1 Rencana Strategis 2017-2022 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun 2018 – 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPA yang berfungsi untuk menterjemahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Rancangan Akhir Renstra SKPA tahun 2018-2022 disusun dengan mengacu kepada RPJMA tahun 2017-2022. Selain itu, Rancangan Akhir Renstra SKPA juga harus memuat sinkronisasi dengan Rancangan Akhir Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Rancangan Akhir Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan bersifat indikatif. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh bahwa Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun 2018 – 2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rancangan Akhir Renstra, penyusunan Rancangan Rancangan Akhir Renstra, perumusan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Rancangan Akhir Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2018 – 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1
69
Embed
Rencana Strategis 2017-2022 · 3 Rencana Strategis 2017-2022 Gambar 1-2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Beberapa hal yang terkait antara Rancangan Akhir Renstra
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Rencana Strategis 2017-2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh Tahun 2018 – 2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang
No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Akhir Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan
juga sebagai instrumen untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPA yang berfungsi untuk
menterjemahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA).
Rancangan Akhir Renstra SKPA tahun 2018-2022 disusun dengan mengacu kepada RPJMA
tahun 2017-2022. Selain itu, Rancangan Akhir Renstra SKPA juga harus memuat
sinkronisasi dengan Rancangan Akhir Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Rancangan Akhir Rencana Strategis
memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
(RPJMA) dan bersifat indikatif.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Aceh bahwa Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan
pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Proses penyusunan
Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun 2018 –
2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Rancangan Akhir
Renstra, penyusunan Rancangan Rancangan Akhir Renstra, perumusan Rancangan Akhir
Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Rancangan Akhir Renstra, dan telah dimulai
sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Adapun Keterkaitan serta tahapan
penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2018 – 2022 mengacu pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1
2
Rencana Strategis 2017-2022
Proses Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPA
Sumber: Permendagri 86/2017
Gambar 1. 1
Gambar 1-1
Keterkaitan Serta Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD
Dokumen Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang
terintergrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen RKPA, Rancangan Akhir
Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rancangan Akhir Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD.
Adapun gambaran tentang hubungan Rancangan Akhir Renstra SKPA dengan dokumen
lainnya dalam kaitan sistem perencanaan pembangunan sampai dengan sistem keuangan
dapat dilihat pada gambar 1-2.
3
Rencana Strategis 2017-2022
Gambar 1-2.Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Beberapa hal yang terkait antara Rancangan Akhir Renstra SKPA dengan penyusunan
Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah :
1. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPA bertujuan untuk merumuskan visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPA dengan mengacu Qanun Aceh nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, agar selaras dengan program prioritas
Kepala Daerah terpilih;
2. Penyiapan Rancangan Akhir Renstra SKPA merupakan tanggung jawab Kepala SKPA
yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA menurut Pergub Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
4
Rencana Strategis 2017-2022
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebagai masukan penyempurnaan dokumen
RPJM Daerah;
3. Program dalam Rancangan Akhir Renstra SKPA adalah bersifat indikatif yang
diselaraskan dengan RPJMA, RTRWA, Rancangan Akhir Renstra Kementrian/Lembaga,
Rancangan Akhir Renstra Kabupaten/Kota dan Renja SKPA;
4. Rancangan Akhir Renstra SKPA dijabarkan melalui Renja SKPA dan RKA SKPA,
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program SKPA.
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh Tahun 2017-2022 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi kedinasan,
juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus
berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun Tahun 2017–2022 maupun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005–2025. Dengan tersusunnya
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Tahun 2018-2022, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut
menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang
fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Aceh di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1.2 Landasan Hukum
Rancangan Akhir Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun
dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan
Akhir Renstra SKPD). Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD merupakan proses yang
tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan
5
Rencana Strategis 2017-2022
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun 2018-2022 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010 Tentang Penyelesaian Penataan Ruang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
6
Rencana Strategis 2017-2022
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Pemendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
22. Permendagri No. 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota.
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
Tahun 2012–2032;
28. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
29. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
(RTRWA) Tahun 2013–2033;
30. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
31. Qanun Aceh Nomor …… Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Jalan dan
Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
34. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tentang Penetapan Status Ruas-ruas
Jalan Sebagai Jalan Provinsi;
7
Rencana Strategis 2017-2022
1.3 Maksud dan Tujuan
Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tahun
2018-2021 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJM
Aceh tahun 2017-2022. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman
dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rancangan Akhir
Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tahun 2018-2022 adalah :
1. Sebagai dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk
memahami tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.
