- 89 - BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2017 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada tematik dan prioritas pembangunan tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang dicantumkan di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Program prioritas pada tahun 2017 sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas, namun pada tahun kelima terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan menyesuaikan kewenangannya maka Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2017 hanya melaksanakan 4 urusan pemerintahan dan 35 Bidang Urusan, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 16 (enam belas) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, dan 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut terdapat 71 program dan 1.133 kegiatan yang dilaksanakan dan tersebar pada 43 Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Program Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab NO URUSAN/ BIDANG URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.1 Pendidikan 1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1.1.17 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.1.1.21 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2 Kesehatan 1.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dinas Kesehatan RSU Malingping RSUD Banten
14
Embed
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI BANTEN TAHUN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- 89 -
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2017 beserta pagu
indikatifnya disusun dengan berpedoman pada tematik dan prioritas
pembangunan tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan serta
target capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang dicantumkan di
dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Program prioritas pada tahun 2017 sesuai dengan RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan)
program prioritas, namun pada tahun kelima terakhir pelaksanaan
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dan menyesuaikan kewenangannya maka Pemerintah Provinsi Banten
pada Tahun 2017 hanya melaksanakan 4 urusan pemerintahan dan 35
Bidang Urusan, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 16
(enam belas) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan
Pilihan, dan 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Penyelenggaraan Urusan tersebut terdapat 71 program dan 1.133
kegiatan yang dilaksanakan dan tersebar pada 43 Perangkat Daerah
sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana disajikan dalam Tabel
3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Program Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.1 Pendidikan 1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.1.17 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1.1.21 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Kesehatan 1.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Kesehatan
RSU Malingping
RSUD Banten
- 90 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
1.2.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Kesehatan
RSU Malingping
RSUD Banten
1.2.1.22 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Dinas Kesehatan
1.2.1.23 Pembinaan Upaya Kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUD Banten
1.2.1.24 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan
1.2.1.25 Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
1.2.1.26 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan
RSU Malingping
1.2.1.27 Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
RSU Malingping
RSUD Banten
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.28 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.29 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.48 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.4.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.30 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.31 Pembinaan dan Penataan Perumahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.5.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 91 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.57 Pembinaan, kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.5.2.59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlingunan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.3.60 Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.6 Sosial 1.6.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Sosial
1.6.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Sosial
1.6.1.42 Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial
1.6.1.43 Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
1.6.1.44 Perlindungan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial
1.6.1.45 Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.1 Ketenaga Kerjaan 2.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
2.1.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
2.1.1.46 Pengembangan Kelembagaan, hubungan Industrial dan Perlindungan tenaga Kerja
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
2.1.1.47 Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
2.1.1.48 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.10.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.10.1.74 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 92 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1.49 Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1.50 Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1.51 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12 Penanaman Modal 2.12.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.1.52 Peningkatan Iklim Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.1.53 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.1.55 Kepemudaan dan Kepramukaan
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.1.56 Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.14 Statistik 2.14.1.72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 93 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Perhubungan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pariwisata
Dinas Pertanian
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sekretariat DPRD
Biro Pemerintahan
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Bina Perekonomian
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Umum
Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
Badan Penghubung Daerah
Inspektorat Provinsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
- 94 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.16 Kebudayaan 2.16.1.54 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.17 Perpustakaan 2.17.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.1.75 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.1.76 Pengembangan dan Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18 Kearsipan 2.18.1.73 Pembinaan Kearsipan Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.2.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.2.1.40 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.3 Pangan 2.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Ketahanan Pangan
2.3.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Ketahanan Pangan
2.3.1.70 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan
2.5 Lingkungan Hidup 2.5.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.1.37 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.1.38 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.1.77 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5.1.81 Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 95 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.7.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.7.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.7.1.71 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.41 Kependudukan dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.9 Perhubungan 2.9.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Perhubungan
2.9.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Perhubungan
2.9.1.36 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian
Dinas Perhubungan
3.3.1.78 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 Urusan Pilihan
3.1 Kelautan dan Perikanan
3.1.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.1.87 Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2 Pariwisata 3.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Pariwisata
3.2.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Pariwisata
3.2.1.85 Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
Dinas Pariwisata
3.2.1.86 Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
Dinas Pariwisata
3.3 Pertanian 3.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Pertanian
3.3.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Pertanian
3.3.1.77 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertanian
3.3.1.78 Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
- 96 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Pertanian
3.3.1.79 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Dinas Pertanian
3.3.1.80 Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian
Dinas Pertanian
3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral
3.5.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5.1.82 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5.1.83 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.5.1.84 Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.6 Perdagangan 3.6.1.88 Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.7 Perindustrian 3.7.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.7.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.7.1.89 Peningkatan Daya Saing Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.1 Administrasi Pemerintahan
4.1.3.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Sekretariat DPRD
4.1.3.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Sekretariat DPRD
4.1.3.67 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekretariat DPRD
4.1.4.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Biro Pemerintahan
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Bina Perekonomian
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Umum
Biro Bina Infrastruktur
- 97 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
dan Sumber Daya Alam
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
4.1.4.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Biro Pemerintahan
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Bina Perekonomian
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Umum
Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
4.1.4.34 Pengendalian Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.1.4.58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Biro Pemerintahan
Biro Bina Perekonomian
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Umum
Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
4.1.4.63 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Biro Organisasi
4.1.4.68 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM
Biro Hukum
4.1.5.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Penghubung Daerah
4.1.5.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Badan Penghubung Daerah
4.1.5.58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
Badan Penghubung Daerah
- 98 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
4.4.3.61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Biro Umum
4.2 Pengawasan 4.2.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inspektorat Provinsi
4.2.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Inspektorat Provinsi
4.2.1.66 Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Inspektorat Provinsi
4.3 Perencanaan 4.3.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3.1.33 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3.1.34 Pengendalian Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.3.1.35 Kerjasama Pembangunan Daerah
Biro Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.4 Keuangan 4.4.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.4.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Badan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.4.1.62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
4.4.3.61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.4.3.62 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.5 Kepegawaian 4.5.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
4.5.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Badan Kepegawaian Daerah
4.5.1.64 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
4.6 Pendidikan dan Pelatihan
4.6.1.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 99 -
NO URUSAN/ BIDANG
URUSAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
4.6.1.2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.6.1.65 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.7 Penelitian dan Pengembangan
4.7.1.69 Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sedangkan untuk rencana kegiatan prioritas daerah dalam
Perubahan RKPD Provinsi Banten mengalami beberapa perubahan.
Belanja langsung pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2017 ini direncanakan berkurang sebesar 2,89% atau sebesar
Rp98.488.687.869,00 dibandingkan anggaran semula pada APBD
Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp.3.413.362.206.427,00 sehingga
menjadi sebesar Rp3.511.850.894.296,00.
Perubahan ini merupakan langkah awal yang ditempuh dalam
rangka mengefisiensikan dan mengefektifitaskan belanja daerah
khususnya belanja langsung seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten
guna mempercepat pencapaian target 2017 dengan tetap mengacu pada
tema pembangunan dan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2017.
Adapun rencana pagu indikatif belanja langsung Perangkat
Daerah dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017 secara
lengkap disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:
- 100 -
Tabel 3.2 Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah
Dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2017
KODE PERANGKAT DAERAH PAGU SEBELUM
PERUBAHAN PAGU SETELAH
PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG (+/-)
1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 438,391,187,911 630,355,370,281 191,964,182,370
1.2.1 Dinas Kesehatan 81,708,095,000 80,953,441,550 (754,653,450)