Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 1 A. KONDISI UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa ( pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan yang terus meningkat. Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015-2019. Selanjutnya Renstra Badan POM RI periode 2015-2019 akan menjadi pedoman bagi seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, yang selanjutnya di sebut BBPOM di Makassar. Renstra BBPOM di Makassar diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI. Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang memiliki risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra BBPOM di Makassar merupakan penyusunan Renstra tahap ke 3 pada Era Reformasi, penyusunanya telah melalui beberapa tahap untuk kemudian menjadi pedoman kerja program dan kegiatan 5 tahun kedepan (2015-2019). 1. KONDISI UMUM Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001, Jo SK Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, maka BBPOM di Makassar yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi Selatan–Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
43
Embed
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 1
A. KONDISI UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 yang
ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 memberikan arah sekaligus
menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa ( pemerintah, masyarakat dan dunia usaha )
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga
dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber
daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan yang
terus meningkat.
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah,
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya
serta program dan kegiatan BPOM untuk periode 2015-2019.
Selanjutnya Renstra Badan POM RI periode 2015-2019 akan menjadi pedoman bagi
seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Makassar, yang selanjutnya di sebut BBPOM di Makassar. Renstra BBPOM di
Makassar diharapkan dapat meningkatkan kinerja BBPOM di Makassar dibandingkan
dengan pencapaian periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh Badan POM RI.
Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari
pembuatan keputusan yang memiliki risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan
sistematis.
Renstra BBPOM di Makassar merupakan penyusunan Renstra tahap ke 3 pada Era
Reformasi, penyusunanya telah melalui beberapa tahap untuk kemudian menjadi pedoman
kerja program dan kegiatan 5 tahun kedepan (2015-2019).
1. KONDISI UMUM
Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001,
Jo SK Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, maka BBPOM di Makassar yang
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI di Provinsi Sulawesi
Selatan–Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 2
a. Tugas Pokok :
Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk Terapetik, Narkotika,
Psikotropik dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk
Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya.
b. Fungsi :
1. Penyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian
mutu produk terapetik, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu
produk secara mikrobiologi;
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan
pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
5. Pelaksanaan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
6. Pelaksanaan proses sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi
tertentu;
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
10. Pelaksaanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI,
sesuai dengan bidang tugasnya.
Tugas dan fungsi tersebut melekat pada BBPOM di Makassar sebagai unit
pelaksana teknis Badan POM RI yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan
terhadap konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat sehingga sangat
penting untuk diperkuat, baik dari sisi organisasi maupun kualitas Sumber Daya
Manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan
informasinya, dan lain sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.
BBPOM Di Makassar idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif,
tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan.
Namun, dengan luas wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat yang mencapai
62.755,3 km² merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi BBPOM di
Makassar melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini disebabkan
karena Sulawesi Selatan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dan merupakan
pintu gerbang lalulintas peredaran Obat dan Makanan di wilayah timur Indonesia.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 3
Dalam bidang pengawasan ini masih banyak hambatan dan tantangan yang harus
dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pengawas sekaligus pembina di bidang obat dan makanan agar dapat
memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kemungkinan beredarnya produk yang
tidak bermutu dan tidak aman yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
Sebagai implementasi dari hal tersebut perlu dilakukan peningkatan di beberapa
sisi antara lain penajaman sasaran pengawasan, tindakan produktif terhadap masalah
yang terjadi di wilayah kerja, meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku
usaha di bidang obat dan makanan yang didukung oleh kemampuan uji mutu dan
keamanan yang handal serta didukung pula oleh sumber daya termasuk sumber daya
manusia yang ada harus mampu melaksanakan tugas dengan sebaik–baiknya,
sehingga apa yang diharapkan organisasi dapat segera tercapai.
Upaya khusus untuk mengembangkan komitmen seluruh anggota organisasi perlu
adanya koordinasi dan komunikasi dengan stake holder sebagai faktor kunci sukses
terus diupayakan melalui peningkatan komunikasi efektif dan pertemuan dengan
seluruh stake holder yang ada di daerah baik ditingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota.