Tujuan umum dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Aceh tahun 2018-2022 adalah :
1. Menterjemahkan visi, misi kepala Daerah dan program pembangunan dalam RPJMA
tahun 2017-2022 secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPA
sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Meningkatkan kinerja instansi di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam
mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
4. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
5. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPA yang fokus, tidak
tumpang tindih, dan terintegrasi.
6. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang efektif dan efisien.
7. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan;
8
Rencana Strategis 2017-2022
8. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan
rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam
mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah;
9. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPA
lingkup Pemerintah Aceh terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan;
10. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada
penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan;
11. Menyediakan informasi bagi seluruh stake holder / pemangku kepentingan terkait.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rancangan Akhir
Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Tahun 2018–2022 adalah
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Rancangan Akhir Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, fungsi Rancangan Akhir
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rancangan
Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh,
keterkaitan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh dengan RPJMA, Rancangan Akhir Renstra K/L dan
Rancangan Akhir Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
9
Rencana Strategis 2017-2022
penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan
Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, serta susunan garis
besar isi dokumen.
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rancangan Akhir
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, struktur organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Aceh ditujukan untuk menunjukkan organisasi,
jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh.
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
10
Rencana Strategis 2017-2022
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit
usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh berdasarkan sasaran/target Rancangan Akhir
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan/atau
indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rancangan Akhir Renstra
K/L dan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Rancangan Akhir Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh provinsi (untuk
kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil
pengisian Tabel T-B.35
11
Rencana Strategis 2017-2022
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Aceh yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
3.3 Telaahan Rancangan Akhir Renstra K/L dan Rancangan Akhir Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktorfaktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh ditinjau dari sasaran jangka
menengah Rancangan Akhir Renstra K/L ataupun Rancangan Akhir
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
provinsi/kabupaten/kota.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
12
Rencana Strategis 2017-2022
2. sasaran jangka menengah pada Rancangan Akhir Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Rancangan Akhir Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani
melalui Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh tahun rencana.
Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam lima tahun mendatang
dan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi
RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Jika terdapat pernyataan
strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan
pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi
dan arah kebijakan tersebut.
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
13
Rencana Strategis 2017-2022
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMA.
Bab VIII Penutup
Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Rancangan Akhir
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Aceh
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Aceh Aceh, penguatan peran stakeholders dalam
pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Aceh, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
14
Rencana Strategis 2017-2022
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA
Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
adalah Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
2.1.1 Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.1.2 Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan;
e. pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang.
2.1.3 Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :
15
Rencana Strategis 2017-2022
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
Seksi Pembangunan Jalan;
Seksi Pembangunan Jembatan; dan
Seksi Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
Seksi Pemeliharaan Jalan;
Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
e. Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari:
Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
Seksi Uji Bahan Konstruksi; dan
Seksi Peralatan dan Perbekalan.
f. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari:
Seksi Tata Ruang;
Seksi Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur Wilayah; dan
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan merupakan Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh. Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018,
pembentukan UPTD terbagi 5 (lima) wilayah yaitu:
1. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I berkedudukan di Sigli Kabupaten Pidie dengan
wilayah kerja meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang,
Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Jaya;
2. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah
kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang,
Kabupaten AcehUtara dan Kota Lhokseumawe;
16
Rencana Strategis 2017-2022
3. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III berkedudukan di Takengon Kabupaten Aceh
Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener
Meriah dan Kabupaten Bireuen;
4. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berkedudukan di Meulaboh Kabupaten Aceh
Barat dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh
Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulu,
Kabupaten Aceh Baratdan Kabupaten Nagan Raya;
5. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V berkedudukan di Kutacane Kabupaten Aceh
Tenggara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten
Gayo Lues.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
digambarkan dalam bagan berikut ini.
Gambar 2.1.Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
(Berdasarkan Pergub Aceh No. 108 Tahun 2016)
17
Rencana Strategis 2017-2022
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dibantu oleh Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 5 (lima) UPTD dengan
masing-masing uraian tugas sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
meliputi, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan Jalan dan jembatan, pengujian
dan peralatan, penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembangunan jalan dan jembatan;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang pemeliharaan jalan dan
jembatan;
d. pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang pengujian dan peralatan;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang program, informasi,
hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum.
Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, program,
informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan
umum.
