Rencana Strategis 2016 - bandungkab.go.id · i KATA PENGANTAR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Rencana Strategis

DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN BANDUNGJl. Raya Soreang KM.17 Telp (022) 5892126 Soreang 40911

2016

i

KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai

salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. RENSTRA DISDUKCASIP

Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 sebagai bentuk realisasi perencanaan

pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya

kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, dapat

terlihat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016-2021. Dokumen RENSTRA

diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di

Kabupaten Bandung dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan RENSTRA ini dapat memberikan informasi yang

diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung selama tahun 2016-2021. Masukan dan saran

sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan

datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi

Pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang, 28 Oktober 2016

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

TTD

Drs. H. Salimin, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19620111 198603 1 010

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................... ................................................ i

DAFTAR ISI ........................................ ......................................................... ii

DAFTAR TABEL ...................................... .................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ..................................... ................................................. v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG ............................................................... I-1

1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................. I-3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ I-7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .................................................. I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

ORGANISASI PD .................................................................. II-1

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA PD ............................................. II-16

2.3 KINERJA PELAYANAN PD ................................................... II-17

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN PD ................................................................... II-20

2.5 ANALISIS STRATEGI ............................................................ II-22

2.6 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ........................ II-25

BAB III ISUE – ISUE STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD ............................... III-1

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ................................... III-2

iii

3.3 TELAAH PERUBAHAN RENSTRA KAB. BANDUNG

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD .................. III-11

3.4 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS ...................................... III-12

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ................. IV-1

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............................................... IV-6

BAB V RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINE RJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .............................. V-1

5.2 INDIKATOR KINERJA ........................................................... V-2

5.3 KELOMPOK SASARAN ........................................................ V-2

BAB VI PENUTUP

6.1 PENUTUP ............................................................................. VI-1

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra

Surat Keputusan Kepala PD tentang Pembentukan Tim Renstra PD

Rencana Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka

UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomi

pembantuan,

diarahkanuntukmempercepatterwujudnyakesejahteraanmasyarakatmelaluipeningkatan,

pelayanan,pem

sertapeningkatandayasaingdaerahdenganmemperhatikanprinsip

keadilan, keistimewaan, dankekhususansuatudaerahdalamSistem Negara KesatuanRepublik

Indonesia.

Olehkarenaituefisiensidanefektivitaspenyelenggar

tkandenganlebihmemperhatikanaspek

aspekhubunganantarasusunanpemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Potensidankeanekar

agamandaerah, peluangdantantanganpersaingan global denganmemberikankewenangan

yang seluas-

luasnyakepadadaerahdi

idaerahdalamkesatuan

Penyelenggaraanpemerintahanpadasaatinimembutuhkanupayadalammenyiasatitunt

utanperubahan yang berlangsungdengancepat.

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nomor 23 Tahun 201

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.Dalampenyelengara

iapdaerahsebagaimanadalamUndang

2014 dalampemberiankewenanganotonomikepadaKabupaten/Kota,

membawakonsek

sehinggadiperlukanStrukturisasiLembaga.

Dalamperubahanlembagatersebut

agar pelaksanaannyamenghasilkankinerja yang optimal,

kemampuansikapperangkatdaerahdanmotivasiuntukpeningkatankinerjapegawaiharusmend

apatperhatian, sehing

profesional.


berkewajibanantaralainmemberikanpelayananpendaftaranpendudukdanpencatatansipildan

menerbitkandokumenkependudukan.

Sistemadministrasikependudukan

mengaturseluruhadministrasi yang

menyangkutmasalahkependudukanpadaumumnya.Dalamhalini, terkait 3 (tiga)

jenispengadministrasian, yaitupertamapendaftaranpenduduk,

keduapencatatansipildanketigapengolahan

sub sistem tersebutmasing

mampumemberikangambarantentangseluruhkegiatannya

Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021I-1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PENYUSUNANRENSTRA DINAS

PENCATATAN SIPIL

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah

UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, P

mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomi


pelayanan,pemberdayaandanperansertamasyarakat,

sertapeningkatandayasaingdaerahdenganmemperhatikanprinsip


Olehkarenaituefisiensidanefektivitaspenyelenggar

tkandenganlebihmemperhatikanaspek-



luasnyakepadadaerahdisertaidenganpemberianhakdankewajibanmenyelenggarakanotonom

idaerahdalamkesatuan sistem penyelenggaraanpemerintahan


utanperubahan yang berlangsungdengancepat. Berdasarkan Undang

ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dalam perencanaan pembangunan


naan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


penyelengaraansaatinipemerintahmemberikankesempatandankeleluasaanset

gaimanadalamUndang-UndangtentangPemerintah Daerah Nomor


konsekuensilangsungpadapenambahantugaskepada

diperlukanStrukturisasiLembaga.

Dalamperubahanlembagatersebutdiperlukankesiapansumberdayamanusia yang potensial



apatperhatian, sehinggastrukturLembaga yang barusesuaidengankinerja yang diperlu

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten/Kota


menerbitkandokumenkependudukan.

Sistemadministrasikependudukanmerupakan sistem yang

mengaturseluruhadministrasi yang



keduapencatatansipildanketigapengolahandan pendayagunaan data

ersebutmasing-masingmemilikipengertiandandefinisi yang

mampumemberikangambarantentangseluruhkegiatannya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

daerah sesuai dengan amanat Undang-

PemerintahDaerah yang

mengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenurutasasotonomi dan tugas


sertapeningkatandayasaingdaerahdenganmemperhatikanprinsipdemokrasi,pemerataan,


Olehkarenaituefisiensidanefektivitaspenyelenggaraanpemerintahdaerahperluditingka



sertaidenganpemberianhakdankewajibanmenyelenggarakanotonom

penyelenggaraanpemerintahan negara.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI

dan dalam perencanaan pembangunan


naan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara


ansaatinipemerintahmemberikankesempatandankeleluasaanset

Pemerintah Daerah Nomor23 Tahun


ensilangsungpadapenambahantugaskepadadaerah

kankesiapansumberdayamanusia yang potensial



astrukturLembaga yang barusesuaidengankinerja yang diperlukandan

Kabupaten/Kota


stem yang



dan pendayagunaan data informasinya.Ketiga

masingmemilikipengertiandandefinisi yang

mampumemberikangambarantentangseluruhkegiatannya.

Rencana Strategis

Administrasikependudukanmenjadisemakinpentingkarenaselal

etiapaktivitaskehidupan di Indonesia. Di antaranyasaatPemiluLegistalif, Pemi

PemiluKepala Daerah, mengurussurat

dansebagainya

Apabilakitaakanberdomisilipadasatuwilayahmakakitaharusmemilikitandadomisili yang

dibuktikandenganKartuTandaPenduduk (KTP).

Masalahkependudukanmemangseri

DPT (DaftarPemilihTetap)

saatPemilu.Partaipolitikmemanfaatkan

tentusangatterkaitdengan data kependudukan, jika data kependudukanbenar

date tidakakanmenjadimasalah.

PemanfaatanTeknologiInformasidalamrangka

n yang akurat, terpercayadan

perludioptimalkan.Dengankemajuanteknologisaatinitentubukanmenjad

kita,

jikakitamembuatSistemInformasiterintegrasi

data kependudukansecaracepatdanakurat.

PencatatanSipilsebagaipencatatanperistiwapenting yang dialamiolehseseorangdalam

Register PencatatanSipilpadaInstansiPelaksana demi kepastianhukum.

Perluditingkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyaakta

aktaCatatanSipildanTertibAdministrasiKependudukan.

Dalamrangkamengantisipasidanmenjawabtantangankedepan yang

makinberatdenganpermasalahan yang semakinberkembangkhususnya di

Bandung, maka

sebagaiSatuanOrganisasiPerangkat Daerah

menanganiAdministrasiKependudukandanCatatanSipilmenyusun

unan yang lebihterencana, terkoordinasi, sinergis,

terpadudanberkesinambungansesuaidenganRencana Pembangunan JangkaMenengah

(RPJM) Daerah

1.2 LANDASANHUKUM

Pelaksanaan Program d

dilaksanakanolehPe

SipilKabupaten Bandung berdasarkankepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia N

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor

4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

Nomor 23 Tahun 2006

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);


Administrasikependudukanmenjadisemakinpentingkarenaselal

ivitaskehidupan di Indonesia. Di antaranyasaatPemiluLegistalif, Pemi

PemiluKepala Daerah, mengurussurat-suratkendaraan, mengurussurat

sebagainya.


dibuktikandenganKartuTandaPenduduk (KTP).

Masalahkependudukanmemangseringmenuaimasalah, diantaranyaadalahmasalah

DPT (DaftarPemilihTetap) yang hinggasaatinimenjadimasalah yang

saatPemilu.Partaipolitikmemanfaatkanhaliniuntukmemanaskansituasi. DPT

tentusangatterkaitdengan data kependudukan, jika data kependudukanbenar

tidakakanmenjadimasalah.

PemanfaatanTeknologiInformasidalamrangkamenyusunSistemInformasiKependuduka

n yang akurat, terpercayadan up-to-date

perludioptimalkan.Dengankemajuanteknologisaatinitentubukanmenjad

buatSistemInformasiterintegrasimakamemungkinkankitamelakukanpengolahan

data kependudukansecaracepatdanakurat.



Perluditingkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyaakta

aktaCatatanSipildanTertibAdministrasiKependudukan.


makinberatdenganpermasalahan yang semakinberkembangkhususnya di

, makaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ebagaiSatuanOrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Bandung

AdministrasiKependudukandanCatatanSipilmenyusun

yang lebihterencana, terkoordinasi, sinergis,

nberkesinambungansesuaidenganRencana Pembangunan JangkaMenengah

(RPJM) Daerah Kabupaten BandungTahun 2016-2021.

LANDASANHUKUM

Pelaksanaan Program danKegiatanKependudukandanCatatanSipil yang

dilaksanakanolehPemerintahDaerahCq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kabupaten Bandung berdasarkankepada:

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara



Administrasikependudukanmenjadisemakinpentingkarenaselalubersentuhandengans

ivitaskehidupan di Indonesia. Di antaranyasaatPemiluLegistalif, PemiluPresiden,

suratkendaraan, mengurussurat-surattanah,


ngmenuaimasalah, diantaranyaadalahmasalah

masalah yang rumit di

iniuntukmemanaskansituasi. DPT

tentusangatterkaitdengan data kependudukan, jika data kependudukanbenardan up-to-

menyusunSistemInformasiKependuduka

perludioptimalkan.Dengankemajuanteknologisaatinitentubukanmenjadi masalahbaginegara

makamemungkinkankitamelakukanpengolahan



Perluditingkatkankesadaranmasyarakatakanpentingnyaakta-


makinberatdenganpermasalahan yang semakinberkembangkhususnya di Kabupaten

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung

Kabupaten Bandung yang

AdministrasiKependudukandanCatatanSipilmenyusunperencanaankerjapembang

nberkesinambungansesuaidenganRencana Pembangunan JangkaMenengah

KependudukandanCatatanSipil yang

Kependudukan dan Pencatatan

Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

omor 4421);

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara



tentang Administrasi Kependudukan;

entang Perubahan atas Undang Undang

tentang Administrasi Kependudukan;

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara


Rencana Strategis

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indon

dengan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam

Indonesia Nomor 5679)

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomo

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Republik Indonesia Nomor 4817)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Tahun 2006

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Da

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana P

Menengah Nasional Tahun 2015

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pe

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010

Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahu

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;


undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang




Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang


Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang

mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Da

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas



Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana P

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pe




eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional




undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


esia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-


bahan Lembaran Negara Republik

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang


Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

mor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEdoman Ebaluasi


r 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


entang Perubahan Atas Peraturan

entang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

entang Persyaratan dan Tata Cara



entang Perubahan Keempat Atas

entang Penerapan Kartu Tanda Penduduk


Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan


Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standardan Spesifikasi


eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan



n 2011 tentang Pedoman Penerbitan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan


Rencana Strategis

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan

Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;


dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian


yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pe

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Mewujudkan Tertib

Administrasi Kependudukan

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian

dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~~

yang Mengangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang

Pemutakhiran data Kap

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa

31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013

32. Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pe

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 201

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2013 Nomor 3);

37. Peraturan Bupati Bandung Nomor

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok

Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan

Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;



Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan





Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pe


Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian


an Menteri Dalam Negeri Nomor ~~ Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah


Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang

Pemutakhiran data Kapendudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas


Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014

1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomo


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 201


Bandung Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang

yelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Bidang Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan


dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian


Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah


Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/sj tanggal 5 Juli 2010 tentang

endudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan e-KTP;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas


Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;

12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda

nyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem


0 tentang Juklak dan Juknis

Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata


7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;

Rencana Strategis

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tah

dan Susunan Perangkat Daerah;

41. Peraturan Bupati Nomo

Penataan Perangkat Daerah Berdasa

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Bandung.

1.3 MAKSUDDANTUJUAN

TujuanPenyusunanRenstra

1. Merupakanpenjabaranvisi, misidan Program Rencana Pembangunan JangkaMenengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Bandung

kedalamstrategip

dan Pencatatan Sipil

(RPJP) Daerah Kabupaten Bandung;

2. SebagaiPedomandalamPenyus

SipilKabupate

3. Merupakan penyesuaian terhadap

Kabupaten Bandung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

BAB II GAMBARAN

2.1

2.2

2.3 KinerjaPelayanan SKPD

2.4

BAB III ISU-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5


Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tah

dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka

Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

MAKSUDDANTUJUAN

PenyusunanRenstraDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Merupakanpenjabaranvisi, misidan Program Rencana Pembangunan JangkaMenengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Bandung

kedalamstrategipembangunansesuaidengantugaspokokdanfungsi

dan Pencatatan Sipil, denganmemperhatikanrencana Pembangunan JangkaPanjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Bandung;

SebagaiPedomandalamPenyusunanRencanaKerjaDinas

Kabupaten Bandung;

Merupakan penyesuaian terhadap regulasi tentang penyusunan RENSTRA SKPD

Kabupaten Bandung.