Untuk itu Balai Besar POM di Makassar akan selalu berupaya untuk mampu
memenuhi harapan masyarakat sekaligus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari obat dan
makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan
Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala
BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM
Nomor 14 Tahun 2014.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 4
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BBPOM di Makassar
Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1.1, secara garis
besar unit-unit kerja BPPOM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan
Produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik,
narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen
2. Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di
bidang pangan dan bahan berbahaya
3. Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi
4. Bidang Pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan
pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan
kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, Terapetik, Narkotika,
Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya
5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen tugas melaksanakan
penyusunanan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan
Ka.Bid.Peng
Teranakoko
tER
Teranakoko
KEPALA BBPOM DI MAKASSAR
KA.SUB.BAGIAN
TATA USAHA
TATA USAHA
Ka.Bid.Peng
Pangan & BB
Pangan&BB
Ka.Bid.Peng
Mirobiologi
Ka. Bid.
Pemdik
Ka. Bid.
Serlik
Klp. Jab.
Fungsional
Ka. Sie.
Sertifikasi
Ka. Sie. LIK Ka. Sie.
Penyidikan
Ka. Sie.
Pemeriksaan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 5
pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan
layanan informasi konsumen
6. Sub. Bagian tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi di lingkungan BBPOM di Makassar
Untuk mendukung tugas-tugas BBPOM di Makassar sesuai dengan tugas
dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.
Jumlah SDM di BBPOM di Makakassar sampai tahun 2014 adalah 122 orang.
Gambar 1.1 Profil Pegawai BBPOM di Makassar Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
0
10
20
30
40
50
60
Dari gambar 1.1 diatas dapat diketahui bahwa 29,51 % pegawai BBPOM di makassar
adalah non sarjana. Adapun penyebaran SDM BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar dapat dilihat pada tebel dibawah ini :
Tabel 1.1 Penyebaran SDM BBPOM di Makassar
No.
Unit Kerja
S2
Ap
ote
ke
r/
Pro
fesi
S1
D3
D1
SL
TA
Um
um
SL
TA
Ke
juru
an
Ju
mla
h
1 Bidang Pengujian Teranakoko 2 14 5 3 5 29
2 Bidang Pengujian Pangan & BB 1 6 3 1 3 14
3 Bidang Pengujian Mikrobiologi 1 9 2 4 16
4 Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan 6 14 5 3 28
5 Bidang Sertifikasi dan LIK 4 9 1 14
6 Sub Bagian Tata Usaha 2 - 9 1 7 2 21
Tabel 1.2 berdasarkan ABK Dari komposisi SDM sampai tahun 2014 seperti table diatas, maka perlu dilakukan
peningkatan kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan terjadi untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 6
3. Hasil Capaian Kinerja BPOM periode 2010-2014 Sesuai peran dan kewenangan Balai Besar POM di Makassar mempunyai
tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat.
Adapun pencapaian hasil kinerja Balai Besar POM di Makassar dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama yaitu:
a. Persentase kenaikan Obat yang memenuhi standar
Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar pada tahun terakhir
RPJMN 2010-2014 adalah 1.84 yang diukur dengan memperhitungkan selisih
dari persentase produk obat yg memenuhi standar pada tahun 2014 (99.34%)
tehadap persentase produk obat yg memenuhi standar pada tahun 2010
(97.50%).
Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Obat yang Memenuhi Standar (%) 97.50 97.71 98.40 98.12 99.34
Dari data nampak bahwa terjadi penurunan persentase kosmetik yang
memenuhi standar pada tahun 2011 dari tahun 2010 sebesar 2.12%. Namun
pada tahun 2012 terjadi peningkatan kenaikan kosmetik yang memenuhi syarat
hingga mencapai 99.09%, tahun 2013 terjadi penurunan tidak bermakna sebesar
98.91% demikian pula pada tahun 2014. Trend capaian kosmetik yang
memenuhi standar dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mengalami
peningkatan sebesar 3.87% dari tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa
kosmetik yang yang terdapat pada beberapa sarana yang diperiksa menunjukkan
peningkatan pemenuhan standar kosmetik yang aman bagi masyarakat.
Persentase capaian yang diperoleh sebesar 15.48% dari target yang
ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 25%.
d. Persentase kenaikan Suplemen makanan yang memenuhi standar
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 9
Suplemen makanan yang memenuhi standar pada tahun 2014
menunjukkan peningkatan sebesar 2.12% dibandingkan tahun 2010 yang
mencapai 97.52%.
