PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL MALUNDA Jl. Poros Mamuju, Salutambung Kec. Ulumanda. Majene RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL MALUNDA (UNIT X) DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL MALUNDA MAJENE, 2015
122
Embed
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANGkphl.sim-pdashl.menlhk.go.id/kphlnew/report/dok_rphjp/RPHJP KPHL Malunda.pdfdinas kehutanan dan perkebunan kesatuan pengelolaan hutan lindung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
MODEL MALUNDA Jl. Poros Mamuju, Salutambung Kec. Ulumanda. Majene
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KPHL MODEL MALUNDA (UNIT X) DI KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT
DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL MALUNDA
MAJENE, 2015
BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL MALUNDA Digandakan dan dijilid oleh : Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV Tahun 2015
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Malunda ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 753/Menhut-II/2012 dengan luas 52.071
ha.
2. Wilayah KPHL Malunda terletak di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
seluas 52.071 ha. KPHL Model Malunda terletak 118° 46’ 59,2” -119° 04’ 24,4” BT
dan 02° 54’ 52” – 03° 28’ 18,7” LS. Seluruh kawasan hutan yang terdapat di
Kabupaten Majene menjadi wilayah kerja pengelolaan KPHL Malunda.
3. Wilayah KPHL Malunda dibagi blok-blok pengelolaan yaitu Blok inti (HL) seluas
944,05 ha, blok pemanfaatan (HL) seluas 42.407,12 ha, blok khusus (HL) seluas
1.757,83 ha, Blok pemanfaatan (HPT) seluas 1.796,73 ha, blok pemanfaatan jasa
lingkungan (HPT) seluas 1.175,41 ha, blok perlindungan (HPT) seluas 485,04 ha,
dan blok pemberdayaan (HPT) seluas 3.504,82 ha. Wilayah tertentu seluas
31.510,69 ha terletak pada blok pemanfaatan (HPT) seluas 1.796,74 ha, pada blok
pemanfaatan jasa lingkungan (HPT) seluas 1.175,41 ha dan pada blok
pemanfaatan (HL) seluas 28.538,55 ha.
4. Visi KPHL Malunda adalah “Menjadi KPHL Model yang berbasis aneka usaha
kehutanan (AUK) yang madani untuk terwujudnya kemandirian petani
dan pengelolaan hutan lestari” . Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
misi KPHL Malunda, yaitu (1). Penguatan kelembagaan KPHL, (2). Pemantapan
kawasan hutan, (3). Pemanfaatan hutan dan pengembangan wirausaha
kehutanan, dan (4). Pengembangan AUK sesuai potensi hutan yang terdapat di
areal KPHL Malunda, (5). Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS,
(6). Pemberdayaan masyrakat di sekitar hutan.
5. Capaian utama yang diharapkan dalam 10 tahun ke depan berdasarkan tujuan
yang telah dirumuskan yang merupakan penjabaran dari misi KPHP Budong-
Budong adalah (1). Pemantapan kawasan hutan, (2). Resolusi konflik dan
pengendalian perambhan kawasan hutan, (3). Penguatan kelembagaan KPHL
Malunda, (4). Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, (5). Pengembangan
ekonomi wilayah melalui PAD sektor kehutanan daro KPH, (6). Terdefinisi dengan
jelas tupoksi dan peran antara kelembagaan KPHL dengan kelembagaan dinas
kehutanan dan perkebunan Kabupaten Majene, (7). Terbangunnya model
pengelolaan hutan ditingkat tapak pada KPHL Malunda, (8). Pengendalian,
iii
pengawasan dan kolaborasi pengelolaan antar pemegang ijin dengan pengelola
KPH.
6. Potensi non kayu yang memungkinkan pada KPHL malunda yaitu berupa rotan,
gaharu dan lebah madu.
7. Berdasarkan data yang diperoleh di areal wilayah KPHL Malunda, terdapat flora
yang mendominasi yaitu Lewani, Damar-damar, dan Bitti/aholla. Seangkan
faunanya diantaranya Burung Alo, Anoa, Kera, Ular dan Rusa.
8. Potensi jasa lingkungan berupa danau, air terjun, pemandangan alam yang indah.
9. Proyeksi kondisi yang diharapkan pada blok-blok pengelolaan yaitu berupa
rencana program/kegiatan rehabilitasi areal, perlindungan dan pengamanan
hutan, inventarisasi berkala dan penataan areal KHDTK/HHBK, pengembangan
plot penelitian, pengembangan skim AUK pola agroforestry, penyadapan getah
pohon damar, rotan dan gaharu, pemanfaatan jasa lingkungan untuk wisata alam,
air mineral, PLTMH, pengusahaan hutan kayu, pengembangan pola agroforestry
penghasil kayu, dan pengembangan pola agroforestry penghasil non kayu.
10. Untuk menarik minat investor untuk terlibat dalam berbagai program pengelolaan
KPHL Malunda, maka prioritas arah kebijakan yang perlu diciptakan oleh lembaga
KPHL Malunda, meliputi ; (a) Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi
biaya tinggi baik untuk tahap memulai maupun operasinal bisnis, dan (b) Menata
aturan main yang jelas dan pemangkasan birokrasi dengan prinsip transparansi
dan tata pemerintahan yang baik.
11. Langkah strategis yang perlu diakukan lembaga KPHL Malunda untuk mewujudkan
kebijakan pengembangan investasi diwilayah kerjanya, seperti:
1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi meliputi:
Pengembangan sistim informasi peluang investasi pada KPHL Malunda
Pengkajian regulasi bidang investasi sektor kehutanan
2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi meliputi:
iv
Penyediaan sarana dan prasana daerah terkait investasi di sektor usaha
kehutanan
Fasilitasi terwujudnya kerjasama antara usaha besar dan UKM
Promosi Peluang dan Prospek investasi pada kawasan KPHLMalunda
Mendorong dan menfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di
bidang investasi sektor usaha kehutanan dengan instansi terkait dan dunia
usaha
12. Mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan meliputi mekanisme
pembinaan/pengawasan pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat, dan
mekanisme pembinaan/pengawasan pengelolaan hutan oleh dinas kehutanan
daerah kabupaten. Adapula mekanisme pembinaan manajemen oelh KPHL
Malunda terhadap pemegang ijin serta pembinaan organisasi dan SDM internal
KPHL Malunda.
