BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan reformasi di segala aspek khususnya di bidang pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan, akuntabel dan profesional. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga lembaga pemerintah dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel dan profesional, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi fokus pengembangan hukum di Kalimantan Barat untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berorientasi pada tugas pokok dan fungsi dimana pembangunan hukum di daerah sebagai bagian integral pembangunan sistem hukum nasional, maka setiap kebijakan dan program harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan Program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dari seluruh aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Gubernur Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Inprastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”. Biro Hukum Setda Prov Kalbar 1
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis Biro Hukum Setda Prov Kalbar 2018 – 2023
Biro Hukum Setda Prov. Kalbar 2018-2023
Biro Hukum Setda Prov. Kalbar 2018-2023
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Perkembangan reformasi di segala aspek khususnya di bidang pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan, akuntabel dan profesional. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga lembaga pemerintah dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat.
Untuk mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel dan profesional, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjadi fokus pengembangan hukum di Kalimantan Barat untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Berorientasi pada tugas pokok dan fungsi dimana pembangunan hukum di daerah sebagai bagian integral pembangunan sistem hukum nasional, maka setiap kebijakan dan program harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan Program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.
Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat diukur secara jelas dan tepat.
Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dari seluruh aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Gubernur Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Inprastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.
1.2.Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 2023);
10.
Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78).
1.3.Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ........ Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor .........) misi kedua dan misi kelima Gubernur Kalimantan Barat”.
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat memenuhi target kinerja sesuai dengan visi dan misinya. Rencana Strategis ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya.
Tujuan dari Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya dari aspek pembangunan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, baik dari aspek SDM, sarana dan prasarana, teknologi dan manajemen.
3. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta system kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1.4Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan dan pentingnya kebijakan dan program pembangunan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan latar belakang ini kemudian dijelaskan mengenai landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan berbagai hal yang ada pada saat ini, terutama berkaitan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja perangkat daerah yang disajikan dalam bentuk tabel
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB VIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lma tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIIPENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1.Tugas
Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78), Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota serta Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.1.2.Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan pasal 76 Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78), Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
perumusan program kerja di bidang hukum;
perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten / kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusiasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaankoordinasidi bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten / kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten / kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
pelaksanaan fungsi lain di bidang hukum yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Adapun uraian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PROVINSI :
TUGAS:
menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, penyusunan produk hukum penetapan, serta kajian hukum dan dokumentasi hukum, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.
FUNGSI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
penyusunan program kerja Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum pengaturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan produk hukum penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kajian hukum dan dokumentasi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian dan fasilitasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
pelaksanaan fungsi lain di bidang peraturan perundang-undangan provinsi yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN / KOTA
TUGAS:
menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, serta produk hukum daerah wilayah III serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.
FUNGSI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
penyusunan program kerja Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten / Kota;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian dan fasilitasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembinaan dan pengawasan di bidang peraturan perundang-undangan pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
pelaksanaan fungsi lain di bidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TUGAS:
menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non litigasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, tata usaha biro, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.
FUNGSI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
penyusunan program kerja Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang non litigasi dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan biro;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengkoordinasian dan fasilitasi perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang litigasi, non litigasidan Hak Asasi Manusiasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pembinaan dan pengawasan di bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusiapada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukumdan Hak Asasi Manusiasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
pelaksanaan fungsi lain di bidang bantuan hukum dan Hak Asasi Manusiayang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.1.3.Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78)
Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Bagian yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian.
Adapun susunannya adalah sebagai berikut :
1. Kepala Biro
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan ;
b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan ;
c. Sub Bagian Kajian Hukum Dan Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota membawahi :
a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
b. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II;
c. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
4. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi :
a.Sub Bagian Tata Usaha;
b.Sub Bagian Litigasi;
c.Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah
Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Posisi 31 Juli 2020 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang terdiri dari 21 pegawai laki-laki dan 13 orang pegawai perempuan, seluruhnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berdasarkan golongan/kepangkatan, sebanyak 8 (delapan) orang pegawai golongan IV, 24 (dua puluh empat) orang golongan III, 1 (satu) orang golongan II, 1 (satu) orang golongan I dan 2 (dua) orang tenaga honorer.
PNS Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
No
Golongan
J u m l a h
1
GOLONGAN IV
8 Orang
2
GOLONGAN III
24 Orang
3
GOLONGAN II
1 Orang
4
GOLONGAN I
1 Orang
J u m l a h
34 Orang
Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Biro Hukum Sekretasriat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpendidikan sarjana (S-1) sebanyak 15 orang (45,46%), pasca sarjana sebanyak 12 orang (36,36%), Sekolah Menengah Atas sederajat sebanyak 5 orang (15,15%), berpendidikan Sarjana Muda 1 orang (3,03%).
PNS Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Berdasarkan Pendidikan
NO
URAIAN
POSISI PER 31 JULI 2020
1
2
3
1.
S3
-
2.
S2
12 Orang
3.
S1
15 Orang
4.
SARMUDA / D3
1 Orang
5.
SLTA
5 Orang
SLTP
1 Orang
JUMLAH
34 Orang
PNS Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional
NO
URAIAN
POSISI PER 31 JULI 2020
1
2
3
1.
Pejabat Struktural :
Eselon I
Eselon II a
Eselon II b
Eselon III a
Eselon III b
Eselon IV a
Eselon IV b
-
-
1 Orang
3 Orang
-
9 Orang
-
2.
Pejabat Fungsional :
Analisis Perundang-undangan
Pustakawan
Arsiparis
-
-
-
3.
