RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156883... · Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten

I - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 - 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen

perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan

pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program

dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan

daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah

kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Tahun 2014-2018

merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati

Jombang periode tahun 2013-2018 yang telah dilantik pada 24 September

2013. Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan rencana

pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang

Tahun 2005-2025. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam

penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan

nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur

dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJPD

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan salah

satu upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan

efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah


dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Dengan dilantiknya Drs.

Ec. H. Nyono Suherli Wihandoko sebagai Bupati Jombang dan Hj.

Mundjidah Wahab sebagai Wakil Bupati Jombang pada 24 September

2013, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun RPJMD

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang nantinya akan menjadi

pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada

setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal

ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat

(1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun

melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam

penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah

serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab

tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam

tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian,

RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan

kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual

yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jombang.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan RPJMD Tahun 2014-2018 adalah

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

Provinsi;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/

MPPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa

Timur tahun 2005-2025;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2014;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun

2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Jombang tahun 2005–2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun

2009-2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-

2030;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2011-2015;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2011-2015;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun

2011-2031;


24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2011-2015;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan

Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun

2012-2032;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2013-2017;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan

RPJMD, maka dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 memiliki keterkaitan

dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun

penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu,

RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi

antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar

daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan

daerah;

2. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun

2009-2013, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014, dan RPJPD

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam

penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Secara

lebih lanjut bahwa RPJMD membentuk keterkaitan secara hirarkis

dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya;

3. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2029, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang,


sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang

berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Jombang;

4. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud,

penyusunan RPJMD juga memperhatikan: (1) Rencana Aksi Daerah

(RAD) Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015; 2) RAD

Pangan dan Gizi (PG) Tahun 2013-2015; (3) Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (4) Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (5)

Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (6) Standar

Pelayanan Minimal (SPM); (9) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar;

5. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Jombang untuk program/

kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan

yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang

nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2014-2018 secara teknis disusun berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dengan sistematika penulisan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penulisan RPJMD adalah

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD,

maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif

penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya

dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Penulisan


1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi

daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah

pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi

daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan

program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini

diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai

berikut:

2.1 Aspek Geografi dan Demografi;

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

2.3 Aspek Pelayanan Umum;

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan

pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui

kemampuan daerah dalam membiayai program-program

pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;

3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang

akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan

tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan,

strategi dan skala prioritas.

4.1 Permasalahan Pembangunan;

4.2 Isu Strategis;

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kabupaten

Jombang Tahun 2014-2018, serta tujuan dan sasaran

pembangunan dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Adapun

struktur sub bab dalam bab ini adalah:

5.1 Visi;

5.2 Misi;


5.3 Tujuan dan Sasaran.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta

arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan keterkaitan antara bidang urusan

pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja

sasarana yang menjadi acuan penyusunan program

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi

dan arah kebijakan yang telah di tetapkan.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah

dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung

jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target

indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program

pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk program-

program yang berhubungan dengan pemenuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula

penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang

dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal

periode perencanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini

ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi

kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat

dicapai.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.


Bab ini bertujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan

kesinambungan proses pembangunan daerah yang sudah

dilaksankan dengan masa yang akan datang. Adapun struktur

sub bab dalam bab ini adalah:

10.1 Pedoman Transisi

10.2 Kaidah Pelaksanaan

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 adalah

sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai

pedoman penyusunan Renstra SKPD dan rencana pembangunan

tahunan (RKPD);

2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD

dalam melaksanakan fungsi pengawasan;

3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh

pemangku kepentingan

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2014-2018

adalah sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari RPJPD Tahun 2005-2025, yang berkedudukan

sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20

tahunan;

2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun

waktu Bupati/Wakil Bupati Jombang 2014 periode 2013-2018;

3. Menyediakan standar untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan setiap SKPD;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pememerintah daerah dan

DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan

kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD

untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

II - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Karakteristik Lokasi Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau

menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara

administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang

meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur,

Kabupaten Jombang termasuk Wilayah Pengembangan Germakerto-

susila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak

diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan

metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur.

Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada

penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem

agropolitan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji

dalam gambar berikut:

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang

Sumber: Bappeda, Tahun 2012


Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro

b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-

masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Administrasi

No. Kecamatan Luas (Km²) Jumlah Desa/

Kelurahan Jumlah Dusun

1 Bandarkedungmulyo 32,50 11 42

2 Perak 29,05 13 36

3 Gudo 34,39 18 75

4 Diwek 47,70 20 100

5 Ngoro 49,86 13 82

6 Mojowarno 78,62 19 68

7 Bareng 94,27 13 50

8 Wonosalam 121,63 9 48

9 Mojoagung 60,18 18 60

10 Sumobito 47,64 21 76

11 Jogoroto 28,28 11 46

12 Peterongan 29,47 14 56

13 Jombang 36,40 20 72

14 Megaluh 28,41 13 41

15 Tembelang 32,94 15 65

16 Kesamben 51,72 14 61

17 Kudu 77,75 11 47

18 Ngusikan 34,98 11 39

19 Ploso 25,96 13 50

20 Kabuh 97,35 16 87

21 Plandaan 120,40 13 57

Jumlah 1.159,50 306 1.258

Sumber data: Bappeda, Tahun 2013

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan

kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan

memiliki 9 desa dan 48 dusun. Sedangkan Kecamatan Ploso

merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 25,96

Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.


B. Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat

strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya-

Madiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta

dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang

dalam tahap pembangunan. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79

km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang

terletak antara 7°20’48,60”-7°46’41,26” Lintang Selatan serta antara

112°03’46,57”-112°27’21,26” Bujur Timur.

2) Kondisi Kawasan Kabupaten Jombang

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat

dibagi menjadi 3 kawasan utama yaitu:

a) Kawasan Utara, berada di sebelah utara Sungai Brantas,

merupakan bagian dari pegunungan kapur yang mempunyai

fisiologi mendatar dan berbukit-bukit, meliputi Kecamatan

Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan.

b) Kawasan Tengah, berada di sebelah selatan Sungai Brantas,

sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok untuk

tanaman padi dan palawija karena memiliki sistem irigasi yang

cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak,

Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan,

Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.

c) Kawasan Selatan, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang,

merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman

perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan

Wonosalam.

3) Topografi

Berdasarkan pola relief topografi, Kabupaten Jombang dapat

dibagi menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

a) Bagian Selatan, merupakan morfologi perbukitan vulkanik, yang

meliputi sebagian Kecamatan Mojoagung, sebagian Kecamatan

Bareng, serta Kecamatan Wonosalam, dengan puncaknya antara

lain G. Gede-1 (1.629 m), G. Gentonggowok (1.942 m), G. Gede-2

(1.868 m), G. Watujuwadah (1.629 m), dan G. Tambakmerang (1.360

m);


b) Bagian Tengah, merupakan morfologi dataran aluvial. Satuan ini

menempati sebagaian besar wilayah Kabupaten Jombang, yang

dicirikan oleh topografi datar dengan elevasi 21-100 meter dpal dan

kemiringan lereng 0-2%, dimana terdapat aliran sungai besar yang

permanen (perenial) seperti Sungai Brantas beserta anak-anak

sungainya. Kawasan ini telah berkembang sebagai pemukiman dan

perkotaan yang pesat, terbentuk tanah-tanah yang tebal dan subur,

serta terdapat lahan pertanian beririgasi teknis. Pada satuan ini

elevasi berkisar antara 21 hingga 100 meter dpal;

c) Bagian Utara, merupakan perbukitan struktural lipatan, meliputi

sebagian Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan

Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Satuan morfologi ini dicirikan oleh

adanya pola kontur yang kasar, dengan kemiringan lereng 16-40%.

Pola kontur tidak teratur, karena pengaruh proses erosi dan

banyaknya puncak-puncak bukit rendah, seperti G. Selolanang

(261 m), G. Guwo (231 m), G. Wadon (220 m), G. Resek (164 m), dan

G. Pucangan (168 m).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang terdiri dari dataran

rendah, yakni 95% wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 500

meter, sementara 4,38% memiliki ketinggian 500-700 meter, dan

0,62% memiliki ketinggian >700 meter. Sedangkan secara morfometri,

Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelas kemiringan

lereng, yaitu:

a) Kelas kemiringan 0–2%, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten

Jombang, kecuali Kecamatan Wonosalam, Kudu dan Ngusikan;

b) Kelas kemiringan 2–5%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu,

Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;

c) Kelas kemiringan 15–40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan

Plandaan;

d) Kelas kemiringan >40%, meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan dan Plandaan.

Penyebaran kemiringan lahan di Kabupaten Jombang tersaji dalam

gambar berikut:


Gambar 2.2.

Peta Penyebaran Ketinggian di Kabupaten Jombang


4) Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Geologi wilayah Kabupaten Jombang secara umum tersusun atas

batuan dan endapan berumur kuarter. Struktur geologi yang kompleks

terdapat di kawasan utara Sungai Brantas, sedangkan kawasan

selatan Sungai Brantas lebih didominasi oleh hasil aktivitas

vulkanisme.

Stratigrafi daerah Kabupaten Jombang bagian utara merupakan

bagian dari stratigrafi Mandala Kendeng yang umumnya terdiri dari

endapan turbidit klastik, karbonat dan vulkaniklastik yang merupakan

endapan laut dalam, kemudian endapan laut menjadi semakin

dangkal, sehingga terbentuk endapan non laut.

Urutan stratigrafi Kabupaten Jombang dari yang tertua sampai

termuda adalah (1) Formasi Kalibeng Bawah; (2) Formasi Kalibeng

Atas; (3) Formasi Pucangan; (4)Formasi Kabuh; (5) Formasi Notopuro;

(6) Endapan Vulkanik Tua; (7) Endapan Vulkanik Muda; serta (8)

Aluvium.


Satuan Aluvium mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten

Jombang, yang meliputi Kecamatan Jombang, Megaluh, Kesamben,

Diwek, Peterongan, Tembelang, Sumobito, Gudo, Jogoroto, Perak dan

Bandarkedungmulyo. Litologi satuan ini berupa endapan aluvial dan

endapan sungai berupa material lepas dominan berukuran lempung

sampai kerikil. Penyebaran geologi di Kabupaten Jombang tersaji

dalam gambar berikut:

Gambar 2.3.

Peta Penyebaran Geologi di Kabupaten Jombang


b) Potensi

Jenis struktur geologi yang paling luas adalah 56.042,8 Ha, yaitu

alluvium. Tanah tersebut bercirikan warnanya kelabu dan bersifat

subur. Tanah aluvium cocok bagi tanaman padi, palawija, tembakau,

tebu, kelapa dan buah-buahan. Dengan demikian, sebagian besar

wilayah kabupaten jombang sangat berpotensi untuk lahan pertanian

dan perkebunan.

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Jombang didominasi oleh

asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu, kompleks andosol

coklat, andosol coklat kekuningan dan litosol, grumosol kelabu tua,


alluvial kelabu, dan asosiasi litosol dan mediteran merah. Adapun

sebaran jenis tanah yang mendominasi di wilayah Kabupaten Jombang


1. Asosiasi mediteran coklat dan grumosol kelabu tersebar di wilayah

Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojowarno,

Bareng, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang dan

Ngoro;

2. Kompleks andosol coklat, andosol coklat kekuningan, dan litosol

tersebar di wilayah kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo,

Diwek, Sumobito, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang,

Kesamben, Kudu, Ngusikan, Ploso, Kabuh dan Plandaan;

3. Tanah grumosol kelabu tua di wilayah Kecamatan Ploso, Plandaan,

Kabuh, Kudu dan Ngusikan;

4. Alluvial kelabu terletak di Mojowarno, Bareng dan Mojoagung;

5. Asosiasi latosol dan mediteran merah tersebar di Kecamatan Bandar

Kedungmulyo, Perak, Jombang, Megaluh, Kudu, Ngusikan dan

Plandaan.

5) Hidrologi

Hidrogeologi wilayah Kabupaten Jombang sangat dipengaruhi

oleh sebaran litologi, topografi dan struktur geologi. Pembagian wilayah

hidrogeologi secara umum tercermin dari kondisi satuan-satuan

morfologinya. Kondisi topografi yang khas, dimana daerah Jombang

secara umum merupakan lembah antar bukit (intermountain basin)

yang dapat digunakan sebagai dasar perkiraan, bahwa aliran air bawah

tanah akan mengalir dari perbukitan vulkan ke arah utara dan dari

perbukitan struktural ke arah selatan. Berdasarkan kondisi geologi dan

hidrogeologinya, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub

Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto. Sub Cekungan Air Bawah

Tanah Mojokerto merupakan bagian dari Cekungan Air Bawah Tanah

Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas dengan

luas sekitar 6.186 Km².

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam

DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS

Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah

Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas, Sungai Konto,

Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Luasan wilayah DAS

dan Sub DAS di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:


Tabel 2.2.

Luas DAS dan Sub DAS di Kabupaten Jombang

DAS Sub DAS Luas

Ha %

Brantas Beng 7.923 6,8

Konto 14.402 12,4

Marmoyo 23.166 20,0

Ngotok-Ringkanal 43.352 37,4

Gunting 26.204 22,6

Bengawan Solo Solo Hilir 21 0,0

Lamongan 882 0,8

Jumlah 115.950 100,0

Sumber: BPDAS Brantas Tahun 2013

Kabupaten Jombang memiliki potensi sumber daya air untuk

keperluan irigasi, yaitu sungai sepanjang 394,30 Km, saluran induk

sepanjang 62,90 Km, saluran sekunder sepanjang 434,44 Km, saluran

suplesi sepanjang 4,33 Km, serta saluran pembuang sepanjang 187,08

Km. Di samping itu, untuk memenuhi ketersediaan air, terdapat 20

embung dan 84 bendung.

6) Klimatologi

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh

faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim

tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun

dan temperatur antara 20 C - 32 C.

Menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson, Kabupaten Jombang

termasuk memiliki tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per

tahun adalah 1.800 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan,

wilayah Kabupaten Jombang tergolong beriklim sedang sampai basah.

Di bagian tenggara dan timur, curah hujan sedikit lebih besar. Wilayah

Kabupaten Jombang merupakan daerah hilir dari Daerah Aliran

Sungai (DAS) Brantas, serta dilalui juga oleh dua aliran sungai besar

yang merupakan sub DAS Brantas, yaitu Sungai Konto dan Sungai

Gunting.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.


Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan

lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung

(2.864,70 Ha), sempadan sungai (6.514,42 Ha), kawasan sekitar waduk

(32,26 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota

(1.307,97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya

alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan

budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (33.149,58 Ha),

kawasan pertanian lahan kering (4.770,17 Ha), kawasan perkebunan

(5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan

permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri

(1.235,77 Ha).

C. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang diarahkan

pada penguatan 5 (lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan kawasan

strategis cepat tumbuh yang meliputi: Mojowarno, Mojoagung,

Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso.

1) Pertanian

Pada kawasan budidaya pertanian, penggunaan lahan di

Kabupaten Jombang secara umum terdiri atas 2 bagian besar, yaitu

lahan sawah dan lahan tegalan. Berdasarkan data pengolahan data

yang bersumber dari dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun

2009-2029, bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan

budidaya pertanian dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah

Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada

dan jenis pengairannya, maka dapat dikelompokkan bahwa 92,04%

sawah berpengairan teknis, 2,70% sawah berpengairan ½ teknis,

4,08% sawah berpengairan tadah hujan, 1,19% sawah berpengairan

non teknis.

