RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2017
108
Embed
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/stories/Renstra/renstra...RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN ... tentang Pembentukan Kabupaten
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKANOMOR : TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH2017
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 183 Tahun 2017
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014-2018
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Menimbang : a Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiaporganisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyusunRencana Strategis (renstra) ;
b Bahwa dokumen Rencana Strategis OPD merupakanpedoman dalam menyusun program dan kegiatanprioritas serta capaian kinerja (outcome) OPD ;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlumenetapkan Perubahan Rencana Strategis BadanPerencanaan Pembangunan,dan PengembanganDaerah Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4493)yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahKepada Pemerintah, Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4693);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015 - 2019
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2011 tentang Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2008 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011Nomor 11);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2014 Nomor 1).
24.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Majalengka (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan daerahKabupaten Majalengka 2014-2018, sebagaimanatercantum dalam lampiran kebuputusan ini merupakanbagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan PerencanaanPembangunan Penelitian dan Pengembangan daerahKabupaten Majalengka 2014-2018 adalah dokumenperencanaan program dan kegiatan prioritas OPDsebagai acuan dalam penyusunan Rencana KerjaTahunan.
KETIGA : Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimanatercantum dalam Perubahan Rencana Strategis BadanPerencanaan Pembangunan Penelitian danPengembangan Daerah Kabupaten Majalengka padapelaksanaanya akan menyesuaikan dengan Kebijakandan kemampuan keuangan daerah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyataterdapat kekeliruan didalamnya akan diadakanperubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : MajalengkaPada tanggal : 9 Maret 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan DaerahKabupaten Majalengka
Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si
RPJMD Kab. MajalengkaTahun 2014 - 2018
Hal i
Pemerintah Kabupaten Majalengka
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………… iDAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iBAB I PENDAHULUAN ...........……………………………………………………………………… I - 1
1.1. Latar Belakang .................………………………………………………………… I - 11.2. Dasar Hukum .................................……………………………………………… I - 21.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… I - 101.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………………..…. I - 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATENMAJALENGKA ……………………………………………………………......... II - 12.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda …………………. II - 1
2.1.1. Tugas …………………………………………….. ……………………… II - 12.1.2. Fungsi ……………………………………………………………………. II - 12.1.3. Struktur Organisasi ………….…………………………………….. II - 2
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Majalengka ….. ……………… II - 42.2.1. Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten
Majalengka …… …………………………………………………….... II - 42.2.2. Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten
Majalengka ………………………………….………………………… II - 52.3. Kinerja Pelayanan Bappeda………………………………………………..…. II - 72.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bappeda ……………………………………………………………………………….. II - 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ………… III - 13.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bappeda ……………………………………………………………… III - 13.2. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………. ................ III - 53.3. Penetuan Isu-Isu Stratgeis ……………………………………………………. III - 34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ….… IV - 14.1. Visi dan Misi ………………………………………..…...………………………...… IV - 14.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……………………..………… IV - 24.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda ………………………………………….. IV – 7
RPJMD Kab. MajalengkaTahun 2014 - 2018
Hal ii
Pemerintah Kabupaten Majalengka
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKASI KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……….………. V - 1
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………………… VI - 1
BAB VII PENUTUP ……………………………………………….…………………………………………. VII - 1
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Majalengka Tahun 2014-
2018 telah ditetapkan pada 9 September 2014 melalui Surat Keputusan
Kepala BAPPEDA Nomor 1382 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2014- 2018. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan struktur
Organisasi yang ada di pemerintah Kabupaten Majalengka dan
diterbitkannya Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka. Dimana dalam perda tersebut mengatur
bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Majalengka berubah struktur organisasi dan kewenangan menjadi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) Kabupaten Majalengka sehingga berimplikasi adanya
perubahan tugas pokok dan fungsi Bappelitangda serta dokumen
perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru.
Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi, maka dilakukan
pula review dan revisi terhadap Renstra Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Bappelitbangda
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang
dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi ;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD ;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja ;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan.
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 2
Penyederhanaan kegiatan Perencanaan strategis merupakan
proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan
yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang
terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban.
Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta
tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan
demikian rencana strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang
bagaimana Bappelitbangda akan mencapai tujuannya. Perubahan
Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2014-2018
yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan
pembangunan selama lima berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang
dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda dalam
mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah
terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika
pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat
dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 3
Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
2014-2018 disusun dengan berlandaskan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 4
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor (4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 5
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 6
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor
11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014
Nomor 1).
