1
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
1
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,
berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyempurnaan Rencana Strategis
(RENSTRA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 dalam
rangka mewujudkan good governance, yaitu penerapan pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel.
RENSTRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
merupakan penyesuaian dan tindaklanut atas terbitnya RENSTRA penyesuaian kementerian
Agama RI Tahun 2015-2019. Hal penting dalam penyesuaian ini adalah dilakukannya penyesuaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Kementerian Agama yang harus diikuti oleh Kantor
Wilayah.
RENSTRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan serta Strategi Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 dalam bidang agama dan bidang pendidikan yang
diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama
RI Tahun 2015-2019.
RENSTRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 ini
diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan
program, kegiatan dan anggaran.
Agustus 2018
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR………………………………………………………………
iii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. v
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 633 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA TAHUN 2015 – 2019
vii
LAMPIRAN I
BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………………….. 1
1.1 Kondisi Umum……………………………………………………… 1
1.2 Potensi dan Permasalahan……………………………………………
55
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS………………..
68
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Agama……...
68
2.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Agama……………………………
68
BAB III.ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI.
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN……………………………….
77
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementeian Agama…………………..
77
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta...............................
80
3.3 Kerangka Regulasi…………………………………………………..
83
3.4 Kerangka Kelembagaan……………………………………………..
83
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN……………
87
4.1 Target Kinerja…………………………………………………………
87
4.2 Kerangka Pendanaan………………………………………………….
111
BAB. V. PENUTUP……………………………………………………………….
114
LAMPIRAN II
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta……………………………………………………………..
115
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
4
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
5
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
6
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
7
LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 633 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015-2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
Pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun (2015-2019) mengacu pada upaya untuk pencapaian tujuan Kementerian Agama
yang mencakup 7 (tujuh) hal yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan
ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan
pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan
kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses mutu pendidikan agama dan
pendididikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang
agama.
Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bagian dari unsur pelaksana Pemerintah di
bidang pembangunan agama dan pendidikan mengemban tugas dan tanggungjawab agar
proses perencanaan pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat berjalan dengan baik, tersusun secara
sistematis, sinergis dan komprehensif dengan sepenuhnya mengarah kepada pencapaian
tujuan berdasar visi dan misi Kementerian Agama.
Seiring dengan berjalannya waktu, pencapaian tujuan-tujuan tersebut perlu
disesuaikan dengan kondisi strategis Kementerian Agama dan khususnya kondisi strategis
Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta terutama dalam 2
(dua) tahun terakhir ini.Berdasar hasil telaah terhadap pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) dan terkait dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kementerian Agama maka Kementerian Agama perlu melakukan Revisi
Rencana Strategis 2015-2019 yang kemudian perlu diikuti oleh jajarannya termasuk Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Maksud disusunnya Renstra adalah sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan
bagi segenap pimpinan dan jajaran staf untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
8
jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan
dengan proses perencanaan pembangunan agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Sebagai pedoman umum yang berlaku secara internal, maka secara substansial
rencana strategis ini berisikan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal organisasi. Karena itu, agar dapat
diimplementasikan secara nyata, selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam
bentuk Rencana Kegiatan Tahunan oleh masing-masing Kepala Unit dan Satuan Kerja
dilingkungan internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk :
a. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf
didalam memberikan pelayanan publik agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan
tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan
strategi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.
b. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan
dan kelebihan untuk diperbaiki serta dikembangkan menjadi peluang guna mencapai
tingkat kinerja yang telah disepakati bersama.
c. Memperbesar kontribusi didalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
agama agar pelaksanaan pembangunan agama didaerah dapat berjalan lebih efektif,
efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.
Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara
internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf. Substansinya merupakan bentuk kongkrit
terhadap apa yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan Bidang Agama
dan Bidang Pendidikan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.
Dalam konteks seperti itulah, secara substansial Rencana Strategis dipandang sangat
layak untuk diposisikan sebagai gambaran umum tentang proses perencanaan
pembangunan agama di daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal demikian dilakukan
semata-mata dengan tujuan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam
menerjemahkan RPJMN kedalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab, sehingga
antara Renstra dan RPJMNbukan terhubung secara herarkis, tetapi satu sama lain saling
mengisi dan melengkapi sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit dan satuan
masing-masing
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
9
1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
Upaya pemahaman dan pengamalan ajaran agama diarahkan untuk mengatasi
problem masih rendahnya pemahaman dan pengamalan keagamaan sebagian umat
beragama; belum optimalnya pembinaan aliran keagamaan; kurangnya pemberdayaan
lembaga sosial keagamaan; rendahnya mutu pembinaan keluarga; belum optimalnya
pelayanan administrasi keagamaan; dan mengatasi fenomena meningkatnya radikalisasi
dan liberalisasi pemahaman keagamaan. Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan
pengamalan keagamaan dilakukan melalui berbagai usaha di antaranya melalui penyediaan
dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan
keagamaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan termasuk pembinaan aliran
keagamaan.
1.1.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama
Sejak semula penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak Kementerian
Agama dengan tugas fungsinya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
kepada masyarakat ditengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.
Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketaqwaan
umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang
baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.
Sampai dengan tahun 2014, jumlah penyuluh agama Islam sebanyak 1.204 dengan rincian
berstatus PNS sebanyak 1.046 orang dan Non PNS sebanyak158. Jumlah warga DKI
Jakarta pemeluk Agama Islam sebanyak 8.339.998 orang dengan demikian 1 orang
penyuluh melayani 7.974 orang.
Untuk jumlah penyuluh agama Kristen pada tahun 2014 sebanyak 140 orang dengan
rincian berstatus PNS sebanyak 136 orang dan Non PNS sebanyak 4. Jumlah warga DKI
Jakarta pemeluk agama Kristen sebanyak 862.878 orang dengan demikian 1 orang
penyuluh melayani 6.164 orang.
Sedangkan jumlah penyuluh Agama Katolik pada tahun 2014 sebanyak 80 orang
dengan rincian berstatus PNS sebanyak 5 orang dan Non PNS sebanyak 75 orang. Jumlah
warga DKI Jakarta pemeluk Agama Katolik sebanyak 404.239 orang dengan demikian1
orang penyuluh melayani 5.053 orang.
Selanjutnya untuk jumlah penyuluh agama Hindu pada tahun 2014 sebanyak 71 orang
dengan rincian berstatus PNS sebanyak 1 orang dan Non PNS sebanyak 70 orang. Jumlah
warga DKI Jakarta pemeluk Agama Hindu sebanyak 19.455 orang dengan demikian 1
orang penyuluh melayani 274 orang.
Jumlah penyuluh agama Buddha pada tahun 2014 sebanyak 109 orang dengan rincian
berstatus PNS sebanyak 2 orang dan Non PNS sebanyak 107 orang. Jumlah warga DKI
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
10
Jakarta pemeluk Agama Buddha sebanyak 385.936 orang dengan demikian 1 orang
penyuluh melayani 3.540 orang.
Kemudian untuk jumlah penyuluh agama Khonghucu pada tahun 2014 sebanyak 20
orang, dengan rincian Penyuluh Non PNS sebanyak 20 orang dan belum ada Penyuluh
Agama Khonghucu PNS. Dengan warga DKI Jakarta pemeluk Agama Khonghucu
sebanyak 875 orang maka 1 orang penyuluh melayani 44 orang.
Diagram 1.1 Jumlah Penyuluh Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Penyuluh Agama dan Rasio Pelayanan Provinsi DKI
JakartaTahun 2014
No Penyuluh
Agama
Jumlah
Penduduk
Jumlah Penyuluh
Rasio PNS
Non
PNS Total
1 Islam 8.339.998 1.046 158 1.204 1 : 7.974
2 Kristen 862.878 136 4 140 1 : 6.164
3 Katolik 404.239 5 75 80 1: 5.053
4 Hindu 19.455 1 70 71 1: 274
5 Buddha 385.936 2 107 109 1 : 3.540
6 Khonghucu 875 20 20 1 : 44
7 Lainnya 202
Jumlah 10.013.583 1.190 434 1.624 1 : 6.166
Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Jumlah
PNS 1046 136 5 1 2 0 1190
Non PNS 158 4 75 70 107 20 434
Jumlah Penyuluh 1204 140 80 71 109 20 1624
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Penyuluh Agama DKI Jakarta Tahun 2014
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
11
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Kab. Kep. Seribu
2015 24 34 18 43 47 3
2016 24 34 18 43 47 3
2017 17 37 16 44 46 4
2018 17 37 16 44 46 4
0 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Axi
s Ti
tle
PENYULUH AGAMA ISLAM PNS
Tabel 1.2 Jumlah Penyuluh Agama Islam PNS Provinsi DKI Jakarta 2018
Tabel 1.3 Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS Provinsi DKI Jakarta 2018
No. Kota/Kabupaten 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jakarta Pusat 213 213 64 64 -
2. Jakarta Utara 47 47 48 48 -
3. Jakarta Barat 64 64 64 64 -
4. Jakarta Selatan 84 84 95 95 -
5. Jakarta Timur 356 356 95 95 -
6. Kab. Kep. Seribu 16 16 16 16 -
JUMLAH 780 780 382 382 -
Grafik 1.1 Penyuluh Agama Islam PNS Tahun 2015 - 2018
Grafik 1.2 Penyuluh Agama Islam Non PNS Tahun 2015 – 2018
No. Kota/Kabupaten 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jakarta Pusat 24 24 17 17 -
2. Jakarta Utara 34 34 37 37 -
3. Jakarta Barat 18 18 16 16 -
4. Jakarta Selatan 43 43 44 44 -
5. Jakarta Timur 47 47 46 46 -
6. Kab. Kep. Seribu 3 3 4 4 -
JUMLAH 169 169 164 164 -
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Kab. Kep. Seribu
PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
2015
2016
2017
2018
1.1.1.2 Festival Keagamaan (Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan melalui Festival
Keagamaan)
Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dari Tahun 2010 sampai dengan
Tahun 2014 telah banyak meraih prestasi tingkat nasional baik pada lomba KUA Teladan,
Keluarga Sakinah Teladan, Musabaqoh Baca Kitab maupun Karya Ilmiah dengan capaian
prestasi sebagamana tabel dibawah ini:
Tabel 1.4 Prestasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
No Jenis
Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 KUA
Teladan
Juara
II
Juara
III
Harapan
III
10
Besar
Harapan
III Juara II -
Harapan III
2 Keluarga
Sakinah
Teladan
- - - Harapan
III
10
Besar - - Harapan I
3 Musabaqah
Baca kitab - -
Harapan
III Juara 1
10
Besar 10
Besar
10
Besar Juara II
4 Karya Tulis
Ilmiah - -
10
Besar
Harapan
III
10
Besar Harapan
III
10
Besar 10 Besar
Sedangkan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf dari Tahun 2010
sampai dengan Tahun 2014 juga meraih banyak prestasi yaitu :
Tabel 1.5 Prestasi Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf 2010-2014
No Jenis Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
1
Musabaqah
Tilawatil Quran
(MTQ)
- - Juara
Umum - -
2 Seleksi Tilawatil
Quran (STQ) -
Juara
Umum -
Juara
Umum -
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
13
Dari tabel di atas pada tahun 2010 dan tahun 2014 keikutsertaan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Musabaqah Tilawatil
Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional memenangkan 4 cabang dari 14 cabang yang
diperlombakan kemudian pada tahun 2012 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI berhasil mengukuhkan posisinya sebagai Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an
(MTQ) Tingkat Nasional. Sedangkan keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat
Nasional pada tahun2011 dan tahun2013 berhasil mengambil tempat teratas yaitu sebagai
Juara Umum Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional.
Di kalangan umat Kristen, Bimbingan Masyarakat Kristen mengukir prestasi pada
Tahun 2012 dengan meraih Juara Harapan II Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat
Nasional di Kendari. Sedangkan pada pelaksananaan Pesparawi di Ambon pada tahun 2015
Kontingen DKI meraih Kejuaraan Champion II dari Kategori Solo Remaja Puteri dan
Vokal Group dan sepuluh kategori memperoleh Gold.
Gambar 1.1 KontingenLomba Pesparawi TingkatNasional di Ambon Tahun 2015
Pada tahun 2018 diselenggarakan seleksi Tingkat Provinsi Pesparani Katolik yang
pada Bulan Oktober 2018 akan dikirim ke Lomba Tingkat Nasional Pesparani di Ambon.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
14
Gambar 1.2 Peserta Seleksi Lomba Pesparani Tingkat Provinsi Tahun2018
Dikalangan umat Hindu, Bimbingan Masyarakat Hindu dari Tahun 2010 sampai
dengan Tahun 2014 menorehkan beberapa prestasi tingkat nasional antara lain:
Tabel 1.6 Prestasi Bimas Hindu tahun 2010 - 2014
No Jenis Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
1
Utsawa Dharma
Gita Tingkat
Nasional
-
Juara di
delapan
Cabang
- -
Juara di
enam belas
cabang
2 Seni Sakral Juara
Umum - - - -
3 Jambore
Pasraman - -
Juara di
satu
Cabang
Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta banyak meraih
kejuaraan diantaranya pada Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional dengan rincian
prestasi sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
15
Tabel 1.7 Prestasi Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional Tahun 2011
No Jenis Lomba Prestasi
1 Membaca Sloka Remaja Putri Juara I
2 Membaca Palawakya Dewasa Putri Juara III
3 Dharma Wacana Remaja Putri Juara III
4 Dharma Wacana Dewasa Putra Juara Harapan I
5 Dharma Wacana Dewasa Putri Juara I
6 Kidung Keagamaan Daerah Juara Juara Harapan I
7 Menghapal Sloka Terbanyak Tingkat Remaja Juara Harapan II
8 Menghafal Sloka Terbanyak Tingkat Dewasa Juara Harapan II
Tabel 1.8 Prestasi Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional Tahun 2014
No Jenis Lomba Prestasi
1 Membaca Sloka Tingkat Anak Putra Juara III
2 Membaca Sloka Tingkat Remaja Putri Juara III
3 Membaca Sloka Dewasa Putra Juara II
4 Membaca Sloka Dewasa Putri Juara II
5 Membaca Palawakya Remaja Putri Juara III
6 Membaca Palawakya Dewasa Putra Juara Harapan I
7 Membaca Palawakya Dewasa Putri Juara III
8 Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putra Juara III
9 Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putri Juara I
10 Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putri Juara II
11 Dharma Wacana Bahasa Indonesia Remaja Putra Juara Harapan I
12 Dharma Wacana Bahasa Indonesia Remaja Putri Juara Harapan I
13 Dharma Wacana Bahasa Indonesia Dewasa Putri Juara II
14 Kidung Keagamaan Daerah Juara III
15 Menghafal Sloka Terbanyak Anak-Anak Juara I
16 Menghafal Sloka Terbanyak Dewasa Juara Harapan II
Tabel 1.9 Prestasi Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional Tahun 2016
No Jenis Lomba Prestasi
1 Lomba Bercerita keagamaan Hindu Juara Harapan II
2 Lomba Kramaning Sembah Juara Harapan III
3 Lomba Pelafalan Doa Sehari-hari Juara Harapan I
4 Lomba Mantram Tri Sandhya Juara II
5 Lomba Outbond Juara I
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
16
Tabel 1.10 Prestasi Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional Tahun 2017
No Jenis Lomba Prestasi
1 Utsawa Sloka Dewasa Putra Juara Harapan II
2 Utsawa Palawakya Dewasa Putra Juara II
3 Utsawa Palawakya Dewasa Putri Juara II
4 Utsawa Kakawin Remaja Putra Juara Harapan I
5 Utsawa Nyanyian Keagamaan Juara Harapan I
6 Utsawa Dharmawacana Berbahasa Indonesia Dewasa Putra Juara III
7 Utsawa Dharmawacana Berbahasa Indonesia Dewasa Putri Juara II
8 Utsawa Dharma Widya SMP Juara Harapan III
Gambar 1.3 Juara Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional Tahun 2017
Sedangkan prestasi Umat agama Buddha,di bawah bimbingan Pembimbing
Masyarakat Buddha banyak juga mempunyai prestasi yang membanggakan di tingkat
nasional dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.11 Prestasi Bimas Buddha Tahun 2010 - 2014
No Jenis Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sippa Dharma Samajja - - Juara Umum
Juara Umum
-
2 Swayamvara Tripitaka Gatha - - - - Juara Umum
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
17
Tabel 1.12 Prestasi Lomba Sippa Dharma Samajja Tingkat Nasional Tahun 2012
No Jenis Lomba Prestasi
1 Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Juara I
2 Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/K Juara I Juara I
3 Lomba Menyanyi Solo Lagu Buddhis Tingkat SMA/K Juara I
Tabel 1.13 Prestasi Lomba Sippa Dharma Samajja Tingkat Nasional Tahun 2013
No Jenis Lomba Prestasi
1 Lomba Cerdas Cermat Tinghkat SMA/K Juara III
2 Lomba Tari Kreasi Gabungan Juara III
Tabel 1.14 Prestasi Lomba Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional Tahun
2014
No Jenis Lomba Prestasi
1 Lomba Paduan Suara Juara Harapan I
2 Lomba menghafalkan Liam Keng Juara Harapan II
3 Lomba Dhammadesana Bahasa Indonesia Putra Juara Harapan I
4 Lomba Dhammadesana Bahasa Indonesia Putri Juara III
5 Lomba Dhammadesana Bahasa Mandarin Putri Juara I
6 Lomba Menyanyi Solo Putri Juara I
7 Lomba Dhammapada Juara I
8 Lomba Drama Satu Babak Juara III
9 Lomba Tari Kreasi Buddhis Juara III
Tabel 1.15 Prestasi Lomba Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional Tahun
2017
No Jenis Lomba Prestasi
1 Lomba menyanyi lagu Buddhis solo putri Juara I
2 Lomba Barongsai Juara I
3 Lomba kategori lomba baca sutra/mantra/liam keng Juara II
4 Lomba menyanyi lagu Buddhis solo putra Juara III
5 Lomba seni kaligrafi Buddhis Harapan 2
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
18
Gambar 1.4 Juara Lomba Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional 2017
1.1.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan
Pembinaan aliran keagamaan pada Program Pelayanan dan Pembinaan Syariah
diwujudkan salah satunya dengan penyelenggaraanrapat koordinasi paham aliran
keagamaan. Hasil dari rapat koordinasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan diantaranya
berupakoordinasi lintas sektoral bersama POLRI, MUI, DMI, PPPIJdan tokoh agama guna
membahas aliran menyimpang, pembinaan dan resolusi konflik internal akibat perbedaan
paham dan keyakinan yang terjadi serta penanganan pengikut GAFATAR di kecamatan
Cipayung, Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jakarta dan lain-lain
1.1.1.4 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
rangka menciptakan suasana rukun dan damai di Wilayah Provinsi DKI Jakarta berupaya
memberdayakan semua potensi masyarakat dan Organisasi Masyarakat serta Lembaga
Sosial Keagamaan yang ada di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
meliputi 40 Ormas Islam, 7 Ormas Kristen, 2 Lembaga Sosial Kristen, 5 Ormas Katolik, 6
Ormas Hindu, 6 Lembaga Sosial Hindu dan 63 Ormas Buddha.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
19
1.1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
Kerukunan Hidup Umat Beragama adalah suatu kondisi dimana umat beragama
dalam kemajemukan dan keragaman keyakinan, dapat hidup berdampingan secara
damai,rukun dan harmonis, penuh toleransi, saling menghargai, bahkan saling tolong
menolong dan duduk bersama pemerintah, membuka ruang dialog, mencari titik temu
dalam memecahkan masalah-masalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat
beragama di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama ini relatif baik, hal
ini ditandai dengan masih terpeliharanya budaya kerukunan dan perdamaian baik
kerukunan intern, kerukunan antar umat beragama dan antar umat beragama dengan
pemerintah.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi Informasi dan
tansportasi, telah menjadikan kota Jakarta menjadi “Kota Megapolitan”, sekaligus sebagai
tungku peleburan dari budaya, suku dan penganut agama. Bagi kota Metropolitan Jakarta,
komunitas umat beragama mempunyai arti yang sangat penting dan strategis dalam
membangun kota Jakarta. Umat beragama dan pemuka agama serta pemerintah, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat kota Jakarta, melalui perannya,
telah dapat menampilkan kota Jakarta yang religius, jauh dari konflik antar umat beragama,
seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia.
Kerukunan umat beragama di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selama ini relatif baik, hal ini ditandai dengan masih terpeliharanya budaya kerukunan dan
perdamaian, baik kerukunan intern, antar umat beragama dan juga antar umat beragama
dengan pemerintah.
1.1.2.1 Penguatan Aspek Regulasi
Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada
telahdilakukan sosialisasi terhadap produk perundangan yang telah disusun. Selanjutnya
untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya
jangkauan yang lebih luas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetak
maupun noncetak berupa majalah, website, instagram maupun facebook. Selain melalui
strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi juga dilakukan, dengan menggelar
pertemuan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali
silaturrahim di kalangan aktor kerukunan yang memang dalam keadaan apapun juga harus
tetap dipelihara.
1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
20
Selama ini Pemerintah telah mempratekkan sejumlah strategi, pendekatandan
kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Kanwil
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan tokoh perempuan dan unsur
pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan dalam rangka menciptakan
iklim rukun di Provinsi DKI Jakarta.
Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan
optimisme pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif
dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.
1.1.2.3 Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas FKUB dan Lembaga Keagamaan
Dalam Rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas
lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media dan para tokoh juga telah dilakukan
secara periodik baik dalam kurun bulanan, semesteran maupun tahunan. Jumlah kegiatan
koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan
kabupaten/kota semakin meningkat setiap tahunnya bahkan target Tahun 2016 sebanyak
dua (2) kegiatan. Koordinasi juga dibangun melalui pemberian bantuan operasional sekber
FKUB baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Bantuan Operasional FKUB 7 (tujuh) Lokasi :
1. FKUB DKI Jakarta
2. FKUB Kota Jakarta Timur
3. FKUB Kota Jakarta Selatan
4. FKUB Kota Jakarta Barat
5. FKUB Kota Jakarta Utara
6. FKUB Kota Jakarta Pusat
7. FKUB Kabupaten Kepuluan Seribu
1.1.2.3 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama
Pemerintah dalam hal ini Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan melalui program Kelurahan /Desa Sadar
Kerukunan dengan melibatkan unsur RT/RW se kelurahan di bawah koordinasi FKUB
Kota/Kabupaten.Selain itu Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta juga melakukan kampanye kerukunan dengan melalui media sosial.