Fungsional Umum
21 Orang
JUMLAH
34 Orang
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Hukum secretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
No.
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indika tor Kinerja lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke
Realisasi Capaian Tahun ke
Rasio Capaian Pada tahun ke
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Tersedianya Alat tulis Kanor
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
02.
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
03.
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kanor
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
-
LS
LS
LS
04.
Tersedianya Bahan Bacaan dan P:eraturan Perundang-undangan
5 set
5 set
5 set
5 set
5 set
5 set
5 set
5 set
5 set
5 set
-
LS
-
5 set
5 set
-
LS
-
05.
Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
12 bulan
LS
LS
LS
LS
12 bulan
06.
Tertata dan Terpelihara nya Arsip
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
-
LS
LS
LS
LS
LS
2
Tersedianya Sarana dan Prasarana
01.
Tersedianya Perlengkapan /Peralatan Kantor
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
-
-
LS
LS
LS
-
-
02.
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan /Peralatan Kantor
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
-
-
LS
LS
LS
-
-
3
Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Tersusunnya Laporan Keuangan
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
5 dok.
LS
LS
LS
LS
5 dok.
02.
Tersusunnya LAKIP
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
1 dok.
LS
LS
LS
LS
1 dok.
03.
Tersusunnya RENSTRA
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
-
-
-
-
LS
-
-
-
-
04.
Tersusunnya Renja SKPD
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
1 dok.
LS
LS
LS
LS
1 dok.
05.
Tersusunnya LPPD dan LKPJ
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
2 dok.
LS
LS
LS
LS
2 dok.
06.
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
4 lap.
07.
Tersusunnya RKA SKPD dan PA SKPD
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
2 dok.
LS
LS
LS
LS
LS
4
Terlaksananya Peningkatan Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum
01.
Terlaksananya Pembinaan JDIH
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
14 Kab/ Kota
02.
Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun
1000 buah
1000 buah
1000 buah
1000 buah
1000 buah
1000 buah
1000 buah
1000 buah
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
03.
Jumlah buku lembaran daerah
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
25 buku
30 buku
30 buku
25 buku
25 buku
25 buku
30 buku
30 buku
04.
Jumlah buku inventaris hukum adat
0
0
0
0
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
0
5 buku
12 buku
25 buku
-
0
5 buku
12 buku
25 buku
-
05.
Terlaksananya Bimtek system informasi hukum
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06.
Terlaksananya Bimtek dokumentasui hukum
0
0
0
0
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07.
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08.
Terlaksananya Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
-
150 orang
150 orang
150 orang
40 orang
-
150 orang
150 orang
150 orang
40 orang
09.
Terlaksananya pembinaan Desa Sadar Hukum
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
150 orang
-
-
-
-
150 orang
-
-
-
-
10.
Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
50 orang
11.
Terlaksanany a Perpolisian Masyarakat
0
0
0
0
2 kai
2 kai
2 kai
2 kai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Terlaksananya Sarasehan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
15 kaus
4 kasus
-
-
-
-
-
-
-
14.
Terlakkskananya Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kabar
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
50 peserta
2 laporan
-
-
-
50 peserta
2 laporan
-
-
-
15.
Terlaksananya Sarasehan Penyelesaian Sengketa Hukum Melalu Bantuan Hukum Non Lirtigasi
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
10 kasus
6 kasus
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
16.
Terlaksananya Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
40 orang
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Terlaksananya Forum Konsultasi/ Komunikasi Biro dan Bagian Hukum Kab/Kota
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Terlakskananya studi orientasi penyusunan produk hukum Kab/Kota
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
40 orang
40 orang
1 kali
-
-
-
-
-
-
-
5
Terwujudnya Produk Hukum dan Kajian Hukum yang Aspiratif dan Responsif
01.
Jumlah Keputusan Gubernur
750 Kep
750 Kep
750 Kep
750 Kep
750 Kep
750 Kep
750 Kep
750 Kep
700 Kep
670 Kep
969 Kep
946 Kep
757 Kep
700 Kep
550 Kep
500 Kep
500 Kep
757 Kep
02.
Jumlaah Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
8 Perda
11
11
10
7 kali rapat
14 Perda
10 Perda
10 Perda
11 Perda
5 kali rapat
03
Terselenggaranya Legislasi Daerah Prov Kalbar
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 Kep DPRD
1 Kep DPRD
1 Kep DPRD
10 kali rapat
5 kali rapat
1 Kep DPRD
1 Kep DPRD
1 Kep DPRD
10 kali rapat
5 kali rapat
04.
Terlaksananya Monev Perda Prov Kalbar
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05.
Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama Kesepakatan
20 dok
20 dok
20 dok
20 dok
20 dok
20 dok
20 dok
20 dok
36 MoU
42 MoU
36 MoU
26 MoU
33 MoU
50 MoU
30 MoU
30 MoU
30 MoU
30 MoU
06.
Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemda
30 dok
30 dok
30 dok
30 dok
30 dok
30 dok
30 dok
30 dok
24 kajian
30 kajian
118 kajian
43 kajian
24 kajian
24 kajian
30 kajian
30 kajian
30 kajian
30 kajian
07.
Jumlah Peraturan Gubernur
50 dok
50 dok
50 dok
50 dok
50 dok
50 dok
50 dok
50 dok
31 Per Gub
69 Per Gub
89 Per Gub
133 Per Gub
137 Per Gub
50 Per Gub
50 Per Gub
50 Per Gub
100 Per Gub
100 Per Gub
08.