SISTEMATIKA PENULISAN

PENDAHULUAN

LatarBelakang

LandasanHukum

MaksuddanTujuan

SistematikaPenulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, danStrukturOrganisasi SKPD

2.2 SumberDaya SKPD

2.3 KinerjaPelayanan SKPD

TantangandanPeluangPengembanganPelayanan SKPD

-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsi

TelaahVisi, Misi danProgramKepala Daerah danWakilKepala Daerah Terpilih

TelaahRenstra K/L danRenstraProvinsi/Kabupaten/

TelaahRencana Tata Ruang Wilayah danKajianLingkunga

HidupStrategis

PenentuanIsu-IsuStrategis

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka

kan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kependudukan dan Pencatatan Sipiladalah :

Merupakanpenjabaranvisi, misidan Program Rencana Pembangunan JangkaMenengah

spokokdanfungsiDinas Kependudukan

, denganmemperhatikanrencana Pembangunan JangkaPanjang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan

regulasi tentang penyusunan RENSTRA SKPD

Tugas, Fungsi, danStrukturOrganisasi SKPD

TantangandanPeluangPengembanganPelayanan SKPD

TUGAS DAN FUNGSI

IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsi Pelayanan PD

amKepala Daerah danWakilKepala Daerah Terpilih

TelaahRenstra K/L danRenstraProvinsi/Kabupaten/Kota

TelaahRencana Tata Ruang Wilayah danKajianLingkungan

Rencana Strategis

BAB IV TUJUAN

4.1

4.3 StrategidanKebijakan

BAB V RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIK

SASARAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TujuandanSasaranJangkaMenengah

4.3 StrategidanKebijakan

RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

ATOR KINERJA, KELOMPOK

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis Disdukcasip

DINAS

Susunan Organisasi

Pencatatan Sipil

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan

Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi

dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bandu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bandung. Uraian

Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN S

Sebagai dinas yang termasuk klasifik

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan,

a. Sekretariat;

b. Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk;

c. Bidang Pelayanan Pencatatan

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan Program dan Anggaran;

b. Pengelolaan Keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang

milik negera;

d. Pengelolaan urusan ASN;

Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANDUNG

Susunan Organisasi Dinas

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung berdasar







. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

inas adalah sebagai berikut :

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai dinas yang termasuk klasifikasi Tipe A, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan,

Sekretariat;

Bidang Pelayanan PendaftaranPenduduk;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.


menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan Program dan Anggaran;

Pengelolaan Keuangan;

olaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang

milik negera;

Pengelolaan urusan ASN;

1

GAMBARAN PELAYANAN

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kependudukan dan

Kabupaten Bandung berdasar padaPeraturan





ng Nomor 12 Tahun 2016 tentang


Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur

NISASI PD

asi Tipe A, Dinas Kependudukan dan

mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan, terdiri atas :

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.


olaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang


e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencataan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama,

pemanfaatan

administrasi kependudukan;

g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

j. Pelaksanaan kerjasama administ

k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrsi kependudukan;

m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;

n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan da

Pencatatan Sipil; dan

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.1 Kepala

a. Kepala

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang admi

kependudukan

b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala

Pencatatan Sipil

1) Penyusunan program dan anggaran;

2) Pengelolaan keuangan;

3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang

4) Pengelolaan urusan ASN;

5) Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pe

6) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,


Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencataan sipil,




Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan


pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan


Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

Pelaksanaan inovasi pelayanan administrsi kependudukan;

Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan da

Pencatatan Sipil; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang admi

kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala

Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan program dan anggaran;

Pengelolaan keuangan;

Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara;

Pengelolaan urusan ASN;

Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan



kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,


2

Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencataan sipil,



Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan


data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan



rasi kependudukan;


Pelaksanaan inovasi pelayanan administrsi kependudukan;

Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Kependudukan dan


Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan



layanan administrasi kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,



kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta

inovasi pelayanan administrasi kepe

7) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

8) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

9) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

10) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

11) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependuduka

12) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

13) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi

kependudukan;

14) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan

pencatatan sipil; dan

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bup

dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai tugas

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di

lingkungan

b. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretari

1) Ko

2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan

3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik negara

4) Pengeloaan urusan ASN.

c. Sekretariat

a) Sub

b) Sub

c) Sub








Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependuduka

Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi

kependudukan;

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan

pencatatan sipil; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bup

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan adminstratif dan



lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat

Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran

Pelaksanaan pengelolaan keuangan;


barang milik negara;

Pengeloaan urusan ASN.

Sekretariat, terdiri atas :

Subbagian Perencanaan;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3


ndudukan;






Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota sesuai

memberikan pelayanan adminstratif dan



at menyelenggarakan fungsi:

ordinasi dan penyusunan program dan anggaran;



Uraian tugas masing

(1) Sub

Sub

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan

anggaran

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

(2) Sub

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,

akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

(3) Sub

Kepala Sub

Tugas Pokok

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, u

administrasi ASN, urusan perlengkapan

barang milik negara

Fungsi :

a.

b.

c.


Uraian tugas masing-masing Subbagian sebagai berikut :

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian

Tugas Pokok :


anggaran.

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang

undangan;

d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program dan anggaran.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Tugas Pokok :


akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

b. Penatausahaan, akuntasi dan pembukuan

c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan dafta

gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub bagian

Tugas Pokok :

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, u

administrasi ASN, urusan perlengkapan,

barang milik negara.

Fungsi :

a. Pelaksanaan urusan persuratan;

b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban

kantor;

4

masing Subbagian sebagai berikut :

dipimpin oleh seorang Kepala


Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian


Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

Penatausahaan, akuntasi dan pembukuan keuangan;

Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan dafta

gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan

rumah tangga dan penataan

Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban


d.

e.

2.1.3 Bidang

KepalaBidang

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bid

b. Fungsi :

1) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk

2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk

3) Pelaksanaan pembinaan dan

pendaftaran penduduk

4) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk

5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk

6) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaa

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

1) Seksi Identitas Penduduk;

2) Seksi Pindah Datang Penduduk;

3) Seksi

Tugas pokok setiap seksi sebagai berikut :

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk

Fungsi :

a.


d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;

e. Pelaksnaan urusan administrasi ASN.

Pelayanan Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh seorang

KepalaBidang

Tugas Pokok :


kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

ungsi :

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk

Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk

Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk

Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

penduduk;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

Seksi Identitas Penduduk;

Seksi Pindah Datang Penduduk;

Seksi Pendataan Penduduk.

ugas pokok setiap seksi sebagai berikut :

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi

Tugas Pokok:



dokumen pendaftaran penduduk.

Fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata

5

Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;

Pelaksnaan urusan administrasi ASN.

Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh seorang


ang pelayanan pendaftaran penduduk.

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

koordinasi pelaksanaan pelayanan


Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran

n pendaftaran penduduk.

Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepa la Seksi



Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata


b.

c.

d.

e.

f.

(2) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi

Tugas Pokok

Melakukan bahan

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaa pelayanan pindah datang

penduduk

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.


penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda

penduduk elektronik, kartu identitas anak;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan tek

penerbita dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata

penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluaraga, kartu

tanda penduduka elektronik, kartu identitas anak;

Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan dan penerbitan dokumen pdnaftaran penduduk meliputi

biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga,

kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran

penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan,

kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas

anak;

Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk;

Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata

penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu

tandan penduduk elektronik, kartu identitas anak.

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi

Tugas Pokok:

Melakukan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,


penduduk.

Fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah

datang penduduk;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pin

datang pendudu;


pelayanan pindah datang penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;

Penyiapan pengendalian dan ebaluasi pelaksanaan pelayanan

pindah datang penduduk.

6

penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda

penduduk elektronik, kartu identitas anak;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan

penerbita dokumen pendaftaran penduduk meliputi viodata

penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluaraga, kartu

tanda penduduka elektronik, kartu identitas anak;


penerbitan dokumen pdnaftaran penduduk meliputi

biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga,

kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran

nomor induk kependudukan,

kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas

Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan

Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan

dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata

penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu

tandan penduduk elektronik, kartu identitas anak.

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala

perencanaan, perumusan kebijakan teknis,


Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah


Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;

Penyiapan pengendalian dan ebaluasi pelaksanaan pelayanan


(3) Seksi

Tugas Pokok

Melakukan perumusan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan

penduduk

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

2.1.4 Bidang Pelayanan

Bidang

a. Tugas Pokok


kebijakan pelayanan pencatatan sipil

b. Fungsi

1) Penyusunan perencanaan

2) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil

3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan

pencatatan sipil

4) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil

5) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil

6) Pelaksanaan

7) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.


Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Tugas Pokok:



penduduk.

Fungsi :

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan

pendataan penduduk;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan

pendataan penduduk;

Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan korrdinasi pelaksanaan

pendataan penduduk;

Pelaksanaan pendataan penduduk;

Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan p

penduduk.

Pelayanan Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala

Tugas Pokok :


kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Fungsi :

Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil

Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil


pencatatan sipil;


Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil

Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

7

Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan

Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan korrdinasi pelaksanaan

Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan

Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala


pelayanan pencatatan sipil;

Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;


Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.


c. Bidang

1) Seksi

2) Seksi

3) Seksi

Adapun uraian tugas setiap seksi adalah :

(1) Seksi

Tugas Pokok


teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan

pencatatan

Fungsi :

(2) Seksi

Seksi

Tugas Pokok



pencatatan perkawinan dan perceraian

Fungsi :


Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

Seksi Kelahiran;

Seksi Perkawinan dan Perceraian;

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan

Adapun uraian tugas setiap seksi adalah :

Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Tugas Pokok :



pencatatan kelahiran.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan

pencatatan kelahiran;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan


c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan kelahiran;

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan

kelahiran;

f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

pencatatan kelahiran

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi .

Tugas Pokok :



pencatatan perkawinan dan perceraian.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan

pencatatan perkawinan dan perceraian;

8

Pencatatan Sipil, membawahkan :

Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi



enyusunan perencanaan pelayanan

erumusan kebijakan teknis pelayanan

elaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan


Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan

engendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

dipimpin oleh seorang Kepala






(3) Seksi


Tugas Pokok



pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,

anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

f.






d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan

perceraian;

e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan

perkawinan dan perceraian;



Seksi Perubahan Status A nak, Pewarganegaraan dan Kematian


Tugas Pokok :



pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,

anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian

Fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan

pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan

anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;





pencatatan pengangkatan anak, pengakuan ana


d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan

anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status

kewarganegaraan dan kematian;

e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,

perubahan status kewarganegaraan dan kematian;



anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.

9





pencatatan pencatatan perkawinan dan




nak, Pewarganegaraan dan Kematian



pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan

anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.










pencatatan pencatatan pengangkatan

anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status


pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,

perubahan status kewarganegaraan dan kematian;



ganegaraan dan kematian.


2.1.5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kandipimpin oleh

seorang Kepala Bidang

a. Tugas Pokok


kebijakan di bidang pengelolaan informasi

b. Fungsi

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta

tata kelola dan sumber daya manusia

komunikasi;

c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi




komunikasi;

d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan

informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data

kependudukan serta tata kelola dan

informasi dan komunikasi;

e. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan

penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya

manus

f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Adminis

membawahkan

1) Seksi

2) Seksi

3) Seksi

Komunikasi


Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kandipimpin oleh

seorang Kepala Bidang

Tugas Pokok :

elaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

ungsi:

Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi




komunikasi;

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi




komunikasi;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan



kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi;

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang



manusia teknologi informasi dan komunikasi;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi


Bidang Pengelolaan Informasi Adminis

membawahkan:

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

10

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudu kandipimpin oleh

elaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan


Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi



tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi



tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan



sumber daya manusia teknologi

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang



ia teknologi informasi dan komunikasi;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

golahan dan Penyajian Data Kependudukan;

Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan


Masing

(1) Seksi

seorang Kepala Seksi

Tugas pokok


teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi

administrasi kependudukan

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

(2) Sek

oleh seorang Kepala Seksi

Tugas pokok


teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan

penyajian data kependudukan

Fungsi

a.

b.

c.

d.

(3) Seksi

dan Komunikasi


Masing-masing seksi memiliki tugas :

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

seorang Kepala Seksi

ugas pokok :




Fungsi :

Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan

Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

sistem informasi administrasi kependudukan

Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi

kependudukan;

Penyiapan dan pelaksanan pembinaan


Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan


ugas pokok :



penyajian data kependudukan.

Fungsi :

Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data

kependudukan;


pengolahan dan penyajian data kependudukan

Penyiapan dan pelaksanaanpengolahan dan penyajian data

kependudukan;

Penyiapan dan pelaksanan pembinaan

data kependudukan.

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Infor masi

dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

11

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh



sistem informasi administrasi kependudukan;


sistem informasi administrasi kependudukan;

sistem informasi administrasi

Penyiapan dan pelaksanan pembinaan sistem informasi

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin



pengolahan dan penyajian data


pengolahan dan penyajian data kependudukan;

pengolahan dan penyajian data

Penyiapan dan pelaksanan pembinaan pengolahan dan penyajian

Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Infor masi



Tugas pokok

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola

teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia

teknologi informasi dan komunikasi

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi

dan komunik

komunikasi

b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta

sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

c. Penyiapan

komunikasi

d. Penyiapan dan pelaksanaanpembinaan

teknologi informasi dan komunikasi

2.1.6 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Bidang

a. Tugas pokok


kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,

kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan


b. Fungsi:

a. Penyusunan perencanaan

kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen


kependudukan;

c. Pelaksanaan pem

data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;


ugas pokok :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan



teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi :

Penyiapan koordinasi pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi

dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan

komunikasi;



sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

Penyiapan dan pelaksanaantata kelola teknologi informasi dan

komunikasi;

Penyiapan dan pelaksanaanpembinaan

teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Bidang

ugas pokok :





ungsi:

Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen


kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen


kependudukan;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan


pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;

12




pelaksanaaan tata kelola teknologi informasi

asi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan



sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

tata kelola teknologi informasi dan

Penyiapan dan pelaksanaanpembinaan sumber daya manusia

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang




pemanfaatan data dan dokumen


Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen


binaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan


Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependududukan;


e. Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

f. Pelaksana

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan

dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan


c. Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :

1) Seksi

2) Seksi

3) Seksi

Tugas pokok

(1) Seksi

Tugas pokok


teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama


Fungsi :

a.

b.

c.

d.

