan berhasilguna dan
hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya.
3. Untuk memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan
pembangunan di Kecamatan Girisubo yang memuat visi, misi,
sasaran, strategi, dan program kerja dan pembangunan agar
pelaksanaan pembangunan dapat terkoordinasi, terarah,
terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
APBD, APBD Propinsi, dan APBN.
b. Sebagai acuan dalam forum perencanaan pembangunan
wilayah untuk menentukan pilihan program tahunan dan
memantapkan terselenggaranya kegiatan dengan
upaya turut mendukung susksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021.
pelaksanaan Renstra Kecamatan Girisubo.
pembangunan wilayah.
Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
berikut :
1.3 Maksud dan Tujuan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Girisubo
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Kecamatan Girisubo
DAN FUNGSI
3.2 Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan
Tujuan dan Sasarn RPJM
BAB VIII : PENUTUP
BAB II
GIRISUBO
dibantu oleh 1 orang Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua)
Kepala Sub. bagian (Kasubag) yaitu Kasubag Umum dan Kasubag
Perencanaan dan Keuangan dan 5 orang Kepala Seksi yakni Seksi
Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi
Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa. Struktur Organisasi Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas
Kecamatan, sebagai berikut :
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan
Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah menyelenggarakan
urusan-urusan Pemerintah Daerah yang ada di wilayah dan
melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
kepada Camat.
1. Penyiapan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan
sosial;
SEKRETARIS
CAMAT
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi
vertikal;
tugas masing-masing seksi dengan rincian sebagai berikut ;
1. Sekretariat Kecamatan
administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan
pelayanan teknis administrasi dan fungsional. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi
sebagai berikut :
b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan
teknis kecamatan;
rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran
kecamatan;
lingkungan kecamatan;
g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;
i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
j. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan;
l. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan;
kecamatan;
o. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana
dan prasarana serta hubungan masyarakat;
q. Pelayanan administrative dan fungsional; dan
r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Sekretariat.
Sekretariat Kecamatan terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bagian dengan rincian
tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan
keuangan;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
d. Melaksanakan analisis dan penyajian data kecamatan;
e. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
kecamatan;
kinerja tahunan kecamatan,rencana kegiatan, dan anggaran
kecamatan;
kecamatan;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan Kecamatan;
k. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
kecamatan;
kecamatan;
kecamatan;
o. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;
p. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk perasional dibidang
perencanaan dan keuangan kecamatan; dan
t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
subbagian perencanaan dan keuangan.
c. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-
undangan;
f. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
g. Mengelola perpustakaan;
pegawai;
l. Melaksanakan pengembangan pegawai;
m. Menyelenggarakan analisis jabatan;
o. Menganalisis beban kerja;
pengawasan melekat;
r. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
s. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang umum, dan
t. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum;
pemerintahan;
e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja tata
pemerintahan;
kebijakan pemanfaatan tata ruang;
dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah
kerjanya;
j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang
pemerintahan;
l. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
m. Melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;
n. Melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;
o. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pengangkatan dan pemilihan
perangkat desa;
pembantuan yang dilakukan oleh desa;
q. Melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antar desa;
pemerintahan desa;
desa dan perangkat desa;
standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata
pemerintahan;
u. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
seksi tata pemerintahan.
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat
dan desa;
dan desa;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
masayarakat dan desa;
masyarakat dan desa;
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g. Menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dengan instansi vertikal dan perangkat
daerah lain di wilayah kerjanya;
h. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta
pemantauan kegiatan di bidang pertanian, kehutanan,
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta
lingkungan hidup;
potensi desa;
m. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
pembangunan desa;
masayarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit
kerja pemerintah maupun swasta;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
b. Menyusun kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 15
kesejahteraan sosial;
kesejahteraan sosial;
kebudayaan;
h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian
keluarga berencana;
kesejahteraan sosial;
k. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, tenaga
kerja dan transmigrasi;
penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat aditif lainnya;
n. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan dengan
instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
o. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan
kemasyarakatan;
r. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang
kesejahteraan sosial;
seksi kesejahteraan sosial;
a. Menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
umum;
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman
dan ketertiban umum;
ketertiban umum;
ketentraman dan ketertiban umum;
pencegahan bencana;
h. Menyelenggarakan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan
bangsa;
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 16
umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di
wilayah kerjanya;
ketentraman dan ketertiban umum;
ketertiban umum;
kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat;
m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang
ketentraman dan ketertiban umum;
seksi ketentraman dan ketertiban umum.
6. Seksi Pelayanan Umum
b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi
Pelayanan Umum;
e. Melaksanakan pelayanan umum;
g. Melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi
vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
h. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan
Umum;
petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Seksi Pelayanan Umum.
Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan analisis yang pernah
dilakukan oleh Bagian Organisasi setiap kecamatan secara ideal
mestinya memiliki jumlah pegawai minimal 30 sampai dengan 35
orang.
Sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang ada di Kantor
Kecamatan Girisubo berjumlah 14 ( empat belas orang ) dengan
komposisi sebagai berikut :
No Nama Gol Jabatan Dalam Dinas
1. Sukamto, S.IP IV/a Camat
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 17
2. Alsito, S.Sos III/d Sekretaris Camat
3. Sugito, SE III/d Kasi Pemberdayaan Masy dan
Desa
5. Endang Ismiyati,
A.Md,Keb, SKM, MM
7. ...... Kasi Trantibum
8. Suyatno, S.IP III/d Kasubag Umum
9. Yulius Esti W, S.IP, MM III/d Kasubag. Perenc dan Keu
10. Haryana III/a Staf Seksi Tata Pemerintahan
11. Paelan, S.IP III/a Staf Subag Perenc dan Keu
12. Suyono,S.IP II/b Staf Seksi Tata Pemerintahan
13. Aris Budyo Santoso II/c Staf Seksi Tata Kesos
14. Tugiman II/a Staf Subag Umum
15. Maryatun I/c Staf Subag Umum
Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung
kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di
Kecamatan Girisubo secara lengkap dalam tabel berikut :
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Girisubo
NO URAIAN JUMLAH
Motor Dinas Meja Kerja Kursi Kerja
Meja Kursi Tamu Komputer
Brankas Wireless Soundsystem
Almari Filling Kayu Meja Pimpinan Rapat
Kursi Rapat
24
Podium Horn Meja Makan
Kinerja pelayanan Kecamatan Girisubo dapat dilihat melalui
salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja
organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana
kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.
Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kecamatan pada
tahun 2016, berikut adalah daftar program kerja yang telah
dilaksanakan di Kecamatan Girisubo berdasarkan sumber
pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016, sebagai
berikut :
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
6. Program peningkatan kualitas Perencanaan;
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan;
8. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Kenyamanan Lingkungan;
Kecamatan dan Desa;
Desa;
berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja
(Renja) Tahunan Kecamatan antara lain :
1. Sekretariat
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinas/operasional;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan
kantor;
7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
13. Pengadaaan perlengkapan gedung kantor;
14. Pengadaaan Mebeler;
18. Pengembangan Kapasitas Aparatur
kinerja SKPD;
21. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;
23. Pengelolaan data dan Informasi PD;
24. Penyusunan IKM;
27. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten);
28. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;
29. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;
30. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;
2. Seksi Kesejahteraan Sosial
penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
Perorangan dan Keluarga Berencana;
4. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian
Budaya Lokal;
Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;
6. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;
7. Koordinasi dan Pembinaan Olah rga, Pemuda dan karang
Taruna;
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat
dan patroli terpadu Muspika;
dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan
Korban Bencana Alam;
5. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penayakit Masyarakat
(Pekat);
Produk Hukum Desa dan Pengelolalaan Keuangan Desa;
2. Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa dan perangkat
Desa, serta penguatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa
dan kelembagaan Desa;
Pertanahan dan tanah Kas Desa;
4. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Desa;
5. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi desa dan
Kecamatan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa dan Kecamatan;
4. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Desa dan
Profil Kecamatan;
Kegiatan Ekonomi masyarakat Desa;
Industri Rumah Tangga lainnya;
Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
Girisubo, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang
dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah
diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk
Perangkat Daerah kecamatan. Langkah selanjutnya yang perlu
ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kecamatan, dan melakukan
penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya
beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan
mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian,
tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja
RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kecamatan.
Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja
program/kegiatan Kecamatan Girisubo tahun 2016 dan perkiraan
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 21
tahun 2017 mengacu pada APBD Tahun 2016 adalah terdiri dari 10
Program dan 55 kegiatan, antara lain sebagai berikut:
1. Kelompok program pertama, semua urusan : berkaitan dengan
penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi
program sebagai berikut :
12 (dua belas) kegiatan, antara lain :
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik,
penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan,
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat
tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undanngan, -rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daaerah dan penyediaan
jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan
kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
Pelayanan surat masuk mencapai 768 buah dan surat keluar
751 buah. perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset kantor
terdiri atas 4 unit gedung kantor dan 1 unit rumah dinas
Camat, 6 unit komputer, 4 unit laptop, 2 unit mesin tik, 2
unit printer, 25 unit meja rapat, 1 kamera digital, dan 1 unit
wireless, 1 buah kendaraan roda 4 dan 6 unit sepeda motor.
1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri
dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :
Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebelair,
pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan
sesuai dengan harapan, pengadaan 2 unit TV untuk
kenyamanan pelayanan umum, pengadaan mebelair juga
terpenuhi sesuai target kinerja, perbaikan dan pemeliharaan
terhadap aset kantor terdiri atas 4 unit gedung kantor dan 1
unit rumah dinas Camat, serta pemeliharaan rutin kendaraan
dinas roda 2 (dua) sebanyak 6 unit dan roda 4 (empat) unit.
1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur.
Terdiri dari 1 (satu ) kegiatan, yaitu Fasilitasi administrasi
kepegawaian SKPD.
kinerja keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi
kinerja SKPD ( menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 22
keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan.
Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan
pelaporan kinerja kecamatan yang keduanya harus dikirim ke
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, telah
menunjukkan peningkatan yang sangat baik.
1.5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 5
(lima ) kegiatan, yaitu :
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Pelayanan
publik terpadu. Kegiatan pelayanan (Paten) antara lain adalah
kegiatan persuratan yang rata-rata dalam sehari melayani 15
- 20 buah KTP, 15 - 20 buah KK, 20 surat-surat lain ( pindah
tempat, SKCK, Ijin Usaha dan lain lain ) dengan pelayanan
selesai saat atau kurang dari dua hari. Kendala dalam
peningkatan kualitas pelayanan KTP dan KK adalah jaringan
internet yang kurang lancar, sementara untuk entry data
kependudukan telah menggunakan SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan) dan bila terjadi gangguan
jaringan internet akan menghambat pelayanan KTP dan KK.
1.6. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3
(tiga) kegiatan, yaitu :
pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program
peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan
meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian,
keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya
dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi
dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.
Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok
program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal
yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk
mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang
telah dicapai pada tahun 2016 menjadi standar kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kecamatan Girisubo
benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.