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 7
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi,
misi, tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, termasuk
strategis dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam
program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan
misi organisasi serta sebagai pertejemahan dari visi, misi Pemerintah
Kabupaten Majalengka.
Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten
Majalengka Tahun 2014-2018 adalah untuk merevisi Renstra Bappeda
2014-2018 menyesuaikan dengan nomenklatur dan kewenangannya
berdasarkan peraturan daerah nomor 14 tahun 2016. serta mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, melalui perencanaan yang
terarah, terukur dan bersinergi.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Tahun
2014-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal I- 8
BAB I : PENDAHULUANBab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,makud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KAB. MAJALENGKABab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan StrukturOrganisasi, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan OPD,serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahanberdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan RenstaRenstar Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Provinsi JawaBarat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANBab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Bappelitbangda,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda sertaStrategi dan Kebijakan Bappelitbangda.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFBab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, IndikatorKinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPELITBANGDA YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menggambarkan Indikator Kinerja Bappelitbangda yangsecara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapaiBappelitbangda ditahun mendatang sebagai komitmen untukmencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII : PENUTUP
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal II- 1
BAB IIGAMBARAN PELAYAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MAJALENGKA
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda2.1.1. Tugas
Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi
Bappelitbangda, maka perlu kiranya memahami Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan
Fungsi Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malalengka
bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala
Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah
melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah
dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah.
2.1.2. FungsiDalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagaimana tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan
daerah ;
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal II- 2
2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
daerah; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai
saat ini dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
meliputi bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Pelayanan
Dasar Dan Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Penataan Ruang
& Infrastuktur dan Bidang Penelitian Dan Pengembangan.
2.1.3. Struktur OrganisasiUntuk melaksanakan tugas pokok Bappelitbangda, Kepala
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka didukung oleh unsur
organisasi sebagai berikut :
a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas :
1. Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang;
4. Jabatan Fungsional.
b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
a. Kepala Sub Bagian Umum
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian
a. Kepala Sub Bidang Distribusi
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal II- 3
b Kepala Sub Bidang Produksi
c. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif
4. Kepala Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar Dan Kesra
a. Kepala Sub Bidang Pendidikan
b. Kepala Sub Bidang Kesehatan
c. Kepala Sub Bidang Kemiskinan
5. Kepala Bidang Perenc. Penataan Ruang & Infrastuktur
a. Kepala Sub Bidang Infrastuktur
b. Kepala Sub Bidang Permukiman
c. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Dan Mitigasi
6. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan
a. Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Analisa
b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Program.
c. Kepala Sub Bidang Data
7. Jabatan Fungsional.
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal II- 3
Gambar 2.1BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN MAJALENGKAPERDA NO: 14 TAHUN 2016
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal II- 4
2.1.4. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Majalengka
Organisasi Bappelitbangda dapat berjalan sebagaimana tugas dan fungsinya
apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya pada
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sumber
daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana perkantoran. Sumber daya aparatur
Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tahun 2017 sebanyak 43 Aparatur Sipil Negara,
yang terdiri dari jabatan struktural (Esselon II, III dan IV), fungsional umum dan 6
orang pegawai tidak tetap / Pegawai Harian Lepas (PHL). Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.1 tentang pegawai Bappelitbangda berdasarkan jabatan, Tabel 2.2
tentang pegawai Bappelitbangda berdasarkan kelompok kerja dan Tabel 2.3 tentang
pegawai Bappelitbangda berdasarkan pendidikan.