Terlaksanaya fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
-
53 Per Gub
89 Per Gub
-
-
50 Per Gub
60 Per Gub
60 Per Gub
-
-
09.
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Pemda dalam hal Kesepakatan Bersama
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
3 kali
-
-
-
-
3 Kab
-
-
-
-
6
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
01.
Julmah Advokasi Hukum
6 kasus
6 kasus
6 kasus
6 kasus
8 kasus
9 kasus
10 kasus
10 kasus
8 perkara
8 kasus
8 perkara
8 perkara
7 perkara
8 perkara
8 kasus
8 perkara
8 perkara
7 perkara
02.
Terlaksananya Penguatan Kebijakan Pemprov Kalbar dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
15 kasus 240 orang
15 kasus 240 orang
15 kasus 240 orang
15 kasus 240 orang
10 kegiat an
14 Kab/ Kota
4 Kab/ Kota
6 pendam pingan
2 Kab/ Kota 2 pen dam pingan
10 kegitan
14 Kab/ Kota
4 Kab/. Kota
6 pen dam pingan
2 Kab/ Kota 2 pen dam pingan
03.
Jumlah perkara hukum masyarakat kurang mampu
20 kasus
20 kasus
20 kasus
20 kasus
25 kasus
30 kasus
35 kasus
40 kasus
20 kasus
25 kasus
4 kasus
-
-
20 kasus
20 kasus
20 kasus
-
-
04.
Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat melalui mediasi di luar sidang pengadilan
10 kasus
10 kasus
10 kasus
10 kasus
12 kasus
15 kasus
16 kasus
18 kasus
10 kasus
5 kasus
4 kasus
5 kasus
10 kasus
10 kasus
8 kasus
8 kasus
8 kasus
3 kasus
7
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-Kalbar
01.
Jumlah produk hukum Kab/ Kota yang dipantau
163 dok
163 dok
163 dok
163 dok
100 dok
100 dok
100 dok
100 dok
163 dok
100 dok
100 dok
100 dok
100 dok
163 dok
100 dok
100 dok
100 dok
100 dok
02.
Jumlah produk hukum Kab/Kota yang diklarifikasi
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
03.
Jumlah draft Raperda Kab/Kota yang di fasilitasi dan dikonsultasi
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
80 dok
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke
Realisasi Capaian Tahun ke
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
Rata-rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
651.800.000
749.340.000
847.246.000
974.539.900
1.120.720.885
583.288.900
434.454.600
320.351.800
389.897.000
216.916.100
650.623.500
461.782.800
324.480.300
421.584.600
220.000.000
3.447.050.077
1.781.375.220
Penyediaan Alat Tulis Kantor
40.000. 000
40.000. 000
52.900. 000
60.835. 000
69.960. 250
39.970. 500
40.000. 000
40.879. 500
0
0
40.000.000
40.000.000
40.963.000
0
0
213.727.050
120.850.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000
28.750.000
33.062.500
38.021.875
43.725.156
24.720.000
20.516.800
17.583.000
0
0
24.270.000
20.518.000
18.313.000
0
0
213.727.050
62.369.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.600.000
2.990.000
3.438.500
3.954.275
4.547.416
2.499.000
2.583.000
2.401.000
3.000.000
0
2.633.000
2.563.000
2.401.000
3.000.000
0
133.579.406
10.483.000
Penyediaa Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000
11.500.000
13.225.000
15.208.750
17.490.063
9.700.000
9.850.000
0
4.966.000
0
10.000.000
10.000.000
0
5.000.000
0
13.892.258
24.516.000
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
480.000.000
552.000.000
634.800.000
730.020.000
839.523.000
439.137.900
271.045.800
189.912.500
240.920.600
216.916.100
480.000.000
285.304.300
190.000.000
267.466.900
220.000.000
53.431.763
1.184.400.020
Penataan dan Pemeliharaan Arsip
94.000.000
103.100.000
110.000.000
126.500.000
145.475.000
77.711.500
90.479.000
69.575.500
141.010.400
0
93.720.500
103.377.500
73.803.300
146.117.700
0
2.564.724.600
378.776.400
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
45.501.998
52.327.298
60.176.392
69.202.551
79.583.270
45.501.998
37.575.000
42.800.000
0
0
45.500.999
38.150.000
48.200.000
0
0
467.695.000
125.876.998
Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Kantor
40.000.000
46.001.149
52.901.321
60.836.519
69.961.997
40.000.000
30.975.000
36.200.000
0
0
40.000.000
31.550.000
41.600.000
0
0
243.125.195
107.175.000
Pemeliha raan Rutin/ Berkiala Perlengkapan/ Peralatan Kantor
5.500.000
6.326.149
7.275.071
8.366.332
9.621.282
5.500.000
6.500.000
6.600.000
0
0
5.500.000
6.600.000
6.600.000
0
0
243.732.388
18.700.000
Program Pening katan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
195.000.993
224.258.042
257.896.748
296.581.260
341.068.450
179.880.000
124.540.000
131.379.200
124.183.000
111.443.800
194.899.000
133.985.000
131.985.000
140.840.000
113.157.200
29.392.807
32.689.033
Penyusunan Laporan Keuangan
20.000.000
23.001149
26.451.321
30.419.019
34.981.872
20.000.000
28.770.000
28.775.000
28.681.000
23.611.800
20.000.000
28.775.000
28.775.000
33.500.000
24.476.800
1.041.956.734
110.948.360
Penyusunan LAKIP
20.000.000
23.001.149
26.41.321
30.419.019
34.981.872
16.000.000
16.000.000
19.394.200
17.265.000
16.101.800
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
16.101.800
106.868.863
73.079.560
Penyusunan RENSTRA
30.000.000
34.501.149
39.676.321
45.627.769
52.471.935
27.200.000
0
0
0
0
30.000.000
0
0
0
0
160.300.625
27.200.000
Penyusunan Renja SKPD
30.000.000
34.501.149
39.676.321
45.627.769
52.471.935
27.280.000
12.380.000
15.100.000
20.052.000
18.371.300
30.000.000
15.100.000