13. Pemantauan, evaluasi dan pembuatan laporan adalah kegiatan penting
dilaksanakan oleh KPHL Malunda. Metode dan standar pelaksanaannya akan
merujuk kepada organisasi standar Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan
Kabupaten Majene.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya,
buku Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Malunda Provinsi Sulawesi Barat dapat
diselesaikan. Dalam rangka mendorong beroperasinya KPHP tersebut, Kementerian
Kehutanan melalui DIPA BPKH Wilayah VII Makassar Tahun 2013, melakukan fasilitasi
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Malunda Provinsi Sulawesi Barat
sebagai Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 10 tahun (2014 – 2023) yang akan dijadikan
acuan bagi pengelola KPHL Model Malunda dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan
jangka pendek yang lebih detail.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ini telah melalui serangkaian proses yang
melibatkan berbagai stakeholder. Serangkaian pembahasan telah dilakukan oleh Tim Kerja
yang terdiri atas BPKH Wilayah VII Makassar, pengelola KPHL Model Malunda, Dinas yang
membidangi Kehutanan kabupaten Majene, Dinas yang membidangi kehutanan Provinsi
Sulawesi Barat serta instansi terkait lainnya yang didampingi oleh Tim Ahli dari Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Sebelumnya, draft rencana pengelolaan hutan
telah dibahas oleh stakeholder terkait melalui Konsultasi Publik.
Meskipun demikian, disadari bahwa Rencana Pengelolaan Hutan ini masih memiliki
banyak kekurangan terlebih bila menyadari kondisi aktual di lapangan yang menuntut agar
institusi KPH memiliki dokumen perencanaan yang relatif fleksibel dan mampu menjawab
berbagai dinamika perubahan di tingkat tapak. Disamping itu, buku ini masih melalui
serangkaian proses penilaian dan pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Oleh karena itu, saran-saran dan
masukan demi penyempurnaan rencana pengelolaan ini akan diterima dengan baik.
Kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini
kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat untuk semua pihak serta akan
menjadi dokumen perencanaan yang baik bagi pengelola KPHL Model Malunda Provinsi
Sulawesi Barat.
Majene, Desember 2013 Kepala KPHL Model Malunda Ir. Syarifuddin J NIP. 19610418 199403 1 008
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................. ii
DAFTAR ISI .............................................................................................. iii
DAFTAR TABEL....................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xi
BAB. I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Tujuan .................................................................................... 3
C. Sasaran .................................................................................. 4
D. Ruang Lingkup ....................................................................... 5
E. Batasan Pengertian ……………………………………………… 5
BAB II. DESKRIPSI KAWASAN.............................................................. 8
A. Risalah Wilayah KPHL Malunda ............................................. 8
B. Potensi Biofisik Wilayah KPHL malunda ................................ 19
C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat ...................................... 24
D. ................................................................................................. Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ............................... 31
E. ......................................................................................................... Isu Strategis,
Kendala dan Permasalahan …………......... ................................ 31
BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN …………………… 34
A. ................................................................................................. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten Majene Di Bidang Kehutanan............................................ 34
iv
B. ................................................................................................. Visi dan Misi
KPHL Malunda ….…..............……………… 37
C. ................................................................................................. Tujuan.............
.....................................……………………. 38
BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI ....................................................... 39
A. ................................................................................................ Blok Inti HL
BAB V. RENCANA KEGIATAN ............................................................... 55
A. ................................................................................................ Inventarisasi
Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan ..................... 55
v
B. ................................................................................................ Pemanfaatan
Hutan pada Wilayah Tertentu ............................................... 57
1. ........................................................................................... Kegiatan Pokok dalam Wilayah Tertentu untuk pengusahaan hasil hutan kayu dan non kayu ................ 63
2. ........................................................................................... Kegiatan Pokok dalam wilayah tertentu pada Blok Pemanfaatan HPT untuk Hasil Hutan non kayu ............. 65
3. ........................................................................................... Kegiatan Pokok dalam Wilayah tertentu untuk pengusahaan Jasa Lingkungan ...................................... 65
C. Pemberdayaan Masyarakat ................................................... 66
1. ........................................................................................... Kegiatan pokok pada Blok Pemberdayaan untuk Skim HTR atau HKM ............................................................... 67
2. ........................................................................................... Kegiatan Pokok pada Blok Pemberdayaan untuk Pengusahaan hasil hutan non kayu (HHbK) ................... 67
D. ................................................................................................ Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan ................................................ 68
E. ................................................................................................ Penyelenggara
an Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin .................................. 68
1. ........................................................................................... Dasar Hukum
Pelaksanaan Rehabilitasi di luar izin .............................. 68
2. ........................................................................................... Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi areal KPHL Malunda .......................................................................... 70
3. ........................................................................................... Jenis Komoditas yang diinginkan oleh Masyarakat dalam Rehabilitasi di luar izin ......................................... 70
vi
4. ........................................................................................... Model
Rehabilitasi Hutan dan Lahan ........................................ 71
dalam RHL ..................................................................... 73
F. ................................................................................................ Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Reklamasi pada Areal Yang Sudah ada IPPKH ............ 73
G. ................................................................................................ Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ...................................................................................... 73
H. ................................................................................................ Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin ...................................................................... 74
I. ................................................................................................. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Pemangku Kepentingan .......................................................................... 75
J. ................................................................................................. Penyediaan
dan Peningkatan Kapasitas SDM .......................................... 77
1. ........................................................................................... Dasar Acuan Peraturan dan Landasan Pemikiran Penyediaan SDM............................................................ 77
2. ........................................................................................... Struktur Organisasi dan Penyediaan SDM KPHL Malunda .......................................................................... 78
K. ................................................................................................ Penyediaan
Pohon pada Areal KPHL Malunda .............................................. 20
10. Potensi Jumlah Pohon per Hektar pada Areal KPHL Malunda ..... 21
11. Dugaan Rata-rata Potensi Tiang, Pancang dan Semai …………….. 21
12. Potensi Jasa Lingkungan Yang Terdapat Pada KPHL Malunda .... 23
13. jenis Tanaman yang Dibudidayakan Penduduk Desa Sekitar Areal Eks KPHL Malunda……………………………………………………….. 24
14. Tingkat ketergantungan masyarakat Desa Tubo terhadap Kawasan Hutan…………………………………………………………………… 24
15. ..................................................................................................... Tingkat ketergantungan masyarakat Desa Tubo Selatan terhadap Kawasan Hutan …………………………………………………… 27
16. Tingkat ketergantungan masyarakat Desa Sambabo terhadap
Kawasan Hutan ………………………………………………………………… 29
17. Blok Inti HL pada KPHL Malunda ......................................... 39 18. Proyeksi Kondisi yang diharapkan pada pengelolaan Blok Inti .. 40
19. Blok Khusus HL pada KPHL Malunda … ..................................... 41
20. Proyeksi Kondisi yang diharapkan pada pengelolaan Blok Khusus HL ……………………………………………………………………….. 42
21. Blok Pemanfaatan HL pada KPHL Malunda ............................... 43
22. Proyeksi Kondisi yang diharapkan pada pengelolaan
Blok Pemanfaatan HL ……………………………………………………….. 45
23. Blok Pemanfaatan HPT pada KPHL Malunda ............................. 47 24. Proyeksi Kondisi yang diharapkan pengelolaan Blok Pemanfaatan HPT .................................................................. 48
25. Blok Pemberdayaan HPT pada KPHL Malunda.......................... 49 26. Proyeksi Kondisi yang diharapkan pada BlokPemberdayaan HPT 50
x
27. Blok Jasa Lingkungan dan HHBK pada KPHL Malunda .............. 51
28. Proyeksi Kondisi yang diharapkan pengelolaan Blok Jasa Lingkungan dan HHBK(HPT) ........................................... 52
29. Blok Perlindungan HPT pada KPHL Malunda .......................... 53
30. Proyeksi Kondisi yang diharapkan Pada BlokPerlindungan HPT . 54
31. Blok pada KPHL Malunda yang perlu mendapat prioritas awal dalam inventarisasi dan penataan hutan .................................. 56 32. Program dan kegiatan strategis pada blok Pemanfaatan wilayah tertentu di KPHL Malunda .................................................... 58
33. Lokasi yang direncanakan menjadi Wilayah tertentu pengusahaan hutan Kayu dan Non Kayu…………………………………………………… 64 34. Letak dan Luas Blok pemberdayaan KPHL Malunda Kabupaten Majene ................................................................. 66 35. Areal Blok inti dan Blok Perlindungan yang Perlu dilakukan Program Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam .............. 73
36. Jenis Kegiatan dan Bentuk Koordinasi Instansi Terkait dengan KPHL Malunda …………………………………………………………… 75
37. Pembagian Tugas dan fungsi serta wilayah kerja pada struktur organisasi KPHL Malunda ......................................................... 80 38. Tingkat Pendidikan Formal SDM yang Mengisi Struktur Organisasi KPHL Malunda …………………………………………………………………... 81 39. Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL Malunda …………………………………………………………… 82 40. Potensi Sumber Pendanaan yang Dapat Diperoleh dalam Pengelolaan Areal oleh Lembaga KPHL Malunda ........................ 85 41. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Malunda Selama Sepuluh Tahun ..................................... 90 42. Format matriks review Kinerja Lima Tahunan KPHL Malunda ...... 92
xi
43. Peluang Pengembangan Investasi pada Berbagai Pengelolaan Hutan oleh KPHL Malunda ……………………………………………………… 94
44. Contoh Format Laporan Evaluasi Kegiatan ……………………. 103
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman
1. Kriteria Blok Arahan Pemanfaatan pada Hutan Lindung…………………… .. 26
2. Kriteria Blok Arahan Pemanfaatan pada Hutan Produksi……………….... .. 27
3. Alur Koordinasi dan Sinergis Pengelolaan Hutan pada Areal KPHL Malunda…………………………………………………………………………. . 76
4. Bagan struktur organisasi KPHL dan KPHP provinsi/kabupaten/kota tipe A……………………………………………………………………………………. . 77
5. Bagan struktur organisasi KPHL dan KPHP provinsi/kabupaten/kota tipe B…………………………………………………………………….. 77
xii
6. Struktur Organisaisi KPHL Malunda…………………………………………… . 79
1
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Degradasi sumberdaya hutan dari waktu ke waktu memperlihatkan
kecenderungan yang semakin meningkat, meskipun program penanggulangannya
selalu mengindikasikan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, paling tidak dari
segi anggarannya. Sementara itu, sejumlah pihak mengindikasikan bahwa
masyarakat di sekitar hutan tetap tidak beranjak dari kondisi yang
memprihatinkan dan relatif tidak mengalami perbaikan secara signifikan selama
beberapa dasa warsa terakhir.
Pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sering dikumandangkan oleh banyak
pihak, terutama oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan, pengelolaan
dan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya hutan, terkesan masih sebatas
tataran konsepsi. Hampir semua pihak di berbagai kesempatan berbicara tentang
PHL, sementara itu praktek-praktek di lapangan sangat bertentangan dengan
prinsip-prinsip PHL. Para pengelola dan pengguna hutan cenderung ‘sepaham’
menguras potensi hutan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Perambahan
dan konversi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan serta illegal
logging dan atau over cutting masih terus berlanjut hampir di semua bagian
wilayah, termasuk di Sulawesi Barat. Sementara itu, para pelaksana kegiatan
rehabilitasi hutan (yang rusak) cenderung masih berpola-pikir keproyekan. Kondisi
ini lebih diperburuk lagi oleh belum efektifnya pengawasan. Kesemua kondisi
termaksud di atas inilah, yang dari waktu ke waktu, telah memunculkan
permasalahan berupa semakin meluasnya kawasan hutan yang berubah wujud
menjadi lahan kritis atau lahan tidak produktif.
Permasalahan yang disebutkan di atas juga merupakan pencerminan dari
belum efektifnya tatakelola sumberdaya hutan dan kehutanan (forest and forestry
resources governance), serta belum jelasnya pemisahan antara pengurusan hutan
(forest regulation /administration) dan pengelolaan hutan (forest management).
Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi solusi
bagi permasalahan ini. Melalui pembentukan KPH maka tata kelola hutan
diharapkan akan menjadi lebih efektif. Sejalan dengan itu, juga diharapkan akan
2
terjadi pemisahan secara jelas antara pengurusan hutan (oleh Dinas yang
mengurusi kehutanan) dengan pengelolaan hutan (oleh pengelola KPH).
Selanjutnya melalui tata kelola yang lebih efektif dan pemisahan tanggung jawab
dan wewenang yang lebih jelas dalam pengurusan dan pengelolaan hutan maka
diharapkan bahwa :
Penyusunan perencanaan pengelolaan hutan (yang didasarkan atas data yang
akurat dan up to date) akan berlangsung secara lebih baik
Rehabilitasi dan atau peningkatan produktivitas hutan dan lahan akan
terselenggara secara lebih efektif
Laju degradasi hutan akan dapat diperlambat atau diatasi
Perlindungan dan pengamanan hutan akan lebih aktif
Manfaat hutan bagi masyarakat akan dapat ditingkatkan secara nyata dari
waktu ke waktu.
Stabilitas dan kontinyuitas pasokan aneka hasil hutan dan manfaat hutan
(termasuk dalam rangka mengantisipasi carbon market) akan lebih terjamin
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta dengan
memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2004, maka Pemerintah dan masyarakat
Kabupaten Majene juga memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan
pembentukan dan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang salah
satu diantaranya adalah KPHL Malunda. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan
No.722/Menhut-II/2011tgl 20 Desember 2011.
Salah satu langkah awal yang harus dilaksanakan KPHL Malunda
Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang baru terbentuk adalah menyusun
rencana kerja pengelolaan hutan jangka panjang pada seluruh wilayah kerjanya
yang berlaku selama jangka sepuluh tahun yang selanjutnya di terjemahkan
kedalam rencana hutan jangka pendek setiap tahun. Rencana Pengelolaan
Hutan KPHL Malunda disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hasil hutan
(kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya), mengacu pada perencanaan tata
ruang wilayah tingkat nasional sampai kabupaten (RKTN, RKTP, RKTK, dan
RTRWK), serta dengan memperhatikan aspirasi berbagai sektor yang terkait
3
dengan instansi kehutanan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih
intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari.
Penjabaran dan operasionalisasi dari dokumen perencanaan pengelolaan
hutan jangka panjang KPHL Malunda, diharapkan dapat dicapai hal – hal sebagai
berikut:
Menjadi pengungkit dalam memperbaiki tata kelola hutan yang baik
(good forestry governance).
Memastikan semua program pemerintah di bidang kehutanan dapat ditampung
di kawasan yang memiliki prioritas pengelolaan yang sama di dalam wilayah
KPHL Malunda.
Meningkatkan kemantapan kawasan hutan, baik secara legal maupun
pengakuan para pihak.
Mengurangi potensi konflik atas kawasan dan sumberdaya hutan.
Memperkecil laju degradasi hutan serta mempercepat rehabilitasi dan
reforestasi.
Meningkatkan perlindungan dan pengamanan kawasan dan sumberdaya
hutan.
Meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
Meningkatkan stabilitas supply hasil hutan.
Menyediakan data dan informasi SDH sebagai dasar penyusunan rencana
jangka panjang dan rencana jangka pendek yang lebih detail.
Pengelolaan areal KPHL Model Malunda dapat berimplikasi dan berperan
dalam peningkatan PAD, pengembangan wilayah kabupaten Majene,
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan ekosistem hutan tetap
terjaga fungsinya.
B. Tujuan
Penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang KPHL Malunda bertujuan
untuk :
1. Memperoleh gambaran potensi kawasan hutan yang terdapat di areal
KPHL Model Malunda, meliputi aspek biofisik, sosial ekonomi,
4
kelembagaan, posisi dan letak strategis wilayah KPHL terhadap ekosistem
daerah aliran sungai (DAS) dan rencana pengembangan wilayah (RKTN,
RKTP,RKTK dan RTRWK), serta kelembagaan pemerintah dan swasta yang
terkait dan dapat berkontribusi dalam pengelolaan KPHL bersangkutan
2. Menyusun tata Hutan KPHL Model Malunda menyangkut pembagian blok
pada seluruh wilayah KPHL
3. Merumuskan rencana pegelolaan hutan jangka sepuluh tahun yang
memuat rencana strategi pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan untuk
-Rekomendasi perijinan - penataausahaan HHK dan HHBK - Kapasitas Produksi kayu alam - Perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu (biji, getah, jasa lingkungan)
- Badan Revitasliasi Industri kehutanan
Perizinan dan kapasitas jatah tebangan
Jasa Lingkungan - Pariwisata - Pengembangan Potensi areal wisata alam
Akses Jalan - PU Cipta Karya
Tata Guna Lahan - BPN - Bappeda - Pemda
Kawasan Hutan RTRWP / TGHK
Dampak Lingkungan - Kantor
Lingkungan Hidup
Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan pengelolaan kawasan hutan
76
Gambar 3. Alur Koordinasi dan Sinergis Pengelolaan Hutan pada Areal KPHL Malunda
SKPD KPHL Malunda
Perkebunan
BP DAS
Pertanian
PU Pengairan
Bappenas/Da
BPN
Transmigrasi
Lintas Sektoral
Daerah
Balai Benih
Perbenihan
Dalkar
BKSDA
Balai Pemantapan
kawasan hutan
BPK/Tek. DAS
Dishut dan
PerkebunanMAJEN
E
Instansi Teknis
Vertikal
Pertambangan
Komisi Amdal
Badan Usaha
Pemegang Izin
Pengelolaan Hutan
BP2HP
BRIK KADIN MPI
Koordinasi
Sinergi
LSM
Diklat Dep. Hut
Balai Litbang Hut
Tanaman
Balai Sutra Alam
77
J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
1. Dasar Acuan Peraturan dan landasan pemikiran Penyediaan SDM
BerdasarkanPeraturan Menteri dalam negeri no. 61 tahun 2010
tentang pedoman Organisasi dan tata kerja KPHL dan KPHP, bagan struktur
organisasi KPHL dan KPHP pada provinsi dan kabupaten terdiri atas dua
pilihan, yaitu tipe A (Gambar 4) dan struktur organisasi KPH tipe B (Gambar
5).
Gambar 4. Bagan struktur organisasi KPHL dan KPHP provinsi/ kabupaten / kota tipe A
Gambar 5. Bagan struktur organisasi KPHL dan KPHP provinsi/kabupaten /kota tipe
B
Seksi
Bagian Tata
Usaha
Kepala
Seksi
Resort KPH
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bagian Tata
Usaha
Kepala
Resort KPH
Kelompok
Jabatan Fungsional
78
2. Struktur organisasi dan Penyediaan SDM KPHL Malunda
Berbagai pertimbangan dalam menentukan bentuk organisasi yang sebaiknya
dibangun KPHL Malunda, yaitu : (a) Peraturan Menteri dalam negeri no. 61 tahun
2010 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja KPHL dan KPHP, (b) luas wilayah
KPHL Malunda yang sebagian besar terdapat aktivitas wanatani masyarakat lokal
sekitar hutan,(c) Hasil analisis tata hutan yang menghasilkan blok pengelolaan (blok
inti, blok perlindungan,blok pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi, blok
pemberdayaan, blok pemanfaatan HHK-HA, dan blok khusus, (d) kondisi penutupan
lahan yang sebagain besar telah dirambah masyarakat, (e) Peraturan Menteri
Kehutanan RI No. P. 42/Menhut-II/ 2011 Tentang Standar kompetensi bidang
teknis kehutanan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL dan kesatuan
pengelolaan hutan produksi (KPHP), dan (f) PERDA Kabupaten Majene Tentang
organisasi dan Tata Kerja KPHL KPHL Malunda, maka struktur organisasi yang perlu
dibangun oleh KPHL Malunda untuk menstimulasi awal pembagunan dan
pengelolaan hutan selama jangka perencanaan jangka panjang KPHL tersebut,
seperti diperlihatkan pada Gambar 6
79
Gambar 6. Struktur Organisasi KPHL Malunda
Kepala KPHL Malunda
Sub bagian Tata Usaha
Seksi perencanaan dan
evaluasi Seksi pengelolaan hutan lindung / hutan produksi
Mandor Mandor
Resort Rehabiliatsi
Hutan/lahan
Resort Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
Resort Hasil Hutan
Bukan Kayu dan Jasa
Lingkungan
Resort Perencanaan
Mandor Mandor
Kelompok jabatan
fungsional
Kerjasama
pemegang izin
Pemberdayaan
masyarakat
80
Berdasarkan struktur organisasi KPHL Malunda (Gambar 6) tugas dan
fungsi yang diharapkan dari setiap persoil yang terdapat dalam struktur
kelembagaan tersebut, yatu Kepala KPHL (KKPHL) menjalankan dan
mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan yang
terdapat pada seluruh wilayah KPHL Malunda.
Tabel 37. Pembagian Tugas dan fungsi serta wilayah kerja pada struktur organisasi KPHL Malunda
No Staf organisasi Tugas dan fungsi Wilayah kerja dalam
KPHL Malunda
1 Kepala KPHL malundai Memimpin dan mengendalikan seluruh program dan kegiatan pengelolaan hutan yang berlangsung pada seluruh areal
KPHL Malundai
Seluruh wilayah KPHL Malunda
2 Sub Bagian tata Usaha Melaksanakan pengadministrasian kegiatan pengelolaa pada wilayah KPHL
3 Jabatan Fungsional i pemberdayaan masyarakat dan
kerjasama pemegang ijin
1.Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat 2.Melaksanakan program kerjasama kemitraan
pemberdayaan masyarakat dengan pemegang ijin
Blok Pemberdayaan masyarakat dan blok
khusus
Melakukan kerjasama kemitraan dengan pemegang ijin hak kelola kawasan hutan yang terdapat pada wilayah
KPHL malunda
Blok HL- pemanfaatan dan HP-Pemanfaatan
4. Kepala Seksi Pengelolaan
Hutan lindung dan hutan produksi
Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan pada
seluruh blok pengelolaan areal KPHL Malunda sesuai garis kebijakan yang ditetapkan oleh KKPHL
Seluruh Blok
pengelolaan hutan
5. Kepala Seksi perencanaan dan evaluasi
Menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengelolaan hutan pada seluruh blok pengelolaan areal
KPHL Malundai sesuai garis kebijakan yang itetapkan oleh KKPHL
Seluruh Blok pengelolaan hutan
6. Kepala Resort rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
1. Melaksanakan program rehabilitasi hutan pada Blok inti dan blok perlindungan
2. Melaksanakan tugas pembantuan RHL pada seluruh wilayah KPHL
Blok inti dan blok perlindungan hutan
7.
Kepala Resort perlindungan dan pengamanan hutan
1. Melaksanakan program pegamanan dan perlindungan hutan pada blok inti dan blok perlindungan
3. Melaksanakan tugas pembantuan perlindungan dan pengamanan hutan pada seluruh wilayah KPHL
Blok inti dan blok perlindungan hutan
8. Kepala resort pegusahaan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) dan jasa lingkungan
Melaksanakan kegiatan pengusahaan HHBK dan jasa lingkungan
Blok pemanfaatan HHK-HA dan wilayah tertentu
9. Kepala Resort Pengusahaan hasil hutan kayu (HHK)
Melaksanakan kegiatan pengusahaan HHK dan jasa lingkungan
Blok pemanfaatan HHK-HA
10 Kepala Resort Perencanaan Melaksanakan kegiatan perencanaan pada suatu areal dalam blok pengelolaan KPHLMalunda sesuai garis kebijakan
yang telah ditetapkan oleh kepala seksi perencanaan dan KKPHL
Seluruh blok pengelolaan KPHL
Kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala KPHL dalam
melaksanakan program kegiatan yang digariskan oleh KKPHL Malunda sesuai
dengan wewenang kerjanya pada setiap blok pengelolaan yang telah
ditentukan (Tabel 39). Sedang kepala resort membantu kepala seksi dalam
81
mengimplementasikan kegiatan pengelolaan hutan yang telah digariskan oleh
kepala seksi pada setiap areal blok pengelolaan.
Berdasarkan struktur organisasi dan tufoksi dari setiap bagian organisasi
KPHL Malunda, maka dapat ditentukan level tingkat pendidikan yang
dibutuhkan dari SDM yang akan mengisi struktur organisasi KPHL Malunda.
Perekrutan SDM pada KPHL tersebut dapat dilakukan secara sistem mutasi
dari instansi terkait dalam kabupaten Majene atau pengangkatan tenaga
honorer untuk tingkat KRPH atau mandor. (Tabel 32).
Tabel 38. Tingkat Pendidikan Formal SDM yang Mengisi Struktur Organisasi KPHL Malunda
No Persyaratan Kepala KPHL Kepala Seksi Kepala Sub
Bagian Tata Usaha
Kepala Resort
KPH
1 Pangkat dan
Golongan/ruang
Penata Tk .I, Gol
III/d
Penata Muda Tk. I,
Gol. III/b
Penata Muda
Tk. I, Gol. III/b
Pengatur Tk. I,
Gol. II/d
2 Hasil penilaian kinerja (DP-3)
Baik Baik Baik Baik
3 Tingkat
pendidikan formal
-S-1/D-IV
Kehutanan -S-1 non
kehutanan
berlatar belakang pendidikan
kehutanan (SKMA/SMK
Kehutanan, D-III Kehutanan)
dengan
pengalaman di bidang kehutanan
lima tahun.
- SKMA atau SMK
Kehutanan - D-III Kehutanan
- D-III non Kehutanan
dengan pengalaman di bidang kehutanan
lima tahun
SLTA/D-III - SKMA atau SMK
Kehutanan - D-III Kehutanan
- D-III non
Kehutanan dengan
pengalaman di bidang kehutanan
dua tahun
4 Sistem pengadaan
SDM
Pengangkatan (SK) Bupati
1. Mutasi 2. Pengangkatan
(SK) Bupati
1. Mutasi 2.Pengangkatan
(SK) Bupati
1. Mutasi 2. Pengangkatan
(SK) Bupati 3. tenaga honorer
Sumber : Dimodifikasi dariPeraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 42/Menhut-II/ 2011
Tentang Standar kompetensi bidang teknis kehutanan pada kesatuan pengelolaan
hutan lindung (KPHL dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)
Berdasarkan Tabel 50, maka dapat ditentukan kompetensi yang
dibutuhkan dan jumlah SDM yang dibutuhkan pada setiap level/jenjang
dalam organibasi KPHL Malunda, seperti diperlihatkan pada Tabel 39.
82
Tabel 39. Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort pada KPHL Malunda
NO. KELOMPOK
KOMPETENSI
JABATAN
KKPHL
Kepala Seksi yang
menangani Perencanaan
Kepala Seksi yang
menangani Pengendalian dan
Pemantauan
Pengelolaan
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
Kepala Resort
KPHL
1. Kemampuan berpikir V V V V V
2. Pengelolaan tugas V V V V V
3. Pengelolaan SDM V V V V V
4. Karakter personal V V V V V
5 Pengelolaan sarpras
dan keuangan
V V V
6 Pengelolaan program dan kegiatan
V V V V
7 Pengelolaan parapihak
(komunikasi, negosiasi konsultasi, fasilitasi,
pengelolaan konflik dll.)
V V V V
8 Pengelolaan
usaha/bisnis
V V V
9. Penyelenggaraan tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan:
a. Inventarisasi hutan V V
b.Penataan hutan V V
c. Penyusunan pengaturan hasil
V V
d. Penyusunan
rencana pengelolaan hutan
V V
Penyelenggaraan
pemanfaatan hutan
V
a. Pemanfaatan
kawasan
V V V
b. Pemanfaatan jasa lingkungan
V V V
c. Pemanfaatan hasil
hutan kayu
V V V
d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
V V V
e. Pemungutan hasil hutan kayu
V V V
f. Pemungutan hasil
hutan non kayu.
V V V
11. Penyelenggaraan
penggunaan kawasan hutan
V V V
83
12. Penyelenggaraan
rehabilitasi dan reklamasi hutan.
V V V
13. Penyelenggaraan
perlindungan hutan dan konservasi alam.
V V V
14. Pengelolaan informasi
dan pengendalian manajemen hutan.
V V V V
15. Jumlah SDM yang
dibutuhkan (orang) 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang
Keterangan : V : syarat yang harus dipenuhi K. Penyediaan Pendanaan
Berdasarkan uraian BAB IV tentang hasil analisis dan proyeksi dan
uraian rencana kegiatan pada Bab V yang telah diuraikan di atas, diperoleh
gambaran rencana kegiatan yang akan dilakukan KPHL Malunda selama
perencanaan jangka panjang sepuluh tahun. Sumber pendanaan yang
diharapkan dapat diperoleh oleh lembaga KPHL Malunda untuk membiayai
biaya operasional pengelolaan hutan dan sekaligus diharapkan dalam
jangka waktu tertentu sudah dapat surplus penerimaannya, sehingga
dapat membiayai dirinya dalam pengelolaan areal kerjanya dan dapat
mebuka sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk
retribusi atau pajak.
Gambaran potensi sumber pendanaan yang dapat diperoleh lembaga
KPHL Malunda dalam pengelolaan arealnya, diuraikan pada Tabel 40.
Berdasarkan Tabel 40 Usaha yang perlu dilakukan untuk memperoleh
sumber pendanaan untuk merealisasikan program pengelolaan hutan pada
setiap blok pengelolaan yang ada dalam KPHL Malunda, meliputi :
1. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Kehutanan tentang
perencanaan anggaran pembangunan KPHL Malunda
2. Menyusun manual operasional anggaran tahun berjalan tentang alokasi
anggaran kegiatan berdasarkan skala prioritas
3. Desiminasi dan sosialisasi manual operasional penyusunan anggaran
belanja pengelolaan KPHL Malunda
84
4. Musrembang secara berjenjang mulai dari petak, blok, unit
pengelolaan UPTD/SKPD kabupaten tentang kemitraan pengelolaan
KPHL Malunda
5. Asistensi dan konsultasi usulan anggaran SKPD KPHL Malunda yang
disiapkan dari APBD Kabupaten Majene, sampai tahap Rapat
pembahasan dan penatapan anggaran
6. Skim pembiayaan melalui investor dan perbankan.
7. Skim pembiayaan melalui kerjasama pembiayaan pemberdayaan
masyarakat dengan pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan.
85
Tabel 40. Potensi Sumber Pendanaan yang Dapat Diperoleh dalam Pengelolaan Areal oleh Lembaga KPHL Malunda
No
Program Rencana Pengelolaan
Potensi Sumber-sumber pendanaan/penerimaan
Pemerintah (Kementerian kehutanan)
APBD MAJENE/
SKPD
Perusahaan pemegang
ijin Investor Perbankan
LSM internasional
A. Program kegiatan umum pada setiap blok pengelolaan
2 Desain pem-bentukan unit mana- jemen hutan (FMU) KPHL
Hibah penelitian
1 Inventarisasi berkala
A. Blok Pemanfaatan HPT 1. Pemanenan HHK
Kemitraan Bagi hasil
Pinjaman
2. Pemanenan HHBK 3. Pembangunan
HTI
4. Pengamanan dan perlindungan hutan
SKPD TIM TERPADU
5. Rehabilitasi dan konservasi
DAK
B. BLOK Pemberdayaan 1. Program skim
HTR,HD dan atau HKM
dana fasilitasi
Kemitraan Pinjaman Hibah penelitian
C. Blok Pemanfaatan HL 1. reklamasi Kewajiban 2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
Kewajiban
2. Rehabilitasi Dana CSR 3. Pemberdayaan CSR 4. HHBK getah
damar Kemitraan Pinjaman
D Blok Inti HL 1. Perlindungan dan
pengamanan hutan SKPD
2 Rehabilitasi hutan DAK E. Blok Khusus Penelitian APBN Kemitraan Hibah Pengembangan
Hutan wisata kemitraan
F. Blok Jasa Lingkungan dan HHBK pada HPT
86
L. Pengembangan Database
1. Masalah
Penyediaan Informasi / database pada KPHL Malunda terbatas pada
data manual berupa dokumen atau buku.
Data base tersebut sulit diakses dan dimanfaatkan oleh pihak terkait
Keterbatasan informasi KPHL Malunda yang up to date dan dapat
diakses dengan cepat akan mempengaruhi optimalisasi pengambilan
keputusan yang tepat dan cepat dalam peningkatan kualitas KPHL
Malunda
2. Sasaran
Tersedianya Informasi dan data yang memuat secara rinci, aktual dan
akurat tentang potensi areal dan aspek teknis kawasan hutan menurut
unit pengelolaan, data sosial ekonomi masyarakat serta variable lain
terkait pengelolaan KPHL Malunda.
a. Prioritas kegiatan pokok
Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan antara lain:
1. Penyusunan/Desain Sistem Informasi Perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian kegiatan pengelolaan pembangunan kehutanan
KPHL Malunda yang terintegrasi antara SKPD Kabupaten dengan
SKPD KPHL Malunda.
2. Pengadaan software dan peralatan pendukungnya
3. Pelatihan tenaga operator
4. Evaluasi kinerja SIM Data base
M. Rasionalisasi Wilayah Kelola
Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan
rasionalitas wilayah kelola dan prioritas urutan kegiatan pengelolaan
hutan yang akan ditetapkan oleh lembaga KPHL Malunda dalam
87
menentukan luas areal yang akan dikelola pada periode pertama
perencanaan jangka panjang sepuluh tahunan, yang selanjutnya
diterjemahkan kedalam luas areal yang akan dikelola setiap tahun,
meliputi ; (a) pertimbangan pembatas ketersediaan SDM dan struktur
organisasi KPHL Malunda yang akan melaksanakan fungsi-fungsi
pengelolaan hutan ditingkat tapak pada seluruh wilayah KPHL Malunda,
(b) berdasarkan pertimbangan intensitas kegiatan dan luas areal pada
setiap blok pengelolaan, dan (c) berdasarkan pertimbangan
karakteristik ketersediaan sarana dan prasarana, jumlah stakeholder
yang terlibat (pemegang ijin, atau investor, atau SKPD instansi terkait)
serta ketersediaan dana pengelolaan.
Berdasarkan uraian berbagai pertimbangan di atas, rasionalisasi
luas wilayah kelola dan prioritas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
dalam jangka rencana sepuluh tahunan pada setiap blok pengelolaan
pada KPHL Malunda, diuraikan berikut ini.
1. Rasionalisasi luas wilayah kelola kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
Berdasarkan struktur organisasi KPHL Malunda, bagian
organisasi yang menangani kegiatan perlindungan dan pengamanan
hutan adalah staff resort perlindungan dan pengamanan hutan yang
diharuskan menangani kegiatan tersebut pada blok inti yang
berpenutupan hutan primer dan hutan sekunder pada wilayah
Kecamatan Pamboang. Sedang pada Blok perlindungan, luas areal
yang menjadi prioritas utama perlindungan dan pengamanan hutan
seluas 744,59 ha dengan tutupan hutan primer, hutan sekunder dan
dominan terdapat pada Kecamatan Ulumanda dan malunda.
Blok pemanfaatan HL dan Blok Pemanfaatan HPT, perlindungan
dan pengamanannya menjadi tanggungjawab perlindungan dan
pengamanan hutan kepada lembaga KPHL Malunda yang merupakan
kewajiban untuk melakukan program perlindungan dan pengamanan
hutan di wilayah kerjanya. Untuk meningkatkan kinerja perlindungan
88
dan pengamanan hutan dari resiko illegal logging, maka tenaga lokal
pemanenan HHBK yang akan dilibatkan, diharapkan berperan ganda
dalam kegatan perlindungan dan pengamanan hutan pada areal blok
tersebut.
Dikarenakan areal Blok Perlindungan dan Blok inti merupakan
prioritas utama lokasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
selama jangka perencanaan sepuluh tahunan, maka aktivitas yang
perlu dilakukan dalam pengamanan hutan dan perlindungan hutan,
meliputi inspeksi areal, monitoring areal, dan pengawasan areal.
2. Rasionalisasi luas wilayah kelola kegiatan Rehabilitasi hutan dan konservasi SDH
Berdasarkan struktur organisasi KPHL Malunda, bagian
organisasi yang menangani kegiatan rehabilitasi hutan adalah Kepala
seksi, rehabilitasi perlindungan dan pengamanan hutan, sedang
ditingkat resort adalah resort rehabilitasi hutan yang diharapkan
resort tersebut dapat melakukan kegiatan rehabilitasi diprioritaskan
pada Blok Inti dan Blok Perlindungan yang penutupannya
merupakan semak belukar. Berdasarkan hasil pengamatan dalam
pengembangan perkebunan sawit menggunakan sistem afdeling,
yaitu seorang mandor menangani lahan 125 – 150 Ha, dimana
setiap tenaga kerja menangani lahan 4 Ha untuk kegiatan
penanaman dan pemilihan tanaman rehabilitasi, maka secara
rasional setiap tahun resort rehabilitasi hutan menangani dua areal
afdeling rehabilitasi lahan dengan jumlah mandor sebanyak dua
orang dan melibatkan 100 orang tenaga rehabilitasi hutan dan lahan
(tenaga persemaian sekaligus persiapan lahan, penanaman dan
pemeliharaan tanaman RHL).
3. Rasionalisasi luas wilayah kelola kegiatan Pemungutan
HHBK
89
Berdasarkan struktur organisasi KPHL Malunda, bagian
organisasi yang menangani kegiatan pemungutan HHBK adalah
Kepala seksi wilayah tertetu, sedang ditingkat resort adalah resort
pengusahaan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
Pengembangan investasi getah pohon damar diharapkan
diprioritaskan dilakukan pada areal yang direncanakan menjadi
wilayah tertentu yang mempunyai potensi HHBK pada areal yang
penutupan lahan hutannya primer dan hutan sekunder yang
terdapat pada Blok Pemanfaatan HL, Blok Pemanfaatan HPT, dan
Blok Jasa Lingkungan dan HHBK pada HPT, yang penutupan
lahannya.
Asumsi yang digunakan untuk menentukan luas rasionalitas
wilayah kelola pemungutan HHBK, yaitu menggunakan pengalaman
pengelolaan perkebunan sawit pola PIR dengan sistem afdeling ,
dimana seorang mandor pengawas membawahi satu afdeling seluas
125 ha sampai 150 ha. Pada setiap afdeling tersebut dapat
diberikan hak kelola kepada penduduk lokal yang berminat sebagai
tenaga pemanenan HHBK, yaitu 4 – 8 hektar per kepala rumah
tangga petani yang diawasi seorang mandor pengawas terhadap
seluruh anggota kelompok tani penyadap dalam afdeling tersebut.
Karena keterbatasan SDM dalam organisasi KPHL Malunda, maka
untuk tahap awal tahun pertama sampai tahun kelima pelaksanaan
perencanaan pengelolaan diharapkan dalam setiap kecamatan lokasi
terdapatnya potensi getah pohon damar hanya terdapat dua
afdeling. Sehingga jumlah afdeling hanya sebanyak 10 afdeling
yang melibatkan 10 orang mandor dan petani tenaga penyadap
getah damar sebanyak 300 orang rumah tangga petani pemanenan
HHBK pada seluruh KPHL Malunda. Apabila selama lima tahun
tersebut memberikan prospek yang lebih bagus, maka dapat
ditingkatkan jumlah afdeling, sebaliknya jika kurang memberikan
prospek dapat dikurangi jumlah afdelingnya.
90
Berdasarkan pertimbangan rasionalisasi wilayah kelola, rencana kegiatan
pengelolaan hutan jangka panjang KPHL Malunda selama sepuluh
tahun, disajikan pada Tabel 41.
Tabel 41. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Malunda Selama Sepuluh Tahun
No
Review kinerja Program Pengelolaan Hutan
Rencana pengelolaan hutan jangka Panjang KPHL Malunda Tahun 2015- 2024
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Tahun 2023
Tahun 2024
A. Program umum setiap blok pengelolaan
1. Inventarisasi berkala √ √ √
2. Kinerja organisasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3. Kinerja keuangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4. Kinerja pengembangan SDM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5. Kinerja Litbang √
B. Kinerja Blok Pemberdayaan HPT
1. Program skim HTR, HD, dan atau HKM
√ √ √ √ √
C. Kinerja pengelolaan Blok Pemanfaatan HL dan HPT
1. Reklamasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. Perlindungan dan pengamanan hutan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. Rehabilitasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3. Pemberdayaan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4. Pemanenan HHBK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
D Blok Inti HL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1. Perlindungan dan pengamanan hutan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Rehabilitasi hutan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
E. BLOK Perlindungan HPT
1. Perlindungan dan pengamanan hutan
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2. Rehabilitasi hutan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
F. Blok Khusus HL
1. Penelitian √ √ √ √ √
2. Pengembangan Hutan wisata
√ √ √ √ √
G. Blok Jasa Lingkungan dan HHBK pada HPT
1. Pengembangan hutan wisata
√ √ √ √ √
2. Pengembangan wisata alam √ √ √ √ √
3. Pengembangan usaha air mineral
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4. Perlindungan dan pengamanan areal
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
N. Review Rencana Pengelolaan (5 tahun)
91
Operasionalisasi rencana jangka panjang sepuluh tahunan
pengelolaan KPHL Malunda yang dibuat, dalam Pelaksanaan
pengelolaannya tentunya terdapat beberapa item kegiatan yang belum
tercapai 100 % bahkan tertunda dengan konteks permasalahan yang
berbeda antara satu Blok dengan blok pengelolaan lainnya. Review
rencana pengelolaan jangka panjang perlu dilakukan setiap lima tahunan
untuk meperbaiki kinerja pengelolaan internal KPHL Malunda.
Kegiatan Review lima tahunan akan dilaksanakan sebagai evaluasi
tingkat keberhasilan pelaksanaan dan pengelolaan KPHL. Parameter yang
dievaluasi adalah semua aspek kegiatan lapangan, admisnitrasi,
manajemen / SDM dan aspek finansialnya. Semua muaranya adalah
efisiennya berdasarkan target tahunan dan lima tahunan . Adapun bentuk
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah;
1. Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan dan Pengelolaan pada masing-
masing unit KPHL Malunda
2. Identifikasi Masalah dan kebutuhan tindakan penanganannya
3. Penyusunan Draft Review Rencana kerja lima Tahunan
4. Sosialisasi dan Sinkronisasi Rencana kerja 5 tahun dengan Dinas
Kabupaten terkait dan pihak investor yang terlibat
5. Rapat Pembahasan dan Penetapan finalisasi Rencana Kerja Lima
Tahunan
Review lima tahunan akan dilaksanakan sebagai evaluasi tingkat
keberhasilan pelaksanaan dan pengelolaan. Parameter yang dievaluasi
adalah semua aspek kegiatan lapangan, administrasi, manajemen / SDM
dan aspek finansialnya. Semua bermuara pada efesiensi berdasarkan
target tahunan, lima tahunan dan 10 tahunan. Untuk mengetahui prestasi
pencapaian oganisasi dan manajemen ini, dibuat format matriks laporan
yang dapat digunakan dalam mereview kinerja dan kekurangan yang
terjadi selama lima tahun berlangsungnya pengelolaan hutan, seperti
diperlihatkan pada Tabel 36 berikut.
92
Tabel 42. Format matriks review Kinerja Lima Tahunan KPHL Malunda
No
Review kinerja Program Pengelolaan Hutan
Kinerja pengelolaan hutan KPHL Malunda Tahun 2015- 2019
target RKT tahun 2015-21019 Realisasi/kinerja RKT tahun