Tabel 2.1Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Jabatan
Tahun 2017
NO Jabatan Strukturaldan Fungsional
JumlahPegawai
TingkatDiklat
Jml Pegawaiyg mengikuti %
1. Esselon II 1 Pim II 1 1002. Esselon IIIa 1 Pim III 1 1003. Esselon IIIb 4 Pim III 4 1004. Esselon Iva 15 Pim IV 6 405. Fungsional khusus 1 Arsiparis 1 1006. Fungsional Umum /
Pelaksana21 - - -
7. PHL 6 - - -Jumlah 49
Sumber : Data Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2017
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal II- 5
Tabel 2.2Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Kelompok Kerja
Tahun 2017
N0 Kelompok Kerja Laki-laki
Perempuan Jumlah PTT
PHL(PenjagaMalam
/CleaningService)
Total
1 Sekretariat 8 7 15 - 6 21
2PerencanaanPerekonomian
4 4 8 - - 8
3PerencanaanPelayanan Dasar DanKesra
6 1 7 - - 7
4Perenc. PenataanRuang & Infrastuktur
4 2 6 - - 6
5PenelitianDan Pengembangan
5 1 6 - - 6
6 Fungsional/ Arsiparis - 1 1 - - 1
Jumlah 27 16 43 - 6 49Sumber : Data Kepegawaian Bappelitbangda Tahun 2017
Tabel 2.3Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan Tingkat
DAS di Sungai Cimanuk;Sungai Cilutung; SungaiCideres; Sungai Cikeruh;Sungai Ciherang; SungaiCiwaringin; SungaiCilongkrang; Sungai Ciawi;Sungai Cihikeu; SungaiCihieum; dan SungaiCisampora
Kawasan rawan bencanalongsor meliputi:KecamatanLeuwimunding;Talaga;Maja;Sukahaji;Majalengka;Sindang;Banjaran;Sindangwangi; Argapura;Bantarujeg; Malausma; danLemahsugih.
Kawasan rawan banjirberada di sepanjang tanggulDesa Pakubeureum atauSungai Cimanuk sampaiBendung Rentang melaluiKecamatan Kertajati –Kecamatan Jatitujuh
SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Bina MargaCipta Karya/BPBD
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 16
NoRencana
PolaRuang
PolaRuangSaatIni
Indikasi ProgramPemanfaatanRuang Pada
PeriodePerencanaan
Berkenaan
PengaruhRencana Pola
Ruangterhadap
KebutuhanPelayanan
SKPD
Arahan LokasiPengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)daerah rawanbencana;
f. Peningkatankapasitasmasyarakat;
g. Melakukanpengelolaandan konservasiDAS dansumber dayaairnya secaraoptimal;
h. Melakukanpenguatankelembagaanmengenaikebencanaan;
i. Penguatanmatapencaharianmasyarakat didaerah rawanbencana; dan
j. Relokasipermukimanpada kawasanrawan bencana.
6. Kawasanlindunggeologi
a. Identifikasi daninventarisasikawasan-kawasan rawanbencana geologidan kawasankars;
Kawasan gerakan tanah diKecamatan Lemahsugih;Kecamatan Bantarujeg;Kecamatan Cingambul;Kecamatan Talaga;Kecamatan Banjaran;Kecamatan Argapura;Kecamatan Sindangwangi;
c. Pengembanganpola intensifdan disinsentifpengelolaankawasanlindung;
d. Pengawasankawasanlindung;
e. Sosialisasi danrelokasipermukimanpada kawasanrawan bencana;dan
f. Imitigasikebencanaan.
Kecamatan Malausma;Kecamatan Sindang;Kecamatan Rajagaluh;KecamatanCikijing;KecamatanMajalengka; KecamatanMaja dan KecamatanSukahaji
Kawasan gunung berapi diKecamatan Argapura;Kecamatan Cikijing;Kecamatan Maja; KecamatanTalaga; KecamatanRajagaluh; KecamatanSindang dan KecamatanBanjaran
Kawasan gempa bumi diKecamatan Argapura;Kecamatan Banjaran;Kecamatan Majalengka;Kecamatan Talaga;Kecamatan Maja; KecamatanSukahaji; KecamatanSindang; KecamatanRajagaluh; dan KecamatanSindangwangi
Perlindungan air tanahberupa jaringan CAT diKecamatan Majalengka
SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Bina Marga
Kawasan hutan produksitetap di KecamatanKertajati; KecamatanKadipaten; KecamatanSindangwangi; KecamatanRajagaluh dan KecamatanBantarujeg
Kawasan hutan produksiterbatas di KecamatanSindangwangi; KecamatanBantarujeg; KecamatanLeuwimunding; KecamatanTalaga; KecamatanCingambul dan KecamatanLeumahsugih.
SKPD penanggungjawab danpelaksana Dinas Hutbunak
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 19
NoRencana
PolaRuang
PolaRuangSaatIni
Indikasi ProgramPemanfaatanRuang Pada
PeriodePerencanaan
Berkenaan
PengaruhRencana Pola
Ruangterhadap
KebutuhanPelayanan
SKPD
Arahan LokasiPengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)bukan kayu;
h. Pengembang-an tanamanhutan; dan
i. Peningkatanpemasaranhasil produksi.