(2) Seksi


Tugas


teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan

Fungsi :

a.


Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;


Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan



Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :

Seksi Kerjasama;

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Seksi Inovasi Pelayanan.

Tugas pokok dan fungsi setiap seksi adalah :

Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

ugas pokok :




Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan


kerjasama administrasi kependudukan

c. Penyiapan dan pelaksanan kebijakan teknis


d. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja

samaadministrasi kependudukan.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

oleh seorang Kepala Seksi .

ugas pokok :



data dan dokumen kependudukan.

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

13

Pelaksanan kerja sama administrasi kependudukan;

an inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan


Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi, membawahkan :

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;




kerjasama administrasi kependudukan;


kerjasama administrasi kependudukan;

Penyiapan dan pelaksanan kebijakan teknis kerjasama

engendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin





b.

c.

d.

e.

(3) Seksi

Tugas pokok


teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelayanan administrasi kependudukan

Fungsi :

a.

b.

c.

d.

e.

2.1.7 Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut

setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh

peraturan perundang

2.1.8 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan

Dinas Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,

Organisasi Dinas

Berikut :



pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

c. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

d. Penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan.

e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan.

Seksi Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

ugas pokok :


teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelayanan administrasi kependudukan.

Fungsi :

a. Penyiapan koordinasi inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;


inovasi pelayanan administrasi kependudukan

c. Penyiapan bahan pembinaan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan;

d. Penyiapan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan.

e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan inovasi

pelayanan administrasi kependudukan

Jabatan Fungsional

engaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut

setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh

perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,


14


pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;



dalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan



teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi

inovasi pelayanan administrasi





engendalian dan evaluasi pelaksanaan inovasi

pelayanan administrasi kependudukan.

engaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut

setelah di bentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan

Nomor ~~ Tahun 2016 tentang

Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,Struktur

Kabupaten Bandung sebagai


STRUKTUR ORGANISASI

(PERATURAN

JABATAN

FUNGSIONAL


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP

KABUPATEN BANDUNG

(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

KEPALA DINAS

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

BIDANG

PELAYANAN

PENDAFTARAN

PENDUDUK

BIDANG

PELAYANAN

PENCATATAN

SIPIL

SEKSI

IDENTITAS

PENDUDUK

SEKSI

KELAHIRAN

SEKSI

PINDAH DATANG

PENDUDUK

SEKSI

PENDATAAN

PENDUDUK

SEKSI

PERKAWINAN

DAN PERCERAIAN

SEKSI

PERUBAHAN

STATUS ANAK,

PEWARGANEGA-

RAANDAN

KEMATIAN

15

S KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP IL

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR ~~ TAHUN 2016)

SEKRETARIS

SUBBAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

PENGELOLAAN

INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

BIDANG

PEMANFAATAN

DATA DAN INOVASI

PELAYANAN

SEKSI

SISTEM

INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

SEKSI

KERJASAMA

SEKSI

PENGOLAHAN

DAN PENYAJIAN

DATA

KEPENDUDUKA

N

SEKSI

PEMANFAATAN

DATA DAN

DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

SEKSI

TATA KELOLA

DAN SUMBER

DAYA MANUSIA

TEKNOLOGI

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

SEKSI

INOVASI

PELAYANAN


2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

1 Pembina Utama 2 3 4 5 6 Penata Muda Tk.I 7 8 9 10 Pengatur Muda Tk.I 11 Pengatur Muda 12 13


SUMBER DAYA MANUSIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN BANDUNG

TABEL 2.1

Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Golongan Jumlah L P

Pembina Utama Muda - IV/c 1 - Pembina Tk. I- IV/b - 1

Pembina - IV/a 5 6 Penata Tk.I - III/d 2 3

Penata - III/c 1 2 Penata Muda Tk.I - III/b 4 3

Penata Muda - III/a 1 5 Pengatur Tk.I - II/d 1 -

Pengatur - II/c 5 1 Pengatur Muda Tk.I - II/b 5 1

Pengatur Muda - II/a 2 - Juru - I/c 1 - Sukwan 116 38

Jumlah 144 60

16

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas

Kabupaten Bandung

Jumlah Ket 1 1 11 5 3 7 6 1 6 6 2 1 154

204


Sumber daya manusia

Bandung per Oktober

2.3 KINERJA PELAYANAN PD

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan ju

sebanyak 3.494.

2016).

Berdasarkan Undang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006


bidang kependudukan dan catatan

1. Dokumen Kependudukan, meliputi :

a. Biodata Penduduk

b. Kartu Keluarga (KK)

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

d. Surat Keterangan Kependudukan dan

e. Akta Pencatatan Sipil

2.Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :

a. Surat Keterangan Pindah

b. Surat Keterangan Pindah Datang

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

d. Surat Ketera

Komposisi berdasarkan Pendidikan Pegawai


No Pendidikan

1 SD

2 SMP

3 SMA

4 D3 5 S1 6 S2

Jumlah


Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Oktober 2016, Pegawai Organik berjumlah

KINERJA PELAYANAN PD

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan ju

.715jiwa (Data Hasil Konsolidasi dengan Kemendagri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung melaksanakan pelayanan

bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu :

1. Dokumen Kependudukan, meliputi :

Biodata Penduduk

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Surat Keterangan Kependudukan dan

Akta Pencatatan Sipil

2.Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :

Keterangan Pindah

Surat Keterangan Pindah Datang

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

TABEL 2.2

Komposisi berdasarkan Pendidikan Pegawai


Pendidikan

Status Kepegawaian Jumlah

PNS PHL

- 1 1

SMP 1 3 4

SMA 16 84 100

2 10 12

21 56 77

10 - 10

Jumlah 50 154 204

17

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

, Pegawai Organik berjumlah 50 orang.

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk

Data Hasil Konsolidasi dengan Kemendagri, Semester 1

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

tentang Administrasi Kependudukan, Dinas

Kabupaten Bandung melaksanakan pelayanan

Komposisi berdasarkan Pendidikan Pegawai Dinas

Kabupaten Bandung

Jumlah %

0.49

1.96

49.02

5.88 37.75 4.90

100


e. Surat Keterangan Tempat Tinggal

f. Surat Keterangan Kelahiran

g. Surat Keterangan Lahir Mati

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

j Surat Keterangan Kematian

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak

l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

3. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara

Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah dat

Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota

dan antar Provinsi dalam Wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang

Penduduk orang asing dalam Wilayan NKRI Surat Keterangan Pindah Ke Luar

Negeri, Surat Keterangan Datang Dari

Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Kete

Asing, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk

Orang Asing, Surat Pembatalan Keterangan Perkawinan, Surat Keterangan

Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan

dan ditandatangani oleh Kepala

4.Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Akta Kelahiran

b. Akta Kematian

c. Akta Perkawinan

d. Akta Perceraian

e. Pengakuan Anak (R

f. Pengesahan Anak (Legitimation)

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut

dilaksanakan pada

dan di tiap-tiap kecamatan yang ad


organisasi perangkat daerah yang mana jumlah pegawainya berjuml

dengan variasi pendidikan


Surat Keterangan Tempat Tinggal

Surat Keterangan Kelahiran

Surat Keterangan Lahir Mati

terangan Pembatalan Perkawinan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Surat Keterangan Kematian

Surat Keterangan Pengangkatan Anak

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

rat Keterangan Pencatatan Sipil

Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara

antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah dat

Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota



Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat

Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Kete

, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk



dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil :

Akta Kelahiran

Akta Kematian

Akta Perkawinan

Perceraian

Pengakuan Anak (Recognition)

Pengesahan Anak (Legitimation)


ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung

Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini merupakan satuan

organisasi perangkat daerah yang mana jumlah pegawainya berjuml

dengan variasi pendidikan yang belum berimbang.

18

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara

antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar Provinsi dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang

Penduduk warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi



Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat

Tinggal Untuk orang Asing tinggal Terbatas, Surat Keterangan untuk Orang

, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Kematian untuk



Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



a di Kabupaten Bandung.

saat ini merupakan satuan

organisasi perangkat daerah yang mana jumlah pegawainya berjumlah 49orang


Dukungan Operasional pelaksanaan pembangunan

belum sepenuhnya di

menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil

Pembangunan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dilaksanakan secara

Untuk mengantisipasi permasa

koordinasi dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal serta membuat

komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah

dalam pembangunan Pen

Sedangkan pembangunan SIAK Online di seluruh kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Bandung,

mendukung program pemerintah, melalui

2011 di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus sudah menerapkan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Selanjutnya pada Tahun 2012

penerapan KTP elektronik (KTP

dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah

menggunakan Aplikasi SIAK Versi 5.7.


Dukungan Operasional pelaksanaan pembangunan

belum sepenuhnya didukung anggaran maupun kelembagaan/instan

menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil


dilaksanakan secara profesional.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul perlu


bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah

dalam pembangunan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kabupaten Bandung, telah dituntaskan pada Tahun 2011. Hal ini sebagai upaya

mendukung program pemerintah, melalui Kementrian Dalam Negeri, bahwa Tahun



apan KTP elektronik (KTP-el) di seluruh wilayah Indonesia.


menggunakan Aplikasi SIAK Versi 5.7.

19

Dukungan Operasional pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung

anggaran maupun kelembagaan/instansi yang

menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil.

secara teknis dilaksanakan

Kabupaten Bandung,telah

lahan yang mungkin timbul perlu peningkatan


bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah daerah

ataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


un 2011. Hal ini sebagai upaya

ementrian Dalam Negeri, bahwa Tahun



) di seluruh wilayah Indonesia.Pada Tahun 2016,


Rencana Strategis DisdukcasipDisdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -

20

Rencana Strategis

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan

Dinas Kependudukan

kedepan, diidentifikasi dari permasalahan

1. Masih adanya gangguan Jaringan Komunikasi Data SIAK

2. Masih rendahnya kepedulian

maupun kecamatan terhadap pentingnya akurasi data kependudukan

3. Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan kependudukan

4. Belum adanya Validasi Data

5. Kekurangan Sosialisai pada masyarakat

6. Ketergantungan blanko dari pusat

7. Belum terbitnya perubahan ata

persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai

dasar penerbitan Perbup

Melihat


perhatian yang besar.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,


mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada ling

peluang dan tantangan pada lingkungan eksternal

Adapun mengenai faktor

Analisis Lingkun

digambarkan sebagai berikut

Kekuatan (Strengths)

a. Adanya Struktur Organisasi dan Tata

Peraturan Menteri

Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Kewenangan sesuai dengan

Perubahan Atas

Kependudukan;

c. Tersedianya

d. Diterapkannya

e. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki

Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021II -

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Lima Tahun

kedepan, diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu :

Masih adanya gangguan Jaringan Komunikasi Data SIAK

Masih rendahnya kepedulian aparat pemerintah di tingkat desa/kelurahan


Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan kependudukan

Belum adanya Validasi Data

Kekurangan Sosialisai pada masyarakat

Ketergantungan blanko dari pusat

Belum terbitnya perubahan atas Perpres No


dasar penerbitan Perbup.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan di atas, maka memperbaiki kinerja

Kependudukan dan Pencatatan Sipiltelah merupakan keharusan dan menjadi

perhatian yang besar.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung m

mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada ling

peluang dan tantangan pada lingkungan eksternal

Adapun mengenai faktor-faktor Internal yang berpengaruh berdasarkan

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

digambarkan sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths) :

Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Tupoksi yang jelas sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Ten

Kependudukan;

Tersedianya Kualitas dan kuantitas SDM yang

Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara

Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki;

20

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD


Kabupaten Bandung Lima Tahun

permasalahan yang telah terjadi yaitu :

Masih adanya gangguan Jaringan Komunikasi Data SIAK

parat pemerintah di tingkat desa/kelurahan


Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan kependudukan

s Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang


enomena yang telah diungkapkan di atas, maka memperbaiki kinerja

telah merupakan keharusan dan menjadi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas

Kabupaten Bandung menyusun strategi yang

mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor

faktor Internal yang berpengaruh berdasarkan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat

Kerja serta Tupoksi yang jelas sesuai

Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Dinas

Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

DM yang cukup memadai;

ngkungan Dinas secara konsekuen;

Rencana Strategis

f. Dukungan pimpinan terhadap kinerja

lancar antar

Kelemahan (Weakness)

a. Kualitas dan Kuantitas

b. Penyempurnaan Aplikasi SIAK yang fluktuatif

c. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masi

inisiatif dan inovasi staf

Peluang (Opportunities) :

Faktor Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal

Kependudukan d

1. Adanya peraturan perundang

operasionalisasi pelaksanaan tugas

2. Jumlah penduduk

3. Adanya dukungan dari pimpinan/

4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit

kerja lain.

5. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga

memudahkan komunikasi, pendataan penduduk

6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat

dan pencatatan sipil

7. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia

Tantangan (Threats)

a. Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat

b. Belum seluruh

Sipil

c. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait


Dukungan pimpinan terhadap kinerja Dinas dan pola komunikasi yang

lancar antara atasan dan bawahan;

Kelemahan (Weakness) :

dan Kuantitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi

Penyempurnaan Aplikasi SIAK yang fluktuatif.

Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi

nisiatif dan inovasi staf.

Peluang (Opportunities) :

Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bandung adalah sebagai berikut :

Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat

operasionalisasi pelaksanaan tugas.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar merupakan potensi

Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati.

Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit

Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga

memudahkan komunikasi, pendataan penduduk

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen kependudukan

dan pencatatan sipil.

Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia

Tantangan (Threats) :

Rendahnya kesadaran Hukum masyarakat

Belum seluruh masyarakat memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan

Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait

21

dan pola komunikasi yang cukup

SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi.

h rendah sehingga mempengaruhi

Peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Dinas

Kabupaten bandung adalah sebagai berikut :

undangan yang dapat memperkuat

Bandung yang besar merupakan potensi

Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit

Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi SIAK, sehingga

memudahkan komunikasi, pendataan penduduk.

terhadap dokumen kependudukan

Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.

memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan

Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.