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengendalian teknis urusan penyusunan program, informasi dan
hubungan masyarakat;
b. pelaksanaan pengendalian teknis urusan keuangan dan pengelolaan aset;
c. pelaksanaan pengendalian teknis urusan hukum;
d. pelaksanaan pengendalian teknis urusan kepegawaian dan umum;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
18
Rencana Strategis 2017-2022
c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang
pembangunan jalan dan jembatan provinsi, koordinasi pembangunan jalan nasional dan
bantuan teknis jalan kabupaten/kota.
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pembangunan
jalan dan jembatan provinsi, pengkoordinasian jalan nasional dan bantuan teknis
pembangunan jalan kabupaten/kota.
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan
penggantian jalan dan jembatan provinsi;
b. pengendalian dan pengkoordinasian pengkajian dokumen teknis pembangunan
peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
c. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan prakiraan biaya
sesuai ketentuan dan kebutuhan
d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan laporan kemajuan
pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang
pembangunan jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
f. pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang
pemeliharaan jalan dan jembatan serta administrasi teknik pemeliharaan jalan dan
jembatan.
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan
jalan dan jembatan, melaksanakan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan
serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis
pemeliharaan jalan kabupaten/kota.
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan
jembatan provinsi;
b. pelaksanaan kegiatan penyusunan perkiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan;
19
Rencana Strategis 2017-2022
c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
d. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir
tahun kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis
pemeliharaan jalan kabupaten/kota;
f. pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Pengujian dan Peralatan
Bidang Pengujian dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang uji tanah,
geoteknik, bahan konstruksi, peralatan dan perbekalan.
Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah,
geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan.
Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penelitian tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
b. pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
c. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
e. pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan administrasi bidang pengujian dan Peralatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
f. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata
ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah.
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi:
a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang
provinsi yang terintegrasi dan terarah;
b. pengendalian, pengkoordinasian dan pengawasan teknis kegiatan pelaksanaan
penataan ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan provinsi;
20
Rencana Strategis 2017-2022
c. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana
tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. pengendalian dan koordinasi teknis terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah
perkotaan dan perdesaan, pengelolaan data dan informasi tata ruang;
e. penyusunan perencanaan teknis pengembangan infrastruktur di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;
f. penyusunan strategi keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan kawasan
dengan infrasktruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan dan sinkronisasi
program pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;
h. pelaksanaan administrasi bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur
wilayah; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan wilayah I sampai dengan
wilayah V mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang
pelayanan jalan dan jembatan.
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan wilayah I sampai dengan
wilayah V mempunyai fungsi:
1. Penyusunan program perrencanaan dibidang pelayanan jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan administrasi umum dan kerumahan tanggaan;
3. Pelaksanaan penyusunan rrencana kebutuhan jaringan jalan, jembatan dan
komponen kontruksi jalan dan jembatan;
4. Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jematan provinsi, perbaikan badan
jalan, perbaikan jembatan, pemeliharaan damija/drainase dan bangunan pelengkap;
5. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota)
6. Pelaksanaan penanganan bencana alam terhadap jalan dan jembatan;
7. Pelaksanaan pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan
Inventaris Kekayaan Milik Aceh (IKMA); dan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
21
Rencana Strategis 2017-2022
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2.2 Sumber Daya SKPA
Sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
meliputi sumber daya manusia dan sumber aset/modal.
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
dilaksanakan oleh 862 orang Pegawai yang terdiri dari 459 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan 403 orang Pegawai non PNS (status 31 Desember 2017) dengan komposisi pejabat
struktural sebanyak 41 orang dan staf pelaksana sebanyak 821 orang. Susunan kepegawaian
berdasarkan pendidikan dan golongan ruang kepangkatan sebagaimana ditunjukkan dalam
Tabel 2.1. dan Tabel 2.2.