2. Kawasanperuntukanpertanian
a. Pengembang-an sarana danprasarana;
b. Pengembang-anagroindustri;
c. Pengembang-an usaha taniterpaduberwawasanagropolitan;
d. Inventarisasidan penetapanlokasi usahapeternakandan kawasansentraproduksiternak;
e. Penataan danpengendalianlokasi usahapeternakandan kawasansentraproduksiternak;
f. Penggembang-
Tanaman pangan,Hortikultura, danPerkebunan di seluruhkecamatan
Kawasan peternakan diKecamatan Majalengka;Kecamatan Jatitujuh;Kecamatan Maja; KecamatanBanjaran; KecamatanLeumahsugih; danKecamatan Panyingkiran
Industri besar di KecamatanJatitujuh; KecamatanKadipaten; KecamatanKertajati; Kecamatan Ligung;Kecamatan Dawuan;Kecamatan Kasokandel;Kecamatan Jatiwangi;Kecamatan Sumberjaya;Kecamatan Leuwimunding;dan Kecamatan Palasah.
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 24
NoRencana
PolaRuang
PolaRuangSaatIni
Indikasi ProgramPemanfaatanRuang Pada
PeriodePerencanaan
Berkenaan
PengaruhRencana Pola
Ruangterhadap
KebutuhanPelayanan
SKPD
Arahan LokasiPengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)kecil;
c. Pengembang-an IKM denganmembentuksentra – sentraproduksi;
d. Peningkatansistempemasaran;
e. Pemindahansebagianindustrikedalamkawasanindustri;
f. Pengembang-an klaster-klaster Industrimenengah;
g. Membukapeluangsebesar-besarnya bagiindustri yangramahlingkungan;
h. Menempatkanproduk usahapada rest-restarea denganpolakemitraan;
i. Pengembang-an anekaproduk
Industri menengah diKecamatan Jatitujuh;Kecamatan Kadipaten;Kecamatan Kertajati;Kecamatan Ligung;Kecamatan Dawuan;Kecamatan Kasokandel;Kecamatan Jatiwangi;Kecamatan Sumberjaya;Kecamatan Leuwimunding;dan Kecamatan Palasah.
Tersebar di kawasanperkotaan, SKPDpenanggungjawab danpelaksana Bappelitbangda/Dinas Bina Marga CiptaKarya/Dishubkominfo/ DinasPerindustrian danPerdagangan
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 28
NoRencana
PolaRuang
PolaRuangSaatIni
Indikasi ProgramPemanfaatanRuang Pada
PeriodePerencanaan
Berkenaan
PengaruhRencana Pola
Ruangterhadap
KebutuhanPelayanan
SKPD
Arahan LokasiPengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)prasaranakawasanbandara; dan
c. Pengembang-an pertahanandankeamanan.
Tabel 3.5.Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda berdasarkan Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong KeberhasilanPenanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi OPD
PermasalahanPelayanan OPD
FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 tugas pokok yaitu :
merumuskan,mengkoordinasikan,membina, dan mengevaluasipenyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah bidangperencanaan pembangunandaerah yang meliputi bidangekonomi, sosial dan budaya,sarana dan prasaranawilayah, dan monitoring danevaluasi.
No Rencana Tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi OPD
PermasalahanPelayanan OPD
FaktorPenghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)daerah yang meliputi bidangekonomi, sosial dan budaya,sarana dan prasaranawilayah, dan monitoring danevaluasi
3 pengkoordinasianpenyusunan perencanaanpembangunan daerahmeliputi bidang ekonomi,sosial dan budaya, saranadan prasarana wilayah, danmonitoring dan evaluasi
4 pembinaan, pelaksanaantugas, dan evaluasiperencanaan pembangunandaerah meliputi bidangekonomi, sosial dan budaya,sarana dan prasaranawilayah, dan monitoring danevaluasi
Dalam hal analisis terhadap KLHS, penyusunan dokumen renstra
Bappelitbangda ini diselaraskan dengan hasil analisis KLHS bagi RPJMD
Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.