Rencana Strategis

d. Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan

yang berlaku di bidang Kependudukan.

e. Belum maksimalnya

real time on

2.5 ANALISIS STRATEGI

2.5.1 Analisis Indikator Kinerja

Analisis Indikator Kinerja Terhadap sasaran capaian Renstra


Indikator Kine

NO

A. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan KK

B. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan KTP

C. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran

D. Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kematian

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah online yang dipelihara Jumlah aplikasi SIAK Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi Jumlah dokumentasi informasi kependudukan Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Jumlah diterbitkan Jumlah diterbitkan Jumlah


Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan

yang berlaku di bidang Kependudukan.

Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara

real time on-line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.

ANALISIS STRATEGI

Analisis Indikator Kinerja

Analisis Indikator Kinerja Terhadap sasaran capaian Renstra

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja terhadap capaian Keluaran (Output) Renstra


Indikator Kinerja

Cakupan Penerbitan/Kepemilikan

Cakupan Penerbitan/Kepemilikan

Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kelahiran Cakupan Penerbitan/Kepemilikan Akta Kematian

Jumlah perangkat jaringan SIAK online yang dipelihara

Jumlah aplikasi SIAK

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi

Jumlah dokumentasi informasi kependudukan

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan

Jumlah akta kematian yang diterbitkan

Jumlah akta perkawinan yang

Meningkatnya ppemeliharaan jaringan SIAK Online Meningkatnya jumlah aplikasi SIAK Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi Meningkatnya jumlah dokumentasi informasi kependudukan Meningkatnya jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Meningkatnya jumlah yang diterbitkan Meningkatnya jumlah yang diterbitkan Meningkatnya

22

Belum tegasnya penerapan sanksi bagi para pelanggar ketentuan perundangan

jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara

line dalam menunjang keakurasian data base penduduk.

Analisis Indikator Kinerja Terhadap sasaran capaian Renstra Dinas Kependudukan

ja terhadap capaian Keluaran (Output) Renstra Dinas

Kabupaten Bandung

Capaian Output R enstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

%

%

%

%

Meningkatnya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan SIAK Online

Meningkatnya jumlah aplikasi SIAK

Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi

Meningkatnya jumlah dokumentasi informasi kependudukan

Meningkatnya jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Meningkatnya jumlah akta kelahiran yang diterbitkan

Meningkatnya jumlah akta kematian yang diterbitkan

Meningkatnya jumlah akta perkawinan

Rencana Strategis

9 10 11 12 13 14 15 16

diterbitkan Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil Jumlah dokumen kebijakan kependudukan Jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti kinerja Frekuensi kegiatan Administrasi kependudukan Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik Jumlah penduduk ber KK Jumlah data base kependudukan berbasis NIK

Berdasarkan data diatas dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana

strategis Dinas

2016-2021 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat

(publik) perlu dilakukan dengan pendekatan

Tanggap (Responsif) dengan keyakinan (Confidence), Peduli (empati) dan berwujud

(Tengible) dan memanfaatka

sehingga Terwujudnya Percepatan Tertib

Pencatatan Sipil

Hukum dan Berkas Lengkap, Proses

Pencapaian kinerja

peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya serta

dukungan sarana dan prasarana dan p

Reformasi birokrasi terus bergulir dan perlunya peningkatan kualitas

pelayanan publik.


diterbitkan

Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil

Jumlah dokumen kebijakan kependudukan

Jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas

Frekuensi kegiatan Sosialisasi Administrasi kebijakan kependudukan

Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan

Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik

Jumlah penduduk ber KK

Jumlah data base kependudukan berbasis NIK

yang diterbitkan Meningkatnya jumlah pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan kependudukan Meningkatnya jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja Meningkatnya frekuensi kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan Meningkatnya pelaksanaan penertiban identitas kependudukan Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP elektronik Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KK Meningkatnya data base kependudukan berbasis NIK



dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat

(publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang prima (


) dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang dikembangkan

Terwujudnya Percepatan Tertib Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang Tepat Sasaran, Ramah dalam Pelayanan, Terjamin Kepastian

Hukum dan Berkas Lengkap, Proses Tepat.

Pencapaian kinerja perlu dukungan manajemen (Pimpinan) dalam


ungan sarana dan prasarana dan profesionalitas.


pelayanan publik.

23

yang diterbitkan

Meningkatnya jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya jumlah dokumen kebijakan kependudukan

Meningkatnya jumlah Aparatur / SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja

Meningkatnya frekuensi kegiatan Sosialisasi Administrasi Kebijakan kependudukan

Meningkatnya pelaksanaan penertiban identitas kependudukan

Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KTP elektronik

Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KK

Meningkatnya data base kependudukan berbasis NIK


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tahun

dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat

pelayanan yang prima (Relialibility),


n teknologi data dan informasi yang dikembangkan

Administrasi Kependudukan dan

yang Tepat Sasaran, Ramah dalam Pelayanan, Terjamin Kepastian

perlu dukungan manajemen (Pimpinan) dalam


rofesionalitas.


Rencana Strategis

2.5.2 Analisis Strategi

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan

kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman

yang kemungkinan timbul, maka disusunlah

memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai

kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategis.

Hasil analisis strategis dapat dikemukan dalam bentuk pemetaan interaksi

faktor antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Strategi Strenghts

Strategi S

peluang.

Adapun strategi yang termasuk dalam

a. Menyusun d

menentukan status dan kewenangan seseorang dalam perbuatan hukum

b. Mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam

bidang Pendaftaran Penduduk

c. Mengimplementasi

Aplikasi Yandesduk di Tiap Desa dan Kelurahan)

2. Strategi Strenghts

Strategi S

ancaman.

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S

a. Menjalin sinergitas dengan Instansi/Dinas/Pejabat lain mengenai dokumen

kependudukan

b. Meningkatkan kepuasan masyarakat da

c. Mewujudkan

(Pemeliharaan Jaringan SIAK)

3. Strategi Weakness

Strategi W

memanfaatkan peluang.

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W

a. Menciptakan


2.5.2 Analisis Strategi Faktor Internal dan E ksternal



yang kemungkinan timbul, maka disusunlah strategi




antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

Strategi Strenghts -Opportunities (Offensive Strategy) atau Strategi S

Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi S

Menyusun dokumen kependudukan sebagai dokumen pokok untuk

menentukan status dan kewenangan seseorang dalam perbuatan hukum

ewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam

bidang Pendaftaran Penduduk;

mplementasikan Sistem Administrasi Kependudukan (Penerapan

Aplikasi Yandesduk di Tiap Desa dan Kelurahan)

Strategi Strenghts – Threats (Dive rsifikasi Strategy) atau Strategi S

Strategi S - T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi

strategi yang termasuk dalam strategi S

Menjalin sinergitas dengan Instansi/Dinas/Pejabat lain mengenai dokumen

kependudukan;

eningkatkan kepuasan masyarakat dalam bidang Pendaftaran Penduduk

Mewujudkan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK

(Pemeliharaan Jaringan SIAK);

Strategi Weakness -Opportunities (Turn Arround Strategy) atau Strategi W

Strategi W-O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk

memanfaatkan peluang.


nciptakan pemahaman sekuritas identifikasi data kependudukan

24

ksternal



strategi-strategi yang diperlukan dengan




antara faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

Opportunities (Offensive Strategy) atau Strategi S -O

O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

strategi S-O adalah :

okumen kependudukan sebagai dokumen pokok untuk

menentukan status dan kewenangan seseorang dalam perbuatan hukum;

ewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya dalam

Sistem Administrasi Kependudukan (Penerapan

Aplikasi Yandesduk di Tiap Desa dan Kelurahan);

rsifikasi Strategy) atau Strategi S -T

T adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi

strategi yang termasuk dalam strategi S-T adalah :

Menjalin sinergitas dengan Instansi/Dinas/Pejabat lain mengenai dokumen

lam bidang Pendaftaran Penduduk;

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Opportunities (Turn Arround Strategy) atau Strategi W-O

O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-O adalah :

pemahaman sekuritas identifikasi data kependudukan;

Rencana Strategis

b. Mengatasi/menyediakan alternative pemecahan masalah jaringan di internal

wilayah Kabupaten

c. Mengada

d. Melaksanakan

Kependudukan

4. Strategi Weakness

Strategi W

ancaman.


a. Mewujudkan

memiliki KTP ganda

b. Memaksimalkan pelayanan melalui Bintek peningkatan kapasitas operator

KTP-el meskipun dengan keterbatasan SDM

c. Melakukan p

2.6 FAKTOR

Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor

keberhasilan Dinas

dan sasaran

peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sendi

meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelay

berjalan dengan baik,

2. Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi

dalam melaksanakan tugas sesuai d

3. Adanya dukungan dari

penyelenggara

4. Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Perkawinan, Akta Kematian

Penduduk

5. Tertibnya Administrasi Kependudukan

6. Tersedian

7. Tersedianya integrasi data dengan SKPD terkait


engatasi/menyediakan alternative pemecahan masalah jaringan di internal

wilayah Kabupaten;

ngadakan Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Melaksanakan Pengolahan dalam Penyusunan Lapora

Kependudukan

Strategi Weakness -Threats (Deffensive Startegy) atau Strategi W

Strategi W-T adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari


Mewujudkan ketunggalan NIK sehingga tidak akan ada penduduk yang

memiliki KTP ganda;

emaksimalkan pelayanan melalui Bintek peningkatan kapasitas operator

meskipun dengan keterbatasan SDM

Melakukan pengembangan database kependudukan

2.6 FAKTOR-FAKTOR KUNC I KEBERHASILAN

Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor


sesuai dengan hasil analisis faktor

peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :

Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan

meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelay

berjalan dengan baik, cepat, tepat dan transparansi pelayanan

Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adanya dukungan dari Bupati/Pimpinan terhadap setiap program kegiatan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Perkawinan, Akta Kematian

Penduduk Kabupaten Bandung.

Tertibnya Administrasi Kependudukan.

Tersedianya sarana dan prasarana SIAK online

Tersedianya integrasi data dengan SKPD terkait

25

engatasi/menyediakan alternative pemecahan masalah jaringan di internal

Pelatihan tenaga pengelola SIAK;

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Threats (Deffensive Startegy) atau Strategi W -T

T adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari

Adapun strategi yang termasuk dalam strategi W-T adalah :

tidak akan ada penduduk yang

emaksimalkan pelayanan melalui Bintek peningkatan kapasitas operator

meskipun dengan keterbatasan SDM;

engembangan database kependudukan.

I KEBERHASILAN

Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor-faktor kunci

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan

faktor-faktor kekuatan, kelemahan,

sendi pelayanan di lingkungan Perangkat Daerah

meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat

nsparansi pelayanan.

Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi

engan tugas pokok dan fungsinya.

/Pimpinan terhadap setiap program kegiatan

epada masyarakat.

Kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Perkawinan, Akta Kematian

line.

Tersedianya integrasi data dengan SKPD terkait.

Rencana Strategis

8. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan

memperhatikan sk

9. Pembentukan Organisasi Dinas sesuai dengan

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

10. Kejelasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan

Dalam Negeri Nomor

di Provinsi dan Kabupaten/Kota


malisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan

memperhatikan skala prioritas kegiatan.

Pembentukan Organisasi Dinas sesuai dengan

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kejelasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan

Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Dinas

di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

26

malisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan

Pembentukan Organisasi Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Kejelasan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri

Dinas Administrasi Kependudukan

Rencana Strategis

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUN GSI

PELAYANAN

Dalam melaksanakan

Kabupaten Bandung

dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaks

Kependudukan dan

1. Sarana dan Prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun

kapabilitas pegawai

2. Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provi

Kabupaten

optimal;

3. Masih bel

penanganan kependudukan dan

4. Keterbatasan

KTP-el diproyeksikan untuk sejumlah wajib KTP yang sudah

5. Setiap orang

6. Kurangnya Data Penduduk yang akurat (Valid) sehingga terjadi Data Ganda

7. Perlunya penyempurnaan database kependudukan dengan meningkatkan

optimalisasi kinerja aparatur dan

kependudukan yang valid, akurat dan mudah diakses

8. Kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah dan masih kurangnya

kesadaran akan kebutuhan Akta Pencatatan Sipil

Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021

BAB III

ISUE-ISUE STRATEGIS

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUN GSI

PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam melaksanakan Program Kependudukan dan Penc

Bandung masih dihadapi hambatan–hambatan yang memerlukan


Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaks

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

Sarana dan Prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun

kapabilitas pegawai;

Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provi

Kabupaten untuk pembangunan bidang Administrasi Kependudukan belum

Masih belum optimalnya koordinasi / kerjasama dengan SKPD serumpun dalam

penanganan kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan

Keterbatasan Blanko KTP Elektronik dari Direktorat Jendral Adminduk

el diproyeksikan untuk sejumlah wajib KTP yang sudah

Setiap orang dan anak baru lahir wajib memiliki

Kurangnya Data Penduduk yang akurat (Valid) sehingga terjadi Data Ganda

Perlunya penyempurnaan database kependudukan dengan meningkatkan

optimalisasi kinerja aparatur dan leading sector

kependudukan yang valid, akurat dan mudah diakses

Kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah dan masih kurangnya

kesadaran akan kebutuhan Akta Pencatatan Sipil

III- 1

ISUE STRATEGIS

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUN GSI


Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

hambatan yang memerlukan solusi


Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan

Sarana dan Prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun

Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan

untuk pembangunan bidang Administrasi Kependudukan belum

um optimalnya koordinasi / kerjasama dengan SKPD serumpun dalam

pemanfaatan data kependudukan;

Elektronik dari Direktorat Jendral Adminduk, Blanko

el diproyeksikan untuk sejumlah wajib KTP yang sudah rekam;

anak baru lahir wajib memiliki Akta Kelahiran;

Kurangnya Data Penduduk yang akurat (Valid) sehingga terjadi Data Ganda;

Perlunya penyempurnaan database kependudukan dengan meningkatkan

sector terkait sehingga diperoleh data

kependudukan yang valid, akurat dan mudah diakses;

Kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah dan masih kurangnya

kesadaran akan kebutuhan Akta Pencatatan Sipil.