Jumlah perwilayahan komoditas unggulan pada tahun 2013

telah mencapai pada 9 lokasi kecamatan sesuai dengan jenis

komoditas unggulan masing-masing. Jumlah kemitraan agrobisnis

yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2013 mencapai 188 unit.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian serta

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang


Lahan Pertanian Abadi, Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana

tercantum dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

membentuk kawasan strategis yang diwujudkan dalam Kawasan

Agropolitan Kabupaten Jombang. Kawasan tersebut selain sebagai

sentra produksi pertanian juga diarahkan untuk mengamankan

produksi pertanian, khususnya tanaman pangan. Tahapan identifikasi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilaksanakan

dan direncanakan alokasi lahan seluas 33.149,58 Ha sebagai lahan

pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus dipertahankan

seluas 31.569,36 Ha.

2) Perkebunan

Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Jombang

dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-

masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan

kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta,

efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan

kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut

Kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan

dibagi dalam dua kelompok, yakni perkebunan tanaman tahunan

seperti cengkeh, kopi, coklat, karet, dan perkebunan tanaman

semusim, antara lain berupa tebu, panili, dan tembakau.

Pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Jombang masih

di dominasi oleh komoditas tebu yang pada tahun 2013 ini

produksinya sebesar 978.023,80 ton. Selain komoditas tebu, masih

terdapat beberapa potensi perkebunan yang berada di Kabupaten

Jombang, antara lain tembakau yang produksinya di tahun 2013 ini

sebesar 47.402,47 ton, kakao dimana bentuk produksinya dalam

bentuk biji kering dan mampu berproduksi hingga 141,3 ton.

3) Kehutanan

Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan produksi, hutan

lindung dan hutan konservasi. Hutan produksi yang ada di wilayah

Kabupaten Jombang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Jombang dan

KPH Mojokerto. Hutan konservasi yang ada berbentuk hutan wisata

dan taman hutan raya. Sedangkan hutan lindung lebih diarahkan

untuk fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam upaya

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan

memelihara kesuburan tanah. Selain ketiga fungsi hutan tersebut, juga


terdapat hutan rakyat yang pengelolaan dan pemeliharaannya berada

di lahan milik masyarakat.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Jombang tahun 2012, bahwa kawasan hutan produksi di

wilayah administrasi Kabupaten Jombang seluas 18.754,9 Ha, yang

terbagi atas KPH Jombang seluas 14.900,7 Ha dan KPH Mojokerto

seluas 3.854,2 Ha, Hutan lindung seluas 873,1 Ha. Sedangkan

kawasan konservasi yang berbentuk hutan wisata seluas 11,4 Ha dan

Taman Nasional (Tahura) seluas 2.864,70 Ha.

Perkembangan produksi hasil hutan, khususnya yang berasal

dari hutan rakyat pada tahun 2013 mencapai 2.209 m³. Produksi hasil

hutan rakyat yang berbentuk kayu mengalami perkembangan yang

fluktuatif.

Dalam upaya konservasi hutan dan lahan, kegiatan

pembangunan bidang kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan yang berupa kegiatan penanaman

vegetatif serta pembangunan sipil teknis. Pada tahun 2012, realisasi

kegiatan vegetatif sudah terlaksana dengan capaian seluas 2.465,82 Ha

dan kegiatan sipil teknis yang dilaksanakan berupa pembangunan dam

penahan, dam pengendali, biopori, gully plug dan penyelamat tebing.

4) Peternakan dan Perikanan

Penyebaran pengembangan kawasan peternakan yang ada di

Kabupaten Jombang, yaitu:

1) Pengembangan ternak besar jenis sapi potong di Kecamatan Kudu,

Kabuh, Bareng dan Plandaan. Sedangkan jenis sapi perah di

Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Diwek dan Mojoagung;

2) Ternak kecil (kambing dan domba) diarahkan di sisi utara

Kabupaten Jombang, yang meliputi Kecamatan Kesamben,

Tembelang, Kudu, Plandaan, dan Ngusikan. Sedangkan di wilayah

Selatan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam;

3) Unggas (ayam petelur, ayam potong, itik) diarahkan tidak terlalu

berdekatan dengan permukiman, yakni di Kecamatan Plandaan,

Kudu, Ngusikan dan Kabuh.

Untuk pengembangan perikanan, yang dikembangkan di wilayah

Kabupaten Jombang adalah perikanan budidaya. Pengembangan

kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Jombang dialokasikan

pada kawasan sekitar sungai-sungai besar. Sementara ini


perkembangan perikanan budidaya, khususnya kolam, sebagian besar

berada di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro. Dalam upaya

pengembangan perikanan budidaya, pembentukan kawasan perikanan

diarahkan di wilayah Kecamatan Perak dan Bandarkedungmulyo.

5) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang

mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik

dari segi sosial maupun ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus

pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun

2009-2029. Berdasarkan RTRW Tahun 2009-2009, beberapa

kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat

tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso,

Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-

daerah tersebut dalam rencana pengembangannya secara fungsi

pemanfaatan maupun penggunaan lahannya diarahkan untuk

memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada disekitarnya dengan

segala aspek potensi yang telah dimiiki. Rencana pengembangan

kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu:

1. Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno

a) Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis

kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian,

perkebunan, peternakan dan agrowisata.

b) Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan,

perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA

khususnya disektor agrobisnis, dan pasar agribisnis Kabupaten

Jombang.

2. Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung

Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupa

pasar induk yang terpadu dengan keberadaanterminal penumpang,

terminal cargo dan rest area.

3. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan

Perak

Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol

Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana interchange (simpang

susun) pintu tol terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan

Tembelang. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk

pengembangan industri manufaktur yang non polutif.


Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan

didukung dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang

dikembangkan di Perkotaan Perak dan Bandarkedungmulyo.

4. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang

Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang

akan memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah

Kecamatan Tembelang dan tarikan pada beberapa wilayah

kecamatan disekitarnya. Kawasan strategis cepat tumbuh

Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat

berfungsi sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang

merupakan pusat koleksi dan distribusi barang. Dengan

pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan strategis

cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan

sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah perkotaan

Jombang yang fungsi utamanya adalah pusat kegiatan perumahan,

perdagangan dan pemerintahan.

5. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso

Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan

pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh

karena itu Kecamatan Ploso direncanakan sebagai Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso merupakan wilayah

pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Jombang

dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan.

Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang

subur dan berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan

dan Tuban. Arahan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh

Ploso adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan

pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik,

pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan

industri dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses

pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun jembatan

baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang

dan jasa.


D. Wilayah Rawan Bencana

1) Banjir

Kawasan rawan bencana banjir berikut adalah wilayah yang

secara historis merupakan wilayah banjir atau genangan yang ada di

Kabupaten Jombang:

1. Kecamatan Plandaan, meliputi Desa Plandaan, Tondowulan,

Sumberjo, Jipurapah, Pojoklitih, Bangsri, Gebangbunder dan

Kampungbaru;

2. Kecamatan Ngusikan, meliputi Desa Kedungbogo, Ketapangkuning,

dan Keboan yang berasal dari luapan sungai Marmoyo;

3. Kecamatan Kudu, meliputi Desa Katemas, Sidokaton,

Bakalanrayung, Made, Kepuhrejo, Sumberteguh dan Kudubanjar

yang berasal dari luapan sungai. Marmoyo dan menimbulkan tanah

longsor;

4. Kecamatan Ploso, meliputi Desa Ploso, Rejoagung, Jatigedong,

Gedongombo, Losari, Pagertanjung, Bawangan, dan

Tanggungkramat akibat luapan sungai Marmoyo dan sungai

Brantas;

5. Kecamatan Kesamben, meliputi desa Pojokrejo, Jombok, Carangrejo,

Watudakon, Kedungmlati, Podoroto, Jombatan, Kedungbetik, dan

Pojokkulon;

6. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Kalikejambon, Kedunglosari,

Kedungotok, Mojokrapak, Pesantren, Tembelang, Sentul dan

Gabusbanaran serta pernah terjadi angin puyuh/puting beliung;

7. Kecamatan Megaluh, meliputi Desa Balongsari, Sumbersari, Ngogri

dan Sidomulyo;

8. Kecamatan Peterongan, meliputi Desa Ngrandulor, Bongkot,

Tengaran, Sumberagung, Dukuhklopo, Kebontemu,

Morosunggingan, Tugusumberjo, dan Peterongan;

9. Kecamatan Jombang, meliputi Desa Jombang, Sumberjo,

Banjardowo, Plosogeneng, Pulolor dan Dapurkejambon;

10. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Karangdagangan,

Tinggar, Banjarsari, Gondangmanis, dan Barongsawahan;

11. Kecamatan Sumobito, meliputi Desa Brudu, Badas, Nglele, Sebani,

Segodorejo, Kedungpapar, Sumobito, Budug, Kendalsari, Talunkidul

dan Madiopuro;


12. Kecamatan Mojoagung, meliputi Desa Kademangan, Mancilan,

Miagan, Betek, Karobelah, Mojotrisno, Janti, Gambiran Dan

Kedunglumpang,

13. Kecamatan Gudo, meliputi Desa Gudo, Pucangro, Bugasur

Kedaleman, Plumbon Gambang, Godong dan Krembangan;

14. Kecamatan Jogoroto, meliputi Desa Jogoroto, Ngumpul, Jarakkulon,

Sawiji dan Mayangan;

15. Kecamatan Mojowarno, meliputi Desa Karanglo, Gondek, Mojojejer,

Selorejo, Catakgayam dan Grobogan.

16. Kecamatan Diwek di Desa Keras.

2) Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana yang berupa gerakan tanah/tanah

longsor/erosi berada di wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam,

Mojoagung, Ngusikan dan Kecamatan Plandaan. Beberapa bagian

wilayah di kecamatan tersebut mempunyai kelerengan diatas 40%

dengan luas sekitar 7.753,6 Ha.

3) Puting Beliung

Wilayah di Kabupaten Jombang yang secara historis merupakan

wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung adalah:

1. Kecamatan Bandarkedungmulyo, meliputi Desa Mojokambang

(Dusun Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo)

2. Kecamatan Perak, meliputi Desa Plosogenuk (Dusun Sukorejo),

Desa Kalangsemanding dan Desa Glagahan.

3. Kecamatan Ngoro, meliputi Desa Genukwatu (Dusun Genukwatu

dan Godong), Desa Sugihwaras (Dusun Cermenan ), Desa Gajah

(Dusun Gandan), Desa Ngoro (Dusun Pandean dan Ngoro Kidul),

Desa Kauman (Dusun Kauman dan Genggeng), Desa Rejoagung

(Dusun Genggeng.

4. Kecamatan Tembelang, meliputi Desa Gabusbanaran, Desa Sentul

dan Desa Pesantren.

4) Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana berupa gempa tektonik terjadi akibat

adanya patahan Ploso yang walaupun sudah lama tidak aktif, namun

perlu diwaspadai berada di wilayah Kecamatan Plandaan, Kabuh,

Ngusikan, sebagian Kecamatan Megaluh dan Bandarkedungmulyo.


E. Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Jombang berdasarkan

perkembangan jumlah penduduk yang tercatat sepanjang tahun 2009-

2012 menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 226.165 jiwa.

Kenaikan penduduk tertinggi terjadi pada periode tahun 2011-2012

yang sebanyak 104.444 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar

7,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk

Kabupaten Jombang rata-rata berada pada kisaran 4-5%.

Perkembangan jumlah penduduk secara detail disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jombang

No Tahun Jumlah Laki-laki

Jumlah Perempuan

Jumlah Penduduk

1 2009 611.765 601.342 1.213.107

2 2010 636.773 625.962 1.262.735

3 2011 671.563 659.804 1.331.367

4 2012 722.832 709.979 1.432.811

5 2013 726.118 713.154 1.419.137

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2013 *. Tribulan I 2013

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang pada kurun waktu

2009-2013 selalu dalam trend yang positif dan terus naik, baik

berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2009

sebesar 5,962,262,390.000 meningkat menjadi 6,327,278,130,000

pada tahun 2010, pada tahun 2011 meningkat menjadi

6,759,495,410,000, pada tahun 2012 meningkat menjadi

7,226,418,360,000, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi

7,746,278,090,000. PDRB ADHB juga mengalami peningkatan, yaitu

pada tahun 2009 sebesar 12,519,634,460,000, pada tahun 2010

meningkat menjadi sebesar 14,060,872,140,000, pada tahun 2011

meningkat menjadi sebesar 15,945,609,060,000, pada tahun 2012

meningkat menjadi sebesar 18,045,848,600,000, dan pada tahun 2013

meningkat menjadi sebesar 20,770,318.25.


Peningkatan PDRB terbesar berada ada periode tahun 2012-

2013, yaitu sebesar 519,859,730,000 untuk ADHB dan sebesar

2,724,469.65 untuk ADHK. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK

tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 2.1.

Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2009-2013

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Capaian PDRB ADHB secara lebih rinci didukung oleh 9 sektor

lapangan usaha,yaitu: pertanian, pertambangan, industri pengolahan,

listrik, gas dan air bersih, bangunan,perdagangan, hotel dan restoran,

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan,serta jasa-jasa lainnya. Capaian PDRB Kabupaten

merupakan agregat dari kontribusi sektor-sektor lapangan usaha.

Sumbangan atau kontribusi dari masing-masing sektor lapangan

usaha berdasarkan PDRB ADHB tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.4.

Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

No. Sektor / Sub Sektor 2009 2010 2011 2012* 2013**

1. Pertanian 29,91 28,87 28,36 28,08 27,47

2. Pertambangan dan Penggalian

1,42 1,41 1,32 1,24 1,15

3. Industri Pengolahan 12,14 11,85 11,64 11,60 11,58

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,03 0,97 0,94 0,91 0,88

5. Bangunan 2,55 2,50 2,54 2,48 2,45

5962,262.39

6327,278.13

6759,495.41

7226,418.36

7746,278.09

12519,634.46

14060,872.14

15945,609.06

18045,848.60

20770,318.25

,0.00

5000,000.00

10000,000.00

15000,000.00

20000,000.00

25000,000.00

30000,000.00

2009 2010 2011 2012* 2013**

ADHB ADHK


No. Sektor / Sub Sektor 2009 2010 2011 2012* 2013**

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

34,29 35,92 36,91 37,54 38,41

7. Pengangkutan dan Komunikasi

3,76 3,82 3,79 3,77 3,81

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3,69 3,85 3,95 4,11 4,22

9. Jasa-Jasa 11,21 10,81 10,55 10,29 10,04


Sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan persentase

kontribusi 34,29 pada tahun 2009, 35,92 pada tahun 2010, 36,91

pada tahun 2011, 37,54 pada tahun 2012 dan 38,41 pada tahun 2013.

Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi paling rendah adalah

listrik, gas dan air bersih dengan persentase kontribusi sebesar 1,03

pada tahun 2009, 0,97 pada tahun 2010, 0,94 pada tahun 2011, 0,91

pada tahun 2012 dan 0,88 pada tahun 2013.