2. Kelompok program kedua berkaitan dengan Urusan Wajib, yang
terdiri dari 4 (empat ) Program dan 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan,
yaitu :
Kemasyarakatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :
Pembinaan, Koordinasi dan Faslitasi Penanggulangan
Kemisikinan dan Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 23
(PMKS), Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya
Kesehatan Masyarakat dan usaha Kesehatan Perorangan dan
Keluarga Berencana, Penanganan dan Penanggulangan
Kekeringan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi
pengembangan dan pelestarian budaya lokal, Pembinaan,
Koordinasi dan Faasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME, Pembinaan,
koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan,
Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan
Karang Taruna, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
2.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dan
kenyamanan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan,
yaitu : Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban
masyarakat dan Patroli terpadu Muspika, Pembinaan,
koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan
lingkungan, Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana
alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam,
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka, Fasilitasi
dan koordinasi pencegahan PEKAT.
partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga
keamaman lingkungan masing-masing.
dan Desa, yang terdiri dari 6 (enam ) kegiatan, yaitu :
Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus
Tahunan Desa dan produk hukum Desa dan Pengelolaan
keuangan Desa, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Perangkat
desa dan Kepala Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala
Desa, Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan
dan Tanah Kas Desa, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
Kerjasama antar Desa, Penyusunan data monografi daerah
dan administrasi perkotaan, Fasilitasi dan Koordinasi
Pemanfaatan tata ruang wilayah.
Membangun Desa, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa dan Kecamatan, Pembinaan, koordinasi
dan Evaluasi pembangunan desa, Pembinaan, koordinasi dan
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi dan koordinasi
Pendataan profil desa dan Profil Kecamatan, Fasilitasi dan
koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Desa
dan ekonomi masyarakat Desa, Fasilitasi dan koordinasi
ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga,
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi
program sebagai berikut: Penyelenggaraan koordinasi dalam
rangka pelaksanaan program-program pembangunan di
Kecamatan Girisubo berjalan dengan baik. Diawali dengan
proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa dan
kecamatan yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah
diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang
ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan
perempuan dan terutama pemuda masih belum optimal dalam
forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum
musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi
bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari
anggaran, sehingga mindset peserta musrenbang perlu diubah
agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili
kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum
pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik.
Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam
menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari percepatan
pembangunan di wilayah Kecamatan Girisubo.
Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang
kemasyarakatan yang meliputi program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan desa meliputi kegiatan gotong royong
sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing
padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali,
mengikuti pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan
PNPM Mandiri Perdesaan di 8 desa.
Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2016 belum
seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun
anggaran dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer
rekening. Program kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Girisubo
secara keseluruhan telah terakomodir dalam DPA 2016, sedangkan
apabila terdapat kegiatan yang ada di Renja yang tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA tersebut diusulkan
kembali melalui Perubahan DPA atau pada Renja Tahun 2017,
sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016,
yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ( akibat diundurnya pelaksanaan
Pilkada) ;
menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kecamatan Girisubo
Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 25
waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya pedoman baku,
sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya
aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh
dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang
kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan Renstra Kecamatan Girisubo Tahun 2016-2021 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 tahun 2016
tengan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021, tanggal 16
September 2016.
Kinerja Pelayanan Kecamatan Girisubo berdasarkan Renstra
Kecamatan Girisubo 2010-2015, dapat dilihat dari Tabel 2.4 di bawah ini :
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 26
Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2010-2015
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target Renstra PD tahun ke- (%) Realisasi Capaian Tahun ke-
(%) Rasio Capaian pada Tahun ke-
(%) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM
Aparatur dan Kelembagaan
100
100 100 100 100 99 95 100 100 100 95 95 100 100 100
2. Meningkatkan keserasian hubungan antar
pemerintahan dalam pelaksanaan Otda
100 100 100 100 100 90 100 100 100 90 100 100 100 100 100
3. Meningkatkan kerjasama lintas lembaga dan wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
100 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa
100 100 100 100 100 70 80 100
100 80 100 100 100 100 100
6. Peningkatan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
100 100 100 100 100 90 100 100
87 80 100 100 100 100 100
7. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dasar meliputi: penyediaan air bersih, pelayanan, pendidikan, dan kesehatan
100 100 100 100 100 90 100 80 100 90 100 100 100 100 100
8. Mengembangkan SDA dengan meningkatkan nilai tambah produk dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya dengan
mempertimbangkan aspek keruangan dan kewilayahan yang ada.