Rencana Strategis

3.2 TELAAH VISI, MISI DANPROGRAM KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI BUPATI

Mema

melalui Tata K

Berlandaskan

MISI BUPATI BANDUNG

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

Arah kebijakan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


TELAAH VISI, MISI DANPROGRAM KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2016-

BANDUNG

Memantapkan Kabupaten Bandung yang M

Kelola Pemerintahan yang Baik dan

erlandaskan Religious, Kultural dan Berwawasan

MISI BUPATI BANDUNG




Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

Arah kebijakan :

1. Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada

Standar Pelayanan Minimal;

2. Optimalisasi daya tamping pada sarana pendidikan agar sesuai

dengan Standa Pelayanan Minimal

3. Peningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan

kapasitas yang memadai;

4. Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis

vikasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja

5. Pengembangan kawasan pendidikan terpadu

6. Peningkatan sarana pendidikan berakreditasi A

7. Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang

dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha

8. Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan

sekolah dasar;


sekolah menengah;

10. Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat skeolah

menengah pertama/sederajat;


sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional;

12. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat

berkebutuhan khusus;

13. Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga

III- 2

TELAAH VISI, MISI DANPROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

-2021

ntapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing,

aik dan SinergiPembangunan Perdesaan,

erwawasan Lingkungan.




Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.

Efisiensi jumlah siswa per rombel dengan mengacu pada

Optimalisasi daya tamping pada sarana pendidikan agar sesuai

dengan Standa Pelayanan Minimal;

eningkatan penyediaan sarana ruang kelas bagi siswa dengan

Peningkatan pendirian sekolah menengah kejuruan berbasis

vikasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja;

Pengembangan kawasan pendidikan terpadu;

pendidikan berakreditasi A;

Perluasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang

dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha;

rakat untuk mengikuti pendidikan

Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan

Pengurangan angka putus sekolah pada tingkat skeolah

Peningkatan minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan

sekolah menengah kejuruan berbasis vokasional;

Peningkatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat

Peningkatan pemberian beasiswa pendidikan bagi tenaga

Rencana Strategis

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Misi 2 : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Arah kebijakan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


pendidik dan kependidikan;

14. Penyelenggaraan pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda pada

setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah);

15. Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilesta

16. Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;

17. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olehraga bagi

kelompok disabilitas;

18. Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;

19. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga

fasilitas pendidikan di setiap kecamatan;

20. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di

setiap kecamatan;

21. Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang

pembangunan;

22. Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum

melek huruf;

23. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;

24. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat

membaca.

Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Arah kebijakan :

1. Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit,

puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap

kecamatan;

2. Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;

3. Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana

kesehatan;

4. Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;

5. Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat

di setiap kecamatan;

6. Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang

terdistribusi di seluruh wilayah Kabupat

7. Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular

dan tidak menular secara periodik;

8. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk

kriteria prasejahtera;

III- 3

Penyelenggaraan pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda pada

setiap jenjang pendidikan (dasar dan menengah);

Peningkatan jumlah kebudayaan daerah yang dilestarikan;

Peningkatan atlet berprestasi di ajang PON dan PORDA;

Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olehraga bagi

Peningkatan pembinaan kegiatan olahraga bagi aparatur;

Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sarana olahraga pada

fasilitas pendidikan di setiap kecamatan;

Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan (karang taruna) di

Peningkatan peranan pemuda pelopor dalam berbagai bidang

Perluasan pendidikan non formal bagi masyarakat yang belum

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan Paket A, B, C;

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan minat


Optimalisasi ketersediaan sarana kesehatan (rumah sakit,

puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik) di setiap

Penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public;

Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan pada sarana-sarana

Pemberian stimulan bagi tenaga medis di daerah;

Pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan bagi masyarakat

Peningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan yang

terdistribusi di seluruh wilayah Kabupaten;

Peningkatan pemantauan dan pencegahan penyakit menular

dan tidak menular secara periodik;

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk

Rencana Strategis

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Misi 3 : Mewujudkan pembangunan

wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan

Arah kebijakan :

A.

B.


10. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera;

11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan

lansia di fasilitas- fasilitas kesehatan masyarakat;

12. Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;

13. Peningkatan emansipasi perempuan di sektor pemerintahan;

14. Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang

PHBS;

15. Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang

kesehatan;

16. Penginisiasian desa siaga aktif.

Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang


Arah kebijakan :

A. Sektor Transportasi dan Perhubungan

1. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten

Bandung;

2. Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;

3. Penertiban kegiatan-kegiatan di luar lalu lintas yang dapat

memicu kemacetan lalu lintas;

4. Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;

5. Pengembangan dan penataan terhadap simpul

transportasi;

6. Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;

7. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan

berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;

8. Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya

peningkatan layanan transportasi publik;

9. Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);

10. Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.

B. Sektor Sumber Daya Air

1. Meningkatkan ketersediaan air bersih yang menjangkau

seluruh wilayah Kabupaten Bandung;

2. Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;

3. Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;

4. Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.

III- 4

pembinaan keluarga berencana dan keluarga

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, remaja, dan

fasilitas kesehatan masyarakat;

Peningkatan peran fungsi wanita dalam pembinaan keluarga;

sipasi perempuan di sektor pemerintahan;

Peningkatan penyebarluasan informasi/ kampanye tentang

Peningkatan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di bidang

infrastuktur yang terpadu tata ruang


Sektor Transportasi dan Perhubungan

Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah Kabupaten

Pengendalian Daerah milik jalan dan ruang Milik jalan;

kegiatan di luar lalu lintas yang dapat

Peningkatan penyediaan sarana pengamanan lalu lintas;

Pengembangan dan penataan terhadap simpul- simpul

Pengembangan Sistem Angkutan Publik Terpadu;

Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pengecekan

berkala mengenai kelaikan pengoperasian kendaraan umum;

Reaktivasi jalur kereta api eksisting sebagai upaya

peningkatan layanan transportasi publik;

Pembebasan lahan Jalur Bus Rapid Transit (BRT);

Meningkatkan perencanaan sektoral bidang transportasi.

aan air bersih yang menjangkau

seluruh wilayah Kabupaten Bandung;

Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif;

Optimalisasi potensi dan pemanfaatan air baku;

Penyelelamatanmata air dan sumber daya air lainnya.

Rencana Strategis

C.

D.

E.

F.

Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Arah kebijakan :

1.

2.

3.

4.

Misi 5 : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

komp

Arah kebijakan :


C. Sektor Permukiman

1. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

2. Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat

Berpenghasilan Rendah

D. Sektor Telekomunikasi dan Informatika

1. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang

perhubungan;

2. Peningkatan alternatif media komunikasi pemerintah

terhadap publik.

E. Sektor Listrik dan Energi

Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya

peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan

F. Sektor Tata Ruang

1. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;

3. Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang

dalam lingkup pemerintah;

4. Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang

mendukung terhadap upaya penertiban pengendalian

pemanfaatan ruang;

5. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan

dampak bencana;

6. Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;

7. Pembangunan polder dan kolam retensi;

8. Pengelolaan Sistem Jaringan Drainase

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Arah kebijakan :

1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan

Masalah Kesejahteraan Sosial;

3. Peningkatan lapangan pekerjaan;

4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenag

Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

kompetitif

Arah kebijakan :

III- 5

eningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

Pengembangan Hunian Vertikal bagi (MBR) Masyrakat

Sektor Telekomunikasi dan Informatika

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi bidang

alternatif media komunikasi pemerintah

Untuk sektor listrik dan energi, kebijakan di arahkan pada upaya

peningkatan cakupan layanan jaringan listrik di setiap kecamatan

Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang;

Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang;

Intensifikasi penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan ruang

Peningkatan peraturan dan dokumen perencanaan yang

kung terhadap upaya penertiban pengendalian

Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan

Pemindahan (relokasi) penduduk dari kawasan rawan banjir;

Pembangunan polder dan kolam retensi;

aan Sistem Jaringan Drainase


Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan

Rencana Strategis

A.

B.

C.


A. Sektor Perdagangan dan Jasa

1. Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor

perdagangan, hotel dan restoran;

2. Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;

3. Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong

perkembangan iklim usaha perdagangan;

4. Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;

5. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas

pengelolaan pasar rakyat;

6. Penataan dan pemberdayaan PKL;

7. Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang

diperdagangkan;

8. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan

atau barang penting;

9. Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk

produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan

kemitraan produsen dengan pedagang pasar;

10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;

11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran

12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;

13. Pengembangan E-Commerce;

14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;

15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri;

16. Pembentukan dan Pengembangan Komite

Pemasaran dalam wadah Bussiness Development Center.

B. Sektor Usaha Agrobisnis

1. Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;

2. Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra

pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;

3. Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian,

peternakan dan perikanan; serta

4. Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.

C. Sektor Pariwisata

1. Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten

Bandung;

2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui

III- 6

Penggalian potensi pajak yang belum terpungut pada sektor

perdagangan, hotel dan restoran;

Pengembangan sentra perdagangan dan pergudangan;

Pengembangan kebijakan atau regulasi yang mendorong

perkembangan iklim usaha perdagangan;

Pengembangan kestatistikan dan data base perdagangan;

Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas

yaan PKL;

Meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang

Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan

Memperpendek jalur / rantai distribusi , khususnya produk-

produk pertanian dengan Meningkatkan kerjasama dan

kemitraan produsen dengan pedagang pasar;

10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri / P3 DN;

11. Peningkatan branding, promosi dan pemasaran produk;

12. Pengembangan ukm ikm di wilayah pariwisata;

Commerce;

14. Peningkatan ekspor produk barang dan jasa;

15. Pengurangan Impor dengan Upaya Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri;

16. Pembentukan dan Pengembangan Komite Promosi dan

Pemasaran dalam wadah Bussiness Development Center.

Peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan perikanan;

Peningkatan pelaku usaha pengolahan serta sentra- sentra

pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;

Peningkatan pengawasan terhadap produk pertanian,

peternakan dan perikanan; serta

Peingkatan pendapatan petani dari sektor pertanian.

Pengembangan dan pemeliharaan objek wisata di Kabupaten

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan melalui

Rencana Strategis

D.


pengembangan ekowisata;

3. Peningkatan promosi pariwisata;

4. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dala

pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata

berbasis masyarakat;

5. Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang

memadai menuju kawasan objek wisata.

D. Sektor Koperasi dan UMKM

1. Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan

klaster UMKM;

2. Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;

3. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;

4. Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;

5. Peningkatan akses permodalan terutama melalui koperasi;

6. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;

7. Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian,

perdagangan dan usaha kecil menengah;

8. Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi

pengolahan limbah dalam sektor industri;

9. Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan

dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah

lingkungan;

10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk

unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional; ;

11. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha /

UKM / IKM;

12. Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses

produksi UMKM dan IKM;

13. Peningkatkan jaminan mutu produk

14. Pegembangan Desain dan Kemasan produk

dan IKM; 15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;

16. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam

mengembangkan ciri khas / keunikan produk;

17. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang

pertumbuhan industri olahan berbasis masyarakat;

18. Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan

industri olahan berbasis masyarakat.

III- 7

Peningkatan promosi pariwisata;

Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam

pengelolaan objek wisata serta pengembangan pariwisata

Peningkatan penyediaan jaringan transporatasi yang

memadai menuju kawasan objek wisata.

Pengembangan mesin dan peralatan IKM pada sentra dan

Pengembangan jaringan dan kemitraan quadrohelix;

Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan;

Peningkatan Pangsa Pasar dan perluasan pemasaran;

rmodalan terutama melalui koperasi;

Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal;

Peningkatan keanggotaan koperasi dari sektor pertanian,

perdagangan dan usaha kecil menengah;

Peningkatan penggunaan teknologi tinggi serta teknologi

pengolahan limbah dalam sektor industri;

Meningkatkan jumlah kerjasama antara pemerintah dengan

dunia usaha dalam sektor industri teknologi tinggi dan ramah

10. Mendorong perbaikan teknologi proses produksi produk

saing di pasar internasional; ;

Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha /

Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses

Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM;

mbangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM

dan IKM; 15. Pengembangan Legailitas Hak Cipta;

Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam

mengembangkan ciri khas / keunikan produk;

Pengembangan regulasi dan kebijakan yang menunjang

industri olahan berbasis masyarakat;

Pengembangan litbang yang menunjang pertumbuhan

industri olahan berbasis masyarakat.

Rencana Strategis

E.

Misi 6 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Arah kebijakan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Pengembangan biopori sebagai upaya pengelolaan air tanah;

11. Penyelenggaraan koordinasi koservasi sumber daya alam

12. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola

13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan

14. Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan

15. Penyusunan rencana aksi perubahan iklim daerah.

Misi 7 : Meningkatkan Kemandirian Desa

Arah kebijakan :

1.

2.


E. Sektor Investasi/ Penanaman Modal

1. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh

pemerintah;

2. Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;

3. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi

Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Arah kebijakan :

1. Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses

oleh masyarakat;

2. Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup;

3. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan

infrastruktur sanitasi lingkungan;

4. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi

lingkungan;


lingkungan hidup;

6. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki

kompetensi di bidang kehutanan;

7. Peningkatan pelestarian sumber daya hutan;

8. Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;

9. Peningkatan penanganan lahan kritis;



secara intensif antara pemerintah dan masyarakat;


pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan

umum dan bukan umum;


lingkungan hidup;


Meningkatkan Kemandirian Desa

Arah kebijakan :

1. Pengembangan desa mandiri percontohan;

2. Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.

III- 8

Sektor Investasi/ Penanaman Modal

Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh

Peningkatan branding daerah, promosi dan potensi investasi;

Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi

Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan dokumen terkait lingkungan yang dapat diakses

Peningkatan aktivitas pengendalian pencemaran dan perusakan

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan

ningkatan kemampuan masyarakat dalam penyediaan sanitasi

Peningkatan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan

Peningkatan jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang memiliki

n pelestarian sumber daya hutan;

Peningkatan upaya konservasi terhadap hutan rakyat;

Peningkatan penanganan lahan kritis;



secara intensif antara pemerintah dan masyarakat;


pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

13. Peningkatan pengelolaan dan pengaturan areal pemakaman



contohan;

Peningkatan jumlah swadaya bagi pembangunan desa.

Rencana Strategis

Misi 8 : Meningkatkan reformasi birokrasi

Arah kebijakan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Penyelenggaraan Layanan Jaringan Komunikasi Data di

11. Penyediaan Aplika

12. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi

13. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan

14. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung

15. Memfasilitasi penyusunan, pembahasan dan penetapan regulasi

16. Mengoptimlakan kesesuai program yang direncanakan dengan

Misi 9 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

Arah kebijakan :

1.

