RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN ...

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana

strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau

lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya

sasaran pembangunan nasional

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)

tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan

koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku

kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:



a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan

yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam

wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas perencanaan

pembangunan yang disusun secara terpadu oleh

kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh

pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

3. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan

Rencana Kerja Pemerintah.

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

3. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD);

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah(RPJPD) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk

20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang

mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen

perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman



pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan

keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum

daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP,

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun

dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima)

tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta wajib

menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang

ditetapkan kementerian/lembaga. Untuk itu penerapannya perlu

direncanakan, sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat

sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan

capaian kinerja tersebut. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD) adalah dokumen rencana untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk

menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman,

landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Blora dan dijabarkan dalam sasaran–sasaran pokok yang harus

dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan

pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan

arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora ini dilakukan dengan berdasarkan pada sejumlah

peraturan perundangan antara lain:



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4578); pp 2019

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blora Nomor 3);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 28);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor … Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2021-2026;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan




Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);


Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);


Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);


Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Blora.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora ini antara lain

adalah:

1. Maksud penyusunan Renstra adalah :

a. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang

berisi kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5

tahun sebagai penjabaran untuk mendukung pencapaian visi

dan misi kepala daerah.

2. Tujuan penyusunan Renstra adalah :

a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang

berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;



b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dengan arahan strategis Visi

dan Misi Kabupaten Blora sebagaimana dijabarkan di dalam

RPJMD tahun 2021-2026;

c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja

yang terukur, baik dalam bentuk LKj IP Badan Penanggulangan

Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang, landasan

hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANANBADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra

Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

Bab ini menguraikan tentang hasil identifikasi permasalahan

pada masing-masing bidang, dan penetapan isu strategis



pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora yang akan menjadi bahan dalam penyusunan

kebijakan program dan kegiatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENANGGULANGAN BENCANA

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian

dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut BPBD Kabupaten Blora.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Blora

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora

(BPBD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten

Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mempunyai

tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil

dan merata;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat

dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

Berdasarkan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mempunyai fungsi sebagai berikut:



a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam

Tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan

atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat

tanggap Darurat dan pasca bencana;

e. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan,

Logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya

Dalam rangka penanggulangan darurat bencana;

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blora, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana;

1 Orang Pejabat Eselon III/a

b. Sekretariat;

1 Kepala Sekretariat

1 Orang Pejabat Eselon IV/a

c. Kepala Seksi-Seksi, terdiri dari :

1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD

Kabupaten Blora didelegasikan menjadi 3 (tiga) Seksi dan

Kesekretariatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun

2011 sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana

dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, dan



pengendalian terhadap program, administrasi dan sumnber daya

serta kerja sama.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan

dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.

2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum

dan peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana,

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan

perlengkapan dan rumah tangga.

3. Pembinaaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan

protokol.

4. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah

penanggulangan bencana.

5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.

6. Pengkoordinasian data penyusun laporan penanggulangan

bencana.

B. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala

Seksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksamembantu Kepala

pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada para bencana serta

pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta

pemberdayaan masyarakat.

3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga

terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana

serta pemberdayaan masyarakat.



4. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

C. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi

mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan

logistik.

Adapun fungsi Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai

berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan

logistik.


penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

pengungsi dan dukungan logistik.

3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat.

4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan

logistik.

5. Pemantauan, evaluasi dan analisi pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

D. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi

mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan

bencana pada pasca bencana.

Adapun fungsi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai

berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

pasca bencana.




penanggulangan bencana pada pasca bencana.

3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada pasca bencana.

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada

pasca bencana.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLORA

SEKRETARIAT

UNSUR PENGARAH

- Lembaga atau SKPD

- Masyarakat

Profesional

UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA

BPBD

KEPALA BPBD

SEKSI PENCEGAHAN

DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI REHABILITASI

DAN REKONTRUKSI

SEKSI KEDARURATAN

DAN LOGISTIK

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL



2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Blora

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Blora berjumlah 26 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan BPBD

Kabupaten Blora

No Tingkat Pendidikan PNS Non PNS Jumlah

L P L P

1 Sederajat SMP - - - - -

2 Sederajat SMA 3 - 9 1 13

3 Sederajat D3 - 1 1 - 2

4 S1 6 - 3 - 9

5 S2 1 1 - - 2

Total 10 2 13 1 26

Sumber : BPBD Kabupaten Blora, 2021

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

BPBD Kabupaten Blora Tahun 2017

No Golongan PNS

L P

1 Golongan II 3 -

2 Golongan III 5 2

3 Golongan IV 2 -

Total 10 2




Tabel 2.3 Sumberdaya Sarana Dan Prasarana BPBD KabupatenBlora

NO Kode Barang Nama Barang Masa

Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

1 1.3.2.09.04.03.001 Kacamata Pelindung

Kacamata Pelindung 4 30 2020

2 1.3.2.05.02.07.012 Topeng (masker) Gas

Masker 5 30 2020

3 1.3.2.05.02.06.077 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Hansprayer 5 10 2020

4

1.3.2.07.01.01.145 Termometer Mercury Untuk Suhu Badan

Termometergan 5 2 2020

5 1.3.2.07.01.02.107 Kompresor Jun Air

kompresor mesin cuci mobil

5 1 2020

6 1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium

TANGGA ALUMINIUM SLEDING

5 1 2020


TANGGA ALUMINIUM LIPAT

5 1 2020

8 1.3.2.09.04.04.007 Digital Handycam VHSC

HANDYCAM 4 2 2020

9 1.3.2.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS)

UPS 5 10 2020

10 1.3.2.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer)

Printer 4 4 2020

11 1.3.2.10.01.02.010 Personal Komputer

KOMPUTER 4 3 2020

12

1.3.2.05.02.04.005 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)

ac pendingin ruangan 5 4 2020

13 1.3.2.05.02.05.011 Treng Air/Tandon Air

tandon air 1000 l 5 1 2020




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

14 1.3.2.05.03.01.008 Meja Kerja Pegawai Non Struktural

meja staf 5 5 2020

15 1.3.2.05.02.01.008 Meja Rapat

meja rapat 5 1 2020

16 1.3.2.05.03.03.008 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

Kursi Kerja 5 15 2020

17 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat

Kursi Rapat 5 8 2020

18

1.3.2.02.02.04.001 Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya

caravan prahu 2 1 2020

19 1.3.2.03.02.12.006 Palu Besar

alat penghancur beton 5 1 2020

20 1.3.2.03.01.06.001 Mesin Gergaji

senso kecil 10 3 2020

21 1.3.2.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput

mesin pemotong rumput

5 1 2020

22

1.3.2.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner

vacuum cleaner/penghisap debu

5 1 2020

23 1.3.2.05.02.04.006 Kipas Angin

misty fan/kipas angin blower

5 1 2020

24 1.3.2.03.01.06.001 Mesin Gergaji

senso sedang 10 3 2020

25 1.3.2.03.01.06.001 Mesin Gergaji

senso besar 10 1 2020

26 1.3.2.03.01.06.001 Mesin Gergaji

senso setang panjang 10 2 2020

27 1.3.2.03.01.06.001 Mesin Gergaji

mesin pemotong beton 10 1 2020

28 1.3.2.01.03.14.011 Tandu Lipat

tandu lipat 7 5 2020

29 1.3.2.15.02.06.001 Alat Pelindung Lainnya

hernes 5 10 2020




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9


double pully 5 10 2020

31 1.3.2.06.02.01.006 Handy Talky (HT)

HT 5 6 2020


as cander 5 2 2020


dis cander 5 2 2020


snapling 5 20 2020

35

1.3.2.05.03.02.010 Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III

Meja Tamu Front Office 5 1 2019

36 1.3.2.05.02.01.048 Sofa

Kursi Sofa 5 1 2019

37

1.3.2.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )

Tangga Sliding 5 2 2019

38

1.3.2.09.04.08.012 Fingerprint Magnifier/Henry Disk

Mesin Fingerfrint 4 1 2019

39 1.3.2.07.01.08.125 Proyektor Romad Complet

Proyektor 5 1 2019

40 1.3.2.03.03.05.097 Hadled Printer

Printer canon 5 2 2019

41 1.3.2.05.02.06.014 Microphone

Microphon Stand 5 3 2019

42 1.3.2.05.02.06.014 Microphone

Microphon Meja 5 3 2019

43 1.3.2.02.01.06.005 Mobil Tinja

Mobil Tangky 7 1 2019




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

44 1.3.2.05.02.06.028 Lambang Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila

5 2 2019

45 1.3.2.01.03.05.010 Pompa Air

Pompa air Portebel 7 1 2019

46 1.3.2.06.03.47.002 Genset

Light Tower 10 2 2019

47 1.3.2.15.03.02.005 Tenda

Tenda 2 2 2019

48 1.3.2.05.02.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur)

Kompor Gas 5 2 2019

49 1.3.2.05.02.01.040 Pot Bunga

Pot Bunga sedang 5 10 2019

50 1.3.2.05.02.01.040 Pot Bunga

Tatakan Pot Bunga 5 10 2019

51 1.3.2.05.02.01.040 Pot Bunga

Pot Bunga Besar 5 6 2019

52 1.3.2.04.01.04.005 Lemari Penyimpan

Rak Piring 4 2 2019

53 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Lemari logistik 5 5 2019

54

1.3.2.03.03.06.007 Waveform Monitor Set With Level And Vector Display

Perangkat Display 1 Set 5 1 2018

55 1.3.2.10.02.04.001 Server

Server Data 1 Set 4 1 2018

56 1.3.2.06.02.01.010 Facsimile

Fax Machine/Telp 5 1 2018

57 1.3.2.05.02.06.002 Televisi

Televisi LG 5 1 2018

58 1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply

Unit Power Supply 5 1 2018

59 1.3.2.06.02.02.004 Alat Komunikasi Radio Ssb

Radio SSB/Power Supply/Antena

5 1 2018

60 1.3.2.06.01.05.038 GPS Receiver

GPS 5 2 2018




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

61 1.3.2.05.03.02.013 Meja Operator

Meja Operator 5 6 2018

62 1.3.2.10.01.02.001 P.C Unit

PC 4 4 2018

63 1.3.2.06.03.47.002 Genset

Genset 10 1 2018

64 1.3.2.05.01.05.005 White Board

Frameles Glassboard 5 1 2018

65 1.3.2.07.01.01.018 Instrumen Cabinet

Kabinet Operator 5 6 2018

66 1.3.2.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal

Kursi Operator 5 6 2018

67 1.3.2.05.02.04.003 A.C. Window

AC Ruangan 5 1 2018

68 1.3.2.10.01.02.002 Laptop

Laptop 4 2 2018

69 1.3.2.10.02.02.008 Plotter (Peralatan Mini Komputer)