Dalam perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha dalam

PDRB ADHB terlihat bahwa sektor pertanian kontribusinya mengalami

penurunan. Secara besaran/nilai capaian dari sektor pertanian pada

periode tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan,

namun secara kontribusi mengalami penurunan. Data tersebut

menunjukkan bahwa sektor pertanian peningkatannya lebih lambat

dibanding sektor lapangan usaha lainnya, sehingga kontribusinya juga

mengalami penurunan. Namun demikian, pada tahun 2013

pertumbuhan sektor pertanian menguat, demikian juga tiga sektor

besar lainnya (Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran

serta Jasa-Jasa).

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran selalu tumbuh subur,

sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan sebagian pakar bahwa

sektor ini yang paling luwes sekaligus paling cepat berubah, terutama

untuk yang kecil dan informal, makin menemukan buktinya. Mudah

sekali orang masuk pasar sektor ini, sehingga banyak pakar yang

memuji perdagangan kecil informal merupakan bumper ketika terjadi

krisis ekonomi yang baru lalu karena keluwesannya menyerap

pengangguran dan tenaga kerja tak terdidik. Andil penting sektor ini

dalam perekonomian Kabupaten Jombang tak dapat diingkari

siapapun.


2) Perkembangan PDRB Perkapita

Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat

kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita

adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB

(ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini

penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat

dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB

Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga

sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar.

Dengan demikian, maka pengaruh inflasi menjadi cukup dominan

dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah.

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Jombang pada tahun

2011 dan 2012 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012

No. Uraian Tahun 2011*)

(Rp. 000) Tahun 2012**)

(Rp. 000)

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

16.007.787.360 18.045.848.600

2. Penduduk Pertengahan Tahun 1.209.501 1.217.560

3. PDRB Per Kapita 13.235,034 14.821,321

4. Rata-Rata PDRB Perkapita per bulan

1.102,920 1.235,110

5. Pertumbuhan (%) 13,18 11,98

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013, diolah *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sedangkan perkembangan pendapatan per kapita dengan

pendekatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Jombang

selama 5 tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 2.2.

Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Jombang

Tahun 2008-2012

9497,677 10411,474

11693,937 13235,034

14821,321

2008 2009 2010 2011 *) 2012 **)


Sumber: BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2013 diolah

*) 2011 adalah angka sementara

**) 2012 adalah angka sangat sementara

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun

terakhir ini, PDRB Perkapita ADHB mengalami peningkatan yang

cukup berarti. Pada tahun 2008, PDRB Perkapita ADHB sebesar

Rp.9.497.677,- meningkat menjadi Rp.10.411.474,- pada tahun 2009,

tahun 2010 menjadi Rp.11.693.937,- dan meningkat menjadi

Rp.13.235.034,- pada tahun 2011. Tahun 2012, pendapatan per kapita

telah mencapai Rp.14.821.321 atau meningkat sebesar 11,98%.

3) Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju

inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli

masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki

tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak

semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat.

Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal

ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi

jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka

panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi

terhambat.

Laju inflasi harus dikendalikan agar tercipta kondisi

perekonomian yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, laju

inflasi dalam kurum waktu 2009-2013 secara terperinci adalah sebesar

5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar

6,15% pada tahun 2011, sebesar 5,92% pada tahun 2012 (angka

sementara) dan sebesar 7, 31% pada tahun 2013 (angka sangat

sementara). Secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Grafik 2.3.

Laju Inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013


* Angka sementara ** Angka sangat sementara

5.21 5.83 6.15 5.92

6.81

0

2

4

6

8

2009 2010 2011 2012* 2013**


Beberapa sektor yang menyebabkan menguatnya inflasi pada

tahun 2012, diantaranya:

1. Naiknya kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan,

pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan terhadap PDRB;

2. Turunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, sektor

listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan,

hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa.

Sedangkan pada tahun 2013, inflasi mengalami lonjakan cukup

signifikan yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, depresiasi nilai

rupiah, kenaikan suku bunga bank, kenaikan tarif dasar listrik, serta

momentum tahunan, seperti hari raya, pergantian musim, yang

memicu lonjakan permintaan akan barang dan jasa sehingga harga

mengalami kenaikan.

Lonjakan yang cukup signifikan membutuhkan regulasi

kebijakan moneter yang cukup kuat dan efektif. Penguatan harga

komoditas pokok yang dipengaruhi supply dari luar negeri sangat

dipengaruhi keberhasilan dalam penguatan nilai rupiah. Selain itu,

kemampuan dasar untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi

kebutuhan pasar merupakan upaya prioritas dalam rangka

pengendalian dan stabilisasi inflasi.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Urusan Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu bagian dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pada komponen indeks

pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. IPM adalah

salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduknya. Angka melek huruf (AMH) adalah angka

yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang

berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Jombang mengalami

peningkatan dari 92,86 pada tahun 2009 menjadi 94,35 pada tahun

2013 atau meningkat sebesar 1,49. Perkembangan AMH Kabupaten

Jombang tahun 2009 sampai tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut:


Grafik 2.4.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Jombang

Tahun 2010-2012


Pertumbuhan AMH pada periode tahun 2009-2011 menunjukkan

peningkatan linier dan mengalami lonjakan pada tahun 2012.

Perkembangan yang signifikan pada tahun 2012 merupakan suatu

indikasi bahwa program dalam upaya peningkatan angka melek huruf

yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, berjalan cukup efektif.

Capaian AMH kabupaten merupakan agregat capaian AMH kecamatan.

Perkembangan capaian AMH sampai dengan tahun 2012 untuk

masing-masing kecamatan tersaji pade grafik berikut:

Grafik 2.5

Angka Melek Huruf per Kecamatan Tahun 2012


Grafik di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf tertinggi

secara berurutan terdapat di Kecamatan Gudo, Jombang dan

Peterongan, sedangkan untuk yang terendah mulai dari Kecamatan

92

92.5

93

93.5

94

94.5

2009 2010 2011 2012 2013

92.86 92.89 92.92

93.79

94.35


Kabuh, Ngusikan dan Megaluh. Bila dilihat angka melek huruf

kabupaten yang sebesar 93,79, maka terdapat jarak yang cukup besar

dengan angka yang ada di kecamatan terendah, yakni Kabuh. Oleh

karena itu diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat untuk memacu

peningkatan angka melek huruf khususnya di kecamatan-kecamatan

yang angkanya masih di bawah 90,00.

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama

sekolah atau mean years of schooling (MYS). Rata-rata lama sekolah

adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah

seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat

Pendidikan Terakhir (TPT).

Angka rata-rata lama sekolah (MYS) di Kabupaten Jombang

dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan. Pada tahun 2010 angka

rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,40 tahun, sedangkan pada

tahun 2011 sebesar 7,40 tahun berarti tidak ada kenaikan.

Selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 7,47 atau

mengalami peningkatan sebesar 0,95 % dari tahun 2010, dan menjadi

7,67 pada tahun 2013.

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah di tahun 2013

menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan. Namun demikian peningkatan ini perlu

dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana

prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Jombang.

Perkembangan angka-angka rata-rata lama sekolah untuk masing-

masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jombang

Tahun 2010-2013

No. Kecamatan Tahun

2010 2011 2012 2013

1 Perak 8,73 8,73 7,77 8,96

2 Gudo 8,85 8,85 8,93 8,93

3 Ngoro 6,36 6,36 7,22 7,32

4 Bareng 6,58 6,68 6,53 6,72

5 Wonosalam 5,47 5,47 5,61 6,18

6 Mojoagung 7,32 7,32 6,67 7,41

7 Mojowarno 7,40 7,40 7,39 7,45


No. Kecamatan Tahun

2010 2011 2012 2013

8 Diwek 7,70 7,70 7,23 7,98

9 Jombang 10,26 10,26 10,35 10,32

10 Peterongan 8,09 8,09 8,81 9,21

11 Sumobito 7,17 7,17 7,82 8,24

12 Kesamben 6,31 6,31 7,47 7,20

13 Tembelang 6,47 6,47 6,64 6,52

14 Ploso 6,71 6,71 6,07 6,71

15 Plandaan 6,02 6,02 6,82 6,03

16 Kabuh 4,65 5,56 5,52 6,92

17 Kudu 5,56 5,56 6,41 6,12

18 Bandarkedungmulyo 6,76 6,76 6,77 7,21

19 Jogoroto 7,75 7,75 8,16 7,96

20 Megaluh 7,15 7,15 5,61 7,42

21 Ngusikan 6,61 6,61 6,37 6,66

Kabupaten Jombang 7,40 7,40 7,47 7,67


Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan angka rata-rata

lama sekolah untuk masing-masing kecamatan selama periode 3 (tiga)

tahun terakhir. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang,

perkembangan angka rata-rata lama sekolah pada semua keamatan

mengalami peningkatan. Sedangkan kecamatan yang mengalami

fluktuasi capaian adalah Kecamatan Perak, Bareng, Mojoagung,

Mojowarno, Diwek, Jombang, Kesamben, Tembelang, Ploso, Plandaan,

Kabuh, Kudu, Jogoroto, Megaluh dan Ngusikan.

Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar

diantaranya disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang

tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah.

Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan

kualitas SDM ini. Program pendidikan dasar 9 tahun masih perlu

dipacu disamping terus digalakkan pendidikan luar sekolah (PLS)

seperti, program Paket A, B dan C.

c) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat mendukung

tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar

(APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan


SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18

tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang

sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di

suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di

masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Jombang dalam

kurun waktu tahun 2009-2012 tidak banyak mengalami perubahan

dan cenderung stabil dan untuk tingkat SD dan SMP, sedangkan

untuk tingkat SMA secara konsisten mengalami peningkatan.

Perkembangan APK tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.7.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) KabupatenJombang

Tahun 2009-2012

No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1. Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI

124.810 125.712 126.653 127.556

1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

120.260 119.760 119.610 120.460

1.3. APK SD/MI 103,78 104,97 105,89 105,89

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS

66.028 65.231 64.220 67.445


64.377 63.877 63.377 65.322

2.3. APK SMP/MTs 102,56 102,12 101,33 103,25

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn

bersekolah di SMA/SMK/MA

54.155 54.662 56.595 60.588

3.2 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

58.197 57.697 57.197 61.046

3.3 APK SMA/MA/SMK 93,05 94,74 98,95 99,25

Sumber: Dinas Pendidikan,Tahun 2013

Meskipun terjadi stagnasi APK pada tingkat SD, namun APK

pada tingkat SMP dan SMA masih secara kontinyu dan signifikan. Hal

ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat


akan pentingnya arti pendidikan. Jika ditinjau per kecamatan, APK per

kecamatan di Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.8.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jombang Tahun 2012

Menurut Kecamatan

No. Kecamatan

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Jumlah

murid

usia 7-

12 th

Jumlah

penddk

usia 7-

12 th

APK

Jumlah

murid

usia

13-15

th

Jumlah

penddk

usia 13-

15 th

APK

Jumlah

murid

usia

16-18

th

Jumlah

penddk

usia 16-

18 th

APK

1 Bandarkdm 4.524 5.075 89,14 1.404 1.736 80,88 815 2.248 36,25

2 Perak 5.328 4.969 107,22 3.476 3.414 101,82 4.694 2.723 172,38

3 Gudo 5.060 5.452 92,81 1.412 2.168 65,13 741 2.649 27,97

4 Diwek 10.723 9.795 109,47 7.206 5.763 125,04 6.594 4.761 138,50

5 Ngoro 11.198 7.976 140,40 3.832 4.181 91,65 3.089 3.708 83,31

6 Mojowarno 9.125 9.294 98,18 3.154 3.350 94,15 849 4.458 19,04

7 Bareng 4.713 5.690 82,83 2.139 2.221 96,31 674 2.845 23,69

8 Wonosalam 3.238 3.487 92,86 1.293 1.496 86,43 415 1.786 23,24

9 Mojoagung 8.282 8.271 100,13 4.259 4.243 100,38 5.407 3.948 136,96

10 Somobito 7.690 8.075 95,23 3.198 3.436 93,07 1.465 3.796 38,59

11 Jogo Roto 7.085 6.909 102,55 3.876 3.968 97,68 2.097 2.699 77,70

12 Peterongan 6.284 5.768 108,95 4.623 3.774 122,50 4.593 2.867 160,20

13 Jombang 15.174 8.862 171,23 11.405 9.009 126,60 21.621 6.447 335,37

14 Megaluh 3.538 3.510 100,80 1.737 1.839 94,45 339 1.530 22,16

15 Tembelang 5.230 4.914 106,43 2.838 3.457 82,09 1.160 1.927 60,20

16 Kesamben 5.858 6.302 92,95 3.928 2.339 167,94 924 3.115 29,66

17 Kudu 2.678 2.916 91,84 1.426 1.498 95,19 1.167 1.715 68,05

18 Ploso 3.443 3.850 89,43 1.647 2.166 76,04 2.711 2.353 115,21

19 Kabuh 3.335 3.719 89,67 1.417 1.681 84,30 631 2.204 28,63

20 Plandaan 3.057 3.429 89,15 1.461 1.773 82,40 362 2.045 17,70

21 Ngusikan 1.993 2.197 90,71 1.714 1.810 94,70 240 1.222 19,64

Jumlah 127.556 120.460 105,89 67.445 65.322 103,25 60.588 61.046 99,25

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2013

d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan sampai

dengan akhir tahun 2012, menunjukkan bahwa untuk tingkat

pendidikan TK/RA sebesar 87.920 orang, tingkat pendidikan SD/MI

sebesar 490.618 orang, tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 259.742

orang, tingkat pendidikan SMA/MA sebesar 261.186 orang, tingkat

pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 43,646 orang dan untuk yang

lain-lain sebesar 32,950 orang.


e) Angka Partisipasi Murni

Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat

pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM).

APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun

yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi

dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

APM Kabupaten Jombang pada tahun 2009 sampai dengan

tahun 2012 terus mengalami peningkatan, di tingkat SD (usia 7-12

tahun) pada 2009 sebesar 92,39, baru kemudian pada tahun 2010

naik menjadi 94,16, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan

menjadi 95,37, sedangkan di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi

95,57.

Sedangkan untuk tingkat SMP (usia 13-15 tahun) pada tahun

2009 sebesar 78,74 meskipun di tahun 2008 sebesar 83,95, sehingga

mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2010 mengalami kenaikan

menjadi 80,75, dan pada tahun 2011 turun menjadi 78,03, sedangkan

pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 85,04.

Untuk tingkat SMA (usia 16-18 tahun) menunjukkan tren yang

menggembirakan karena secara terus menerus mengalami

peningkatan. Tahun 2009 sebesar 68,18 sedangkan pada tahun 2010,

naik lagi menjadi sebesar 69,85, dan meningkat lagi menjadi 73,27

pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

75,27.

Peningkatan APM pada tingkat SMA ini mencerminkan semakin

tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti

pendidikan disamping juga peran aktif pemerintah dalam menyediakan

fasilitas sekolah yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perkembangan APM tahun 2009 sampai dengan 2012 sebagaimana

tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2012


1 SD/MI


111.113 112.761 114.078 115.124


120.260 119.760 119.610 120.460



1.3. APM SD/MI 92,39 94,16 95,37 95,57

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTs

50.688 51.581 49.456 55.551


64.377 63.877 63.377 65.322

2.3. APM SMP/MTs 78,74 80,75 78,03 85,04

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA

39.677 40.301 41.909 45.947


58.197 57.697 57.197 61.046

3.3 APM SMA/MA/SMK 68,18 69,85 73,27 75,27


Jika ditinjau per kecamatan, perkembangan APM di

KabupatenJombang pada tahun 2012 sebagaimana tersaji dalam tabel

berikut:

Tabel 2.10.

