RENCANA STRATEGIS RENCANA STRATEGIS BADAN PERIZINAN TERPADU BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009 TAHUN 2009 - 2013 2013 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009 TAHUN 2009
RENCANA STRATEGISRENCANA STRATEGIS
BADAN PERIZINAN TERPADUBADAN PERIZINAN TERPADUKABUPATEN BOGORKABUPATEN BOGOR
TAHUN 2009TAHUN 2009 -- 20132013
PEMERINTAH KABUPATEN BOGORPEMERINTAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2009TAHUN 2009
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
ii
Daftar Isi
Halaman :
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1
B. Maksud dan Tujuan I-2
C. Landasan Hukum I-2
D. Hubungan Renstra Badan Perizinan TerpaduKab. Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
I-3
E. Sistematika Penyusunan Renstra I-4
BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Struktur Organisasi II-7
B. Tugas Pokok dan Fungsi II-9
C. Kepegawaian dan Perlengkapan II-15
BAB III : KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN
A. Kondisi Umum III-17
B. Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal III-18
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi IV-23
B. Tujuan Strategis IV-27
C. Sasaran Strategis IV-28
D. Kebijakan IV-30
BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD V-33
BAB VI : P E N U T U P VI-39
Lampiran : Matrik Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun2009-2013
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
i
Kata Pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
tersusunnya Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun
2009 – 2013. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Bogor Tahun 2009-2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Perizinan Terpadu Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Badan Perizinan Terpadu tahun 2009-2013. Dalam
Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan
sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan
berorientasi hasil.
Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ
tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP
Daerah dan RPJM Daerah.
Demikian Renstra Badan Perizinan Terpadu disusun sebagai acuan
bagi pelaksana tugas di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
Cibinong, Pebruari 2009
Kepala Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
- ttd -
Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH D, MSiNIP. 480 106 179
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sehubungan dengan telah terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Bogor
untuk periode tahun 2009-2013 melalui pemilihan langsung, maka sesuai
dengan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bogor
menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagai penjabaran dari
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan
keuangan daerah. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
Tahun 2008-2013.
Kemudian, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap satuan
kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra
SKPD). Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program
dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman
pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dalam ketentuan Inpres Bo, 7/1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,dan global,
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).
Stategi memuat kebijakan, program dan kegiatan.
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
I - 2
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perizinan Terpadu Tahun 2009-2013 sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013. Renstra Badan Perizinan Terpadu ini
merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis
dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau mungkin timbul.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun
2009-2013 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah
yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sesuai tugas
pokok dan fungsi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu.
Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 adalah (1) sebagai landasan/
pedoman/acuan dalam penyusunan Renja Badan Perizinan Terpadu dan
penganggarannya; (2) penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan
Renja Badan Perizinan Terpadu, dan (3) tersedianya dasar evaluasi dan
laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor.
C. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun
2009-2013 didasarkan kepada :
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
I - 3
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor Tahun 2008-2013.
D. Hubungan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya
dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. RPJMD tersebut
bagi SKPD akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap
tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi SKPD
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Dalam kaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bogor akan dijadikan pedoman
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
I - 4
bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Bogor. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD
disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi
APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD.
Gambaran tentang hubungan antara Renstra Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dengan dokumen perencanaan lainnya
baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem
keuangan ditunjukkan pada gambar 1.1.
Gambar 1.1 Hubungan Renstra Badan Perizinan Terpadu dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
E. Sistematika Penyusunan Renstra
Penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Badan Perizinan Terpadu. Dalam proses
penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh organisasi dalam rapat-rapat
internal serta melibatkan Stakeholders Badan Perizinan Terpadu dalam rapat
koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini
terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
I - 5
Penyusunan Renstra ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan
fungsi Badan Perizinan Terpadu dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013, serta pengumpulan data-data yang
berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan
pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta
memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Bogor Tahun 2009-2013. Sebagai legalisasi Renstra Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor.
Alur pikir penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bogor Tahun 2009-2013 disajikan dalam gambar 1.2.
Gambar 1. 2 : Alur Pikir Penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten BogorTahun 2009-2013
I - 6
Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum, hubungan renstra SKPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, serta sitematika penulisan.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas
pokok dan fungsi, serta informasi kepegawaian dan
perlengkapan.
BAB III KONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum lingkungan
internal dan eksternal, dan analisis lingkungan internal dan
eksternal.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi
Badan Perizinan Terpadu Tahun 2009-2013, perumusan tujuan,
Sasaran dan Indikator Kinerja serta kebijakan.
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan
lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan
yang ada di Badan Perizinan Terpadu, untuk periode tahun 2009-
2013.
BAB VI PENUTUP
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 7
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu. Badan Perizinan Terpadu
merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Perizinan Terpadu dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Sub Bagian,
3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Sub Bidang. Susunan organisasi Badan Perizinan
Terpadu adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Usaha; dan
2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Usaha.
d. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 8
e. Bidang Data dan Pengendalian, membawahkan :
1. Sub Bidang Data; dan
2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian.
Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu
KelompokJabatan
Fungsional
KEPALABADAN
Sekretariat
BidangPenanaman
Modal
BidangPelayananPerizinan
BidangData dan
Pengendalian
Sub BagianProgram dan
Pelaporan
Sub BagianUmum danKepegawaiann
Sub BagianKeuangan
Sub BidangPromosi danKerjasama
Sub BidangPelayananPerizinan
Usaha
Sub BidangPelayananPerizinan
Non Usaha
Sub BidangData
Sub BidangPengaduan danPengendalian
Sub BidangPengembangan
PenanamanModal
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 9
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perizinan dan penanaman modal daerah.
Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai
berikut :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan dan penanaman modal;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang perizinan dan penanaman modal;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan penanaman
modal;
d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
e. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan;
f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kepala Badan mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Badan
sesuai lingkup tugasnya.
Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan
Badan. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan;
b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
e. pengelolaan situs web Badan; dan
Hendw@
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 10
f. pelaksaaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja
Badan
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat dibantu oleh Sub Bagian
Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian
Keuangan.
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan
pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian
Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan;
b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan;
c. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat;
d. pelaksanaan pengelolaan situs web Badan; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja
Badan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretariat dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga,
surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
d. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat
melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan.
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 11
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai
fungsi:
a. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; dan
c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi
keuangan Badan.
Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan pelayanan perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas
tersebut, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan usaha;
b. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelayanan perizinan non
usaha.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pelayanan
Perizinan dibantu oleh Sub Bidang Perizinan Usaha dan Sub Bidang Non
Perizinan Usaha.
Sub Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas membantu Bidang
Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan perizinan
usaha. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Perizinan Usaha
mempunyai fungsi :
a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan
usaha;
b. pelaksanaan penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha
dengan Tim Teknis; dan
c. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan usaha.
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 12
Sub Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai tugas membantu Bidang
Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan
perizinan non usaha. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang
Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan
non usaha;
b. pelaksanaan penelitian lapangan dan teknis perizinan non usaha dengan
Tim Teknis; dan
c. pelayanan proses penerbitan dokumen perizinan non usaha.
Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan pengelolaan penanaman modal daerah. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penanaman Modal mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah; dan
b. perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Penanaman
Modal dibantu oleh Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal; dan Sub
Bidang Promosi dan Kerjasama.
Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas
membantu Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan penyelenggaraan
kebijakan pengembangan penanaman modal daerah. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan Penanaman
Modal mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal
daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis;
b. perumusan kebijakan regulasi penanaman modal;
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 13
c. penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya
daerah;
d. penyusunan kebijakan pemberian insentif penanaman modal diluar
fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah;
e. pemaduserasian dan/atau pengkoordinasian penanaman modal dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
f. penelitian dan pengkajian potensi-potensi pengembangan penanaman
modal;
g. identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan
perencanaan perizinan dan penanaman modal; dan
h. Pelaksanaan pengkajian, penilaian, pengawasan dan evaluasi kebijakan
pengembangan penanaman modal.
Sub Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Bidang
Penanaman Modal dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan promosi
dan kerjasama penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
a. penyusunan petunjuk teknis promosi dan kerjasama penanaman modal
daerah;
b. perumusan bahan hubungan kerja dan investasi, baik hubungan antar
Pemerintah maupun swasta;
c. pengajuan usulan dan penyiapan materi serta fasilitasi kerjasama dan
promosi dengan hubungan antar Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, Luar
Negeri dan dunia usaha serta memproses SP PMA/PMDN di bidang
penanaman modal; dan
d. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri
maupun ke luar negeri.
Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengendalian perizinan dan
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 14
penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Data
dan Pengendalian mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan
dan penanaman modal; dan
b. pelaksanaan perumusan pengendalian perizinan dan penanaman modal.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terebut, Bidang Data dan
Pengendalian dibantu oleh Sub Bidang Data; dan Sub Bidang Pengendalian.
Sub Bidang Data mempunyai tugas membantu Bidang Data dan
Pengendalian dalam melaksanakan penyelengaraan pengelolaan data
perizinan dan penanaman modal. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,
Sub Bidang Data mempunyai fungsi :
a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data perizinan, kearsipan dan
sistem informasi perizinan;
b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data
perizinan dan penanaman modal;
c. pelaksanaan manajemen kearsipan dokumen perizinan dan penanaman
modal; dan
d. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
pelayanan perizinan dan penanaman modal.
Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang Data dan
Pengendalian dalam melaksanakan penyelenggaraan pengendalian perizinan
dan pengaduan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang
Pengendalian mempunyai fungsi:
a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perizinan dan pengaduan atas
kinerja pelayanan perizinan;
b. pengendalian proses pelayanan perizinan dan dokumen non perizinan;
dan
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 15
c. pelaksanaan pengkoordinasian penanganan pengaduan dalam pelayanan
perizinan dan dan pelayanan penanaman modal.
C. Kepegawaian dan Perlengkapan
Kondisi PNSD Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun 2009
sebanyak 89 orang. Bilamana dilihat dari golongan/ pangkat, maka golongan
IV berjumlah 2 orang, golongan III berjumlah 60 orang, golongan II
berjumlah 23 orang dan golongan I berjumlah 1 orang.
Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka pegawai
dengan strata-3 berjumlah - orang, strata-2 berjumlah 12 orang, strata-1
berjumlah 49 orang, diploma IV berjumlah - orang, diploma III berjumlah 4
orang, diploma II berjumlah - orang, diploma I berjumlah - orang, tamat
SMU/ sederajat berjumlah 20 orang, SMP/ sederajat berjumlah 1 orang dan
tamat SD/ sederajat berjumlah - orang.
Sarana dan prasarana Badan Perizinan Terpadu per akhir tahun 2009,
dapat diuraikan sebagai berikut:
No Uraian Jumlah Keterangan12345678910111213141516171819
Tanah perkantoranGedung kantorKendaraan roda 4Kendaraan roda 2Lemari rak bukuLemari besiKursi tamu (sofa)Kursi rapatKursi putarKursi kerjaMeja kerja ½ biroFilling cabinetAir conditionerMesin tikWhite boardKomputerKalkulatorPrinterMesin Fax
11235161307454514103511181
kondisi baik (B)1 rusak ringan (RR)
RRbesar 12, kecil 4
BBB
rusak berat (RB) = 15RB = 8
RRB = 9, RB = 1
RR = 1RRBB
RR = 2B
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
II - 16
2021222324252627282930313233343536373839404142
Kursi lipatAlat pemadam kebakaranBrankasOHP + layarWirelessRak arsipSound systemPesawat teleponMesin Potong RumputScannerHandycamPesawat TelevisiLemari Es/KulkasLemari MakanLaptopVacum CleanerUPSPenghancur KertasPemotong KertasKompor GasTabung Gas LPGKipas Angin StandingMeja rapat
404111714111212412111114
BB
RRBBBBBRBBBBBBB
RB = 1RRBBBB
RR
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
III - 17
BAB IIIKONDISI UMUM DAN ANALISIS LINGKUNGAN
A. Kondisi Umum
Kewenangan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bogor
pada awalnya ditangani oleh Kantor Penanaman Modal Daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bogor yang secara
garis besar hanya mempunyai kewenangan dalam pengelolaan administrasi
penanaman modal, kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal,
fasilitasi persetujuan penanaman modal dan pengawasan serta pengendalian
pelaksanaan penanaman modal.
Dengan adanya PP 41 Tahun 2007, maka dimungkinkan adanya
pengembangan struktur organisasi penanganan penanaman modal yang
digabung dengan kewenangan pelayanan perizinan satu pintu maka
dibentuklah Badan Perizinan Terpadu sesuai dengan Peraturan daerah Nomor
23 Tahun 2009 yang terdiri dari 3 bidang, yaitu Bidang Penanaman Modal,
Bidang Pelayanan Perizinan serta Bidang Data dan Pengendalian.
Selain itu, dengan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah, maka semakin jelas bahwa Badan Perizinan Terpadu bertugas
mengembangkan penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.
Untuk mengisi struktur organisasi tersebut maka diperlukan adanya
sumber daya yang berkualitas. Tetapi jika dikaitkan dengan tuntutan tugas
seperti diatas, maka masih terdapat bebarapa kelemahan yang perlu segera
ditangani. Hal tersebut antara lain adalah kondisi kualitas sumber daya manusia
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
III - 18
masih belum memadai, sebagian pegawai belum memahami masalah
penananaman modal secara detail dan sarana dan prasarana pendukung
operasional kerja masih kurang. Selain itu kebijakan penanaman modal, baik
Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) yang masih ditangani pusat merupakan kendala lainnya dalam
menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten
Bogor.
B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal
Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Badan Perizinan Terpadu,
maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan
analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan
internal meliputi Kekuatan (Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses).
Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths).
Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
KEKUATAN (S):
1). Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu;
2). Kerjasama SDM cukup baik;
3). Telah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Grand
Design Pelayanan Perizinan;
4). Koordinasi dalam perencanaan penanaman modal dengan aparat
kecamatan telah terjalin;
5). Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan.
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
III - 19
KELEMAHAN (W):
1). Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
2). Sarana prasarana kerja belum memadai;
3). Belum tersedianya data base potensi investasi dan perizinan daerah;
4). Kebijakan penanaman modal masih ditangani pusat;
5). Regulasi di bidang perizinan dan penanaman modal masih tumpang
tindih.
2. Lingkungan Eksternal
PELUANG (O):
1). Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Bogor;
2). Teknologi infomasi berkembang pesat;
3). Tersedianya Perda 19 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor;
4). Operasionalisasi pelayanan perizinan di Badan Perizinan Terpadu
sangat diharapkan oleh masyarakat;
5). Dukungan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.
ANCAMAN (T):
1). Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2). Koordinasi antar instansi dalam penyelanggaraan penanaman modal
di daerah belum optimal;
3). Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
keberadaan investor di Kabupaten Bogor;
4). Wilayah Kabupaten Bogor yang luas, rentang kendali pelayanan
perizinan dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal;
5). Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
III - 20
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas
diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebagai berikut :
1. Strategi S-O
1). Meningkatkan peran BPT dalam pengembangan potensi investasi di
Kabupaten Bogor;
2). Memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan
perizinan terpadu satu pintu;
3). Pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan secara pofesional
berdasarkan SOP, grand design serta berpedoman kepada RTRW
Kabupaten Bogor;
4). Operasionalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu segera
dilaksanakan;
5). Dukungan Pemerintah Pusat maupun komitmen pimpinan daerah
sebagai pendorong untuk segera melaksanakan perizinan terpadu
satu pintu.
2. Strategi W-O
1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur dalam
merencanakan pengembangan penanaman modal berdasarkan
potensi investasi di Kabupaten Bogor;
2). Meningkatkan penyediaan sarana prasarana BPT sehingga dapat
mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada;
3). Menyiapkan data based potensi investasi dan perizinan daerah yang
disinergikan dengan RTRW Kabupaten Bogor;
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
III - 21
4). Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan sistem pelayanan terpadu
satu pintu dengan tetap memperhatikan kebijakan pusat;
5). Mengkaji regulasi perizinan dan penanaman modal yang tumpang
tindih dengan memperhatikan peraturan diatasnya.
3. Strategi S-T
1) Meningkatkan profesionalisme aparat BPT guna menghadapi
persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2) Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait
dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
3) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya
keberadaan investor di daerah dengan melibatkan seluruh aparat
BPT;
4) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam perizinan dan
pengawasan serta pengendalian penanaman modal;
5) Dukungan komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan
perizinan diperkuat dengan pengkajian peraturanperundangan
terkait.
4. Strategi W-T
1). Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pelayanan penanaman
modal;
2). Menyediakan data based potensi investasi daerah dalam rangka
menunjang koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan penanaman modal di daerah;
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
III - 22
3). Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinanyang berlaku;
4). Meningkatkan penyediaan sarana prasarana BPT guna meningkatkan
pemahaman investasi kepada instansi terkait mapun kepada
masyarakat.
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 23
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi
1. Pernyataan Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten
dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu
organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan
membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013, Visi Kabupaten Bogor
adalah ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BOGOR YANG
BERTAKWA, BERDAYA DAN BERBUDAYA MENUJU SEJAHTERA”.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2009 tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
masukan-masukan dari stakeholders, maka Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor menetapkan Visi :
“Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Menjamin Iklim Penanaman
Modal Yang Kondusif Dan Berdaya Saing”
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 24
Makna Visi ini adalah sebagai berikut :
Pelayanan Prima : adalah pelayanan yang dijalankan secara profesional
berdasarkan kepada Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Iklim penanaman modal : adalah kondisi internal maupun eksternal yang
mempengaruhi kegiatan penanaman modal.
Kondusif : adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha
menjalankan usahanya dengan nyaman dan aman.
Berdaya Saing : adalah pelaku usaha yang mandiri, tenaga kerja yang
memiliki ketrampilan dan menghasilkan produk unggulan
2. Pernyataan Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan
kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor Tahun 2009-2013, Misi Kabupaten Bogor adalah :
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 25
Misi Pertama :
Meningkatkan kesolehan sosial anggota masyarakat dalam
kehidupan kemasyarakatan
Misi Kedua :
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik
berat pada revitalisasi pertanian
Misi Ketiga :
Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi secara
berkelanjutan
Misi Keempat :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
Misi Kelima :
Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Misi Keenam :
Meningkatkan investasi dan pembangunan daerah melalui
peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, antar daerah dan luar
negeri
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013
serta Visi Badan Perizinan Terpadu yang telah ditetapkan, tugas pokok
dan fungsi Badan Perizinan Terpadu, serta masukan dari pihak-pihak
yang berkepentingan (parapihak), ditetapkan Misi Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor sebagai berikut :
Misi Pertama :
”Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif Dan Mengembangkan
Potensi Serta Peluang Penanaman Modal’’
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 26
Misi ini mengandung makna bahwa peran Badan Perizinan Terpadu
bersama swasta dan masyarakat adalah menggerakkan dan
memberdayakan potensi serta peluang penanaman modal sebagai upaya
menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Misi Kedua :
”Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi, Promosi dan Kerjasama
Penanaman Modal”
Misi ini mengandung makna bahwa Badan Perizinan Terpadu untuk
meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor menyiapkan sistem informasi
yang akurat, pengelolaan promosi investasi yang berkualitas dan
kerjasama investasi yang berkesinambungan baik dengan dunia usaha,
antar daerah maupun luar negeri.
Misi Ketiga :
”Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan Perizinan”
Misi ini mengandung makna seluruh aparat Badan Perizinan Terpadu
dalam memberikan pelayanan perizinan dilakukan secara profesional,
terintegrasi, transparan dan tepat waktu.
Misi Keempat :
”Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan
penyelenggaraan penatausahaan badan”
Misi ini mengandung makna bahwa seluruh aparat Badan Perizinan
Terpadu berkewajiban untuk meningkatkan kualitasnya, menyiapkan
sarana prasarana yang memadai guna menunjang penyelenggaraan
perizinan dan pengembangan penanaman modal.
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 27
B. Tujuan Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.
Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Badan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
Perumusan tujuan strategis Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
tahun 2009-2013 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut:
Misi Pertama:
1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Bogor
Misi Kedua:
1. Meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha, antar daerah dan
luar negeri
2. Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi investasi
Misi Ketiga:
1. Meningkatkan kepastian hukum perizinan
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan perizinan
Misi Keempat:
1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan institusi
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 28
C. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan
atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan
diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.