1.1.2.4 Pembinaan Aliran Keagamaan
Rapat koordinasi paham aliran keagamaan yang dilaksanakan oleh Kantor
WilayahKementerian AgamaProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartadengankoordinasi
lintas sektoral bersama Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BINDA (Badan
Inteligen Daerah),MUIProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, DMI Provinsi Daerah
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
21
Khusus Ibukota Jakarta, PPPIJ (Pusat Pengkajian danPengembangan Islam Jakarta) atau
Jakarta Islamic Centre (JIC) dan Instasi terkait lain serta para tokoh agama tingkat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Khusus penanganan konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah,
pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-
033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada
Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
Warga MasyarakatTahun 2014. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan sosialisasi SKBtersebutdengan melibatkan
seluruh perwakilantokoh agama Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan
administrasi keagamaan umat Islam.Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta selalu berupaya meningkatkan kualitas KUA baik sarana,
prasarana dan pelayanannya sehingga calon pengantin terfasilitasi dalam melakukan proses
pernikahan di KUA.
1.1.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan barisan terdepan dalam pelayanan
administrasi keagamaan umat Islam.KUA yang merata dan memenuhi standar pelayanan
menjadi syarat utama kenyamanan para calon pengantin untuk menikah di Kantor Urusan
Agama dengan rincian peristiwa nikah sebagi berikut:
Tabel 1.16 Peristiwa Nikah Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2010-2017
No Kota/Kab 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jakarta Pusat
6.960
7.025
6.994
6.510
6.551
6.218
6.225
6.342
2 Jakarta Utara
9.013
9.851
9.158
8.912
8.439
8.142
7.679
7.946
3 Jakarta Barat
12.199
12.808
12.448
11.402
10.867
10.428
10.160
10.614
4
Jakarta
Selatan
16.356
15.717
17.512
17.167
16.982
14.260
14.068
14.472
5
Jakarta
Timur
17.072
18.119
17.512
17.167
16.982
16.760
16.414
17.185
6 Kepulauan
Seribu
223
204
196
196
192
180
149
195
Jumlah
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
22
61.823 63.724 63.820 61.354 60.013 55.988 54.695 56.754
Grafik 1.3 Perkembangan Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010-2017
Dari sisi Sumber Daya Manusia, pada tahun 2014 jumlah peristiwa nikah sebanyak
57.742 dengan ditangani oleh 207 orang penghulu dengan perbandingan 1:278 (satu orang
penghulu menangani 278 peristiwa nikah). Sedangkan pada tahun 2017 jumlah peristiwa
nikah sebanyak 56.754 yang pada sampai pada tahun 2018 ini ditangani oleh 206 orang
penghulu dengan perbandingan 1:275 (satu orang penghulu menangani 275 peristiwa
nikah).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak terdapat dua (2) prosedur pendaftaran Nikah di Kantor Urusan Agama yaitu
Prosedur Nikah di KUA dan di luar KUA sebagaimana tertera pada bagan di bawah ini:
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kepulauan Seribu
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Perkembangan Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2017
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
23
Gambar 1.5 Prosedur nikah di KUA
.
Sedangkan alur pelayanan nikah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
adalah sebagaimana tercantum dalam gambar bagan alur pelayanan nikah rujuk dibawah
ini:
Gambar 1.6 Alur Pelayanan Nikah dan Rujuk
Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai
bentuk dan jenis layanan lain seperti Sertifikasi Halal, Sertifikasi Arah Kiblat, Sertifikasi
Masjid,Sertifikasi Mushalla, layanan Hisab Rukyat, Bimbingan Manasik Haji, Konsultasi
Keluarga Sakinah, dan lain-lain. Selain itu kini KUA juga dilengkapi dengan berbagai
fasilitas aplikasi berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),
Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi
Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAS) dan Sistem Informasi Kepenghuluan
(SIK).
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
24
Pengelolaan administrasi keagamaan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan
keseluruhan aspek hukum Islam yang ada di masyarakat. Di antara pelaksanaan aspek-
aspek hukum Islam yang sangat mendasar adalah kebutuhan terhadap pelayanan pencatatan
nikah dan rujuk. Pada sisi ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
memiliki arti dan peran sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di
bidang pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Tetapi diakui bahwa aset tanah dan
bangunanKUA kecamatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum
seluruhnya milik Kementerian Agama melainkan milik Pemerintah DKI Jakarta. Masih ada
satu KUA Kecamatan yang belum memiliki tanah dan bangunan kantor yaitu KUA
Kecamatan Setiabudi, sehingga pada tahun 2018 dialokasikan pembelian lahan untuk
pembangunan Kantor KUA Kecamatan Setiabudi dari anggaran SBSN.
Situasi seperti ini menjadi pemantik bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ditjen Bimas Islam untuk memenuhi berbagai
kebutuhan dan memberdayakan seluruh aspek dari KUA agar dapat memberikan pelayanan
secara maksimal kepada masyarakat.
Dalam beberapa tahun ini, program-program pemberdayaan KUA dan sumberdaya
manusia di dalamnya terus dilakukan. Misalnya, melakukan pendataan nikah rujuk
nasional, data-base penghulu dan P3N, menyelenggarakan lomba baca kitab,
menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah, peningkatan kompetensi dan budaya kerja
penghulu, melakukan penilaian kinerja penghulu, dan optimalisasi program pencatatan
nikah luar negeri. Untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas kinerja sebagai
penopang tata kelola pemerintahan yang baik, KUA juga dibekali dengan pemenuhan
berbagai standar pelayanan seperti Standard Operating Procedure (SOP), penyusunan visi
dan misi, standar layanan lainnya, dan perubahan beberapa kebijakan yang lebih
kontekstual. Apa yang menarik dari pengelolaan dan pelayanan KUA saat ini adalah mulai
diadakan pelayanan berbasis teknologi informasi di bawah naungan Simtem Informasi
Manajemen Bimas Islam (SIMBI), sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses
kebutuhan pelayanan secara langsung, cepat, transparan, dan akuntabel. Selain terkait
dengan pelayanan KUA, urusan agama Islam dan pembinaan syari’ah juga memberikan
jabaran yang lebih jelas mengenai pedoman pelaksanaan dan pembinaan beberapa aspek
hukum Islam yang sangat konkret seperti pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah,
jaminan produk halal, pembinaan dan pemberayaan kemasjidan, pelayanan dan pembinaan
syariah serta hisab rukyat.
Disamping itu dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama umat Islam
terdapat pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah melalui berbagai program dan kegiatan
sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat
dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh
keimanan, dan berakhlakul karimah.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
25
Salah satu kegiatan yang mendukung pembinaan ini adalah kegiatanpembinaan
character building bagi remaja usianikah, kursus pra nikah, dan pemilihan Keluarga
Sakinah Teladan Nasional yang melahirkan para teladan keluarga sakinah di seluruh
kecamatan, kebupaten, provinsi, dan nasional.
1.1.3.2 Pendistribusian Kitab Suci
Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan
pengamalan agama telah dilakukan dengan salah satunya melalui pemberian dan
pendistribusian kitab suci.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melalui Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah memberikan
bantuan Kitab Suci kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam,
majelis taklim, serta masjid dan mushalla dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.17 Pendistribusian Al-Qur’an dan Juz Amma Tahun 2010-2014
No Kitab Suci 2010 2011 2012 2013 2014
1 Mushaf Al-Qur’an
28.476 3.500
5.000
5.000
46.228
2 Juz Amma
3.000 2.000 2.000
3.500
20.600
Jumlah
31.476 5.500 7.000
8.500
66.828
Sedangkan pendistribusian kitab suci Agama Khonghucu Su King (Shu Jing) pada
tahun 2016 sebanyak 485 eksemplar yang diserahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke MATAKIN Jakarta. Kitab suci selain
Agama Islam dan Agama Khonghucu pendistribusiannya dilakukan langsung oleh Ditjen
masing-masing ke tempat ibadahnya yang bersangkutan.
1.1.3.3 Pengembangan Rumah Ibadat
Program pemberdayaan masjid dan mushalla yang telah dilakukan oleh Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan agar
rumah ibadah mampu menjadi unit layanan keagamaan umat Islam yang terbaik. Masjid-
masjid besar di DKI Jakarta ke depannya diharapkan memenuhi standar pelayanan bagi
masyarakat Islam, khususnya untuk pelayanan ibadah dan syiar Islam (pelayanan ilmu
Islam dan konseling), seperti adanya tempat wudhu yang memadai, alat shalat, Al-Quran,
perpustakaan masjid, takmir masjid, majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan syiar Islam
lainnya. Untuk tujuan ini,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melalui telah memberikan bimbingan imam masjid bagi para imam di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memberikan bimbingan serta
pembinaan tentang standar masjid dan tata kelola masjid berbasis SIMAS kepada para
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
26
DKM di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai upaya
peningkatan kapasitas pengelola masjid dan mushalla dalam rangka meningkatkan
pelayanannya kepada umat serta mampu menjadi pusat pemberdayaan umat dan
pengembangan peradaban.
Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua
pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadat (masjid, mushalla,
gereja, pura, cetiya, vihara, litang dan klenteng), sebagai contoh rasio rata-rata 1 masjid dan
mushalla digunakan oleh 921 orang, Dengan memakai data tahun 2014 diperoleh rincian
jumlah rumah ibadat dan jamaahnya sebagai berikut:
Tabel 1.18 Rasio Jumlah Rumah Ibadat dan Pengguna Rumah Ibadat Tahun 2014
No Rumah Ibadat
Jumlah
Rumah
Ibadat
Jumlah
Pemeluk Rasio
1 Masjid dan Musholah 8.667 8.200.797 1: 946
2 Gereja Kristen 1.075 862.878 1: 803
3 Gereja Katolik 45 404.239 1: 8983
4 Pura 27 19.455 1:720
5 Vihara dan Cetiya 263 385.936 1:1467
6 Klenteng 5 875 1:175
Jumlah 10.082 9.847.180 1:979
Sedangkan jumlah rumah ibadat dan pengguna rumah ibadat tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.19 Rasio Jumlah Rumah Ibadat dan Pengguna Rumah Ibadat Tahun 2018
No Rumah Ibadat
Jumah
Rumah
Ibadat
Jumlah
Pemeluk Rasio
1 Masjid dan Musholah 9.055 8.339.998 1: 921
2 Gereja Kristen 1.075 862.878 1: 803
3 Gereja Katolik 45 440.266 1: 9.783
4 Pura 29 19.342 1:667
5 Vihara dan Cetiya 298 384.634 1:1291
6 Klenteng 5 1.050 1:210
Jumlah 10.507 10.048.168 1:965
1.1.3.4 Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
27
Pada pelayanan jaminan produk halal, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
telah berhasil mendorong terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal. Produk Hukum ini penting bagi umat Islam terkait dengan jaminan
hukum positif dalam mengkonsumsi produk berdasarkan keyakinannya.
Dalam PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama RI,nomenklatur jabatan Seksi Produk Halal pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat pada struktur
organisasi Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dimana sejak tahun 2016 setelah terbentuknya Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal struktur organisasi Seksi Produk Halal tidak lagi
relevan oleh karena tidak linier dengan struktur di atas dan di bawahnya yaitu pada struktur
organisasi Ditjen Bimas Islam maupun strukur organisasi pada Kantor Kementerian Agama
tingkat Kota dan Kabupaten.
Meskipun demikian, seksi produk halal Bidang Urais dan Binsyar Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap menjalankan tugas dan
fungsinya serta melaksanakan sosialisasi tentang UU jaminan produk halal dan keberadaan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang datang ke Bidang
Urais dan Binsyar.Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh seksi produk halal karena tidak
tersedianya anggaran pada DIPA oleh karena nomenklatur produk halal tidak lagi ada pada
DIPA Bimas Islam.
Namun demikian seksi produk hal juga terus mensosialisasikan pentingnya gerakan
sadar halal kepada seluruh masyarakat yang datang dan bertanya tentang halal, agar
menjadi gaya hidup umat demi memenuhi standar hidup yang sehat, halal, dan thayyib.
1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi
Keagamaan
Sikap saling berbagi dan membantu sesama adalah salah satu nilai penting dalam
ajaran agama manapun. Dalam implementasinya dapat dilakukan dengan memberikan
sebagian harta atau aset kita kepada yang membutuhkan.
Pemeluk Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu
menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat antara lain seperti zakat, wakaf,
kolekte, dana punia, dana paramita dan dana persembahan.
1.1.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat
Pada tingkat nasional telah dilakukan survey oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) yang memperoleh data bahwa pada tahun 2011 potensi zakat nasional
mencapai Rp.217 triliun per tahun atau 3,4% dari total PDB, namun demikian
penghimpunan zakat yang dapat dilakukan baru sebagian kecilnya saja. Pada tahun 2010
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
28
baru Rp.1.5 triliun yang berhasil dihimpun, tahun 2011 sebanyak Rp.1.7 trilun, tahun 2012
Rp.2.2 triliun, tahun 2013 Rp.2.7 triliun. dan tahun 2014 sebesar Rp.3.3 triliun.
Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah
antara lain telah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun
1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan
juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat
dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat
orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah
memperoleh insentif dari negara. yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
belum terbentuk. Sampai saat ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih
menggunakan nama lama yaitu BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini
tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999.
Sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2016 telah diberikan
surat pemberitahuan. teguran dan surat pemberian batas waktu oleh Kementerian Agama RI
bahwa BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyesuaikan diri menjadi
BAZNAS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Rapat-rapat dan mediasi telah dilakukan, yang terakhir dilakukan pada bulan 23
Ramadhan 1439 H/07 Juni 2018 yaitu pertemuan antara Wakil GubernurProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam
pertemuan ini dibahas tentang legalitas BAZIS DKI Jakarta dan telah diadakan kesepakatan
untuk membentuk tim transisi dalam jangka waktu tiga bulan.
Selain ikut serta melakukan mediasi dalam polemik BAZNAS dan BAZISProvinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Kantor Wilayah Kementerian Agama juga telah
mengambil sikap dengan keluar dari UPZ Bazis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan menjadi UPZ Baznas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan telah mempunyai legalitas dengan dikeluarkannya SK BAZNAS No.
145 Tahun 2017.
Dalam hal pengumpulan dana zakat, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dana
yang terhimpun pada BAZISProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan bulan
Juli tahun 2018 sebesar Rp. 63.276.123.444.- dengan jumlah lembaga amil zakat yang
berskala nasional sebanyak 19 lembaga, lembaga amil zakat yang berskala provinsi di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 lembaga, lembaga amil zakat yang
berskala kabupaten/kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 3 lembaga.
Dana zakat yang terhimpun sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.
113.765.807.732.- dengan jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan
minimal sebanyak 5.703 Lembaga.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
29
Tabel 1.20 Lembaga Zakat Jumlah Zakat Terkumpul dan Tanah Wakaf Tahun 2010
- 2014
Tabel 1.21 Jumlah ZIS Tahun 2015 – 2018
Tabel 1.22 Jumlah Lembaga Zakat Provinsi DKI Tahun 2015 – 2018
1.1.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf
Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan
perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden
Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007,
yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat
membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan,masing-
masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan
oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan
No Data 2010 2011 2012 2013 2014
1
Lembaga Zakat
(BAZ, LAZ, UPZ) 1.913 1.913 5.703 5.703 5.703
2 Zakat (dalam milyar) 52.7 64.7 81.4 97.7 113.7
3 Tanah Wakaf (M2) 6.767 5.661 6.317 6.317 6.317
No Pengumpulan ZIS 2015 2016 2017 2018
1
Zakat
(dalam milyar) - - - 40
2
Infak / Zakat
(dalam milyar) 134 153 192 23.3
No Baznas/Bazis/Laz 2015 2016 2017 2018
1 Baznas 1 1 1 1
2 Bazis DKI/Bazis Kota 7 7 7 7
3 Laz 4 17 19 19
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
30
Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan
Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga
puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53. UU No.41/2004).
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada
Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55,
56, 57, UU No.41/2004).
Pada Tingkat Provinsi telah dibentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Juli 2014, dan telah berfungsi memberikan
tanda daftar Nazhir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ikut serta aktif dalam
penanganan kasus-kasus perwakafan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BWI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Bidang Penerangan Agama Islam
Zakat dan Wakaf.
Atas petunjuk BWI Pusat pada bulan Maret Tahun 2017 telah dibentuk Nazhir Wakaf
Produktif berbadan hukum yang diberi nama Yayasan Bina Wakaf Produktif yang dalam
pendiriannya turut pula didorong BWI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dan dimaksudkan sebagai salah satu laboratorium bagi pengembangan wakaf produktif di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bentuk kiprah Yayasan Bina Wakaf Produktif
tersebut yang telah dilaksanakan yaitu :
1. Bantuan Kemanusiaan kepada salah satu Majelis Taklim di Kecamatan Tamansari
yang menjadi korban musibah kebakaran;
2. Bantuan keagamaan dalam bentuk bantuan operasional kepada 15 lokasi yaitu Masjid.
Musholla dan Lembaga Keagamaan lainnya;
3. Wakaf buku kepada 500 lokasi lembaga pendidikan di Kota Jakarta barat.
Untuk wakaf,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta telah mengikuti aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai data base aset
wakaf dan pemetaan serta identifiksi potensi harta wakaf di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.Data tanah wakaf sampai dengan Tahun 2014 seluas 6.317 m2 di seluruh
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana perinciannya sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
31
Tabel 1.23 Tanah Wakaf Tahun 2010 - 2014
Data 2010 2011 2012 2013 2014
Tanah Wakaf
(M2) 6.767 5.661 6.317 6.317 6.317
1.1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain
dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem, pendaftaran haji,
pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji,
rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji dan peningkatan
akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)
Perjalanan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfokus pada revitalisasi
Asrama Haji, peningkatan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat,
peningkatan persentase lokasi pelayanan ibadah haji provinsi dan kota/kabupaten yang
memenuhi standar dan peningkatan kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji yang
terakreditasi.
Selain revitalisasi asrama haji pada Tahun 2013 dan 2014, Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara terus menerus
meningkatkan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat. Pada tahun 2014
telah ditargetkanmelaksanakan bimbingan kepada 100 orang baru dapat terealiasi sebanyak
85 orang atau sekitar 85 persen dengan anggaran sebesar 867.132.000,- Pada Tahun 2015
ditargetkan sebanyak 200 orang dan dapat direalisasikan sebanyak 70 orang atau sekitar 35
persen dengan anggaran 1.313.600.000,-terealisasi sebanyak 371.781.400,- atau sekitar
71,70 persen. Jadi antara tahun 2014 sampat dengan 2015 Jumlah kelompok Bimbingan
Ibadah Haji yang sudah bersertifikat sebanyak 155 orang.
Animo umat Islam Indonesia khususnya umat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dalam menunaikan Ibadah Umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan
banyaknya jumlah jamaah umrah yang mengikuti ibadat umrah setiapnya.
Jumlah Jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahun 2013 terjadi
penurunan sekitar 20 % hal tersebut akibat ada perluasan bangunan di Masjidil Haram.
Pada Tahun 2015 jamaah Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjumlah 5.651
jamaah, tahun 2016 sebanyak 5.651 jamaah, pada tahun 2017 normal kembali sebanyak
7.952 jamaah untuk tahun 2018 dan 2019 direncanakan 7.952 jamaah.
Tabel 1. 24 Jumlah Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
32
Jamaah 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
Jamaah Haji 5.651 5.651 7.952 7.952 7.952
Alur Pendaftaran Haji Haji Reguler Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
berikut :
a. Calon jamaah haji datang ke Bank Penerima Setoran BPIH dengan membuka setoran
THI sebanyak Rp 25.000.000.- kemudian divalidasi oleh Bank.
b. Calon jamaah haji membawa setoral awal BPIH dan persyaratan-persayaratan haji ke
Kantor Kementerian Agama Kota/Kab domisili. Petugas Kantor Kementerian Agama
Kota/Kab mengisi SPPIH di Siskohat dan mendapatkan nomor porsi caon jamaah.
c. Calon jamaah haji menunggu BPIH diumumkan.
d. Pada saat setoran BPIH diumumkan calon jamaah haji menyetor BPIH pelunasan ke
Bank.
e. Calon jamaah haji mendaftar ulang ke Bank dengan membawa bukti lunas BPIH.
f. Calon jamaah haji mendapatkan pembinaan dari Kankemenag Kota/Kab dan KUA
Kecamatan setempat.
DRenstra Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang hars diikuti oleh Kanwil
Kemenag Provinsi DKI Jakarta adalah :
1. Revitalisasi Asrama Haji
Revitalisasi asrama haji Tahun 2013 berfokus hanya menempatkan satu kegiatan
yaitu rehabilitasi gedung serbaguna 2 sedangkan pada Tahun 2014 asrama haji
mendapatkan empat kegiatan besar yaitu rehabilitasi gedung D3, rehabilitasi gedung
serbaguna 1, revitalisasi area parkir timur dan bangunan penunjang asrama haji, dan
rehabilitasi gedung A, B dan perbaikan gedung C, E Asrama Haji. Selain revitalisasi
asrama haji pada Tahun 2013 dan 2014, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara
terus menerus meningkatkan jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersetifikat
dan sudah 179 kelompok bimbingan ibadat haji yang sudah terakreditasi.
2. Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji
Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan Kanwil kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menerapkan prinsip first come first served
berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran
haji secara sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan
memanfaatan main system milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan
komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima
Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996. Siskohat yang dibangun dan
terhubung sampai tingkat Kabupaten/Kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
33
layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji
nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun
berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran
haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan
setiap saat secara real time.
Siskohat pada awalnya didesain berbasis Green Screen (aplikasi Power Term)
dimana pengguna harus meng-instal aplikasi khusus. Namun semakin berkembang
tehnologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis Website yang dapat diakses
menggunakan browser internet seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozzila
Firefox.
3. Pengembangan Pelayanan Haji
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, telah ditempuh langkah-
langkah perbaikan berupa pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM),
penyusunan dan penerbitan ISO : 9001 dalam penyelenggaraan ibadat haji tahun 2010.
Salah satu tuntutan penerapan System ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap
kepuasan pelanggan (jemaah haji). Berdasarkan hasil survey kepuasan jemaah yang
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat
kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam katagori memuaskan. Hasil survey
menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45%, tahun
2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32 %, tahun 2013 sebesar 82,69 %, tahun
2014 sebesar 81,52 %. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
ikut andil atas capaian tersebut.
Di samping itu, pada tahun 2013 Kementerian Agama juga mendapat penghargaan
dalam World Hajj and Umrah Convention (WHUC) sebagai Penyelenggara Haji
terbaik. Secara keseluruhan, ada lebih dari 5.000 organisasi yang mengajukan voting
untuk menentukan Negara manakah yang memiliki predikat sebagai penyelenggara haji
terbaik. Untuk itu, WHUC memberikan medali emas kepada Indonesia yang merupakan
penghargaan untuk katagori best pilgrim, sekaligus penghargaan paling prestisius di
WHUC.
Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang juga
dilaksanakan oleh Kanwil kementerian Agama Provinsi DFKI Jakarta yang telah
berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada
asrama haji embarkasi, dan transportasi udara.
1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kantor Kementerian Agama
Kota/Kab . Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD
manasik dan perjalanan ibadah haji dan program manasik haji.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
34
2. Dengan diberlakukannya kebijakan e-hajj oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,
maka untuk mempercepat penyelesaian dokumen haji (visa) menggunakan alat e-
reader.
3. Sebelum pemberangkatan, jemaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk
meningkatkan kesiapan fisik dan mental.
4. Untuk kenyaman dan keamanan pelayanan penerbangan bagi jemaah haji, maka
dalam penetapan perusahaan penerbangan didasarkan pada hasil seleksi
administrative dan teknis.
Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadat haji di Arab Saudi yang telah berjalan
meliputi pemondokan/akomodasi, tranportasi dan katering.
1) Sistem sewa pemondokan Mekkah dilakukan dengan kontrak langsung kepada
pemilik rumah/penyewa atau melalui maktab Aqori, sedangkan di Madinah melalui
Majmuah (service group).
2) Sewa pemondokan di Madinah dengan melakukan sistem penyewaan akomodasi
langsung kepada pemilik hotel yang memberikan kepastian penempatan penempatan
kepada jemaah haji di wilayah markaziyah dengan menggunakan sistem sewa musim
atau sewa semi musim dan melakukan lebih awal agar kapasitas yang ada di
markaziyah tidak disewa lebih dulu oleh misi haji dinegara lain.
3) Transportasi antara kota perhajian (Jeddah, Madinah, Makkah, dan Armina),
dilaksanakan oleh Naqobah (Organda Arab Saudi). Khusus untuk Transfortasi di
Armina menggunakan sistem Stuttle (Taraddudi). Untuk jemaah haji yang
menempati pemondokan dengan jarak lebih lebih dari 2 km ked an dari Masjidil
Haram disiapkan tranfortasi sholawat.
4) Layanan katering di Arab Saudi meliputi layanan katering di Makkah, Madinah,
Arafah Mina, Hotel Transito, dan Bandara KAIA Jeddah pada saat kedatangan dan
kepulangan jemaah haji. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan katering
dilakukan maktab, Pengawasan Katering meliputi aspek menu, rasa, pengelohan,
higenitas, gizi, dan sanitasi.
5) Menerapkan sistem e-hajj sebagaimana yang diterapkan oleh Pemerintah Arab
Saudi.
4. Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji
Tahun 2014 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan
menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena
jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit
dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan
perkembangan jumlah pendaftaran haji yang mengalami peningkatan dari tahun
ketahun yang juga berinplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji
maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji. Untuk
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
35
mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana telah
diperluas dari hanya pada rekening giro juga di deposito, pembelian Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN/Sukuk), dan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia.
Hasil optimalisasi dana haji yang telah dihimpun sepanjang tahun 2010 s/d 2014
adalah sebesar Rp 11,29 triliun. Selain itu untuk memperjelas sumber pemenuhan biaya
penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama telah melakukan pemilahan
komponen biaya penyelenggaraan haji (BPIH) yang diklasifikasikan dalam dua bentuk,
yaitu Direct Cost dan Inderect Cost. Direct Cost dalah komponen BPIH yang
dibebankan langsung kepada jemaah haji dan Inderect Cost adalah komponen BPIH
yang dibebankan kepada nilai manfaat dari setoran awal BPIH. Sejak tahun 2017,
dengan meningkatnya setoran awal dan nilai manfaat, atas dukungan dan persetujuan
DPR RI, nilai manfaat telah digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji (Direct
Cost).
5. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji
Secara umum, tata kelola penyelenggaraan haji telah berjalan dengan baik, yaitu
dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi
dana haji dan reformasi Keuangan haji. Bukti upaya Kementerian Agama dalam
melakukan optimalisasi dana haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Penyelenggaraan
Keuangan Ibadat Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar dengan pengecualian
(WDP) pada tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh BPK RI. Secara jelas penilaian Laporan
Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2009 s.d 2013 dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1.25 Opini BPK atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
No TAHUN OPINI BPK
1 2009 Disclaimer
2 2010 Disclaimer
3 2011 Wajar Dengan Pengecualian
4 2012 Wajar Dengan Pengecualian
5 2013 Wajar Dengan Pengecualian
Sejak tahun buku 2011, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan BPIH,
Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah, yaitu rekruitmen tenaga
akuntansi, penerbitkan Peraturan Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan Peneyelenggaraan Ibadah haji dengan menggunakan referensi utama
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
36
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Sosialisasi, dan Pelatihan Akuntansi Keuangan.
6. Akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU)
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji, Laporan Keuangan DAU telah diaudit oleh BPK RI dan memperoleh
Opini Wajar Dengan Pengecualian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DAU,
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadat Haji.
Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji, agar pengelolaan keuangan haji dikelola secara
independen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki posisi yang
strategis karena merupakan badan independen penampung setoran awal BPIH yang
bertanggungjawab ke Presiden melalui Menteri Agama. Untuk operasionalisasi BPKH,
saat ini sedang dipersiapkan instrument pendukung dan turuan UU 34 Tahun 2014
tersebut.
Kementerian Agama melakukan pengelolaan terhadap Dana Abadi Umat (DAU)
melalui Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU). DAU yang dikelola BP-DAU
berasal dari efesiensi biaya penyelenggaraan ibadat haji tahun berjalan. BP-DAU
memiliki fungsi menghimpun dan mengembangkan DAU sesuai dengan syariah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; merencanakan, mengorganisasikan,
mengelola, dan memanfaatan DAU, dan melaporkan pengelolaan DAU kepada
Presiden dan DPR.
Sedangkan terkait kondisi fasilitas pembeangkatan jamaah haji di provinsi DKI
Jakarta, mulai pada pemberangkatan jamaah haji tahun 2017 dilakukan perpindahan
bandara dari semula Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Soekarno Hatta. Hal
tersebut dilakukan karena landasan pacu (runway)di Bandara Halim Perdanakusuma
mengalami kerusakan setelah dilintasi oleh pesawat Boeing 777 milik penerbangan
Garuda Indonesia yang mengangkut jamaah calon haji kloter 01 JKG pada tanggal 28
Juli 2017.
1.1.6 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan
Pendidikan Umum Bercirikan Agama, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan
Agama pada Satuan Pendidikan Umum adalah tiga jenis pendidikan yang diselenggarakan
oleh kementerian Agama. Sedangkan berdasar jenjang pendidikan pendidikan terbagi
menjadi anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
37
Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi
maupun melalui lembaga keagamaan sesuai dengan referensi agamanya masing-masing.
Pelaksanaan di provinsi menyesuaikan dengan jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama.
1.1.6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
1.1.6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah
Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya
memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap
jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat
dari berbagai latar belakang.
Jumlah siswa MI, MTs dan MA yang memenerima Kartu Jakarta Pintar pada tahun
2010 sebanyak 62.325 siswa dan setiap tahunnya terjadi peningkatan signifikan hingga
tahun 2014 mencapai 70.401 siswa.
Dalam hal peningkatan kapasitas pendidikan madrasah, pemerintah memberikan
Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 154.759 siswa pada tahun 2010, sebanyak 159.546
siswa pada tahun 2011, sebanyak 164.480 siswa pada tahun 2012, sebanyak 169.567 siswa
pada tahun 2013 dan sebanyak 178.042 siswa pada tahun 2014.
Cakupan layanan madrasah di provinsi DKI Jakarta tersaji pada peta madrasah di
bawah ini:
Gambar 1.7 Peta Lokasi Madrasah di Wilayah DKI Jakarta
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
38
Mengusung semangat “Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat” tidak hanya
tercermin dari bangunan fisik saja melainkan juga hebat pada siswa dan lulusan madrasah,
hebat dalam gurunya mengajar, hebat dalam menyalurkan ilmunya ke masyarakat, hebat
prestasi, hebat kualitas siswa serta hebat dalam tata kelola kelembagaan.
Mengupayakan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah,memperluas
jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang
pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti sebanyak mungkin masyarakat dari
berbagai latar belakang.
Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan mengubah nomenklatur
Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). Perubahan tersebut
tidak signifikan karena pengengolaan serta penyalurannya sama sekali tidak ada perubahan.
Akan tetapi jika dianalisa, terjadi kecenderungan penurunan jumlah penerima PIP dari
tahun 2014 sd 2018 dengan rata rata 19% dari 11.004 siswa, penerima BSM pada tahun
2014 sampai dengan tahun 2018 berbanding terbalik dengan jumlah siswa yang meningkat
sebanyak 30.913 siswa selama 5 tahun dari tahun 2014 sd 2018 dikarenakan naiknya
pminat terhadap Madrasah.Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 174 Tahun 2015 pasal 49 yang menyebutkan bagi
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
39
penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilarang menerima Bantuan dari sumber pembiayaan
lain yang serupa. Untuk siswa yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih
memilih KJP dikarenakan nominalnya lebih besar dibandingkan dengan PIP serta
mempunyai fasilitas lebih antara lain tambahan SPP untuk sekolah swasta per bulan, gratis
fasilitas TransJakarta dan masuk wahana Ancol. Dari segi waktu pencairannya KJP
dilakukan per triwulan sedangkan PIP per semester.Tren tersebut diatas tersaji dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 1.26 Bantuan Siswa Miskin Tahun 2010 - 2014
No Nama Jumlah
2010 2011 2012 2013 2014
1 MIN 1.501 1.548 1.596 1.645 1.905
2 MTsN 4.350 4.484 4.623 4.766 1.682
3 MAN 2.398 2.472 2.548 2.627 1.215
4 MIS 19.584 20.190 20.814 21.458 9.131
5 MTsS 6.144 6.334 6.530 6.732 177
6 MAS 2.158 2.224 2.293 2.364
Jumlah 36.135 37.252 38.404 39.592 14.110
Bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Bidang Pendidikan
Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
menyebabkan jumlah peserta didik mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010
s.d 2014 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1.27 Jumlah SiswaTahun 2010 - 2014
No
Jenis
Lembaga
Jumlah Siswa
2010 2011 2012 2013 2014
1 RA 35.819 36.926 38.069 39.246 40.460
2 MIN 9.839 10.144 10.457 10.781 11.114
3 MTsN 20.606 21.243 21.901 22.578 23.276
4 MAN 11.092 11.435 11.789 12.154 12.529
5 MIS 81.166 83.676 86.264 88.932 91.682
6 MTsS 35.453 36.549 37.680 38.845 40.046
7 MAS 6.307 6.502 6.703 6.910 7.124
Jumlah 200.282 206.475 212.863 219.446 226.231
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
40
Tabel 1.28 Jumlah Siswa Tahun 2015 - 2018
No Jenis
Lembaga
Jumlah Siswa
2015 2016 2017 2018
1 RA 41.711 42.967 44.312 45.641
2 MIN 11.458 11.639 11.792 12.145
3 MTsN 23.996 24.284 24.423 25.155
4 MAN 12.917 13.811 14.034 14.455
5 MIS 94.512 99.655 105.131 108.284
6 MTsS 41.285 41.385 40.618 41.836
7 MAS 7.344 8.279 9.343 9.623
Jumlah 233.223 242.020 249.653 257.139
Peningkatan mutu pendidikan ditandai dengan perbaikan dalam sarana dan prasarana
madrasah. Hal tersebut ditandai dengan jumlah lembaga yang menerima bantuan rehab
ruang kelas berat dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 1.29 Lembaga Penerima Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat
NO NAMA
MADRASAH
TAHUN Total
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 RA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MIN 0 1 0 1 4 5 5 5 21
3 MTsN 1 12 0 1 2 5 5 5 13
4 MAN 19 22 0 1 4 4 8 5 17
5 MIS 0 0 0 0 7 0 0 3 7
6 MTsS 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7 MAS 0 0 0 0 0 0 0 3 0
JUMLAH
20 35 0 3 17 14 18 24 58
Selain dari sarana dan prasarana yang dilakukan perbaikan, sertifikasi guru juga
mutlak diperlukan. Berdasarkan data EMIS Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, data guru yang bersertifikat
dibedakan menjadi 4 (empat) kategori antara lain jumlah guru PNS yang besertifikat,
jumlah guru PNS yang belum bersertifikat, jumlah guru Non PNS yang bersertifikat dan
jumlah guru Non PNS yang belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
41
Tabel 1.30 Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010 - 2014
NO Tempat
Mengajar 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1 RA 10 18 17 18 20 83
2 MIN 48 47 57 44 101 297
3 MTsN 149 248 73 83 277 830
4 MAN 106 214 98 35 50 503
5 MIS 111 103 191 61 302 768
6 MTsS 98 180 132 45 180 635
7 MAS 34 87 26 15 30 192
Jumlah 556 897 594 301 960 3.308
Grafik 1.4 Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010 - 2014
0
50
100
150
200
250
300
350
RA MIN MTsN MAN MIS MTsS MAS
2010
2011
2012
2013
2014
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
42
Tabel 1.31 Guru PNS Belum Sertifikasi Tahun 2010 - 2014
NO
Tempat
Mengajar
TAHUN TOTAL
2010 2011 2012 2013 2014
1 RA 73 55 38 157 137 460
2 MIN 249 202 145 101 0 697
3 MTs.N 681 433 360 277 0 1.751
4 MAN 397 183 85 50 0 715
5 MIS 657 554 363 302 0 1.876
6 MTs.S. 537 357 225 180 0 1.299
7 MAS 158 71 45 30 0 304
Jumlah 2.752 1.855 1.261 1.097 137 7.102
Tabel 1.32 Guru Non PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010 – 2014
NO Tempat
Mengajar 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1 RA 175 135 258 179 204 951
2 MIN 18 21 21 18 24 102
3 MTs.N 24 21 8 5 7 65
4 MAN 4 12 41 25 23 105
5 MIS 152 178 249 298 342 1219
6 MTs.S. 135 214 185 120 103 757
7 MAS 87 106 124 112 145 574
Jumlah 595 687 886 757 848 3.773
Grafik 1. 5 Guru NonPNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010-2014
0
50
100
150
200
250
300
350
400
RA MIN MTs.N MAN MIS MTs.S. MAS
2010
2011
2012
2013
2014
Guru NonPNS Sudah Sertifikasi Tahun 2010-2014
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
43
Tabel 1.33 Guru Non PNS Belum Sertifikasi Tahun 2010 - 2014
NO Tempat
Mengajar 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
1 RA 850 750 650 695 500 3.445
2 MIN 245 107 176 125 93 746
3 MTs.N 155 100 80 75 67 477
4 MAN 67 42 40 39 37 225
5 MIS 516 443 330 245 170 1.704
6 MTs.S. 236 215 118 100 89 758
7 MAS 198 93 84 70 68 513
Jumlah 2.267 1.750 1.478 1.349 1.024 7.868
Diagram 1.6 Guru Non PNS Belum Bersertifikasi Tahun 2010 - 2014
Hasil Ujian Nasional menjadi salah satu tolak ukur mutu madrasah dan digunakan
sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan atau program
pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang berikutnya, penentu kelulusan peserta didik dari
program dan atau satuan pendidikan dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
jumlah siswa peserta ujian nasional berbanding lurus dengan jumlah siswa lulus ujian
nasional. Selain itu nilai rata-rata ujian nasional mengalami fluktuasi naik turun pada MI,
MTs dan MA dari tahun 2010 sampai dengan 2014 rincian sebagai berikut:
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
RA MIN MTs.N MAN MIS MTs.S. MAS
2010
2011
2012
2013
2014
Guru Non PNS Belum Sertifikasi Tahun 2010-2014
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
44
Tabel 1.34 Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2010 - 2014
NO NAMA JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 MI 11.799 11.674 12.422 12.343 12.307
2 MTS 14.802 15.151 15.440 15.893 17.741
3 MA 4.659 4.575 4.817 4.774 5.218
JUMLAH 31.260 31.400 32.679 33.010 35.266
Tabel 1.35 Siswa Peserta Ujian Nasional Tahun 2015 - 2018
NO NAMA JUMLAH
2015 2016 2017 2018
1 MI 12.355 13.804 14.118
2 MTS 20.137 20.595 20.788 21.171
3 MA BAHASA 99 167 187 170
4 MA IPA 1.903 2.298 2.395 2.672
5 MA IPS 318 3.727 3.817 3.993
6 MA AGAMA 583 616 695 806
JUMLAH 35.395 41.207 42.000 28.812
Tabel 1.36 Siswa Lulus Ujian Nasional Tahun 2010- 2014
NO NAMA
JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 MI 11.797 11.674 12.422 12.343 12.307
2 MTS 14.798 15.151 15.440 15.893 17.739
3 MA 4.649 4.565 4.799 4.759 5.198
JUMLAH 31.244 31.390 32.661 32.995 35.244
Tabel 1.37 Siswa Lulus Ujian Nasional Tahun 2010 - 2014
NO NAMA
JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 MI 11.797 11.674 12.422 12.343 12.307
2 MTS 14.798 15.151 15.440 15.893 17.739
3 MA 4.649 4.565 4.799 4.759 5.198
JUMLAH 31.244 31.390 32.661 32.995 35.244
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
45
Tabel 1.38 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Tahun 2010 - 2014
NO NAMA
JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 MI 6,78 6,74 6,83 7,05 6,51
2 MTS 6,81 6,98 7,05 7,13 6,86
3 MA 6,64 6,67 6,91 6,64 6,92
Tabel 1.39 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Tahun 2014 - 2018
NO NAMA
JUMLAH
2014 2015 2016 2017 2018
1 MI 6,51 66,68 65,24 66,8 65,65
2 MTS 6,86 69,27 53,09 49,56 50,78
3 MA BAHASA 6,55 63,24 6,67 62,93 65,65
4 MA IPA 6,26 65,54 51,85 55,04 54,17
5 MA IPS 5,73 59,71 50,27 51,26 46,94
Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan
layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading
akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan atau tidak terakreditasi
untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dan atau standar nasional pendidikan
(SNP) pada madrasah dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan
layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading
akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan atau tidak terakreditasi.
Adapun kendala madrasah terutama swasta tidak melaksanakan akreditasi antara lain
mempunyai asumsi salah bahwa akreditasi dianggap berbayar padahal gratis, standar sarana
madrasah swasta dibawah 60%, kendala tingkat pendidikan tenaga pendidik dan Tenaga
kependidikan yang belum S1 dan tidak linier. Sebenarnya berdasarkan PMA No 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas PMA No 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Madrasah, pemberian izin operasional tidak mewajibkan minimal luas lahan, minimal
strandar sarana sehingga mudah mengajukan uji akreditasi.
Berikut ini adalah data madrasah yang sudah terakreditasi dilingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari tingkat
RA sampai dengan MA selama lima tahun dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
46
Tabel 1.40 Lembaga Pendidikan Terakreditasi Tahun 2010 - 2015
NO NAMA
JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 RA.Terakreditasi– A - - - - - -
2 MIS Terakreditasi– A 1 9 6 - 18 18
3 MTs S Terakreditasi –A - 9 2 7 23 23
4 MAS Terakreditasi –A 8 2 5 - 15 15
5 RA.Terakreditasi –B - - - - - -
6 MIS Terakreditasi – B 20 71 12 - 19 19
7 MTs S Terakreditasi –B - 65 3 14 30 30
8 MAS Terakreditasi – B 11 8 2 - 9 9
9 RA.Terakreditasi – C - - - - - -
10 MIS Terakreditasi– C 4 14 3 - 3 3
11 MTs S Terakreditasi – C - 2 1 2 1 1
12 MAS Terakreditasi – C 2 - - - 1 1
13 RA Belum Terakreditasi - - - - - -
14 MIS Belum Terakreditasi - - - - - -
15 MTs S Belum Terakreditasi - - - - - -
16 MAS Belum Terakreditasi - - - - - -
Tabel 1. 41 Lembaga Pendidikan Terakreditasi Tahun 2014 - 2018
NO NAMA JUMLAH
2014 2015 2016 2017 2018
1 RA.Terakreditasi - A 0 0 2 10 -
2 MIS Terakreditasi – A 20 72 33 21 -
3 MTs S Terakreditasi -A 42 15 22 6 -
4 MAS Terakreditasi -A 33 11 3 5 -
5 RA.Terakreditasi -B 0 0 11 22 -
6 MIS Terakreditasi - B 20 75 55 43 -
7 MTs S Terakreditasi -B 32 22 47 8 -
8 MAS Terakreditasi - B 9 12 6 4 -
9 RA.Terakreditasi - C 0 0 2 2 -
10 MIS Terakreditasi - C 3 4 0 2 -
11 MTs S Terakreditasi - C 1 0 0 0 -
12 MAS Terakreditasi - C 0 0 0 0 -
13 RA Belum Terakreditasi 0 0 981 979 -
14 MIS Belum Terakreditasi 32 26 17 15 -
15 MTs S Belum Terakreditasi 29 18 10 8 -
16 MAS Belum Terakreditasi 1 1 1 1 -
1.1.6.1.2 Peningkatan Mutu PendidikanMadrasah
Pendidikan Madrasah adalah garda terdepan untuk membentuk kualitas siswa yang
berprestasibaik dalam bidang akademik maupun non akademik. Disamping itu
membangunan karakterpeserta didik yangberakhlakul karimah.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
47
Guna mewujudkan hal tersebut Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta menyusun inovasi dalam meningkatkan mutu
kualiatas pendidikan madrasah yaitu , meningkatan kualitas, baik pada tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang semakin profesional serta memperbaiki sarana prasarana
sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tidak kalah dengan lulusan
sekolah dibawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Program unggulan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov. DKI Jakarta tahun 2018-2019 anatara lain adalah :
1. Perbaikan mutu kualitas pelayanan terhadap madrasah di dalam bidang pendidikan
madrasah dengan melaksanakan ISO 9001 tahun 2015 tentang Mutu Pelayanan,
Digitalisasi tata persuratan, dan PPDB Online.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta guna
meningkatkan mutu kualitas madrasah berupa bantuan hibah Pemerintah Daerah Prov
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018, didalam pengelolaan hibah tersebut kedua belah
pihak mencanangkan peningkatan kualitas dan pengembangan Madarsah Negeri antara
lain Ujian Kompetensi Guru, Pelatihan Kompetensi Guru, Tenaga kependidikan dan
Siswa, perbaikan sarana dan prasarana Information and Communication Technoligies
dimana madarsah harus punya Perpustakaan Digital dan I- Board Optical Interactive
Whiteboard terutama Madrasah Aliyah Negeri.
3. Melaksanakan pemetaan potensi siswa dalam rangka bersaing dalam ajang Kompetensi
Sains Madrasah yang akan dilaksanakan dalam tingkat nasional dengan mengadakan
lomba lomba tingkat kota ataupun provinsi.
4. Melaksanakan Mandatory Prioritas Kementerian Agama Tahun 2018 antara lain
Implementasi 8 Area Perubahan, Program Ngopi (Ngobrol Pendidikan Islam), Bina
Kawasan dan Guru Kunjung, Mengaji (Mengasah Jati Diri Indonesia), dan E-
Government.
Bidang pendidikan Madrasah Kantor Wilayah kementerian Agama Prov. DKI Jakarta
dengan empat langkah inovasi tersebut diatas diharap mampu menjawab tantangan slogan
Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat.
1.1.6.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren
Pendidikan diniyah dan pondok pesantren merupakan lembaga swadaya masyarakat
yang tidak hanya menyelenggarakan layanan Pendidikan semata tetapi juga pemberdayaan
masyarakat dan pusat keagamaan Islam. Termasuk dalam layanan pendidikan keagamaan
Islam adalah layanan pendidikan al-Qur’an.
Pada tahun 2018 jumlah Madrasah Diniyah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebanyak 561 lembaga yang memiliki SIOP dengan jumlah guru 2.888 guru di
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
48
antaranya menerima dana Hibah Kesra Pemda DKI Jakarta sebanyak 1.091 guru dan total
santri 25.413.
Tabel 1.42 Rekapitulasi Data Madrasah Diniyah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
No Wilayah Lembaga Guru
Guru
Penerima
KESRA
Santri
1 Jakarta Timur 184 987 401 8.167
2 Jakarta Barat 96 530 191 3.921
3 Jakarta Selatan 68 362 113 2.819
4 Jakarta Utara 110 568 271 5.558
5 Jakarta Pusat 92 356 109 3.578
6 Kep. Seribu 11 85 6 1.370
Jumlah 561 2.888 1.091 25.413
Jumlah lembaga Taman Pendidikan Al-Quran di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebanyak 1.454 lembaga yang memiliki SIOP dengan jumlah guru 5.439 dan total
santri 64.173 santri.
Tabel 1.43 Rekapitulasi Lembaga TPQ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
No
Wilayah
Lembaga
Guru
Santri
1 Jakarta Timur 427 3.137 15.412
2 Jakarta Barat 134 522 8.390
3 Jakarta Selatan 132 409 8.723
4 Jakarta Utara 617 941 22.877
5 Jakarta Pusat 83 293 7.728
6 Kep. Seribu 61 137 1.043
Jumlah 1.454 5.439 64.173
Adapun tantangan yang dihadapi dari program kegiatan Madrasah Diniyah
Takmiliyah (MDT) adalah peserta Ujian Akhir Madrasah (UAM) MDT setiap tahunnya
hanya diikuti oleh 50 % dari jumlah santri yang ada. Hal ini dikarenakan santri peserta
UAM lebih mengfokuskan diri pada ujian sekolah formal, yaitu dengan mengikuti
Bimbingan Belajar yang waktunya bertepatan dengan aktivitas belajar mengajar MDT.
Berbagai upaya telah dilakukan di antaranya dengan memberikan kelonggaran waktu jeda
pelaksaan UAM tersebut selama 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung
dan ini pun tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan. Upaya lainnya dilakukan dengan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
49
cara membuat draft Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Wajib Pendidikan Diniyah di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai persyaratan masuk siswa SD memasuki
jenjang SMP yang harus memiliki Sertifikat Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Tantangan Program lainnya adalah kegiatan Pekan Olahraga Santri Madrasah Diniyah
(PORSADIN) yang berevent nasioanl masih belum diback up oleh anggaran resmi
pemerintah.
Sedangkan pada lembaga TPQ di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
hambatannya adalah sulitnya membuat kurikulum bersama untuk melakukanUjian
Munaqosah Bersama karena di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini lembaga TPQ
terbagi ke dalam 4 wadah binaan, yaitu Pokja TPQ, Riayatul Ummah, LPPTKA dan
Cahaya Madani yang mereka fokus membesarkan wadah binaannya masing-masing.
Menyikapi permasalahan tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan upaya membentuk Forum
Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an (FKPQ) yang keanggotaan dan kepengurusannya dari
keempat lembaga tersebut yang mempunyai tugas menyusun program bersama berskala
dari tingkat kota hingga pusat, namun demikian forum ini masih kurang efektif karena tidak
didukung oleh anggaran pemerintah.
Pondok Pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam memberikan
layanan pendidikan keagamaan Islam. Jumlah Pesantren di DKI Jakarta Tahun 2018
sebanyak 132 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 17.827 santri. Terdiri dari santri
laki-laki 9.475 santri dan santri perempuan 8.352 santri
Dari total jumlah tersebut, sebanyak 12.044 merupakan santri mukim dan 5.783
santri nonmukim.
Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pondok
Pesantren di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :
1. Kondisi lahan yang terbatas;
2. Harga tanah yang mahal;
3. Diperlukan modal yang besar untuk membangun Pondok Pesantren
Tabel 1.44 Jumlah Pondok Pesantren dan Jumlah Santri Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018.
Uraian Jakbar Jaksel Jakpus Jaktim Jakut Kep1000 Jumlah
Pondok
Pesantren 20 29 3 61 17 2 132
Jumlah
Santri 4.472 6.972 106 4.501 1.707 69 17.827
Mukim 3.490 5.009 106 2.759 669 11 12.044
Non
Mukim 982 1.963 0 1.742 1.038 58 5.783
Laki-Laki 2.419 3.528 44 2.657 799 28 9.475
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
50
Perempuan 2.053 3.444 62 1.844 908 41 8.352
Tabel 1.45 Jumlah Tenaga Pengajar Pondok Pesantren DKI Jakarta Tahun 2018
Pengajar Jakbar Jaksel Jakpus Jaktim Jakut Kep1000 Jumlah
Kyai/
Ustadz 669 530 29 531 160 10 1.929
Selain menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan, sebagian pesantren juga
menyelenggarakan program Wajib Belajar 12 Tahun. Pada tahun 2018 jumlah pondok
pesantren penyelenggara program Wajar 12 Tahun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebanyak 7 pondok pesantren yang terletak di Kabupaten/Kota Jakarta Timur dan
Jakarta Utara, terdiri atas penyelenggara Tingkat Ula sebanyak 2 pesantren, Tingkat
Wustha sebanyak 2 pesantren danTingkat Ulya sebanyak 3 pesantren. Total jumlah santri
program Wajar 12 Tahun sebanyak 1.230 santri, terdiri atas santri Tingkat Ula
sebanyak144 santri,Tingkat Wustha sebanyak 205 santri, dan Tingkat Ulyasebanyak 881
santri.
Tabel 1.46 Data Santri Wajar 12 Tahun Kantor WilayahKementerian Agama Prov.
DKI Jakarta
NO KABUPATEN/KOTA
JUMLAH SANTRI (TINGKAT) JUMLAH
ULA WUSTHA ULYA
1 Jakarta Timur 112 192 868 1.172
2 Jakarta Utara 32 13 13 58
TOTAL JUMLAH 144 205 881 1.230
Diagram 1.2Santri Wajar 12 Tahun Kantor WilayahKementerian Agama Prov. DKI
Jakarta
5%
66%
29%
ULA
Wustha
Ulya
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
51
Prestasi santri Pondok Pesantren Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada
Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Roudlatul Mubtadiin Balekambang Jepara Jawa Tengah Tahun 2017 dengan
prestasi :
1. Juara 2 Debat Bahasa Inggris Putri;
2. Juara 2 Nahwu Putra Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Darur Rahman;
3. Juara 3 Tafsir Putera Tingkat Wustha dari Pondok Pesantren Darur Rahman;
4. Juara 3 Ushul Fiqh Putera Tingkat Wustha dari Pondok Pesantren Al Hidayah Basmol;
5. Juara Harapan 1 Balaghah Putera Tingkat Wustha dari Pondok Pesantren Al Itqon;
6. Juara Harapan 1 Ilmu Tafsir Putera Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon;
7. Juara Harapan 2 Balaghah Putera Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon;
8. Juara Harapan 2 Akhlaq Putera Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon;
9. Juara Harapan 2 Tauhid Putera Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon;
10. Juara Harapan 3 Akhlaq Putera Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon;
11. Juara Harapan 3 Akhlak Puteri Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon;
12. Juara Harapan 3 Ilmu Hadits Puteri Tingkat Ulya dari Pondok Pesantren Al Itqon.
Gambar 1.8. Kontingen Provinsi DKI Jakarta pada MQK Tingkat Nasional Ke VI
1.1.6.1.4 PeningkatanPendidikan Agama Islam
Kebijakan Nasional Kementerian Agama Tahun 2014-2019 (KMA Nomor 39 Tahun
2015) diarahkan pada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
52
tercapainya kesejahteraan hidup rakyat,kemandirian, keluhuran budi pekerti dan
kemandirian bangsa yang kuat yang ditempuh melalui :
1. Peningkatan dan jumlah kapasitas guru;
2. Pemberian bantuan dan fasilitas ;
3. Pengembangan kurikulum dan metedologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang
efektif dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama tahun
2014 – 2019 diarahkan pada peningkatan kualitas, Adapun target yang ingin dicapai dari
kegiatan ini adalah: 1) tersedianya layanan PAI pada sekolah; 2) meningkatnya mutu
layanan PAI pada sekolah; dan 3) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan
ajaran agama peserta didik. Strategi pencapaian yang digunakan antara lain melalui
penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah,pembentukan dan
peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) PAI dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan
Agama Islam, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar
model PAI pada sekolah serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat
dan pihak terkait lainnya.
Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah
peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun target yang ingin
dicapai dari kegiatan ini adalah: 1) meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan agama Islam; dan 2) meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan agama Islam. Adapun strategi yang digunakan antara lain melalui
peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama
Islam, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru, peningkatan
wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan
fungsional bagi guru PAI NonPNS dan penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI.
Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 jumlah guru PAI di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebanyak 5.634guru, terdiri atas guru PAI pada tingkat
TK/PAUDsebanyak 1.140 guru,tingkatSD sebanyak 2.852 guru,tingkatSMP sebanyak
820 guru, dan tingkatSMA sebanyak 387 guru serta tingkat SMK sebanyak 435 guru.
Berdasarkan data PAI Tingkat dasar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
tersebut di atas ternyata masih terdapat permasalahan, yaitu :
1. Kekurangan anggaran TPG Non PNS yang berdampak pada terhutangnya pembayaran
TPG guru PAI rata-rata 4 bulan setiap tahunnya;
2. Masih kurangnya tenaga guru Agama Islam;
3. Masih banyak guru PAI yang belum tersertifikasi.
Menyikapi permasalahan tersebut di atas telah dilakukan upaya peningkatan
pelayanan Guru PAI pada sekolah umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
53
dengan melanjutkan pembayaran TPG Non PNS, mengusulkan pengangkatan Guru Agama
Islam dan mengusulan calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui Direktorat
Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
Di samping itu kegiatan penunjang kesiswaan antara lain :
1. Pentas PAI (SD, SMP, SMA/SMK) Tingkat Kota/Kab. Provinsi dan Nasional;
2. ROHIS (SMA/SMK) Tingkat Kota/Kab. Provinsi dan Nasional;
3. Kegiatan Islam Rahmatan Lil Alamin bagi siswa SMA dan SMK;
4. Kegiatan Pesantren Kilat SD, SMP, SMA/SMK dan membangun kemitraan dengan
GPAI melalui Forum Komunikasi Guru TK (FKGTK), KKG PAI SD, MGMP PAI
SMP dan SMA/SMK.
Tabel 1.47 Jumlah Guru PAI Berdasarkan Tingkatan
No Kota / Kabupaten Jumlah Guru PAI
TK SD SMP SMK Jumlah
1 Jakarta Pusat 176 305 71 111 663
2 Jakarta Barat 124 490 164 241 1.019
3 Jakarta Timur 337 939 261 204 1.741
4 Jakarta Selatan 359 726 187 172 1.444
5 Jakarta Utara 122 380 133 76 711
6 Kepulauan Seribu 22 12 4 3 41
Jumlah 1.140 2.852 820 807 5.619
Tabel 1.48 Jumlah Guru PAI Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No Kota / Kabupaten Kualifikasi PAI
SLTA S1 S2 S3 Jumlah
1 Jakarta Pusat 188 392 75 8 663
2 Jakarta Barat 126 795 85 13 1.019
3 Jakarta Timur 328 1.225 164 24 1.741
4 Jakarta Selatan 356 925 145 18 1.444
5 Jakarta Utara 105 551 45 10 711
6 Kepulauan Seribu 19 17 5 0 41
Jumlah 1.122 3.905 519 73 5.619
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
54
Tabel 1.49 Jumlah Guru PAI Berdasarkan Sertifikasi
No Kota / Kabupaten Jumlah Guru PAI
Belum Sudah Jumlah
1 Jakarta Pusat 238 425 663
2 Jakarta Barat 495 524 1.019
3 Jakarta Timur 692 1049 1.741
4 Jakarta Selatan 587 857 1.444
5 Jakarta Utara 362 349 711
6 Kepulauan Seribu 18 23 41
Jumlah 2.392 3.227 5.619
1.1.6.2 Pendidikan Agama Kristen
Peningkatan Kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Kristen tingkat Dasar
dan Menengah telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru
pendidikan agama Kristen pada tahun 2014 sebanyak 744 orang. Selain itu untuk
meningkatkan pelayanan dan mutu guru pendidikan agama Kristen pada tahun 2014
persentase guru pendidikan agama Kristen yang telah bersertifikasi sebesar 85 %.
Kemudian pada Tahun 2014Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memberikan Tunjangan Fungsional pada Guru Non PNS Pendidikan
Agama Kristen sebanyak 20 orang. Hal tersebut masih berbanding jauh dengan jumlah
Guru Pendidikan Agama Kristen Non PNS yaitu sebanyak 261 orang.
1.1.6.3 Pendidikan Agama Katolik
Tabel 1.50 Data Guru Agama Kristen
NO GURU JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 PNS 483 483 483 483 483
2 NON PNS 261 261 261 261 261
JUMLAH 744 744 744 744 744
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
55
Dalam meningkatkan kualitas pendidikan Katolik selama lima tahun terakhir telah
dilakukan sejumlah upaya melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan pengembangan
lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
Peningkatan mutu guru pendidikan agama Katolik terlihat dari jumlah guru
pendidikan agama Katolik yang sudah dilakukan sertifikasi pada tahun 2014 sebanyak 180
orang. Selain itu peningkatan mutu guru pendidikan agama katolik terlihat pada jumlah
guru pendidikan agama katolik non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional sebanyak
107 orang.
Tabel 1.51 Data Guru Agama Katolik Tahun 2010 - 2014
Data Guru Pendidikan Agama Katolik pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018
sebagai berikut:
Tabel 1.52 Data Guru Agama Katolik Tahun 2015 - 2018
NO GURU JUMLAH
2015 2016 2017 2018
1 PNS 99 99 96 92
2 NON PNS 277 211 242 284
JUMLAH 376 310 338 376
Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS yang berhak menerima tunjangan profesi
baik yang sudah inpassing maupun yang belum inpassing pada Tahun 2018 sebanyak 145
orang.
Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Jumlah penerima
bantuan lembaga pendidikan pada tahun 2014 sebanyak 10 lembaga pendidikan.
1.1.6.4 Pendidikan Agama Hindu
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
melakukan peningkatan kualifikasi ijazah menjadi Sarjana/Diploma IV guru pendidikan
Agama Hindu sebanyak 10 orang. Selain itu pada tahun 2014sebanyak 11 orang Guru
Pendidikan Agama Hindu telah bersertifikasi.
NO GURU JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 PNS 120 119 118 118 112
2 NON PNS 320 319 318 316 311
JUMLAH 440 438 436 434 423
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
56
Tabel 1.53 Data Guru Agama Hindu Tahun 2010 – 2014
Tabel 1.54 Data Guru Agama Hindu Tahun 2015 - 2018
1.1.6.5 Pendidikan Agama Buddha
Dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama Buddha, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan
bantuan pada tahun 2014 sebanyak 27 lembaga pendidikan keagamaan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama Buddha tahun 2015 – 2019
akan dilakukan berbagai upaya melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan
keagamaan. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Buddha dilakukan
dengan pelatihan/seminar, pemberian tunjangan/insentif bagi guru agama Buddha, bantuan
sarana prasarana dan bantuan operasional lembaga pendidikan.
Jumlah Guru pendidikan agama Buddha pada tahun 2018 sebanyak 183 orang dengan
rincian sebanyak 56 guru berstatus sebagai PNS dan sebanyak 127 guru berstatus Non PNS
dan semua sudah tersertifikasi 100% sejak tahun 2014.
1.1.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama
Terciptanya tatakelola kepemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat
bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Sejumlah langkah
telah ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola kepemerintahan di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam lingkup tata
kelola perencanaan program, kepegawaian dan keuangan.
1.1.7.1 Tata Kelola Perencanaan Program
NO GURU JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014
1 PNS 22 22 21 20 18
2 NON PNS 14 14 9 10 10
JUMLAH 36 36 30 30 28
NO GURU JUMLAH
2015 2016 2017 2018
1 PNS 22 22 20 20
2 NON PNS 24 24 23 23
JUMLAH 46 46 43 43
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
57
Dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan
program yang terkandung didalam dokumen perencanaan, Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mulai melakukan restrukturisasi
program dan anggaran sejak tahun 2010. Restrukturisasi dimaksud untuk menjamin
terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, berkeadilan,
dan akuntabel dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah
diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan negara.
Secara keseluruhan, unit perencanaan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan 8 dokumen DIPA
yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran.
Mekanisme penyusunan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Agama
yaitu unit teknis bertugas untuk menyampaikan usulan anggaran sesuai dengan tugas
fungsi, skala prioritas dan kegiatan yang diperlukan. Sedangkan Bagian Tata Usaha
bertugas sebagai koordinator penyusunan anggaran dan kegiatan dengan memastikan
bahwa usulan dari unit teknis telah disusun sesuai dengan peraturan teknis penyusunan
anggaran dan telah sesuai dengan kebijakan pimpinan.
1.1.4.1 Tata Kelola Kepegawaian
Dalam menjalankan tugas fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan Tahun 2014 didukung oleh 9270 orang
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang
dibutuhkan.
Setelah dilakukan pembaharuan data maka data statistik jumlah pegawai
berdasarkan jabatannya masing-masing pada tahun 2018 per 17 Juli 2018 sebagai berikut:
Tabel 1.55 Data Statistik PNS Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
AgamaProvinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jabatan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
58
Dalam proses pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya menggali secara mendasar
potensi sumber daya manusia yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni
Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan dilakukan melalui
kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian.
1.1.4.2 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Dalam menyusun Laporan Keuangan dilakukan empat strategi antara lain rekruitment
tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi
aset tanah yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai
oleh pihak ketiga.
Dalam upaya menyajikan Laporan Keuangan yang layak, langkah-langkah yang
dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta diantaranya adalah :
1. Melaksanakan sosialisasi, bimtek dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal
penyusunan Laporan Keuangan
2. Penunjukkan Duta Akrual SAIBA dan BMN dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan operator dalam menyajikan Laporan Keuangan dan
dalam membangun koordinasi dengan operator sejawat dan unit terkait
3. Melakukan pengamanan aset khususnya aset tanah secara bertahap dengan melakukan
proses sertifikasi tanah atas nama Kementerian Agama.
Sasaran strategis dalam hal Laporan Keuangan adalah mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian yang selama ini sudah diraih oleh Kementerian Agama.
1.1.4.3 Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
59
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
kapasitas sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang sekaligus sebagai Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah mempunyai tanggung jawab untuk
mengadministrasikan dan menyusun laporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persoalan klasik yang dihadapi adalah pengadministrasian / pengelolaan dan pencatatan
aset tidak bergerak berupa tanah, gedung dan bangunan. Dalam hal pengamanan aset tanah
telah dilakukan beberapa hal diantaranya :
1, Pensertifikatan tanah atas nama Kementerian Agama secara bertahap baik dengan
menggunakan anggaran APBN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta maupun melalui koordinasi dan kerjasama dengan
Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional dalam Program Pemutihan
Pensertifikatan Tanah Milik Negara.
2. Berkordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam hal ini Biro
Keuangan dan BMN dan Biro Hukum dan KLN dalam rangka penyelesaian aset tanah
dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga.
3. Berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam
rangka menjajaki kemungkinan hibah aset tanah milik Pemda yang digunakan untuk
Madrasah dan KUA kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta .
1.1.4.4 Penataan Organisasi
Pengaturan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan
Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama. Dalam
pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan,
sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat
di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Agama (PMA) No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama.
Salah satu upaya penataan organisasi adalah melaksanakan penegerian madrasah-
madrasah swasta menjadi madrasah negeri dimana permintaan sekolah plus agama semakin
meningkat di masyarakat DKI Jakarta.Penegerian madrasah tersebut juga untuk
memaksimalkan kualitas pelayanan madrasah dari sisi tenaga pendidik dan sarana
prasarana pendidikan.Masyarakat DKI Jakarta berbondong-bondong mendaftar kesana
dikarenakan madrasah negeri merupakan sekolah plus agama negeri dibawah pembinaan
Kementerian Agama Republik Indonesia.
Selain itu upaya untuk penataan organisasi dilakukan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mengadakan Asesmen di
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
60
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerioan Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta untuk semua jenjang jabatan yaitu Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat
Eselon V (Kepala Urusan Tata Usaha), Kepala Madrasah Negeri dan Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan.The Right Man In The Right Place adalah kebutuhan setiap organisasi
dalam melakukan penataan. Jantung penataan organisasi adalah Top Leader yang dapat
berjalan seirama dengan 5 unsur Budaya Kerja Kementerian Agama.
1.1.4.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara transparan
danakuntabel, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan akses informasi kepada publik
dalam bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang di sajikan
berupa informasi berbasis Website dki.kemenag.go.id sebagai media informasi internal
yang dapat diakses oleh publik. Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong
terwujudnya e-government dan mendukung Pembangunan Zona Integritas.Website
dki.kemenag.go.id adalah wadah sistem informasi yang di dalamnya terintegrasi berbagai
sistem informasi unit kerja, satuan kerja di lingkungan Kantor WilayahKementerian
AgamaProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu dari aspek dukungan pada
website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta adalah berita kegiatan
dari masing-masing unit kerja dan info layanan yang tersedia di Kantor
WilayahKementerian AgamaProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berencana mengembangkan website dki.kemenag.go.id yang akan terintegrasi dengan
sosial media dalam bentuk akses informasi, layanan pengaduan dan informasi publik.
Selain website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta juga memanfaatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan telah
berfungsi untuk memberikan dukungan pengadaan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku,Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik
MonitoringPelaksanaan Anggaran (e-MPA), sementera itu unruk meningkatkan efektifitas
dan efesiensi pelaksanaan tugas, maka telah dikembangkan sistem surat elektronik berbasis
e-mail, sosial media fb.com/Kantor Wilayahagamadki, dan twitter.com/Kantor
Wilayah_agamajkt dilingkungan Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
1.1.4.6 Implementasi Reformasi Birokrasi
Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kanwil
Kementerian AgamaProvinsi DI Jakarta telah menyusun pedoman penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja. Di samping itu,
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
61
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan mengenai tata kerja yang baru, yaitu
PMA 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
telah melakukan analisis jabatan yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan dan
informasi beban kerja.
Reformasi birokrasi dari sisi peningkatan kinerja pegawai,Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membangun sistem
Elektronik Kinerja (E-Kin) berbasis web pada tahun 2016 dimana para pegawai diwajibkan
mengisi laporan kinerja harian ke dalam aplikasi khusus yang dipersiapkan. Laporan
kinerja tersebut di print tiap bulannya untuk dilaporkan keatasan langsung.
Selain itu dari sisi penguatan Reformasi Birokrasi,Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengukuhan Tim Agen
Perubahan dimana merupakan implementasi dari 8 area perubahan Reformasi
Birokrasi,Kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta juga melaksanakan pengukuhan Tim Satuan Tugas Sistim Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP).
Setiap tahunnya,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta juga melaksanakan penyelesaian hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan
dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dimana Sub Bagian Ortala dan
Kepegawaian memfasilitasi tempat pertemuan untuk penyelesaian hasil temuan antara
Satuan Kerja dengan auditor-auditor BPK atau Irjen Kementerian Agama.
1.1.4.7 Peningkatan Kualitas Kebijakan
Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan keagamaan kepada masyarakat.Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah
kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, riset pengembangan kebijakan, dan penyusunan
draft kebijakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta .
Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi
pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan
layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan
prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut
terlihat pada beberapa kebijakan seperti pengukuhan tim Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP). Selain itu reward dan punisment juga diberlakukan untuk semua
pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Kemudian peningkatan kinerja pegawai yang langsung berimbas pada peningkatan
kualitas pelayanansecara rutin terus menerus dilakukan melalui Aplikasi Elektonik Kinerja
(E-Kin)
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
62
Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan
memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat.Pendirian
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sebuah terobosan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melayani secara eksklusif dan cepat
kepada masyarakat.Jalur birokrasi yang terlalu panjang dapat dipotong langsung dengan
pendirian PTSP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. Hal tersebut merupakan langkah berani yang dilakukan Kantor Wilayah
Kemenetrian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melayani masyarakat
secara eksternal tanpa masuk ke dalam kantor dan tanpa jalur birokrasi yang panjang.
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program
pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019,
maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah
satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan
bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.
Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan lima isu strategis yang menjadi
fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan
sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama
dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas
pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:
1. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi DKI
Jakarta dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang
harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang
ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan
wajah keberagamaan yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan
untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan
mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global;
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman
dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan
bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara
mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini
dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan
upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
63
Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan
pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:
1. Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai
kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai
tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial
yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap
tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila, serta jumlah
kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya;
2. Masih terjadinya berbagai konflik yang disertai kekerasan atas nama agama. Hal ini
mencerminkan berkembangnya pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif, dan
tidak toleran di kalangan masyarakat, yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan
beragama dan pada gilirannya dapat memberi kontribusi negatif bagi keberhasilan
pembangunan nasional;
3. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal
maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi,
tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama.
Program pelayanan dan pembinaan syariah dalam rangka meningkatkan kualitas
pemahaman dan pengamalan ajaran agama diwujudkan dalam pembahasan pelaksanaan
nilai-nilai syariah dan penentuan hisab dan rukyat, serta arah kiblat. Berbagai program dan
kegiatan yang dilaksanakan Bimas Islam diantaranya berupa orientasi penentuan kriteria
paham dan aliran menyimpang, pembinaan dan resolusi konflik internal akibat perbedaan
paham dan keyakinan yang terjadi di daerah.
Program penting yang telah dan terus akan dilakukan adalah upaya penyatuan
persepsi dan langkah dalam penentuan kalender Islam dalam rangka mewujudkan
kerukunan dan kebersamaan internal umat Islam dalam pelaksanaan hari raya/hari besar
Islam.Dalam perpektif ormas terhadap penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, serta 10
Dzuihijjah, setidaknya telah muncul kesadaran bersama akan pentingnya menghargai
perbedaan pada internal umat. Satu catatan penting atas capaian pelaksanaan program ini
adalah kesadaran bersama dalam menghargai perbedaan dalam penentuan kalender hijriyah
yang terwujud dalam kebersamaan pelaksanaan sidang itsbat yang dihadiri oleh seluruh
ormas Islam dan diikuti oleh seluruh penggiat falak di tanah air dalam melakukan rukyat
hilal yang hasilnya sama-sama dinantikan oleh kaum muslimin dalam keputusan hasil
sidang itsbat oleh Menteri Agama RI.
1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama
Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat
beragama, antara lain:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
64
1. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi
kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadat
a. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun
2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 170 tahun 2009 tentang pembentukan Forum
Kerukunan Umat beragama;
c. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 83 tahun 2012 tentang Pendirian Rumah
Ibadat;
2. Terdapat satu FKUB Provinsi dan enam FKUB Kota/Kabupaten;
3. Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang
dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan (Alumnus
SABDA/Sekolah Agama-agama dan Bina Damai);
4. Jalinan kerja sama dengan organisasi agama yang tergabung dalam forum di masing-
masing Bimas.
Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan
kerukunan umat beragama, antara lain:
1. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan
yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite
agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat
yang lebih luas;
2. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada
pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih
mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai
kearifan lokal;
3. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama
dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan;
5. Sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan
umat beragama;
6. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan
eksternal umat beragama;
7. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan
ekonomi tertentu;
8. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan
intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama,
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
65
1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
antara lain:
1. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan
pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi
umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan,
nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga
sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru
penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya
masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan
keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan
pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci,
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.
Sejumlah permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas
pelayanan keagamaan, antara lain:
1. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio
kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
2. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya
dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga
pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur
pemuka dan tokoh agama, serta penghulu dan pembantu petugas pencatat nikah
(P3N);
3. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi
keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta
pungutan liar (pungli);
4. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum
cukup memadai;
5. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar
Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan;
6. Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur
organisasi minimal yang memadai;
7. Pembinaan umat Khonghucu yang masih relatif baru belum didukung dengan
ketersediaan data yang memadai terkait dengan jumlah umat Khonghucu, tempat
ibadat, jumlah rohaniwan Khonghucu, dan jumlah penyuluh agama, yang
mengakibatkan pelayanan keagamaan umat Khonghucu belum optimal.
Disamping itu yang menjadi persoalan pelayanan keagamaan urusan agama Islam
diantaranya sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
66
1. Belum selesainya pembangunan masjid Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu dukungan Ditjen Bimas Islam
Kementerian Agama RI untuk mengalokasikan anggaran penyelesaian masjid Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana layanan KUA se-Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta baik sarana prasarana manajemen perkantoran dan dukungan terhadap
kinerja sistem informasinya;
3. Masih banyak status tanah dan bangunan KUA di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang bukan milik Kementerian Agama sehingga diperlukan hibah lahan KUA
milik Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
4. KUA Kecamatan Setiabudi belum memiliki lahan dan bangunan kantor yang memadai
sehingga perlu pengadaan lahan/tanah untuk KUA tersebut;
5. Belum ada Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dengan sumber dana
SBSN di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Perlu adanya regulasi akhir tahun pengelolaan PNBP NR terkait penyetoran dan
pencairan PNBP NR bulan Desember (khususnya pencairan Jasa Profesi Penghulu);
7. Masih belum ada singkronisasi tata kelola dan proses revisi DIPA PNBP NR sehingga
diperlukan mekanisme dan prosedur sesuai aturan yang berlaku secara efektif dan
efisien.
1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi
Keagamaan
Sejumlah potensi yang berpotensi mendukung upaya pengembangan dana dan aset
sosial keagamaan, antara lain:
1. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan
melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya;
2. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan
Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang;
3. Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. Melalui UU
No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diperbarui melalui
UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ)
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
67
sebagai lembaga pengelola zakat. Eksistensi BAZ diharapkan dapat membangun
kemitraan yang kokoh dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan diharapkan
menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi
model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian pula melalui UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI)
sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan
BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) secara nasional
sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi
lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan,
dan pengembangan wakaf produktif;
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang
berperan sebagai mitra strategis Pemerintah;
5. Sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial
keagamaan;
6. Sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan
integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapat dijadikan model bagi upaya
pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas.
Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan
pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan. antara lain:
1. Masih berkembang persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu
hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan.
Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat
secara lintas agama;
2. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat
fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi,
kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa;
3. Masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha
pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi
keagamaan;
4. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional,
Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, terutama
pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara
professional;
5. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan
yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial
keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi
garapan mereka;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
68
6. Secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, fokus
bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. Hal ini belum
lagi ditambah dengan heterogenitas kecenderungan dan orientasi ideologis masing-
masing lembaga sosial keagamaan.
1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan
ibadah haji, antara lain:
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji;
2. Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji,
sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat.Untuk itu
diperlukan undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan
peluang investasi dan jaminan keuangan;
3. Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang
direpresentasikan melalui berkembangnya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran
serta Penyelenggara Perjalanan Ibadat Umrah (PPIU) yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah;
4. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji;
5. Meningkat kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan
kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.
Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya pembenahan diri dari berbagai
aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem
manajemen yang handal terus dilakukan. Sistem manajemen penyelengaraan ibadat haji
diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun
demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat
menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:
1. Profil jamaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa
dan budaya;
2. Perbedaan kondisi geografis, sosial budaya, adat istiadat, dan bahasa merupakan
kendala tersendiri bagi petugas haji;
3. Kondisi asrama haji di Pondok Gede sebagai embarkasi belummasih memerlukan
penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jamaah haji;
4. Masih terbatasnya pembinaan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadat Haji (KBIH)
sebagai mitra Kementerian Agama;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
69
5. Belum semua lembaga penyelenggara umrah terbina dan terawasi dengan baik
sehingga masih menimbulkan resiko penyelenggaraan umrah yang kurang aman dan
nyaman.
1.2.6 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
Tujuan pendidikan agama dan keagamaan adalah untuk membina peserta didik
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang cerdas dengan
tetap memahami atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ilmunya sesuai denga
nilai-nilai kebaikan universal yang terkandung dalam ajaran agama. Fungsi pendidikan
yang terdapat di bawah kewenangan Kementerian Agama selain difokuskan kepada
peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, juga difokuskan kepada
pendidikan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memainkan
peranan penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa ini. Pengalaman
menunjukan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa, mampu
melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia serta membangun ekonomi menuju
masyarakat sejahtera dalam jajaran bangsa-bangsa dunia.
Lingkup pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama meliputi:
1. Berdasarkan jenisnya Kementerian Agama mengelola pendidikan umum berciri khas
agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta pendidikan agama pada
satuan pendidikan umum;
2. Berdasarkan jenjangnya Kementerian Agama mengelola pendidikan dari tingkat anak
usia dini, tingkat dasar, tingkat menengah dan sampai tingkat pendidikan tinggi;
3. Berdasarkan jalurnya Kementerian Agama mengelola pendidikan formal, non formal
dan informal.
1.2.6.1 Pendidikan Umum Berciri Khas Agama
Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu
pendidikan umum berciri agama antara lain:
1. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah, dan pendidikan tinggi
keagamaan Islam;
2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas
pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa
madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui
persentase kelulusan siswa sekolah umum;
3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan
pendidikan pada sekolah umum;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
70
4. Mutu lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam, meski baru dalam jumlah kecil,
menunjukkan peningkatan dan semakin diakui secara internasional;
5. Lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam khususnya universitas keagamaan telah
menjadi wadah bagi jejaring internasional dengan universitas dan lembaga pendidikan
tinggi yang lain di seluruh belahan dunia; dan
6. Tersedianya sumber daya internasional yang dapat mendukung peningkatan mutu
pendidikan tinggi keagamaan Islam, baik berupa ketersediaan beasiswa bagi
mahasiswa dan dosen, program pertukaran, kerjasama riset, dan sebagainya.
Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan
akses dan mutu pendidikan umum berciri khas agama antara lain adalah:
1. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan
pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat
menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan
madrasah;
2. Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada sedikit provinsi sehingga layanan
pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang
membutuhkan, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T);
3. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam
hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
4. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah
maupun ketersebarannya;
5. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan
yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
6. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
7. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan
informasi pendidikan.
1.2.6.2 Pendidikan Keagamaan
Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan
antara lain:
1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
keagamaan;
2. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
3. Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
71
Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan
penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:
1. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat
penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;
2. Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan
keagamaan;
3. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang
berkualitas;
4. Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun
kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;
5. Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara
penyelenggara pendidikan keagamaan;
6. Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelembagaan
pendidikan keagamaan; dan
7. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi
pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan
keagamaan; dan
8. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu, belum
adanya kurikulum terstandar, masih terbatasnya jumlah guru agama Khonghucu, masih
belum tersedianya standarisasi kompetensi guru agama Khonghucu, serta belum
tersedianya data yang lengkap mengenai jumlah siswa dan guru agama, serta lembaga
pendidikan agama Khonghucu di Indonesia.
1.2.6.3 Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum
Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada
satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi,
antara lain:
1. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggraan pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum;
2. Meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang
berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan
pendidikan umum;
3. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar
pengetahuan dan pengalaman di kalanga tenaga pendidikan agama, seperti
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Pendidikan Agama pada masing-masing agama.
Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
72
1. Kebutuhan akan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum
sepenuhnya tercukupi;
2. Masih ada sekolah yang tidak menyediakan guru pendidikan agama sesuai dengan
kebutuhan pendidikan agama yang dianut peserta didik;
3. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan
pendidikan umum;
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan
agama pada satuan pendidikan umum;
6. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;
7. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan
Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan
pendidikan umum;
8. Masih kurangnya jumlah Pengawas Pendidikan Agama serta terbatasnya kompetensi
pengawas Pendidikan Agama;
9. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
10. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi
pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum.
1.2.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama
Belum selesainya Pembangunan Masjid Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , sehingga perlu dukungan Ditjen Bimas Islam
Kementerian Agama RI untuk mengalokasikan Anggaran Penyelesaian Masjid Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi persoalan
belum terpenuhinya target pelayanan keagamaan urusan agama Islam.
Dalam rangka peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama perlu
dialokasikan Anggaran Penyelesaian Pembangunan Masjid Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
Realisasi pembangunan masjid sampai dengan T.A 2014 progres pembangunan
masjid tersebut telah terealisasi sebesar 13.288.008.350.00 yang bersumber dari DIPA
Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan kronologis
perencanaan dan pencairan sebagai berikut:
NO PELAKSANA T.A ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
1. PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati, PT. Indonesia
Pratama, PT. Elti Prima Karya. 2009 2.000.000.000 1.647.612.250
2. PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati, PT. Indonesia
Pratama, PT Elti Prima Karya. 2010 2.000.000.000 1.966.320.000
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
73
3. PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati, PT. Indonesia
Pratama, PT. Laksana Trimultikon. 2011 2.951.565.000 2.887.932.000
4. PT. Bramuda Konsulindo, PT Pratiwi
Adhiguna Consultan, PT. Laksana
Trimultikon. 2012 4.250.000.000 3.725.653.000
5. PT. Bahana Nusantara, PT. Putra Bahram
Mahkota, PT. Ifos Satria Mahkota. 2013 3.564.540.000 3.045.169.534
6. 2014 Tidak Teralokasi
7. PT. Arsi Antika Consult, PT. Bumi Madani,
PT. Jafri Sentosa. 2015 3.000.000.000 2.724.470.523
8. 2016
Tidak Teralokasi
9. 2017
Tidak Teralokasi
10. 2018
Tidak Teralokasi
Dengan tidak teralokasikannya penyelesaian pembangunan masjid pada T.A anggaran
2014 terdapat penurunan kondisi sehingga penyelesaian yang ditarget pada T.A 2015 tidak
mencukupi penyelesaian pembangunan tersebut. Sesuai dengan kondisi belum
teralokasikannya anggaran penyelesaian pembangunan masjid tersebut dari T.A 2016 hingga
T.A 2018 berisiko mengalami penurunan fungsi dan tentunya tidak lagi sesuai dengan
kebutuhan anggaran penyelesaian masjid tersebut sebagaimana hasil reviu Tim Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama RI yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017 yakni
sebesar Rp. 5.902.390.000,00.
Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ialah:
1. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
2. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan
Kementerian Agama;
3. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan program;
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
5. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi
birokrasi.
Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta , antara lain:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
74
1. Kapasitas dan profesionalisme sebagaian aparatur masih rendah;
2. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat
penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
3. Berbagai tantangan sosial dan budaya yang dihadapi terkait proses recovery aset;
4. Belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang
bermutu akibat lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan
pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data;
5. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersedian tenaga teknis dan
administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat
ketidakselarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat
yang dilayani.
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
AGAMA
2.1.1 Visi Kementerian Agama
Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, visi Kementerian Agama
2015-2019 adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN,
CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
2.1.2 Misi Kementerian Agama
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Agama adalah:
1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadat Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
75
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan
Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya
2.2 Tujuan dan Sasaran Kementerian Agama
Dengan adanya perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam PMA No.
42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
sertahasilevaluasiakuntabilitaskinerjaKementerianAgamadanpembahasan terhadap
capaian Renstra pada tahun 2017, diperlukan penyesuaian dan pengelompokan ulang
tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. Beberapa pokok dari penyesuaian dan
pengelompokan tersebut adalah memfokuskan tujuan dan sasaran yang bersifat strategis
yang hendak dicapai pada level Kementerian Agama, dan mengalihkan sebagian tujuan
dan sasaran kepada level program dan kegiatan.
Uraian tujuan dan sasaran pada bagian berikut hanya mencakup tujuan dan sasaran
strategis yang hendak dicapai pada level Kementerian Agama, sedangkan tujuan dan
sasaran pada level program dan kegiatan akan disajikan pada Bab berikutnya.
2.2.1 Tujuan Kementerian Agama
Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi
pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan
bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum
berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi),
dan pendidikankeagamaan.
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama
menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.
Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:
TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
masyarakatdalamrangkameningkatkankualitaskehidupanberagama.
TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis
sebagai salah satu pilar kerukunannasional.
TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang
berkualitas danmerata.
TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi
ekonomikeagamaandalammeningkatkankontribusipadapeningkatan
kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji danumrah
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
76
TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam
menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.
Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:
TP.1 Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh
lapisan masyarakat pada berbagai jenjangpendidikan.
TP.2 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan
masyarakat pada berbagai jenjangpendidikan.
2.2.2 Sasaran Strategis Kementerian Agama
Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas
Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang
akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian
Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional dan
ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah
yang bersifat menyeluruh,serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja
organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran,
yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.
Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai
berikut:
1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
(TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai
dengan meningkatnya nilai Indeks Keshalihan Sosial yang mencakup komponen: (a)
Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c)Pengamalan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2)
adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang
ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama
yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c)Kerjasama.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3)
adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara
laindengan:
a. meningkatnya Indeks Layanan Keagamaan pada masing-masing
agama,yangmencakupkomponen:(a)saranadanprasaranaibadah,
(b) penyuluh agama, (c) kitab suci, dan (d) lembaga sosial keagamaan;
b. meningkatnya Indeks Kepuasan LayananKUA;
c. meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
77
produkhalal.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pengelola dana keagamaan dan meningkatnya perlindungan terhadap aset
keagamaan yang ditandai antara laindengan:
a. meningkatnya dana keagamaan yang dikelola oleh lembaga pengelola dana
keagamaan;dan
b. meningkatnya jumlah aset keagamaan yangtersertifikasi.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5)
adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
a. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam dan luarnegeri;
b. meningkatnya predikat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji dan Laporan
Keuangan Dana Abadi Umat (DAU) hingga mencapai predikat Wajar Tanpa
Pengecualian(WTP).
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6)
adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara laindengan:
a. dipertahankannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK
RI terhadap Laporan Keuangan KementerianAgama;
b. meningkatnya hasil penilaian Laporan Kinerja Kementerian Agama; dan
c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.
Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah
sebagai berikut:
7. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan
masyarakatpadaberbagaijenjangpendidikan(TP.1)adalahmeningkat- nya angka
partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandaidengan:
a. meningkatnya APK RA/Pratama WidyaPasraman;
b. meningkatnya APK MI/ Ula/ SDTK/ Adhi WidyaPasraman;
c. meningkatnya APM MI/ Ula/ SDTK/ Adhi WidyaPasraman;
d. meningkatnya APK MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
e. meningkatnya APM Mts/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
f. meningkatnya APK MA/ Ulya/ Utama WidyaPasramanmeningkatnya APM MA/
Ulya/ Utama Widya Pasraman;dan
g. meningkatnya APK PTK/Ma’hadAly.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
78
8. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan (TP.2) adalah
meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandaidengan:
a. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswaMTs;
b. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA;dan
c. meningkatnya Indeks IntegritasSiswa.
2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
2.2.1 Visi Kantor Wilayah kermenterian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama RI Tahun 2015 -2019 maka
visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2015-2019 adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DKI JAKARTA YANG TAAT BERAGAMA,
RUKUN, CERDAS DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
2.2.2 Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah:
1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadat Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan
Agama pada Satuan Pendidikan Umum dan Pendidikan Keagamaan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Terpercaya
2.2.3 Tujuan dan sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.2.3.1 Tujuan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan. Tujuan
pembangunan di bidang agama untuk periode 2015-2019 antara lain:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
79
1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan.
2. Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
Adapun untuk tujuan pembangunan dibidang pendidikan untuk periode 2015-2019 antara
lain:
1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam.
3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah.
2.2.3.2 Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan, Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menetapkan sasaran
strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun kedepan yaitu sasaran terkait
bidang agama dan sasaran terkait bidang pendidikan.
Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta terkait bidang agama adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama.
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama,
3. Meningkatnya kulaitas pelayanan keagamaan,
Dalam mencapai sasaran tersebut, dapat dilhat dari :
1. Sasaran terkait peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi
keagamaan antara lain ditandai dengan:
a. Meningkatnya jumlah penyuluh agama dan tenaga teknis keagamaan yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 1527 orang;
b. Meningkatnya persentase lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk
meningkatkan pelayanannya dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 95%.
2. Sasaran terkait peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama antara
lain ditandai dengan:
a. Meningkatnya jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan intern
umat beragama dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 5 dialog;
b. Adanya jumlah FKUB pada tingkat Kabupaten / Kota dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 6;
c. Adanya jumlah paket bantuan operasional FKUB Provinsi dan Kota/Kabupaten
dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 7 paket bantuan;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
80
d. Meningkatnya persentase provinsi dan kabupaten yang melibatkan tokoh
perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga
keagamaan dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 50%.
3. Sasaran terkait peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama antara lain
ditandai dengan :
a. Meningkatnya jumlah rumah ibadat yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas
pelayanannya dengan target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 59 rumah ibadat;
b. Adanya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 44 KUA;
c. Meningkatnya jumlah kitab suci yang didistribusikan dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 15.000 examplar.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan antara lain ditandai dengan :
a. Meningkatnya dana zakat yang terhimpun dengan target kinerja pada tahun 2019
sebesar Rp. 5.000.000.000;
b. Adanya lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan target
kinerja pada tahun 2019 sebanyak 5703 lembaga;
c. Meningkatnya persentase tanah wakaf bersertifikat dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebesar 90%.
5. Sasaran terkait peningkatan kulitas penyelengaraan ibadat haji dan umrah yang
transparan, efisien dan akuntabel antara lain ditandai dengan :
a. Adanya jemaah haji yang dilayani dengan target kinerja pada tahun 2019
sebanyak 5668 orang;
b. Adanya pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikat dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 100 orang;
c. Meningkatnya persentase lokasi pelayanan ibadat haji provinsi dan kabupaten /
kota yang memenuhi standar dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar
100%.
6. Sasaran terkait terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang
efisien. efektif, transparan dan akuntabel antara lain ditandai dengan :
a. Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti mencapai 100%
pada tahun 2019;
b. Index predikat opini laporan keuangan yang WTP pada tahun 2019;
c. Index evaluasi akuntabilitas kinerja yang meningkat dengan target kinerja pada
tahun 2019 dengan predikat A.
Sedangkan untuk sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
81
1. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat tidak mampu terhadap Program
Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah antara lain ditandai dengan :
a. Meningkatnya jumlah siswa MI / Ula penerima KIP dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 6.142 siswa;
b. Meningkatnya jumlah siswa MTs / Wutsha penerima KIP dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 16.055 siswa;
c. Meningkatnya jumlah siswa MA / Ulya penerima KIP dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 1.449 siswa.
2. Sasaran terkait peningkatan angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan
menengah antara lain ditandai dengan :
a. Meningkatnya APK RA dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 33,16%;
b. Meningkatnya APK MI/Ula dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar
16,27%;
c. Meningkatnya APM MI/Ula dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar
13,06%;
d. Meningkatnya APK MTs / Wutsha dengan target kinerja pada tahun 2019
sebesar 20,32%;
e. Meningkatnya APM MTs / Wutsha dengan target kinerja pada tahun 2019
sebesar 16,70%;
f. Meningkatnya APK MA / Ulya dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar
10,36%;
g. Meningkatnya APM MA / Ulya dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar
7,13%.
3. Sasaran terkait penurunan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan antara lain
ditandai dengan :
a. Menurunnya jumlah angka putus sekolah MI / Ula dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 1.218 siswa;
b. Menurunnya jumlah angka putus sekolah MTs / Wutsha dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 1.230 siswa;
c. Menurunnya jumlah angka putus sekolah MA / Ulya dengan target kinerja pada
tahun 2019 sebanyak 259 siswa.
4. Sasaran terkait peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan antara lain ditandai
dengan :
a. Meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebesar 10%;
b. Meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebesar 10%;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
82
c. Meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B dengan target
kinerja pada tahun 2019 sebesar 31%;
d. Meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebesar 36%;
e. Meningkatnya rata-rata nilai ujian sekolah MTs dengan target kinerja pada tahun
2019 sebesar 78.25;
f. Meningkatnya rata-rata nilai ujian sekolah MA dengan target kinerja pada tahun
2019 sebesar 80.00.
5. Sasaran terkait peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada
pendidikan umum berciri khas agama antara lain ditandai dengan :
a. Meningkatnya persentase guru RA-madrasah berkualifikasi minimal S1 /D4
dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%;
b. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama islam berkualifikasi minimal
S1 / D4 dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%;
c. Meningkatnya persentase guru RA-madrasah bersertifikat dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebesar 100%.
6. Sasaran terkait peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama yang telah
bersertifikat antara lain ditandai dengan :
a. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama islam bersertifikat dengan
target kinerja pada tahun 2019 sebesar 74,9%;
b. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama kristen bersertifikat dengan
target kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%;
c. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama katolik bersertifikat dengan
target kinerja pada tahun 2019 sebesar 90%;
d. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama hindu bersertifikat dengan
target kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%
e. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama buddha bersertifikat dengan
target kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%.
7. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat
beragama antara lain ditandai dengan :
a. Adanya peserta didik pada pendidikan keagamaan islam dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 1.258 siswa;
b. Adanya peserta didik pada pendidikan keagamaan kristen dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 744 siswa;
c. Adanya peserta didik pada pendidikan keagamaan katolik dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 130 siswa;
d. Adanya peserta didik pada pendidikan keagamaan hindu (pasraman) dengan
target kinerja pada tahun 2019 sebanyak 2.477 siswa;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
83
e. Adanya peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB,
Dhammasekha, Pabbajja, Samanera, dan Widya darma) dengan target kinerja
pada tahun 2019 sebanyak 645 siswa.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI.
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Salah satuarah kebijakan dan strategi nasional adalah penyiapan landasan
pembangunan yang kokoh. Landasanbpembangunan yang kokoh dicirikan antara lainboleh
semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnyabkapasitasbpenjagaan
pertahanan dan stabilitas keamanan nasional.
Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan kesejahteraanvrakyat yang berkeadilan. Sumberdaya manusia
yangvberkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yangberkualitas pada
semua jenjang pendidikan dengan memberikanvperhatian lebih pada penduduk miskin dan
daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnyakompetensi siswa
Indonesia dalam bidang matematika, sains dan literasi.
Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnya
stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraanrakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang
pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan
bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi
Kementerian Agama.
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
84
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan
bidang pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama telah menetapkan arah
kebijakan dan strategi berdasarkan amanat RPJMN 2015-2019.Penetapan arah kebijakan
dan strategi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang
agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai
agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian
Agama. Dalam kerangka tersebut, arah dan strategi Kementerian Agama dijabarkan melalui
program-program Kementerian Agama yang diselaraskan dengan berbagai tuntutan yang
dihadapi sebagaiberikut:
1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai
keagamaan untuk memperkuatperan dan fungsi agama sebagai landasan moral dan
etikadalam pembangunan melalui penyelenggaraan:
a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
- Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.
d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha.
f. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Bimbingan Masyarakat Khonghucu.
7. Meningkatkan kerukunan umat beragama denganpenyelenggaraan Program yang
meliputi:
a. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
b. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui fasilitasi
pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Islam pada
Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
c. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui fasilitasi
pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Kristen pada
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
85
d. Program Bimbingan Masyarakat Katolik yang dilaksanakan melalui fasilitasi
pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik pada
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.
e. Program Bimbingan Masyarakat Hindu yang dilaksanakan melalui fasilitasi
pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu pada
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
f. Program Bimbingan Masyarakat Buddha yang dilaksanakan melalui fasilitasi
pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Buddha pada
Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha.
8. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dengan penyelenggaraan Program yang
meliputi:
a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
- Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.
d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha.
f. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Bimbingan Masyarakat Khonghucu.
9. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
denganpenyelenggaraan Program yang meliputi:
a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
86
d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha.
f. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Bimbingan Masyarakat Khonghucu.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadat haji dan umrah dengan
penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang meliputi:
- Kegiatan Pelayanan Haji Dalam Negeri.
- Kegiatan Pembinaan Haji dan Umrah.
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan dengan penyelenggaraan Program yang meliputi:
a. Program Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam.
- Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam.
- Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah.
b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen.
c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik.
d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu.
e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.
f. Program Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui peningkatan
akses dan kualitas pendidikan Khonghucu pada Kegiatan Bimbingan Masyarakat
Khonghucu.
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agamadengan penyelenggaraan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Agama yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Perencanaan.
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
87
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN.
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN.
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum.
- Kegiatan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Sesuai dengan arah dan strategi nasional Kementerian Agama, maka Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan arah
kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai
keagamaan untuk memperkuatperan dan fungsi agama sebagai landasan moral dan
etikadalam pembangunan, melaluipenyelenggaraan program yang meliputi:
a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Bidang Bimas
Islam, mencakup:
1) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
2) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
3) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
4) Kegiatan Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan olehBidang
Bimbingan Masyarakat Kristen.
c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan olehPembimbing
Masyarakat Katolik.
d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan oleh Pembimbing
MasyarakatHindu.
e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan olehPembimbing
MasyarakatBuddha
f. Kegiatan pembinaan agama dan keagamaan umat Khonghucu pada Program
Kerukunan Umat Beragama
2. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui penyelenggaraan Program
Kerukunan Umat Beragama yang meliputi:
a. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
88
c. Kegiatan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat Islam
oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
d. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat Kristen
oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen
e. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat Katolik
oleh Pembimbing Masyarakat Katolik
f. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat Hindu
oleh Pembimbing Masyarakat Hindu
g. Kegiatanfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat Buddha
oleh Pembimbing Masyarakat Buddha
h. Kegiatan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat
Khonghucu
3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama. melalui penyelenggaraan program yang
meliputi:
a. Program pelayanan kehidupan beragamamasyarakat Islam yang dilaksanakan oleh
Bidang Bimas Islam
b. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakat Kristen yang dilaksanakan
oleh Bidang Bimas Kristen
c. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakat Katolikyang dilaksanakan
oleh Pembimbing Masyarakat Katolik
d. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakatHinduyang dilaksanakan oleh
Pembimbing Masyarakat Hindu
e. Program pelayanan kehidupan beragama masyarakatBuddhayang dilaksanakan
oleh Pembimbing Masyarakat Buddha
f. Kegiatan pembinaan agama dan keagamaan umat Khonghucu pada Program
Kerukunan Umat Beragama
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
dengan penyelenggaraan program yang meliputi:
a. Program Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
b. Program Bimbingan Masyarakat Kristen yang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
c. Program Bimbingan Masyarakat Katolikyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
d. Program Bimbingan Masyarakat Hinduyang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
89
e. Program Bimbingan Masyarakat Buddhayang dilaksanakan melalui Kegiatan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadat haji dan umrah, melalui Program
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, meliputi:
- Kegiatan Pelayanan Haji dalam negeri
- Kegiatan Pembinaan Haji dan Umrah
- Kegiatan Pengelolaan Dana Haji
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan, melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang meliputi:
a. Program Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
- Kegiatan Peningkatan Akses,Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
Keagamaan Islam
- Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah.
b. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen pada Program
Bimbingan Masyarakat Kristen
c. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik pada Program
Bimbingan Masyarakat Katolik
d. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu pada Program
Bimbingan Masyarakat Hindu
e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha pada Program
Bimbingan Masyarakat Buddha
7. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agamadengan penyelenggaraan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor
Wilayah Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui:
- Kegiatan Perencanaan dan Keuangan
- Kegiatan Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian
- Kegiatan Hukum dan KUB
- Kegiatan Informasi dan Humas
- Kegiatan Umum
3.3 KERANGKA REGULASI
Pembangunan bidang agama mencakup dimensi yang luas dan permasalahan yang
kompleks. Luasnya dimensi pembangunan bidang agama tergambar dari cakupan bidang
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
90
yang sangat luas meliputi: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran
agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3)Peningkatan
pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4)Peningkatan
kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadat haji
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan
mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola
pembangunan bidang agama.
Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana disebutkan pada Bab I Renstra
ini membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk pemecahannya.Hal ini dimaksudkan
agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis,
terarah, efektif dan akuntabel.Kewenangan untuk mengeluarkan berbagai regulasi dalam
mendukung program pembangunan agama berada di Kementerian Agama,sedangkan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan
memberi dukungan dengan penyediaan regulasi turunannya sesuai kebutuhan.
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN
1. Penataan Struktur dan Tata Kerja Organisasi
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama,Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melakukan penyesuaian struktur organisasi di tingkat
provinsi dan kota/kabupaten, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi,analisis organisasi
dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau
pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas
wilayah dan kondisi geografis,serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.
Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta saat ini adalah sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
91
2. Penataan Program dan Kegiatan
Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama sudah
dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja
(Performance-Based Budgeting) dan peningkatan akuntabilitas kinerja.Melalui kebijakan
restrukturisasi tersebut telah ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon IIsebagai
penanggungjawab program atau outcomes dan pimpinan unit eselon III sebagai
penanggungjawab kegiatan atau outputs.
Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan tampaknya masih
diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan bidang agama dan
prioritas pembangunan bidang agama. Langkah penyempurnaan tersebut antara lain dengan
menggabungkan program dukungan manajemen dengan program sarana prasarana, dan
memasukkan kerukunan umat beragama sebagai program tersendiri.
3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya
ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan
fungsi organisasi dengan performa pegawai.Penataan itu sendiri bertujuan untuk
mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasai
kelebihan/kekurangan pegawai.Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai
adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
92
(kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan
aparatur pada posisi yang tepat.
Dalam mewujudkan penataan aparatur, langkah yang ditempuh antara lain
melalui pengembangan Assesment Center dengan tugas mengintegrasikan sistem aplikasi
Assesment Center ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), akselerasi
pelaksanaan Assesment Center, membuat sistem pengukuran Assesment Center, dan
menerapkan hasil Assesment Center dalam pengembangan aparatur. Dari berbagai langkah
tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan
karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja
organisasi.
Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas,
Profesional, Tanggungjawab, Inovasi,dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh, antara lain
melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional, serta
pengembangan program beasiswa S2 dan S3. Sinergi dengan itu, dikembangkan pula
pembenahan sistem rekruitmen pegawai, reformasi manajemen kepegawaian, dan
pengembangan konsep unified untuk mengatasi manajemen PNS di daerah.
4. Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik
Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama.Posisi
Kementerian Agama tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi
legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang agama, lebih dari itu
merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain.
Sosok pegawai Kementerian Agama juga dicitrakan sebagai pribadi yang religius, ahli di
bidang agama, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme
masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Kementerian Agama, di satu
sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif
oknum di lembaga ini.
Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah
satu solusinya.Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang
cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi
dari internal Kementerian Agama dengan mengedapankan aspek akuntabilitas, transparansi,
kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah
pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti:
media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, kunjungan pers (press tour),pemasangan
iklan layanan masyarakat, penerbitan berkala majalah kedinasan (Ikhlas Beramal),
penerbitan kalender tahunan, media elektronik mencakup liputan dan jumpa pers, dialog
(talk show) TV dan radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet (website).
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
93
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 TARGET KINERJA
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
94
Dengan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Agama dan
pembahasan terhadap capaian Renstra di trahun 2017 dan adanya perubahan struktur
organisasi pada Kementrian Agama Pusat yang tertuang dalam PMA Nomor 42 tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama maka menyebabkan diperlukannya
penyesuaian dan re-klasifikasi tujuan dan sasaran strategis baik pada level Kementerian
Agama maupun pada level program dan kegiatan di level Kantor Wilayah.
Berikut ini uraian target kinerja sasaran strategis pada Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama
Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada tahun 2019
sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas Kehidupan Umat Beragama yang ditandai dengan :
a. Tercapainya Indeks Kesalehan Masyarakat dengan nilai Baik pada tahun 2019.
Indikator Kinerja Utama terkait kesalehan masyarakat pada level wilayah dilihat
dari jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadat dan jumlah rumah ibadat
yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.
Rumah ibadat masyarakat muslim dalam bentuk masjid dan mushola di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai data tahun 2018 berjumlah 8.667 dengan
jumlah penduduk muslim 8.200.796 orang. Jumlah jamaah aktif dilihat dari data
keaktifan masyarakat melakukan ibadah di tempat ibadat menunjukkan angka
6.560.637 orang yang berarti berkisar 80% dari jumlah penduduk. Prosentasi
tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 85% pada tahun 2019.
Rumah ibadat masyarakat beragama Kristen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sesuai data tahun 2018 berjumlah 1.148 dengan jumlah penduduk
beragama Kristen889.234. Jumlah jamaah aktif dilihat dari data keaktifan
masyarakat melakukan idadah di tempat ibadat menunjukkan angka 803.397
orang yang berarti berkisar 90% dari jumlah penduduk. Prosentasi tersebut
diharapkan dapat meningkat menjadi 95% pada tahun 2019.
Sedangkan untuk penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
beragama Katolik yang berjumlah 440.226 orang tersedia 43 rumah ibadat. Jumlah
jamaah aktif 429.347 orang yang artinya 98% penduduk beragama katholik aktif
melaksanakan ibadat di rumah ibadat.Persentase tersebut diharapkan tetap
bertahan sampai dengan tahun 2019.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
95
Sedangkan untuk penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
beragama Hindu yang berjumlah 19.921 orang tersedia 29 rumah ibadat. Jumlah
jamaah aktif 18.925 orang yang artinya 95% penduduk beragama Hindu aktif
melaksanakan ibadah di rumah ibadat. Prosentasi tersebut diharapkan tetap
bertahan sampai dengan tahun 2019.
Sedangkan untuk penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
beragama Buddha yang berjumlah 385.936 orang 80% diantaranya aktif
melakukan ibadah di 263 rumah ibadat yang tersedia.
b. Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen untuk mengukur peningkatan kualitas
kehidupan beragama pada wilayah provinsi juga dapat dilihat dari jumlah rumah
ibadat yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.
Berdasar data pada tahun 2018, diperoleh gambaran sebagai berikut :
Dari 8.667 rumah ibadat umat Islam jumlah kegiatan yang dilakukan adalah
216.675 kegiatan sehingga rata-rata tiap rumah ibadat melakukan 25 kali
kegiatan sosial keagamaan dalam satu tahun, diharapkan pada tahun 2019 tiap
rumah ibadah melaksanakan kegiatan sosial keagamaan 30 sampai 40 kegiatan
pertahun.
Jumlah rumah ibadat untuk umat beragama Kristen yang ada di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejumlah 1.148 yang aktif melaksanakan
kegiatan sosial keagamaan berjumlah 8.036 kegiatan sosial per tahun.
Dari 43 rumah ibadat umat Katolik jumlah kegiatan yang dilakukan adalah
232 kegiatan sosial per tahun.
Terdapat 21 rumah ibadat masyarakat beragama Hindu yang aktif melakukan
kegiatan sosial keagamaan.Rumah ibadat tersebut rata-rata melaksanakan
kegiatan sosial keagamaan 3 kegiatan dalam 1 tahun yaitu donor darah. cek
kesehatan gratis dan pembagian sembako.
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
Indikator Kinerja Utama untuk peningkatan harmoni sosial dan kerukunan umat
beragama pada level provinsi dilihat dari:
a. Jumlah penyelesaian konflik antar umat
Pada tahun 2016 terdapat 9 peristiwa konflik besar yang dapat diselesaikan yaitu:
Kasus pendirian rumah ibadat pada Gereja Batak Karo Protestan Pasar
Minggu pada tanggal 12 Oktober 2016 dan konflik Gereja GBKP Jl. Tanjung
Barat Jakarta Selatan.
Permohonan Penutupan Rumah Ibadat (sejenis Wihara) pada Lobby Tower C
Apartemen Paladin Park beralamat di jalan Bukit Gading Raya Kav. 1 Rt.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
96
003/020 Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara oleh penghuni Apartemen
Paladin Park.
Persetujuan Prinsip Pembangunan Gereja Stasi Kusuma Karmel. Kompleks
Alfa Indah Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggerahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan di atas lahan fasos/fasum milik Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat penolakan dari masyarakat
setempat.
Gereja Sidang Jemaat Allah di jl. Serdang Baru XIII Rt. 018 Rw. 05
Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat penolakan
keberadaan gereja dalam renovasi rumah tinggal pendeta (Pastori) yang
berdampingan dengan gereja.
Yayasan Sungai Yordan di jalan Danau Indah Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara tentang
pemanfaatan barang milik daerah untuk mengembalikan fasum dan fasos
kepada fungsi semula, sebagai ruang terbuka hijau, taman bermain dan ruang
interaksi sosial.
Gereja Kristen Protestan Indonesia Jalan Catur Tunggal Rt.012 RW.01
Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur permasalahan dengan tidak adanya
Izin lingkungan dan alih fungi lahan.
Gereja Adven hari ketujuh jl. Melati No. 45 Rt.008 rw.07 kelurahan Ragunan
Pasar Minggu Jakarta Selatan terjadi penolakan warga saat mengadakan
renovasi bangunan .
Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Rumah susun Pulogebang
di Lt 3 Blok F Cakung Jakarta Timur terjadi pembubaran ibadat dan telah
terjadi kesalah pahaman dan telah dimediasi dan dianggap selesai.
Rumah Tinggal di jadikan Rumah Ibadat Gereja di jl. Sutomo I No. 14
Rt.006/006 Kelurahan Kebon pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur Pemilik
Bangunan Bpk Marbun Pendeta Asir Sitanggang. Menyalahi Zonase tidak
memiliki Ijin IMB, Operasional, Gereja.
b. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi
Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
berdasar survey yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Pusdiklat Bimas
Agama dan Layanan Keagamaan pada tahun 2017 berada pada indeks 78.9. Indeks
tersebut termasuk katagori rukun berdasar level yang disepakati sebagai berikut:
0 – 20 : Sangat tidak rukun
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
97
21 – 40 : Tidak rukun
41 - 60 : Rukun tingkat sedang
61 – 80 : Rukun
81 – 100 : Sangat rukun.
Target tahun 2019 diharapkan indeks kerukunan umat beragama pada Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada pada level sangat rukun yaitu 81.
3 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan
Indikator Kinerja Utama untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan keagamaan
pada level Kantor Wilayah adalah dilihat dari jumlah sarana rumah ibadat yang
memenuhi standar, jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi, jumlah
KUA yang memenuhi standar dan jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi serta
indeks kepuasan layanan jamaah haji dalam negeri tingkat provinsi.
a. Jumlah sarana rumah ibadat yang memenuhi standar
Rumah ibadat yang memenuhi standar paling tidak memenuhi beberapa unsur
persyaratan diantaranya mempunyai kejelasan lokasi sebagai tempat suci,
mempunyai umat dan pengurus dan mempunyai fasilitas dasar rumah ibadat.
Sejumlah 8.667 Masjid dan Mushola yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta relatif telah memenuhi standar. Dari 1.148 rumah ibadat untuk umat
Kristen yang memenuhi standar berjumlah 879 rumah ibadat. Sedangkan rumah
ibadat untuk umat Katholik dari 43 rumah ibadat yang memenuhi standar
berjumlah 63 rumah ibadat. Untuk Rumah Ibadat Umat Agama Buddha berjumlah
29 rumah ibadat yang memenuhi standar berjumlah 12 rumah ibadat.
b. Jumlah penyuluh agama yang memenuhi standar kompetensi
Berdasarkan hasil pendataan ulang dan rekruitmen penyuluh yang dilakukan pada
Tahun 2016 yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama No.776 Tahun
2016 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non PNS, maka
jumlah penyuluh menjadi berkurang dari data tahun sebelumnya.Penyuluh
dikategorikan mampu melaksanakan tugasnya apabila memenuhi kompetensi yang
dipersyaratkan. Jumlah penyuluh juga menjadi hal penting mengingat banyaknya
umat yang harus dilayani.
Profil penyuluh di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik PNS maupun
Non PNS dilihat dari kategori kompetensinya adalah sebagai berikut :
Jumlah total Penyuluh Agama Islam adalah 546 orang yang terdiri dari 164
Orang Penyuluh PNS dan 382 orang penyuluh Non PNS. Semua memenuhi
kompetensi sebagai penyuluh agama Islam.
Jumlah total Penyuluh Agama Kristen adalah 9 orang yang terdiri dari 6
Orang Penyuluh PNS yang kompeten dan 3 orang penyuluh PNS belum
kompeten. Sedangkan Penyuluh Non PNS berjumlah 154 orang, 4 diantaranya
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
98
sudah memenuhi standar kompetensi sedang yang 150 orang belum memenuhi
stndar kompetensi.
Jumlah total Penyuluh Agama Katholik adalah 5 orang yang Penyuluh PNS
semunya memenuhi standar kompetensi dan 20 orang penyuluh Non PNS
semuanya memenuhi standar kompetensi.
Jumlah total Penyuluh Agama Hindu adalah 101 orang yang terdiri dari 35
Orang Penyuluh PNS, 14 diantaranya memenuhi standar kompetensi sedang 21
orang belum memenuhi standar kompetensi dan 66 orang penyuluh Non PNS,
30 diantaranya memenuhi standar kompetensi dan 36 orang penyuluh Non
PNS belum memenuhi standar kompetensi.
Jumlah total Penyuluh Agama Buddha adalah 109 orang yang terdiri dari 2
Orang Penyuluh PNS keduanya memenuhi standar kompetensi dan 107 orang
penyuluh Non PNS, 39 orang memenuhi standar kompetensi dan 68 orang
belum memenuhi standar kompetensi.
c. Jumlah KUA yang memenuhi standar
KUA berjumlah 44 dan semuanya memenuhi standar terkait dengan pelayanan,
namun standar tentang kepemilikan aset masih jauh dari standar. Dari jumlah 44
KUA hanya 3 KUA yang status kepemilikan tanah dan bangunan adalah milik
Kementerian Agama, sedangkan sisanya sejumlah 41 KUA tanah dan
bangunannya masih milik Pemda. Pada Tahun 2018 telah dialokasikan anggaran
pengadaan tanah dan bangunan untuk KUA Setiabudi sebesar Rp.
13.000.000.000.- dan anggaran pembangunan untuk KUA Mampang sebesar Rp.
1.500.000.000.-
d. Jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi
Sesuai data tahun 2018,jumlah Penghulu 206 dan seluruhnya memenuhi standar
kompetensi.
4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan
Sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam bidang pendidikan serta hasil yang ingin dicapai pada tahun 2019
sesuai dengan indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya akses layanan pendidikan.
a. Indikator kinerja utama untuk mengukur peningkatan akses layanan pendidikan
salah satunya dilihat APK (Angka Partisipasi Kasar). Meningkatnya akses layanan
pendidikan ditandai dengan :
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) RA / Pratam Widya Pasraman
menjadi 6.92% pada tahun 2019.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
99
Meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman manjadi 13,54%
pada tahun 2019.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) MI / Ula/ SDTK / Adhi Widya
Pasraman menjadi 11,15% pada tahun 2019.
Meningkatnya APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman
manjadi 22,50% pada tahun 2019.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) MTs / Wustha / SMPTK /
Madyama Widya Pasraman menjadi 18,36% pada tahun 2019.
Meningkatnya APK MA/Ulya/SDTK/ Utama Widya Pasraman manjadi
9,41% pada tahun 2019.
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) MI / Ula/ SDTK / Adhi Widya
Pasraman menjadi 6,98% pada tahun 2019.
Berdasarkan target APK/APM yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk
dicapai padatahun 2019, maka target tersebut menjadi acuan Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mewujudkannya di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Gambaran prosentase APK/APM di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) RA Tahun 2017
No. Jumlah Siswa RA Jumlah Penduduk
Usia 4-6 Thn
APK
1 44.312 770.200 5,75 %
Tabel 4.2 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) MI
No. Jumlah Siswa MI Jumlah Penduduk
Usia 7-12 Thn
APK
1 126.518 917.700 13,78%
Kondisi APK pada tahun 2017 sebagaimana p
ada tabel di bawah ini :
Tabel 4.3 Instrumen Data Angka Partisipasi Kasar (APK) MTS
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
100
No. Jumlah Siswa MTS Jumlah Penduduk
Usia 13-15 Thn
APK
1 66.195 422.100 15,68%
Tabel 4.4 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) MA
No. Jumlah Siswa MA Jumlah Penduduk
Usia 16-18 Thn
APK
1 28.825
415.600 5.97 %
Kondisi APM pada tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 4.5 Data Angka Partisipasi Murni (APM) MI
No. Jumlah Siswa MI
Jumlah Penduduk
Usia 7-12 Thn Yang
Sekolah
APM
1
108.368
917.700 11,80 %
Tabel 4.6 Data Angka Partisipasi Murni (APM) MTS
No. Jumlah Siswa MTS Jumlah Penduduk
Usia 13-15 Thn
APM
1
54.454
422.100 12,90%
Tabel 4.7 Data Angka Partisipasi Murni (APM) MA
No. Jumlah Siswa MA Jumlah Penduduk
Usia 16-18 Thn
APM
1
27.825
415.600 6,69 %
Tabe 4.8 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) ULA
No. Jumlah SantriULA Jumlah Penduduk
Usia 7 - 12 Thn
APK
144 917.700 0,02 %
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
101
1
Tabel 4.9 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Wustho
No. Jumlah SantriWustho Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Thn
APK
1 205 422.100 0,05 %
Tabel 4.10 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) ULYA
No. Jumlah Santri ULYA Jumlah Penduduk
Usia 16 - 19 Thn
APK
1 881 415.600 0,21 %
Tabel 4.11 Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMTK BETHEL
No. Jumlah Siswa SMTK Jumlah Siswa Usia
16-18 Thn
APM
1 98 98 100 %
Kondisi rerata nilai ujian sekoah MTs, MA dan indeks integritas siswa pada tahun
2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.12 Data Rata-Rata Nilai Ujian Nilai Sekolah MTS
No. Jumlah Siswa Mengikuti Ujian MTS Nilai Ujian MTS
Keterangan
1 21171 50.78
Tabel 4.13 Data Rata-Rata Nilai Ujian Nilai Sekolah MA
No. Jumlah Siswa Mengikuti Ujian MA Nilai Ujian MA
Keterangan
1 7641 56.01
Dalam hal Indeks Integritas Siswa, data yang dapat disajikan adalah Indeks
Integritas Ujian Nasional (IIUN). Berdasar data dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan diperolah data IIUN MTsN sebagai berikut:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
102
a. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 42 Madrasah Tsanawiyah Negeri pada
tahun 2015 rata-rata 79, 04.
b. Indeks Integritas Unian Nasional (IIUN) pada 38 Madrasah Tsanawiyah Negeri pada
tahun 2016 rata-rata 79, 38. Empat MAN telah melaksanakan UNBK.
c. Pada tahun 2017 seluruh MTsN di lingkungan Kanwil Kemenag provinsi DKI Jakarta
telah melaksanakan UMBK. Ujian Nasioan yang dilakukan dengan berbasis komputer
dianggap telah memenuhi syarat integritas.
Sedangkan untuk IIUN MAN dari sumber yang sama diperoleh data sebagai
berikut:
a. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 22 Madrasah Aliyah Negeri untuk
Program Studi IPA pada tahun 2015 rata-rata 72, 91.
b. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 15 Madrasah Aliyah Negeri untuk
Program Studi IPA pada tahun 2016 rata-rata 74,29.Tujuh dari 22 MAN pada tahun
2016 telah melaksanakan UMBK. Sedangkan pada tahun 2017 seluruhnya telah
melaksanakan UMBK.
c. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 22 Madrasah Aliyah Negeri untuk
Program Studi IPS pada tahun 2015 rata-rata 63, 10.
d. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 15 Madrasah Aliyah Negeri untuk
Program Studi IPS pada tahun 2016 rata-rata 73,36. Tujuh dari 22 MAN pada tahun
2016 telah melaksanakan UMBK. Sedangkan pada tahun 2017 seluruhnya telah
melaksanakan UMBK.
e. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 4 Madrasah Aliyah Negeri untuk Program
Studi Bahasa Indonesia pada tahun 2015 rata-rata 63, 26.
f. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) pada 2 Madrasah Aliyah Negeri untuk program
Studi Bahasa Indonesia pada tahun 2016 rata-rata 73,36. Dua dari 4 MAN pada tahun
2016 telah melaksanakan UMBK. Sedangkan pada tahun 2017 seluruhnya telah
melaksanakan UMBK.
4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan
4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
mempunyai sasaran (outcomes) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya yang ditandai dengan predikat opini laporan keuangan
dengan nilai opini WTP pada tahun 2019 dan predikat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan
nilai A pada tahun 2019.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
103
Untuk mencapai outcomes tersebut Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta melaksanakan sejumlah kegiatan:
a. Pembinaan administrasi perencanaan dengan output meningkatnya kualitas
administrasi perencanaan, yang ditandai dengan:
1. Jumlah data perencanaan program;
2. Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran;
b. Pembinaan administrasi kepegawaian dengan output meningkatnya kualitas
administrasi kepegawaian, yang ditandai dengan:
1. Jumlah peserta assessmen dan pengembangan pegawai;
2. Persentase pembinaan dan layanan kesejahteraan sosial;
3. Persentase dokumen data PNS yang tervalidasi dan terverifikasi.
c. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan output meningkatnya kualitas
administrasi keuangan dan BMN, yang ditandai dengan:
1. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN;
2. Jumlah laporan keuangan dan BMN.
d. Pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana dengan output meningkatnya
kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana, yang ditandai dengan:
1. Jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tatalaksana;
2. Jumlah laporan kinerja:
3. Jumlah dokumen laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
e. Pembinaan administrasi hukum dan KLN dengan output meningkatnya kualitas
administrasi hukum dan KLN, yang ditandai dengan:
1. Jumlah aparatur sipil negara yang dibina dalam bidang hukum;
2. Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti sosialisasi dalam produk-produk
hukum;
f. Pembinaan administrasi umum dengan output meningkatnya kualitas adminsitrasi
umum dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur, yang ditandai
dengan:
1. Persentase terlaksananya pembinaan adminsitrasi;
2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur.
g. Pembinaan adminsitrasi informasi keagamaan dan kehumasan dengan output
meningkatnya kualitas kehumasan, meningkatnya kualitas data dan informasi
keagamaan, dan meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi, yang ditandai
dengan:
1. Jumlah layanan masyarakat;
2. Persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan;
3. Jumlah integrasi sistem aplikasi data;
4. Jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
104
5. Jumlah operasional portal, website dan email;
6. Jumlah operasional LPSE
4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Pada program ini, sasarannya (outcomes) diantaranya meningkatnya kualitas
pemahaman, pengamalan, pelayanan, dan pendidikan agama.
Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan
antara lain:
a. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama dengan output meningkatnya kapasitas
aktor-aktor kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas FKUB, lembaga
keagamaan dan institusi media, dan meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat
beragama, yang ditandai dengan:
1. Persentase keterlibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam
keanggotaanFKUB dan lembaga keagamaan;
2. Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan;
3. Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB provinsi;
4. Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kota/kabupaten;
5. Jumlah dialog lintas agama.
b. Bimbingan masyarakat Khonghucu dengan ouput meningkatnya kualitas bimbingan
masyarakat Khonghucu, yang ditandai dengan:
1. Jumlah fasilitas dan prasarana keagamaan khonghucu;
2. Jumlah penyuluh agama khonghucu yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan.
4.1.2.3 Program Pendidikan Islam
Pada program pendidikan Islam sasaran (outcomes) antara lain meningkatnya
angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya, menurunnya
angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya, tercapainya
keseimbangan peserta didik perempuan, laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya,
meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya
yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B, meningkatnya jumlah madrasah yang
layanan pendidikannya sesuai SNP, meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah
yang menerapkan SPM, meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/ madin dalam kondisi
baik, terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui kartu indonesia pintar,
dan meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah,
Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan
antara lain:
a. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama islam yang
ditandai dengan:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
105
1. Jumlah guru PAI non PNS yang menerima tunjangan profesi;
2. Jumlah PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1;
3. Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
4. Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompentensinya;
5. Jumlah guru dan pengawas PAI yang mengikuti bimtek kurikulum yang berlaku;
6. Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI;
7. Jumlah pengawas PAI yang terbina,
b. Meningkatnya mutu siswa pendidikan agama Islam pada sekolah yang ditandai
dengan:
1. Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatif PAI;
2. Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.
c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui pendidikan Agama Islam
pada sekolah yang ditandai dengan:
1. Jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
d. Meningkatnya mutu kelembagaan pendidikan agama Islam pada sekolah yang ditandai
dengan:
1. Jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;
2. Jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian
kurikulum PAI;
3. Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah
4. Jumlah sekolah penerima bantuan sarana media pembelajaran PAI.
e. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai dengan:
1. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan
muadah/program persamaan lulusan/progrm wajar dikdas tingkat Ula serta paket
A yang mendapatkan biaya operasional santri;
2. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdastingkat Wutsha serta
paket B yang mendapatkan biaya operasional santri;
3. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdastingkat Ulya serta
paket C yang mendapatkan biaya operasional santri;
4. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan
muadah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat Ula serta
paket A yang mendapatkan bantuan KIP;
5. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdas tingkat Wutsha
serta paket B yang mendapatkan bantuan KIP;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
106
6. Jumlah santri pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan
muadalah/program persamaan lulusan/program wajar dikdastingkat Ulya serta
paket C yang mendapatkan bantuan KIP;
7. Jumlah madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan al-quran/pendidikan pesantren
yang mendapatkan dukungan biaya operasional pendidikan;
8. Jumlah santri yang menerima layanan pendidikan terpadu anak harapan
(dikterapan).
f. Meningkatnya mutu sarana dan prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren
yang ditandai dengan:
1. Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;
2. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan
prasarana;
3. Jumlah madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan Al-Quran/pendidikan pesantren
ditingkatkan mutunya;
4. Jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok
pesantren yang disediakan;
5. Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang ditingkatkan
mutunya;
6. Jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al-quran
yang terbina,
g. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai
dengan:
1. Jumlah santri yang mengikuti perkemahan pramuka santi nusantara;
2. Jumlah santri yang mengikuti pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren
tingkat nasional.
h. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan
pondek pesantren yang ditandai dengan:
1. Jumah pendidik madrasah diniyah takmiliyah/pendidikan Al-Quran/ pendidikan
pesantren yang ditingkatkan mutunya.
i. Meningkatnya jaminan kualitas (quality insurance) kelembagaan pendidikan diniyah
dan pondok pesantren yang ditandai dengan:
1. Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/ FKMA
dll) yang diberdayakan;
2. Jumlah penyelenggaraan bahtsul ma’sail/halaqoh pada lembaga pendidikan
keagamaan yang dilaksanakan;
3. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan
pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja;
j. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai dengan :
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
107
1. Jumlah siswa MI penerima BOS;
2. Jumlah siswa MI penerima KIP;
3. Jumlah siswa MTs penerima BOS;
4. Jumlah siswa MTs penerima KIP;
5. Jumlah siswa MA/MAK penerima BOS;
6. Jumlah siswa MA/MAK penerima KIP;
7. Jumlah siswa MI/MTs/MA/MAK yang menerima kartu dan tersosialisasikan
progam wajar 12 tahun dengan KIP;
8. Jumlah ruang kelas MI yang dibangun;
9. Jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;
10. Jumlah ruang kelas MA/MAK yang dibangun.
k. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang ditandai
dengan:
1. Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Jumlah ruang kelas RA yang direhab;
3. Jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;
4. Jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;
5. Jumlah perpustakaan MI yang dibangun;
6. Jumlah MI yang meningkat standar UK
7. Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termsuk meubelair;
8. Jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;
9. Jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;
10. Jumlah MTs yang meningkat standar UKS;
11. Jumlah asrama MTsN yang dibangun;
12. Jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi;
13. Jumlah ruang keas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi;
14. Jumlah perpustakaan MA/MAK yag dibangun;
15. Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan;
16. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium IPA;
17. Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA;
18. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium bahasa;
19. Jumlah MA/MAK penerima bantuan pembangunan laboratorium komputer;
20. Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK;
21. Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK;
22. Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun;
23. Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi madrasah unggulan.
l. Meningkatnya mutu siswa madrasah yang ditandai dengan:
1. Jumlah siswa MI mendapat beasiswa bakat dan berprestasi;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
108
2. Jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional danatau
internasional;
3. Jumlah siswa MTs mendapat beasiswa bakat dan berprestasi;
4. Jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional danatau
internasional;
5. Jumlah siswa MA/MAK mendapat beasiswa bakat dan berprestasi;
6. Jumlah siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional
danatau internasional;
7. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan bahasa arab;
8. Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN.
m. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah yang ditandai dengan:
1. Jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;
2. Jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;
3. Jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;
4. Jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya;
5. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
6. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan profesi;
7. Jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;
8. Jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;
9. Jumlah guru yang dinilai kinerjanya;
10. Jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;
11. Jumlah guru yang disiapkan menjadi kepala madrasah.
n. Meningkatnya jaminan kualitas (quality insurance) kelembagaan madrasah yang
ditandai dengan:
1. Jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
2. Jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
3. Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
4. Jumlah MI menerapkan manajemen berbasis madrasah;
5. Jumlah KKM MI yang diberdayakan;
6. Jumlah KKG MI yang diberdayakan;
7. Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
8. Jumlah MTs yang menerapkan manajemen berbasis madrasah;
9. Jumlah KKM MTs yang diberdayakan;
10. Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;
11. Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
12. Jumlah MA/MAK menerapakan manajemen berbasis madrasah;
13. Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan;
14. Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
109
15. Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;
16. Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan;
17. Jumlah MA melaksanakan program riset;
18. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
o. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai dengan:
1. Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;
2. Jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
3. Jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
4. Jumlah MA/MAK yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
5. Jumlah buku PAI dan bahasa arab sesuai kurikulum yang berlaku yang
digandakan;
6. Jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku;
7. Jumlah madrasah yang melaksanakan pendampingan kurikulum yang berlaku.
3.1.2.5 Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Pada program penyelenggaraan haji dan umroh sasaran (outcomes) antara lain,
pelayanan haji dalam negeri, pembinaan haji dan umrah, pengelolaan dana haji, dan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyenggaraan haji dan umroh.
Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan
antara lain:
a. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji yang ditandai dengan:
1. Jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrama haji;
2. Jumlah lokasi pelayanan pendaftaran haji.
b. Meningkatnya kualitas pembinaan ibadat haji dan umrah yang ditandai dengan:
1. Jumlah petugas PPIH arab saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan
pelayanan prima;
2. Jumlah petugas PPIH embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan
pelayanan prima;
3. Jumlah rekuitmen tenaga musiman PPIH arab saudi;
4. Jumlah pembimbing dan penyuluh haji bersertifikat;
5. Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji.
c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji yang ditandai dengan:
1. Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji;
2. Jumlah dokumen laporan keuangan operasional haji;
3. Jumlah dokumen laporan aset haji.
d. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
penyelenggaraan haji dan umrah yang ditandai dengan:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
110
1. Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala
kepegawaian yang disusun tepat waktu;
2. Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
3. Jumlah dokumen monev, LAKIP dan BMN;
4. Jumlah lokasi pengelolaan data base, jaringan dan informasi haji;
5. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU.
4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Islam
Pada program ini sasaran (outcomes) antara lain pengelolaan dan pembinaan
pemberdayaan wakaf, pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, pengelolaan dan
pembinaan penerangan agama Islam, pengelolaan uruan agama Islam dan pembinaan
syariah, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Islam.
Untuk mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:
a. Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK yang ditandai dengan:
1. Jumlah operator SIWAK pada KUA yang difasilitasi dalam pelatihan;
2. Jumlah operator SIWAK pada Kantor Kementerian Agama yang difasilitasi dalam
pelatihan;
3. Jumlah operator SIWAK pada Kantor Wilayah yang difasilitasi dalam pelatihan.
b. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf yang ditandai dengan:
1. Jumlah midis billboard tanah wakaf.
c. Terbinanya nazhir dan lembaga wakaf yang ditandai dengan:
1. Jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif;
2. Persentase tanah wakaf;
3. Jumlah terbentuknya BWI provinsi;
4. Jumlah terbentuknya BWI kabupaten/kota.
d. Terbinanya lembaga zakat yang ditandai dengan:
1. Jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat;
2. Jumlah terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap kontestan
zakat award;
3. Jumlah penilaian kontestan zakat award;
4. Jumlah dana operasional BAZNAS pusat, provinsi dan kabupaten/kota diseluruh
indonesia.
e. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS pusat, provinsi dan
kabupaten/kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip
syariah pada pengelolaan zakat yang ditandai dengan:
1. Jumlah pengawasan lembaga zakat tingkat pusat (33 BAZNAS provinsi, 18 LAZ
Nasional, 1 BAZNAS Pusat)
2. Jumlah sosialisasi standar akuntansi lembaga zakat;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
111
3. Jumlah temu konsultasi compliance audit lembaga zakat;
f. Tersedianya pedoman dalam pelakanaan pengawasan dan audit syariah yang ditandai
dengan:
1. Jumlah dokumen regulasi tentang zakat.
g. Terbentuknya unit pengumpulan zakatyang ditandai dengan:
1. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan;
2. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan;
3. Jumlah terbentuknya UPZ di setiap kantor kementerian/lembaga, SKPD tingkat
provinsi dan SKPD tingkat kabupaten/kota.
h. Terselenggaranya publikasi dakwah yang ditandai dengan:
1. Jumlah workshop jurnalis keagamaan;
2. Jumlah publikasi dakwah melalui media;
3. Jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI;
4. Jumlah dokumen regulasi tentang penerangan agama Islam.
i. Terselenggaranya MTQ/STQ nasional dan internasional yamg ditandai dengan;
1. Jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan hakim;
2. Jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah.
j. Terjalinnya sinergi bimas islam, ormas islam dan KL dalam penanganan keumatan dan
pemberdayaan umat yang ditandai dengan:
1. Jumlah sinergitas Bimas Islam, ormas Islam dan KL yang difasilitasi;
2. Persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keumatan.
k. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama yang ditandai dengan:
1. Jumlah penyuluh agama Islam non-PNS;
2. Jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam.
l. Berkembangnya lembaga sosial seni dan budaya islam yang ditandai dengan:
1. Jumlah pembinaan lembaga sosial, seni dan budaya islam;
2. Jumlah pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya Islam.
m. Meningkatnya kualitas SDM penghulu yang ditandai dengan:
1. Jumlah penghulu yang terbina;
2. Jumlah penghulu bertambah;
3. Jumlah bimbingan teknis administrasi NR;
4. Terlaksananya PNBP biaya nikah rujuk.
n. Meningkatnya kualitas standar pelayanan KUA yang ditandai dengan:
1. Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan;
2. Jumlah KUA yang menerima biaya operasional;
3. Jumlah rehabilitasi ringan KUA;
4. Jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA;
5. Jumlah pembangunan KUA;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
112
6. Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online;
7. Jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA online;
8. Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil.
o. Meningkatnya kualitas keluarga sakinah yang ditandai dengan:
1. Jumlah bimbingan kursus pranikah;
2. Jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat kabupaten/kota.
provinsi dan nasional;
3. Jumlah bantuan kelompok prasakinah;
4. Jumlah bantuan operasional BP4.
p. Penyatuan kalender hijriyah yang ditandai dengan:
1. Jumlah kajian akademis hisab rukyat;
2. Jumlah pertemuan tokoh/pakar.
3. Jumlah kegiatan bimbingan kalender hijriyah
4. Peningkatan kualitas tim rukyat hilal.
q. Terpenuhinya kebutuhan al-quran kepada masyarakat yang ditandai dengan: jumlah
distribusi al-quran kepada masyarakat.
r. Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis yang ditandai
dengan jumlah fasilitas pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan inter umat beragama
islam.
s. Penyatuan kalender hijriyah yang ditandai dengan:
1. Jumlah kajian akademis hisab rukyat;
2. Jumlah pertemuan tokoh/pakar.
3. Jumlah kegiatan bimbingan kalender hijriyah
4. Peningkatan kualitas tim rukyat hilal
t. Meningkatnya kualitas penjamin produk halal yang ditandai dengan;
1. Jumlah kegiatan gerakan masyarakat sadar halal;
2. Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU,
pasar tradisional dan pasar modern.
3. Jumlah kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang UU JPH
u. Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas islam
yang tepat waktu, yang ditandai dengan;
1. Persentase tersedianya layanan manajemen bimas islam;
2. Persentase tersedianya data dan sistem informasi bimas islam sebagai basis
perencanaan, penganggaran dan monev.
4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Pada program bimbingan masyarakat Kristen sasaran (outcomes) antara lain
pengelolaan dan pembinaan urusan agama kristen, pengelolaan dan pembinaan pendidikan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
113
agama kristen, dan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Kristen. Untuk
mencapai sasaran (outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:
a. Meningkatnya bimbingan masyarakat Kristen yang terkait dengan:
1. Jumlah penyuluh agama kristen Non-PNS penerima honorarium;
2. Jumlah penyuluh agama kristen yang ditingkatkan kualitas SDM nya;
3. Jumlah kendaraan operasional roda 2 untuk penyuluh PNS;
4. Jumlah tenaga teknis keagamaan kristen yang terbina (pendeta, guru sekolah
minggu, koster, evangelis, diakones, guru injil/jemaat);
5. Jumlah lembaga sosial keagamaan, lembaga gereja, yayasan dan asosiasi
keagamaan kristen yang menerima bantuan.
b. Meningkatnya kualitas guru dan pengawas pendidikan agama Kristen pada sekolah
umum yang terkait dengan:
1. Jumlah guru PAK Non-PNS yang menerima tunjangan profesi;
2. Jumlah guru PAK Non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
3. Jumlah guru PAK yang bersertifikat;
4. Jumlah guru PAK yang mengikuti program PLGP/PPG dan pembinaan.
c. Meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang sekolah
pendidikan keagamaan yang ditandai dengan:
1. Jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan profesi;
2. Jumlah guru bidang studi yang menerima tunjangan fungsional.
d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen yang
ditandai dengan:
1. Jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;
2. Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan;
3. Jumlah dokumen pengembangan kurikulum SDTK, SMPTK dan SMTK serta
SMAK yang dipersiapkan;
4. Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang dipersiapkan akreditasinya.
e. Meningkatnya kualitas tatakelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas
kristen yang ditandai dengan jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum dan
ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu.
4.1.2.8 Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Pada program Bimbingan Masyarakat Katolik sasaran (outcomes) antara lain
pengelolaan dan pembinaan urusan agama Katolik, pengelolaan dan pembinaan pendidikan
agama katolik, penyelenggaraan adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik, dan
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Katolik. Untuk mencapai sasaran
(outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
114
a. Meningkatnya kualitas pemahaman, pengalaman ajaran agama Katolik yang ditandai
dengan:
1. Jumlah penyuluh agama Katolik PNS dan Non-PNS yang mengikuti pendidikan
dan latihan (pengembangan kemampuan subtansi dan teknis);
2. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama Katolik PNS;
3. Jumlah penyuluh agama Katolik Non-PNS yang menerima honorarium;
4. Jumlah juklak/juknis pelaksanaan penyuluhan agama Katolik;
5. Jumlah kendaraan operasional roda dua bagi penyuluh agama Katolik PNS.
6. Jumlah tokoh agama dan masyarakat Katolik yang mengikuti dialog kerukunan
umat beragama;
7. Jumlah keluarga katolik yang mengikuti pembinaan keluarga bahagia;
8. Jumlah kelompok kategorial yang terbina;
9. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik;
10. Jumlah juklak/juknis pemberin bantuan kepada institusi/lembaga keagamaan
Katolik;
11. Jumlah pedoman pembinaan keluarga Katolik;
12. Jumlah naskah bimbingan kepada kelompok keagamaan Katolik;
13. Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang terbina.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik yang ditandai dengan:
1. Jumlah rumah ibadat yang menerima bantuan;
2. Jumlah keuskupan agung dan sufragan yang menerima bantuan;
3. Jumlah paroki/stasi/lingkungan yang menerima bantuan;
4. Jumlah lembaga keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana keagamaan);
5. Jumlah lembaga sosial keagamaan Katolik yang menerima bantuan
(seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekuler);
6. Jumlah kelompok kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU, ME/LM);
7. Jumlah ormas katolik yang menerima bantuan pembinaan kerohanian Katolik;
8. Jumlah buku peribadatan Katolik;
9. Jumlah perlengkapan dan peralatan misa.
c. Tenaga pendidik dan kependidikan agama Katolik yang berkualitas
1. Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang
memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S.1);
2. Jumlah guru pendidikan agama Katolik yang memenuhi standar kompetensi
tersertifikasi;
3. Jumlah pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang
memenuhi standar kompetensi;
4. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan dan latihan
teknis kependidikan yang berlaku;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
115
5. Jumlah pengawas PAK tingkat dasar dan menengah yang mengikuti pembinaan
dan latihan teknis kependidikan yang berlaku;
6. Jumlah guru pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah yang
menerima TPG (Non-PNS yang sudah diinpasing);
7. Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah Non-PNS yang menerima TPG;
8. Jumlah guru pendidikan agama katolik Non-PNS tingkat dasar dan menengah
yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional;
9. Jumlah juklak/juknis pembinaan kepada guru pendidikan agama Katolik, dosen
agama Katolik, pembina agama Katolik dan tenaga kependidikan;
10. Jumlah buku guru dan silabus tingkat dasar;
11. Jumlah buku guru dan silabus tingkat menengah;
12. Jumlah GPAK tidak tetap tingkat dasar dan menengah yang menerima bantuan;
d. Lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas (memenuhi standar) yang
ditandai dengan:
1. Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik tingkat dasar dan menengah yang
mendapat bantan sarana prasarana;
2. Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan;
3. Jumlah kegiatan pembinaan kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta didik.
e. Terlaksananya administrasi perkantoran pendidikan Bimas Katolik yang ditandai
dengan:
1. Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi;
2. Jumlah guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan.
f. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
bimas katolik yang ditandai dengan:
1. Jumlah dokumen adminsitrasi perencanaan, keuangan, umum, ortala kepegawaian
yang disusun tepat waktu;
2. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, tunjangan dan operasional.
4.1.2.9 Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Pada program bimbingan masyarakat hindu sasaran (outcomes) antara lain
pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, pengelolaan dan pembinaan pendidikan
agama Hindu, penyelenggaraan adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu, dan
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas Hindu. Untuk mencapai sasaran
(outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:
a. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan urusan agama hindu yang ditandai
dengan:
1. Jumlah fasilitasi operasional penyuluh Non-PNS;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
116
2. Jumlah dialog pinandita/tokoh agama /cendekiawan /tokoh
masyarakat/pemuda/wanita;
3. Jumlah desa binaan kerukunan intern;
4. Jumlah pembinaan keluarga sukinah;
5. Jumlah BOP PHDI;
6. Jumlah BOP LPDG;
7. Jumlah BOP BPH;
8. Jumlah BOP lembaga keagamaan pemuda;
9. Jumlah BOP lembaga pinandita;
10. Jumlah fasilitasi rumah ibadat;
11. Jumlah fasilitasi sarana keagamaan
12. Jumlah fasilitasi rumah duka Hindu;
13. Jumlah event budaya keagamaan Hindu;
14. Jumlah fasilitasi event budaya keagamaan Hindu;
b. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan
menengah yang ditandai dengan jumlah fasilitasi sarana dan prasarana.
c. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan
menengah yang ditandai dengan:
1. Jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang
berlaku;
2. Jumlah sekolah minggu yang dibina;
3. Fasilitasi event pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
d. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar dan menengah
yang ditandai dengan:
1. Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 dan S2;
2. Jumlah guru bersertifikasi pendidik;
3. Jumlah guru penerima tunjangan;
4. Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi;
5. Jumlah tenaga kependidikan yang dibina;
6. Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya;
7. Jumlah guru yang diberikan pembinaan.
e. Terlaksananya adminsitrasi perkantoran pendidikan Bimas Hindu yang ditandai
dengan:
1. Jumlah guru PNS penerima tunjangan profesi;
2. Jumlah guru PNS penerima gaji dan tunjangan.
f. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
bimas hindu yang ditandai dengan;
1. Jumlah dokumen rencana kerja tahunan;
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
117
2. Jumlah dokumen pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran;
3. Jumlah dokumen administrasi;
4. Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji, tunjangan dan operasional;
5. Jumlah dokumen laporan keuangan;
6. Jumlah dokumen pengadaan dan pemeliharaan peralatan perkantoran.
4.1.2.10 Program Bimbingan Masyarakat Buddha
Pada program bimbingan masyarakat buddha sasaran (outcomes) antara lain
pengelolaan dan pembinaan urusan agama buddha, pengelolaan dan pembinaan pendidikan
agama buddha, penyelenggaraan adminsitrasi perkantoran pendidikan bimas Buddha, dan
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas Buddha . Untuk mencapai sasaran
(outcomes) tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan antara lain:
a. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha yang ditandai
dengan:
1. Jumlah penyuluh Non-PNS yang menerima tunjangan;
2. Jumlah peyuluh Non-PNS dan tenaga teknis keagamaan yang mengikuti
pembinaan;
3. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama buddha PNS
4. Jumlah tokoh agama yang mengikuti dialog kerukunan intern;
5. Jumlah naskah hasil pertemuan kerukunan inten umat beragama buddha;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha yang ditandai dengan :
1. Jumlah majelis agama Buddha yang dibantu;
2. Jumlah lembaga sosial keagamaan (organisasi kepemudaan/ organisasi wanita
buddhis/organisasisangha/lembaga keagamaan yang dibantu;
3. Jumlah kegiatan pembinaan penguatan dan pemberdayaan pengurus lembaga
keagamaan buddha;
4. Jumlah rumah ibadat yang dibantu.
5. Jumlah event penyelenggaraan svayamvara tripitaka gatha (STG);
6. Jumlah event penyelenggaraan dhamma camp pemuda buddhis.
c. Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan
menengah yang ditandai dengan jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam
pembinaan dan pengembangan.
d. Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan Buddha tingkat dasar dan
menengah yang ditandai dengan:
1. Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam
penguatan dan pemberdayaan;
2. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembagan event pendidikan agama dan
keagamaan Buddha.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
118
e. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan
buddha tingkat dasar dan menengah yang ditandai dengan:
1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pengembangan;
2. Jumlah guru pendidikan agama buddha non-PNS yang menerima tunjangan
profesi;
3. Jumlah guru yang tersertifikasi;
4. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama Buddha yang menerima intensif
tunjangan.
f. Terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya bimas buddha
yang ditandai dengan:
g. Jumlah dokumen administrasi;
h. Jumlah layanan perkantoran.
i. Terlaksananya tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas
Buddha yang ditandai dengan:
j. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran;
k. Jumlah dokumen data perencanaan dan layanan sistem informasi;
l. Jumlah dokumen tata kelola kepegawaian;
m. Jumlah dokumen laporan keuangan;
n. Jumlah dokumen perbendaharaan pelaksanaan anggaran;
o. Jumlah dokumen layanan perkantoran.
4.2 KERANGKA PENDANAAN
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program tahun 2015-2019, diperlukan
ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian
berdasarkan skala prioritas. Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang
tidak mencukupi didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat,
pemeritah daerah,dan masyarakat.
Dalam rangka pemenuhan pendanaan pembangunan bidang agama dan pendidikan
yang menjadi tugas Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi DKI Jakarta
yang,direncanakan skema kerangka pendanaan sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfataan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN).
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan
pembangunanpendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
3. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS; dan
4. Meningkatkan cost-effectiveness pendanaan secarasistematis.
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
119
Secara umum, skema pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target
pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan dalam masa lima tahun mendatang
berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah serta dari partisipasi
masyarakat.
4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah
1. Pendanaan Pemerintah Pusat
Alokasi Pendanaan dari Pemerintah Pusat merupakan sumber utama dari
pendanaan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta baik berupa
rupiah murni mapun dari PNBP. Selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran
pendidikan nasional, alokasi anggaran terbesar di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta adalah untuk pendanaan bidang pendidikan yaitu rata-rata 85% dari
total alokasi yang direncanakan. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai
program nasional yang berkelanjutan seperti BOS juga untuk mendanai program baru
sehubungan dengan NAWACITA antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Alokasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 yang dibagi ke dalam 9 program sebagai berikut:
Tabel 4. 18 Alokasi Anggaran
No. Program Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alokasi Anggaran -
2018
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
54,994,483,000
2 Program Kerukunan 990,500,000
3 Program Pendidikan Islam 1,256,894,488,500
4 Program Penyelenggaran Haji dan Umroh 27,067,642,000
5 Program Bimbingan Masyarakat Islam 145,337,034,600
6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 72,219,223,650
7 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 15,876,981,750
8 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 4,408,566,000
9 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 6,023,750,000
Total 1,521,197,603,000
2. Pendanaandari Pemerintah Daerah
Meskipun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan seluruh
satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari
binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk
turut serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan.Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam
pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
120
keagamaan. Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah berjalan dan
diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOP.
Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk Tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi
DKI Jakarta memberikan Dana Hibah sebesar Rp. 218.436.792.000,- yang alokasinya
untuk Bantuan Operasional Pendidikan dan Honorariun Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Non PNS.
Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam
kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Provinsi DKI Jakarta. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan
antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta antara lain:
a. Pemberian alokasi Biaya Operasional Pendidikan Pemerintah Daerah yang
dialokasikan bagi madrasah.
b. Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama,.
c. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan.
1.2.1 Pendanaan Dari Masyarakat
Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan,
kelompok organisasi masyarakat. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan agama dan
pendidikan keagamaan sudah berlangsung dengan sejak lama. Hal ini bisa dilihat banyak
pendirian rumah ibadat yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian
lembaga sosial keagamaan, dan banyaknya sekolah keagamaan yang dibangun dan dikelola
oleh masyarakat biak secara perseorangan maupun kelembagaan.
Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan
pembangunan bidang agama dan pendidikan agama adalah mengoptimalkan koordinasi
dengan Kementerian Agama Pusat untuk memperoleh peningkatan pembiayaan melalui
pemanfataan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
121
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015-2019 pada dasarnya merupakan penjabaran
lebih lanjut dari arah dan kebijakan nasional pembangunan agama dan pendidikan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 dan Kementerian Agama RI. Dengan mempertimbangkan perubahan
lingkungan strategis, baik internal maupan eksternal. Renstra ini berupaya menggambarkan
peta potensi dan permasalahan pembangunan agama yang ada. Atas dasar peta potensi dan
permasalahan itu, selanjutnya disusun program dan kegiatan serta hasil (outcome) dan
keluaran (output) yang hendak dicapai dari pembangunan agama dalam lima tahun ke
depan.
Sebagai ujung tombak pembangunan agama, Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu lebih proaktif, kreatif, adaptif, dan
responsif terhadap laju perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik perubahan yang
membawa dampak positif maupun negatif. Kementerian Agama juga dituntut mampu
memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-
citakan masyarakat melalui program pembangunan agama dan pendidikan.
Atas dasar itu, pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus bersifat terbuka dan terus disesuaikan dari
waktu ke waktu.
Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan dapat membantu para pelaksana
dan pengelola program/kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
program/kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
memiliki pedoman bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program pembangunan agama
selama lima tahun, yaitu 2015–2019, sehingga visi dan misi pembangunan agama dan
pendidikan dapat terwujud.
Jakarta, Agustus 2018
KEPALA
Saiful Mujab