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012 Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Jombang

No. Kecamatan


Jumlah

murid

usia 7-

12 th

Jumlah

penddk

usia 7-

12 th

APM

Jumlah

murid

usia 13-

15 th

Jumlah penddk

usia

13-15

th

APM

Jumlah

murid

usia 16-

18 th

Jumlah

penddk

usia 16-

18 th

APM

1 Bandarkdm 4.113 5.075 81,04 1.344 1.736 77,42 805 2.248 35,81

2 Perak 4.823 4.969 97,06 2.615 3.414 76,60 4.036 2.723 148,22

3 Gudo 4.600 5.452 84,37 1.403 2.168 64,71 737 2.649 27,82

4 Diwek 9.624 9.795 98,25 5.639 5.763 97,85 2.928 4.761 61,50

5 Ngoro 10.114 7.976 126,81 3.272 4.181 78,26 1.932 3.708 52,10

6 Mojowarno 8.031 9.294 86,41 2.555 3.350 76,27 773 4.458 17,34

7 Bareng 4.251 5.690 74,71 1.833 2.221 82,53 626 2.845 22,00

8 Wonosalam 2.946 3.487 84,49 1.299 1.496 86,83 546 1.786 30,57

9 Mojoagung 7.476 8.271 90,39 3.392 4.243 79,94 4.030 3.948 102,08

10 Somobito 6.984 8.075 86,49 2.548 3.436 74,16 1.165 3.796 30,69

11 Jogoroto 6.430 6.909 93,07 3.282 3.968 82,71 1.613 2.699 59,76

12 Peterongan 5.622 5.768 97,47 3.524 3.774 93,38 3.321 2.867 115,84

13 Jombang 13.588 8.862 153,33 9.057 9.009 100,53 16.261 6.447 252,23

14 Megaluh 3.236 3.510 92,19 1.471 1.839 79,99 402 1.530 26,27

15 Tembelang 4.821 4.914 98,11 2.293 3.457 66,33 1.082 1.927 56,15

16 Kesamben 5.369 6.302 85,20 3.151 2.339 134,72 776 3.115 24,91


No. Kecamatan SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

Jumlah

murid

usia 7-

12 th

Jumlah

penddk

usia 7-

12 th

APM Jumlah

murid

usia 13-

15 th

Jumlah

penddk

usia

13-15

th

APM Jumlah

murid

usia 16-

18 th

Jumlah

penddk

usia 16-

18 th

APM

17 Kudu 2.421 2.916 83,02 1.098 1.498 73,30 1.057 1.715 61,63

18 Ploso 3.092 3.850 80,31 1.509 2.166 69,67 2.426 2.353 103,10

19 Kabuh 3.004 3.719 80,77 1.323 1.681 78,70 680 2.204 30,85

20 Plandaan 2.810 3.429 81,95 1.433 1.773 80,82 440 2.045 21,52

21 Ngusikan 1.769 2.197 80,52 1.510 1.810 83,43 311 1.222 25,45

Jumlah 115.124 120.460 95,57 55.551 65.322 85,04 45.947 61.046 75,27


2) Urusan Kesehatan

a) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama

hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola

mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan

alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat

kesehatan pada khususnya.

Perkembangan angka harapan hidup selama 3 tahun terakhir

mengalami peningkatan sebesar 0,75 tahun, dari sebesar 71,18 tahun

pada 2010 menjadi 71,29 tahun pada 2011 kemudian meningkat lagi

menjadi 71,93 tahun pada 2012. Capaian pada tahun 2012 mengalami

penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2013, sehingga menjadi 71,92.

Peningkatan tersebut bisa merupakan dampak dari peningkatan

kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2012

seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.7.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang

Tahun 2010-2012


Jika dilihat masing-masing kecamatan, maka AHH tertinggi

tahun 2013 adalah di Kecamatan Jombang sebesar 74,35 tahun

disusul Kecamatan Kudu sebesar 74,20 dan Ploso sebesar 73,40.

71.18 71.29

71.93

70.5

71

71.5

72

2010 2011 2012


Sedangkan AHH terendah terdapat di Kecamatan Wonosalam sebesar

64,88 diikuti Megaluh sebesar 67,31 dan Ngusikan sebesar 67,67. Hal

ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa akses menuju layanan

kesehatan yang lebih mudah terjangkau berdampak terhadap Angka

Harapan Hidup. Kecamatan Jombang, Kecamatan Gudo, Kecamatan

Peterongan dan Kecamatan Mojoagung, yang secara kewilayahan

termasuk di kawasan perkotaan, tentunya akses hingga sarana

kesehatan lebih terjangkau daripada kecamatan-kecamatan yang

memiliki Angka Harapan Hidup lebih rendah. Untuk lebih lengkapnya

berikut ditampilkan data AHH di setiap Kecamatan di Kabupaten

Jombang:

Grafik 2.8.

Angka Harapan Hidup per Kecamatan di Kabupaten Jombang

Tahun 2012


b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah

bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka

kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi

berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun

tertentu.

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Jombang

menunjukkan angka yang kurang stabil setiap tahunnya. Dari data

yang tersedia pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan dari

tahun 2009 yaitu sebesar 10,2. Kekhawatiran mulai muncul ketika

memasuki tahun 2011 terjadi peningkatan kematian bayi yang

60 62 64 66 68 70 72 74 76

Plandaan

Kudu

Ploso

Kesamben

Bandarkedungmulyo

Gudo

Wonosalam

Mojowarno

Sumobito

Diwek

Jombang

73.2 67.67

74.2 71.78

73.4 67.31

71.19 67.91

72.54 71.27

69.32 69.22

64.88 73.12

72.32 73.22

72.13 69.45

69.94 71.16

74.35


signifikan di Kabupaten Jombang. Peningkatan tersebut di tunjukkan

dengan data yang tersedia yang mencapai angka 14,5 pada tahun

2011. Peningkatan drastis tersebut memberikan tekanan tersendiri

bagi Pemerintah Kabupaten Jombang pada umumnya dan Dinas

Kesehatan pada khususnya. Dengan berbagai langkah strategis

akhirnya pada tahun 2012 angka kematian bayi akhirnya dapat

diturunkan kembali pada angka 12,11. Namun capaian pada tahun

2013 mengalami tekanan menjadi 14,25.

Upaya menekan angka kematian bayi ditempuh melalui

peningkatan pelayanan terhadap kesehatan bayi. Upaya tersebut

dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat

badan secara rutin, dan pemberian makanan tambahan di Posyandu.

Keberhasilan dalam penurunan angka kematian bayi seharusnya terus

dijaga agar angka kematian bayi dapat terus ditekan pada tahun-tahun

berikutnya. Berikut grafik angka kematian bayi kabupaten Jombang

dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur:

Grafik 2.9.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2013

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2013

c) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Jombang dari tahun

2009-2012 cenderung fluktuatif, hal itu bisa dilihat dari angka

kematian ibu pada tahun 2009 sebesar 69 meningkat menjadi 78,8

pada tahun 2010 dan di tahun 2011 juga mengalami peningkatan

sebesar 128,5 dan mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar

2009 2010 2011 2012 2013

Jombang 10.3 10.2 14.5 12.11 14.25

Jawa Timur 31.41 29.99 29.24 26.95

#REF! 1

0

5

10

15

20

25

30

35

Axi

s Ti

tle

Chart Title


102,99. Hal itu terjadi karena sebagian besar penyebab kematian

berasal dari penyakit penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak

dan lain-lain, hanya sebagian kecil akibat langsung dari proses

kehamilan dan persalinan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan AKI, diantaranya

melalui peningkatan monitoring selama kehamilan (ANC) yang lebih

optimal dan melakukan konsultasi sedini mungkin setiap kelainan

yang ditemukan di luar kasus Obgyn kepada dokter spesialis terkait,

serta minimal satu kali konsultasi ke dokter umum selama kehamilan.

Lebih lengkapnya berikut data angka kematian ibu Kabupaten

Jombang di bandingkan dengan Provinsi jawa Timur.

Grafik 2.10

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Jombang

dibanding Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2013

d) Status Gizi Masyarakat

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang

menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan

prosentasebalita gizi buruk di Kabupaten Jombang selama tiga tahun

terakhir menunjukkan tren yang menurun, yakni pada tahun 2010

sebesar 0,04%, tahun 2011 sebesar 0,04%, tahun 2012 sebesar 0,03%,

dan tahun 2013 sebesar 0,02%. Perkembangan persentase balita gizi

buruk sebagaimana tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.11

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jombang


Tahun 2010-2012


e) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga Miskin

Sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana berusaha

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam

urusan kesehatan, pemerintah daerah berupaya mempermudah dan

meningkatkan akses pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi

masyarakat, tidak terkecuali warga miskin. Pemerintah Pusat maupun

pemerintah provinsi berupaya memberikan jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat, begitu juga halnya yang dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Jombang. Berikut data kepesertaan jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jombang:

Tabel2.11

Perkembangan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Warga

Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Kategori

Jumlah Kepesertaan

2009 2010 2011 2012 2013

(Tribulan I)

Jamkesmas 255.130 255.130 255.130 255.130 517.348

Jamkesda 57.332 57.332 57.332 57.332 57.332

SPM - 4.064 8.329 9.600 2.081

Total 312.462 316.526 320.791 322.062 576.761


C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1) Urusan Seni Budaya

a) Jumlah Grup Kesenian

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan

adanya upaya untuk menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya

yang ada di masyarakat. Kelompok seni dan budaya yang berperan

0

0.01

0.02

0.03

0.04

20102011

2012

0.04 0.04

0.03


sebagai penyelenggara kesenian memberikan dukungan dalam

pelestarian seni dan budaya.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian pada kurun 4 tahun

terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah grup

kesenian ada di Kabupaten Jombang sebanyak 458 kelompok, pada

tahun 2009 menurun menjadi sebanyak 457 kelompok, tahun 2010

sebanyak 440 kelompok, tahun 2011 sebanyak 391 kelompok, tahun

2012 sebanyak 490 kelompok, dan tahun 2013 meningkat menjadi 503

kelompok. Perkembangan kelompok seni dan budaya secara rinci dapat

disampaikan bahwa pada tahun 2009 menurun sejumlah 1 kelompok,

menurun 17 kelompok pada tahun 2010, menurun drastis sejumlah 49

kelompok pada tahun 2011, naik drastis di tahun 2012 sebanyak 99

kelompok, dan naik sebanyak 13 kelompok pada tahun 2013.

b) Jumlah Gedung Kesenian

Jumlah gedung kesenian saat ini di Kabupaten Jombang masih

belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian

untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah. Keberadaan gedung

kesenian diharapkan dapat menjadi media segenap lapisan masyarakat

dalam mengaktualisasi kebudayaan daerah dan sekaligus menjadi

sarana dalam pengenalan maupun pelestarian seni dan budaya

daerah.

Berdasarkan data peningkatan jumlah grup kesenian di

Kabupaten Jombang, seharusnya kedepan mampu mendukung

peningkatan dan eksistensi grup kesenian dengan memfasilitasi sarana

dan prasarana pendukung, salah satunya adalah penyediaan gedung

kesenian. Dengan tersedianya gedung kesenian diharapkan pelestarian

kesenian dan kebudayaan lokal dapat berkembang dengan baik.

c) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sampai dengan tahun 2012, penyelenggaraan festival seni dan

budaya dilaksanakan di 4 tempat, yaitu GOR Kabupaten Jombang,

stadion, alun-alun, dan pendopo kabupaten. Dengan dukungan tempat

penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan

jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan. Untuk menopang

pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok

seni dan budaya yang ada di masyarakat.

d) Benda Budaya Daerah di Kabupaten Jombang


Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten di

Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi

(purbakala). Hal ini dikarenakan Kabupaten Jombang pada masa lalu

memiliki peranan yang penting sebagai daerah pemukiman, pusat

keagamaan, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dari masa

ke masa.

Letak Kabupaten Jombang yang berada di daerah aliran Sungai

Brantas dan ujung timur Pegunungan Kendeng membawa Kabupaten

Jombang sebagai tempat hunian manusia purba masa prasejarah.

Pada masa selanjutnya, peninggalan-peninggalan penguasa seperti

Mpu Sindok dan Airlangga ada di Jombang. Pada masa Majapahit

Kabupaten Jombang merupakan bagian dari ibukota Majapahit,

sebagai salah satu pintu masuk ibukota Majapahit.

Upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Kabupaten

Jombang sebagai langkah awal dalam perlindungan secara fisik adalah

dengan melakukan inventarisasi dan registrasi benda budaya yang ada

bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa

Timur pada tahun 2010. Hasil inventarisasi dan registrasi benda

budaya tercatat terdapat 21 buah benda budaya tidak bergerak dan

159 benda budaya bergerak, tersebar di 15 kecamatan, yaitu

Kecamatan Jombang, Kecamatan Diwek, Kecamatan Peterongan,

Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ngusikan,

Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Tembelang,

Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Perak, Kecamatan Bareng, Kecamatan

Sumobito, Kecamatan Ploso dan Kecamatan Kesamben.

Benda budaya tidak bergerak terdiri dari 1 buah Lapas

(Jombang), 3 buah Menara air (Ringin Contong, Peteongan dan

Mojoagung), 4 buah Candi (Pundong, Sumber Boto, Ngrimbi dan

Tampingmojo), 2 buah Gereja (Kristen Jawi Wetan Ngoro dan Kristen

Jawi wetan Mojowarno), 1 buah Gua (Made), 5 buah Situs (Jladri,

Grobogan, watumiring, Watukucur, Mbah Hadi Mulyo, 2 buah Pabrik

Gula (Tjoekir dan Djombang Baru), 1 buah Rumah Sakit Kristen

(Mojowarno), 1 buah Gardu (Papak) dan 1 buah Stasiun KA (Jombang).

Sedangkan benda budaya bergerak terdiri atas arca (batu dan

terakota), anak timbangan batu, basi porselin, bata, cermin kuningan,

cupu porselin, fosil kerang, Fr. arca batu, Fr. pipisan, Fr. pipisan batu,

Fr. yoni batu, gelang tangan, perunggu, genta perunggu, guci porselin,


kelat bahu perunggu, kepala arca logam, kowi terakota, lampu

perunggu, lemari buku kayu, lonceng besi, lumping batu, mangkuk

porselin, mata tombak besi, meja kenap kayu dan meja mimbar kayu,

piring porselin, tangkai cermin logam, tombak besi, topeng, topeng

perunggu, tugu (batu dan menturo), tutup cupu porselin, umpak batu,

yoni batu dan tempat lampu (blencong).

2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a) Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang di Tingkat

Nasional

Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat

nasional dari Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009-2013

tribulan I sebanyak 120 orang, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 5

orang, 2010 sebanyak 10 orang, 2011 sebanyak 40 orang, 2012

sebanyak 65 orang, dan tahun 2013 sebanyak 101 orang. Untuk lebih

meningkatkan prestasi pemuda di masa datang diperlukan upaya

pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang

teridentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat nasional.

Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang

di tingkat nasional selama periode 2009 sampai dengan tahun 2012

tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 2.12

Jumlah Pemuda Berprestasi pada Berbagai Bidang

di Tingkat Nasional Tahun 2009-2012

Sumber: Disporabudpar, Tahun 2013

b) Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi di Tingkat

Provinsi/Nasional

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga

di Kabupaten Jombang dengan menghitung jumlah cabang olahraga

yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Perkembangan prestasi

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012

5 10

40

65


cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Jombang

adalah sebagai berikut :

Grafik 2.13

Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional

Tahun 2009-2013

Sumber: Disporabudpar, Tahun 2013

b) Lapangan Olahraga

Sampai dengan tahun 2012, jumlah lapangan olahraga sebanyak

932 buah terdiri dari lapangan volley sebanyak 388 buah, lapangan

sepak bola sebanyak 349 buah, lapangan basket sebanyak 91 buah,

lapangan bulutangkis sebanyak 79 buah dan kolam renang sebanyak

25 buah.

Dengan ketersediaan jumlah lapangan olahraga yang ada

tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah peningkatan

kualitas lapangan olah raga sesuai standar nasional, serta

pemanfaatan dan pemeliharaannya. Dengan tersedianya lapangan

olahraga yang memenuhi standar, maka diharapkan mampu

mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga di Kabupaten

Jombang.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya

perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid

kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang

masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia

pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Jombang dapat

dilihat dalam dua tabel sebagai berikut:

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013

4 5

4

6

11


Tabel 2.12

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

KabupatenJombangTahun 2009-2012


1 SD/MI


123.252 123.144 121.239 122.192


120.260 119.760 119.610 120.460

1.3. APS SD/MI 102,49 102,83 101,36 101,44

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS

64.953 66.196 63.920 66.139


64.377 63.877 63.377 65.322

2.3. APS SMP/MTs 100,89 103,63 100,86 101,22

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA

42.344 43.490 46.686 50.516


58.197 57.697 57.197 61.046

3.3 APS SMA/MA/SMK 72,76 75,38 81,62 82,75


Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan angka partisipasi

sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI cenderung fluktuasi.

Memperhatikan perkembangan mulai tahun 2009 yang sebesar 102,49,

tahun 2010 sebesar 102,83 dan menjadi 101,36 tahun 2011, akan

tetapi di tahun 2012 ada kenaikan meski tidak signifikan menjadi

101,44. Untuk tingkat SMP/MTs juga mengalami perkembangan yang

fluktuasi, yakni dari sebesar 100,89 pada tahun 2009, turun menjadi

sebesar 103,63 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami

penurunan menjadi sebesar 100,86, tapi kemudian mengalami

kenaikan menjadi 101,22 pada tahun 2012. Selanjutnya

perkembangan angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap

tahun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 82,75 di tahun

2012.

Sedangkan perkembangan APS menurut kecamatan di

Kabupaten Jombang pada tahun 2012 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel2.13


Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan

di Kabupaten JombangTahun 2012

No. Kecamatan


Jumlah

murid

usia 7-

12 th

Jumlah

penddk

usia 7-

12 th

APS

Jumlah

murid

usia

13-15

th

Jumlah

penddk

usia 13-

15 th

APS

Jumlah

murid

usia

16-18

th

Jumlah

penddk

usia 16-

18 th

APS

1 Bandarkdm 4.269 5.075 84,12 1.342 1.736 77,30 1.333 2.248 59,30

2 Perak 5.073 4.969 102,09 3.414 3.414 100,00 3.114 2.723 114,36

3 Gudo 4.805 5.452 88,13 1.350 2.168 62,27 806 2.649 30,43

4 Diwek 10.468 9.795 106,87 7.144 5.763 123,96 4.794 4.761 100,69

5 Ngoro 10.943 7.976 137,20 3.770 4.181 90,17 3.035 3.708 81,85

6 Mojowarno 8.870 9.294 95,44 3.092 3.350 92,30 1.140 4.458 25,57

7 Bareng 4.458 5.690 78,35 2.077 2.221 93,52 625 2.845 21,97

8 Wonosalam 2.983 3.487 85,55 1.231 1.496 82,29 315 1.786 17,64

9 Mojoagung 8.027 8.271 97,05 4.197 4.243 98,92 1.992 3.948 50,46

10 Somobito 7.435 8.075 92,07 3.136 3.436 91,27 2.913 3.796 76,74

11 Jogoroto 6.830 6.909 98,86 3.814 3.968 96,12 2.510 2.699 93,00

12 Peterongan 6.029 5.768 104,52 4.561 3.774 120,85 3.018 2.867 105,27

13 Jombang 14.910 8.862 168,25 11.339 9.009 125,86 8.790 6.447 136,34

14 Megaluh 3.283 3.510 93,53 1.675 1.839 91,08 563 1.530 36,80

15 Tembelang 4.975 4.914 101,24 2.776 3.457 80,30 8.898 1.927 461,75

16 Kesamben 5.603 6.302 88,91 3.866 2.339 165,28 1.251 3.115 40,16

17 Kudu 2.423 2.916 83,09 1.364 1.498 91,05 785 1.715 45,77

18 Ploso 3.188 3.850 82,81 1.585 2.166 73,18 2.907 2.353 123,54

19 Kabuh 3.080 3.719 82,82 1.355 1.681 80,61 572 2.204 25,95

20 Plandaan 2.802 3.429 81,71 1.399 1.773 78,91 617 2.045 30,17

21 Ngusikan 1.738 2.197 79,11 1.652 1.810 91,27 538 1.222 44,03

Jumlah 122.192 120.460 101,44 66.139 65.322 101,22 50.516 61.046 82,75


Jika dilihat per kecamatan, APS cenderung tinggi untuk

kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, dan sebaliknya untuk

wilayah kecamatan yang pinggiran cenderung rendah. Hal ini bisa

dipahami dengan banyaknya fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan

baik secara jumlah maupun mutu.

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah


Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK per jumlah penduduk

usia pendidikanSD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk

usia pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK. Untuk

mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tersaji

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012


1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah 834 832 822 824


120.260 119.760 119.610 120,460

1.3. Rasio 144,20 143,94 145,51 146,00

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah 240 243 237 241


64.377 63.877 63.377 65,322

2.3. Rasio 268,24 262,87 267,41 271

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah gedung sekolah 176 181 178 181


58.197 57.697 57.197 61,046

3.3 Rasio 330,66 318,77 321,33 337


Dari tabel di atas dapat dilihat kecenderungan rasio ketersediaan

sekolah menunjukkan tren yang semakin menurun, utamanya tahun

2011, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan disemua

jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

terfasilitasinya kegiatan pendidikan melalui peningkatan jumlah

sarana gedung sekolah di Kabupaten Jombang. Jika dibandingkan

dengan standar nasional, maka pada tahun 2012 rasio ketersediaan

sekolah untuk tingkat SD sebesar 1:146 atau masih dibawah standar

nasional yang sebesar 1:170. Untuk tingkat SMP rasio ketersediaan

sekolah sebesar 1:271 atau masih dibawah standar nasional yakni


sebesar 1:306. Sedangkan untuk tingkat SMA rasio ketersediaan

sekolah sebesar 1:337

Memperhatikan perkembangan ketersediaan sekolah per

kecamatan, rasio ketersediaan sekolah cenderung kecil untuk

kecamatan-kecamatan di wilayah perkotaan, sebaliknya untuk

kecamatan di wilayah pinggiran cenderung besar. Hal ini menunjukkan

masih terpusatnya sarana pendidikan di wilayah perkotaan, terutama

dalam hal kuantitasnya. Rasio ketersediaan sekolah menurut

kecamatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.15

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012

Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

No. Kecamatan


Jumlah

gedung

sekolah

Jumlah

penddk

usia 7-

12 th

Rasio

Jumlah

gedung

sekolah

Jumlah

penddk

usia 13-

15 th

Rasio

Jumlah

gedung

sekolah

Jumlah

penddk

usia

16-18 th

Rasio

1 Bandarkdm 32 5.075 159 6 1.736 289 2 2.248 1.124

2 Perak 36 4.969 138 10 3.414 341 10 2.723 272

3 Gudo 32 5.452 170 5 2.168 434 2 2.649 1.325

4 Diwek 71 9.795 138 30 5.763 192 29 4.761 164

5 Ngoro 53 7.976 150 17 4.181 246 16 3.708 232

6 Mojowarno 52 9.294 179 18 3.350 186 10 4.458 446

7 Bareng 43 5.690 132 6 2.221 370 3 2.845 948

8 Wonosalam 27 3.487 129 6 1.496 249 3 1.786 595

9 Mojoagung 47 8.271 176 18 4.243 236 13 3.948 304

10 Somobito 50 8.075 162 13 3.436 264 5 3.796 759

11 Jogo Roto 37 6.909 187 18 3.968 220 9 2.699 300

12 Peterongan 36 5.768 160 14 3.774 270 14 2.867 205

13 Jombang 75 8.862 118 30 9.009 300 36 6.447 179

14 Megaluh 32 3.510 110 6 1.839 307 5 1.530 306

15 Tembelang 37 4.914 133 9 3.457 384 6 1.927 321

16 Kesamben 41 6.302 154 10 2.339 234 3 3.115 1.038

17 Kudu 21 2.916 139 4 1.498 375 5 1.715 343

18 Ploso 24 3.850 160 5 2.166 433 5 2.353 471

19 Kabuh 30 3.719 124 6 1.681 280 2 2.204 1.102

20 Plandaan 29 3.429 118 6 1.773 296 1 2.045 2.045

21 Ngusikan 19 2.197 116 4 1.810 453 2 1.222 611

Jumlah 824 120.460 146 241 65.322 271 181 61.046 337


c) Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat

pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK per jumlah murid

pendidikan SD/Mi, SMP/Mts dan SMA/MA.SMK. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk


mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu

pengajaran. Untuk mengetahui rasio guru terhadap murid dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.16

Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan

Tahun 2009-2012


1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 8.941 9.101 9.018 9,179

1.2. Jumlah Murid 124.709 125.718 126.653 127.556

1.3. Rasio 13,95 13,81 14,04 14,00

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 5.714 5.742 5.645 5724

2.2. Jumlah Murid 65.555 65.245 64.220 67.445

2.3. Rasio 11,47 11,36 11,38 12,00

3 SMA/MA/SMK

3.1 Jumlah Guru 5.271 5.333 5.371 5.369

3.2 Jumlah Murid 53.435 54.664 56.595 60.588

3.3 Rasio 10,14 10,25 10,54 11,00


Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru

dan murid menunjukkan tren yang stabil dalam periode 4 tahun

terakhir, baik untuk tingkat SD maupun SMP. Hal ini menunjukkan

tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di

Kabupaten Jombang, sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio

jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah

kecamatan di perkotaan ataupun di pinggiran, karena bisa jadi yang di

pinggiran lebih rendah rasionya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan standar nasional, maka

pada tahun 2012 rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:14 masih di

bawah standar nasional sebesar 1:23. Demikian juga pada tingkat SMP

rasio jumlah guru dan murid sebesar 1:12 masih di bawah standar

nasional yang sebesar 1:16. Sedangkan rasio jumlah guru dan murid

sebesar 1:11. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru untuk jenjang

pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, telah mencukupi

perbandingan ideal yang ditetapkan secara nasional. Rasio jumlah


guru dan murid tingkat SD/Mi, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menurut

kecamatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.17

Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012

Menurut Kecamatan di Kabupaten Jombang

No. Kecamatan


Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

1 Bandarkdm 359 4.524 13 111 1.404 13 69 815 12

2 Perak 368 5.328 14 261 3.476 13 250 4.694 19

3 Gudo 334 5.060 15 116 1.412 12 61 741 12

4 Diwek 803 10.723 13 714 7.206 10 713 6.594 9

5 Ngoro 851 11.198 13 341 3.832 11 345 3.089 9

6 Mojowarno 640 9.125 14 348 3.154 9 160 849 5

7 Bareng 346 4.713 14 143 2.139 15 61 674 11

8 Wonosalam 245 3.238 13 96 1.293 13 61 415 7

9 Mojoagung 493 8.282 17 357 4.259 12 370 5.407 15

10 Somobito 515 7.690 15 260 3.198 12 151 1.465 10

11 Jogo Roto 553 7.085 13 399 3.876 10 389 2.097 5

12 Peterongan 419 6.284 15 369 4.623 13 611 4.593 8

13 Jombang 1.002 15.174 15 897 11.405 13 1.343 21.621 16

14 Megaluh 316 3.538 11 152 1.737 11 125 339 3

15 Tembelang 385 5.230 14 225 2.838 13 171 1.160 7

16 Kesamben 399 5.858 15 315 3.928 12 76 924 12

17 Kudu 193 2.678 14 127 1.426 11 155 1.167 8

18 Ploso 251 3.443 14 127 1.647 13 128 2.711 21

19 Kabuh 248 3.335 13 113 1.417 13 55 631 11

20 Plandaan 296 3.057 10 121 1.461 12 36 362 10

21 Ngusikan 163 1.993 12 132 1.714 13 39 240 6

Jumlah 9.179 127.556 14 5.724 67.445 12 5.369 60.588 11


d) Fasilitas Pendidikan

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada

masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang bersama seluruh

stakeholder yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan

sekolah dalam kondisi baik.

Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik

selama dua tahun terakhir menunjukan tren yang naik. Untuk SD/MI

mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yakni


dari 63% meningkat menjadi 81,98%. Demikian pula untuk SMP/MTs

menunjukan tren yang meningkat, dari 76,61% pada tahun 2009 naik

menjadi 97,68% pada tahun 2012. Adapun untuk SMA/SMK/MA

cenderung stabil yakni dari 91,95% pada tahun 2009 turun sedikit

menjadi 90,21% pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 naik

lagi menjadi 91,25% dan di tahun 2012 tetap 91,25%. Perkembangan

jumlah bangunan sekolah kondisi baik tahun 2010 sampai dengan

tahun 2012 tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.14

Perkembangan Bangunan Sekolah Kondisi Baik

di Kabupaten Jombang Tahun 2010-2012

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2010-2012

Terjadinya kenaikan signifikan atas prosentase bangunan sekolah

kondisi baik pada SD/MI pada tahun 2012 lebih dipengaruhi oleh

terealisasinya rehabilitasi gedung SD dan SMP yang bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Urusan Pekerjaan Umum

a) Sanitasi

Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas

lingkungan adalah dengan menjaga kondisi sanitasi masyarakat.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Jombang rumah tangga

dengan akses sanitasi layak, yang ditinjau dari kepemilikan jamban

sehat sehat, mengalami peningkatan dari 60,28% pada tahun 2009,

menjadi 84,19% pada tahun 2012.

Jika ditinjau dari tingkat timbulan sampah pada tahun 2012

mencapai 116,71 ton/hari, sedangkan sampah yang terangkut

mencapai 67,69 ton/hari atau sebesar 58%. Memperhatikan hal

tersebut dari total timbulan sampah per hari selain yang terangkut

SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA

2010 63.00 82.58 90.21

2011 57.47 83.99 91.25

2012 81.98 97.68 91.25

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00


untuk sampah yang diolah per harinya sebesar 14,23% atau 16,61

ton/hari, dari total sampah yang diolah tersebut yang diolah untuk

dijadikan kompos sebesar 10,96% atau 12,79 ton/hari dan untuk di

daur ulang sebesar 3,84% atau 3,82 ton/hari. Selain itu dari total

timbulan sampah per harinya, masih terdapat yang tidak terangkut

maupun diolah yaitu sebesar 27,77% atau 32,41 ton/hari. Meninjau

dari tingkat pelayanan persampahan mencapai 83,22%, hal ini

mengandung makna bahwa dari total wilayah yang harus dilayani

yaitu seluas 3.479 Ha baru dapat direalisasikan di wilayah

perkotaan saja yaitu seluas 2.895 Ha. Sedangkan untuk jumlah

penduduk yang harus terlayani sampai dengan tahun 2012

mencapai 58%, atau dari total jumlah penduduk di wilayah

perkotaan sebesar 96.704 jiwa baru bisa melayani penduduk

sebesar 56.088 jiwa.