15.100.000
22.460.000
18.371.300
160.300.625
78.486.260
Penyusunan LPOD dan LKPJ
20.000.000
23.001.149
26.451.321
30.419.019
34.981.872
16.000.000
23.600.000
24.800.000
21.800.000
18.181.500
20.000.000
26.800.000
24.800.000
25.000.000
18.181.500
160.300.625
90.636.300
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
50.000.000
57.501.149
66.126.321
76.045.269
87.452.080
50.000.000
21.660.000
21.660.000
18.505.000
17.817.200
50.000.000
21.660.000
21.660.000
22.000.000
18.665.600
106.868.863
115.388.440
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
25.000.000
28.751.149
33.063.821
38.023.394
43.726.904
22.000.000
21.530.000
21.650.000
17.880.000
17.360.200
24.899.000
21.650.000
21.650.000
17.880.000
17.380.200
267.164.150
86.532.040
Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum
1.533.000.000
425.450.000
489.287.500
562.657.625
647.056.269
971.326.900
389.490.000
371.600.000
339.910.850
207.023.700
602.076.750
407.535.000
386.588.500
453.445.000
222.756.800
133.584.744
2.113.732.490
Pembnaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
171.000.000
196.650.000
226.147.500
260.069.625
299.080.069
170.506.300
163.233.000
166.502.900
140.436.100
107.889.900
170.899.800
165.233.000
172.503.000
235.598.000
122.837.000
3.139.786.379
662.256.280
Penyusunan Berita Daerah
55.000.000
63.250.000
72.737.500
83.648.125
96.195.344
54.530.000
63.641.000
61.361.000
61.840.000
49.147.600
54.530.000
63.641.000
62.661.000
65.000.000
49.397.600
913.683.139
251.201.520
Penyusunan dan penyebar luasan Lembaran Daerah
57.000.000
65.550.000
75.382.500
86.689.875
99.693.356
54.907.500
67.738.500
65.625.000
68.725.100
49.986.200
56.407.500
67.738.500
68.682.000
75.000.000
50.486.200
293.874.694
266.993.340
Inventarisasi Hukum Adat
0
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
0
94.877.500
78.111.100
68.909.650
0
0
110.922.500
82.742.500
77.847.000
0
304.561.048
241.898.250
Bimtek Sistem Informasi Hukum
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
174.900.625
0
106.740.000
111.673.800
95.480.000
0
0
112.144.400
120.000.000
96.380.000
0
377.667.500
314.093.800
Bemtek Dokumentasi Hukum
0
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
534.317.625
0
Sosialisasi Peraturan Daerah
79.000.000
90.850.000
104.477.500
120.149.125
138.171.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377.667.500
0
Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan
150.000.000
172.500.000
198.375.000
228.131.250
262.350.938
0
110.395.500
133.819.250
123.033.400
75.973.000.
0
113.455.500
158.970.500
136.452.500
84.601.000
42.110.924
382.442.750
Pembinaan Desa Sadar Hukum
130.000.000
149.500.000
171.925.000
197.713.750
227.370.813
120.968.750
0
0
0
0
120.968.750
0
0
0
0
801.476.438
120.976.750
Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum
130.000.000
149.500.000
171.925.000
197.713.750
227.370.813
128.210.000
98.344.000
96.692.000
141.280.000
55.544.300
129.000.000
99.676.000
156.833.500
141.280.000
83.101.500
694.612.913
475.634.860
Perpolisian Masyarakat
0
130.000.000
149.500.000
171.925.000
197.713.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694.612.913
0
Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
70.000.000
80.500.000
92.575.000
108.461.250
122.430.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490.967.750
0
Sarasehan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
174.900.625
0
63.983.450
99.750.700
0
0
0
0
0
0
0
374.022.330
163.734.150
Rapat Kerja dan Koordinasi Penyeleng garaan RANHAM di Kalbar
71.000.000
81.650.000
93.897.500
107.982.125
124.179.444
70.270.700
73.360.000
0
0
0
70.270.700
73.360.000
0
0
0
534.317.625
143.630.700
Sarasehan Penyele saian Hukum Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi
105.000.000
120.750.000
138.862.500
159.691.875
183.645.656
156.933.650
167.915.100
154.041.600
177.147.840
203.720.016
0
0
0
0
0
379.365.514
696.782.193
Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota
115.000.000
132.250.000
152.087.500
174.900.625
201.135.719
115.000.000
103.065.700
0
0
0
0
0
0
0
0
561.033.500
218.065.700
Forum Konsultasi/ Komunikasi Biro dan Bagian Hukum Kab/Kota
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
174.900.625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
614.485.269
0
Studi Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
174.900.625
100.000.000
98.293.000
113.036.950
0
0
0
0
0
0
0
534.317.625
311.329.950
Program Pening katan Kualitas Produk Hukum
962.000.000
1.113.450.000
1.280.767.500
1.476.002625
1.703.907.019
963.212.450
1.056.409.300
1.081.309.350
901.729.750
768.674.800
1.011.782.000
1.066.000.000
1.077.273.000
1.009.328.500
785.315.600
534.317.625
4.156.395.810
Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur
140.000.000
161.000.000
185.150.000
212.922.500
244.860.875
107.839.650
127.130.200
118.803.800
118.686.200
104.368.500
108.000.000
127.846.500
119.981.800
120.048.000
104.368.500
4.878.895.929
493.333.550
Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah
293000.000
336.950.000
387.492.500
445.616.375
512.458.831
377.148.600
318.788.500
367.151.350
303.667.000
287.184.200
383.000.000