100 100 100 100 100 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100
9. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
usaha mikro, kecil dan menengah
100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 80
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 27
Tabel 2.5
Kabupaten Gunungkidul
Tahun
2016
Tahun
2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Pelayanan Publik
2 Peningkatan
3 Mewujudkan
Keamanan dan
Kegiatan pelayanan Kecamatan Girisubo selama kurun waktu tahun 2010-
2015, sesuai dengan dokumen rencana kegiatan yang ada, baik itu berupa
RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) maupun DPA setiap tahunnya dapat
dilihat dari tabel 2.6 berikut :
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 30
Tabel 2.6
PROGRAM dan KEGIATAN
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran tahun ke- Rasio antara realisasi & anggaran tahun
ke- Rata-rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angg aran
Reali sasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.000.000,00 5.040.000,00 9.060.000,00 10.200.000,00 9.600.000,00 5.000.000,00 4.434.519,00 6.252.493,00 7.505.793,00 9.600.000,00 1,00 0,88 0,69 0,74 1,00 21,82 19,41
Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.000.000,00 4.200.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 4.200.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 12.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 38,47 38,15
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 400.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 700.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 15,42 15,42
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.500.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 3.700.000,00 2.900.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.900.000,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 5,13 4,66
Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 -1,77 -5,34
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.500.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00 300.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.995.000,00 4.200.000,00 2.995.000,00 3.600.000,00 1,00 1,00 1,00 9,98 1,20 216,7 12,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -6,67 -6,67
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
48.500.000,00 50.800.000,00 35.600.000,00 10.100.000,00 7.850.000,00 48.500.000,00 8.700.000,00 29.943.317,00 10.050.000,00 7.850.000,00 0,00 0,17 0,84 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyediaan peralatan dan peralatan rumah tangga
300.000,00 500.000,00 - - - 300.000,00 500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
720.000,00 720.000,00 720.000,00 900.000,00 1.240.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 760.000,00 1.240.000,00 0,00 1,00 1,00 0,84 1,00 0,00 0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 3.500.000,00 2.320.000,00 11.760.000,00 2.600.000,00 1.520.000,00 3.500.000,00 2.320.000,00 11.755.000,00 2.600.000,00 2.350.000,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,55 0,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
3.000.000,00 3.535.000,00 3.315.000,00 3.775.000,00 2.915.000,00 3.000.000,00 3.535.000,00 3.315.000,00 3.775.000,00 2.915.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,68
Penyediaan Jasa Tenaga keamanan dan kebersihan kantor
2.500.000,00 - 13.000.000,00 6.500.000,00 7.800.000,00 2.500.000,00 - 10.000.000,00 6.500.000,00 7.800.000,00 1,00 0 0,77 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ teknik perkantoran
3.000.000,00 13.000.000,00 - - - 3.000.000,00 13.000.000,00
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 31
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan mebelair 2.700.000,00 3.535.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 3535000 - 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 4.500.000,00 - 2.700.000,00 4.300.000,00 4300000 4.500.000,00 - 2.700.000,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas 4.700.000,00 4.900.000,00 4.800.000,00 - - 4.700.000,00 4900000 4.800.000,00 4.800.000,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 43.000.000,00 68.819.000,00 30.300.000,00 - - 43.000.000,00 68.819.000,00 30.300.000,00 - - 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
12.000.000,00 16.000.000,00 27.020.000,00 27.020.000,00 15.200.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 26.610.000,00 26.610.000,00 16.200.000,00 1,00 1,00 0,98 0,98 1,07 14,62 15,13
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan 1.000.000,00 1.250.000,00 1.400.000,00 1.900.000,00 - 1.000.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00 1.900.000,00 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelatihan aparatur pemerintahan desa di bidang manajemen pemerintahan desa
1.500.000,00 - 1.700.000,00 2.737.500,00 - 1.500.000,00 -
1.500.000,00 1.840.000,00 1.640.000,00 2.400.000,00 2.730.000,00 1.500.000,00 1.840.000,00 1.640.000,00 2.400.000,00 2.730.000,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penduplikatan dokumen arsip dalam bentuk informatika
- 1.710.000,00 - - - - 1.700.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan penyimpanan arsip
1.500.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 - - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.520.000,00 -
- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.500.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.500.000,00 1.500.000,00 1.998.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.997.000,00 1.640.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PEMELIHARAAN KETENTERAMAN Pemeliharaan dan penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban
6.500.000,00 7.500.000,00 8.530.000,00 17.670.000,00 6.185.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00 8.525.000,00 17.572.000,00 6.185.000,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 32
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- - - 4.160.000,00 - -
- 4.160.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Pembinaan Organisasi perempuan 2.000.000,00 2.350.000,00 3.720.000,00 3.240.000,00 - 2.000.000,00 2.350.000,00 3.720.000,00 3.240.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MENINGKATKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SECARA KOMPEREHENSIP
Pendataan Keluarga miskin dan pengangguran
2.600.000,00 - 4.325.000,00 14.009.000,00 17.210.000,00 2.600.000,00 - 4.325.000,00 14.009.000,00 17.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Monitoring, evaluasi pelaporan PM-TAS 2.000.000,00 2.091.000,00 2.955.000,00 2.000.000,00 1.755.000,00 2.000.000,00 2.091.000,00 2.955.000,00 2.000.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
2.000.000,00 1.980.000,00 3.272.000,00 2.650.000,00 3.410.000,00 2.000.000,00 1.980.000,00 322.000,00 2.650.000,00 3.410.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
PEMBINAAN DAN PARTISIPASI PEMUDA
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
Pemantauan dan penyebarluasan informasi poyensi bencana alam
2.750.000,00 3.205.000,00 3.700.000,00 - 3.425.000,00 2.750.000,00 3.205.000,00 3.500.000,00 - 3.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Penanganan dan penanggulangan kekeringan
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 33
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Pendampingan pemberian stimulan pembangunan desa
- - - 2.660.000,00 2.660.000,00 - -