Terkait dengan penanganan sanitasi lingkungan khususnya

drainase lingkungan untuk wilayah perkotaan Jombang, bahwa

dengan semakin meningkatnya perkembangan kawasan pemukiman

mengakibatkan sering terjadinya genangan di beberapa lokasi

dengan luasan mencapai 7.111 m² pada tahun 2013.

b) Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat

di Kabupaten Jombang memperoleh air dari berbagai sumber baik

dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non

perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non

PDAM yang dikelola masyarakat. Sistem air minum non perpipaan

menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil

tangki. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih

terutama dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan

sumber air minum, dimana alternatif sumber air lainnya baik sistem

perpipaan maupun sistem lain tidak memungkinkan. Di Kabupaten

Jombang penduduk dengan akses air minum ”Aman” sebesar 73,845%

penduduk. Prosentase penggunaan sumber air minum penduduk

kategori ”Aman” masing-masing jenis sumber di Kabupaten Jombang.

Tabel 2.18.

Prosentase Penduduk Dengan Akses Air Minum “Aman”

No Sumber air Prosentase

1 PDAM 7,84%

2 SGL 38,71%


3 SPT 26,95%

4 Lainnya 0,00%

5 HIPPAM 2,23%

Total 73,845%

Sumber : Hasil Analisa

Menurut hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk

Kabupaten Jombang secara berturut-turut adalah 1.261.051 jiwa

(tahun 2013), 1.365.215 jiwa (tahun 2017), 1.477.984 jiwa (tahun

2022) dan 1.600.067 (tahun 2027). Penduduk sejumlah tersebut harus

semuanya (100%) terlayani oleh air minum yang aman.

Di wilayah-wilayah khususnya perkotaan atau kecamatan

dengan jumlah penduduk besar harus mendapat prioritas yang lebih

besar dalam pemenuhan air minum, dilihat dari data proyeksi jumlah

penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Jombang memiliki jumlah

penduduk paling besar yaitu 143.926 jiwa (tahun 2013), 155.815 jiwa

(tahun 2017), 168.685 jiwa (tahun 2022) dan 182.619 (tahun 2027).

Kedua adalah Kecamatan Diwek, secara berturut-turut yaitu 105.893

jiwa (tahun 2013), 114.640 jiwa (tahun 2017), 124.110 jiwa (tahun

2022) dan 134.361 (tahun 2027). Di Kabupaten Jombang secara garis

besar, terdapat 2 jenis kebutuhan air yaitu untuk memenuhi

kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik

(memenuhi kebutuhan non rumah tangga), kebutuhan air bersih

untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) merupakan kebutuhan

penduduk untuk masak, mandi, cuci dan kakus. Besarnya pemakaian

untuk keperluan ini bervariasi untuk setiap wilayah. Standart yang

biasa digunakan sebagai dasar perkiraan adalah “Kategori Kota dan

Standar kebutuhan Air Bersih Untuk Rumah Tangga” yang

dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya. Selain dari standar tersebut,

kebutuhan air bersih juga dapat diambil berdasar pemakaian

konsumen yang tercatat dalam rekening bulanan PDAM.

Berdasar data pemakaian air dan data jumlah rekening yang ada

di PDAM Kabupaten Jombang Bulan Juni tahun 2013 dari data

jumlah pemakaian air dan jumlah rekening diketahui bahwa

pemakaian air rata-rata di PDAM sebesar 122 L/orang/hari dengan

asumsi satu sambungan digunakan oleh enam jiwa. Jumlah

pemakaian ini bervariasi di masing - masing unit yang berkisar antara

81 – 115 L/orang/hari. Pemakaian air tertinggi berada di BNA

Jombang dan IKK Diwek yaitu 115 L/orang/hari dan konsumsi


terendah di IKK Kabuh sebesar 81 L/orang/hari. Sedangkan

kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi

kebutuhan non rumah tangga, yaitu untuk kegiatan ekonomi dan

perkotaan misalnya untuk industri, perkantoran, pertokoan, hotel,

penginapan, rumah makan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah

ibadah, dan lain-lain. Perhitungan secara pasti untuk mengetahui

kebutuhan air jenis ini sangat sulit dilakukan, karena beragamnya

jenis fasilitas serta setiap sambungan akan memerlukan air yang

berbeda dengan sambungan lainnya. Untuk memperkirakan

kebutuhan non domestik, dilakukan dengan mengambil prosentase

dari kebutuhan domestik.

Berdasar data pemakaian air di PDAM Kabupaten Jombang,

jumlah pemakaian air non domestik Kabupaten Jombang pada bulan

Agustus 2012 sebanyak 25.237 m3 sedang pemakaian total pada

bulan yang sama sebesar 257.328 m3. Jika dibandingkan dengan

jumlah pemakaian total, Konsumsi air non domestik ini sekitar 8,26%

dari total konsumsi air di Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan

Rencana Induk ini direncanakan kebutuhan air non domestik

dialokasikan sebesar 15 % dari kebutuhan domestik. Angka 15% ini

tetap sampai dengan akhir perencanaan dengan asumsi bahwa

perkembangan kebutuhan air non domestik sebanding dengan

peningkatan kebutuhan air domestik.

Disamping itu untuk pembangunan dan penyediaan air bersih

diarahkan pada daerah-daerah yang masuk kategori rawan air bersih,

dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan air bersih

yang cukup sesuai baku mutu air dan memenuhi syarat kesehatan,

karena dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh air

bersih maka akan semakin baik kondisi kesehatannya,

memperhatikan hal tersebut ukuran air bersih dikatakan sehat

apabila memenuhi kelayakan secara fisik, kimia dan bakteriologis.

Merujuk dari ketentuan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan air bersih khususnya pada wilayah yang

dikategorikan sering mengalami kerawanan ketersediaan air bersih

bagi wilayah perdesaan dan wilayah sekitar hutan, berdasarkan data

di wilayah Kabupaten Jombang terdapat 48 desa pada 9 kecamatan.

Realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun 2013 adalah dengan

melakukan kegiatan penyusunan studi geolistrik pada 23 titik lokasi


dan pengeboran air bersih pada 35 lokasi pada daerah rawan air

bersih.

3) Urusan Perumahan

Kabupaten Jombang sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur

bahwasannya berdasarkan rencana struktur ruang khususnya dalam

rencana sistem perkotaan adalah sebagai Pengembangan Kegiatan

Lokal, atau masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan dari

Germakertasusila Plus yang diarahkan untuk pengembangan tanaman

pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan,

pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata,

transportasi, dan industri. Disamping hal itu Kabupaten Jombang

juga dilewati jalur jalan tol trans jawa yang memungkinkan Kabupaten

Jombang akan menjadi daerah tujuan investasi di Jawa Timur,

memperhatikan hal tersebut Kabupaten Jombang dalam jangka waktu

5 (lima) tahun kedepan perlu mempersiapkan prasarana, sarana serta

utilitas yang salah satunya adalah perumahan baik yang

diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh

pengembang. Jika ditinjau dari data yang ada saat ini yaitu sampai

dengan tahun 2013 jumlah rumah sebanyak 394.202 unit, dengan

rata-rata pertambahan rumah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir sebesar 7,5%. Dari kondisi tersebut apabila dikaitkan dengan

jumlah backlog rumah yang ada di Kabupaten Jombang dengan

asumsi 1 Kepala Keluarga menempati 1 Rumah dimana sampai

dengan akhir tahun 2013 jumlah Kepala Keluarga sebanyak 442.054

KK, maka pada tahun 2013 masih terdapat adanya kekurangan

hunian sebesar 47.852 unit.

Dalam rencana penataan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten

Jombang, disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka yang

dipandang perlu untuk menjadi perhatian adalah berkenaan dengan

keberadaan kawasan permukiman yang tertata maupun yang tidak

tertata. Makna dari kawasan permukiman yang tertata disini adalah

kawasan permukiman yang tertib baik konfigurasi tapaknya yaitu

kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan dan lahan yang tidak

melanggar aturan dan kaidah tata ruang dan ketentuan zonasi serta

memiliki legalitas. Dari data yang ada saat ini kawasan permukiman di

Kabupaten Jombang seluas 27.862,05 Ha, berdasarkan total luasan


permukiman tersebut dari 21 kecamatan maka prosentase luas

permukiman tertata yang paling kecil berada di kecamatan jombang

yaitu mencapai 54,30% atau seluas 1.049,98 Ha dari total

keseluruhan luas permukiman yaitu 1.933,81 Ha, sehingga masih

terdapat 45,7% atau seluas 883,83 Ha pada kondisi belum tertata

yaitu yang berada di desa Jombang, desa Sambong Dukuh dan desa

Candimulyo.

Disamping itu berdasarkan hasil pendataan terhadap kondisi rumah

masyarakat di Kabupaten Jombang, masih terdapat 11.400 rumah

dari total rumah tangga miskin di Kabupaten Jombang sebesar 74.300

rumah tangga. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan

rumah yang layak huni dan lingkungan permukiman yang sehat,

Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan rehabilitasi

rumah yang tidak layak huni maupun peningkatan lingkungan

permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun

2009 – 2013

Anggaran APBD APBN KODAM CSR

2009 400 50

2010 190 50 1.000

2011 448 605 100

2012 119 708 1.000

2013 381 2.000

Total 1.538 3.413 2.000 100

4) Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2013 Kabupaten Jombang mampu mengukir prestasi

untuk urusan penanaman modal dengan diperolehnya penghargaan

Investment Award peringkat 3 se-Provinsi Jawa Timur. Kabupaten

Jombang menjadi sasaran lokasi investasi PMA dan PMDN peringkat ke

7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan ijin prinsip

yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten

Jombang memberikan kontribusi investasi sebesar 2,79% dari seluruh

nilai investasi di Jawa Timur. Hal ini berarti Kabupaten Jombang

merupakan Kabupaten yang kondusif untuk berinvestasi. Berikut ini

indikator yang bisa menjadi acuan terhadap iklim investasi dan

penanaman modal di Kabupaten Jombang:

a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)


Perkembangan jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Jombang

dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tribulan

pertama menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah

PMA dan PMDN yang tercatat di Kantor Penanaman Modal Kabupaten

Jombang pada tahun 2009 sebanyak 9 perusahaan dan meningkat

menjadi sebanyak 19 perusahaan pada tahun 2012. Capaian

peningkatan jumlah investor pada kurun waktu lima tahun mencapai

111,11%

Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu

dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif

serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam

maupun luar negeri, yang akan menginvestasikan dananya di

Kabupaten Jombang. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten

Jombang akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi

masyarakat Jombang.

Grafik 2.15

Perkembangan Jumlah PMA dan PMDN Tahun 2009–2013

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Tahun 2013

* Tribulan 1 - 2013

b) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan investasi di daerah yang bersumber dari

PMA/PMDN pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

tribulan pertama menunjukkan tren peningkatan namun dengan

pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai investasi PMA/ PMDN pada tahun

2009 sebesar Rp.275.050.499.000,- meningkat menjadi Rp.

10.665.767.195.712,- atau naik sebesar Rp. 10.390.716.696.712,-

Grafik 2.16

2009 2010 2011 2012 2013*)

Jumlah PMDN ,1 ,1 ,5 ,6 ,6

Jumlah PMA 8 9 10 11 11

Jumlah PMA/PMDN ,9 ,10 ,15 ,17 ,17

Jum

lah

Pe

rusa

haa

n


Perkembangan Kinerja Penanaman Modal/Investasi

Tahun 2009-2013

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Tahun 2013

* Tribulan 1 – 2013

Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan nilai investasi

daerah secara akumulatif menunjukkan peningkatan. Lonjakan

investasi terjadi pada tahun 2010 dan pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana pembangunan infrastruktur strategis nasional di Kabupaten

Jombang serta kesiapan Kabupaten Jombang dalam memfasilitasi

pembangunan kawasan industri akan dapat mendongkrak

pertumbuhan investasi di masa mendatang.

5) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah

a) Meningkatnya persentase koperasi sehat

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang

atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas

kekeluargaan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang

menyisyaratkan kemandirian yaitu koperasi akan berkembang dalam

suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi

sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung

ketercapaian tujuan berkoperasi. Adanya kesamaan kepentingan

ekonomi dari para anggota-anggotanya, adanya pengurus yang

memiliki motivasi kuat dan sanggup amanah serta tersedianya

manajemen yang profesional merupakan kunci keberhasilan

pembangunan koperasi.

-

1000000000,000

2000000000,000

3000000000,000

4000000000,000

5000000000,000

6000000000,000

7000000000,000

8000000000,000

9000000000,000

10000000000,000

Realisasi Investasi PMA/PMDN Investasi PMA/PMDN

2009 2010 2011 2012 2013*)


Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat,

yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Pembinaan

koperasi dengan berpedoman pada Tiga Sehat tersebut diharapkan

jumlah koperasi sehat di Kabupaten Jombang meningkatkan dan

memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa

dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan baik jumlah koperasi

maupun prosentase koperasi sehat di Kabupaten Jombang. Hasil

pengembangan kinerja koperasi di Kabupaten Jombang tahun 2009

sampai dengan tahun 2013 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18

Perkembangan Kelembagaan Koperasi Tahun 2009–Tahun 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 R%

1) Koperasi Sehat 205 235 265 294 325 12,22

2) % Koperasi sehat 33,94 29,16 32,48 35,94 39,59 4,53

3) Koperasi Tidak Aktif 57 58 55 55 55 -0,86

4) Koperasi Aktif 547 748 761 763 766 9,79

5) % Koperasi Aktif 90,56 92,80 93,26 93,28 93,30 0,75

6) Jumlah Koperasi 604 806 816 818 821 8,83

Sumber data : Dinas Koperasi, UMKM

Grafik 2.17

Perkembangan Kinerja Peningkatan Kualitas Kelembagaan

KoperasiTahun 2009-2013

Sumber Data : Dinas Koperasi UMKM

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah

koperasi tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Koperasi sehat % Koperasi Aktif

2009

2010

2011

2012

2013


peningkatan sebanyak 217 unit dari sebanyak 604 unit pada tahun

2009 menjadi sebanyak 821 unit pada tahun 2013. Perkembangan

jumlah koperasi selama lima tahun terakhir dapat tumbuh rata-rata

8,83% per tahun. Sedangkan prosentase Koperasi sehat mengalami

peningkatan rata-rata 4,53% per tahun dari sebesar 33,94% pada

tahun 2009 meningkat menjadi 39,59% pada tahun 2013. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat

akan manfaat koperasi dalam menunjang aktivitas perekonomian

masyarakat melalui usaha ekonomi produktif. Diharapkan

perkembangan jumlah koperasi tersebut mempunyai korelasi positif

terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi khususnya dan

masyarakat secara umum.