Tabel 2.1.Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No.Jenjang
Pendidikan
Klasifikasi Pegawai(Orang)
TotalPegawai(Orang)
PorsiPegawai
(%)Keterangan
PNS Non PNS1 2 3 4 5 6 7
a. Sarjana Strata 2 63 6 69 8,00
b. Sarjana Strata 1 176 215 391 45,36
c. D-4 0 0 0 0,00
d. D-3 22 30 52 6,03
e. D-2 0 1 1 0,12
f. D-1 0 05 5 0,58
g. SLTA / Sederajat 184 140 324 37,59
h. SLTP/ Sederajat 11 4 15 1,74
i. SD/ Sederajat 3 2 5 0,58
Jumlah 459 403 862 100
22
Rencana Strategis 2017-2022
Ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, maka sumber daya manusia dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sudah dapat dikatakan memadai. Jumlah
keseluruhan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh per 31 Desember
2016 adalah sebanyak 862 orang. Sedangkan dari segi kualitas sumber daya pegawai sudah
baik. Ini terlihat dengan meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki latar belakang
pendidikan tinggi dan semakin bertambahnya jumlah pegawai pada golongan II dan III yang
merupakan pelaksana utama tugas kedinasan.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
2.2 berikut ini.
Tabel 2.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No PNS MenurutGolongan
Klasifikasi Pegawai(Orang)
TotalPegawai(orang)
PorsiPegawai
(%)Keterangan
PNS Non PNS1 2 3 4 5 6 7
a. Golongan IV 35 0 35 4,06
b. Golongan III 229 225 454 52,67
c. Golongan II 185 176 361 41,88
d. Golongan I 10 2 12 1,39
Jumlah 459 403 862 100
2.2.2 Sumber Aset.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sampai dengan saat ini memiliki
berbagai aset berupa kendaraan operasional, gedung dan fasilitas perkantoran serta perlatan
berat baik yang berasal dari pengadaan oleh pemerintah daerah, pusat maupun hibah dari
lembaga non pemerintah dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.3.
23
Rencana Strategis 2017-2022
Tabel 2.3
Nama dan Jumlah Aset pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh
No Nama Aset JumlahUnit
Nilai
ASET TETAPTanah 26 Rp. 81.000.319.514
1 Tanah 26 Rp. 81.000.319.514
Peralatan dan Mesin 1.736 Rp. 35.958.151.3691 Alat Besar 20 Rp. 17.989.378.5132 Alat Angkutan 74 Rp. 7.999.798.9363 Alat Bengkel dan Ukur 2 Rp. 77.880.0004 Alat Pertanian 2 Rp. 351.275.0005 Alat kantor dan Rumah Tangga 1259 Rp. 3.188.164.0006 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 10 Rp. 86.968.0007 Alat Kedokteran dan Kesehatan 21 Rp. 313.184.0008 Alat Laboratorium 97 Rp. 3.594.563.9209 Alat Persenjataan 2 Rp. 23.650.00010 Komputer 247 Rp. 2.323.609.00011 Alat Eksplorasi 2 Rp. 9.680.000
GEDUNG DAN BANGUNAN 85 Rp. 37.923.974.6881 Bangunan Gedung 77 Rp. 36.283.055.6882 Monumen 2 Rp. 149.361.0003 Bangunan Menara 2 Rp. 897.727.0004 Tugu Titik Kontrol/Pasti 4 Rp. 593.831.000
JALAN DAN JARINGAN 2.391 Rp. 7.565.794.047.5691 Jalan dan Jembatan 2.366 Rp. 7.564.702.142.7692 Bangunan Air -3 Instalasi 11 Rp. 560.586.0004 Jaringan 14 Rp. 531.318.800
ASET TETAP LAINNYA 30 Rp. 9.048.728.8321 Bahan Perpustakaan 29 Rp. 8.924.787.8322 Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga1 Rp. 123.941.000
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN 27 Rp. 217.734.152.8851 Kontruksi dalam Pengerjaan 27 Rp. 217.734.152.885
ASET LAIN-LAIN 1.614 Rp. 19.929.773.7421 Aset lain-lain 1.614 Rp. 19.929.773.742
ASET EXTRAKOMTABLE1 Alat Angkutan 1 Rp. 12.000.000
24
Rencana Strategis 2017-2022
2 Alat Kantor dan Rumah Tangga 78 Rp. 17.150.0003 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 17 Rp. 14.287.5004 Alat Laboratorium 66 Rp. 30.865.0005 Komputer 1 Rp. 600.000
JUMLAH ASET 6.072 Rp. 7.967.464.051.099
2.3 Kinerja Pelayanan SKPA
Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dapat dilihat
pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan dalam
Review Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun
2012-2017. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Aceh meliputi : 1) Meningkatnya pembangunan jalan dan
jembatan sebagai aksesibilitas orang dan barang terhadap panjang jalan dan panjang
jembatan, 2) terpeliharanya aksesibilitas pergerakan orang dan barang terhadap panjang jalan
dan panjang jembatan.
Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
Gambaran kondisi jalan yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dapat dilihat pada tabel kondisi mantap jalan provinsi di bawah ini :
Tabel 2.4Kondisi Mantap Jalan Provinsi Tahun 2012 s/d 2017
Belum tersusunnyaRencana Tata Ruang(RTR) KawasanStrategis Provinsiturunan dari QanunNomor 19 Tahun 2013tentang Rencana TataRuang Wilayah Aceh(RTRWA) Tahun 2013-2033 sehingga dasarpengendalianpemanfaatan ruangdalampenataan/pengembanganwilayah Provinsi menjadibelum optimal
183. Evaluasi Lingkungan Hidup ruas jalan provinsi
184. Pemantauan Lingkungan Hidup Ruas Jalan Provinsi
185. Kajian Koprehensif Pengembangan Jaringan Jalan untuk mendukung Pengembangan
Wilayah
186. monitoring pelaksanaan RKL/RPL
187. Penyusunan RTR KSA Agro Industri Zona Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie
188. Penyusunan RTR KSA Agro Industri Zona Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya
189. Penyusunan RTR KSA Agro Industri Zona Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Simeulue
190. Penyusunan RTR KSA Agro Industri Zona Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang
191. Penyusunan RTR KSA Agro Wisata Kabupaten Aceh Tengah
192. Penyusunan RTR KSA Agro Wisata Kabupaten Bener Meriah
193. Penyusunan RTR KSA Agro Wisata Kabupaten Gayo Lues
194. Penyusunan RTR KSA Agro Wisata Kabupaten Aceh Tenggara
195. Penyusunan RTR KSA Agro Wisata Kabupaten Pidie
196. Penyusunan RTR KSA Kawasan Khusus Pusat Kesehatan (RSUDZA)
197. Penyusunan RTR KSA Kawasan Khusus Wisata Terpadu (Lhoknga) Aceh Besar
198. Penyusunan RTR KSA Kawasan Khusus Krueng Raya (Industri Pelabuhan Laut Aceh)
(KIPA) Aceh Besar
199. Penyusunan RTR KSA Kawasan Khusus Sentra Perikanan (Pulau Haloban) Aceh Singkil
58
Rencana Strategis 2017-2022
Untuk mewujudkan arah kebijakan guna mendukung tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPA, maka rencana program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan,
target program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel
6.1.
59
Rencana Strategis 2017-2022
BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPJMA. Penentuan indikator serta
pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan jangka
menengah Aceh yang ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan
pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode
masa jabatan.
Indikator Kinerja Utama ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang berkewajiban menjamin konsistensi
antara RPJMA dengan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas PUPR Aceh serta wajib
melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang untuk periode Tahun
2018-2022 dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagaimana terlampir.
Konsistensi Indikator RPJMA tahun 2017-2022 dengan Rancangan Akhir Renstra
Dinas PUPR Aceh tahun 2017-2022 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksanaan pembangunan bidang Jalan dan Jembatan serta Penataan Ruang. Indikator
kinerja Dinas PUPR Aceh yang akan dicapai 5 tahun untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMA disajikan pada Tabel 7.2 dibawah ini.
60
Rencana Strategis 2017-2022
Tabel 7.2.Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Aceh
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA
FORMULA/CARA PENGUKURAN PENJELASAN SUMBER
DATA
KET
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatkan ketersediaan
jaringan dan mutu melalui
perencanaan pembangunan
dan pemeliharaan jalan dan
jembatan untuk memenuhi
kebutuhan peergerakan
barang, orang dan jasa
yang bersinergi dan konsep
penataan ruang
Persentase panjang
jaringan jalan provinsi
dalam kondisi baik
Persentase panjang
jembatan provinsi
dalam kondisi baik
Persentase dalam
kesesuaian struktur
dan pola ruang dengan
RTRW
Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik x 100%
Panjang seluruh jalan Provinsi
Panjang jembatan provinsi dalam kondisi baik x 100%
Panjang seluruh jembatan Provinsi
Rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan x 100%
Jumlah permohonan kesesuaian tata ruang
Mempertahankan kondisi
asset prasarana jalan dan
jembatan serta mengukur
tingkat efektif jalan dan
jembatan dalam
mendukung peningkatan
pertumbuhan ekonomi
nasional dan daerah
Memberikan
perlindungan terhadap
fungsi ruang sesuai
struktur dan pola ruang
RPJMA
RANCAN
GAN
AKHIR
RENSTRA
RPJMA
61
Rencana Strategis 2017-2022
BAB VIII
PENUTUP
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Aceh Tahun 2017–2022 yang memaparkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai,
maka hal ini merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan
operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat
dan mencapai sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang
ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan
Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Program yang dihasilkan melalui
Musrenbang tersebut dipadukan dan disingkronkan dengan rencana program yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Rancangan Akhir
Renstra ini.