Persentase Kenaikan Suplemen Makanan Yang Memenuhi Standar
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Suplemen Makanan Memenuhi Standar (%) 97.52 97.54 100.00 99.28 99.64
Target Kenaikan Suplemen Makanan Memenuhi standar (%) 0 50.00 50.00 50.00 50.00
Realisasi Kenaikan Suplemen Makanan Memenuhi standar (%) 0 0.02 2.48 1.76 2.12
% capaian indicator 0 0.04 4.96 3.52 4.24
Trend capaian kenaikan suplemen makanan mengalami peningkatan pada
tahun 2011, bahkan mencapai 100% di tahun 2012. Meskipun pada tahun 2013
terjadi penurunan suplemen makanan yang memenuhi standar dari yang diperiksa di
wilayah sulselbar, di tahun 2014 capaian kembali meningkat hingga mencapai
kenaikan 2.12% yang menunjukkan dalam kurun wakt u 5 tahun (2010-2014)
cakupan suplemen makanan yang memenuhi stndar yang beredar relatif tinggi
sehingga masyarakat masih terlindungi dari suplemen makanan yang tidak
memenuhi standar.
e. Persentase kenaikan Makanan yang memenuhi standar
Persentase makanan yang memenuhi standar pada tahun 2014 mengalami
penurunan sebesar 2.79% dari tahun 2010.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 10
Persentase Kenaikan Makanan Yang Memenuhi Standar
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Makanan Memenuhi Standar (%) 80.18 83.90 89.00 91.16 77.39
Target Kenaikan Makanan Memenuhi standar (%) 0 50.00 25.00 25.00 50.00
Realisasi Kenaikan Makanan Memenuhi standar (%) 0 3.72 8.82 10.98 -2.79
% capaian indicator 0 7.44 35.28 43.92 -5.58
Trend capaian persentase makanan yang memenuhi standar dari tahun
2011,2012 dan 2013 mencapai peningkatan sebesar 10.98%, hal ini menunjukkan
hingga tahun 2013 makanan yang memenuhi standar di wilayah sulselbar
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 terjadi penurunan
jumlah makanan yang memenuhi standar sebesar disebabkan karena dari kegiatan
pengawasan yang dilakukan terdapat sampel PJAS (Pangan, Jajanan Anak
Sekolah) yang tidak memenuhi standar yang sangat tinggi, untuk ke depannya Balai
Besar POM di Makassar akan lebih menigkatkan pengawasan dan bimbingan
kepada pihak sekolah dalam pemenuhan PJAS yang memenuhi standar.
f. Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat, dan Mutu)
Proporsi obat yang memenuhi standar (aman, manfaat, mutu) di tahun
2014 adalah 99.34% yang diukur dari jumlah sampel obat yang memenuhi
syarat (906 item) dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel obat (912 item)
yang diuji di BBPOM di Makassar. Sedangkan persentase capaian target
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 11
tahun 2014 sebesar 99,71% yang diukur dari realisasi sebesar 99,34% dibagi
dengan target sebsar 99,63%.
Capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut
adalah 98.26%, 98.45%, 99.09%, 98.61%, dan 99,71%.
Proporsi obat yang beredar dalam wilayah Sulselbar berdasarkan hasil
pemantauan dan kinerja menunjukkan hasil yang semakin mendekati 100%,
artinya semua obat yang beredar pada sarana yang diperiksa secara umum
telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
g. Proporsi Obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)
Pada tahun 2014, proporsi obat tradisional yang mengandung Bahan
Kimia Obat (BKO) adalah 0.31 %. Dibandingkan terhadap target yang ingin
dicapai sebesar 2% maka persentase capaian indikator ini adalah 184.50%.
Pada indikator ini, persentase capaian adalah berbanding terbalik dengan
realisasinya.