Tabel 3.6.Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 30
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Ketersediaan AirBersih
a.Kondisi HidrologiKabupatenMajalengka dibagike dalam duabagian, yaitu airpermukaan dan airtanah. Airpermukaan,dilewati 2 (dua)sungai besar, yaituSungai Cimanuk danCilutung yangmenjadi sumber airbaku terutamauntuk kegiatanpertanian
b.Selain itu,KabupatenMajalengkamempunyaibeberapa potensiair permukaanlainnya berupasitu/danau yaitu diwilayah DesaCipadung, Payung,Sangiang, danTalagaherang. AirTanah, berdasarkankondisi potensiyang ada secaraumum WilayahUtara dan TengahKabupatenMajalengka
merupakan daerahyang memilikipotensi Air BawahTanah (ABT) yangcukup baik.
c.Saat ini terdapat 7sistem suplai airbersih perkotaan.Kota Majalengkadilayani oleh sistemdengan sumber airbersih dari air tanahdan mata air.Sistem suplai airbersih di wilayahKadipaten berasaldari air sungaiCimanuk,Kecamatan Ligungsumber airbersihnya berasaldari air tanah danpermukaan,sedangkan sumberair bersih empatKecamatan lainnyayaitu Maja, Talaga,Rajagaluh, danCikijing mengambilsumber airbersihnya dari mataair.Pada saat inisumber mata airyang dipergunakanuntuk keperluan air
kecil yangmempunyai saranapengelolaan airlimbah sendirimaupun terpusat,1) untuk industritahu, baru ada duadari 231 pabrik tahudi tahun 2013; 2)usaha pencelupanjeans, Cuma duadari 11 usaha yangada di 2013; 3) 0untuk pabriktapioka ; 4) ada 3unit dari 51 untukpemotongan batualam.
c.Penyumbangterbesar nilai BODdan COD adalahlimbah industripembuatan tahu.Industripemotongan batualam juga salah satupenyumbangterbesar nilai CODdan BOD.
b.KabupatenMajalengkamemiliki tempatpemrosesan akhirsampah (TPA)seluas 2,9482 Haberlokasi di DesaHeuleut KecamatanKadipaten. Luas TPAyang sudah terpakai2,5 Ha. Akan tetapitahun mulaiberoperasionalnyaTPA ini pada tahun1994 dan umur TPAhanya 19 tahun,jadi TPA ini sudahhampir habis masapakainya. Di dalamRUTR/RTRWdirencanakanperluasan TPPAS diDesa HeuleutKadipaten danpembangunanTPPAS yang baru diKecamatan Talagadan/atauCingambul(Peraturan Daerah
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 35
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
KabupatenMajalengka Nomor11 Tahun 2011tentang RencanaTata Ruang WilayahKabupatenMajalengka Tahun2011-2031) danmaster planPersampahanKabupatenMajalengka tahun2007
c.Terdapat 3kelompok banksampah, yaitu 1)paguyuban TPA diDesa Heuleutdengan jumlahsampah yangdikelola 12 m3 / bln;2) di SMPN 2Majalengka, 6m3/bln; 3) GreenEconomic Studio(GES) di KelurahanBabakan JawaKecamatanMajalengka, 12m3/bln.
4. Alih Fungsi Lahan
a.Hingga saat ini,konversi lahanterbangun semakinmeluas ke daerahyang bukan
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 36
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
peruntukannya,baik secara naturalataupun terencana.Semakin tinggijumlah penduduk,disertai dengankebutuhan ruanguntuk tempattinggal menjadisalah satupenyebab konversilahan. Hal iniberimplikasi padameningkatnyakerusakanlingkungan.
b. Penggunaanlahan KabupatenMajalengka sampaidengan tahun 2012terdiri atas lahanpertanian seluas84.703 Ha denganrincian lahan sawahseluas 51.428 Hadan lahan bukansawah seluas33.275 Ha,sedangkan lahanbukan pertanianseluas 35.721 Hadengan sektordominan padahutan Negaraseluas 17.203 Ha.
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 37
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
Khusus untuk lahansawah, terjadipenurunan luaslahan jikadibandingkandengan tahun 2011yang pada saat ituseluas 51.896,berarti adapenurunan luassawah sebesar 468Ha
5. Kawasan HutanLindung danKawasanBerfungsi Lindung
a.Luas kawasan hutanlindung pada tahun2012, yaitu 5.813Ha. Berartiluasannya hanya4.82 % dari luasKabupatenMajalengka yangberarti masih jauhdari harapanmemenuhi amanatRTRW bahwa luaskawasan lindungharus 30 % dari luaskabupaten.
b. Ada beberapawilayah yangseharusnya menjadikawasan hutanlindung dankawasan denganfungsi lindung akantetapi belum
menjadi kawasanhutan lindungkarena menjadidaerah pemukiman,yaitu di KecamatanBantarujeg,Banjaran, Maja danMajalengka.