2.


Meningkatkan reformasi birokrasi

Arah kebijakan :

1. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

aparatur pemerintah;

2. Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional

APIP;

3. Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah

daerah;

4. Penataan Kelembagaan;

5. Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;

6. Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas

SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas

infrastruktur kearsipan;

7. Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui

media diseminasi informasi sesuai Standar Pelay

(SPM) Bidang Kominfo ;

8. Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;

9. Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;


Lingkungan Pemkab Bandung;

11. Penyediaan Aplikasi Penunjang E-


Informasi dan Komunikasi (TIK);


retribusi;


peningkatan pendapatan daerah;


penyelenggaraan pemerintahan daerah;


yang dianggarkan

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan

daerah;

2. Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam

masyarakat;

III- 9

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Peningkatan jumlah aparatur yang memiliki jabatan fungsional

Penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah

Penyusunan data potensi wilayah kecamatan;

Optimalisasi penataan arsip daerah melalui peingkatan kapasitas

SDM pengelola arsip daerah serta peningkatan kualitas

Peningkatan penyampaian informasi kinerja pemerintah melalui

media diseminasi informasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan;

Penyelenggaraan survei kepuasan masayrakat;


-Government;





penyelenggaraan pemerintahan daerah;


Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan

Meningkatkan unit satuan aparatur kemanaan dalam

Rencana Strategis

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prioritas P embangunan

Tahun 2016 –

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

2. Peningkatan

3. Penanganan Kemiskinan dan PMKS

4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

5. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan

6. Reformasi birokrasi

7. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

8. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan

9. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan

10. Pemantapan

11. Pengendalian pencemaran lingkungan


3. Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam

mengamankan wilayah;

4. Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan

dini/ deteksi dini;

5. Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi

tentang wawasan kebangsaan;

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;

7. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan

masyarakat;

8. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama.

embangunan Jangka Menengah K abupaten

– 2021

Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

Penanganan Kemiskinan dan PMKS

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan

Reformasi birokrasi

Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

tapan pembangunan wilayah perdesaan

Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan

Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan

Pengendalian pencemaran lingkungan.

III- 10

Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam

Pencegahan tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan

Meningkatkan jumlah masayarakat yang mengikuti sosialisasi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik;

ehidupan beragama dalam kehidupan

Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

abupaten Bandung

Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah

Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan

Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

tapan pembangunan wilayah perdesaan

Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan

angan

Rencana Strategis

3.3 TELAAH RENSTRA KABUPATEN BANDUNG

KEGIATAN

Besarnya jumlah penduduk dan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk

diperlukan tertibnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mendukung upaya di atas maka diperlukan peningkatan

Fasilitasi Data Informasi Administrasi

1. Meningkatkan upaya Tertib A

database Kependudukan

2. Meningkatkan si

Sistem Info

3. Meningkatkan pelayanan

terjangkau dan tepat waktu

4. Meningkatkan pelayanan

berbasis SIAK

ISU

NASIONAL

PENINGKATAN

PELAYANAN

PUBLIK


TELAAH RENSTRA KABUPATEN BANDUNG

KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Untuk mendukung upaya di atas maka diperlukan peningkatan

asilitasi Data Informasi Administrasi Kependudukan

Meningkatkan upaya Tertib Administrasi Kependudukan melalui

database Kependudukan berdasarkan by NIK by NAME by ADDRESS

Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu melalui

Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) On Line

Meningkatkan pelayanan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang lebih baik,

terjangkau dan tepat waktu

Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berbasis SIAK

NASIONAL

KATAN

PELAYANAN

ISU JAWABARAT

Peningkatan

Pelayanan Publik

ISU KABUPATEN

BANDUNG

Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

III- 11

TELAAH RENSTRA KABUPATEN BANDUNG ,PRIORITAS PROGRAM DAN




Untuk mendukung upaya di atas maka diperlukan peningkatan Pengelolaan

Kependudukan penanganan melalui :

rasi Kependudukan melalui Penyempurnaan

by NIK by NAME by ADDRESS

stem dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu melalui

asi Kependudukan (SIAK) On Line

kepada masyarakat yang lebih baik,

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ISU KABUPATEN

BANDUNG

Peningkatan kualitas

Pelayanan Publik

PRIORITAS

PEMBANGUNANKABUPATEN 201

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

2. Peningkatan Kepemilikan KTP-el , KK, Akta

Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian,

Pencatatan Sipil lainnya

3. Database Penduduk skala Kabupaten Bandung

4. Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik melalui Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola dalam

Peningkatan Aparatur yang

Handal dan Profesional

PROGRAM PRIORITAS SKPD

2016-

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik melalui Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola dalam

yang

Rencana Strategis

3.4 PENENTUAN ISU

Sembilan misi Bupati Bandung di atas merupakan bentuk tindak lanjut dari

isu strategis yang telah dianalisis. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2016

2021 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi

2. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan

3. Masih terbatasnya infrastuktur dasar dan kurangnya saranan pelayanan publi

yang aman dan nyaman bagi wanita, anak

4. Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan

5. Belum optimaln

ketertiban umum dan keamanan

6. Masih perlunya pembedayaan masyarakat desa

7. Masih perlu ditingkatnya daya saing perekonomian produk unggulan

8. Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan

9. Belum efek

luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diu

lampiran I Tabel

Fungsi Dinas

dikemukakan

Isu- isu Strategis

Bandung

Terkait dengan isu strategis Kabupaten Bandung

pemerintahan dan kerjasama dalam

keamanan” maka Bupati Bandung menetapkan M

reformasi birokrasi”

penyediaan pelayanan publik melalui upaya

aparatur, mempersingkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan

system pelayanan berbasis teknologi.

Selaras dengan


1) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Adminduk

2) Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan

3) Peningkatan Kepemilikan Akta

4) Sumber D


3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS


isu strategis yang telah dianalisis. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2016

2021 adalah sebagai berikut :

Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi

Masih perlunya penanggulangan kemiskinan

Masih terbatasnya infrastuktur dasar dan kurangnya saranan pelayanan publi

yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia dan difabel

Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan

Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan

ketertiban umum dan keamanan

Masih perlunya pembedayaan masyarakat desa

Masih perlu ditingkatnya daya saing perekonomian produk unggulan

Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan

Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya

luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diu

lampiran I Tabel 3.1Tentang Identifikasi Permasalahan berdasar


:

isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terkait dengan isu strategis Kabupaten Bandung

pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan

maka Bupati Bandung menetapkan M

reformasi birokrasi”yang diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi

penyediaan pelayanan publik melalui upaya-upaya peningkatan kualitas kinerja


system pelayanan berbasis teknologi.

Selaras denganmisi dan isu strategis Kabupaten Bandung

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menentukan isu strategis sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Adminduk

Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan

Peningkatan Kepemilikan Akta-Akta Pencatatan Sipil bagi masyarakat

Daya Manusia yang profesional

III- 12


isu strategis yang telah dianalisis. Isu strategis Kabupaten Bandung Tahun 2016-

Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

Masih terbatasnya infrastuktur dasar dan kurangnya saranan pelayanan publik

anak, lansia dan difabel

Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan

ya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan

Masih perlunya pembedayaan masyarakat desa

Masih perlu ditingkatnya daya saing perekonomian produk unggulan

Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan

tifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada

ermasalahan berdasarkan Tugas dan

ndudukan dan Pencatatan Sipil, maka selanjutnya akan


Terkait dengan isu strategis Kabupaten Bandung “Belum optimalnya kinerja

penyelenggaraan ketertiban umum dan

maka Bupati Bandung menetapkan Misi ke-8 yaitu“Meningkatkan

yang diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi

upaya peningkatan kualitas kinerja


dan isu strategis Kabupaten Bandung, maka Dinas

menentukan isu strategis sebagai berikut:

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Adminduk

Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan

encatatan Sipil bagi masyarakat

Rencana Strategis

5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan

6) Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7) Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kemati

8) Penerapan KTP Elektronik

9) Terintegrasinya Data

10) Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel

aktif kewajiban kepada Pemerintah atau melalui Petugas dalam

Keliling

11) Peningkatan informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat

Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan,


yaitu :

• Tepat Sasaran

• Ramah dalam Pelayanan

• Terjamin Kepastian Hukum

• Berkas Lengkap, Proses

Diharapkan melalui isu strategis tersebut di atas

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat mencapai tujuan dengan menentukan

strategi-strateg


Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kemati

Penerapan KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Terintegrasinya Database Kependudukan dengan SKPD terkait

Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel

aktif kewajiban kepada Pemerintah atau melalui Petugas dalam

Peningkatan informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat

Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan,

dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan sesuai dengan motto pelayanan

“ T E R T I B “

Tepat Sasaran

Ramah dalam Pelayanan

Terjamin Kepastian Hukum

Berkas Lengkap, Proses Tepat

Diharapkan melalui isu strategis tersebut di atas


strategi selama kurun waktu tahun 2016-2021.

III- 13

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK On line

Tersedianya Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Semua penduduk Kabupaten Bandung tercatat kelahiran dan kematiannya

dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kependudukan dengan SKPD terkait

Stelsel aktif yang semula diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel

aktif kewajiban kepada Pemerintah atau melalui Petugas dalam Pelayanan

Peningkatan informasi Adminduk yang dapat diakses oleh masyarakat

Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan

melaksanakan pelayanan sesuai dengan motto pelayanan

Diharapkan melalui isu strategis tersebut di atas Dinas Kependudukan dan


2021.

Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016

Kab. Bandung 2016-2021 III- 8

Rencana Strategis

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGA

DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Strategis

Bandung Tahun 201

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016

Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu

Band ung yang

Pemerintahan yang

Religius, K ultural dan

dalam 9 (sembilan

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;

7. Meningkatkan Kemandirian Desa

8. Meningkatkan

9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Untuk bisa mewujudkan

Bandung sesuai denganmisi ke 8 (delapan) yaitu

Birokrasi dan untuk mencapai tujuan pembangunan

dan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik,

Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik.

Pembangunan Kabupaten Bandung,maka

Sipil merumuskan

efisiensi perencan

Rencana Strategis Disdukcasip Kab. Bandung 2016-2021 IV-

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGA

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bandung Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016

Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu

ung yang Maju, Mandiri dan B erdaya

emerintahan yang Baik dan SinergiP embangunan

ultural dan Berwawasan L ingkungan

sembilan) Misi Pembangunan yaitu :

Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan


Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan;


Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;

Meningkatkan Kemandirian Desa

Meningkatkan Reformasi Birokrasi


Untuk bisa mewujudkan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten

sesuai denganmisi ke 8 (delapan) yaitu

dan untuk mencapai tujuan pembangunan

dan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik,

i Pelayanan Administrasi Publik.Sejalan dengan

Pembangunan Kabupaten Bandung,maka Dinas

merumuskan tujuan dan sasaran yang dapat mendorong

efisiensi perencanaan pembangunan.

1

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGA H DINAS KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BANDUNG


berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten

Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu “Memantapkan Kabupaten

erdaya Saing melalui Tata Kelola

embangunan Perdesaan, Berlandaskan

ingkungan ” .Visi tersebut dijabarkan ke

Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan;

Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan;

Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan

Masyarakat;

Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif;


encana Pembangunan Pemerintah Kabupaten

sesuai denganmisi ke 8 (delapan) yaitu Meningkatkan Reformasi

dan untuk mencapai tujuan pembangunan Meningkatkan Kinerja Aparatur

dan Kelembagaan Penyelenggara Pelayanan Publik,serta sasaran Meningkatkan

ejalan dengan strategi dan arah kebijakan


yang dapat mendorong efektivitas dan

Rencana Strategis

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya

dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi perumusan kebijakan, program dan

kegiatan melalui penyel

Kependudukan

dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi yaitu :

A. TUJUAN

1. Meningkatkan

Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas S

Daya

2. Terwujudnya

ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat

3. Terwujudnya

data dan informasi berbasis teknologi informasi

4. Terintegrasinya

5. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait

stelsel aktif.

B. SASARAN

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi


4. Meningkatnya Teknologi Informasi

Kependudukan

5. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi

6. Mewuju

Kependudukan



menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan


kegiatan melalui penyelenggaraan pembangunan bidang

Kependudukan yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


dan fungsi yaitu :

Meningkatkan Pembangunan melalui

Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas S

aya Manusia;

Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang

ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat

Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan

data dan informasi berbasis teknologi informasi

integrasinyadata daninformasi kependudukan dan

Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait

stelsel aktif.

SASARAN

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi

Kependudukan;

Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi

Mewujudkan tersedianya aspek-aspek pendukung Integrasi Data

Kependudukan.

2


upaya organisasi untuk mencapai tujuan


enggaraan pembangunan bidang Administrasi



Pembangunan melalui upaya tertib administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas Sumber

Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran,

ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat;

ngelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan

data dan informasi berbasis teknologi informasi;

ependudukan dan pencatatan sipil;

Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan;

Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi

bagi Pengelolaan Administrasi

Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi;

aspek pendukung Integrasi Data

Rencana Strategis

Keterkaitan Tujuan dan Sasarandengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandun g Tahun 201

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 20

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembanguna

Misi Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun 2016 –2021

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan

pendidikan;

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas

pelayanan kesehatan

3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang

terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat;

5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang

memiliki keunggulan kompetitif

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;

7. Meningkatkan Kemandirian Desa

8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi

9. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

Wilayah


Tabel 4.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandun g Tahun 201

Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 20 16 –2021

Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religious, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan

Misi Pemerintah Kabupaten Bandung

Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan

Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas

pelayanan kesehatan;

pembangunan infrastuktur yang

terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan;

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang

memiliki keunggulan kompetitif;

Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;

eningkatkan Kemandirian Desa

Meningkatkan Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban

Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembangaan penyelenggara pelayanan publik

Sasaran : Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi

Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Arah Kebijakan :Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan

TUJUAN DAN SASARAN PENCATATAN SIPIL

A. TUJUAN1. Meningkatkan

administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas S

2. Terwujudnyayang kepastian hukum dan proses tepat

3. Terwujudnyadan pendayagunaan data dan informasi berbasis teknologi informasi

4. Terintegrasinyadpencatatan sipil;

5. Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif

B. SASARAN1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil2. Meningkatnya Tertib Administrasi

Kependudukan;3. Meningkatnya kemampuan SDM dalam

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi Kependudukan;

5. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi;

6. Mewujukan tersedianya aspekIntegrasi Data Kependudukan.

3

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandun g Tahun 201 6-2021

21

Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola n Perdesaan, Berlandaskan Religious, Kultural

dan Berwawasan Lingkungan”

Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembangaan penyelenggara pelayanan

Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Arah Kebijakan : Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan

TUJUAN DAN SASARAN DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUJUAN Meningkatkan Pembangunan melalui upaya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran, ramah dalam pelayanan, terjamin kepastian hukum dan proses tepat; Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis teknologi informasi;

integrasinyadata dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil; Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif.

SASARAN

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan; Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Meningkatnya Teknologi Informasi bagi Pengelolaan Administrasi Kependudukan; Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi; Mewujukan tersedianya aspek-aspek pendukung Integrasi Data Kependudukan.

Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola n Perdesaan, Berlandaskan Religious, Kultural

KEPENDUDUKAN DAN

upaya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil melalui

Administrasi Kependudukan tepat sasaran, ramah dalam pelayanan, terjamin

ngelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis

informasi kependudukan dan

Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Meningkatnya Tertib Administrasi

Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Teknologi Informasi bagi

Meningkatnya Pendayagunaan Data dan

aspek pendukung

Rencana Strategis

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran

tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan Sasaran

Terwujudnya administrasi perkantoran

Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya pemenuhan disiplin aparatur

Terwujudnya rencana, laporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Berfungsinya jaringan SIAK on line secara terpadu

Meningkatnya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan SIAK on line

Terwujudnya pemeilharaan aplikasi SIAK on line

Meningkatnya pemeliharaan aplikasi SIAK


Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran


Tabel. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

%

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

%

Meningkatnya pemenuhan disiplin aparatur

Persentase pemenuhan disiplin aparatur

%

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Cakupan Penerbitan / Kepemilikan KK

%

Cakupan Penerbitan / Kepemilikan KTP

%

Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta Kelahiran

%

Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Akta Kematian

%

Meningkatnya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan SIAK on line

Jumlah perangkat jaringan SIAK on line yang dipelihara

unit

Meningkatnya pemeliharaan aplikasi

Jumlah aplikasi SIAK

aplikasi

4

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung

Target Kinerja pada Tahun ke-

1 2 3 4

100

100

100

100

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

74 80 87 94

90 92.5 94 96

63 63.5 64 64.5

3 6 9 12

39 39 39 39

2 1 1 1

5

100

100

100

100

96

98

65

15

39

1

Rencana Strategis

Terwujudnya koordinasi dengan instansi

Meningkatnyapenerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi

Tersedianya data kependudukan


Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat

Meningkatnyua jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Terwujudnya pelayanan pencatatan sipil yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien

Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil baik kuantitas maupun kualitas , meningkatnya presentase Akta Pencatatan Sipil

Tersedianya data kependudukan

Meningkatnya jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Terwujudnya tenaga pelaksana Adminduk yang terampil

MeningkatnyaJumlah Aparatur/SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja

Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan tertibnya Adminduk

Meningkatnya frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan Adminduk

Tertibnya identitas kependudukan


Terwujudnya tertib Adminduk



Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KIA


Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi

Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil yang difasilitasi

akta


Jumlah dokumentasi informasi kependudukan

dokumen

Jumlah database SKPD yang teritegrasi

database

Meningkatnyua jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

Jumlah jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

jenis

Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil baik kuantitas maupun kualitas , meningkatnya presentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

a. Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan

b. Jumlah Akta

Perkawinan yang diterbitkan

c. Jumlah

penduduk yang memiliki Akta Kematian

Akta

Meningkatnya jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah kegiatan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil

kegiatan


Jumlah dokumen kebijakan kependudukan

dokumen

MeningkatnyaJumlah Aparatur/SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerjan

Jumlah Aparatur/SDM yang mengikuti peningkatan kualitas kinerja

orang

Meningkatnya frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan Adminduk

Frekuensi kegiatan sosialisasi kebijakan Adminduk

kegiatan


Jumlah laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan

dokumen


Jumlah penduduk yang ber KTP elektronik

Jumlah Kepemilikan KTP

Jumlah Penerbitan KTP


Jumlah penduduk yang ber KK

Jumlah Kepemilikan KK

Jumlah Penerbitan KK

Meningkatnya jumlah penduduk yang ber KIA

Jumlah penduduk yang ber KIA

Jumlah Kepemilikan KIA

Jumlah Penerbitan KIA

5

1.125 1.050 850 650

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

112.000

153

1.550

112.000

155

1.590

114.000

158

1.650

117.000

160

1.700

120.000

1.750

0 1 0 0

1 1 1 1

0 0 0 110

6 6 6 6

12 12 12 12

2.210.387 2.310.387 2.410.387 2.510.387 2.610.387

306.301 100.000 100.000 100.000 100.000

1.267.000 1.367.000 1.467.000 1.567.000 1.667.000

300.000 100.000 100.000 100.000 100.000

0 50.000 150.000 250.000 350.000

0 50.000 100.000 100.000 100.000

450

1

1

1

120.000

165

1.750

0

1

115

6

12

2.610.387

100.000

1.667.000

100.000

350.000

100.000

Rencana Strategis

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

A. Strategi

Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan

Pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka saat ini sedang

ditingkatkan upaya dan strategi :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dalam

stakeholder, mulai tahap perenca

2. Meningkatkan

dan pencatatan

3. Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai

dengan Standar Pelayanan

4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta

5. Meningkatkan

stelsel aktif

6. Meningkatkan

yang sadar dan tertib Administrasi kependudukan sehingga masyarakat

Kabupaten Bandung memiliki akta

7. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT

8. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi,

B. Kebijakan

Memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan masalah kependudukan

dan pencatatan sipil

ditetapkan dan strategi yang akan dilaksanakan, maka

Pencatatan Sipil

pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal

a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil


STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KABUPATEN BANDUNG

Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan


ditingkatkan upaya dan strategi :

Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dalam

eholder, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantaua

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profe

encatatan sipil;

Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai

dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP);

Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta

Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait

stelsel aktif

Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung

dar dan tertib Administrasi kependudukan sehingga masyarakat

Kabupaten Bandung memiliki akta-akta catatan sipil

Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi,

Kebijakan


dan pencatatan sipil juga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dan strategi yang akan dilaksanakan, maka

Pencatatan Sipil menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Kebijakan Internal

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan


6

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan Kependudukan dan


Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dalam

naan, pelaksanaan dan pemantauan;

Daya Manusia yang profesional dibidang kependudukan

Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai

Operasional (SOP);

Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil;

emitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan

ercapainya masyarakat Kabupaten Bandung

dar dan tertib Administrasi kependudukan sehingga masyarakat

akta catatan sipil;

Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT;

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi,


juga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dan strategi yang akan dilaksanakan, maka Dinas Kependudukan dan

jakan dalam proses perencanaan dan

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan


Rencana Strategis

b. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan

terkait (

31 kecamatan

c. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja

leading se

kependudukan)

e. Pembuatan

serta kegiatan sosialisasi di 31 kecamatan dan

f. Mendorong pelayanan keliling d

berdasarkan

2. Kebijakan Eksternal

a. Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan

b. Meningkatkan koordinasi untuk

c. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder

d. Melakukan sosialisasi perlunya Akta

NIK by Name by Address

e. Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari

penyusunan perencanaan,

bimbingan lanjut

f. Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah

daerah dalam pembangunan Penataan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipi


Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan

terkait (Kemendagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP

31 kecamatan

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja

leading sektor terkait sebagai penyajian keabsahan suatu data (data

kependudukan)

Pembuatan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

serta kegiatan sosialisasi di 31 kecamatan dan

Mendorong pelayanan keliling dalam pencatatan kelahiran dan kematian

berdasarkan by NIK by Name by Address

Kebijakan Eksternal

Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan

Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Pencatatan Sipil

Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder

Melakukan sosialisasi perlunya Akta-akta Pencatatan Sipil

NIK by Name by Address

Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasa

bimbingan lanjut

Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah


Pencatatan Sipil.

7

Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi

dagri) tindak lanjut dari program online service dan KTP-el di

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyempurnaan database dengan meningkatkan optimalisasi kinerja dengan

tor terkait sebagai penyajian keabsahan suatu data (data

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

serta kegiatan sosialisasi di 31 kecamatan dan 280 desa/kelurahan.

alam pencatatan kelahiran dan kematian

Meningkatkan koordinasi untuk Tertibnya Administrasi Kependudukan

Tertibnya Pencatatan Sipil

Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder

akta Pencatatan Sipil berdasarkan by

Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari

pelaksanaan, pengawasan, monev serta

Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dengan pemerintah


Rencana Strategis

Dinas

Tujuan Meningkatkan pembangunan melalui upaya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui peningkatan kualitas SDM

Terwujudnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat sasaran, terjamin kepastian hokum dan proses tepat


Tabel. 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan KebijakaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Strategi

melalui upaya tertib

Kependudukan dan encatatan Sipil

Meningkatnya kemampuan SDM tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholderdari perencanaan, pelaksanaanpemantauan

Kependudukan

terjamin kepastian hokum dan proses tepat

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik kuantitas dan kualitas, meningkatnya persentase kepemilikan KTP, dan KK

Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP)

Memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan Kematian

a. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung yang sadar dan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat Kabupaten Bandung memiliki akta-akta catatan sipil

8

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijaka n Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Strategi Kebijakan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Kependudukan

encatatan

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDMtentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

a. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder

b. Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring evaluasi serta bimbingan lanjut

Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

ai dengan Standar Pelayanan Operasional (SOP)

a. Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan by NIK by name by address

b. Meningkatkan koordinasi

untuk tertibnya Administrasi Kependudukan

Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung yang sadar dan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat Kabupaten Bandung memiliki

akta catatan

a. Meningkatkan koordinasi untuk tertibnya Pencatatan Sipil

b. Melakukan Sosialisasi perlunya Akta Pencatatan Sipil berdasarkan by NIK by Name by Address

c. Mendorong untuk secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran secara online sesuai aplikasi SIAK

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas

Pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan

pengawasan, monitoring evaluasi serta bimbingan

Meningkatkan pelayanan

berdasarkan by NIK by

Meningkatkan koordinasi

Meningkatkan koordinasi

Melakukan Sosialisasi

by NIK by

secepatnya dilaksanakan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran secara online sesuai aplikasi

Rencana Strategis

Tujuan

Terwujudnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi

Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil


Sasaran Strategib. Meningkatkan

animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil

kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi berbasis Teknologi

Meningkatnya teknologi informasi sebagai basis pengelolaan administrasi kependudukan dan pendayagunaan data dan informasi


Terintegrasinya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil

Mewujudkan tersedianya aspek-aspek pendukung terwujudnya integrasi data kependudukan

a. Menyediakan website, mengupdate konten website dan meningkatkan kualitas SDM pengelola website

b. Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyusunan profil perkembangan Kependudukan, dan meningkatkan

9

Strategi Kebijakan Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki

akta catatan sipil


a. Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan instansi berdasarkan by NIK by name by address

b. Komitmen bersama

antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam pembangunan Penataan Adminduk dan Pencatatan Sipil

c. Pembuatan kebijakan

tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan sosialisasi di 31 Kec dan 280 desa /kelurahan

Menyediakan website, mengupdate konten website

meningkatkan kualitas SDM pengelola website

a. Membangun, mengembangkan dan memelihara website, mengelola konten website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Melakukan koordinasi

internal dan eksternal dengan pihak terkaitmelaksanakan pengelolaan website

Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyusunan profil perkembangan Kependudukan,

meningkatkan

a. Mengajukan penetapan tim penyusunan profil perkembangan kependudukan dan melakukan penyususnan profil perkembangan kependudukan

Mengoptimalkan SIAK yang telah ada dan berkoordinasi dengan

berdasarkan by NIK by name by address

Komitmen bersama antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam pembangunan Penataan Adminduk dan

Pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan

kependudukan dan sosialisasi di 31 Kec dan

desa /kelurahan

mengembangkan dan memelihara website,

Kependudukan dan

Melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak terkait, dan

pengelolaan website

Mengajukan penetapan tim penyusunan profil

ependudukan dan melakukan penyususnan profil perkembangan

Rencana Strategis

Tujuan

Terciptanya kemitraan dengan instansi terkait dalam meningkatkan stelsel aktif


Sasaran Strategikoordinasi internal dan lintas sektor untuk menunjang pengumpulan dan analisis data kependudukan

c. Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah

d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan informasi kependudukan melalui audio visual, media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan pameran pembangunan

kemitraan dengan Menjalin kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif

Menjalin kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif

10

Strategi Kebijakan koordinasi internal dan lintas sektor untuk menunjang pengumpulan dan analisis data kependudukan

b. Melaksanakan pelatihan di bidang penyusunan profil perkembangan kependudukan dan memfasilitasi dan membangun hubungankerja yang kondusif antar unit/instansi yang tergabung dalam tim penyusunan perkembangan kependudukan

Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah

a. Menyusun rumusan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan

b. Melaksanakan pelatihan di bidang penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan dan melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah

Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan informasi kependudukan melalui audio visual, media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan pameran pembangunan

a. Memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan informasi kependudukan

b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Menjalin kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stelsel aktif

a. Mendorong pelayanan keliling dalam pencatatan kelahiran dan kematian berdasarkan by NIK by name by address

b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Melaksanakan pelatihan di bidang penyusunan profil perkembangan kependudukan dan

membangun hubungan kerja yang kondusif antar

dalam tim

Menyusun rumusan

kebijakan

Melaksanakan pelatihan di bidang penyerasian

kebijakan kependudukan dan melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non

Memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan informasi

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Mendorong pelayanan

kelahiran

berdasarkan by NIK by

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

RencanaStrategis

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

5.1. RENCANA

Strategipencapaiantujuandansasaran

nPencatatanSipil

menyeluruhdanterpadumengenaiupaya

upayaorganisasiuntukmencapai

diukurberdasarkanpotensi yang adadandiimplementasikanmelalui program

dankegiatan.

A. Belanja Program danKegiatan yang harusada di setiap SKPD

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

2. Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

3. Program PeningkatanDisiplinAparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

B. Belanja Program danKegiatanberdasarkanUrusan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatanyang dilaksanakan

a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

b. Implementasi Sistem

dan pemeliharaan)

c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

d. Pengolahan dalam

e. Penyediaan

f. Peningkatan

Sipil)

g. Pengembangan Datab

h. Penyusunan

i. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

j. Sosialisasi kebijakan kependudukan

k. Monitoring,

l. Peningkatan

KTP,KK

RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-202

BAB V



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategipencapaiantujuandansasaranjangkamenengah

nPencatatanSipilKabupaten Bandung

menyeluruhdanterpadumengenaiupaya-

upayaorganisasiuntukmencapaitujuandansasarandalamkurun


Belanja Program danKegiatan yang harusada di setiap SKPD

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

Program PeningkatanDisiplinAparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

Belanja Program danKegiatanberdasarkanUrusan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

yang dilaksanakan berdasarkan program adalah sebagai berikut:


Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating

dan pemeliharaan)

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Pengembangan Database Kependudukan

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan

KK, Penerapan KTP-el danKartuIdentitasAnak

2021 V - 1



jangkamenengahDinasKependudukanda

merupakanrencana yang

tujuandansasarandalamkurunwaktu2016-2021 yang


Belanja Program danKegiatan yang harusada di setiap SKPD

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Belanja Program danKegiatanberdasarkanUrusan

Program Penataan Administrasi KependudukandanCatatanSipil

berdasarkan program adalah sebagai berikut:


Administrasi Kependudukan (membangun, updating

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

nformasiKependudukan

Informasi yang dapat diakses Masyarakat

idang Kependudukan (Pencatatan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan

el danKartuIdentitasAnak)

RencanaStrategis

5.2. INDIKATOR KINERJA

IndikatorKinerjaUtama (IKU) :

1. CakupanPenerbitan/Kepemilikan KK

2. CakupanPenerbitan/Kepemilikan KTP

3. CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKelahiran

4. CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKematian

Indikator :

a. Jumlah

b. Jumlahaplikasi

c. Jumlahpenerbitandokumenpencatatansipil yang difasilitasi

d. Jumlahdokumentasiinformasikependudukan

e. Jumlahjenisinformasi yang dapatdiaksesolehmasyarakat

f. Jumlah

g. Jumlah

h. Jumlah

i. Jumlah database SKPD yang terintegrasi

j. Jumlahdokumenkebijakankependudukan

k. Jumlahaparatur/SDM yang

mengikutiBintek/Penyuluhanhukumimplementasikebijakankependudukan

l. Frekuensikegiatan

dilaksanakan

m. Jumlahlaporanpelaksanaanpenertibanidentitaskependud

n. Jumlahpenduduk yang ber KTP elektronik

o. Jumlahpendudukber KK

p. Jumlah data base kependudukanberbasis NIK

q. Jumlahpenduduk di bawah 16 tahun yang memiliki KIA

5.3. KELOMPOK SASARAN

a. MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayana

KIA

b. MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPencatatanSipil

c. Masyarakatumumnyadanpemerintah

d. PengelolaandanPengembanganJarin

e. JaringandanKomunikasi Data sampaike Tingkat Kecamatan


INDIKATOR KINERJA

IndikatorKinerjaUtama (IKU) :

CakupanPenerbitan/Kepemilikan KK

CakupanPenerbitan/Kepemilikan KTP-el

CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKelahiran

CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKematian

Indikator :

Jumlah perangkatjaringan SIAK online yang dipelihara

JumlahaplikasipendukungSIAK

Jumlahpenerbitandokumenpencatatansipil yang difasilitasi

Jumlahdokumentasiinformasikependudukan

Jumlahjenisinformasi yang dapatdiaksesolehmasyarakat

Jumlah aktakelahiran yang diterbitkan

Jumlah aktakematian yang diterbitkan

Jumlah aktaperkawinan yang diterbitkan

Jumlah database SKPD yang terintegrasi

Jumlahdokumenkebijakankependudukan

Jumlahaparatur/SDM yang


FrekuensikegiatanSosialisasiKebijakan Administrasi

dilaksanakan

Jumlahlaporanpelaksanaanpenertibanidentitaskependud

Jumlahpenduduk yang ber KTP elektronik

Jumlahpendudukber KK

Jumlah data base kependudukanberbasis NIK

Jumlahpenduduk di bawah 16 tahun yang memiliki KIA

KELOMPOK SASARAN

MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayana

MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPencatatanSipil

Masyarakatumumnyadanpemerintah

PengelolaandanPengembanganJaringan danKomunikasi Data

JaringandanKomunikasi Data sampaike Tingkat Kecamatan

2021 V - 2

CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKelahiran

CakupanPenerbitan/KepemilikanAktaKematian

perangkatjaringan SIAK online yang dipelihara

Jumlahpenerbitandokumenpencatatansipil yang difasilitasi

Jumlahdokumentasiinformasikependudukan

Jumlahjenisinformasi yang dapatdiaksesolehmasyarakat

Jumlahaparatur/SDM yang


AdministrasiKependudukan yang

Jumlahlaporanpelaksanaanpenertibanidentitaskependudukan

Jumlahpenduduk yang ber KTP elektronik

Jumlah data base kependudukanberbasis NIK

Jumlahpenduduk di bawah 16 tahun yang memiliki KIA

MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPenerbitan KK,KTP dan

MasyarakatKabupaten Bandung dalamPelayananPencatatanSipil

an danKomunikasi Data

JaringandanKomunikasi Data sampaike Tingkat Kecamatan

RencanaStrategis

f. Database

g. Kebij

BidangKependudukanPencatatanSipildanPengelolaanInformasiAdministrasi

KependudukandanPencatatanSipil

SelanjutnyadapatdilihatpadaTabelsebagaiberikut :


Database Kependudukan yang akurat

Kebijakan di


KependudukandanPencatatanSipil


2021 V - 3

akan di



RencanaStrategis

RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-2021 V - 3

RencanaStrategis

Rencana Strategis (RENSTRA)

merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan


tugas pokok dan fungsinya

Penyelesaian i

dan Sasaran serta strategi

kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksan

Pembangunan Daerah

Rencana

sebagai

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang

Nomor23Tahun 20

Bandung Nomor 7 Tahun 2011

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005

Renstra

Tahun 2016

lingkungan Dinas

meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menj

dalam penyusun

Sipil Kabupaten Bandung

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada

kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang t

tahun kedepan.

RencanaStrategisDisdukcasipKab. Bandung 2016-2020 VI

BAB VI

PENUTUP

cana Strategis (RENSTRA)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan

Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung

tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan

Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan p

dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksan

Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagai implementasiUndang-UndangNomor 25 tahun 2004

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang

Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah dan

Bandung Nomor 7 Tahun 2011tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

– 2021 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di


meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menj

dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas

Kabupaten Bandung setiap tahun.



Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang t

tahun kedepan.

2020 VI- 1


suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Kabupaten Bandung dalam melaksanakan

memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan.

yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan

dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun

UndangNomor 25 tahun 2004

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI

Daerah danPeraturanDaerah Kabupaten

Rencana Pembangunan JangkaPanjang


diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam

meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman




Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Nomor : 050 / 1697 – Sekret / 2016 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

- Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 050 / 335 – Sekret / 2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

- Formulir VII. G.7 : Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

- Formulir VII. G.8 : Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

- Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

NoSasaran Strategis RENSTRA SKPD

Indikator Kinerja Utama

SatuanKondisi Awal (Tahun 2015)

Kondisi Akhir (Target 2020)

Keterangan

Jumlah yg meliliki Kartu Keluarga sampai dgn tahun (x)Jumlah Penduduk Wajib KK sampai dengan tahun (x)

∑Jumlah KTP elekt. yang diterbitkan ∑Jumlah Penduduk wajib KTP elekt.

Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Jumlah Penduduk

Jumlah Kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x)

Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun (x)/ yang dilaporkan

Disesuaikan dengan rumus LPPD dan SPM

Soreang, .

Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

TTD

Drs. H. SALIMIN, M.SiPembina Utama Muda

Nip. 19620111 198603 1 010

Lampiran IINDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Tugas Pokok SKPD : Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011Fungsi SKPD : Pelayanan Kependudukan dan Administrasi Pencatatan Sipil

1Cakupan Penerbitan

Kartu Keluarga% 80 100

Meningkat dan Tertibnya Administrasi


2

3

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta

Kelahiran

% 100 97,45

% 62,5 70,71

4Cakupan Penerbitan

Kutipan Akta Kematian

% 1,71 214,1

Metode Penghitungan

x100 %

x100 %

x100 %

x100 %

NoSasaran Strategis RENSTRA SKPD

Indikator Kinerja Utama Satuan

Jumlah yg meliliki Kartu Keluarga s.d Tahun (n)Jumlah Penduduk Wajib KK s.d Tahun (n)

Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan s.d Tahun (n)Jumlah Penduduk wajib KTP elektronik s.d Tahun (n)

Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yg diterbitkan s.d Tahun (n)Jumlah Penduduk s.d Tahun (n)

Jumlah Kutipan Akta Kematian yg diterbitkan s.d Tahun (n Renstra)Jumlah kematian yang terjadi s.d Tahun (n Renstra)

Metode Penghitungan

INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Fungsi SKPD : Pelayanan Kependudukan dan Administrasi Pencatatan Sipil

1Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi

Publik

Cakupan Penerbitan / KepemilikanKartu

Keluarga% x100 %

2Cakupan Penerbitan /

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

% x100 %

TTD

3Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Kutipan

Akta Kelahiran% x100 %

4Cakupan Penerbitan / Kepemilikan Kutipan

Akta Kematian% x100 %

Soreang, 2016 .

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bandung

Drs. H. SALIMIN, M.SiPembina Utama Muda

Nip. 19620111 198603 1 010

Permendagri 54 Tahun 2010

Formulir VII.G.7 PengendaliandanEvaluasiterhadapKebijakanRenstra

DinasKependudukandanPencatatanSipil Kabupaten Bandung

No JenisKegiatan

HasilPengendaliandanEvaluasi

KESESUAIAN Faktor Penyebab

Ketidak Sesuaian

TindakLanjut Penyempurnaan

ApabilaTidak ADA TIDAK ADA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PembentukanTim PenyusunRenstra SKPD danPenyusunan Agenda Kerja √

2. Penyiapan data daninformasi √

3. Analisisgambaranpelayanan SKPD

kabupaten/kota √

4. Review Renstra K/L danRenstra SKPD

provinsi √

5. PenelaahanRencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota √

6. AnalisisterhadapDokumenHasilKajianLingkunganHidupStrategis (KLHS) sesuaidenganpelayananSKPD kabupaten/kota

√

7. Perumusanisu-isustrategis √

8. Perumusanvisidanmisi SKPD

kabupaten/kota - -

9. Perumusanvisidanmisi SKPD kabupaten/kotaberpedomanpadavisidanmisipembangunanjangkamenengahdaerah

- -

10. Perumusantujuanpelayananjangkamenengah SKPDkabupaten/kota √

11. PerumusansasaranpelayananjangkamenengahSKPDkabupaten/kota √

12. Mempelajari Surat EdaranBupati/Walikota perihalPenyusunanRancanganRenstra-SKPDkabupaten/kotabesertalampirannya yaiturancanganawal RPJMDkabupaten/kota yang memuatindikator keluaran program danpaguper-SKPDkabupaten/kota

√

13. Perumusanstrategidankebijakanjangka menengah SKPD kabupaten/kotaguna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugasdanfungsi SKPD kabupaten/kota

√

14. Perumusanrencana program, kegiatan, indikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatifselama 5 (lima) tahun, permasuklokasikegiatan

√

15. Perumusanindikatorkinerja SKPD kabupaten/kota yang mengacupadatujuan √

No JenisKegiatan

HasilPengendaliandanEvaluasi

KESESUAIAN Faktor Penyebab

Ketidak Sesuaian

TindakLanjut Penyempurnaan

ApabilaTidak ADA TIDAK ADA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dansasaran RPJMDkabupaten/kota 16. Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota √

17. Perumusanindikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif SKPD kabupaten/kotaberpedomanpada indikasirencana program prioritasdankebutuhanpendanaanpembangunanjangkamenengahdaerah

√

18. PerumusanrancanganakhirRenstra SKPD kabupaten/kota √

19. Pentahapanpelaksanaan program SKPD kabupaten/kotasesuaidenganpentahapan pelaksanaan program pembangunanjangkamenengahdaerahkabupaten/kota.

√

20. DokumenRenstra SKPD kabupaten/kotayang telahdisyahkan √

Soreang, 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANDUNG

TTD

Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19620111 198603 1 010

Formulir VII.G.8

KesimpulanPengendaliandanEvaluasiterhadapKebijakanRenstra

DinasKependudukandanPencatatanSipil

Kabupaten Bandung

No. Aspek PenjelasanHasilPengendaliandanEvaluasi

1. Perumusanvisidanmisi SKPD

kabupaten/kotaberpedomanpadavisidanmisipembangunanjangkamenengahdaerah

2. Perumusanstrategidankenijakan SKPD

kabupaten/kotaberpedomanpadakebijakanumumdan program

pembangunanjangkamenengahdaerah

3. Perumusanrencana program, kegiatan SKPD

kabupaten/kotaberpedomanpadakebijakanumumdan program

pembangunanjangkamenengah

4. Perumusanindikatorkinerja, kelompoksasarandanpendanaanindikatif SKPD

kabupaten/kotaberpedomanpadaindikasirencana program

prioritasdankebutuhanpendanaanpembangunanjangkamenengahdaerah

5. Perumusanindikatorkinerja SKPD

kabupaten/kotaberpedomanpadatujuandansasaranpembangunanjangkamenengahdaerah

6. Pentahapanpelaksanaan program SKPD

kabupaten/kotasesuaidenganpentahapanpelaksanaan program

pembangunanjangkamenengahdaerahkabupaten/kota

Rencana Strategis 2016 - bandungkab.go.id · i KATA PENGANTAR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Documents