Sedangkan untuk prosentase koperasi aktif rata-rata meningkat

0,75% per tahun dari sebesar 90,56% pada tahun 2009 meningkat

menjadi 93,30% pada tahun 2013. Masih rendahnya progres

peningkatan prosentase koperasi aktif tersebut menunjukan masih

banyak koperasi yang membutuhkan pendampingan baik dari segi

manajerial, pengelolaan keuangan, hingga penyusunan laporan

pembukuan menuju terlaksanana Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang

tepat waktu.

b) Persentase Koperasi wanita aktif

Dari jumlah koperasi sebanyak 821 unit di Kabupaten Jombang

tersebut terdapat 312 unit Koperasi Wanita di 306 desa/kelurahan

sebagai bentuk revitalisasi lembaga keuangan mikro di tingkat

desa/kelurahan dan diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan

ekonomi lokal berbasis pada usaha rumah tangga yang banyak dikelola

oleh kaum wanita. Selain itu, juga sebagai upaya mengurangi

ketergantungan masyarakat perdesaan khususnya pelaku usaha mikro

terhadap rentenir dan atau Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan

Pinjam liar.

Berkembangnya koperasi wanita tersebut diharapkan bukan saja

memotong jalur kemiskinan di lingkungan wanita saja, namun juga

untuk menanamkan jiwa wirausaha dan nilai-nilai berkoperasi di

lingkungan generasi yang akan datang melalui media keluarga.

6) Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

a) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk


Pelayanan kependudukan yang telah dilakukan sepanjang tahun

2009 – 2013 tribulan I meliputi pelayanan KTP, KK, dan mutasi

kependudukan. Sampai dengan tahun 2013 tribulan I telah dilakukan

pelayanan sebanyak 969.486 lembar yaitu untuk pelayanan KTP

sebanyak 445.066 lembar, pelayanan KK sebanyak 309.835 lembar,

dan pelayanan mutasi sebanyak 214.585 lembar.

Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah warga yang wajib

memiliki KTP sebanyak 1.058.322 orang. Dari jumlah tersebut

991.263 orang atau 93,66% telah memiliki KTP dan sisanya hanya

sebanyak 67.059 orang atau 6,34% belum memiliki KTP.

Capaian ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan dan

banyaknya kemudahan bagi masyarakat yang mengurus KTP dan KK.

Selain pelayanan KTP dan KK, Pemerintah Kabupaten Jombang

juga telah melayani administrasi mutasi kependudukan bagi

penduduk yang memerlukan perubahan data kependudukan.

Pelayanan mutasi kependudukan sampai dengan tahun 2013 tribulan

I sebanyak 1639 orang

Keberhasilan pelayanan di bidang kependudukan ini ditunjang

oleh terbentuknya Tim Penyuluhan Pengurusan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jombang.

Perkembangan pelayanan kependudukan di Kabupaten Jombang

sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2.18

Pelayanan Kependudukan Tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2010 2011 2012 2013

KTP 85,453 71,424 211,788 50,310

KK 74,579 59,708 101,129 41,892

Mutasi 23,359 106,397 19,683 23,835


b) Cakupan Penerbitan Akte Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa

Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam

Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai

dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat Lainnya.

Pelayanan akta pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum terhadap setiap warga negara khususnya yang

berada di wilayah Kabupaten Jombang. Jumlah pelayanan akta

pencatatan sipil yang diberikan sampai dengan tahun 2013 tribulan I

sebanyak 207.807 lembar akta. Pelayanan terbanyak terjadi pada

tahun 2010 dimana dalam satu tahun telah diterbitkan sebanyak

100.892 akta yang terdiri dari 100.386 akta kelahiran dan sisanya

adalah akta catatan sipil lainnya. Melonjaknya jumlah pelayanan akta

kelahiran ini disebabkan oleh berakhirnya program pelayanan akta

melalui program dispensasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48

Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 pada Desember 2010, sehingga

masyarakat berduyun-duyun untuk mendapatkan akte kelahiran gratis

pada tahun tersebut.

Perkembangan pelayanan akta pencatatan sipil selama 5 tahun

terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

Grafik 2.19

Perkembangan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil

Tahun 2009-2013 Tribulan Pertama

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7) Urusan Ketenagakerjaan

a) Tingkat Pengangguran Terbuka


Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja

yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka

yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah

berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang

tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk

mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan

tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran

terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi

pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini

akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun

ke tahun.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jombang sepanjang tahun

2009 – 2012 mengalami tren turun naik, turun pada tahun 2010

kemudian naik pada tahun 2011 dan turun lagi pada tahun 2012.

Secara akumulasi, selama 5 tahun terakhir jumlah angkatan kerja

mengalami penurunan sebanyak 91.373 orang atau turun sebesar

13,18%. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Jombang sepanjang

tahun 2009 – 2012 mengalami tren turun naik. Secara keseluruhan

terjadi penurunan sebanyak 88.738 orang, yaitu dari sebanyak

650.361 orang pada tahun 2009 menjadi sebanyak 561.623 orang pada

tahun 2012 atau turun sebanyak 13,64%.

Jumlah penganggur di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 –

2012 mengalami tren turun naik. Secara akumulatif jumlah

pengangguran selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan

sebanyak 2.635 orang, yaitu dari sebanyak 42.926 orang pada tahun

2009 menjadi sebanyak 40.291 orang pada tahun 2012 atau turun

sebesar 6,14%.

Grafik 2.20

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2012


Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah

Tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2009 – 2011

mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar

6,19% pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada

tahun 2010, dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun

pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang

signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar

6,69%.

Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun

2012 didominasi oleh penduduk golongan umur 15 – 19 tahun (sebesar

9.984 orang atau 24,78%) dan golongan umur 20 – 24 tahun (sebesar

12.520 orang atau 31,07%) maka peningkatan TPT pada tahun 2012

ini diduga disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan

SMA yang tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan.

Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai

5.648, sementara lowongan pekerjaan yang tersedia mencapai 5.306

orang, akan tetapi pencari kerja yang berhasil ditempatkan hanya

mencapai 2.147 orang, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas

tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja yang

ada.

Grafik 2.21 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber : Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah

8) Ketahanan Pangan

a) Kecukupan protein per kapita

Protein adalah suatu senyawa organik yang digunakan oleh tubuh

sebagai zat pembangun atau pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh

seperti pengatur serta mempertahankan daya tahan tubuh terhadap

serangan penyakit. Oleh karena itu, kecukupan protein cukup

berpengaruh terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat.Selain

itu, protein juga sebagai cadangan energi jika karbohidrat dan lemak

sudah habis. Karena adanya fungsi inilah maka penentuan kecukupan

protein dilakukan pada saat kecukupan energi terpenuhi.

Ketersediaan energi dan protein penduduk Kabupaten Jombang

selama tahun 2009 – 2013 telah melampaui angka kecukupan energi

dan protein yang ditetapkan pada Standar Pelayanan Minimal

ketahanan pangan yaitu angka kecukupan energi sebesar 2200

kalori/kapita/hr dan protein sebesar 57 gr/kapita/hr (Widyakarya

Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004). Perkembangan Ketersediaan

dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebagaimana dapat dilihat pada

grafik berikut:

Grafik 2.22

Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein

Tahun 2009-2013

6.19

5.27 4.24

6.69 5.6

1

2

3

4

5

6

7

2009 2010 2011 2012 2013


Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan

Pemenuhan kecukupan protein hewani tiga tahun terakhir masih

kurang dari SPM Ketahanan Pangan sebesar 57 gram/kapita/hari

walaupun jika dilihat dari ketersediaan protein sudah jauh melampaui

SPM AKP. Hal ini antara lain disebabkan mahalnya harga bahan

pangan asal ternak khususnya daging sehingga tidak terjangkau oleh

sebagian besar penduduk. Kekurangan protein banyak terdapat pada

masyarakat sosial ekonomi rendah.

Perkembangan ketersediaan Energi dan Angka Kecukupan Energi

(AKE) selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.24

Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Energi

Tahun 2009-2013

140.92

275.08

101.47 115.1

101.46

58.77

210.82

45.47 46.1 44.2

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013

SPM AKP

Ketersediaan Protein

AKPHewani

SPM AKP 57 gr/kap/hr


Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan

Baik ketersediaan energi maupun Angka Kecukupan Energi (AKE)

masyarakat di Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun terakhir

sudah jauh melampaui SPM AKE sebesar 2.200 kalori/kapita/hari. Ke

depan perlu lebih digiatkan lagi aplikasi program diversifikasi pangan

dan pola pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman.

b) Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-

Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan

ini ditekankan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan,

dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial,

ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Dewasa ini situasi kualitas konsumsi pangan masyarakat masih

dirasakan kurang beragam dan bergizi seimbang. Padahal konsumsi

pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor

penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia.

Volume dan kualitas komsumsi pangan dan gizi di dalam rumah

tangga juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan

budaya masyarakat. Indikator kualitas komsumsi pangan ditunjukan

oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh

keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok

pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan

energi dan zat gizi lainnya dan menggambarkan keragaman

ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk. Semakin tinggi

4852.9814

4023.74

3280 3520.26

3280

5918.27

4907

4000 4293

4000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2009 2010 2011 2012 2013

SPM AKE

AKE

KetersediaanEnergi

SPM AKE 2.200 kal/kap/hr


skor PPH semakin beragam pangan yang dikonsumsi dan semakin baik

zat gizi yang diperoleh. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan

konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu

wilayah.

Menurut Susenas 2011, Tingkat Pola Pangan Harapan (PPH) di

Indonesia pada periode tahun 2009-2011 mengalami fluktuasi mulai

dari 75,7 pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada tahun 2010,

kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3 dan tingkat PPH

pada tahun 2012 bahkan cenderung mengalami penurunan lagi.

Perkembangan capaian indikator diversifikasi pangan di Kabupaten

Jombang yang ditunjukan dengan skor PPH selama tahun 2009 - 2012

menunjukan adanya penurunan rata-rata 3,16% per tahun. Realisasi

pencapaian skor Pola Pangan Harapan tahun 2012 sebesar 81,7% lebih

rendah dari standart pelayanan minimal 90%. Dari trend skor pola

pangan harapan tersebut maka mutu dan keragaman pangan serta

keseimbangan gizi sudah cukup baik, namun ada beberapa kelompok

pangan yang belum mencapai target skor maksimal yaitu kelompok

pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-

kacangan, gula, buah dan sayur. Selanjutnya upaya diversifikasi

pangan non beras harus lebih diintensifkan dan terintegrasi dengan

program-program lainnya. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan

(PPH) selama tahun 2009 - 2012 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.25

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan

Tahun 2009-2012

Sumber data: Kantor Ketahanan Pangan

2009 2010 2011 2012

Skor PPH 90.20% 90.40% 89.50% 81.70%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

Axi

s Ti

tle

SPM PPH 90%


Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam

mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak

hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras tetapi

juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia

yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan

globalisasi.

c) Menurunnya jumlah daerah rawan pangan

Penanganan kerawanan pangan adalah penanganan kondisi

ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah

tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan

fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan

pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan

oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan

memperburuk konsumsi energi dan protein.

Di Kabupaten Jombang tidak terdapat daerah rawan pangan,

namun masih ditemukan 8 Desa di 4 Kecamatan yang hampir rawan

pangan yaitu Desa Mundusewu dan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng,

Desa Jipurapah dan Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan, Desa

Pandan Blole dan Desa Gedongombo Kecamatan Ploso serta Desa

Munungkerep dan Desa Genengan Jasem Kecamatan Kabuh.

Kebijakan urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten

Jombang dalam rangka meningkatkan pengamanan ketahanan pangan

diarahkan untuk:

a. Mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan

minimal yang cukup untuk mendukung kemandirian pangan;

b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam

negeri, melalui peningkatan populasi hewan dan produksi

pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan

keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk

mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan

ketergantungan pada beras, dengan konsumsi pangan alternatif

berbahan lokal.

Diversifikasi pangan saat ini adalah kunci keberhasilan dalam

mempertahankan ketahanan pangan. Program Diversifikasi Pangan ini


merupakan langkah jitu untuk meredam gejolak pangan dunia dan

nasional ditengah ancaman perubahan iklim. Selain itu, diversifikasi

pangan menjadi cara mengembangkan kearifan lokal melalui

pengoptimalan sumber daya yang ada. Implementasi diversifikasi

pangan berbasis kearifan lokal memerlukan strategi dan komitmen

yang kuat dari pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat.

Keberhasilan program ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang

dikuat dari berbagai pemangku kepentingan. Dimana pemerintah

memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang pro

pertanian lokal.

9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, selama

kurun waktu 2009-2013 sebagaimana table berikut :

Tabel 2.20 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten

Jombang Tahun 2009-2012

NO INDIKATOR SAT

CAPAIAN

2009 2010 2011 2012

1. Jumlah kejadian

Kasus 71 92 70 65

Sumber : BPPKB

Masih banyaknya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang terjadi menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk

melaporkan tindak kekerasan yang terjadi semakin meningkat. Selain

itu juga menunjukkan bahwa lembaga P2TP2A yang dibentuk telah

menjadi lembaga rujukan yang mendapat kepercayaan tinggi dari

masyarakat.

10) Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah Angka yang

menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka

waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang

sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan yang sangat


signifikan, yaitu dari sebesar 0,94% pada tahun 2009 menjadi sebesar

0,69% pada tahun 2012. Dengan capaian ini, maka target LPP yang

ditetapkan secara nasional pertumbuhan penduduk 1,1% pada tahun

2014, telah terlampaui.

Perkembangan LPP Kabupaten Jombang sebagaimana grafik

berikut :

Grafik 2.24

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2012

Sumber : BPPKB, 2013

11) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian

a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih

banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas

yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya

berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa,

sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap

aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah

melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya

meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

(PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok


ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data

indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian

terhadap unsur pelayanan yang masih perfu perbaikan dan menjadi

pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan

kualitas pelayanannya.

Kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Jombang kepada

masyarakat dinilai menggunakan indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan

masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan

14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin

baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Realisasi selama 5 tahun terakhir pada kelompok dinas dan

kelompok kecamatan menunjukkan trend naik, sementara pada

kelompok badan menunjukkan kecenderungan turun. Hasil

pengukuran IKM sampai dengan tahun 2012 pada semua kelompok

termasuk dalam kategori BAIK, dengan nilai rata-rata IKM pada

kelompok Badan Daerah sebesar 75,55; kelompok Dinas Daerah

sebesar 76,42; dan kelompok kecamatan sebesar 74,33. Secara

keseluruhan, sepanjang tahun 2009 – 2012 terdapat peningkatan rata-

rata IKM sebesar 0,87. Artinya pelayanan yang diberikan pada

masyarakat pada dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan.

Perkembangan IKM Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012

sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2.25

IKM Kabupaten JombangTahun 2009 - 2012

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah


12) Urusan Sosial

a) Jumlah Penyandang Masalah Sosial dan Kesejahteraan

Jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang terdiri dari 28 jenis

PMKS selama tahun 2009 – 2012 mengalami penurunan sebanyak 90

orang yaitu dari sebanyak 107.026 orang pada tahun 2009 menjadi

sebanyak 106.936 orang pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya

berikut gambaran jumlah PMKS di Kabupaten Jombang yang

tergambar dalam grafik:

Grafik 2.26

Jumlah PMKS Kabupaten Jombang Tahun 2009 – 2012

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jombang

13) Urusan Kebudayaan

a) Jumlah Prestasi Seni dan Budaya

Pada tahun 2012 Kabupaten Jombang telah memiliki 490

kelompok seni dan budaya dan telah melahirkan banyak prestasi.