Trend capaian kinerja tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut
adalah 129.00%, 99.00%, 84.67%, -7.20%. Pada tahun 2013 terdapat
penurunan persentase capaian sebesar 7.20%. Dari data tersebut dapat
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 12
terlihat bahwa obat tradsional yang mengandung bahan kimia obat (BKO)
semakin berkurang pada tahun 2014, yaitu sebesar 0.31%. Capaian tahun 2014
ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2013 dimana persentase capaian
kinerja mengalami penurunan. Jika dibandingkan tahun 2010 (0,71%) menjadi 0,31%
pada tahun 2014, maka terjadi penurunan sebesar 0,40%. Hal ini menunjukkan
bahwa obat tradisional yang mengandung BKO semakin berkurang.
h. Pencapaian proporsi kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya
Pada tahun 2014, realisasi proporsi kosmetik yang mengandung bahan
berbahaya adalah 1,01 % dari target 1,00 % dihitung dari jumlah kosmetik
tidak memenuhi syarat (15 item), dibagi dengan jumlah total sampel Kosmetik
yang telah diuji (1380 item). Dan diperoleh nilai capaian realisasinya adalah
99,00 %. Persentase capaian indikator ini berbanding terbalik dengan
realisasinya, semakin tinggi proporsi kosmetik yang mengandung bahan
berbahaya, maka semakin rendah persentase capaiannya.
Indikator ini mengalami peningkatan persentase realisasi namun mengalami
penurunan persentase capaiannya. Persentase realisasi dari tahun 2010 – 2014
semakin meningkat, hal ini berarti meningkatnya kosmetik mengandung bahan
berbahaya yang ditemukan di pasaran.
Dibandingkan dengan tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 capaian realisasi
indikator ini berturut-turut adalah 182.50%, 176.00%, 139.33% dan 112.80%.
Terjadi penurunan trend capaian dari tahun 2010 – 2014.
Hal ini disebabkan :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 13
- Meningkatnya jumlah dan jenis produk kosmetik yang beredar dipasaran
baik produk nasional maupun produk import.
- Peningkatan diatas tidak berbanding lurus dengan produsen yang
memenuhi Cara Produksi Kosmetika yang baik (CPKB)
Untuk tahun 2015 Balai Besar POM di Makassar melakukan pengawasan
kosmetik mengikuti perkembangan dimana pengawasan ditingkatkan pada
penyebaran kosmetik misalnya via online, hal ini dilakukan agar pengawasan
terhadap penggunaan dan penyebaran kosmetik berjalan optimal sehingga
masyarakat tetap terlindungi dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
i. Proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar keamanan
Proporsi suplemen makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pada
tahun 2014 adalah 0,36% dari target yang ingin dicapai sebesar 1.0 % dan
persentase capaiannya adalah 163.77%.
Persentase capaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut
adalah 117.33%, 101.60%, 200%, 152.00%. Jika dibandingkan dengan
pencapaian sejak tahun 2010, indikator ini hanya memenuhi target capaian
pada tahun 2012.
Kedepannya, intensitas pengawasan tingkat distribusi akan lebih di tingkatkan
demikian juga peningkatan penyuluhan kepada masyarakat terhadap
penggunaan suplemen makanan yang memenuhi standar.
j. Persentase pencapaian proporsi makanan yang memenuhi standar
Proporsi makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2014 adalah 72.39%
dihitung dari jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat (1068 item)
dibagi dengan jumlah sampel yang di uji (1380 item). Dibandingkan dengan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 14
target yang ingin dicapai sebesar 91.00% maka capaian realisasi sebesar
85.05%.
Interpretasi data dalam gambar :
Sejak tahun 2010-2013 realisasi indikator ini mengalami peningkatan
tetapi mengalami penurunan pada tahun 2014 karena adanya peningkatan
produk makanan yang tidak memenuhi syarat. Tahun 2010 – 2012 realisasi
indikator ini masih dibawah target yang di ditetapkan sedangkan pada tahun
2013 telah mencapai target dan mengalami kembali penurunan pada tahun
2014. Capaian realisasi tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut
adalah 89.59%, 93.22%, 98,61%, dan 100.73% dan untuk tahun 2014
sebesar 85,05%.