6. Lahan Kritis Dari luas wilayahKabupatenMajalengka sebesar120.420 Ha, luaslahan kritis padaakhir tahun 2012seluas 12.543 Ha atau10,42 % dari luasKabupatenMajalengka.Persentase ini telahberkurang sekitar 5% dalam kurun waktutiga tahun, karenapada akhir tahun2009, luas lahan kritisadalah 18.795 Haatau 15,61 % dari luasKabupatenMajalengka. Lahankritis tersebut beradatersebar di 25kecamatan, yaituseluruh kecamatan diKabupatenMajalengka kecualiKecamatan
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 39
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
Leuwimunding.Sementara itu luasanlahan yangterkategori potensialkritis sebanyak3.218,35 Ha yangtersebar di 24kecamatan yaitu diseluruh kecamatan diKabupatenMajalengka kecualiKecamatan Argapuradan Leuwimunding.
7 Konflik Sosial Kebutuhan lahanuntuk khususbandara adalah 1.800Ha dan untukaerocity 3.200 Ha.Saat ini lahan yangsudah dibebaskansekitar 800 Ha. Targetsampai awal 2014ketersediaan lahansudah mencapai1.200 Ha. Akantetapi, dalampelaksanaanpembebasan lahan,konflik sering terjadibaik antara wargadesa dengan timpemerintah atau punantar warga sendirimenyangkut nilaiganti rugi tanah.
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal III- 40
No Aspek Kajian Ringkasan KLHS
Implikasiterhadap
PelayananSKPD
Catatan bagiPerumusan
Programdan
KegiatanSKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
karena nilai ganti rugiyang dulu disepakatisudah tidak relevanlagi dengan nilai saatini. Selain itu wargajuga memintakepastian atas lokasipemindahan daridesa asalnya.
8 Pengangguran Tingkatpengangguranmengalami fluktuasidalam kurun waktulima tahun terakhir.Pada tahun 2008tingkat pengangguranadalah 7,98 % danturun hingga 5,82 %pada tahun 2010,akan tetapimeningkat lagi padatahun 2011 mencapai7,80 %. Pada tahun2012, tingkatpengangguran turunkembali menjadi 6,71%.
Hasil Kajian YangDimanfaatkan UntukPerumusan Kebijakan
Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakan sebagaidasar kebijakan
100% 100% 100% 100% 100%
3 MeningkatnyakinerjapelayananSKPD
Peningkatan akuntabilitaskinerja SKPD dalammendukung AkuntabilitasKinerja Pemerintah Daerah
Meningkatnya nilai / katagori SAKIPOPD
C C CC B BB
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal IV- 1
4.3. Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda
Dalam mengawal perencanaan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, visi
yang akan dicapai ditopang dengan penjabaran beberapa misi, dan begitu pula
memiliki ikatan simpul yang kuat dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
yang akan dilakukan.
Strategi pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah ;
3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan ;
4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung Akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
Sedangkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antara
lain :
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Mengembangkan perencanaan pembangunan yang aspiratif
3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem
pengawasan perencanaan
4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan perencanaan
pembangunan deerah
5. Memantapkan peran Bappelitbangda dalam mendukung tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal V- 1
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis
dan Kebijakan maupun program Bappeda yang secara langsung maupun tidak
langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati. Program dan kegiatan Bappelitbangda yang akan dilaksanakan
merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Majalengka yang
berisi program prioritas terpilih dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut.
Nama program prioritas yang tercantum dalam perubahan Rencana
Strategis Bappelitbangda Kabupaten Majalengka sebagai berikut :
No. Nama Program1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan2 Program Sinergitas Perencanaan Daerah3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi5 Program Perencanaan Sosial Budaya6 Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal IV- 1
BAB VIINDIKATOR KINERJA BAPPELITBANGDA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai oleh setiap
unit kerja, berdasarkan setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang
ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan
ukuran untuk menjamin dan meningkatnya akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah
kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta
digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam
tahapan perencanaan (ex ente), tahapan pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah
kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Salah satu kendala
pemerintah dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah sulitnya mengukur kinerja dan
mennetukan indikator kinerja yang tepat. Hal tersebut diantaranya dikarenakan sektor
pelayanan publik memiliki karakteristik terutama capaian output dan outcome yang
sebagian besar berupa jasa pelayanan publik, sangat berbeda dengan sektor bisnis yang
berorientasi kepada keuntungan sehingga lebih mudah diukur.
Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagi komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Rencana StrategisBAPPELITBANGDA Kab. Majalengka
Hal IV- 2
Tabel 6.1Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD