RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 - sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/BAB-I-7-RENSTRA... · pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan

R

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2013-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai

organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai dan

bagaimana cara mencapainya. Renstra merupakan Perencaan Pembangunan Daerah yang

menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit Kerja Pemerintah dan pelaksanaan tugas

pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra SKPD

merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pelayanan SKPD

khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke

depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD memiliki fungsi diantaranya :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan Visi,

Misi dan Tupoksi SKPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam

implementasinya,

2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan

pelayanan SKPDagar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat,

3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh

SKPD,

4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu

strategis yang menjadi prioritas pelayanan SKPD,

5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan

mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan,

6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai

tujuan,

7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah – langkah yang jelas untuk mencapai tujuan,

8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.


Proses penyusunan Renstra SKPD melalui 3 pilar yaitu: Alur proses teknoratis –

strategis, Alur proses pertisipatif dan Alur proses politislegislasi. Dan disesuaikan dengan

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali

dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan maka Dinas

Sosial Kabupaten Sampang telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai

pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan

daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang terkait dengan Pedoman Perencanaan dan

penganggaran, TUPOKSI dan Kewenagan SKPD yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengandalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah ;

17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang tahun 2013 -2018

1.3 Maksud dan Tujuan

a. MAKSUD

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial untuk merumuskan Strategi dan Kebijakan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 serta

pelaksanaan unsur Pemerintah Daerah Bidang Sosial.

b. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan

pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup

TUPOKSI Dinas Sosial, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, perijinan dan rekomendasi

serta pembinaan penyelenggaraan Sosial;


2. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan dibidang Sosial;

3. Pengelolaan administrasi Umum, sistem informasi Sosial, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta tugas-tugas hubungan

masyarakat;

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Sosial;

5. Pengelolaan dan pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

6. Pemberian fasilitasi program Sosial;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD

dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD,

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan teantang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah dan ketentuan Pearaturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Kewenagan SKPD, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis

besar isi dokumen

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah,

Struktur Perangkat Daerah serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon

di bawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Perangkat Daerah

ditujukan untuk menunjukkan organisasi, Jumlah personil dan tata laksana Pertangkat

Daerah (Proses, Prosedur dan Mekanisme).


2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat

Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencangkup sumber daya manusia,

asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan

sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Provinsi

dan hasil telahaan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang

bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendantang.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi,

Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Mengemukakan faktor -faktor penghambat dan faktor - faktor pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini merivieu kembali faktor- faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari uraian sub bab

sebelumn

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat

Daerah.

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam

lima tahun mendatang.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indicator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatangsebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial

Dinas Sosial setelah adanya otonomi daerah telah ditetapkan melalui Tugas, Fungsi

dan Tata kerja Dinas Sosial Nomor 78 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Sampang.

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Sosial;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

c. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan, dan mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang Sosial;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.


2. Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan, dan

mempunyai Fungsi :

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;

i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan

keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance);

m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial


mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial , dan

mempunyai Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan

kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;

b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

d. Pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan

kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial


mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial , dan mempunyai Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan

kegiatan Pemberdayaan Sosial;

b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;


kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial; dan


5. Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial


mengendalikan kegiatan Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial, dan

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan

kegiatan Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial;

b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Bantuan Sosial dan

Perlindungan Sosial;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial;


kegiatan Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial; dan



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

BIDANG

PELAYANAN DAN REHABILITASI

SOSIAL

{{{{{{{[[BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL

BIDANG BANTUAN

SOSIAL DAN PERLINDUNGAN

SOSIAL

SUB. BAGIAN

UMUM

-

SEKSI PELAYANAN

DAN REHABILITASI

SOSIAL ANAK

LANJUT USIA

SEKSI PELAYANAN

DAN REHABILITASI

SOSIAL

PENYANDANG

TUNA SOSIAL DAN

PENYANDANG

CACAT

-

-

-

SEKSI PEMBINAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL DAN

PARTISIPASI SOSIAL

MASYARAKAT

-

-

SEKSI BANTUAN SOSIAL DAN

KORBAN BENCANA

SEKSI PENGELOLAAN

SUMBER DANA

SOSIAL DAN

JAMINAN SOSIAL

-

-

SEKRETARIAT

KEPALA DINAS

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN

KEUANGAN DAN

PROGRAM

SEKSI

PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

SOSIAL

-


2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sampang sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan)

orang, terdiri dari PNS, Honor Daerah dan Tenaga Magang dengan kualifikasi sebagai

berikut :

A. Kualifikasi Menurut Tingkat Pendidikan :

1. Pendidikan S2 : 6 Orang

2. Pendidikan S1 : 20 Orang

3. Pendidikan D3 : 1 Orang

4. Pendidikan SLTA : 19 Orang

5. Pendidikan SLTP : 1 Orang

6. Pendidikan SD : 2 Orang

B. Kualifikasi Menurut Pangkat dan Golongan :

1. Pangkat Golongan IV : 6 Orang

2. Pangkat Golongan III : 17 Orang

3. Pangkat Golongan II : 9 Orang

4. Pangkat Golongan I : 2 Orang

5. Honor Daerah : 1 Orang

6. Magang : 14 Orang


BUKU INVENTARIS

TAHUN 2013 - 2018

SKPD : DINAS SOSIAL KAB / KOTA

: SAMPANG PROPINSI

: JAWA TIMUR

NOMOR SPESIFIKASI BARANG

Bahan

Asal/cara

Perolehan

Barang

Tahun

Perolehan

Ukuran

Barang/

Konstruk

si (P,S,D)

Satuan

Keadaan Barang JUMLAH

Urut Kode

Barang

Register /

Jumlah Barang

Nama/Jenis

Barang Merk/Type

No.Sertfikat

BAIK R

R RB Barang Harga

Ketera

ngan

No. Pabrik

No. Chasis

No. Mesin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 - 0001 -3,158,064 Station Wagon Carry - - Unit 2001 - Unit - 1 - 1

50,000,000 Dinsos

2 - 0001 -3,158,064 Sepeda Motor Win - - Unit 1993 - Unit 1 - - 1

4,000,000 Dinsos


4,000,000 Dinsos


4,750,000 Dinsos


4,750,000 Dinsos


4,750,000 Dinsos

7 - 0001 -3,158,064 Sepeda Motor Impresa - - Unit 1997 - Unit 1 - - 1

7,000,000 Dinsos


6,000,000 Dinsos

9 - 0001 -3,158,064 Sepeda Motor Win - - Unit 1997 - Unit - - 1 1

6,000,000 Dinsos

10 - 0001 -3,158,064 Sepeda Motor Win - - Unit 1997 - Unit - - 1 1

6,000,000 Dinsos


9,000,000 Dinsos


9,000,000 Dinsos


9,000,000 Dinsos


9,000,000 Dinsos


15 - 0001 -3,158,064 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

18- - Besi Buah 2002 - Buah 1 - - 2

375,000

Sekretariat

16 - 0001 -3,158,064 Papan Pengumuman

- - Kayu Buah 1987 - Buah 1 - 1

150,000 Aula

17 - 0001 -3,158,064 Kursi Biasa - - Kayu Buah 2002 - Buah 3 - - 3

3,000,000

18 - 0001 -3,158,064 AC. Split - - Besi Buah 2003 - Buah - - 1 1

4,500,000

19 - 0001 -3,158,064 Kipas Angin - - Besi Buah 2002 - Buah - 1 1

300,000

Sekretariat

20 - 0001 -3,158,064 Facsmile - - Besi Buah 2002 - Buah - 1 1

400,000

Sekretariat

21 - 0001 -3,158,064 Meja Kerja - - Kayu Buah 1996 - Buah - 20 - 20

40,000,000

Masing -

masing Bid

22 - 0001 -3,158,064 Meja Kerja - - Kayu Buah 2002 - Buah 3 - - 3

15,000,000

Sekretariat

23 - 1EA3E3.111102

12012933 Kursi Tamu - - -

Transfer

Masuk 2006 - stel 1 - 1

2,260,000 Operator

24 - 1EA3E3.11110212051356

Lemari arsip - - - Transfer Masuk

2006 - Buah 1 - 1

1,500,000

Sekretariat

25 - 1005121000273 Kursi Eselon II Verona - - Pembelian 2009 - Buah 1 - 1

2,125,000 Kepala Dinas

26 - 10051210025962 Kursi Eselon III Alvilro - - Pembelian 2009 - Buah 4 - 4

5,980,000

Semua

Bidang

27 - 10051210080536 KursI Eselon IV Verona - - Pembelian 2009 - Buah 12 - 12

10,680,000 Semua Bidang

28 - 10051210104647 Kursi Staff Verona - - Pembelian 2009 - Buah 26 - 26

15,470,000 Semua Bidang

29 - 10051210133257

PC Pentium

Core 2 Duo + LG Sreen 17"

- - - Pembelian 2009 - Buah 1 - - 4

12,251,250

Sekretariat

30 - 10051210152324 Note Book Acer - - Pembelian 2009 - Buah 1 1 - 2

29,700,000

Sekretariat

31 - 10051210214065 Kamera Olympus - - Pembelian 2009 - Buah 1 - - 1

6,975,000

Sekretaria

t

32 - 10051210284731 Tripod Screen Infocus Sanyo

- - Pembelian 2009 - Buah 1 - - 1

14,450,000

Sekretariat


33 - 10051210344626

DVD Player, Amplifayer Mixser,

Speaker, Microphon Wireless

- KD-109-CTL - Pembelian 2009 - Buah 1 - - 1

14,450,000

Sekretariat

34 - 10051209484490 Pembangunan Gedung Kantor Lantai I

Jl. Rajawali No.07 Sampang

AH-008-ST - Pembelian 2009 Permanen Unit 1 - - 1

590,930,000

Dinsosnakertans

35 - B1058F.1101211

0534112 MESIN KETIK

OLIMPIA

18" KS-251-HK - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1

3,700,000

36 - B1058F.11012218473635

TABUNG GAS - KS-850-M - Pembelian 2010 - Unit 2 - - 2

2,400,000 Dapur Umum

37 - B1058F.1101221848359

KOMPOR GAS - - - Pembelian 2010 - Unit 2 - - 2

1,800,000 Dapur Umum

38 - B1058F.11012218571867

HANDY

TALKY/WALKY TALKY (HT)

WEIERWEI

VEV V-8 VHF

Aspire 4935 - Pembelian 2010 - Unit 2 - - 2

1,750,000 Bid. Sosial

39 - B1058F.1101221

8585745

HANDY TALKY/WALKY TALKY (HT)

MOTOROLA GP-2000 VHF

Stylus T20E - Pembelian 2010 - Unit 2 - - 2

3,200,000

Bid.

Sosial

40 - B1058F.11012219075216

JAM - E420 - Pembelian 2010 - Unit 2 - - 2

200,000 Rumah Singgah

41 - B1058F.11012219112191

PAPAN NAMA

- PLC-XW200 - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1

3,500,000 Rumah Singgah

42 - B1058F.11012219135224

POMPA AIR - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


43 - B1058F.11012219170819

MEJA MAKAN - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


44 - B1058F.11012219175350

SOFA - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


45 - B1058F.1101221919188

RAK TV - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


46 - B1058F.11012219233616

KULKAS - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


47 - B1058F.1101221924312

TELEVISI - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


48 - B1058F.11012408333039

TANDON AIR - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1



49 - B1058F.11012408361063

MEJA RIAS - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


50 - B1058F.11012220065381

LEMARI BESI

TERBUKA KACA

- - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


51 - B1058F.11012220075930

KIPAS ANGIN - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


52 - B1058F.11012220121140

MEJA KERJA - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


53 - B1058F.11012220141062

KURSI RAPAT - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


54 - B1058F.11012220151188

TEMPAT TIDUR

- - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


55 - B1058F.1101222016399

KOMPOR GAS - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


56 - B1058F.11012220172820

LEMARI MAKAN

- - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


57 - B1058F.11012220195280

ALAT DAPUR - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


58 - B1058F.1101240752491

SEPRE - - - Pembelian 2010 - Set 1 - - 1


59 - B1058F.11012407555962

GORDEN - - - Pembelian 2010 - Set 1 - - 1


60 - E83602.11021009055535

TABUNG GAS - - - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1


61 - B1058F.1101240

9344273

BANGUNAN GEDUNG KANTOR

JL. RAJAWAL

I NO.07 SAMPANG

- Beton Pembelian 2010 Permanen Unit 1 - - 1

821,851,000 Dinsos

62 - B1058F.1101241

0185772

PERALATAN

LISTRIK

JL. RAJAWALI

DVB - Pembelian 2010 - Unit 1 - - 1

3,346,000 Dinsos

63 - 1EA3E3.11112807501314

NOTE BOOK TOSHIBA - - Pembelian 2011 - Unit

1

- - 1

9,980,000

Sekretaria

t

64 - E83602.11082420100060

A.C. SPLIT LG - - Pembelian 2011 - Unit

3

- - 3

16,100,000

Sekretariat, Bid. Sosial

65 - E83602.11082420234094

GORDEN - - - Pembelian 2011 - Meter 25

- - 25

1,000,000 Sekretaria


t

66 - E83602.11082508245879

FILLING BESI/METAL

BROTHER - - Pembelian 2011 - Unit 4

- - 4

6,000,000

Masing -

masing Bid

67 - E83602.11082508540884

PC.UNIT LG 17 INC - Pembelian 2011 - Unit 1 - - 1

6,950,000

Sekretariat

68 - E83602.11082508551613

NOTE BOOK TOSHIBA - - Pembelian 2011 - Unit 1 - - 1

10,380,000

Sekretariat

69 - E83602.1108250

9130019

MEJA KERJA PEJABAT ESELON II

- - - Pembelian 2011 - Unit 1 - - 1

5,930,000

Kepala

Dinas

70 - E83602.11082509135973

MEJA KERJA PEJABAT

ESELON III

- - - Pembelian 2011 - Unit 4 - - 4

17,525,000

Masing - masing

Bid

71 - E83602.11082509585085

TABUNG GAS - - - Pembelian 2011 - Unit 1

- - 1

700,000 Dapur Umum

72 - E83602.11082510034573

KOMPOR GAS RINNAI - - Pembelian 2011 - Unit 1

- - 1

410,000 Dapur Umum

73 - E83602.1108251

0205559 GORDEN - - - Pembelian 2011 - Unit

1 - - 1

600,000

Rumah

Singgah

74 - E83602.11082510233395

GORDEN - - - Pembelian 2011 - Unit 2

- - 2


75 - E83602.11082510304523

SEPRE KINTANA - - Pembelian 2011 - Unit 7 - - 7


76 - 645D90.11120812315666

BANGUNAN GEDUNG PELATIHAN

JL. RAJAWALI NO 7

SAMPANG

- - Pembelian 2011 Permanen Unit 1 - - 1

457,966,500 Dinsos

77 - 645D90.11122012335533

KOMPONEN LISTRIK

JL. RAJAWALI NO 7 SAMPANG

- - Pembelian 2011 - paket 1 - - 1

23,987,000 Dinsos

78 - - - - - - - - - -

2,348,471,75

0

79 - 0206010404 FILLING KABINET

BROTHER - BESI Pembelian 2012 - Unit - - - 4

10,356,000

Masing - masing Bid

80 - 0206020404 AC S05LT-2 1 PK

LG - BESI Pembelian 2012 - Unit - - - 7

27,944,000

Kepala, Bid., Kartu


Kuning.

81 - 0206020404 AC CU-

C45FFH 3 PK

PANASONI

C - besi Pembelian 2012 - Unit - - - 1

28,845,000 Aula

82 - 0206020161 GORDEN - - Kain Pembelian 2012 - meter - - - 93

12,462,000 Kepala, Bid., Aula

83 - 0207010203 CAMERA OLYMPUS VG

- BESI Pembelian 2012 - PAKET - - - 1

2,244,000 Sekretariat

84 - 0207010182 SOUND SISTEM DAN DVD

ALS PRO DAN NAGOYA

- - Pembelian 2012 - PAKET - - - 1

11,975,000 Aula

85 - 0206020603 TELEVISI TOSHIBA REGZA

- BESI Pembelian 2012 - Unit - - - 1

4,997,000 Kepala Dinas

86 - 0206030203 NOTE BOOK HP - Besi Pembelian 2012 - Unit - - - 2


87 - 0207010152 UPS/STABILIZER

ERSYS - - Pembelian 2012 - Unit - - - 3


88 - 0206020110 MEJA RAPAT - - KAYU Pembelian 2012 - Unit - - - 6

23,534,000 Aula

89 - 0206010102 MESIN KETIK OLIVETTI - Besi Pembelian 2012 - Unit - - - 1


90 - 0311010104

BIAYA JASA KONSULTAN PERENCANAAN GEDUNG

JL. SYAMSUL ARIFIN SAMPANG

- - Pembelian 2012 - paket -

-

- 1

103,588,500

91 - 0206020127 KURSI RAPAT - - - Pembelian 2012 - Unit - - - 70

24,486,000 Aula

92 - 0206020637 TANGGA ALMINIUM

- - - Pembelian 2012 - Unit - - - 1

1,000,000 Gudang

93 - 0206020154 LEMARI PAKAIAN

- - - Pembelian 2012 - Unit - - - 5


94 - 0206020406 KIPAS ANGIN MASPION - - Pembelian 2012 - Unit - - - 5


95 - 0206020161 TEMPAT JEMURAN PAKAIAN

- - - Pembelian 2012 - Unit - - - 1


96 - 0206020109 TEMPAT TIDUR KAYU

- - - Pembelian 2012 - Unit - - - 2


97 - 0206020138 KASUR CENTRAL - - Pembelian 2012 - Unit - - - 5


98 - 0206020502 KOMPOR GAS RINNAI - - Pembelian 2012 - buah - - - 2


99 - 0206020502 SELANG KOMPOR GAS

- - - Pembelian 2012 - buah - - - 2


100 - 0206020505 BLENDER PHILIP - - Pembelian 2012 - Unit - - - 1 Rumah


400,000 Singgah

101 - 0206020509 TABUNG GAS ELPIJI

- - - Pembelian 2012 - buah - - - 2


102 - 0206020507 DANDANG NASI

- - - Pembelian 2012 - buah - - - 4


103 - 0206020507 WAJAN - - - Pembelian 2012 - buah - - - 2


104 - 0206020507 TEMPAT AIR PLASTIK

- - - Pembelian 2012 - buah - - - 2


105 - 0311010101

REHAB. GEDUNG PKH, GEDUNG ARSIP DAN PARKIR

JL. RAJAWALI NO 7 SAMPANG

- Pasangan Batu

Pembelian 2012 - Unit - - - 1

90,061,900 Dinsos

106 - 0001 -3,158,064

Mesin Ketik

Manual Standar (14-16)

20' - Besi Buah 1991 - Buah - - 1 1

500,000

107 - 0001 -3,158,064 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

20' - Besi Buah 1997 - Buah - - 1 1

550,000

Bid.

Sosial

108 - 0001 -3,158,064 Rak Kayu - - Kayu Buah 1950 - Buah - - 1 2

100,000 Gudang


200,000 Gudang


250,000 Gudang

111 - 0001 -3,158,064 Peti Uang - - Besi Buah 2003 - Buah - - 2 2

4,000,000

Sekretaria

t

112 - 0001 -3,158,064 Lemari Kayu - - Kayu Buah 1950 - Buah - - 2 2

200,000

113 - 0001 -3,158,064 Meja Tik - - Kayu Buah 1950 - Buah - - 2 2

100,000

114 - 0001 -3,158,064 Mini Komputer - - Besi Buah 2002 - Buah 1 - 1

20,000,000 Operator & Gudang

115 - 10051210171086 Printer Epson - - Pembelian 2009 - Buah - - 4 4

4,900,500

Sekretariat & Gudang

116 - B1058F.11012219085635

KIPAS ANGIN - - - Pembelian 2010 - Unit - - 4 4


117 - E83602.11082508571049

PRINTER EPSON - - Pembelian 2011 - Unit - -

1

1

2,870,000

Sekretaria

t


118 - - Tanah Bangunan

- - -

Hibah dari SKPD lain di link.

Pemkab

1990

2,000 M2 - - - -

400,000,000

Dinsosnakertrans

119 - - Pick Up Toyota KF 60 STD

- Besi

Hibah dari SKPD lain di link. Pemkab

2003 - - 1 - - 1

- Garasi

120 - - Kijang Innova Toyota Kijang Innova V

- Besi

Hibah dari SKPD lain

di link. Pemkab

2008 - - 1 - - 1

-

Kepala

Dinas

121 - - Sepeda Motor Kawasaki Kaze R 100

- Besi Pembelian 2002 - - 1 - - 1

- Kasubag. Umum

122 - - Sepeda Motor Impressa Honda C 100

- Besi - 2003 - - 1 - - 1

- Kabid. Sosial

123 - - Sepeda Motor Suzuki RC 100

- Besi

Hibah dari SKPD lain di link. Pemkab

2001 - - 1 - - 1

-

124 - - Sepeda Motor Honda GL MAX 125

- Besi Pembelian 2002 - - 1 - - 1

-

125 - - Mobil Truk Isuzu NKR 71 E2

- Besi & Kayu

Hibah dari Pihak ke 3

2010 - - 1 - - 1

2,329,000,000

Garasi

126 - - Mobil MTU - - Besi Hibah dari Pihak ke 3

2011 - - 1 - - 1

- Garasi

127 - - Papan Nama Instansi

- - Kayu - - - - 1 - - 1

- Halaman Kantor

128 - - Tanah Makam Pahlawan (TMP)

Jl. Kusuma bangsa Sampang

- - - - - - - - - -

-

129 - - Perluasan Mesjid Agung

Dalpenang Sampang

- - - - - - - - - -

-

130 - - Perluasan

Mesjid Agung

Dalpenang

Sampang - - - - - - - - - -

-

131 - - Perluasan Mesjid Agung

Dalpenang Sampang

- - - - - - - - - -

-

132 - - SEPEDA MOTOR

HONDA - Besi - 2004 - - 1 - - -

-

BPKB TIDAK ADA


Aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 8.350.615.350,- yang diperoleh dengan cara pembelian,

transfer masuk, hibah dari SKPD lain maupun dari Pihak ke 3 yang diperoleh dari Tahun 1993 s/d Tahun 2017, tapi dari seluruh aset yang dimiliki

oleh Dinas Sosial kondisinya tidak semua baik sebagian ada yang rusak ringan maupun rusak berat dan sebagian juga ada yang di kembalikan ke

Kantor Aset.


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN


No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 URUSAN SOSIAL

Persentase Penurunan PMKS - - - 0,32 0,05 0,43 0,55 12,76 0,32 0,05 0,43 0,55 12,76 100 100 100 100 100

Dari Tabel diatas Indikator yang mencapai target semua namun demikian jumlah PMKS di Kabupaten Sampang masih banyak yang belum tertangani

dan belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pelatihan dan Keterampilan untuk itu perlu adanya Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan secara

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS.


Tabel 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN


Program

dan

Kegiatan

Anggaran Pada Tahun Ke - Realisasi Pada Tahun Ke - Rasio antar anggaran dan realisasi Tahun ke

-

Rata-rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Angga

ran

Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program

Pelayanan dan

Rahabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Pelayanan

psikososial bagi

PMKS di

trauma centre

termasuk bagi

korban bencana

0 0 27679000

0

40075190

0

433.512.00

0 0 0 185256450 365357154 0 45,96 53,44 86,63 98,81 94,05

111.700.

000

116.598.5

00

Pelatihan

keterampilan

berusaha bagi

lanjut usia

potensial

52.500.00

0

55.400.00

0 0

55.948.00

0 41.400.000 51.000.000 54.600.000 0 48.544.000

38.028.50

0 97,14 98,56 0,00 86,77 91,86

30.900.0

00

27.828.50

0

Pengadaan

sarana dan

prasarana

pendukung

usaha bagi

keluarga miskin

878.741.8

59 0 0 0 0

730.299.50

0 0 0 0 0 83,11 0 0 0 0

(175.748

.372)

(146.059.

900)

Pelatihan

keterampilan

bagi

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial

56.137.50

0

60.000.00

0 0 0 0 56.137.500 60.000.000 0 0 0 100 100 0 0 0

(11.227.

500)

(11.227.5

00)

Pemantauan

dan

Penyampaian

Bahan Pokok

Keluarga

Miskin

(Raskin)

1.616.993

.500

1.216.192.

500

1.442.939.

500

1.442.939.

500

1.431.589.5

00

670.183.00

0

1.210.979.50

0

1.434.506.00

0

1.442.939.50

0

1.431.589.

500 41,45 99,57 99,42 100 100

1.108.19

0.800

1.297.552.

900


Pelatihan

Keterampilan

Berusaha Bagi

Lanjut Usia

Potensial

0 60.000.00

0 0 0 64.148.000 0 57.904.500 0 0

63.808.00

0 0 96,51 0 0 99,47

64.148.0

00

63.808.00

0

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Penanganan

Masalah

Strategis yang

Menyangkut

Tanggap Cepat

Darurat dan

Kejadian Luar

Biasa

0 150.000.0

00

142.932.5

00

100.000.0

00

180.427.00

0 0 35.409.000 84.531.000 72.607.000

137.746.0

00 0 23,61 59,14 72,61 76,34

180.427.

000

137.746.0

00

Pelatihan

keterampilan

dan praktek

Belajar Kerja

bagi anak

terlantar

termasuk anak

jalanan anak

cacat dan anak

nakal

0 47.000.00

0 0 0 0 0 46.750.000 0 0 0 0 99,47 0 0 0

-

-

Pendataan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

dan PSKS

0 96.500.00

0

194.105.0

00 0 0 0 0 150.505.000 0 0 0 0 77,54 0 0

-

-

Program

Pembinaan

Anak

Terlantar

Pelatihan

Keterampilan

& Praktek

Belajar Bagi

Anak Terlantar

47.962.50

0

50.000.00

0 0

60.000.00

0 60.000.000 47.812.500 49.711.000 0 59.698.000

57.895.50

0 99,69 99,42 0 99,50 96,49

50.407.5

00

48.333.00

0

Program

Pembinaan

para

Penyandang

Cacat dan

Trauma

Pendidikan dan

Pelatihan bagi 50.000.00

0

47.335.00

0 0 0 0 49.060.000 47.085.000 0 0 0 98,12 99,47 0 0 0

(10.000.

(9.812.00


Penyan dang

Cacat dan Eks

Trauma

000) 0)

Program

Pembinaan

eks

Penyandang

Penyakit

Sosial (eks

narapidana,

PSK, narkoba

dan penyakit

social lainnya)

Diklat dan

Keterampilan

berusaha bagi

eks penyandang

penyakit sosial.

220.000.0

00

50.000.00

0 0 0 0

190.290.00

0 49.750.000 0 0 0 86,50 99,50 0 0 0

(44.000.

000)

(38.058.0

00)

Program

Pemberdayaa

n

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

Peningkatan

aktif

Masyarakat

Dunia Usaha

35.000.00

0 5.080.000 0 0 0 26.000.000 3.955.000 0 0 0 74,29 77,85 0 0 0

(7.000.0

00)

(5.200.00

0)

Peningkatan

kualitas SDM

kesejahteraan

sosial

masyarakat

hearing/dialog

dan koordinasi

dengan tokoh

masyarakat,

pemuda dan

masyarakat

24.700.00

0 0 0 0 0 24.225.000 0 0 0 0 98,08 0 0 0 0

(4.940.0

00)

(4.845.00

0)

Penyelenggaraa

n MTQ Tingkat

Kabu paten

dan Propinsi.

0 233.850.0

00

205.530.0

00

225.000.0

00

300.000.00

0 0 164.240.000 201.333.250 224.135.000

290.892.0

00 0 70,23 97,96 99,62 96,96

300.000.

000

290.892.0

00

Rumah Singgah

Bagi

Pendamping

Pende rita

Rujukan

Keluarga

Miskin

0 0 401.350.0

00

250.000.0

00

260.200.00

0 0 0 256.828.479 172.959.810

250.904.2

17 0 0 63,99 69,18 96,43

260.200.

000

250.904.2

17


Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Capaian Kinerja Kegiatan pada Dinsos rata – rata mencapai target yang telah

ditetapkan sebesar 90%

b. Pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendampingan Sosial

Pemberdayaan Fakmis, KAT dan Penyandang Cacat lainnya tidak tercapainya target

dikarenakan sebagian penerima bantuan tunai bersyarat banyak yang pindah tempat.

c. Penaganan masalah – masalah strategis yang menyangkut cepat tanggap darurat dan

kejadian luar biasa tidak mencapai target karena kasus bencana (Banjir, Tanah Longsor,

Kebakaran) tidak terlalu banyak sehingga dana tidak terserap dan datangnya bencana

juga tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Dengan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, maka tantangan

ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi

dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,

peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan

kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, telah berhasil diidentifikasi terhadap

PMKS ke dalam isu strategis, yaitu masih tingginya angka kemiskinan, anak terlantar,

penyandang cacat dan eks trauma.Pengelompokan ini merupakan peluang untuk

memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota

terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra

SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra

SKPD Provinsi Sasaran pada Renstra K/L

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Persentase Penurunan

PMKS

Menurunnya Jumlah

PMKS

Menurunnya Jumlah

PMKS

Menurunnya Jumlah

PMKS


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Renstra Dinas Sosial merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi

lingkungan ( Evidence Based ) dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap

lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi,

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam

bentuk peluang dan ancaman.

Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara

baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi

pimpinan organisasi dan segenap jajarannnya untuk secara intens memantau dan mengikuti

perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu

menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman/ tantangan organisasi. Dengan demikian,

organisasi dalam hal ini Dinas Sosial akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan Sosial, secara optimal di Kabupaten Sampang.

Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “ Analisis

SWOT ” ( Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats ). Analisis SWOT ini secara efektif

sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal.

Adapun empat unsur strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang terangkum dalam

lingkungan internal dan eksternal Dinas Sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam

organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor

lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur

kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan

serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan

memberikan kekuatan ( sthrenghts ) dan kelemahan ( weakness ) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas Sosial Kabupaten Sampang adalah

sebagai berikut :


a. Kekuatan ( Sthrenghts )

Faktor-faktor kekuatan internal yang mendorong kepada kemajuan dan kelancaran

adalah:

1. Terbentuknya Komite PMKS

2. Adanya Dukungan Dana dari Pemerintah Daerah

3. Tersedianya SDM yang memadahi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan

4. Tersedianya sarana dan parasarana kegiatan pelatihan agar nantinya PMKS

mampu mandiri setelah diberi pelatihan.

5. Adanya dukungan dan koordinasi antar bidang yang ada

6. Banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Sampang yang mana SDM sangat

rendah kebanyakan berada di Pedesaan

b. Kelemahan ( Weakness )

Berdasarkan hasil analisa internal Dinas Sosial Kabupaten Sampang

memiliki beberapa kelemahan yang yang dapat menghambat kelancaran dalam

mencapai tujuan diantaranya :

1. Anggapan masalah PMKS selesai dengan sendirinya

2. Dana Penanganan PMKS terbatas

3. Seringkali Penanganan PMKS berhenti pada pendekatan reprensif, seperti

melakukan tindakan-tindakan ketika sudah terjadi Permasalahan Sosial.

4. Tidak memiliki Panti / UPT

5. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan yang dimiliki

2. Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor – faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun

tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek

ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan

memberikan “ peluang “ ( opportunities ) tapi juga memunculkan “ tantangan “ ( threats

). Adapun faktor eksternal Dinas Sosial Kabupaten Sampang dapat diidentifikasi

sebagai berikut :

a. Peluang ( Opportunities )

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Sosial

Kabupaten Sampang dalam mencapai Visi dan Misi adalah :

1. Adanya perhatian yang serius dari Pemerintah maupun Lembaga Sosial dalam

Penanganan PMKS

2. Adanya partisipasi/kepedulian dalam Penanganan PMKS


3. Terbukanya kerjasama dengan lembaga pelatihan lain baik formal maupun non

formal

b. Tantangan ( Threats )

Tantangan adalah yang dapat menghambat kepada keberhasilan program

Dinas Sosial Kabupaten Sampang antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang

2. Meningkatnya jumlah PMKS baik kualitas maupun kuantitas

3. Adanya PMKS dari luar Kabupaten sampan yang merambah ke Madura

4. Adanya PMKS buangan dari Daerah Lain

Tabel 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


ASPEK KAJIAN CAPAIAN/

KONDISI SAAT INI

STANDAR YANG

DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERMASALAHAN PELAYANAN

SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN SKPD)

1

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

kesejahteraan

sosial bagi

PMKS

1

Kompleksitas

permasalahan

kesejahteraan

sosial terhadap

PMKS ke

dalam isu

strategis, yaitu

masih tingginya

angka

kemiskinan,

Lanjut Usia

Potensial, anak

terlantar,

penyandang

cacat dan eks

trauma

Tugas Pokok

dan Fungsi

Dinas Sosial

1

Perlu adanya

peningkatan

pengelolaan

program

kesejahteraan

sosial,

peningkatan

kapasitas kelembagaan

dan SDM

kesejahteraan

sosial, serta

peningkatan

kualitas tata

kelola

kepemerintahan

yang baik dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

1

Perlu adanya

peran serta

masyarakat

melalui

organisasi

(PSKS) dalam

pelayanan

kesejahteraan sosial dan

diharapkan

yang lebih

terarah serta

berdayaguna

secara optimal

1

Cakupan atau

jangkauan

pelayanan

program

kesejahteraan

sosial masih

sangat terbatas

terhadap penagnanan

PMKS


Penanganan PMKS di Dinas Sosial masih belum maksimal yang disebabkan

keterbatasan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia yang terbatas serta

minimnya dukungan dari masyarakat. Untuk itu Dinas Sosial perlu mengadakan sosialisasi,

pelatihan dan kerjasama dengan organisasi Sosial yang ada di masyarakat.

Tabel 3.2

IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS ( LINGKUNGAN EKSTERNAL)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kemiskinan (atau

kefakirmiskinan)

1. Adanya perhatian

yang serius dari

Pemerintah maupun

Lembaga Sosial dalam

Penanganan PMKS

1. Anggapan

masalah PMKS

selesai dengan

sendirinya

2 Kecacatan

3 Ketelantaran

4 Ketunaan sosial 2. Adanya partisipasi

atau kepedulian dalam

Penanganan PMKS

2. Dana

Penanganan

PMKS terbatas

5 Keterasingan

6 Korban bencana 7 Korban tindak kekerasan dan

eksploitasi dan diskriminasi 8 Adanya kesenjangan

pembangunan antar wilayah

karena terbatasnya aksesibilitas;

9 Rendahnya kualitas SDM,

terutama di perdesaan;

Tingginya perhatian Pemerintah untuk pengentasan penyandang PMKS tapi

kurang dibarengi dengan ketersediaan dana dan rendahnya peran serta masyarakat terhadap

penyandang PMKS juga kurangnya kesadaraan dari masyarakat untuk menjadi PMKS yang

terampil.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

a. Visi Kabupaten Sampang

Visi Kabupaten Sampang periode Tahun 2013-2018 adalah “ Mewujudkan Sistem

Birokrasi yang Sehat, Masyarakat Yang Kuat, Lingkungan Yang Bersahabat, Demi

Terciptanya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat “

b. Misi Kabupaten Sampang :

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional

b. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau


c. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Wilayah Sesuai Daya Dukung Lingkungan

d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan

Dinsos mendukung Misi 2 (Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan

Terjangkau)

Tabel 3.3

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN


TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KABUPATEN SAMPANG

Visi : Mewujudkan Sistem Birokrasi yang Sehat, Masyarakat Yang Kuat, Lingkungan Yang

Bersahabat, Demi Terciptanya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat

No. Misi dan Program KDH dan

Wakil KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

1 2 3 4 5

1. MISI 2 : Meningkatkan

pelayanan dasar

masyarakat yang

berkualitas dan terjangkau.

Cakupan atau

jangkauan

pelayanan program kesejahte raan

sosial masih sangat

terbatas terhadap PMKS

Program pelayanan

bagi PMKS yang

dilakukan masih tumpang tindih,

umumnya menerima

tambahan bantuan melalui program

lainnya

Adanya potensi dan sumber

untuk mengatasi

permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan

sosial bagi PMKS yang

dilakukan oleh komunitas / masyarakat, seperti Karang

Taruna, Orsos, PSKS,

Tagana

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Program pembinaan anak terlantar

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

a. Renstra Kementerian Sosial

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku

kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu.Namun

demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila


dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya,

dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke

dalam empat pilar intervensi yaitu, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,

jaminan sosial dan perlindungan sosial masih sangat terbatas,

2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama

lain,

3. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan

sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang

disediakan dan penyediaan anggaran,

4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan

PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu

sendiri,

5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan

kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,

6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam

hal substansi teknis dan praktis masih terbatas,

7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi

pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara

mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas

kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola

kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari kompleksnya

permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, tetapi melalui pengalaman pelayanan

sosial yang panjang,

Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam

tujuh isu strategis, yakni

1. Kemiskinan (atau kefakirmiskinan),

2. Kecacatan,

3. Ketelantaran,

4. Ketunaan sosial,

5. Keterasingan,


6. Korban bencana,

7. Korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui

kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu

kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan

kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Fakir miskin,

2. Lanjut usia terlantar,

3. Penyandang cacat,

4. Anak telantar,

5. Komunitas adat terpencil,

6. Anak jalanan,

7. Gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam

pembangunan kesejahteraan sosial, sangat besar tantangan yang dihadapi.Semakin

kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum

sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu,

maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial

perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah

dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang

beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya

terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh

Kementerian Sosial, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja

karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan

prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan

terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka Kementerian Sosial menyusun

strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2014-2019 yang


mengintegrasikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur untuk

mencapai misi Kementerian Sosial yang telah ditetapkan.

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tahun

2014-2019 diarahkan bagi PMKS, yang ditempuh melalui enam program prioritas :

1. Program rehabilitasi sosial;

2. Program perlindungan dan jaminan sosial;

3. Program pemberdayaan sosial;

4. Program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;

5. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain kementerian sosial;

6. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

a. Faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD baik Internal dan Eksternal yaitu : Faktor

Internal yaitu Perlu adanya peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,

peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan

kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

b. Faktor Ekternal yaitu Perlu adanya peran serta masyarakat melalui organisasi (PSKS)

dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan diharapkan yang lebih terarah serta

berdayaguna secara optimal

c. Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu –

isu strategis sebagai berikut : Optimalisasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel,

dana dan sarana dan prasarana ) untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1) TUJUAN

Untuk mendukung visi dan misi Dinas Sosial yang telah ditetapkan maka

tujuan dan sasaran pembangunan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yaitu :

“Kemandirian PMKS “ dengan Indikator : “Jumlah PMKS Mandiri”

2) SASARAN

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada

hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran yang

ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan Dinas Sosial adalah sebagai berikut : Menurunnya

Jumlah PMKS

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Kemandirian

PMKS

Jumlah PMKS

Mandiri

Menurunnya

Jumlah PMKS

Persentase

Penurunan PMKS

0,32 0,05 0,43 0,55 12,76 0,76

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi, Misi Dinas

Sosial, maka perlu adanya strategi yang diambil, yaitu : Penurunan Jumlah penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan strategi dan

kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas Sosial selama kurun waktu 2013 - 2018

adalah sebagai berikut : Peningkatan kemampuan PMKS melalui pendidikan dan pelatihan

keterampilan dan penguatan lembaga-lembaga yang menangani PMKS


Tabel 4.2

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Sosial

FaktorEksternal

Faktor Internal

Peluang :

1. Adanya perhatian yang serius

dari Pemerintah

2. Adanya Partisipasi dalam

penanganan PMKS

Tantangan:

1. Tingginya angka

kemiskinan

2. Meningkatnya jumlah

kemiskinan

3. Adanya PMKS buangan

dari daerah lain

Kekuatan :

1. Terbentuknya Komite

PMKS

2. Adanya dukungan Dana dari

Pemerintah Daerah

Alternatif Strategi :

1. Penurunan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)


1. Perlu adanya peran

pemerintah dalam

menangani PMKS

Kelemahan:

1. Anggapan permasalahan

PMKS selesai dengan

sendirinya

2. Dana penanganan PMKS

terbatas

3. Penanganan PMKS yang

berhenti

4. Tidak memiliki Panti/UPT

Terbatasnya Sarpras


1. PMKS tidak akan selesai

dengan sendirinya tanpa

adanya bantuan dari

Pemerintah

2. Perlu dibangun Panti untuk

menampung eks Penyandang

PMKS


1. Pengentasan terhadap

kemiskinan

2. Adanya pendataan

terhadap jumlah PMKS

yang ada

Tabel 4.3

Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Menurunnya Jumlah

PMKS

Persentase Penurunan PMKS 1. Melakukan Pendataan

terhadap PMKS

2. Memberikan bantuan dan

Pelatihan pada PMKS

Tabel 4.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Kemandirian

PMKS

Jumlah PMKS Mandiri 1. Melakukan

Pendataan terhadap

PMKS

2. Memberikan

bantuan dan

Pelatihan pada

PMKS

Peningkatan kemampuan

PMKS melalui pendidikan

dan pelatihan keterampilan

dan penguatan lembaga-

lembaga yang menangani

PMKS


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan keterbatasan yang dimiliki Dinas Sosial berupaya maksimal untuk

meningkatkan kinerjanya guna mendukung keberhasilan pembangunan Bidang Sosial

sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi Dinas Sosial, dengan cara menjabarkannya ke

dalam program dan kegiatan kerja ( sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2016 ) sebagai

berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.

8. Penyediaan Makanan dan Minuman.

9. Rapat – Rapat Koordinasi ke Luar Daerah.

10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran.

11. Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.

2. Pengadaan Meubelair.

3. Pengadaan Komputer.

4. Pengadaan Alat – Alat Kominikasi.

5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas.

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

9. Pembangunan Taman.

10. Pembangunan Pagar.

11. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.

12. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas Operasional.


13. PembangunanWebsite.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1. Pengadaan Pakaian KORPRI

2. Pengadaan Pakaian Senam.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peleporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4. Penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD.

F. Program Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya

1. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas Pendamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Cacat.

2. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin.

3. Pemantauan dan Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin (RASKIN).

4. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Lanjut Usia Potensial.

G. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

1. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa.

2. Pendataan PMKS dan PSKS

3. Verifikasi dan Validasi Jaminan Kesehatan Nasional

4. Pelayanan Psikososial bagi PMKS

H. Program Pembinaan Anak Terlantar

1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.

I. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.


J. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2. Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji.

3. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan Propinsi.

4. Rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin.

5. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasuonal dan Keagamaan

K. Program Pengelolaan Areal Pemakan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2013-2018 VI - 42

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial

Kabupaten Sampang

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

kualitas dan

keterjangkauan

pelayanan dasar

kepada masyarakat

Meningkatny

a

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraa

n sosial

(PMKS)

Persentase

PMKS yg

mampu

mandiri

setelah

menerima

Program

Pemberdaya

an Sosial

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

393.371.00

0

426.381.90

0 445.002.800 461.383.700 482.879.600

1.815.339.00

0

Penyediaan jasa

surat menyurat

Keluaran : Jumlah

Surat yang dikirim

Hasil : % Surat

yang dikirim tepat

waktu

2000 surat 2000

surat

4.585.000 2000

surat

4.700.000 2000

surat

5.000.000 2000

surat

5.500.000 2000

surat

6.000.000 1000

surat

25.785.000 Dinsos Dinsos

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Keluaran :

Pembayaran

rekening langganan

telepon, air dan

listrik

Hasil : %

Pemenuhan jasa

komunikasi, air,

listrik

36 rek 36 rek 76.680.000 48 rek 100.000.00

0

48 rek 110.000.000 48 rek 120.000.000 48 rek 130.000.000 288 rek 140.000.000 Dinsos Dinsos

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

dan Perijinan

Kendaraan

Dinas /

Operasional

Keluaran :

Pembayaran jasa

perijinan kendaraan

dinas / operasional

Hasil : %

Pemenuhan jasa

perijinan kendaraan

dinas / operasional

29 unit 24

kenda

raan

8.543.000 29

kendar

aan

8.678.000 29

kendara

an

10.978.000 29

kendara

an

10.978.000 29

kendaraa

n

10.978.000 140

kendara

an


Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Keluaran :

Terpenuhinya

Kebersihan Kantor

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan

1 paket 12 bln 80.000.000 12 bln 80.000.000 12 bln 80.000.000 12 bln 85.000.000 12 bln 90.000.000 60 bln 415.000.000 Dinsos Dinsos



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

peralatan dan

kebersihan kantor

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Keluaran :

Berbagai jenis alat

tulis kantor

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan alat tulis

kantor

17 paket 17

paket

21.060.000 17

paket

26.175.000 20 paket 31.290.000

20 paket 31.290.000 25 paket 36.405.00 99 paket 146.220.000 Dinsos Dinsos

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan

Keluaran : Barang

cetakan dan

Penggandaan

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan barang

cetakan dan

Penggandaan

10 paket 18

paket

22.983.000 18

paket

23.713.900 18 paket 24.444.800 18 paket 25.175.700 18 paket 25.906.600 90 paket 122.224.000 Dinsos Dinsos

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang –

undangan

Keluaran : Bahan

bacaan

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan bahan

bacaan

12 bulan 12

bulan

2.760.000 12

bulan

3.000.000 12

bulan

3.000.000 12

bulan

3.000.000 12

bulan

3.000.000 60

bulan

14.760.000

Dinsos Dinsos

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Keluaran :

Makanan dan

minuman

Hasil : %

Pemenuhan makan

dan minum

70 orang 70

orang

15.150.000 70

orang

15.300.000 70

orang

15.450.000 70

orang

15.600.000 70

orang

15.750.000 350

orang


Rapat – Rapat

Koordinasi ke

Luar Daerah

Keluaran : Jumlah

Rapat koordinasi

dan Perjalanan

Dinas

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan

perjalanan dinas

150 ok 98

rakor

149.770.00

0

98

rakor

149.975.00

0

98 rakor 150.000.000. 98 rakor 150.000.000 98 rakor 150.000.000 490

rakor


Penyediaan Jasa

Tenaga

Pendukung

Adminitrasi/Tek

nis Perkantoran

Keluaran :

Honorarium

Tenaga Honorer

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan honor

personel

12 bulan 12

bulan

11.340.000 12

bulan

11.340.000 12

bulan

11.340.000 12

bulan

11.340.000 12

bulan

11.340.000 60

bulan




Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Rapat – Rapat

Koordinasi

Dalam Daerah

Keluaran : Jumlah

Rapat koordinasi

dan Perjalanan

Dinas

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan

perjalanan dinas

28 OK 28

rakor

3.500.000 28

rakor

3.500.000 28 rakor 3.500.000 28 rakor 3.500.000 28 rakor 3.500.000 140

rakor


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

586.700.00

0

589.420.00

0

242.000.000 269.000.000 366.000.000 1.675.725.00

0

Pengadaan

Kendaraan

Dinas /

Operasional

Keluaran : Sepeda

Motor dan Mobil

Dinas / Operasional

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan

kendaraan dinas

- 1 mbl

5 spd

mtr

399.200.00

0

1

Mobil

305.000.00

0

- - - - 5 spd

motor

75.000.000 2 mpl

10 spd

motor


Pengadaan

Meubelair

Keluaran : Meja,

Kursi dan Lemari

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan meja

dan lemari

76 unit 85

unit

50.000.000 24

unit

44.525.000 30

unit

60.000.000 35 unit 65.000.000 40

unit

70.000.000 214

unit


Pengadaan

Komputer

Keluaran :

Komputer

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan

Komputer kantor

5 unit - - - - 2

unit

25.000.000 2

unit

25.000.000 2 unit 25.000.000 6 unit 75.000.000 Dinsos Dinsos

Pengadaan Alat

– Alat

Kominikasi

Keluaran :

Telepon, Faximili

Hasil : %

Pemenuhan alat -

alat Komunikasi

- 2

unit

3.000.000 - - - - - - - - 2 unit 3.000.000 Dinsos Dinsos

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Keluaran : Jumlah

perlengkapan

kantor

Hasil : %

Pemenuhan

24 paket 8

unit

22.500.000 5

paket

117.200.00

0

3 paket 60.000.000 3 paket 75.000.000 3 paket 80.000.000 22 paket 354.700.000 Dinsos Dinsos



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

kebutuhan

peralatan kantor

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Keluaran : Gedung

kantor yang

dipelihara

Hasil : %

gedung kantor

dalam kondisi baik

7

bidang

7

bidang

60.000.000 3

bidang

24.300.000 3

bidang

30.000.000 3

bidang

30.000.000 3 bidang 30.000.000 19

bidang


Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Kendaraan

Dinas

Keluaran :

Peralatan

kendaraan dinas

yang dipelihara

Hasil : %

Peralatan

kendaraan dinas

dalam kondisi baik

4 unit 4

unit

37.000.000 5

unit

78.395.000 4

unit

45.000.000 4

unit

50.000.000 4

unit

60.000.000 21

unit


Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Keluaran :

Peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor

Hasil : %

Peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor

dalam kondisi baik

69 unit - - 1

paket

20000000 1 paket 22000000 1 paket 24000000 1 paket 26000000 4 paket 92.000.000 Dinsos Dinsos

Pembangunan

Taman

Keluaran : Taman

kantor

Hasil : %

Pemenuhan

kebutuhan taman

kantor

- 1

paket

15.000.000 - - - - - - - - 1

paket


Pembangunan

Pagar

Keluaran : Pagar

kantor

Hasil : %

Pemenuhan

pembangunan

pagar

- 1

paket

157.650.00

0

- - - - - - - - 1 paket 157.650.000 Dinsos Dinsos

Rehabilitasi

Sedang / Berat

Gedung Kantor

Keluaran : Rehab

Gedung

Hasil : %

Pemenuhan rehab

gedung kantor

1 paket - - - - - - 1 paket 90.000.000 - - 1 paket 90.000.000 Dinsos Dinsos



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Rehabilitasi

Sedang / Berat

Kendaraan

Dinas

Operasional

Keluaran : Rehab

kendaraan dinas

Hasil : %

Pemenuhan rehab

kendaraan dinas

- - - - - - - 2 unit 35.000.000 2 unit 40.000.000 4 unit 75.000.000 Dinsos Dinsos

Pembangunan

Website

Keluaran :

Terpenuhinya

kebutuhan webside

untuk keg.

Operasional kantor

Hasil :

Terwujudnya

kelancaran

kegiatan

operasional kantor

- 1

paket

20.000.000 - - - - - - - 1 paket 20.000.000 Dinsos Dinsos

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

14.300.000 14.300.000

Pengadaan

Pakaian

KORPRI

Keluaran : Pakaian

Korpri

Hasil : %

Pemenuhan

pakaian Korpri

- 44

paket

6.600.000 - - - - - - - - 44 paket 6.600.000 Dinsos Dinsos

Pengadaan

Pakaian Senam

Keluaran : Pakaian

olah raga

Hasil : %

Pemenuhan

pakaian olah raga

- 44 stel 7.700.000 - - - - - - - - 44 stel 7.700.000 Dinsos Dinsos

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

33.625.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 19.050.000 109.825.000

Pendidikan dan

Pelatihan

Formal

Keluaran : Pegawai

mengikuti Diklat

Pim I / II / III / IV

Hasil : %

Pejabat Struktural

11 orang 6

orang

33.625.000 6

orang

19.050.000 6 orang 19.050.000 6 orang 19.050.000 6 orang 19.050.000 30

orang




Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

memliki sertifikat

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Peleporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

15.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 109.825.000

Penyusunan

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Keluaran : Laporan

Kinerja SKPD

Hasil : %

Laporan tepat

waktu

1 paket 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 5 lap 15.000.000 Dinsos Dinsos

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Keluaran : Laporan

Keuangan

Hasil : %

Laporan tepat

waktu

1 paket 2

lap

3.000.000 2

lap

3.000.000 2

lap

3.000.000 2

lap

3.000.000 2 lap 3.000.000 10 lap 15.000.000 Dinsos Dinsos

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Akhir Tahun

Keluaran : laporan

keuangan akhir

tahun

Hasil : %

Laporan tepat

waktu

1 paket 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 1 lap 3.000.000 5 lap 15.000.000 Dinsos Dinsos

Penyusunan

RKA – SKPD

dan DPA –

SKPD

Keluaran : RKA -

DPA SKPD

Hasil : %

Penyusunan tepat

waktu

2paket 2 dok 6.000.000 3 dok 10.000.000 3 dok 10.000.000 3 dok 10.000.000 3 dok 10.000.000 14 dok 46.000.000 Dinsos Dinsos



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

kualitas dan

keterjangkauan

pelayanan dasar

kepada masyarakat

Meningkatny

a

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraa

n sosial

(PMKS)

Persentase

PMKS yg

mampu

mandiri

setelah

menerima

Program

Pemberdaya

an Sosial

1 1

3

1

5

Program

Pemberdayaan

Fakmis,

Komunitas

Adat Terpencil

(KAT) dan

Penynadang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

lainya

0.32% 0.37% 1.205.824,

90

0.34% 1.482.878,

00

0.49% 1.739.524,82 0.55% 1.942.357,12 0.61% 2.726.268,39 0.67% 3.134.526,65

1 1

3

1

5

0

1

Peningkatan

kemampuan

(Capacity

Building)

Petugas

Pendamping

Sosial

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Cacat

Keluaran :

Terbentuknya

kelauarga harapan

melalui bantuan

tunai bersyarat

Hasil :

Meningkatkan

peran serta tim

pelaksana Kab,

Kec dan Desa

359 orang 73

penda

mping

293.525.00

0

98

penda

mping

315.000.00

0

98

pendam

ping

569.524.820 98

pendam

ping

692.357.120 98

pendampi

ng

826.268.390 465

pendam

ping

824.526.650 Dinsos Kec. Jrengik,

Torjun,Sreseh,

Pangarengan,Sa

mpang,

Kedundung,Om

ben, Kr.

Penang,Robatal,

Tambelangan

1 1

3

1

5

0

2

Pelatihan

Keterampilan

Berusaha Bagi

Keluarga Miskin

Keluaran : Jumlah

keluarga miskin

yang dilatih

keterampilan

Hasil : %

Pertambahan Klg

Miskin yang dilatih

30 orang - - 30

orang

87.878.000 30

orang

90.000.000 30

orang

150.000.000 30

orang

200.000.000 120

orang

360.000.000

Dinsos 4 Kecamatan

1 1

3

1

5

0

6

Pemantauan dan

Penyampaian

Bahan Pokok

Keluarga Miskin

(RASKIN)

Keluaran :

Laporan

Pemantauan Raskin

Hasil :

Laporan

Pemantauan tepat

waktu

105386

orang

12784

8

orang

832.299.90

0

12784

8

orang

1.000.000.

000

127848

orang

1.000.000.00

0

127848

orang

1.000.000.00

0

127848

orang

1.500.000.00

0

120

orang

1.500.000.00

0

Dinsos 14 Kecamatan

1 1

3

1

5

0

7

Pelatihan

Keterampilan

Keluaran : Jumlah

PMKS Lanjut Usia

yang dilatih

60 orang 60

orang

80.000.000 60

orang

80.000.000 60

orang

80.000.000 60

orang

100.000.000 60

orang

200.000.000 300

orang

450.000.000 Dinsos Kab. Sa,mpang



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Berusaha Bagi

Lanjut Usia

Potensial

Hasil : %

Pertambahan

PMKS Lanjut Usia

yang dilatih

Meningkatny

a cakupan

penanganan

korban

bencana

alam

Sarana sosial

seperti panti

asuhan, panti

jompo dan

panti

rehabilitasi

(Unit)

1 1

3

1

6

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

- 3.318.035,

50

500.000.00

0

2.060.650.00

0

2.696.050.50

0

7.046.974.05

0

3.633.989.95

5

Persentase

Korban

Bencana

Skala

Kabupaten

yang

Menerima

Bantuan

Sosial

selama masa

Tanggap

Darurat

- 100% 1.481.605.

000

100% 500.000.00

0

100% 2.060.650.00

0

100% 2.696.050.50

0

100% 7.046.974.05

0

100% 3.633.989.95

5

1 1

3

1

6

1

0

Penanganan

masalah

strategis yang

menyangkut

tanggap cepat

darurat dan

kejadian luar

biasa

Keluaran : Jumlah

Korban bencana

alam yang dibantu

Hasil : Jumlah

korban yang

diberikan bantuan

1450 orang 3750

orang

1.481.605.

000

3750

orang

500.000.00

0

3750

orang

1.000.000.00

0

3750

orang

1.200.000.00

0

3750

orang

1.500.000.00

0

18750

orang

2.000.000.00

0

Dinsos 14 Kecamatan

1 1

3

1

6

1

0

Pendataan

PMKS dan

PSKS

Keluaran : Data

Base PMKS

Hasil :

Presentase Data

Base PMKS

- - - 1 paket 99.305.000 1 paket 109.235.500 1 paket 120.159.050 1 paket 132.174.955 Dinsos 14 kec

1 1

3

1

6

1

6

Verifikasi dan

Validasi

Jaminan

Kesehatan

Keluaran :

Masyakakat yang

di terdata PBI JKN

Hasil :

- - - 145.000

orang

851.650.000 145.000

orang

936.815.000 145.000

orang

936.815.000 145.000

orang

936.815.000 Dinsos 14 kec



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Nasional Presentase

Masyarakat yang

terdata PBI JKN

1 1

3

1

6

1

7

Pelayanan

Psikososia pada

PMKS

Keluaran : PMKS

yang mendapatkan

layanan Psikososial

Hasil :

Presentase PMKS

yang mendapatkan

layanan Psikososial

- - - 60

orang

109.695.000 60

orang

450.000000 60 orang 4.490.000.00

0

60

orang

565.000.000 Dinsos 14 kec

Meningkatny

a

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraa

n sosial

(PMKS)

Persentase

PMKS yg

mampu

mandiri

setelah

menerima

Program

Pemberdaya

an Sosial

1 1

3

1

7

Program

Pembinaan

Anak

Terlantar

0.32% 0.37% 60.000.000 0.34% 70.000.000 0.49% 69.580.990 0.55% 77.694.280 0.61% 92.001.180 0.67% 105.778.950

1 1

3

1

7

0

2

Pelatihan

keterampilan

dan praktek

belajar kerja

bagi anak

terlantar

Keluaran : Jumlah

anak terlantar yang

dilatih

keterampilan

Hasil : %

Pertambahan anak

terlantar yang

dilatih

12 anak 12

anak

60.000.000 12

anak

70.000.000 12

anak

69.580.990 12

anak

77.694.280 12

anak

92.001.180 60 anak 105.778.350 Dinsos s 14 kec.

1 1

3

1

8

Program

Pembinaan

Para

Penyandang

Cacat dan

Trauma

65.600.000 80.000.000 76.075.220 84.945.750 100.587.960 115.650.990

1 1

3

1

8

0

3

Pendidikan dan

pelatihan bagi

penyandang

cacat dan eks

trauma

Keluaran : Jumlah

orang cacat dan eks

trauma yang di

diklat

Hasil : %

Pertambahan orang

cacat dan eks

trauma yang dilatih

- 40

orang

65.600.000 40

orang

80.000.000 40

orang

76.075.220 40

orang

84.945.750 40 orang 100.587.960 200

orang

115.650.990 Dinsos 14 kec.



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 1

3

2

1

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

3.352.678.

900

3.211.618.

400

4.698.416.07

0

5.174.523.73

0

6.102.536.79

0

6.446.995.47

0

1 1

3

2

1

0

3

Peningkatan

Kualitas SDM

Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat

Keluaran :

sasoailisasi dan

Pelatihan SDM

Hasil : %

Masyarakat yang

memperoleh

sosialisasi dan

pelatihan

- - - 4 keg 85.000.000 4 keg 189.524.820 4 keg 200.000.000 4 keg 250.000.000 16 keg 300.000.000 Dinsos Kab. Sampang

1 1

3

2

1

0

7

Fasilitasi

Pelaksanaan

Ibadah Haji

Keluaran :

Terpenuhunya

sarana dan

prasarana CJH

diluar BPIH kab.

Sampang

Hasil : %

Calon jemaah Haji

yang

diberangkatkan

- 750

orang

523.875.90

0

750

orang

498.929.90

0

750

orang

650.000.000 750

orang

750.000.000 750 orang 800.000.000 3.750

orang

900.000.000 Dinsos Kab. Sampang

1 1

3

2

1

0

8

Penyelenggaraa

n MTQ Tingkat

Kabupaten dan

Propinsi

Keluaran : Jumlah

peserta MTQ Kab.

Sampang

Hasil : % Juara

yang dikirim ke

Propinsi

14 kec 84

orang

377.997.50

0

284

orang

469.946.00

0

284

orang

500.000.000 284

orang

550.000.000 284 orang 600.000..000 1.220

orang

700.000.000 Dinsos Kab. Sampang

1 1

3

2

1

0

9

Rumah singgah

bagi

pendamping

penderita

rujukan keluarga

miskin

Keluaran : Jumlah

Pendamping

Rujukan yang

dapat ditampung

Hasil : %

Jumlah

Pendamping

rujukan yang dapat

ditampung

terhadap jumlah

pendamping

rujukan yang ada

1825 orang 360

orang

614.375.00

0

360

orang

393.312.00

0

360

orang

400.000.000 360

orang

442.357.120 360 orang 650.029.610 1800

orang

744.458.680

Dinsos Surabaya

1 1

3

2

1

1

0

Fasilitasi

Peringatan Hari

Keluaran :

Fasilitasi Hari-hari

- 9 Keg 1.836.430.

500

10

Keg

1.764.430.

500

10 Keg 2.958.891.25

0

10 Keg 3.232.166.61

0

10 Keg 3.802.536.79

0

49 Keg 3.802.536.79

0

Dinsos 14 kec.



Sasaran Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

2012


Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-jawab

Lokasi 2013 2014 2015 2016 2017



SKPD


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Besar Nasional

dan Keagamaan

Besar Nasional dan

Keagamaan

Hasil :

Presentase Hari-

hari Besar Nasional

dan Keagamaan

yang difasilitasi

1 0

4

Perumahan - - - 0.32% 72.000.000 0.35% 100.000.000 0.37% 100.000.000 0.39% 150.000.000 0.42% 200.000.000

1 0

4

2

0

0

9

Pemeliharaan

Taman Makam

Pahlawan

Keluaran : Taman

Makam Pahlawan

yang terpelihara

Hasil : %

Taman Makam

Pahlawan yang

terpelihara

- - - 1

paket

72.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 150.000.000 4 paket 200.000.000 Dinsos Kec. Sampang


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan,

sasaran dan sebagai komitmennya, maka perlu ditentukan Indikator Kinerja pada Dinas Sosial

Kabupaten Sampang dalam lima tahun kedepan, yaitu : Persentase Penurunan PMKS

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Persentase Penurunan

PMKS - -0,32 -0,05 -0,43 -0,55 -12,76 -0,76


BABA VII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis 2013 – 2018 telah jelas arah program dan kegiatan

selama lima tahun kedepan. Dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, kebutuhan pendanaan indikatif serta dengan

memperhatikan RPJM 2013 -2018 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Satuan Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan juga sebagai

bahan acuan Dinas Sosial untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sampang disusun sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas dimasa sekarang

dan akan datang. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam

melaksanakan kegiatan dan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten

Sampang dimasa depan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen

organisasi dalam melaksanakan Visi dan Misi serta tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra ini sesuai dengan sifatnya terbuka untuk direvisi sejalan dengan perubahan yang

ditetapkan oleh Bupati Sampang dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan dan pencapaian

hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Sampang secara keseluruhan. Akhir kata semoga Renstra

ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami serta dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggung jawab.

Sampang, 29 Maret 2018

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SAMPANG

Drs. MOH. AMIRUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP : 19610121 199102 1 001

RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018 - sakip.sampangkab.go.idsakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/BAB-I-7-RENSTRA... · pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Documents