Rancangan Akhir Rencana Strategis yang memuat rencana dalam kurun waktu lima
tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya yang melibatkan semua pihak yang ada pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah memperhatikan permasalahan, faktor –
faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan
peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.
Rancangan Akhir Rencana Strategis ini telah dilakukan berdasarkan analisis terhadap
sumber daya yang ada dan target capaian sehingga nantinya diharapkan Rancangan Akhir
Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan tepat dan akurat serta akuntabel. Tolok ukur
dalam upaya membangun sistem akuntabilitas berbasis kinerja diperlukan untuk menilai
tingkat keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah disusun ini.
Perlu disadari bahwa keberhasilan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini bukan hanya
ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi
penerapannya.
62
Rencana Strategis 2017-2022
Rancangan Akhir Renstra ini disusun untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang
ada. Dan disesuaikan dengan RPJMA Tahun 2017-2022. Penyusunan Rancangan Akhir
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2017-2022 merupakan panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5
(lima) tahun ke depan.
Demikianlah penyusunan Rencana Strategi SKPA Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Aceh Tahun 2017-2022. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan
demi penyempurnaan dokumen ini
Banda Aceh, Februari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Aceh
Ir. Fajri, MTPembina Utama Muda
NIP. 19640831 199203 1 005
Ir. Fajri, MT
Pembina TK. I
NIP. 19640831 199203 1 005
63
Rencana Strategis 2017-2022
Terhadap target kinerja terkait pelayanan tata ruang sejak tahun 2013 sampai dengan
2016 masih menjadi tugas dan fungsinya Dinas Cipta Karya Aceh, baru sejak tahun 2017
dengan dikeluarkanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Aceh, maka pelayanan terkait tata ruang sudah menjadi tugas dan fungsinya Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Tabel 2.6. menunjukkan fluktuasi anggaran sepanjang kurun waktu 2012-2017 pada
masing-masing program. Hal ini disebabkan adanya program yang baru muncul ataupun
dihilangkan sesuai dengan tingkat prioritas program dan kondisi eksisting.
Tantangan
12. Adanya beberapa ruas jalan yang belum dapat dilaksanakan pembangunannya
disebabkan persoalan lingkungan seperti daerah konservasi dan hutan lindung.
13. Seringnya terjadi musibah longsor dan banjir yang berdampak langsung
menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
14. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pembebasan tanah/lahan masyarakat
pada beberapa paket pelebaran jalan provinsi.
15. Terlambatnya pengesahan anggaran dan waktu yang lama saat proses tender
menyebabkan singkatnya waktu pelaksanaan kegiatan sehingga banyak paket tidak
selesai.
64
Rencana Strategis 2017-2022
16. Karena menggunakan sistem penganggaran tahun tunggal, banyak paket
pembangunan jalan dengan pagu di atas 20 M yang tidak selesai sampai akhir tahun
dan harus putus kontrak.
Peluang
6. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut
ditandai dengan meningkatkanya kompetensi aparat teknik secara memadai di
berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan
sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan
prasarana pembangunan fisik.
7. Dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik
telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain
menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian
pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dapat menjadi lembaga yang
lebih transpran dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan
stekeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik.
9. Diterimanya sumber dana lain selain APBK/DAU, seperti dana OTSUS dan Bagi
Hasil Migas yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di
wilayah Aceh.
10. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut
ditandai dengan meningkatkanya kompetensi aparat teknik secara memadai di
berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan
sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan
prasarana pembangunan fisik.
65
Rencana Strategis 2017-2022
11. Dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan fisik
telah berjalan efektif. Dengan demikian hasil monitoring dan evaluasi tersebut selain
menjadi bahan untuk perencanaan fisik berikutnya juga menjadi bahan pengendalian
pembangunan fisik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dapat menjadi lembaga yang
lebih transpran dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pembangunan fisik di daerah. Hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dan
stekeholder untuk mengetahui dan mengakses hasil-hasil pekerjaan fisik.