320.206.400
385.886.350
343.878.000
289.545.150
748.044.675
1.414.192.290
Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Kalbar
50.000. 000
57.500. 000
66.125. 000
76.043. 750
87.450. 313
47.427.000
117.674.600
103.530.200
87.163.750
56.286.850
47.427.000
117.793.600
104.199.100
100.685.000
59.454.850
1.565.550.641
367.052.920
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Kalbar
60.000. 000
69.000.000
79.350.000
91.252.500
104.940.375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
267.158.813
0
Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama
100.000.000
115.000.000
132.250.000
152.087.500
174.900.625
99.372.850
146.997.200
155.850.600
107.479.500
117.002.200
100.000.000
148.010.000
159.845.250
128.135.500
122.433.200
320.590.575
533.100.590
Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbang an Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemda
95.000 .000
114.000.000
136.800.000
164.160.000
196.992.000
93.495.000
148.512.900
146.662.600
117.196.000
95.077.500
95.000.000
152.990.000
149.395.500
145.000.000
100.168.900
534.317.625
524.882.500
Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur
140.000.000
168.000.000
201.600.000
241.920.000
290.304.000
198.549.350
154.943.700
165.947.500
167.536.800
108.755.550
199.975.000
155.133.500
117.539.500
171.582.000
109.347.000
549.358.400
708.728.760
Fasilitasi Penyusunan Peraturuan Gubernur
39.000. 000
47.000 .000
47.000.000.
47.000.000
47.000. 000
0
42.362.200
33.363.000
0
0
39.000.000
44.020.000
40.425.5000
0
0
809.580.800
75.725.200
Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Pemda Dalam Hal Kesepakatan Bersama
45.000. 000
45.000. 000
45.000.000
45.000.000
45.000. 000
39.380.000
0
0
0
0
39.380.000
0
0
0
0
39.150.400
39.380.000
Program Peningkat an Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM
918.000.000
1.055.700.000
1.214.055.000
1.396.163.250
1.605.587.738
997.828.150
1.109588.748
912.699.200
773.742.000
628.149.300
1.005.858.650
1.047.944.900
986.480.000
890.131.600
650.535.500
45.144.500
3.919.087.958
Advokasi Hukum Pemerintah Provinsi Kalbar
504.000.000
579.600.000
666.540.000
766.521.000
881.499.150
585.508.550
673.334.833
498.728.800
409.731.800
428.125.300
591.270.200
824.270.800
530.270.800
429.073.000
435.265.500
4.905.035.798
2.252.929.043
Penguatan Kebijakan Pemprov Kalbar dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan HAM
189.000.000
271.350.000
249.952.500
287.445.375
330.562.181
188.141.500
178.449.100
160.178.100
198.415.500
74.558.400
188.964.200
178.449.100
169.004.700
240.399.500
81.804.400
2.692.960.830
740.095.880
Penyelesai an Perkara Hukum Masyarakat Kurang Mampu
67.000.000
77.050.000
88.607.500
101.898.625
117.183.419
67.244.450
77.331.118
99.750.700
0
0
67.244.450
67.244.450
113.224.450
0
0
1.009.860.331
244.326.268
Fasilitasi Penyelesai an Sengketa Hukum dalam Masyarakat Melalui Mediasi di Luar Sidang Pengadilan
158.000.000
181.700.000
208.955.000
240.298.250
276.342.988
156.933.650
180.473.698
154.041.600
165.594.700
123.465.600
158.380.000
177.980.250
173.980.250
220.659.100
133.465.600
357.992.809
681.736.768
Program Peningkatan Kualitas Pengawasan Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-Kalbar
900.000.000
1.035.000.000
1.190.250.000
1.368.787.500
1.574.105.625
900.000.000
1.035.000.000
1.190.250.000
1.368.787.500
1.574.105.625
900.000.000
1.035.000.000
1.190.250.000
1.190.250.000
1.574.105.625
844.221.848
4.808.858.625
Pemantauan Produk Hukum Kab.Kota
227.000.000
261.050.000
300.207.500
345.238.625
397.024.419
227.000.000
261.050.000
300.207.500
345.238.625
397.024.419
227.000.000
261.050.000
300.207.500
345.238.625
397.024.419
4.808.858.625
1.212.901.009
Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota
303.000.000
348.450.000
400.717.500
460.825.125
529.948.894
303.000.000
348.450.000
400.717.500
460.825.225
529.948.894
303.000.000
348.450.000
400.717.500
460.825.125
529.948.894
1.212.901.009
1.618.982.404
Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota yang telah ditetapkan
220.000.000
253.000.000
290.950.000
334.592.500
384.781.375
220.000.000
253.000.000
290.950.000
334.592.500
384.781.375
220.000.000
253.000.000
290.950.000
334.592.500
384.718.375
1.618.982.404
1.175.498.775
Fasilitasi dan Koinsultasi Draft Raperda Kab/Kota
150.000.000
172.500.000
198.375.000
228.131.250
262.350.938
150.000.000
172.500.000
198.375.000
228.131.250
262.350.938
150.000.000
172.500.000
198.375.000
228.131.250
262.350.938
1.175.498.775
801.476.438
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.4.1.Tantangan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat lima tahun kedepan antara lain pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalimantan barat dan pembinaan kabupaten/Kota peduli HAM.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), bahwa salah satu tugas Biro Hukum Sekretrariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah pelaksanaan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
Tantangan yang dihadapi adalah kurang harmonisnya produk hukum yang dirancang oleh sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.
Terkait dengan Kabupaten/Kota peduli HAM, tantangan yang dihadapi adalah sulitnya Pemerintah Kabupaten/Kota menghimpun data pemenuhan kreteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dari OPD yang menyelenggarakan pelayanan pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2.4.2.Peluang Pengembangan Pelayanan
Menghadapi tantangan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka peluang yang akan dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat lima tahun kedepan antara lain ;:
a.Melakukan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat guna terciptanya harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
b.Memfasilitasi pembinaan Kabupaten/Kota peduli HAM guna mendapatkan data kreteria-kretaria yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota dalam peningkatan dan pemajuan HAM Kabupaten/Kota di Kalimantan Batat.
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Permasalahan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dalam mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Demikian pula identifikasi permasalahan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat digambarkan sebagai suatu kondisi dimana tugas dan fungsi pelayanan Biro Hukum belum berjalan sesuai harapan sehingga kinerja pelayanan tidak optimal.
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan terhadap pimpinan dan pelayanan umum serta beberapa program yang berkaitan dengan Misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Misi ke 5 (lima) yaitu mewujudkan masyarakat yang tertib.
Saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dimana dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini masih terdapat permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Biro Hukum.
Dalam menjalankan kegiatannya, Biro Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se Kalbar, Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan Ham serta Peningkatan Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Dengan tingginya intensitas pelayanan atau beban tugas yang harus dilaksanakan untuk melayani pimpinan, tamu-tamu pemda dan instansi lainnya, maka Biro Hukum membutuhkan dukungan dana, sumber daya manusia yang berkualitas serta pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
1. Aspek Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik menjadi sorotan seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dari Pemerintah. Biro Hukum harus segera merespon tuntutan tersebut dengan memperbaiki standar pelayanan yang ada, seperti SOP, SDM dan fasilitas pelayanannya. Kondisi yang ada pada saat ini menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena tingginya intensitas kegiatan-kegiatan fasilitasi penyusunan Produk Hukum, Kajian Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM. Biro Hukum Berupaya memaksimalkan aspek pelayanan publik dengan memfasilitasi melalui Website JDIH.Kalbarprov.go.id.
2. Aspek Sumber Daya Manusia
Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas Biro Hukum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan. Ada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan justru terjadi kekurangan. Luasnya lingkup pekerjaan Biro Hukum menuntut tersedianya pegawai untuk pelayanan umum dan pimpinan serta pegawai yang memiliki kemampuan atau skill khusus seperti analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan pengelola keuangan. Begitu juga dengan masih kurangnya pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum.
3. Aspek Sarana dan Prasarana
Selain fungsi dan peranan sumber daya manusia, untuk mencapai kelancaran dalam suatu pekerjaan juga sangat bergantung pada sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan yang efektif. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak mungkin tujuan suatu lembaga dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga membutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar menyelenggarakan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainya dapat berjalan lancar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Hukum terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Seperti usia prasarana AC dan beberapa unit komputer serta printer yang melewati batas maksimal/rusak.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023 tetah tertuang dalam Rancangan Program Jangka menengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya telah dijabarkan melalui Visi Pembangunan Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yaitu :
“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah diterapkan pula Misi Pembangunan Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023 yaitu :
1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas
pelabuhan udara agar bias didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, ketapang dan Kapuas Hulu dan dlam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selaman Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyakarat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.
Dilihat dari Visi dan Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan Misi ke 2 (dua) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Tertib.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :
1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah serta anatar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdasarkan telaahan Renstra K/L dan Renstra maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat merumuskan, menganalisa mempertimbangkan dan menerapkan faktor-faktor penghambat atapun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah dalam penentu keberhasilan (Critical succes factors).
Setidaknya terdapat 6 (enam) strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:
1.Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan,
2.Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural maupun fungsional dengan personel yang mempunyai kompetensi terhadap tugas dan kewajibannya.
3.Peningkatan sarana dan prasarana kerja/operasional;
4.Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi;
5.Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai
6.Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur.
3.4.Penentuan Isu-isu Strategis
3.4.1.Isu-isu strategis Perangkat Daerah
1.Peningkatan Penataan Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;
2.Harmonisasi Produk Hukum Daerah;
3.Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM;
4.Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar.
3.4.2.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Dengan semangat otonomi yang memberikan dan mewarnai terjadinya perubahan-perubahan di segala segi kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan visi Memantapkan Ketertiban Masyarakat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berharap akan tercipta kehidupan masyarakat Kalimantan Barat yang harmoni baik antar kelompok, etnis, agama, desa, kecamatan dan Kabupaten melalui proses pembangunan yang transparan, adil dan partisipatif serta terwujudnya kepastian hukum agar kehidupan masyarakat berlangsung tertib.