4. Isu-isu Strategis sesuai dengan Tupoksi BBPOM di Makassar
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Makassar
tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian
kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:
1. belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka pengawasan
Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market),
2. belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di
masyarakat (post-market) dan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 15
3. belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi
dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab
yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi fungsi BBPOM di Makassar dalam
melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian
kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar 1.4 terdapat
diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis
sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BBPOM di Makassar sebagai berikut:
Gambar 1.4: Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM di
Makassar sebagai pengawas Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan dan Barat masih
perlu terus dilakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi
manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin
membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan di
Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang lebih ketat dalam menjaga
keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada
PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
Penguatan kebijakan teknis pengawasan
(RegulatorySystem)
Pembinaan dan bimbingan kepada
pemangku kepentingan
BELUM OPTIMALNYA PERAN
BBPOM di MAKASSAR DALAM
MELAKSANAKAN
PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
Belum optimalnya
sistem pengawasan
Obat dan Makanan
Belum optimalnya pembinaan
dan bimbingan kepada
pemangku kepentingan
melalui Kerjasama,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Publik
Masih terbatasnya
kapasitas
kelembagaan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 16
akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan
kesehatan masyarakat.
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi
BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus
diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta mendorong peningkatan
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Makassar, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 17
BAB II
VISI, MISI dan Tujuan BBPOM DI MAKASSAR
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi
ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di Makassar sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan dituntut
untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan di wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sesuai standar yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Badan POM sebagai organisasi induk BBPOM di Makassar menyusun visi dan
misi serta tujuan dan sasaran BPOM.
A. VISI
Visi BBPOM di Makassar sepenuhnya mengacu kepada Visi BPOM 2015-2019
yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu:
”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa”
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.
Penjelasan VISI
Aman :
Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
Daya Saing :
Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 18
B. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai
dengan Tugas dan Fungsi BBPOM di Makassar sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Bab I. Misi BPOM yang menjadi acuan BBPOM di Makassar
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full
spectrum) standardisasi yang ditetapkan oleh Badan POM, penilaian produk
sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan
pengujian produk serta penegakan hukum.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.
Pelaku usaha Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM) merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan
jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang
berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
BBPOM di Makassar dalam melakukan pengawasan harus bersikap
konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses
pemeriksaan serta pembinaan dengan baik sehingga pelaku usaha dapat
memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, bermutu dan
berdaya saing. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan
diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan
jaminan keamanan Obat dan Makanan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat
strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya
pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan,
masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan
kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 19
standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi
terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam
meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.
Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BBPOM di Makassar
melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mendukung pengawasan seperti melalui kegiatan
Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta
kemitraan dengan pihak lain.
Terkait dengan bidang kesehatan, peran Kab/Kota yang ada di Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan
serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Untuk itu, BBPOM
di Makassar harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga
pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai
tujuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat, dalam hal ini
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang
kinerja. BBPOM di Makassar harus mampu mengelola sumber daya yang
terbatas dari segi kuantitas dan kualitasnya secara efektif dan efisien untuk
mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Dari segi organisasi, BBPOM di Makassar perlu meningkatkan kualitas kinerja
dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip
organisasi pembelajar (learning organization) dengan memperkuat
koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta
saling bertukar informasi (knowledge sharing).
C. Budaya Organisasi
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 20
D. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan,
maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Barat. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja adalah
Tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atas jaminan
pengawasan BBPOM di Makassar.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi. Dengan indicator kinerja :
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi
Selatan dan Barat dalam memenuhi ketentuan;
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan
pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
E. SASARAN STRATEGIS
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan
dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
3. Kredibilitas
4. Kerjasama
Tim
5. Inovatif
6. Responsif/
Cepat
Tanggap
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 21
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diharapkan BBPOM di Makassar
dapat mencapai sasaran strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang
ingin dicapai Badan POM.
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Indikator Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat,
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat,
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat
2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat melalui
kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait
dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu
perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang
baik. Pelibatan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat urgen dan
strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang
dilaksanakan oleh BBPOM di Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan Barat.
Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih
berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih
cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang
aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terkait Obat dan Makanan
yang memenuhi syarat, BBPOM di Makassar harus memberikan kegiatan
pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan
Edukasi (KIE). Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu
dilakukan oleh pelaku usaha baik produsen, distributor dan pelaku usaha
lain.