13. Diterimanya sumber dana lain selain APBK/DAU, seperti dana OTSUS dan Bagi
Hasil Migas yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di
wilayah Aceh.
14. Pemerintah Aceh berupaya merampungkan pembahasan anggaran APBA 2019 agar
dapat disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan tender kegiatan fisik infrastruktur
jalan dan jembatan dapat dimulai pada awal tahun.
Disamping itu, terdapat beberapa permasalahan umum, yaitu:
1. Wilayah kerja yang cukup luas dengan kegiatan yang tersebar dan cukup banyak;
2. Pengaturan dan penugasan sumber daya manusia yang belum tepat sasaran;
3. Kondisi aset infrastruktur masih belum memadai dan yang telah ada sangat diperlukan
pemeliharaan yang terus-menerus;
4. Seringnya terjadi bencana alam (banjir dan longsor);
5. Waktu pelaksanaan kontrak yang sangat pendek (tahunan).
1. Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan
2. Pembangunan jalan
3. Peningkatan Jalan
4. Pelebaran Jalan
5. Pembangunan jembatan
6. Pelebaran Jembatan
7. Pengawasan teknis jalan dan jembatan
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9. Pemeliharaan Berkala Jalan
66
Rencana Strategis 2017-2022
10. Pemeliharaan Rutin Jalan
11. Pemeliharaan Rutin Jembatan
12. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
13. Pengadaan alat-alat berat
14. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
15. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
16. Revisi Qanun RTRW Aceh
17. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
18. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Aceh
19. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
20. Evaluasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
3.6 Telaah Rancangan Akhir Renstra K/L dan Rancangan Akhir Renstra Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah salah satu SKPA di bawah
naungan Pemerintah Aceh dan secara sektoral tunduk kepada pemerintah pusat, khususnya di
bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Guna
menyelaraskan program dan kegiatan di daerah, maka dinilai perlu untuk mengkaji
Rancangan Akhir Renstra Kementerian PUPR.
Rancangan Akhir Renstra Kementerian PUPR Tahun 2017-2022 berisi pemaparan
tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum; visi, misi, tujuan
dan sasaran Kementerian PUPR; strategi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman; serta program dan kegiatan.
Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan
RPJMN 2015-2019, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran
strategis dari Rancangan Akhir Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat untuk periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1) Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi
maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai
penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) dalam rangka percepatan dan
perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan
potensi dan keunggulan daerah melalui:
67
Rencana Strategis 2017-2022
a. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk di luar Pulau
Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat
investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna
mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
b. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan Kawasan Metropolitan baru daya
kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan
energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim
dan perkapalan;
c. Pengembangan kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber diarahkan
sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan
(best practices) perwujudan kota berkelanjutan;
d. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang
kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi
masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali
(buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-
Bali;
e. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau pusat-
pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW).
3) Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pada PKSN
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas
batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signfikan
sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta
membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata
Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.
4) Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pemberian
bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan
berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
5) Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, kapasitas
pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka
68
Rencana Strategis 2017-2022
mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana
tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.
Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk
peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap
konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan
sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan
melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan
umum yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas
permukiman. Disamping itu, infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang juga berperan
sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor
pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
penataan ruang juga berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi
wilayah yang signifikan. Oleh karenanya, upaya pembangunan infrastruktur perlu
direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu
wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai
tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut
terlihat melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk
mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang
wilayah. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
bukan hanya harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi
juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk
mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial
(social benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatan
partisipasi politik (political participation) di segenap lapisan masyarakat.
Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang saat ini menunjukkan
tingkat yang beragam. Untuk infrastruktur jalan, dari panjang jalan nasional dengan panjang
2.102,08 km, tercatat kondisi mantap jalan nasional pada Tahun 2017 adalah sebesar 95,11%
dan kondisi tidak mantap 4,89%. Untuk jalan provinsi, total panjang jalan adalah 1.781,72
km, tercatat kondisi mantap jalan provinsi pada tahun 2016 adalah sebesar 63,39%, dan
kondisi tidak mantap 36,61% sedangkan total panjang jalan kabupaten adalah 19.866,65 Km.
69
Rencana Strategis 2017-2022
Dengan visi yang akan dicapai “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTURPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAMMENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DANBERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”