Printer HP 4 1 2018

70 1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu

Meja Credenza 5 1 2018

71 1.3.2.10.02.03.006 Viewer (Peralatan Personal Komputer)

LCD Proyektor 4 1 2018

72 1.3.2.05.02.06.039 Mimbar/Podium

mimbar 5 1 2018

73 1.3.2.05.02.03.004 Mesin Cuci

jet cleaner (mesin cuci mobil)

5 1 2018

74 1.3.2.06.01.02.033 Camera Wall Box

CCTV 5 1 2018

75 1.3.2.05.02.04.003 A.C. Window

AC 5 2 2018

76 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Almari Besi 5 2 2018

77 1.3.2.05.02.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur)

Kompor gas 5 2 2018

78 1.3.2.07.01.01.161 Senter

Senter 5 8 2018




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

79 1.3.2.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya

Jaket Pelampung Renang

5 10 2018

80 1.3.2.05.01.04.003 Rak Besi

Rak jemuran 5 4 2018

81 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Almari arsip 5 1 2018


Ring Boy 5 2 2018

83 1.3.2.08.01.07.011 Mantel Destilasi

Jas Hujan 8 10 2017


Jaket Pelampung Renang

5 10 2017

85 1.3.2.05.02.01.036 Kursi Lipat

Kursi Lipat 5 6 2017

86 1.3.2.05.02.06.008 Sound System

Sound System 5 1 2017

87 1.3.2.10.01.01.008 Komputer Jaringan

Komputer PC 4 2 2017


Printer EPSON 4 2 2017


Taplak Meja Besar 5 5 2017

90 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Almari arsip 5 2 2017


Sepatu boot 5 9 2017

92

1.3.2.08.03.11.004 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga

Bendera Umbul umbul 8 20 2017


Taplak Meja Kecil 5 15 2017


Gorden 5 1 2017

95 1.3.2.05.02.01.036 Kursi Lipat

Kursi lipat 5 44 2017

96 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

Sepada Motor VERZA 7 1 2016




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

97 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

Sepada Motor VERZA 7 1 2016

98 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

SEPEDA MOTOR VERZA

7 1 2016

99 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

Honda Vario 7 2 2016

100 1.3.2.02.01.06.005 Mobil Tinja

Mobil Angkut Serbaguna

7 1 2016

101 1.3.2.08.07.05.038 Automatic Dispenser

dispenser 7 1 2016

102 1.3.2.05.02.06.057 Karpet

Karpet/permadani 5 1 2016


Tangga 5 1 2016

104 1.3.2.05.02.05.005 Rice Cooker (Alat Dapur)

Rice cooker 5 1 2016

105 1.3.2.06.01.02.002 Off Air TV Monitor

TV 5 1 2016

106 1.3.2.05.02.04.001 Lemari Es

Kulkas 5 1 2016

107 1.3.2.05.01.05.012 Mesin Absensi

Mesin Absensi 5 1 2016

108 1.3.2.10.02.04.033 Peralatan Jaringan

Jaring 4 1 2016

109 1.3.2.05.02.02.001 Jam Mekanis

Jam dinding 5 3 2016


Printer 4 3 2016



112 1.3.2.05.02.04.003 A.C. Window

AC Ruangan 5 4 2016

113 1.3.2.05.02.01.008 Meja Rapat

Meja rapat 5 3 2016

114 1.3.2.10.01.02.002 Laptop

Laptop 4 2 2016




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

115 1.3.2.05.02.01.036 Kursi Lipat

Kursi lipat 5 27 2016

116 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Locker / Almari Baju 5 5 2016

117 1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu

Meja 5 4 2016

118 1.3.2.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi

Filling Kabinet 5 3 2016

119 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Almari 5 3 2016

120 1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat

kursi rapat 5 30 2016

121 1.3.2.05.02.01.033 Kursi Biasa

Kursi kerja 5 4 2016


Tenda Darurat 5 2 2016

123 1.3.2.02.01.06.005 Mobil Tinja

Mobil Angkut Personil 7 1 2016

124 1.3.2.02.01.06.005 Mobil Tinja

Mobil truck Tangky 7 2 2016

125 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

Motor Trail 7 2 2016

126 1.3.2.05.02.06.032 Tiang Bendera

Tiang Bendera 5 1 2015

127


Bendera Umbul-Umbul 8 10 2015

128 1.3.2.05.01.05.041 Stempel Timbul/Bulat

Stempel 5 2 2015

129

1.3.2.05.02.06.029 Gambar Presiden/Wakil Presiden

Gambar Wakil Presiden 5 1 2015


Filling Besi/Metal isi 3 5 1 2015

131 1.3.2.05.01.05.076 Papan Nama Instansi

Papan Nama Instansi 5 1 2015




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

132

1.3.2.08.03.12.003 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn

Gambar Wakil Bupati 8 1 2015

133 1.3.2.05.02.06.048 Handy Cam

Handy cam 5 1 2015

134 1.3.2.10.02.03.002 Monitor

LCD Proyektor 4 1 2015

135 1.3.2.02.01.03.002 Pick Up

Pick Up 7 1 2015

136 1.3.2.06.01.01.018 Disc Record Player

DVD Player 5 1 2015

137 1.3.2.05.02.06.023 Tustel

Camera digital 5 1 2015

138

1.3.2.05.02.06.029 Gambar Presiden/Wakil Presiden

Gambar Presiden 5 1 2015


Filling Besi/Metal isi 4 5 4 2015

140 1.3.2.05.01.05.005 White Board

White Board 5 2 2015

141

1.3.2.08.03.12.003 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn

Gambar Bupati 8 1 2015

142 1.3.2.05.02.06.013 Megaphone

Megaphone 5 2 2015

143 1.3.2.02.01.01.003 Station Wagon

TOYOTA RUSH 7 1 2015

144


Bendera 8 1 2015

145 1.3.2.05.02.01.036 Kursi Lipat

Kursi Lipat 5 2 2015



147 1.3.2.05.02.01.033 Kursi Biasa

Kursi Tumpuk 5 30 2015




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

148 1.3.2.02.01.06.110 Kendaraan Bermotor Khusus

Mobil ISUZU D.MAX 7 1 2015

149 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

Motor Trail 7 2 2015


WTP ( Water Traidmen Porteble )

5 1 2015

151 1.3.2.05.02.04.003 A.C. Window

AC 5 1 2015

152 1.3.2.08.01.13.081 TV Monitor

TV 8 1 2015

153 1.3.2.06.03.10.006 Peeralatan Antena Shf/Parabola

Parabola 10 1 2015

154 1.3.2.05.01.04.003 Rak Besi

Rak Piring 5 1 2015

155 1.3.2.05.02.06.059 Gordyin/Kray

Korden 5 1 2015

156 1.3.2.05.02.01.040 Pot Bunga

Pot Bunga 5 3 2015

157 1.3.2.05.02.02.001 Jam Mekanis

Jam Dinding 5 1 2015

158 1.3.2.08.03.05.027 Cermin Datar Dan Skala

Cermin Hias 8 1 2015

159 1.3.2.05.03.01.005 Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Eselon III

5 1 2015

160 1.3.2.05.03.01.006 Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

5 4 2015

161 1.3.2.05.02.01.008 Meja Rapat

Meja Rapat 5 3 2015

162 1.3.2.05.02.04.006 Kipas Angin

Kipas Angin 5 2 2015

163 1.3.2.05.02.01.048 Sofa

Sofa 5 2 2015

164 1.3.2.05.02.05.026 Alat Dapur

Seperangkat Alat Makan

5 1 2015




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

165 1.3.2.10.01.02.002 Laptop

Laptop 4 2 2015


Printer 4 3 2015

167 1.3.2.05.03.01.008 Meja Kerja Pegawai Non Struktural

Meja Staf 5 5 2015

168 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Almari 5 1 2015

169 1.3.2.05.03.03.009 Kursi Kerja Pejabat

Kursi Kerja 5 5 2015

170 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Almari 5 1 2015


Filling Kabinet 5 3 2015


Tenda 5 1 2015

173 1.3.2.05.02.01.009 Tempat Tidur Besi

Tempat Tidur Lipat / Velbad

5 25 2015


Tenda Posko 5 2 2015


Tenda Keluarga 5 10 2015


Tenda Pengungsi 5 5 2015

177 1.3.2.02.01.01.003 Station Wagon

Isuzu Panter 7 1 2014

178 1.3.2.02.01.04.001 Sepeda Motor

Sepeda Motor Kawasaki 7 1 2014

179

1.3.2.02.04.03.002 Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)

Perahu Karet 3 1 2014

180 1.3.2.02.01.06.006 Mobil Tangki Air

Mobil Tangki Toyota 7 1 2014




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

181



182

1.3.2.02.04.02.003 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang

Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang

3 3 2014

183



3 13 2014

184



3 4 2014

185 1.3.2.05.02.07.016 Alat Pembantu Kebakaran

Alat Pembantu Pemadam Kebakaran

5 23 2014

186 1.3.2.06.03.47.002 Genset

Genset 5,5 KVA 10 1 2014

187 1.3.2.01.03.05.006 Pompa Tangan

Pompa Apung 7 1 2014

188 1.3.2.06.02.04.004 Alat Komunikasi Radio Vhf

Radio HT 5 3 2014

189 1.3.2.08.01.64.001 Alat Pengukur Gelombang

Alat Pemadam Kebakaran

8 2 2013

190 1.3.2.08.01.64.001 Alat Pengukur Gelombang

Alat Pemadam Kebakaran

8 1 2013

191 1.3.2.06.02.02.004 Alat Komunikasi Radio Ssb

Radio Righ SSB 5 1 2013

192 1.3.2.03.01.01.018 Mesin Kompresor

Mesin Kompresor 10 1 2012

193 1.3.2.08.01.47.004 Alat Selam

Alat Selam 8 1 2012




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

194 1.3.2.06.03.47.002 Genset

Genset 1,2 KVA 10 1 2012

195 1.3.2.07.01.01.161 Senter

Senter HID 5 2 2012

196 1.3.2.10.01.02.002 Laptop

Lap Top 4 1 2011

197 1.3.2.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer)

Printer 4 3 2011


Tenda 5 1 2011

199 1.3.2.06.03.20.001 Self Supporting Tower

Self Supporting Tower 10 1 2010

200 1.3.2.06.02.04.002 Unit Tranceiver VHF Transportable

Transcarver/Transmiter VHF

5 1 2010

201 1.3.2.06.03.08.003 Antene VHF/FM Stationary

Antena VHF 10 1 2010


Tenda 5 1 2010

203 1.3.2.10.01.02.001 P.C Unit

Personal Computer 4 1 2009

204 1.3.2.02.03.02.001 Speed Boat / Motor Tempel

Speed Boat 10 1 2009

205 1.3.2.01.03.04.002 Portable Generating Set

Portable Generating Set 7 1 2008

206 1.3.2.05.02.05.026 Alat Dapur

Alat Dapur Lainnya 5 1 2008

207 1.3.2.05.02.06.023 Tustel

Camera Digital 5 1 2008


Tenda 5 1 2008

209 1.3.2.05.02.01.009 Tempat Tidur Besi

Tempat tidur besi/metal

5 10 2008




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9


Tenda Regu 5 3 2008


Tenda 5 2 2008


Tenda 5 10 2008

213 1.3.2.08.01.47.004 Alat Selam

Alat Selam 8 1 2006

214 1.3.2.02.02.01.003 Caravan

Caravan 2 1 2006

215



216 1.3.2.02.02.01.003 Caravan

Caravan 2 1 2006

217




Tenda 5 1 2005

219 1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer

Meja Komputer 5 1 2002

220 1.3.2.05.02.01.004 Kursi Kayu

Kursi Kayu/Rotan/Bambu

5 2 1999

221 1.3.2.08.01.41.192 Personal Computer

Personel Komputer 8 1 1996

222 1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu

Meja Tulis 5 2 1996

223 1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu

Meja Tulis 5 1 1996

224 1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu

Meja Tulis 5 1 1996

225 1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu

Meja Tulis 5 1 1996




Manfaat (Tahun)

Jumlah Barang

Tahun Pembelian

1 2 3 4 5 9

226 1.3.2.02.03.02.002 Motor Boat

Motor Boat 10 2 1995

227 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Lemari Kayu 5 2 1994

228 1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu

Lemari Kayu 5 2 1978

229 1.3.2.02.01.06.005 Mobil Tinja

7 1 --




2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Setiap organisasi memerlukan suatu alat pengukuran yang bersifat

strategis, komprehensif dan seimbang untuk mendorong perbaikan secara

berkesinambungan. Pengembangan dan pengukuran kinerja yang tepat

mengharuskan berbagai perspektif penting dapat dicakup sehingga dalam

proses pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja tidak terjadi salah

arah. Untuk menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KabupatenBlora dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja dan melalui

Akuntabilitas Keuangan pada tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

instansi pemerintah.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBlora melakukan kegiatan-

kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang

sistematik berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi

instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Selanjutnya pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah KabupatenBlora disampaikan tarjet dan capain tahun 2016-2020

sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Peanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora

No Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Rentra Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada Tahun ke

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1 Jumlah relawan 120

orang 120

orang 120

orang 440

orang 150

orang 160

orang 160

orang 320

orang 440

orang 445

orang 1,0 1,3 2,7 1,0 3,0

2 Tingkat waktu tanggap (respon time rata) daerah layanan

60

menit 60

menit 60

menit 60

menit 60

menit 60

menit 60

menit 60

menit 60

menit 60

menit

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3

Persentase aparatur Penanggulangan Bencana yang memenuhi standar kualifikasi

80% 80% 80% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

4 Cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora

97% 97% 97% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5

Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora

Uraian

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio Realisasi dan Anggaran

pada Tahun ke Rata-rata

Pertumbuhan

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

6.000.000

4.000.000

4.000.000

2.594.000

1.027.500

2.168.500

360.000

1.200.000 0,2 0,5 0,1 0,5 -24% 5%

2 Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air & listrik

60.000.000

57.000.000

90.000.000

82.002.000

40.823.813

55.513.295

62.885.560

67.263.800 0,7 1,0 0,7 0,8

11% 18%

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

-

14.500.000

20.000.000

-

-

3.530.000

20.000.000

-

- 0,2 1,0 -

0% 0%

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

50.000.000

21.000.000

20.000.000

16.000.000

9.369.350

20.802.225

18.239.665

14.268.775 0,2 1,0 0,9 0,9

-32% 15%

5 Penyediaan administrasi keuangan

46.950.000

59.800.000

60.500.000

251.341.000

45.470.000

58.000.000

55.950.000

248.094.036 1,0 1,0 0,9 1,0

75% 76%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

21.000.000

28.144.000

39.000.000

26.388.000

20.103.000

27.590.000

37.415.000

26.267.800 1,0 1,0 1,0 1,0 8% 9%

Uraian



Pertumbuhan


7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

50.000.000

6.500.000

-

24.750.000

8.450.000

4.995.500

-

10.740.000 0,2 0,8 - 0,4

-21% 8%

8 Penyediaan ATK 45.000.000

57.856.000

50.000.000

35.253.000

43.900.000

54.718.000

44.457.000

34.749.000 1,0 0,9 0,9 1,0 -8% -7%

9 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

24.000.000

28.050.000

25.000.000

35.000.000

10.646.550

11.870.500

15.037.750

13.276.500 0,4 0,4 0,6 0,4

13% 8%

10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

18.750.000

20.000.000

25.000.000

14.624.000

18.366.000

19.326.000

19.504.500

14.624.000 1,0 1,0 0,8 1,0

-8% -7%

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

81.750.000

69.450.000

27.500.000

132.000.000

79.650.000

68.650.000

2.659.000

129.000.000 1,0 1,0 0,1 1,0

17% 17%

12 Penyediaan peralatan rumah tangga

20.000.000

3.400.000

20.000.000

13.500.000

18.730.000

3.297.000

19.800.000

12.800.000 0,9 1,0 1,0 0,9 -12% -12%

13 Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan

8.500.000

6.000.000

6.000.000

5.100.000

3.492.000

3.567.000

3.642.000

3.492.000 0,4 0,6 0,6 0,7

-16% 0%

14 Penyediaan makan dan minum

59.500.000

63.820.000

74.500.000

43.800.000

28.084.000

38.257.025

50.693.500

36.596.500 0,5 0,6 0,7 0,8 -10% 9%

Uraian



Pertumbuhan


15 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

151.473.000

200.000.000

275.000.000

160.309.000

138.006.570

157.797.350

253.028.280

128.957.820 0,9 0,8 0,9 0,8

2% -2%

16 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

50.000.000

55.000.000

50.000.000

7.640.000

38.550.648

43.106.350

33.650.000

7.320.000 0,8 0,8 0,7 1,0

-47% -43%

Penyediaan jasa

pendukung pelayanan perkantoran

-

-

122.000.000

-

-

-

116.867.000

-

- - 1,0 -

0% 0%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1 Pengadaan mebeler 30.000.000

4.500.000

70.000.000

57.000.000

23.100.000

2.679.600

69.690.000

56.600.000 0,8 0,6 1,0 1,0 24% 35%

2

Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

182.535.000

844.524.500

544.775.000

345.000.000

181.072.000

822.786.500

533.350.000

339.016.000 1,0 1,0 1,0 1,0

24% 23%

3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

-

-

-

75.000.000

-

-

-

74.354.000

-

-

- 1,0

4 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

63.750.000

77.400.000

75.000.000

209.750.000

36.548.779

46.445.646

74.027.508

134.205.973 0,6 0,6 1,0 0,6

49% 54%

Uraian



Pertumbuhan


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

40.900.000

37.500.000

81.000.000

25.900.000

34.938.500

32.153.000

70.500.000

25.900.000 0,9 0,9 0,9 1,0

-14% -9%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan

17.000.000

16.000.000

15.000.000

-

4.950.000

3.480.000

1.900.000

-

0,3 0,2 0,1

- -100% -100%

PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

10.000.000

-

10.000.000

-

9.317.000

-

1.050.000

- 0,9

- 0,1

-

-100% -100%

2

Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan renja SKPD

-

10.000.000

6.000.000

-

-

5.392.000

370.000

-

- 0,5 0,1

-

3 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

10.000.000

-

-

-

9.249.000

-

-

-

0,9

-

-

- -100% -100%

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

1

Penyediaan honorarium tenanga pengamanan, kebersihan, supir, dan tenaga lepas lainnya

84.036.000

93.050.000

-

-

84.000.000

93.000.000

-

-

1,0 1,0

-

-

-100% -100%

Uraian



Pertumbuhan


PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

581.270.000

443.000.000

718.400.000

644.200.000

244.256.450

355.033.000

559.454.124

415.477.222 0,4 0,8 0,8 0,6

3% 19%

2 Minitoring, evaluasi, dan pelaporan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

25.000.000

3.950.000

6.130.000

6.130.000

19.710.000 0,4 0,6 0,6 0,8 36% 71%

PROGRAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

1

Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana

63.500.000

56.500.000

65.000.000

108.002.500

60.170.000

28.937.500

59.778.500

52.246.000 0,9 0,5 9,2 0,5

19% -5%

Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk

17.486.000

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-100% 0%

2

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana

10.000.000

14.000.000

715.000.000

283.900.000

7.427.500

9.878.000

684.000.000

273.773.400 0,7 0,7 1,0 1,0

205% 233%

3

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk dari ancaman/ korban bencana

14.250.000

25.500.000

80.000.000

404.112.000

8.106.670

13.422.200

19.540.000

388.960.410 0,6 0,5 0,2 1,0

205% 263%

4 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana

50.000.000

145.000.000

156.000.000

29.350.000

40.145.000

112.609.500

146.125.000

28.972.500 0,8 0,8 0,9 1,0

-16% -10%

Uraian



Pertumbuhan


5 Inventarisasi dan identifikasi kerusakan paska bencana

50.000.000

44.000.000

15.000.000

3.048.526.500

19.809.000

9.085.000

2.870.000

3.032.689.000 0,4 0,2 0,2 1,0

294% 435%

Total 1.927.650.000 2.515.494.500 3.469.675.000 6.106.042.000 1.271.709.330 2.114.220.691 3.520.980.887 5.590.554.736 0,7 0,8 1,0 0,9 47% 64%



2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan Pelayanan BPBD :

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora adalah :

a. Posisi skoring/nilai tingkat kerawanan bencana Kabupaten

Blora pada posisi klasifikasi 135.5 (sedang) ranking 169 se-

Indonesia dan rangking 15 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi

Jawa Tengah. Hal ini sangat memerlukan langkah-langkah

yang efektif dan efisien yang mengarah dalam upaya

percepatan penanggulangan bencana daerah;

b. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan

global (global warming);

c. Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya

bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan

penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana

yang beragam (kekeringan, banjir, cuaca ekstrim/angin puting

beliung, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gempa

bumi dan kegagalan teknologi.);

d. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama

antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun

dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk

penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;

e. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama,

meskipun dikategorikan sebagai urusan wajib. Paradigma

pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus

utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan

dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi

bencana;

f. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Blora sangat tinggi

baik bencana alam dan non alam (pandemi Covid-19) dengan

luas wilayah Kabupaten Blora;

g. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten

Blora khususnya yang memiliki keahlian kebencanan;

h. Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari

responsif menjadi prefentif yang berbasis masyarakat, dimana

masyarakat yang berada di daerah rawan bencana ikut

serta didalam menyusun program-program penanggulangan

bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah

mereka;

i. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah/desa-

desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data;

j. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko

bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana;

k. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum

terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh

dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana.



Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk

tanggap darurat.

2. Peluang BPBD :

Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup banyak,

namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat

dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka

pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Blora:

a. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan

di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk

mengurangi risiko-risiko bencana;

b. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan

penanggulangan bercana bersama perangkat daerah (provinsi,

kabupaten, kecamatan dan desa);

c. Adanya peran serta masyarakat, ormas dan LSM dalam

penanggulangan bencana;

d. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana

penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan

menjadi rencana aksi;

e. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan

bencana;

f. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam

penanggulangan bencana;

g. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis

penanggulangan bencana yang lebih efektif;

h. Kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk

mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang

merupakan faktor dari dalam/faktor internal yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang

mendukung upaya Penanggulangan bencana belum

memadai.

2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Blora

menyediakan anggaran dalam mendukung program


3. Komitmen kerja berorientasi perubahan paradigma

penanggulangan bencana ada di setiap jajaran aparatur

Pemerintah Kabupaten Blora yang masih belum maksimal.

4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang

dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Blora.

5. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai

instansi terkait, dalam kegiatan berdimensi penanggulangan

bencana masih lemah, terlihat masih terjadinya tumpang

tindih program.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala

daerah Terpilih

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Blora sebagai salah satu OPD di Kabupaten Blora berkewajiban

mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan

Misi Kabupaten Blora 2021 -2026.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blora yang ingin

dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah

dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Blora 2016 - 2021

adalah sebagai berikut: “ Sesarengan Mbangun Blora : Unggul



dan Berdaya Saing ”.

Guna memberikan kesepahaman terhadap pengertian

visi tersebut, telah diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud

Sesarengam Mbangun Blora adalah 1) Menumbuh

kembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam membangun

antara pemerintah dan swasta. 2) Mengembangkan semangat

kebersamaan dalam melaksanakan dan mengisi pembangunan.

3) Mengembangkan semangat kebersamaan dalam

memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan. Unggul yang

dimaksutkan adalah 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat

berdasarkan potensi local. 2) Membangun daerah menuju Blora

yang unggul di tingkat propinsi dan nasional. Daya Saing yang

dimaksutkan adalah 1) Kemampuan daerah dalam pengelolaan

asset dan proses, daya Tarik dan agresivitas pada sektor

ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan nilai tambah

dalam rangka menambah kekayaan daerah guna mensejah

terakan masyarakat. 2) Kemampuan daerah dalam

mengembangkan lingkungan yang produktif bagi bisnis dan

inovasi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mewujudkan Visi

Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, telah

dirumuskan lima Misi. Salah satu dari lima rumusan Misi

tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan

penanggulangan bencana, yaitu Misi IV. Misi IV

mengamanatkan untuk “Menciptakan kondisi wilayah yang

kondusif.”.

Untuk mendukung pelaksanakan Misi IV, dijabarkan melalui

penetapan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Blora. Sebagai ukuran keberhasilan dalam

pencapaian tujuan Misi IV, selanjutnya tujuan ini dijabarkan

kembali menjadi sasaran yang ingin dicapai, yaitu

meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan

bencana.



Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

No Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1

Misi : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif

Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang penanggulangan bencana

Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan masih rendah.

Adanya dukungan dana dan sarana dari BNPB

2

Tujuan : Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Faktor demografi Kabupaten Blora

Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai

3

Sasaran: Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masih kurang

Belum memadainya dukungan AnggaranPenanggulangan Bencana

Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana lintas sektoral masih kurang

Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

disebutkan bahwa tugas pokok Badan Nasional

Penanggulangan Bencana adalah :

a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan

rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulanganbencana

kepada masyarakat;

d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana



kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/

bantuan nasional dan internasional;

f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Melaksanakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah 2021 – 2026

kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD).

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat

dan tepat serta efektif dan efisien;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah ( BPBD ) menjalankan tugas :

a. Koordinasi penanggulangan bencana;

b. Komando penanggulangan bencana; dan

c. Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam Kondisi

tanggap darurat, BNPB menjalankan fungsi komando dalam

rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena

bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan,

dan logistik dari BNPB dan instansi terkait, Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta

langkah - langkah lain yang diperlukan dalam rangka

penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah

peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang

dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan



lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan

memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan

bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.1 Telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sasaran sebagai

berikut:

a. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;

b. Terselamatkannya sebanyakmungkin jiwa pada saat keadaan

darurat bencana;

c. Terpilihnya sarana dan prasarana, soaial, ekonomi dan produktifitas

sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana;

d. Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang professional, akuntabel, dan transparan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat

dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan

Bencana pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Blora Berdasarkan Sasaran Rentra BNPB

Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan

Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Rentra BNPB

Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Blora

Faktor


1 Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana




2 Terselamatkannya sebanyakmungkin jiwa pada saat



Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan



No Sasaran Jangka

Menengah Rentra BNPB


Faktor


keadaan darurat bencana

bencana yang memadai

3

Terpilihnya sarana dan prasarana, soaial, ekonomi dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana



4.

Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel, dan transparan


Partisipasi dunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang

3.3.2 Telaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan

pengurangan risiko bencana;

b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan

masyarakat terdampak bencana;

c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan

logistik bencana;

e. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;



f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat

dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Blora Berdasarkan Sasaran Renstra

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa

Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat

Keberhasilan Penanganannya.

No

Sasaran Jangka Menengah Rentra

BPBD Provinsi Jawa Tengah


Faktor


1

Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana




2

Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana



Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai

3

Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana



4

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana


5 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Partisipasidunia usaha dan swasta terhadap usaha penanggulangan bencana masih kurang



No


BPBD Provinsi Jawa Tengah


Faktor


6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan

ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan

pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang

berlaku. Kabupaten Blora telah menetapkan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Blora Tahun 2021-2041.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BPBD adalah

mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai

skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

No

Rencan Tata Ruang Wilayah terkait

Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten

Blora


Faktor


Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Belum terbentuk sistem jarungan evakuasi bencana

1 Pengembangan jalur evakuasi bencana

Belum dibuanya jalur evakuasi bencan

Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang

2 Pengembangan ruang evakuasi bencana

Belum dibuanya ruang evakuasi bencan

Peran aktif pemerintah desa dan



No

Rencan Tata Ruang Wilayah terkait

Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten

Blora


Faktor


masyarakat masih kurang

3

Pembangunan teknologi penanggulangan bencana

Belum dibuanya Teknologi penanggulangan bencana

Bantuan EWS dari BMKG 3 Paket

4

Pembentukan kelompok mayarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penangulangan kebakaran dan bencana lainnya

Dukungan anggaran yang masih kurang

Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat masih kurang

Bantuan pendanaan dari BNPB

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana

Strategis BPBD Kabupaten Blora untuk memastikan bahwa

pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan Kabupaten

Blora yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi

generasi yang akan datang.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran BPBD untuk

mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan

memperkuat status mutulingkungan.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora Berdasarkan KLHS RPJMD beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Tujuan TPB

Target TPB yang Belum

Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target

Kinerja

Isu Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan

Faktor


1

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,

Ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Dukungan anggaran yang masih kurang

Peran aktif pemerintah desa dan masyarakat

Bantuan pendanaan dari BNPB



Tangguh dan Berkelanjutan

masih kurang

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan

yang dihadapi Kabupaten Blora, maka isu-isu Strategis terkait

penanggulangan bencana di Kabupaten Blora meliputi:

1. Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Penanggulangan

Bencana di Kabupaten Blora.

2. Dokumen Pedoman Penanggulangan Bencana masih kurang.

3. Koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana lintas sektoral

Kabupaten Blora masih kurang.

4. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat usaha dan swasta

Kabupaten Blora dalam Penanggulangan Bencana masih kurang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan perwujudan visi dan misi yang

telah ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan

misi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Blora sebagai salah satu Perangkat Daerah

Kabupaten Blora maka tujuan yang ditetapkan harus

selaras dan mendukung tercapainya visi dan misi

Pemerintah Daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD

Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten

Blora sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Blora 2021-2026 maka ditetapkan tujuan utama Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora

yaitu Meningkatnya kapasitas daerah dalam


Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Blora maka sasaran yang akan dicapai dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah

Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan

bencana.

Kemudian berdasarkan tujuan dan sasaran

tersebut akan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan

BPBD Kabupaten Blora. Adapun tujuan dan sasaran

jangka menengah BPBD Kabupaten Blora dapat dilihat

pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

TARGET KINERJA

TUJUAN/SASARAN TAHUN

2022 2023 2024 2025 2026

1 Meningkatkan

kapasitas

daerah dalam

penanggulangan

bencana

Indeks

Ketahanan

Daerah (IKD) 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46

2 Meningkatnya

ketangguhan

dan kualitas

penanganan

bencana

Persentase

Desa/Kelurah

an Tangguh

Bencana (%)

4,5 5 5,5 6 6,5



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

I. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blora yang sesuai visi dan misi Kepala

Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora

telah merumuskan setrategi dan arah kebijakan. Adapun rumusan

pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Blora dalam lima tahun mendatang

dituangkandalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan Badan Penaggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Blora

VISI : SESARENGAN MBANGUN BLORA Unggul dan Berdaya Saing

MISI IV : Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Tersedianya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

1. Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten

Tersedianya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten

2. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarpras Kesiapsiaganaan Terhadap Bencana Kabupaten

3. Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana





Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

4. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

5. Penanganan Pasca Bencana

6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten

7. Penyusunan Rencana Kontijensi

8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten

2. Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

3. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka

program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora

yang disusun untuk periode tahun 2021 – 2026, adalah sebagai

berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

terdiri dari :

1. Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

3. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor

b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

h. Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Pengadaan Mebeler

b. Pengadaan Mobil Oprasional

c. Pengadaan Mobil Tangki 5000L

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak



Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya

c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung

Kantor / Bangunan Lainnya

B. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

a. Sosialisasi Kie Rawan Bencana Kabupaten

2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten

b. Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarpras Kesiapsiaganaan

Terhadap Bencana Kabupaten

c. Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana

d. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan

e. Penanganan Pasca Bencana

f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten

g. Penyusunan Rencana Kontijensi

h. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten

b. Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten

c. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban

Bencana Kabupaten

Adapun penyajiannya rencana program, kegiatan serta pendanaan

ditampilkan dalam tabel 6.1



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora

Kode Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Formula/Rumus Perhitungan

Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Satuan

Kondisi awal Target Unit Kerja

Penanggun

g Jawab

2020 2021

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Target Akhir

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Indek Ketahanan

Daerah (IKD)

IKD sendiri adalah instrumen untuk

mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau

ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap

0,42 0,43 0,45 0,45 0,46

0,46

BPBD Blora

Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana

Persentase

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana dibagi Jumlah

Desa/Kelurahan Rawan Bencana

dikali 100

4,5 5 5,5 6 6,5

6,5

BPBD Blora

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

I Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah



1

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Tersediannya administrasi pelaksanaan tugas ASN

Jumlah bulan pembayaran honor pengelola keuangan

bulan

12 14.760.000

12 14.760.000

12 14.760.000

12 14.760.000

12 14.760.000

12

73.800.000

BPBD Blora

II Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

-

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya

Jumlah petudas penanggulangan bencana yang mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapannya

paket 50 107.000.000

50 109.000.000

50 110.000.000

50 110.000.000

50 112.000.000

250

548.000.000

BPBD Blora

III Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

-

1

Penyediaan Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor

Tersediannya Komponen Listrik Dan Penerangan Kantor

Jumlah pkomponen listrik yang tersedia

jenis 20 20.000.000

20 22.000.000

20 24.000.000

20 27.500.000

20 27.500.000

100

121.000.000

BPBD Blora

2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

jenis 3 44.000.000

3 45.000.000

3 45.000.000

3 45.000.000

3 48.000.000

15

227.000.000

BPBD Blora

3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersediannya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

jenis 1 30.000.000

1 32.000.000

1 35.000.000

1 35.000.000

1 37.500.000

5

169.500.000

BPBD Blora

4 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersediannya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

jenis 3 7.000.000

3 7.500.000

3 8.000.000

3 8.500.000

3 9.000.000

9

40.000.000

BPBD Blora

5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersediannya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Bahan Logistik Kantor

jenis 5 280.000.000

5 294.945.000

5 304.945.000

5 306.945.000

5 306.945.000

25

1.493.780.000

BPBD Blora

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersediannya Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan

jenis 3 25.000.000

3 25.000.000

3 25.000.000

3 25.500.000

3 26.000.000

3

126.500.000

BPBD Blora



7

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

Tersediannya Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan

jenis 2 6.000.000

2 6.000.000

2 6.000.000

2 7.000.000

2 7.000.000

2

32.000.000

BPBD Blora

8 Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Jumlah bulan terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Bulan 12 260.000.000

12 275.000.000

12 285.000.000

12 300.000.000

12 300.000.000

12

1.420.000.000

BPBD Blora

IV Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-

1 Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler Kantor

Jumlah Mebeler Kantor

paket 1 68.500.000

1 60.000.000

1 50.000.000

1 60.000.000

1 60.000.000

5

298.500.000

BPBD Blora

2 Pengadaan Mobil Oprasional

Tersedianya Mobil Oprasional Kantor

Jumlah Mobil Oprasional Kantor

Unit 0 -

1 250.000.000

0 -

0 -

0 -

1

250.000.000

BPBD Blora

3 Pengadaan Mobil Tangki 5000L

Tersedianya Mobil Tangki 5000L

Jumlah Mobil Tangki 5000L

Unit 0 -

0 -

1 600.000.000

0 -

0 -

1

600.000.000

BPBD Blora

V

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

-

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersediannya Jasa Surat Menyurat

Jumlah bulan tersedianya Jasa Surat Menyurat

bulan 12 4.000.000

12 4.000.000

12 4.500.000

12 5.000.000

12 6.000.000

12

23.500.000

BPBD Blora

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah bulan tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

bulan 12 80.000.000

12 80.000.000

12 85.000.000

12 87.500.000

12 90.000.000

12

422.500.000

BPBD Blora

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah bulan tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor

bulan 12 260.160.000

12 265.160.000

12 275.160.000

12 280.160.000

12 285.160.000

12

1.365.800.000

BPBD Blora



VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

Jumlah Kendaraan yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan

unit 19 156.080.000

19 123.135.000

20 130.225.000

21 135.500.000

21 135.500.000

21

680.440.000

BPBD Blora

2 Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya

Jumlah Peralatan Mesin Dan Lainnya

unit 5 20.000.000

5 20.000.000

5 22.000.000

5 25.000.000

5 25.000.000

25

112.000.000

BPBD Blora

3

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya

Jumlah pagr yang di rehap

paket 1 75.000.000

1 75.000.000

1 75.000.000

1 75.000.000

1 75.000.000

1

375.000.000

BPBD Blora

Program Penanggulangan Bencana

-

I Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 95 95 95 95 95 95

-

1 Sosialisasi Kie Rawan Bencana Kabupaten

Jumlah warga dan sekolah yang mendapatkan pendidikan pengurangan risiko bencana

orang 500 15.000.000

500 25.000.000

500 28.000.000

500 28.000.000

500 28.000.000

2.500

124.000.000

BPBD Blora



II Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 5 5 5 5 5 5

-

1

Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah

Desa 3 65.000.000

3 65.000.000

3 65.000.000

3 65.000.000

3 65.000.000

15

325.000.000

BPBD Blora

2

Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarpras Kesiapsiaganaan Terhadap Bencana Kabupaten

Tersedianya data kebencanaan Kabupaten yang valid

Bulan 0 -

12 10.000.000

12 10.000.000

12 10.000.000

12 10.000.000

12

40.000.000

BPBD Blora

3

Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Penanggulangan Bencana

Jenis 4 255.000.000

4 250.000.000

4 250.000.000

4 250.000.000

4 250.000.000

20

1.255.000.000

BPBD Blora

4

Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Jumlah Desa tangguh yang terbentuk

Desa 3 75.000.000

3 75.000.000

3 75.000.000

3 80.000.000

3 80.000.000

15

385.000.000

BPBD Blora

5 Penanganan Pasca Bencana

Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi pasca bencana

Laporan 30 35.000.000

30 35.000.000

30 35.000.000

30 35.000.000

30 35.000.000

30

175.000.000

BPBD Blora

6 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Kabupaten

Jumlah SDM Penanggulangan Bencana Kabupaten yang berkompeten

orang 50 75.000.000

50 75.000.000

50 75.000.000

50 75.000.000

50 75.000.000

50

375.000.000

BPBD Blora



7 Penyusunan Rencana Kontijensi

Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi

Dokumen 0 -

1 75.000.000

0 -

0 -

0 -

1

75.000.000

BPBD Blora

8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten

kali 1 65.000.000

1 68.000.000

1 68.000.000

1 68.000.000

1 70.000.000

5

339.000.000

BPBD Blora

III Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100

% 95 95 95 95 95 95

-

1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten

Jumlah kejadian bencana yang tertangani

kali 165 410.000.000

165 415.000.000

165 415.000.000

165 425.000.000

165 450.000.000

825

2.115.000.000

BPBD Blora

2

Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Jumlah operasi pencarian dan evakuasi korban bencana

kegiatan 10 15.000.000

10 22.000.000

10 22.000.000

10 25.000.000

10 30.000.000

50

114.000.000

BPBD

Blora

3

Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Jumlah pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana

paket 250 200.000.000

250 210.000.000

250 210.000.000

250 220.000.000

250 225.000.000

1.250

1.065.000.000

BPBD

Blora

2.652.740.000

3.018.740.000

3.337.830.000 2.814.605.000 2.868.605.000 14.692.520.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN

UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk menetapkan indikator kinerja daerah yang

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan ditunjukan

pencapaian indikator dari akumulasi pencapaian indikator

outcome program pembangunan daerah setiap tahun dengan

target yang telah ditetapkan sehingga kondisi kinerja yang

diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora tahun 2021-2026

dapat dicapai Sebagaimana diuraikan diatas bahwa penetapan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penangulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dimaksudkan

sebagai upaya perwujudan adanya pedoman kinerja 5

tahunan. Oleh adanya tujuan, strategi kebijakan, program dan

kegiatan serta indikator pembangunan yang disusun yang

sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penangulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Blora serta berpedoman kepada RPJM

Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora ini, di

samping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat

dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan

tahunan selama periode tahun 2021-2026 sehingga terdapat arah

yang jelas dari program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab

dalam bidang Penangulangan Bencana Daerah.



Adapun Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

dituangkandalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATOR RUMUS/FORMULA

INDIKATOR SATUAN

KONDISI AWAL

TARGET KINERJA SETIAP TAHUN TARGET AKHIR RPJMD 2021-2026

2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara dikali 100

% 2,5% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100

% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun

2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora

yaitu tahun 2021-2026. Pada saat Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2026-

2031 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan,

maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ini menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2027.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi

arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora. Renstra

ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora

Tahun 2021-2026.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan


2026 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 agar dapat



berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan

kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena

itu, unit kerja dan aparatur pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah bupaten Blora agar mendukung pencapaian

tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program

dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah

dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam

Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka

menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra

Perangkat Daerah.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Badan


2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra

Perangkat Daerah secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat

dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 URUSANBIDANG

URUSANPROGRAM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Meningkatnya kapasitas

daerah dalam

penanggulangan bencana

Indeks Ketahanan

Daerah

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur

kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya

atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah

tersebut kondisinya tetap. IKD menjadi salah satu

komponen penyusun IRBI.

indeks N.A N.A N.A N.A 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46

Meningkatkan

kapasitas daerah dalam

penanggulangan

bencana

Indeks Ketahanan

Daerah

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur

kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya

atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah

tersebut kondisinya tetap. IKD menjadi salah satu

komponen penyusun IRBI.

indeks N.A N.A N.A N.A 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46Meningkatnya ketangguhan dan

kualitas penanganan bencana

Persentase Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi

Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana dikali 100% N.A N.A N.A N.A 1,7 1,7 4,5 5 5,5 6 6,5 1 5 3

PROGRAM

PENANGGULANGA

N BENCANA

Persentase Warga Negara yang

memperoleh layanan informasi

rawan bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan

informasi rawan bencana dibagi jumlah warga

negara dikali 100

% SPM N.A N.A N.A N.A 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%


memperoleh layanan

pencegahan dan kesiapsiagaan

terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

dibagi jumlah warga negara dikali 100

% SPM N.A N.A N.A N.A 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5%


memperoleh layanan

penyelamatan dan evakuasi

korban bencana

Persentase Warga Negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100

% SPM N.A N.A N.A N.A 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Tujuan Renstra PDRUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN

SUMBER

INDIKATO

R

REALISASI

Misi Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan RPJMD /

Indikator Kinerja Utama

(IKU) Daerah

Sasaran RPJMD Indikator Sasaran RPJMD RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN

SUMBER

INDIKAT

OR

REALISASI

Indikator Tujuan Renstra

PD (IKU Perangkat Daerah)Sasaran Renstra PD Indikator Sasaran Renstra PD Urusan

KODE

URUSAN /

PROGRAMRUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUAN

SUMBER

INDIKATOR

REALISASI

Pembina

NIP. 19710823 199803 1 010

TARGETTARGET TARGET

RUMUS/FORMULA INDIKATOR SATUANSUMBER

INDIKATOR

REALISASI TARGET

INDIKATOR

Mengetahui

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Blora

HADI PRASENO, S.Sos

NOTE :

0 – 0,39 = Kategori Rendah

0,40 – 0,79 = Kategori Sedang

0,80 – 1 = Kategori Tinggi

NOTE :

0 – 0,39 = Kategori Rendah

0,40 – 0,79 = Kategori Sedang

0,80 – 1 = Kategori Tinggi

2016 2017

1 Jumlah relawan 120 orang 120 orang

2

Tingkat waktu tanggap (

respon time rata ) daerah

layanan

60 menit 60 menit

3

Persentase aparatur

Penanggulangan Bencana

yang memenuhi standar

kualifikasi

80% 80%

4

Cakupan pelayanan

penanganan bencana di

Kabupaten Blora

97% 97%

5

Persentase korban bencana

skala kabupaten yang

menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat

100% 100%

6Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial100% 100%


Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan FungsiNo

Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Target

Indikator

Lainnya

Target IKKTarget

NSPK

2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

120 orang 440 orang 150 orang 160 orang 160 orang 320 orang 440 orang 445 orang

60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit

80% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100%

97% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel T-C 23


Kabupaten Blora

Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Ke

2016 2017 2018 2019 2020

1,0 1,3 2,7 1,0 3,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rasio Capaian Pada Tahun ke

2016 2017 2018

1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 4.000.000

2 Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air & listrik 60.000.000 57.000.000

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - 14.500.000

4Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional50.000.000 21.000.000

5 Penyediaan administrasi keuangan 46.950.000 59.800.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.000.000 28.144.000

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50.000.000 6.500.000

8 Penyediaan ATK 45.000.000 57.856.000

9 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 24.000.000 28.050.000

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 18.750.000 20.000.000

11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 81.750.000 69.450.000

12 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 3.400.000

13 Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan 8.500.000 6.000.000

14 Penyediaan makan dan minum 59.500.000 63.820.000

15 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 151.473.000 200.000.000

16 Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah 50.000.000 55.000.000

Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran - -

1 Pengadaan mebeler 30.000.000 4.500.000

2Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan

gedung kantor182.535.000 844.524.500

3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor - -

4 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 63.750.000 77.400.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.900.000 37.500.000

1 Pendidikan dan Pelatihan 17.000.000 16.000.000

1Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD10.000.000 -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

UraianAnggaran pada Tahun ke

2Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan

penetapan renja SKPD- 10.000.000

3 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 10.000.000 -

1Penyediaan honorarium tenanga pengamanan,

kebersihan, supir, dan tenaga lepas lainnya84.036.000 93.050.000

1Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa581.270.000 443.000.000

2 Minitoring, evaluasi, dan pelaporan 10.000.000 10.000.000

1 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana 63.500.000 56.500.000

Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk 17.486.000 -

2Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /

korban bencana10.000.000 14.000.000

3Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk dari ancaman/

korban bencana14.250.000 25.500.000

4 Pelatihan dan simulasi penanganan bencana 50.000.000 145.000.000

5 Inventarisasi dan identifikasi kerusakan paska bencana 50.000.000 44.000.000

1.927.650.000 2.515.494.500

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

PROGRAM PENCEGAHAN DINI PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA

Total

PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN

ADMINISTRASI

2019 2020 2016 2017 2018

4.000.000 2.594.000 1.027.500 2.168.500

90.000.000 82.002.000 40.823.813 55.513.295

20.000.000 - - 3.530.000

20.000.000 16.000.000 9.369.350 20.802.225

60.500.000 251.341.000 45.470.000 58.000.000

39.000.000 26.388.000 20.103.000 27.590.000

- 24.750.000 8.450.000 4.995.500

50.000.000 35.253.000 43.900.000 54.718.000

25.000.000 35.000.000 10.646.550 11.870.500

25.000.000 14.624.000 18.366.000 19.326.000

27.500.000 132.000.000 79.650.000 68.650.000

20.000.000 13.500.000 18.730.000 3.297.000

6.000.000 5.100.000 3.492.000 3.567.000

74.500.000 43.800.000 28.084.000 38.257.025

275.000.000 160.309.000 138.006.570 157.797.350

50.000.000 7.640.000 38.550.648 43.106.350

122.000.000 - - -

70.000.000 57.000.000 23.100.000 2.679.600

544.775.000 345.000.000 181.072.000 822.786.500

- 75.000.000 - -

75.000.000 209.750.000 36.548.779 46.445.646

81.000.000 25.900.000 34.938.500 32.153.000

15.000.000 - 4.950.000 3.480.000

10.000.000 - 9.317.000 -

Tabel T-C 24


Kabupaten Blora

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke

6.000.000 - - 5.392.000

- - 9.249.000 -

- - 84.000.000 93.000.000

718.400.000 644.200.000 244.256.450 355.033.000

10.000.000 25.000.000 3.950.000 6.130.000

65.000.000 108.002.500 60.170.000 28.937.500

- - - -

715.000.000 283.900.000 7.427.500 9.878.000

80.000.000 404.112.000 8.106.670 13.422.200

156.000.000 29.350.000 40.145.000 112.609.500

15.000.000 3.048.526.500 19.809.000 9.085.000

3.469.675.000 6.106.042.000 1.271.709.330 2.114.220.691

2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

360.000 1.200.000 0,2 0,5 0,1 0,5

62.885.560 67.263.800 0,7 1,0 0,7 0,8

20.000.000 - - 0,2 1,0 -

18.239.665 14.268.775 0,2 1,0 0,9 0,9

55.950.000 248.094.036 1,0 1,0 0,9 1,0

37.415.000 26.267.800 1,0 1,0 1,0 1,0

- 10.740.000 0,2 0,8 - 0,4

44.457.000 34.749.000 1,0 0,9 0,9 1,0

15.037.750 13.276.500 0,4 0,4 0,6 0,4

19.504.500 14.624.000 1,0 1,0 0,8 1,0

2.659.000 129.000.000 1,0 1,0 0,1 1,0

19.800.000 12.800.000 0,9 1,0 1,0 0,9

3.642.000 3.492.000 0,4 0,6 0,6 0,7

50.693.500 36.596.500 0,5 0,6 0,7 0,8

253.028.280 128.957.820 0,9 0,8 0,9 0,8

33.650.000 7.320.000 0,8 0,8 0,7 1,0

116.867.000 - - - 1,0 -

69.690.000 56.600.000 0,8 0,6 1,0 1,0

533.350.000 339.016.000 1,0 1,0 1,0 1,0

- 74.354.000 - - - 1,0

74.027.508 134.205.973 0,6 0,6 1,0 0,6

70.500.000 25.900.000 0,9 0,9 0,9 1,0

1.900.000 - 0,3 0,2 0,1 -

1.050.000 - 0,9 - 0,1 -

Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke


Realisasi Anggaran pada Tahun ke

370.000 - - 0,5 0,1 -

- - 0,9 - - -

- - 1,0 1,0 - -

559.454.124 415.477.222 0,4 0,8 0,8 0,6

6.130.000 19.710.000 0,4 0,6 0,6 0,8

597.785.000 52.246.000 0,9 0,5 9,2 0,5

- - 0,0

684.000.000 273.773.400 0,7 0,7 1,0 1,0

19.540.000 388.960.410 0,6 0,5 0,2 1,0

146.125.000 28.972.500 0,8 0,8 0,9 1,0

2.870.000 3.032.689.000 0,4 0,2 0,2 1,0

3.520.980.887 5.590.554.736 0,7 0,8 1,0 0,9

Anggaran Realisasi

-24% 5%

11% 18%

0% 0%

-32% 15%

75% 76%

8% 9%

-21% 8%

-8% -7%

13% 8%

-8% -7%

17% 17%

-12% -12%

-16% 0%

-10% 9%

2% -2%

-47% -43%

0% 0%

24% 35%

24% 23%

49% 54%

-14% -9%

-100% -100%

-100% -100%

Rata-rata Pertumbuhan

-100% -100%

-100% -100%

3% 19%

36% 71%

19% -5%

-100% 0%

205% 233%

205% 263%

-16% -10%

294% 435%

47% 64%


1Misi : Menciptakan kondisi wilayah yang

kondusif

Kurangnya SDM yang berkompeten di

bidang penanggulangan bencana

Pengetahuan masyarakat tentang

kebencanaan masih rendah.

Adanya dukungan dana dan sarana

dari BNPB

2Tujuan : Meningkatnya kapasitas daerah dalam

penanggulangan bencanaFaktor demografi Kab. Blora

Partisipasi masyarakat terhadap

penanggulangan bencana masih kurang

Tersedianya sarana dan prasarana

penanggulangan bencana yang

memadai

3Sasaran: Meningkatnya ketangguhan dan kualitas

penanganan bencana

Dokumen Pedoman Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana masih kurang

Belum memadainya dukungan

AnggaranPenanggulangan Bencana

Koordinasi pelaksanaan

penanggulangan bencana lintas

sektoral masih kurang

Partisipasi dunia usaha dan swasta

terhadap usaha penanggulangan

bencana masih kurang

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel T-B. 35

Faktor

No Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penghambat

1Menurunnya risiko bencana di

daerah rawan bencana

Kurangnya SDM yang

berkompeten di bidang


Pengetahuan

masyarakat tentang

kebencanaan masih

rendah.

2

Terselamatkannya sebanyakmungkin

jiwa pada saat keadaan darurat

bencana

Faktor demografi Kab. Blora

Partisipasi masyarakat

terhadap

penanggulangan


3

Terpilihnya sarana dan prasarana,

soaial, ekonomi dan produktifitas

sumber daya alam pada daerah

terdampak pasca bencana

Dokumen Pedoman

Penyelenggaraan


masih kurang

Belum memadainya

dukungan

AnggaranPenanggulan

gan Bencana

4.

Meningkatnya tatakelola

penyelenggaraan penanggulangan

bencana yang professional,

akuntabel, dan transparan

Koordinasi

pelaksanaan

penanggulangan

bencana lintas sektoral

masih kurang

Partisipasi dunia

usaha dan swasta

terhadap usaha

penanggulangan


Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan Sasaran Rentra Badan

Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

Tabel 3.1

FaktorNo


BNPB

Permasalahan Pelayanan

BPBD Kab. Blora

Pendorong

Adanya dukungan

dana dan sarana

dari BNPB

Tersedianya sarana

dan prasarana

penanggulangan

bencana yang

memadai


Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

Faktor

Penghambat

1

Meningkatnya upaya mitigasi,

pencegahan, kesiapsiagaan dan

pengurangan risiko bencana

Kurangnya SDM yang berkompeten di

bidang penanggulangan bencana

Pengetahuan masyarakat tentang

kebencanaan masih rendah.

2

Meningkatnya kapasitas penyelamatan

dan penanganan masyarakat terdampak

bencana

Faktor demografi Kab. Blora

Partisipasi masyarakat terhadap

penanggulangan bencana masih

kurang

3Meningkatnya kapasitas dan upaya

pemulihan pasca bencana

Dokumen Pedoman Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana masih kurang

Belum memadainya dukungan

AnggaranPenanggulangan Bencana

4Meningkatnya kualitas dan kuantitas

sarana peralatan dan logistik bencana

Koordinasi pelaksanaan

penanggulangan bencana lintas

sektoral masih kurang

5Meningkatnya kualitas pelayanan

perangkat daerah

Partisipasi dunia usaha dan swasta

terhadap usaha penanggulangan


6Meningkatnya akuntabilitas kinerja

perangkat daerah

Tabel 3.2


Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Prov. Jawa Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan

Penanganannya

NoSasaran Jangka Menengah Rentra BPBD

Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan Pelayanan BPBD

Kab. Blora

Faktor

Pendorong

Adanya dukungan dana dan sarana

dari BNPB

Tersedianya sarana dan prasarana

penanggulangan bencana yang

memadai


Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora Prov. Jawa Tengah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan

Faktor


Sistem Jaringan Evakuasi BencanaBelum terbentuk sistem jarungan

evakuasi bencana

1 Pengembangan jalur evakuasi bencanaBelum dibuanya jalur evakuasi

bencan



2 Pengembangan ruang evakuasi bencanaBelum dibuanya ruang evakuasi

bencan



3Pembangunan teknologi penanggulangan

bencana

Belum dibuanya Teknologi


Bantuan EWS dari BMKG 3

Paket

4

Pembentukan kelompok mayarakat yang mampu

melakukan pencegahan dan penangulangan

kebakaran dan bencana lainnya

Dukungan anggaran yang masih

kurang


masyarakat masih kurangBantuan pendanaan dari BNPB

Tabel 3.3

FaktorPermasalahan Pelayanan BPBD Kab.

Blora

Rencan Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan

Fungsi BPBD Kab. BloraNo

Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah Berdasarkan Telaah Rencana Tataruang Wilayah Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat

Keberhasilan Penanganannya

1

Menjadikan Kota dan Permukiman

Inklusif, Aman, Tangguh dan

Berkelanjutan

Ketangguhan dan kualitas penanganan

bencana

Permasalahan Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Beserta Faktor Pendorong dan Penhambat

Target TPB yang Belum

Tercapai/Indikator Belum Menjadi Target

Kinerja

Tujuan TPBNo


Pembentukan Desa Tangguh BencanaDukungan anggaran

yang masih kurang

Peran aktif

pemerintah desa

dan masyarakat

masih kurang

Bantuan pendanaan

dari BNPB

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Blora Beserta Faktor Pendorong dan Penhambat

Keberhasilannya

Faktor

PermasalahanIsu Pembangunan Berkelanjutan

2022 2023 2024 2025 2026

1

Meningkatkan kapasitas

daerah dalam


Indek Kapasitas Daerah

(IKD)0,43 0,44 0,45 0,45 0,46

2

Meningkatnya ketangguhan

dan kualitas penanganan

bencana

Persentase Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana (%)4,5 5 5,5 6 6,5

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Blora

NO TUJUAN SASARANINDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

Tujuan Sasaran Strategi

Meningkatkan kapasitas

daerah dalam




bencana

Tersedianya Pelayanan

Informasi Rawan Bencana

Kabupaten / Kota


Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Stategi, dan Kebijakan




Penyelamatan Dan Evakuasi

Korban Bencana

Arah Kebijakan

1. Sosialisasi KIE Rawan

Bencana Kabupaten

1. Pelatihan Pencegahan Dan

Mitigasi Bencana Kabupaten

2. Pengendalian Operasi Dan

Penyediaan Sarpras

Kesiapsiaganaan Terhadap

Bencana Kabupaten

3. Penyediaan Peralatan

Perlindungan & Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

4. Penguatan Kapasitas Kawasan

Untuk Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan

5. Penanganan Pasca Bencana

6. Pengembangan Kapasitas Tim

Reaksi Cepat Kabupaten

7. Penyusunan Rencana

Kontijensi

8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana

1. Respon Cepat Darurat

Bencana Kabupaten

2. Pencarian, Pertolongan, Dan

Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten

3. Penyediaan Logistik

Penyelamatan Dan Evakuasi

Korban Bencana Kabupaten

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Meningkatnya

kapasitas daerah

dalam penanggulangan

bencana

Indek Ketahanan Daerah (IKD)

IKD sendiri adalah instrumen untuk

mengukur kapasitas daerah dengan

asumsi bahwa bahaya atau

ancaman bencana dan kerentanan

di daerah tersebut kondisinya tetap

0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 BPBD Blora

Meningkatnya

ketangguhan dan

kualitas

penanganan

bencana

Persentase Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana dibagi Jumlah

Desa/Kelurahan Rawan Bencana

dikali 100

4,5 5 5,5 6 6,5 6,5 BPBD Blora

I

1

Penyediaan

administrasi

pelaksanaan tugas ASN

Tersediannya administrasi pelaksanaan

tugas ASN Jumlah bulan pembayaran honor

pengelola keuangan

bulan 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 14.760.000 12 73.800.000 BPBD Blora

II -

1

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Atribut

Perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Dinas Beserta

Atribut PerlengkapannyaJumlah petudas penanggulangan bencana yang mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapannyapaket 50 107.000.000 50 109.000.000 50 110.000.000 50 110.000.000 50 112.000.000 250 548.000.000 BPBD Blora

III -

1

Penyediaan Komponen

Listrik Dan Penerangan

Kantor

Tersediannya Komponen Listrik Dan

Penerangan KantorJumlah pkomponen listrik yang tersediajenis 20 20.000.000 20 22.000.000 20 24.000.000 20 27.500.000 20 27.500.000 100 121.000.000 BPBD Blora

2

Penyediaan Peralatan

Dan Perlengkapan

Kantor

Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan

Kantorjenis 3 44.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 3 45.000.000 3 48.000.000 15 227.000.000 BPBD Blora

3Penyediaan Peralatan

Rumah TanggaTersediannya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga jenis 1 30.000.000 1 32.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 37.500.000 5 169.500.000 BPBD Blora

4

Penyediaan Jasa

Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Tersediannya Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantorjenis 3 7.000.000 3 7.500.000 3 8.000.000 3 8.500.000 3 9.000.000 9 40.000.000 BPBD Blora

5Penyediaan Bahan

Logistik KantorTersediannya Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor jenis 5 280.000.000 5 294.945.000 5 304.945.000 5 306.945.000 5 306.945.000 25 1.493.780.000 BPBD Blora

6

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Tersediannya Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan Dan

Penggandaanjenis 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.500.000 3 26.000.000 3 126.500.000 BPBD Blora

7

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Perundang-

Undangan

Tersediannya Bahan Bacaan Dan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan

Perundang-Undanganjenis 2 6.000.000 2 6.000.000 2 6.000.000 2 7.000.000 2 7.000.000 2 32.000.000 BPBD Blora

8

Penyelenggaraaan

Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Skpd

Terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Skpd

Jumlah bulan terselenggarannya

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Skpd

Bulan 12 260.000.000 12 275.000.000 12 285.000.000 12 300.000.000 12 300.000.000 12 1.420.000.000 BPBD Blora

IV -

1 Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler Kantor Jumlah Mebeler Kantor paket 1 68.500.000 1 60.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 5 298.500.000 BPBD Blora

2Pengadaan Mobil

OprasionalTersedianya Mobil Oprasional Kantor Jumlah Mobil Oprasional Kantor Unit 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 BPBD Blora

3Pengadaan Mobil

Tangki 5000LTersedianya Mobil Tangki 5000L Jumlah Mobil Tangki 5000L Unit 0 - 0 - 1 600.000.000 0 - 0 - 1 600.000.000 BPBD Blora

V -

1Penyediaan Jasa Surat

MenyuratTersediannya Jasa Surat Menyurat

Jumlah bulan tersedianya Jasa

Surat Menyuratbulan 12 4.000.000 12 4.000.000 12 4.500.000 12 5.000.000 12 6.000.000 12 23.500.000 BPBD Blora

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Jumlah bulan tersediannya Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 85.000.000 12 87.500.000 12 90.000.000 12 422.500.000 BPBD Blora

3

Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum

Kantor

Tersediannya Jasa Pelayanan Umum

Kantor

Jumlah bulan tersediannya Jasa

Pelayanan Umum Kantorbulan 12 260.160.000 12 265.160.000 12 275.160.000 12 280.160.000 12 285.160.000 12 1.365.800.000 BPBD Blora

Tahun 2026Kode Tujuan Sasaran

Target

Target Akhir

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum

Perangkat Daerah

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Indikator Tujuan, Sasaran, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan




Satuan

2020 2021

Kondisi awal

Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

VI -

1

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan Dan

Pajak Kendaraan Dinas

Operasional / Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas


Jumlah Kendaraan yang mendapat

Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan

Dinas Operasional / Lapangan

unit 19 156.080.000 19 123.135.000 20 130.225.000 21 135.500.000 21 135.500.000 21 680.440.000 BPBD Blora

2Pemeliharaan Peralatan

Mesin Dan Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan

Mesin Dan Lainnya

Jumlah Peralatan Mesin Dan

Lainnyaunit 5 20.000.000 5 20.000.000 5 22.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 25 112.000.000 BPBD Blora

3

Pemeliharaan /

Rehabilitasi Sarana Dan

Prasarana Gedung

Kantor / Bangunan

Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi

Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor /

Bangunan Lainnya

Jumlah pagr yang di rehap paket 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 375.000.000 BPBD Blora

-

I


memperoleh layanan informasi rawan

bencana

Jumlah Warga Negara yang

memperoleh layanan informasi

rawan bencana dibagi jumlah warga

negara dikali 100

% 95 95 95 95 95 95 -

1Sosialisasi Kie Rawan

Bencana Kabupaten

Jumlah warga dan sekolah yang

mendapatkan pendidikan pengurangan

risiko bencana

orang 500 15.000.000 500 25.000.000 500 28.000.000 500 28.000.000 500 28.000.000 2.500 124.000.000 BPBD Blora

II


memperoleh layanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah Warga Negara yang

memperoleh layanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap

bencana dibagi jumlah warga negara

dikali 100

% 5 5 5 5 5 5 -

1

Pelatihan Pencegahan

Dan Mitigasi Bencana

Kabupaten

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi

peningkatan kapasitas dalam hal

penguatan pengurangan risiko bencana

daerah

Desa 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 3 65.000.000 15 325.000.000 BPBD Blora

2

Pengendalian Operasi

Dan Penyediaan

Sarpras

Kesiapsiaganaan

Terhadap Bencana

Kabupaten

Tersedianya data kebencanaan Kabupaten

yang valid Bulan 0 - 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 40.000.000 BPBD Blora

3

Penyediaan Peralatan

Perlindungan &

Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

Penanggulangan BencanaJenis 4 255.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 20 1.255.000.000 BPBD Blora

4

Penguatan Kapasitas

Kawasan Untuk

Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan

Jumlah Desa tangguh yang terbentuk Desa 3 75.000.000 3 75.000.000 3 75.000.000 3 80.000.000 3 80.000.000 15 385.000.000 BPBD Blora

5Penanganan Pasca

Bencana

Terlaksananya identifikasi dan

inventarisasi pasca bencanaLaporan 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 35.000.000 30 175.000.000 BPBD Blora

6

Pengembangan

Kapasitas Tim Reaksi

Cepat Kabupaten

Jumlah SDM Penanggulangan Bencana

Kabupaten yang berkompetenorang 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 75.000.000 50 375.000.000 BPBD Blora

7 Penyusunan Rencana

KontijensiTersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Dokumen 0 - 1 75.000.000 0 - 0 - 0 - 1 75.000.000 BPBD Blora

8Gladi Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan

Bencana di Kabupatenkali 1 65.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 1 68.000.000 1 70.000.000 5 339.000.000 BPBD Blora

III


memperoleh layanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana


memperoleh layanan penyelamatan

dan evakuasi korban bencana dibagi

jumlah korban bencana dikali 100

% 95 95 95 95 95 95 -

1Respon Cepat Darurat

Bencana KabupatenJumlah kejadian bencana yang tertangani kali 165 410.000.000 165 415.000.000 165 415.000.000 165 425.000.000 165 450.000.000 825 2.115.000.000 BPBD Blora

2

Pencarian, Pertolongan,

Dan Evakuasi Korban

Bencana Kabupaten

Jumlah operasi pencarian dan evakuasi

korban bencanakegiatan 10 15.000.000 10 22.000.000 10 22.000.000 10 25.000.000 10 30.000.000 50 114.000.000 BPBD Blora

3

Penyediaan Logistik

Penyelamatan Dan

Evakuasi Korban

Bencana Kabupaten

Jumlah pemberian bantuan kebutuhan

dasar bagi korban bencanapaket 250 200.000.000 250 210.000.000 250 210.000.000 250 220.000.000 250 225.000.000 1.250 1.065.000.000 BPBD Blora

2.652.740.000 3.018.740.000 3.337.830.000 2.814.605.000 2.868.605.000 14.692.520.000

Pelayanan Pencegahan Dan

Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana

Pelayanan Penyelamatan Dan

Evakuasi Korban Bencana

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah


Pelayanan Informasi Rawan

Bencana Kabupaten / Kota

2020 2021

1

Persentase Warga

Negara yang

memperoleh layanan

informasi rawan

bencana

Jumlah Warga Negara

yang memperoleh layanan

informasi rawan bencana

dibagi jumlah warga

negara dikali 100

% 95% 95%

2

Persentase Warga

Negara yang

memperoleh layanan

pencegahan dan

kesiapsiagaan

terhadap bencana

Jumlah Warga Negara


pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap

bencana dibagi jumlah

warga negara dikali 100

% 2,5% 3%

3

Persentase Warga

Negara yang

memperoleh layanan

penyelamatan dan

evakuasi korban

bencana

Persentase Warga Negara


penyelamatan dan

evakuasi korban bencana

dibagi jumlah korban

bencana dikali 100

% 95% 95%

Tabel T-C 28.Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KONDISI AWALNO INDIKATOR

RUMUS/FORMULA

INDIKATORSATUAN

2021 2022 2023 2024 2025 2026

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

3% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

TARGET KINERJA SETIAP TAHUN

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TARGET

AKHIR

RPJMD 2021-

2026

Meningkatnya kapasitas

daerah dalam




bencana

I

1

II

1

III

1

2

3

4

5

6

Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Kode Tujuan Sasaran

7

8

IV

1

2

3

V

1

2

3

VI

1

2

3

I

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten

/ Kota

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang


1

II

1

2

3

4

5

6

7

8

III

1

2

3

Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban

Bencana

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas

ASN

Tersediannya administrasi pelaksanaan tugas

ASN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Perlengkapannya

Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut

Perlengkapannya

Penyediaan Komponen Listrik Dan

Penerangan Kantor

Tersediannya Komponen Listrik Dan

Penerangan Kantor

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

Tersediannya Peralatan Dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersediannya Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Tersediannya Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersediannya Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Tersediannya Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Sub KegiatanIndikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-

Undangan

Tersediannya Bahan Bacaan Dan Perundang-

Undangan

Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Skpd

Terselenggarannya Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Skpd

Pengadaan Mebel Tersedianya Mebeler Kantor

Pengadaan Mobil Oprasional Tersedianya Mobil Oprasional Kantor

Pengadaan Mobil Tangki 5000L Tersedianya Mobil Tangki 5000L

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya



Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya



Pemeliharaan Peralatan Mesin Dan Lainnya Tersedianya Peralatan Mesin Dan Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan

Prasarana Gedung Kantor / Bangunan

Lainnya

Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi

Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor /

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten

/ Kota

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang


Sosialisasi Kie Rawan Bencana KabupatenJumlah warga dan sekolah yang mendapatkan

pendidikan pengurangan risiko bencana

Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

Kabupaten

Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi

peningkatan kapasitas dalam hal penguatan

pengurangan risiko bencana daerah

Pengendalian Operasi Dan Penyediaan

Sarpras Kesiapsiaganaan Terhadap Bencana

Kabupaten

Tersedianya data kebencanaan Kabupaten

yang valid

Penyediaan Peralatan Perlindungan &

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tersedianya peralatan dan perlengkapan


Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk

Pencegahan Dan KesiapsiagaanJumlah Desa tangguh yang terbentuk

Penanganan Pasca BencanaTerlaksananya identifikasi dan inventarisasi

pasca bencana

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

Kabupaten

Jumlah SDM Penanggulangan Bencana

Kabupaten yang berkompeten

Penyusunan Rencana Kontijensi Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap BencanaTerlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana di

Kabupaten

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Jumlah kejadian bencana yang tertangani

Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi

Korban Bencana Kabupaten

Jumlah operasi pencarian dan evakuasi

korban bencana

Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Jumlah pemberian bantuan kebutuhan dasar

bagi korban bencana

Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban

Bencana

Target Rp

bulan

12 14.760.000

paket 50 107.000.000

jenis 20 20.000.000

jenis 2 44.000.000

jenis 1 30.000.000

jenis 3 7.000.000

jenis 5 280.000.000

jenis 3 25.000.000

Kondisi awal

2020 2021

Tahun 2022

Tabel T-27


Kabupaten Blora




Satuan

jenis 2 6.000.000

Bulan 12 260.000.000

paket 1 68.500.000

Unit 0 -

Unit 0 -

bulan 12 4.000.000

bulan 12 80.000.000

bulan 12 260.160.000

unit 19 156.080.000

unit 5 20.000.000

paket 1 75.000.000

orang 500 15.000.000

Desa 3 65.000.000

Bulan 0 -

Jenis 4 255.000.000

Desa 3 75.000.000

Laporan 30 35.000.000

orang 50 75.000.000

Dokumen 0 -

kali 1 65.000.000

kali 165 410.000.000

kegiatan 10 15.000.000

paket 250 200.000.000

2.652.740.000

Target Rp Rincian Target Rp

12 14.760.000 Honor barang dan pembantu 12 14.760.000

50 115.000.000 Sepatu olga & PDL , baju PDL,

olga, wearpack. Capel topi baret 50 120.000.000

20 25.000.000 20 25.000.000

3 60.000.000 sound system, printer a3, dan printer a43 75.000.000

1 40.000.000 1 40.000.000

3 10.000.000 3 8.000.000

5 300.000.000 5 305.000.000

3 25.000.000 3 25.000.000

Target

Tahun 2023 Tahun 2024


2 6.000.000 2 6.000.000

12 275.000.000 12 285.000.000

1 60.000.000 kursi dan meja 1 50.000.000

1 450.000.000 0 -

0 - 1 600.000.000

12 4.000.000 12 4.500.000

12 90.000.000 12 90.000.000

12 265.160.000 12 275.160.000

19 200.000.000 20 200.000.000

5 20.000.000 5 22.000.000

1 75.000.000 renovasi aula 1 75.000.000

500 25.000.000 500 28.000.000

3 65.000.000 3 65.000.000

12 10.000.000 12 10.000.000

4 300.000.000 4 250.000.000

3 75.000.000 3 75.000.000

30 40.000.000 30 35.000.000

50 75.000.000 50 75.000.000

1 75.000.000 0 -

1 68.000.000 1 68.000.000

165 500.000.000 165 415.000.000

10 20.000.000 10 22.000.000

250 210.000.000 250 210.000.000

3.483.160.000 3.458.660.000

Target Rp Target Rp

12 14.760.000 12 14.760.000

50 120.000.000 50 125.000.000 BPBD Blora

20 30.000.000 20 30.000.000 BPBD Blora

3 50.000.000 3 50.000.000 BPBD Blora

1 45.000.000 1 40.000.000 BPBD Blora

3 9.000.000 3 8.000.000 BPBD Blora

5 300.000.000 5 305.000.000 BPBD Blora

3 25.500.000 3 26.000.000 BPBD Blora

Unit Kerja

Penanggung

Jawab

Tahun 2025 Tahun 2026

2 7.000.000 2 7.000.000 BPBD Blora

12 300.000.000 12 300.000.000 BPBD Blora

1 70.000.000 1 60.000.000 BPBD Blora

0 - 0 - BPBD Blora

0 - 0 - BPBD Blora

12 5.000.000 12 6.000.000 BPBD Blora

12 90.000.000 12 90.000.000 BPBD Blora

12 280.160.000 12 285.160.000 BPBD Blora

21 225.000.000 21 200.000.000 BPBD Blora

5 25.000.000 5 25.000.000 BPBD Blora

1 75.000.000 1 75.000.000 BPBD Blora

500 30.000.000 500 30.000.000 BPBD Blora

3 65.000.000 3 65.000.000 BPBD Blora

12 10.000.000 12 10.000.000 BPBD Blora

4 300.000.000 4 250.000.000 BPBD Blora

3 80.000.000 3 80.000.000 BPBD Blora

30 40.000.000 30 35.000.000 BPBD Blora

50 75.000.000 50 75.000.000 BPBD Blora

0 - 0 - BPBD Blora

1 68.000.000 1 70.000.000 BPBD Blora

165 425.000.000 165 450.000.000 BPBD Blora

10 25.000.000 10 30.000.000 BPBD Blora

250 220.000.000 250 225.000.000 BPBD Blora

2.994.660.000 2.952.160.000

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN ...

Documents