Indikator dari sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019 22
1. Tingkat kepuasan Masyarakat, dan
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan
Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
1,850 1,870 1,930 2,000 2,120
2,1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Sulawesi Selatan dan Barat
NA 65,00 65,00 70,00 75,00 80,00
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
NA 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00
SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM
25,431 27,974 30,772 34,154 37,920
3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POMProvinsi Sulawesi Selatan dan Barat
B B A A A A
SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan
Makanan5 6 6 7 8
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
99,00 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
86,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
98,90 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
99,00 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
77,40 80,00 80,00 81,00 81,00 82,00
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Makassar
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar
Program Pengawasan Obat dan Makanan
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit Organisasi Pelaksana
K/L-N-B-NS-BS
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar
SP 2
Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
2 2 2 2 2
2,1 Tingkat Kepuasan MasyarakatProvinsi Sulawesi Selatan dan Barat
NA 65,00 65,00 70,00 75,00 80,00
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
2Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
N/A 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - - - -
3Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat 13,14 13,39 14,03 14,67 15,31 15,94 0,325 0,358 0,394 0,453 0,521
4Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat 30,47 30,77 31,08 31,38 31,69 31,99 1,263 1,389 1,528 1,757 2,021
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makananProvinsi Sulawesi Selatan dan Barat
36 14 14 14 14 14 1,140 1,254 1,379 1,586 1,745
6 Jumlah layanan publik BB/BPOM Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat
25 30 30 35 35 37 1,308 1,310 1,350 1,400 1,500
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakanProvinsi Sulawesi Selatan dan Barat
3,00 3 3 3 3 3 0,542 0,560 0,580 0,600 0,620
8Persentase pemenuhan sarana prasarana
sesuai standarProvinsi Sulawesi
Selatan dan Barat78 80,56 82 84 86 88 20,390 22,429 24,672 27,139 29,853
9Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu
Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat 8 10 9 10 9 10 5,041 5,545 6,100 7,015 8,067
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Makassar
2015 2016 2017 2018 20191 Menguatnya
sistem
pengawasan Obat dan
Makanan.
1.1. Persentase obat
yang memenuhi
syarat
a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)
c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.
d. Data baseline produk obat MS diambil dari data SBD tahun 2012
e. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling.
Produk obat yang
MS pada tahun
berjalan
Jumlah seluruh
obat yang diuji
(sampel yang diuji)
a. Produk obat
yang MS diambil dari data SBD
tahun 2012
92,00 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
1.2. Persentase
produk Obat Tradisional yang
memenuhi
syarat
a. Obat Tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Obat Tradisional yang
memenuhi syarat dengan jumlah total Obat Tradisional yang disampling pada tahun berjalan
(n).
Obat Tradisional
yang memenuhi syarat
Total Obat
Tradisional yang disampling pada
tahun berjalan
(n)
70 80 81 82 83 84
1.3. Persentase
produk Kosmetik yang
memenuhi syarat
a. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat
dengan jumlah total Kosmetik yang disampling pada tahun berjalan (n).
Kosmetik yang
memenuhi syarat
Total Kosmetik
yang disampling pada tahun
berjalan (n)
88 89 90 91 92 93
1.4. Persentase produk
Suplemen
Kesehatan yang memenuhi
syarat
a.Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
b. Persentase dihitung melalui perbandingan antara jumlah Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat dengan jumlah total Suplemen Kesehatan yang disampling pada tahun berjalan (n).
Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat
Total Suplemen Kesehatan yang
disampling pada
tahun berjalan (n)
78 79 80 81 82 83
1.5. Persentase
makanan yang memenuhi
syarat
a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.
c. Data baseline makanan MS diambil dari data Badan POM tahun 2013
d.Kategori produk makanan yang diuji disesuaikan dengan kategori pangan.
Makanan yang MS
pada tahun berjalan
Jumlah seluruh
sampel Makanan yang
diuji
87,60 88,10 88,60 89,10 89,60 90,10
2 2.1. Jumlah industri
farmasi yang meningkat
kemandiriannya
a. Kemandirian adalah kemampuan Industri Farmasi untuk menjaga mutu.
b. Kriteria mandiri: Tingkat kepatuhan industri farmasi secara mandiri terhadap peraturan terkait dalam
pembuatan Obat yang baik
c. Berdasarkan kriteria mandiri tersebut, industri farmasi dibagi ke dalam beberapa level
kemandirian (Maturity level)
NA 10 10 10 10 10
2.2. Persentase
industri pangan
olahan yang mandiri dalam rangka
menjamin
keamanan pangan
Jumlah sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib (kecuali garam)
yang memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko (PMR) dibandingkan dengan jumlah
sarana industri pangan olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib
Jumlah sarana
industri pangan
olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib
(kecuali garam)
yang memenuhi ketentuan
Program Manajemen
Risiko (PMR)
jumlah sarana
industri pangan
olahan berisiko tinggi dan fortifikasi wajib
NA 3 5 7 9 11
Baseline
/2014PENYEBUTDEFINISI OPERASIONAL PEMBILANG
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
Meningkatnya
jaminan kualitas pembinaan dan
bimbingan
dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha
dan kemitraan
dengan
pemangku kepentingan
Program
Pengawasan Obat dan Makanan
TARGET PENANG
GUNG
JAWAB
PRAKIRAAN MAJU
LAMPIRAN 3.KAMUS INDIKATOR RENSTRA BPOM 2015-2019
NOSASARAN
STRATEGIS
PROGRAM/
KEGIATANIKU/IKK
2015 2016 2017 2018 2019
Baseline
/2014PENYEBUTDEFINISI OPERASIONAL PEMBILANG
TARGET PENANGGUNG
JAWAB
PRAKIRAAN MAJUNOSASARAN
STRATEGIS
PROGRAM/
KEGIATANIKU/IKK
2.3. Jumlah pelaku
usaha industri
obat tradisional (IOT) yang
memiliki
sertfikat CPOTB
Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertfikat CPOTB 3 5 10 15 20 25
2.4. Jumlah industri
kosmetika yang
mandiri dalam pemenuhan
ketentuan
Jumlah industri kosmetika yang menerapkan CPKB 180 185 190 195 200 205
2.5. Tingkat Kepuasan
Masyarakat
Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini
NA
2.6. Jumlah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
yang
memberikan komitmen untuk
pelaksanaan pengawasan
Obat dan
Makanan dengan
memberikan
alokasi anggaran
pelaksanaan
regulasi Obat dan Makanan
Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur
Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratifdi Indonesia setelah provinsi yang
dipimpin oleh Bupati/ Kota.
Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk
melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri
dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan
tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan.
Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
3 Meningkatnya
kualitas
kapasitas kelembagaan
BPOM
3.1. Nilai SAKIP
BPOM
Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM B A A A A
Pengawasan
Obat dan Makanan di 33
Balai
Besar/Balai
POM
1 Jumlah sampel
yang diuji menggunakan
parameter kritis
Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan,
manfaat, dan mutu produk yang diuji
Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan
keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji
Jumlah sampel
yang diuji menggunakan
parameter kritis
2 Pemenuhan
target sampling produk Obat di
sektor publik
(Instalasi Farmasi Kabupaten)
Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan
dengan target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik di masing-masing balai.
Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan
dalam Pedoman Sampling.
jumlah sampel
yang diambil pada IFK
target sampel
yang harus disampling di
sarana sektor
publik di masing-masing balai
…..
3 Persentase
cakupan
pengawasan sarana produksi
Obat dan Makanan
a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi (Industri Farmasi, Industri Obat
Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),
Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD). b. Cakupan pengawasan sarana produksi adalah kumulatif pemeriksaan sarana produksi pertahun
c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah target sarana produksi yang terdapat di wilayah tersebut
d. Target sarana produksi adalah jumlah total sarana produksi yang diinspeksi sampai dengan 2019
dan ditetapkan secara statistik serta berbasis risiko
Jumlah sarana
produksi yang
diperiksa
Jumlah sarana
produksi yang
terdapat di wilayah tersebut
Obat: 207 sarana
Pangan: 2700
sarana OT:
…
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
2015 2016 2017 2018 2019
Baseline
/2014PENYEBUTDEFINISI OPERASIONAL PEMBILANG
TARGET PENANGGUNG
JAWAB
PRAKIRAAN MAJUNOSASARAN
STRATEGIS
PROGRAM/
KEGIATANIKU/IKK
4 Persentase
cakupan
pengawasan sarana distribusi
Obat dan
Makanan
Sarana distribusi Obat dan Makanan yang menjadi cakupan pengawasan termasuk tetapi tidak
terbatas pada sarana berikut:
a. Sarana distribusi Obat adalah jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi
Rumah Sakit dan Puskesmas).
b. Target sarana distribusi obat adalah jumlah total sarana distribusi yang diinspeksi sampai
dengan 2019 dan ditetapkan secara statistik serta berbasis risikoc. Sarana Distribusi OT, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan adalah badan usaha atau perorangan
yang melakukan aktivitas importasi; penyaluran; jual beli obat tradisional; suplemen kesehatan dan/atau kosmetik.