Sasaran-sasaran Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor adalah sesuatu
dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu
bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator
keberhasilannya.
Misi Pertama:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
1.1.1 Meningkatnyapertumbuhaninvestasi
1. Jumlah PMA Perusahaan
2. Jumlah PMDN Perusahaan
3.
4.
Nilai realisasi investasi PMA
Nilai realisasi investasiPMDN
Rp. Trilyun
US $
Rp. Trilyun
1.1.2 MeningkatnyakesadaranPMA/PMDN dalammelaporkan kegiatanusahanya
1. Jumlah LKPM yangdilaporkan pengusahakepada Pemda Kab. Bogor
buah
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 29
Misi Kedua:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
2.1.1 Meningkatnyakerjasama investasi
Meningkatnya kualitasdata, informasi danpromosi
1. Dokumen kerjasamadengan asosiasipengusaha
Dokumen
2. Dokumen kerjasamadengan luar negeri
Dokumen
2.2.1 1.
2.
Promosi yang diikuti
Sistem informasi
Kali
Aplikasi
Misi Ketiga :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
3.1.1 Terjaminnyakepastian hukum atasdokumen izin yangditerbitkan
Meningkatnyakualitas danprofesionalismepelayanan perizinan
1
2
Jenis perizinan yangditangani
Dokumen kebijakan
Jenis
Dokumen
3.2.1 1
2
3
Jenis perizinan yangditangani
Tingkat kepuasanmasyarakat terhadappelayanan perizinan
Jangkauan pelayanan
Jenis
%
wilayah
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 30
Misi Keempat :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
4.1.1
4.2.1
4.3.1
Meningkatnyapelayanan adm.perkantoran
Meningkatnya saranaprasarana kantor
Meningkatnya disiplinpegawai BPT
1
2
1
1
Kelancaran operasional BPT
Wawasan SDM aparatur BPT
Meningkatnya kinerja BPT
Tingkat kehadiran dan kinerjapegawai
1 instansi
1 instansi
1 instansi
1 instansi
4.4.1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
badan
Dokumen perencanaan dan
keuangan yang disusun
dokumen
D. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,
serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
Berikut disajikan Kebijakan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 31
Misi Pertama
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi
1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
2. Meningkatkan penanganan permasalahan PMA/PMDN di Kabupaten
Bogor
Sasaran : Meningkatnya kesadaran PMA/PMDN dalam melaporkan
kegiatan usahanya
1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal
Misi Kedua
Sasaran : Meningkatnya kerjasama investasi
1. Meningkatkan kerjasama investasi
Sasaran : Meningkatnya kualitas data, informasi dan promosi
1. Meningkatkan intensitas promosi
2. Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi penanaman modal dan
perizinan
Misi Ketiga
Sasaran : Terjaminnya kepastian hukum atas dokumen izin yang
diterbitkan
1. Menerapkan peraturan pelayanan perizinan
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan
perizinan
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
IV - 32
1. Mengintegrasikan pelayanan perizinan
Misi Keempat
Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Sasaran : Meningkatnya sapras dan pemeliharaan sapras kantor
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sapras serta pemeliharaannya
Sasaran : Meningkatnya disiplin dan profesionalisme pegawai BPT
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor
1. Meningkatkan kualitas data pelaporan kantor;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan kantor.
Keselarasan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Badan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 secara lengkap
disajikan dalam lampiran 1.
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
V - 33
BAB VPROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Dalam Renstra Badan Perizinan Terpadu tahun 2009-2013, program dan
kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Program/
Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program
dan Kegiatan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor tahun 2009-2013.
Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program
Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program
Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-
Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah,
atau kawasan.
A. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD
Misi Pertama :
”Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan potensi serta
peluang penanaman modal’’
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Progam ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusifsehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bogorserta mempertahankan investor yang sudah berinvestasi di KabupatenBogor.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal
b. Penyiapan kawasan investasi terpadu
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
V - 34
c. Bimbingan teknis LKPM PMA/PMDN
d. Koordinasi pengendalian investasi PMA/PMDN
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Surat Persetujuan (SP)Penanaman Modal
f. Penilaian PMA/PMDN
g. Koordinasi Penanganan Permasalahan PMA/PMDN di KabupatenBogor
2. Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan
a. Penyusunan kebijakan teknis penanaman modal
b. Penyusunan kebijakan pelayanan penanaman modal
c. Penyusunan masterplan pengembangan penanaman modal
Misi Kedua :
”Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi, Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal”
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Progam ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan intensitas promosidan cakupan kerjasama investasi.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal denganinstansi pemerintah, dunia usaha dan luar negeri
b. Fasilitasi kerjasama penanaman modal
c. Penyelenggaraan eksebisi investasi
d. Penyelenggaraan pameran investasi
e. Promosi investasi melalui media elektronik
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
a. Penyusunan sistem informasi penanaman modal dan perizinan
b. Pengelolaan data investasi dan perizinan
c. Up dating potensi investasi dan perizinan
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
V - 35
Misi Ketiga :
”Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan”
1. Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan
Progam ini dimaksudkan untuk menyusun perumusan kebijakanpenanaman khususnya di bidang pelayanan perizinan. Program inidilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Evaluasi SOP pelayanan perizinan
b. Penyusunan naskah akademik produk hukum perizinan
c. Penyusunan naskah kajian penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu
d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
2. Program Pelayanan Perizinan
Progam ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadusatu pintu di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Pelayanan perizinan usaha
b. Pelayanan perizinan non usaha
3. Program Pengembangan Pelayanan Perizinan
Progam ini sebagai tindak lanjut setelah pelaksanaan pelayanan perizinansatu pintu di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Sosialisasi pelayanan perizinan
b. Pelayanan perizinan keliling
c. Forum koordinasi pengelolaan perizinan
d. Penyusunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayananperizinan
e. Penerapan ISO
f. Workshop manajemen strategi pelayanan perizinan
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
V - 36
Misi Keempat :
”Meningkatkan Kualitas SDM, sarana prasarana dan penyelenggaraanpenatausahaan badan”
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayananadministrasi perkantoran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokoksebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat kantor;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
e. Penyediaan alat tulis kantor;
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
i. Penyediaan bahan logistik kantor;
j. Penyediaan makanan dan minuman kantor;
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;
l. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran;
m. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD;
n. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian;
o. Penyediaan pelayanan administrasi barang;
p. Penyediaan pelayanan keamanan.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saranadan prasarana serta pemeliharaannya. Program ini dilaksanakan melaluikegiatan pokok sebagai berikut :
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
V - 37
a. Pembangunan dan pengembangan/renovasi gedung kantor;
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
c. Pengadaan peralatan kantor;
d. Pengadaan perlengkapan kantor;
e. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;
f. Pengembangan sistem aplikasi pelayanan perizinan;
g. Penyediaan lahan parkir;
h. Pengadaan mobil operasional dan mobil layanan keliling;
i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/mobil jabatan;
k. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
m. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor;
n. Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur. Program inidilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur.Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
b. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur;
c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM pelayanan investasi
Renstra Badan Perizinan TerpaduKabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
V - 38
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas data pelaporan danperencanaan kantor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokoksebagai berikut :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
c. Penyusunan pelaporan akhir tahun dan keuangan;
d. Penyusunan perencanaan anggaran;
e. Penatausahaan keuangan SKPD;
f. Penyusunan Renstra SKPD;
g. Penyelenggaraan Forum SKPD;
h. Penyusunan Renja SKPD;
i. Asistensi penatausahaan keuangan SKPD.
Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output
kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun.
Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan
disajikan secara lengkap dalam lampiran : Matrik Renstra Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013.
Renstra Badan PerizinanTerpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013
VI - 39
BAB VP E N U T U P
Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 ini
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Badan Perizinan Terpadu; penyusunan program kerja bagi
pejabat eselon III dan IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Badan Perizinan
Terpadu maupun Pemerintah Kabupaten Bogor; serta merupakan dasar dalam
evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Badan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bogor.
Dengan tersusunnya Renstra Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
Tahun 2009-2013 ini akan meningkatkan kinerja Badan Perizinan Terpadu
dalammelaksanakan tugas dan fungsi Badan dalam pengembangan penanaman
modal dan pelayanan perizinan, monitoring dan evaluasi penanaman modal di
Kabupaten Bogor.