Evaluasi pembangunan desa 1.000.000,00 1.622.750,00 1.965.000,00 2.660.000,00 4.455.000,00 1.000.000,00 1.622.500,00 3.965.000,00 2.660.000,00 4.455.000,00 2,02 1,00 1,00 0,00 0,00
Pendataan profil desa - - - 2.125.000,00 2.760.000,00 - -
-
Pendataan dan pendampingan Posyantekdes
Koordinasi dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong
1.500.000,00 1.960.000,00 2.700.000,00 - 3.190.000,00 1.500.000,00 1.960.000,00 2.700.000,00 - 3.190.000,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan
PEMBERDAYAAN DAN REVITALISASI KELEMBAGAAN PERTANIAN
Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.500.000,00 2.903.000,00 3.565.000,00 1.960.000,00 - 2.500.000,00 2.903.000,00 3.565.000,00 1.960.000,00
-
Penyuluhan pendampingan petani pelaku agribisnis
6.300.000,00 7.558.000,00 8.625.000,00 5.000.000,00 - 6.300.000,00 7.558.000,00 8.625.000,00 5.000.000,00 -
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa/Monev APBDes
5.200.000,00 7.429.000,00 - 3.200.000,00 3.500.000,00 5.200.000,00 7.429.000,00 -
3.200.000,00 3.500.000,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD 3.200.000,00 4.723.750,00 - 2.700.000,00 3.225.000,00 3.200.000,00 4.723.750,00
-
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN DESA
Fasilitasi Pengembangan wilayah 1.500.000,00 1.748.000,00 - - - 1.500.000,00 1.748.000,00
-
- -
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 34
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
2.300.000,00 3.313.000,00 - - - 2.300.000,00 3.313.000,00 -
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERDESAAN
1.320.000,00 1.635.000,00 2.600.000,00 1.700.000,00 - 1.320.000,00 1.635.000,00 2.400.000,00 1.700.000,00 -
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1.300.000,00 1.622.500,00 - - - 1.300.000,00 1.622.500,00
-
- -
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR PAMONG DESA
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 2.000.000,00 3.225.000,00 - - - 2.000.000,00 3.225.000,00 -
- -
-
- -
Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama
2.600.000,00 3.826.000,00 - - - 2.600.000,00 3.826.000,00 -
PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
1.500.000,00 1.980.000,00 3.272.000,00 3.000.000,00 - 1.500.000,00 1.980.000,00 3.272.000,00 3.000.000,00 -
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan promosi usaha kecil menengah
1.500.000,00 - 1.124.000,00 1.230.000,00 - 1.500.000,00 - 1.124.000,00 1.230.000,00 -
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Penyusunan Rencana Strategis SKPD - - - - 1.125.000,00 - -
-
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
-
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 35
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
KECAMATAN GIRISUBO
kondisi alam yang terletak di wilayah Pantai Selatan Kabupaten
Gunungkidul, dengan wilayahnya yang memiliki sumber daya
alam berupa potensi alam yang terletak perbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah tentunya banyak tantangan dan peluang
yang perlu dihadapi agar mampu berkembang baik antara lain :
1. Tantangan
b. Masih sering terjadinya bencana alam kekeringan akibat
musim kemarau.
ditinjau dari tingkat pengetahuan maupun ketrampilan
penduduk.
pengangguran.
tinggi.
c. Sumber daya berupa pelabuhan yang merupakan sumber
pendapatan.
memperlancar arus transportasi antar wilayah/ daerah.
e. Semakin meningkatnya dana dana yang masuk ke desa
untuk dikelola desa ( ADD, Dana Desa, bantuan Hibah,
Sumber lain)
dilaksanakan oleh Kecamatan Girisubo dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2015. Dari sekian kegiatan yang dilaksanakan,
terdapat beberapa kegiatan yang kurang sesuai dengan tugas,
pokok, dan fungsi dari kecamatan. Namun dari tahun ke tahun
telah mengalami perbaikan sehingga disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi, serta plafond anggaran yang ada. Sehingga
arahan pengembangan pelayanan yang dibutuhkan adalah
kegiatan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dari Kecamatan.
BAB III
FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN GIRISUBO
2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kedudukan
dan Tugas Kecamatan;
Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Gunungkidul;
c. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 223 / KPTS / 2003
tentang Tata Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan
Perangkat Daerah lainnya dan antara Kecamatan dengan
Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul;
Pola hubungan kecamatan dengan lembaga Perangkat Daerah
maupun instansi vertikal ditetapkan sebagai berikut :
a. Hubungan kerja Kecamatan dengan desa meliputi : pembinaan,
fasilitasi dan pengendalian.
koordinasi dan tanggung jawab teknis operasional.
c. Hubungan kerja Kecamatan dengan Dinas, Badan, Kantor,
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan , pelaksanaan tugas
operasional, koordinasi tugas lapangan dan pengendalian tugas
di lapangan.
pelaksanaan pola hubungan sebagaimana tersebut belum
sepenuhnya terwujud. Untuk proyeksi ke depan agar pelaksanaan
tugas dan fungsi dapat terwujud secara optimal, perlu ditetapkan
langkah-langkah stratejik :
pertanggungjawaban.
1. Sinkronisasi program kerja di awal tahun
2. Evaluasi program kerja secara berkala (triwulan)
3. Susun laporan evaluasi program dikirim ke Bupati, Sekretaris
Daerah, Kepala Dinas yang bersangkutan.
c. Pusatkan kegiatan lintas sektor di Kecamatan terutama yang
melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan kelompok-
kelompok masyarakat.
Sedangkan Permasalahan dan isu strategis Pembangunan Jangka
Menengah Daerah di Kabupaten Gunungkidul adalah :
2.3.1. Pemerintahan
keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal
3. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal
4. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya
berjalan dengan baik.
2.3.2. Sosial dan Budaya
b. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih
kurang;
menjangkau seluruh penduduk;
memberdayakan kelompok penyandang masalah
e. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) masih belum optimal;
disabilitas, penduduk lanjut usia dan penduduk rawan social
lainnya, dalam rangka mendorong kemandirian serta
memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-
usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang
diharapkan.
b. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal;
c. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi
d. Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan
dari standar pelayanan minimal belum merata dan optimal;
e. Jumlah dan distribusi tenaga kependidikan belum merata;
f. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal yang
berwawasan global serta teknologi informasi belum
dikembangkan dengan baik;
berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, pengembangan
wawasan keilmuan belum tercipta;
landasan moralitas serta kepribadian mulia, untuk
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 38
memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan dan
berorientasi pembentukan karakter kewirausahaan, belum
optimal;
harapan;
3. Kesehatan
medis belum memadai untuk penyeleggaraan layanan yang
bermutu;
dan belum merata;
standar nasional;
menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu
ditingkatkan;
tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli
gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan;
f. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
bagi masyarakat Gunungkidul belum optimal.
4. Kebudayaan
belum optimal;
optimal;
c. Budaya sebagai aset dalam membangun jati diri dan mewarnai
segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas
untuk menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam
skala regional, nasional dan internasional belum dikelola
secara optimal;
Intelektual bangsa belum optimal;
sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap
seni, budaya, dan sejarah;
budaya belum optimal;
a. Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan
remaja;
b. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik
belum optimal;
politik belum memadai;
perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran
masih kurang;
6. Tenaga kerja dan transmigrasi
a. Peningkatan mutu dan produktifitas tenaga kerja melalui
pendidikan dan pelatihan keterampilan belum optimal;
b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan
belum semua sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
c. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja
untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan
lapangan kerja baru belum optimal;
d. Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan
lapangan kerja dan penyerapn tenaga kerja masih rendah;
e. Pemetaan potensi lokal untuk pemberdayaan tenaga kerja
belum tergarap secara optimal.
1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup mengakibatkan
bertambahnya penduduk usia lanjut yang perlu mendapatkan
layanan.
meninggalkan daerah untuk mencari kerja ke kota.
3. Kualitas keluarga sebagai dasar untuk mewujudkan
ketahanan keluarga belum mendapatkan perhatian yang
memadahi.
rate).
1. Investasi
belum berjalan optimal;
belum optimal;
siap;
investasi masih kurang;
2. Industri
b. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal dan tergantung
bahan baku/penolong impor;
menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
d. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui
standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak
atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
kurang.
b. Inovasi dan jaringan pemasaran serta pemberian fasilitas
masih kurang mendukung;
perlindungan konsumen masih kurang;
e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan
produk dalam negeri;
lokal/domestik.
b. Lama tinggal wisatawan masih rendah;
c. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya belum
optimal;
memadai;
memenuhi standar;
pariwisata masih kurang;
dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
h. Pengembangan produk pariwisata belum optimal karena
masih terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
i. Ketergantungan pada destinasi daerah lain masih cukup
tinggi.
5. Ketahanan Pangan
ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih
kurang;
pangan masyarakat;
pengembangan pangan lokal masih kurang;
d. Masih adanya desa rawan pangan;
e. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan
dan kehutanan masih rendah
pupuk bagi petani secara optimal;
b. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan
pertanian;
untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah
lingkungan masih kurang optimal;
kesejahteraan petani masih kurang;
perkebunan dan peternakna dalam rangka berkontribusi pada
pencapaian swasembada pangan nasional belum mengalami
peningkatan yang signifikan.
banyak diminati;
dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum
optimal;
penguatan pemasaran belum optimal;
8. Koperasi dan UMKM
b. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;
c. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
d. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;
e. Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
f. Produk UMKM belum mampu bersaing di pasar global.
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 42
2.3.5. Prasarana Wilayah
minum belum dimanfaatkan secara optimal;
b. Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai akibat
berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan kerusakan
bentang alam kars;
dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal.
d. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah;
e. Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan;
f. Banyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan
lingkungan;
penambahan ruas-ruas baru;
laboratorium kebinamargaan;
dalam mendukung terselenggaranya pembangunan, peningkatan
dan pemeliharaan jalan yang hingga saat ini peralatan dengan
kondisi baik masih 66,67%;
pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu;
b. Layanan perpipaan air minum belum optimal dengan cakupan
layanan baru mencapai 68%;
146,50 ha yang harus ditangani;
d. Cakupan akses sanitasi masih rendah dengan cakupan sebesar
40%;
sistem drainase perkotaan;
g. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi;
h. Masih banyak gedung pemerintah yang kurang memadai;
i. Infrastruktur publik bagi penyandang disabilitas pada kawasan
pusat pertumbuhan dan kawasan strategis masih minim.
4. Transportasi
dan keterpaduan moda dan antar wilayah belum tertata dengan
baik;
b. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama
menuju obyek wisata;
yang rendah;
ada;
yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat
kota dengan kawasan perdesaan dan perbaatasan belum optimal.
5. Tata Ruang
sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
b. Pengembangan wilayah yang belum merata ditunjukkan masih
terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan
percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan,
pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) dan Pusat
Pelayanan Lokal (PKL);
mendorong perkembangan kawasan potensial;
pembangunan;
rencana umum akibat belum adanya rencana rinci tata ruang;
f. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat
belum optimalnya pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
g. Munculnya konflik pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta
pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan
penegakan yustisi.
a. Adanya perubahan kewenangan daerah seiring berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah;
c. Upaya pemenuhan kebutuhan energy di Kabupaten Gunungkidul
melalui penyediaan energi baru terbarukan masih belum optimal;
d. Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan
pertambangan yang ramah lingkungan belum dilaksanakan
secara baik;
gamping akan berdampak pada kelestarian ekosistem kars jika
tidak dibatasi dan dikendalikan secara ketat.
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 44
7. Komunikasi dan Informatika
pelayanan pemerintahan berbasis digital (digital government
services/DGS);
b. Belum adanya sistem tunggal layanan DGS yang unggul dan
terintegrasi;
dilaksanakan oleh pemerintah pada mass media dan media
online;
akses informasi.
a. Sebagian besar kawasan karst merupakan kawasan lindung
geologi, sehingga kegiatan pertambangan yang tidak
dikendalikan akan merusak ekosistem;
dan kekeringan;
c. Penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan, serta sumber
daya air;
sampah secara mandiri masih kurang;
e. Masih rendahnya tingkat keteduhan di Perkotaan Wonosari yang
ditunjukkan luasan RTH publik perkotaan baru mencapai
sebesar 1,67%.
antara lain :
lebih ditingkatkan seiring dengan mulai terpenuhinya beberapa
kebutuhan vital mulai dari air bersih, pendidikan dan kesehatan,
disamping itu juga didukung dengan perbaikan kondisi ekonomi,
lapangan kerja yang lebih terbuka, semangat kewirausahaan yang
mulai tumbuh dan berkembang. Sektor Pertanian pada umumnya
juga akan menjadi perhatian utama untuk ditangani karena
merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di wilayah
Girisubo sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil pertanian
untuk mendorong taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
2. Air Bersih
Girisubo mengharapkan dapat segera diselesaikan permasalahannya,
karena dari 82 pedukuhan untuk 8 desa sebagian besar masih
kesulitan air bersih. Sehingga setiap tahun pada musim kemarau
selalu diadakan droping air bersih lewat kendaraan tangki air.
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 45
3. Pendidikan dan Kesehatan
karena kedua bidang yakni kesehatan dan pendidikan merupakan
kebutuhan dasar, yang tetap diperlukan dalam memperbaiki angka
indeks pembangunan manusia. Lebih-lebih bagi masyarakat miskin
yang merupakan. bagian terbesar dari komposisi penduduk wilayah
Kecamatan Girisubo. Disamping itu perlu dibangun sistem jaminan
kesehatan yang lebih bersifat lokal dan memadai, sehingga dapat
dipangkas prosedur birokrasinya. Untuk bidang pendidikan, perlu
diupayakan angka melek huruf yang dicapai dapat lebih besar dan
kemampuan penyelesaian wajib belajar 9 tahun harus lebih
ditingkatkan.
sebagaimana yang diprogramkan. Untuk Pernerintahan Desa, tahun
2016 telah dilaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Untuk fasilitasi pengisian Perangkat Desa telah dilaksanakan
dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sebagai akibat
dari hal ini sudah tidak ada lagi jabatan lowong untuk Perangkat
Desa yang belum terisi. Sebagai langkah selanjutnya tinggal
meningkatkan kinerja dan produktivitas aparat Pemerintah Desa.
5. Materi non regular yang menjadi tanggung jawab Seksi PMD
diantaranya PNPM-MP. Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang
diikuti oleh delapan desa se-Kecamatan Girisubo yang kemudian
dituangkan dalam Surat Penetapan Camat Girisubo. Dalam
pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dialami oleh desa
yakni :
a. Musim hujan : banyak masyarakat yang mengutamakan
kegiatan di sektor pertanian sehingga tenaga kerja agak
terhambat, juga mengenai pengesahan material.
b. Sosial Budaya : Hari Raya Lebaran banyak masyarakat yang
menggunakan sarana transportasi di lokasi sasaran PNPM-
MP sehingga TPK merencanakan pelaksanaan kegiatan
perkerasan dan cor blok jalan serta pembuatan jembatan,
buk/gorong-gorong serta talud.
ada upaya penyelesaian masalahnya.
Kesejahteran Sosial diantaranya adalah penyaluran
bantuan beras, penyaluran bantuan air bersih (yang
disalurkan oleh beberapa donatur, lembaga di luar
pemerintah), penyaluran bantuan bencana alam (baik
dari pemerintah kabupaten maupun dari lembaga
lain).
Aspek pelayanan pada masyarakat selalu menjadi titik tekan
tersendiri bagi Pemerintah Kecamatan, paradigma bahwa sebagai pelayan
masyarakat diejawantahkan dalam memberikan pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat berupa peningkatan ruang pelayanan umum menjadi
lebih representatif, disertai kualitas pelayanan dengan mengedepankan
aspek pemberdayaan seluruh karyawan untuk dilibatkan langsung dalam
pola pelayanan satu pintu. Hasil pemantauan dari Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengenai IKM (Indeks
Kepuasan Masyarakat) menyatakan bahwa hasil yang dicapai oleh
pelayanan umum di Kecamatan Girisubo masuk kategori baik. Sesuai
dengan kaidah standar pelayanan minimum, berikut faktor-faktor
pendukung pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Girisubo :
a. Kesiapan Fisik
3. Kotak saran
5. Daftar jenis pelayanan
6. Bagan mekanisme pelayanan
3. Pembekalan SDM untuk dapat bersikap, berperilaku dan
bertanggung jawab sebagai seorang pelayan : ( simpatik, ramah,
sopan, menguasai tugas dan aturan, cekatan, cepat tanggap serta
jujur ).
a. Potensi Wilayah
a. Laki-laki : 10.631 jiwa
b. Perempuan : 11.490 jiwa
4. Jumlah Desa : 8 desa ( 82 padukuhan )
a. Desa Balong : 9 padukuhan
b. Desa Jepitu : 10 padukuhan
c. Desa Karangawen : 8 padukuhan
d. Desa Tileng : 16 padukuhan
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 47
e. Desa Nglindur : 8 padukuhan
f. Desa Jerukwudel : 8 padukuhan
g. Desa Pucung : 10 padukuhan
h. Desa Songbanyu : 13 padukuhan
5. Lembaga Perangkat Daerah :
Seksi
a. Mantri Pajak
b. Petugas PLKB
c. Mantri Ternak
d. Mantri Tani
3 Karangawen 191 581 - 631 229 - 1
4 Tileng 487 417 - 552 463 - -
5 Nglindur 286 464 - 553 362 - -
6 Jerukwudel 198 378 - 450 296 - -
7 Pucung 371 571 - 565 368 - -
8 Songbanyu 411 611 - 864 389 - 3
Jumlah : 2330 26238 8 3174 2846 2 3
7. Kelembagaan Sektor Pertanian
4 Mantri Tani 1 orang
5 Mantri Kehutanan 1 orang
6 Mantri Ternak 1 orang
7 PPL Pangan 3 orang
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 48
8 Petugas Pengamat Hama 1 orang
9 PPL Perikanan 1 orang
10 PPL Kehutanan dan Perkebunan 1 orang
11 Koordinator Penyuluh Perkebunan 1 orang
c. Potensi Peternakan
NO DESA SAPI KAMBING
1 Balong 661 424 920 550 1425
2 Jepitu 710 374 590 570 1537
3 Karangawen 461 326 412 390 1975
4 Nglindur 473 486 518 489 1657
5 Jerukwudel 641 546 521 589 1928
6 Tileng 786 654 599 499 1579
7 Pucung 680 381 476 591 1894
8 Songbanyu 665 358 523 580 1907
2. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
NO JENIS HPT ADA/TIDAK CUKUP/TIDAK
1 Jerami Ada Tidak cukup
2 Tebon Ada Kurang
4 Lainnya Ada Kurang
1 Kawin suntik Ada
2. Hasil / Panen Perikanan
1 Tuna 115.000
2 Tongkol 3.200
1 Pisang 38.800
2 Mangga 3.110
3 Jeruk 315
4 Pepaya 22.365
5 Sirsak 11.610
2. Jumlah Telaga
1 Balong 1 2 ha
2 Jepitu 1 2 ha
3 Karangawen 1 2 ha
4 Tileng 2 4 ha
5 Nglindur 2 4 ha
6 Jerukwudel 1 2 ha
7 Pucung 2 4 ha
8 Songbanyu 2 4 ha
F. Potensi Pendidikan
1. SMK 2 UNIT
2. SMP 5 UNIT
3. SD/MI 20 UNIT
G. Profil bidang Kesehatan
4 Posyandu 82 Unit
5 Pustu 5 Unit
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas
NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
8 Tenaga Fungsional Kesehatan
10 Tenaga Farmasi 1
Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul
didasarkan pada filosofi atau sesanti yang adiluhung dari leluhur
serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 –
2021 dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu:
“DHAKSINARGHA BUMIKARTA” yang memiliki cakrawala yang luas
dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi,
misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten
Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa
Yogyakarta yaitu: “HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.
Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul
Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang
mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang
subur dan makmur, dalam rangka mencapai Hamemayu Hayuning
Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai
kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai
budaya.
Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita
luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu
yang benar dan bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.Ini berarti bahwa
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 51
budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada
kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.
Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana,
Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta
Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh,
Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok
Negara) dalam konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan
sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, serta perlu
dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.
Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat
dan Manunggaling Kawulo Gusti sangat dekat dan mirip dengan
konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep Pathok Nagara
memiliki pesan yang mirip dengan konsep green belt dalam
pembangunan kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan
Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang
dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan
identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik
sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep
Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan spirit atau
semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia
Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.
Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang
juga dilandasi filosofi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam Visi pembangunan daerah
sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau
artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis,
memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki
daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam
pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi
Berlandaskan filosofi Kabupaten Gunungkidul, maka Visi
sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau
artikulasi dari citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis,
memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki
daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam
pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-
2025.
daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah
berbasis pertanian serta pariwisata yang unggul dan mampu
menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 52
berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian
daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. Pada lima tahun
kedua, masyarakat yang diwujudkan adalah masyarakat yang maju.
Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan pada :
1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka
peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku
industri yang didukung dengan penyediaan prasarana dan
sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran.
2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata alam,
wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan (ecotourism)
dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan
memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan
pemanasan global (global warming).
perdagangan (trade) dan investasi (investment) sebagaimana
kecenderungan perekonomian dunia sekarang.
2021 adalah sebagai berikut :
Penjelasan visi sebagai berikut:
sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu
tujuan wisata utama menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam
skala regional dan nasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya
dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga
mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep
mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta
nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan).Berbudaya juga dimaknai
sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan
menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas
budaya lokal.
Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik,
mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing
dalam berbagai bidang.
Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan
dan politik.Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju
diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang
lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan
keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 53
pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung
pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan
berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang
maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan
kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat
terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.
Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat
Gunungkidul yang memiliki jiwa wirausaha dan kemampuan untuk
mengelola dan memanfatkan potensi yang dimiliki dengan baik,
efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan.
Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat
Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan
batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan,
kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana
kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan
menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan
keadilan. Pernyataan visi di atas dilandasi filosofi gotong royong
yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan
persepsi, sikap, komitmen, perilaku, etos kerja, dan partisipasi
segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan
proses pembangunan selama 5 (lima tahun) ke depan. Gunungkidul
lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera merupakan keadaan
masyarakat Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis,
professional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai
yang lebih berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan
standar kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan,
penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan,
penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan
“gender”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat,
dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi
kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas
hidupnya dari waktu ke waktu.
Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial,
kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi
masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang
tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari
pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses
produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor,
terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa,
serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara
rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata
ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik,
sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan
produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang
RENSTRA KECAMATAN GIRISUBO 2016-2021 | 54
maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang
dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya.
Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju
adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi,
kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan
penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat
yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan
sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap,
warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta
masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan
Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat
baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan,
sandang, papan, kesehatan, pendidikan, disamping situasi
keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling
menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto
yang pembangunan Tahun 2010-2015 adalah: “Deso Makmur
Gunungkidul Makmur”.
disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dengan mengacu pada
substansi Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahun
Kedua sebagaimana dimuat dalam RPJP Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005-2025.
mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah,
dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani
untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.
Pengembangan ekonomi lokal tersebut memfokuskan kepada:
1) Pemanfaatan potensi lokal;
substansial dalam suatu kemitraan strategis;
3) Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4) Pembangunan yang berkelanjutan;
masyarakat lokal;
7) Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8) Penguata