Sarana distribusi terdiri dari:
--> Distributor adalah sarana distribusi yang dalam aktivitasnya memerlukan langkah lebih lanjut
untuk menyalurkan produknya kepada konsumen, contoh: Pedagang Besar, Agen, Toko Grosir
--> Pengecer adalah sarana distribusi yang berhubungan langsung dengan konsumen, contoh: Toko Swalayan, Apotek, Toko Obat, Toko Jamu, Depot Jamu, Toko Kosmetik, Sarana Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Stokis MLM, Klinik Kecantikan, Salon dan Spa.
d. Sarana distribusi resmi bahan berbahaya adalah distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, serta importir terdaftar bahan berbahaya, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang.
e. Sarana Distribusi Pangan adalah tempat penjualan atau peredaran makanan (pangan olahan) di tingkat akhir yang dapat berupa importir/distributor, toko modern atau toko tradisional. Toko
Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (menjual berbagai jenis barang secara eceran
yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket), atau grosir yang berbentuk perkulakan.
f. Cakupan populasi sarana distribusi pangan yang diawasi adalah 1 juta sarana.(tidak termasuk P & D (Toko Kelontong)
Sarana Distribusi yang menjual lebih dari satu komoditi tetap dihitung menjadi 1 (satu) sarana dan jumlah temuan. Temuan komoditi lainnya pada sarana yang diperiksa dilaporkan sebagai temuan
lainnya.
Jumlah sarana
distribusi yang
diperiksa
Jumlah sarana
distribusi yang
terdaftar di instansi terkait di
wilayah tersebut
atau sarana
distribusi lain yang tidak
terdaftar yang terdapat di
wilayah tersebut
Obat: 2622 PBF,
IFK 396, Apotek: 16461, Toko Obat
7320,
Klinik/Balai Pengobatan: 5903
Pangan: 1 jutaBB: 170 sarana
…
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan
makanan
a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan
melalui Korwas PPNS
…
6 Persentase pemenuhan
sarana prasarana
sesuai standar
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.Gedung
Meubelair
alat pengolah data
Standar Sarpras mengacu pada PEDOMAN STANDAR SARANA PRASARANA KERJADI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Diukur dari inventarisasi pemenuhan sarana prasarana setiap tahun termasuk pengadaan alat
laboratorium sesuai standar GLP untuk 15 alat utama:
1. Timbangan (Semi mikro, mikro, analitik, top loading)
2. FTIR3. HPLC4. GC
5. GCMS
6. LCMSMS
7. AAS8. Alat uji disolusi9. UPLC
10. TLC System (Automatic TLC System)
11. Inkubator
12. LAF13. Autoclaf
14. Spektrofotometer15. Protein Analyzer
sarana dan prasarana yang
diadakan
standar yang ditetapkan
…
2015 2016 2017 2018 2019
Baseline
/2014PENYEBUTDEFINISI OPERASIONAL PEMBILANG
TARGET PENANGGUNG
JAWAB
PRAKIRAAN MAJUNOSASARAN
STRATEGIS
PROGRAM/
KEGIATANIKU/IKK
7 Jumlah layanan
publik BB/BPOM
Layanan publik terdiri dari Layanan informasi dan Layanan Sertifikasi.
Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media
cetak/elektronik.
Jenis layanan Informasi antara lain:Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaklanjut
pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber,
Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi
targetnya frekuensi
Untuk pengaduan targetnya jumlah pengaduan
Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan
pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, Pemenuhan
pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik, Laporan Hasil Pengujian Pihak Ketiga, SKI/SKE
…
8 Jumlah Komunitas yang
diberdayakan
Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas
Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.
115 131 131 131 131
9 Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
diukur berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan Balai, meliputi Renstra, RKT tahun n+1, PK
tahun n, POA/Renlak tahun n, LAKIP tahun n-1, LAPTAH tahun n-1, RKAKL/DIPA tahun n+1, laporan keuangan tahun n-1