Oleh karena itu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam peningkaktan penataan dokumentasi dan informasi hukum, harmonisasi produk hukum daerah, peningkatan pelayanan bantuan hukum dan HAM dan peningkatan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar agar masyarakat memahami akan hak dan kewajibannya serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
3.4.3.Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkata Daerah
Yang menjadi sasaran jangka menengah dari Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :
1.Peningkatan Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2.Peningkatan Produk Hukum Daerah;
3.Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM;
4.Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1 hingga 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengacu pada tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Tujuan (Goals) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa depan. Tujuan juga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Dengan demikian, tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.
Dalam rangka perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, Biro Hukum telah memperhatikan Rancangan Awal RPJMD dimana perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang sinergi harus menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung tercapainya sasaran strategis RPJMD.
Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Tujuan/ Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-
1
2
3
4
5
1
2
4
5
6
7
8
9
10
1.
Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan
Persentase Penataan peraturan perundang-undangan
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum
Persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum
Persentase produk hukum daerah yang harmonis
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se-Kalbar
Persentase produk hukum kabupaten/ kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan
2.
Peningkatan jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
Persentase pelayanan bantuan hukum dan HAM yang berkualitas
100%
100%
100%
100%
100%
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja yang diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakkan dan program operasional.
Strategi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan.
Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur seperti sumber daya, dana, dan waktu.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai:
1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.
Strategi dan Arah Kebijakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi :
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
Misi Ke-2 :
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance.
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Sasaran Strategis OPD
Indikator Sasaran Strategis OPD
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya Penataan peraturan perundang-undangan di daerah
Persentase Peraturan Perundang undangan Provinsi dan
Kabupaten / Kota
Misi Ke-5 :
Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib.
Tujuan RPJMD
Sasaran RPJMD
Sasaran Strategis OPD
Indikator Sasaran Strategis OPD
Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan
non litigasi
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
dan non litigasi
Persentase Komplik / Masalah Hukum Yang Dihadapi Masyarakat
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TUJUAN
SASARAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE renstra PD
Unit Kerja PD
Lokasi
2019
2020
2021
2022
2023
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
K
Rp.
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1.20
URUSAN WAJIB LAYANAN NON DASAR
1.20.03
SEKRETARIAT DAERAH
1.20.1.20.03.04
Biro Hukum Setda Prov Kalbar
3.703.845.000
4.950.000.000
4.950.000.000
4.950.000.000
4.950.000.000
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.04.30
Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum
Persentase dokumentasi produk hokum daerah dan sosialisasi produk hukum
450.000.000
493.239.500
493.239.500
493.239.500
493.239.500
1.20.1.20.03.04.30.01
Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah Kabupaten / Kota Yang dibina.
14 Kapaten /Kota
14 Kapaten/ Kota
130.000.000
14 Kapaten/ Kota
97.335.900
14 Kapaten/ Kota
97.335.900
14 Kapaten/ Kota
97.335.900
14 Kapaten/ Kota
97.335.900
14 Kapaten/ Kota
Biro Hukum
Kabupaten/ kota
1.20.1.20.03.04.30.02
Penyusunan dan Penyebarluasan Lambaran Daerah
Jumlah buku Lembaran Daerah
30 buku
20 buku
45.000.000
20 buku
46.095.100
20 buku
46.095.100
20 buku
46.095.100
20 buku
46.095.100
100 buku
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.30.03
Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan hukum
30 orang
40 orang
60.000.000
40 orang
56.449.900
40 orang
56.449.900
40 orang
56.449.900
40 orang
56.449.900
250 orang
Biro Hukum
Kabupaten/ Kota
1.20.1.20.03.04.30.04
Penyusunan dan Penyebarluasan Berita Daerah
Jumlah buku Berita Daerah
26 buku
20 buku
45.000.000
20 buku
46.909.100
20 buku
46.909.100
20 buku
46.909.100
20 buku
46.909.100
100 buku
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.30.05
Pengelolalan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov Kalbar yang dikelola.
1 unit
1 unit
60.000.000
1 unit
81.897.000
1 unit
81.897.000
1 unit
81.897.000
1 unit
81.897.000
1 unit
Biro Hukum
Biro Hukum
1.20.1.20.03.04.30.06
Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum
Jumlah peserta kegiatan penyuuhan hokum kepada masyarakat
0
40 orang
60.000.000
40 orang
.68.966.500
40 orang
.68.966.500
40 orang
.68.966.500
40 orang
.68.966.500
200 orang
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.30.07
Pengelolaan Data Perundang-undangan
Jumlah data perundang-undangan
0
1000 judul
50.000.000
1.575 judul
29.007..000
1.575 judul
29.007..000
1.575 judul
29.007..000
1.575 judul
29.007..000
7.300 judul
Biro Hukum
Biro Hukum
1.20.1.20.03.04.30.08
Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
0
0
0
30 orang
65.765..000
30 orang
65.765..000
30 orang
65.765..000
30 orang
65.765..000
120 orang
Biro Hukum
Biro Hukum
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.04.31
Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum
Presentase produk hokum daerah yang harmonis
1.183.345.000
1.200.576.400
1.200.576.400
1.200.576.400
1.200.576.400
Biro Hukum
1.20.1.20.03.04.31.01
Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah
Jumlah Peraturan Daerah
10 Perda
10 Perda
311.399.600
15 Perda
320.576.500
15 Perda
320.576.500
15 Perda
320.576.500
15 Perda
320.576.500
70 Perda
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.02
Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur
Jumlah Keputusan Gubernur
700 Kep
700 Kep
206.397.500
1.500 Kep
210.000.000
1.500 Kep
210.000.000
1.500 Kep
210.000.000
1.500 Kep
210.000.000
6.700 Kep
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.03
Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Kalbar
Jumlah rapat Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Kalbar
6 kali rapat
2 kali rapat
100.937.700
3 kali rapat
100.000.000
3 kali rapat
100.000.000
3 kali rapat
100.000.000
3 kali rapat
100.000.000
15 kali rapat
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.04
Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah
Jumlah naskah kajian dan pertimbangan hokum
30 kajian
30 kajian
211.029.800
30 kajian
136.632.200
30 kajian
136.632.200
30 kajian
136.632.200
30 kajian
136.632.200
150 kajian
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.05
Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama (MoU)
Jumlah draft kesepakatan bersama dan draft perjanjian kerjasama (MoU)
30 MoU
30 KB & PKS
179.195.200
30 KB & PKS
125.323.400
30 KB & PKS
125.323.400
30 KB & PKS
125.323.400
30 KB & PKS
125.323.400
150 KB & PKS
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.06
Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur
Jumlah Peraturan Gubernur
70 Pergub
50 Pergub
173.845.200
60 Pergub
175.000.000
60 Pergub
175.000.000
60 Pergub
175.000.000
60 Pergub
175.000.000
290 Pergub
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.07
Monitoring dan Evaluasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
0
0
0
30 Laporan
132.993.300
30 Laporan
132.993.300
30 Laporan
132.993.300
30 Laporan
132.993.300
120 Laporan
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.08
Fasilitasi Penyusunan dan Keputusan Sekretaris Daerah
Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah
0
0
0
0
0
1.500 Kep. Gub
75.787.000
1.500 Kep. Gub
75.787.000
1.500 Kep. Gub
75.787.000
4.500 Kep. Gub
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.31.09
Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah
Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah
0
0
0
0
0
50 Org
64.299.500
50 Org
64.299.500
50 Org
64.299.500
150 Org
Biro Hukum
Pontianak
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
1.20.1.20.03.04.29
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
Persentase pelayanan bantuan hokum dan HAM yang berkualitas
950.000.000
1.386.339.700
1.386.339.700
1.386.339.700
1.386.339.700
Biro Hukum
1.20.1.20.03.04.29.01
Advokasi Hukum Pemerintah Prov Kalbar
Jumlah perkara Perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur Kalbar dan Pemerintah Prov Kalbar
7 perkara
7 perkara
500.000.000
7 perkara
589.400.000
7 perkara
589.400.000
7 perkara
589.400.000
7 perkara
589.400.000
35 perkara
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.29.02
Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov Kalbar Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM
Jumlah Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov Kalbar Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM
3 Kab/Kota
3 pendampingan
3 Kab/Kota
3 pendampingan
140.161.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Kab/Kota
3 Pendam pingan
Biro Hukum
3 Kabupaten/ Kota
1.20.1.20.03.04.29.03
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Masyarakat Melalui Mediasi Bantuan Hukum di Luar Sidang Pengadilan
Jumlah kasus Sengketa hukum dalam masyarakat yang difasilitasi
3 kasus
3 kasus
128.673.700
3 kasus
180.164.600
3 kasus
180.164.600
3 kasus
180.164.600
3 kasus
180.164.600
15 kasus
Biro Hukum
Pontianak
1.20.1.20.03.04.29.04
Fasilitasi Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM
0
5 Kab/Kota
181.164.800
0
0
0
0
0
0
0
0
5 Kab/Kota
Biro Hukum
5 Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.05
Pembinaan Terhadap Siswa/siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM
Jumlah Siswa/siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM
0
6 Kab/Kota
136.599.500
6 Kab/Kota
136.599.500
6 Kab/Kota
136.599.500
6 Kab/Kota
136.599.500
6 Kab/Kota
136.599.500
30 Kab/Kota
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.06
Pembinaan Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM
Jumlah Kabupaten / Kota Peduli HAM
0
6 Kab/Kota
136.599.500
14 Kab/Kota
152.475.600
14 Kab/Kota
152.475.600
14 Kab/Kota
152.475.600
14 Kab/Kota
152.475.600
14 Kab/Kota
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.07
Rapat Koordinasi Kab/ Kota Peduli HAM se-Kalbar
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kab/ Kota Peduli HAM se-Kalbar
0
0
0
40 Orang
77.100.000
40 Orang
77.100.000
40 Orang
77.100.000
40 Orang
77.100.000
160 Orang
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.08
Rapat Koordinasi Bantuan Hukum
Jumlah PesertaRapat Koordinasi Bantuan Hukum
0
0
0
50 Orang
100.600.000
50 Orang
100.600.000
50 Orang
100.600.000
50 Orang
100.600.000
200 Org
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.09
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah Draf Perda
0
0
0
1 Draf Perda
150.000.000
0
0
0
0
0
0
1 Draf Perda
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.10
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
0
0
0
0
0
10 Orang
150.000.000
10 Orang
150.000.000
10 Orang
150.000.000
30 Orang
Biro Hukum
Kabupaten / Kota
1.20.1.20.03.04.29.11
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
0
0
0
0
0
1 Pergub
85.345.000
0
0
0
0
1 Pergub
Biro Hukum
Pontianak
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.04.33
Program Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Kalbar
Persentase produk hukum kabupaten/kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan
1.120.500.000
1.177.384.500
1.177.384.500
1.177.384.500
1.177.384.500
Biro Hukum
1.20.1.20.03.04.33.01
Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se-Kalbar
Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se-Kalbar
0
42 orang
115.500.000
60 orang
108.250.000
60 orang
108.250.000
60 orang
108.250.000
60 orang
108.250.000
282
Related Documents