Sepanjang tahun 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Jombang telah

melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya

yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai

kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Hasil dari pembinaan seluruh potensi budaya yang ada, selama 5

tahun terakhir telah tercapai prestasi budaya sebanyak 38 prestasi

pada 20 event.

Perkembangan jumlah prestasi Budaya di Kabupaten Jombang

sebagaimana grafik berikut:


Grafik 2.27

Perkembangan Jumlah Prestasi Budaya Tahun 2009-2013

Sumber : Disporabudpar, diolah

14) Urusan Kearsipan

a) Meningkatnya persentase instansi yang telah menerapkan

pengelolaan arsip secara baku

Untuk lebih meningkatkan informasi pembangunan yang

berkualitas maka salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem

kearsipan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah

Kabupaten Jombang melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesin penghancur kertas, rak

arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Jombang

serta melakukan pembinaan (perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan

evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa.

Sampai dengan tahun 2012 seluruh SKPD telah dapat

melaksanakan tertib administrasi kearsipan sesuai standar Peraturan

Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas. Capaian ini

didorong oleh telah meningkatnya kapasitas pengelola kearsipan dan

meningkatnya pemahaman tentang pentingnya nilai arsip bagi SKPD

tersebut. Pengelolaan Sistem kearsipan yang baik ini ditunjang oleh

kelengkapan alat kearsipan yang memadai di seluruh SKPD serta

dukungan Tim Pemilah Arsip yang telah dibentuk.

0

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011 2012 2013

5

13

7

9

4


Aspek daya dukung pengelolaan arsip di Kecamatan

mempengaruhi kinerja Kecamatan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang menaruh

perhatian khusus atas aspek tersebut. Dari jumlah seluruh Kecamatan

yang ada, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, seluruhnya

sebanyak 21 Kecamatan telah memenuhi ketentuan penyimpanan

arsip daerah secara baik atau 100%.

15) Urusan Perpustakaan

a) Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Jombang

Pada zaman global sekarang, pendidikan merupakan sesuatu hal

yang penting. Karena pendidikan merupakan akar dari peradaban

sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok

yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan

kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat

tercapai, diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan

berbagai sumber informasi bisa diperoleh, selain itu banyak juga

manfaat lain yang dapat diperoleh melalui perpustakaan. Dalam arti

tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah.

Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan,

namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi

besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi,

dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu

membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri.

Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi

yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang

merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu perpustakaan

modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses

informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam

gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan

modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan

koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang

bisa diakses lewat jaringan komputer).

Keberadaan Perpustakaan tentunya sangat bermanfaat unutk

perkembangan keilmuan di suatu daerah. Dengan semboyan buku

adalah jendela dunia tentunya sudah sewajarnya perpustakaan

menjadi tempat yang menarik untuk di kunjungi. Pengunjung


perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke

perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun.

Selama kurun waktu tahun 2009-2012 perkembangan jumlah

pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Jombang

sangat menggembirakan. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung

mencapai 19.614 pengunjung, tahun 2010 mencapai 44.900

pengunjung, tahun 2011 mencapai 86.666 pengunjung, tahun 2012

mencapai 73.230 pengunjung, dan pada tahun 2013 mencapai 87.355

pengunjung. Perkembangan pengunjung perpustakaan selama 5 tahun

terakhir mengalami peningkatan pengunjung sebesar 273,26%.

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan pemda selama 5

tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.27

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2013

Sumber data : Kantor Arsip, PDE dan Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke

Perpustakaan Daerah maupun untuk memperluas akses informasi

bacaan telah dilakukan beberapa upaya, beberapa diantaranya yaitu

sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perpustakaan daerah

yaitu berupa penambahan buku setiap tahun yang dilakukan

melalui dana APBD Kab. Jombang dan bantuan buku dari

Pemerintah Pusat. Peningkatan tersebut yakni dari sebanyak

8.236 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 15.063

eksemplar pada tahun 2009, menjadi sebanyak 12.430 judul buku

dengan jumlah buku sebanyak 24.775 eksemplar. Peningkatan

judul buku ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu

19.614

44.900

86.666

73.230 87.355

0

20000

40000

60000

80000

100000

2009 2010 2011 2012 2013


buku untuk peningkatan usaha/kewirausahaan, serta buku yang

dikarang oleh putra Jombang.

2. Pengembangan perpustakaan keliling yang menjangkau

masyarakat hingga ke pelosok desa sehingga meningkatkan akses

masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui buku bacaan.

3. Penambahan jam pelayanan perpustakaan yang sebelumnya

pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 15.00 sore selama 5 hari

kerja, diperpanjang menjadi 6 hari kerja mulai pukul 7.00 pagi

sampai dengan pukul 20.00 malam.

4. Pameran buku yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali.

5. Peningkatan kapasitas pustakawan dengan memfasilitasi

Musyawarah Pustakawan Sekolah (MPS)

6. Peningkatan kapasitas Perpustakaan Umum dengan adanya ruang

baca anak.

7. Peningkatan rasa aman dan nyaman dengan terbangunnya tempat

parkir beserta peralatan pengamanannya (CCTV).

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dimulai dari

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang

dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan atau disebut

sebagai usaha agribisnis. Pada umumnya usaha perikanan

dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

Di Kabupaten Jombang yang tidak memiliki wilayah perairan laut

hanya mengandalkan hasil perikanan air tawar. Perkembangan

capaian kinerja produksi perikanan selama tahun 2009–2013

menunjukan trend meningkat sebagaimana terlihat pada grafik

berikut:

Grafik 2.28

Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan


Tahun 2010-2013

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan tahun 2009 – 2013

meningkat rata-rata 18,57% per tahun dari sebesar 9.060,4 ton pada

tahun 2009 menjdi sebesar 15.945,95 ton pada tahun 2013.

Pencapaian target produksi tersebut antara lain ditentukan oleh

keberhasilan intensifikasi program perikanan budidaya, adanya

program restocking ikan yaitu penebaran benih ikan di perairan umum

seperti embung, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan

petani ikan dalam teknis budidaya ikan sehingga kematian ikan dapat

ditekan dan akhirnya produksi dapat meningkat.

2. Urusan Pertanian

a) Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian

memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, baik

dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis.

Tanaman pangan sangat relevan untuk di jadikan pilar ekonomi di

daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah

yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi adalah sumber

daya pertanian tanaman pangan. Begitu juga halnya di Kabupaten

Jombang, dengan produksi tanaman pangan dijadikan andalan daerah,

sehingga peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan

harus menjadi prioritas utama.

9,060.40

9,158.60

15,746.60

15,747.90

15,945.95

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

2009 2010 2011 2012 2013


Secara umum produksi tanaman pangan utama (padi, jagung

dan kedelai) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 dapat

dikatakan mengalami peningkatan jika dibandingkan produksi

tanaman pangan utama pada tahun 2009. Perkembangan produksi

tanaman pangan utama (padi, jagung dan kedelai) sebagaimana grafik

berikut:

Grafik 2.29

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Utama


Sumber: Dinas Pertanian

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa produksi

padi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dengan

pertumbuhan rata-rata 0,67% per tahun dari sebanyak 426.092 ton

pada tahun 2009 menjadi sebanyak 418.050 ton pada tahun 2013.

Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan akibat serangan

organisme pengganggu tanaman karena dampak anomali iklim pada

tahun 2010. Produksi beras tahun 2012 mengalami peningkatan

cukup besar yaitu 20,86% dari produksi tahun 2011, keberhasilan ini

mendapatkan apresiasi dari Presiden sebagai Kabupaten yang berhasil

meningkatkan produksi beras di atas 5%.

Perkembangan produksi jagung selama lima tahun terakhir

dapat dikatakan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 3,28% per

tahun dari sebesar sebesar 180.820 ton pada tahun 2009 menjadi

sebesar 193.842 ton pada tahun 2013. Sedangkan perkembangan

produksi kedelai selama lima tahun terakhir dapat dikatakan

- 50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

Padi Jagung Kedelai

2009 426,092 180,820 7,070

2010 464,833 188,392 8,886

2011 382,588 186,873 8,707

2012 462,385 242,666 13,000

2013 418,050 193,842 9,017

Ton

Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton)


meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 10,59% per tahun dari

sebesar sebesar 7.070 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 9.017 ton

pada tahun 2013.

Produksi tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun

kedelai tahun 2013 mengalami menurunan jika dibandingkan produksi

tahun 2012. Hal ini disebabkan selain turunnya luas panen juga

disebabkan adanya perubahan iklim (anomali iklim) dimana terjadi

kemarau basah yaitu masih terjadi hujan pada musim kemarau. Hal

ini berakibat berkurangnya intensitas penyinaran matahari yang

dibutuhkan untuk proses fotosintesis / pengisian bulir padi, jagung

maupun kedelai.

Satu yang tidak bisa luput ketika membahas usaha tani

tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) adalah produktivitas

tanaman. Produktivitas adalah kemampuan suatu tanah untuk

menghasilkan suatu tanaman yang sedang diusahakan dengan system

pengelolaan tertentu. Produktivitas disebut juga dalam faktor produksi,

karena dapat menunjang pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan.

Produktivitas tanaman biasa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan

usaha tani. Suatu daerah yang rata-rata produktivitas tanamannya

tinggi dipersepsikan telah berhasil dalam menerapkan teknologi usaha

taninya atau dianggap teknik budidayanya lebih maju daripada daerah

lain yang memiliki produktivitas lebih rendah.

Secara umum produktivitas tanaman pangan utama (padi,

jagung dan kedelai) di Kabupaten Jombang tahun 2013 menunjukan

adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2009. Perkembangan

produktivitas tanaman pangan utama selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagaimana terlihat pada grafik berikut:


Grafik 2.32 Perkembangan Produtivitas Tanaman Pangan Utama (Padi, Jagung

dan Kedelai) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012


Produktivitas padi selama kurun waktu lima tahun terakhir

turun rata-rata 0,35% per tahun dari sebesar 61,44 kw/Ha pada tahun

2009 menjadi 57,97 kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi jagung

meningkat rata-rata 10,08% per tahun dari sebesar 48,15 kw/Ha pada

tahun 2009 menjadi 68,23 kw/Ha pada tahun 2013. Sedang untuk

komoditi kedelai meningkat rata-rata 16,2% dari sebesar 10,12 kw/Ha

pada tahun 2009 menjadi 17,67 Kw/Ha pada tahun 2013.

Produktivitas tanaman pangan utama baik padi, jagung maupun

kedelai tahun 2013 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

produktivitas tahun 2012, disebabkan perubahan iklim yaitu terjadi

kemarau basah.

b) Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura utama di kabupaten Jombang adalah

Cabai, Durian dan Mangga. Secara umum produksi tanaman

holtikultura utama di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 – 2013

cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik

berikut:

padi jagung kedelai

2009 ,61.44 ,48.15 ,10.12

2010 ,64.78 ,58.87 ,11.45

2011 ,53.85 ,67.59 ,13.83

2012 ,65.33 ,79.03 ,19.21

2013 ,57.97 ,68.23 ,17.67

Pro

du

ktiv

itas

(K

w/H

a)


Grafik 2.33 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Utama

(Cabai, Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013


Produksi tanaman hortikultura (cabai, durian dan mangga)

selama tahun 2009 - 2013 menunjukkan trend yang meningkat,

dengan peningkatan produksi cabai rata-rata 64,23% per tahun dari

sebesar 1.135,9 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 4.569 ton pada

tahun 2013. Untuk komoditi durian terjadi peningkatan rata-rata

5,14% per tahun dari sebesar 10.881,4 ton pada tahun 2009 menjadi

sebesar 10.197 ton pada tahun 2013. Sedangkan untuk komoditi

mangga meningkat rata-rata 106,83% per tahun dari sebesar 5.092,6

ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 23.985 ton pada tahun 2013.

Namun Produksi mangga pada tahun 2013 terjadi penurunan jika

dibandingka tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada saat

tanaman berbunga terjadi hujan dan angin yang menyebabkan bunga

gugur dan gagal menjadi buah.

Secara umum produktivitas tanaman hortikultura utama (Cabai,

Durian dan Mangga) di Kabupaten Jombang selama tahun 2009 -

2013menunjukan trend yang meningkat. Perkembangan produktivitas

tanaman hortikultura utama di Kabupaten Jombang sebagaimana

grafik berikut:

Cabai Durian Mangga

2009 1,135.90 10,881.40 5,092.60

2010 ,665.00 7,879.00 7,543.00

2011 1,936.00 11,409.00 39,451.00

2012 2,943.00 7,332.00 32,520.00

2013 4,569.00 10,197.00 23,985.00

Pro

du

ksi (

ton

) Perkembangan Produksi Hortikultura

Tahun 2009 - 2013


Grafik 2.34

Perkembangan Produktivitas Hortikurkura Utama (Cabai, Durian

dan Mangga) di Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2012


Produktivitas tanaman Cabai selama tahun 2009 - 2013

menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 44,15% per

tahun dari sebesar 20,95 kw/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar

25,15 Kw/Ha pada tahun 2013. Untuk komoditi mangga meningkat

rata-rata 41,28% per tahun dari sebesar 25 Kg/pohon pada tahun

2009 menjadi sebesar 65 Kg/pohon pada tahun 2013. Sedang

produktivitas durian mengalami penurunan rata-rata 3,78% per tahun

dari sebesar 127,34 Kg/pohon pada tahun 2009 menjadi sebesar 108

Kg/pohon pada tahun 2013.

Sebenarnya upaya untuk meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman pangan dan hortikultura tahun 2013 sudah

banyak dilaksanakan antara lain melalui upaya-upaya intensifikasi

dan ekstensifikasi usaha tani, penyediaan sarana prasarana produksi

serta emanfaatan teknologi tepat guna dalam sistem usaha tani namun

hal tersebut belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas

tanaman pangan.

Cabai (Kw/Ha) Durian (Kg/pohon) Mangga (Kg/pohon)

2009 ,20.95 ,127.34 ,25.00

2010 ,19.62 ,122.20 ,24.35

2011 ,20.36 ,124.20 ,62.34

2012 ,69.87 ,105.60 ,83.40

2013 ,25.15 ,108.00 ,65.00

Produktivitas Hortikultura Tahun 2009 - 2013


c) Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan

tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam

ekosistem yang sesuai meliputi mengolah, memasarkan barang dan jasa

hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan

masyarakat.Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi

makanan pokok maupun sayuran melainkan tanaman yang umumnya

berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama.

Tanaman perkebunan di Kabupaten Jombang yang utama

adalah Tebu, Tembakau dan Cengkeh. Secara umum perkembangan

produksi tanaman perkebunan selama lima tahun terakhir dapat

dikatakan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada grafik

berikut:

Grafik 2.34 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (Tebu, Tembakau

dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2013

Sumber data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Perkembangan produksi tebu selama lima tahun terakhir

meningkat rata-rata 4,82% per tahun dari sebesar 1.008.056,25 ton

tahun 2009 menjadi sebesar 1.137.084,3 ton pada tahun 2013. Untuk

produksi tembakau meningkat rata-rata 165,78% per tahun dari

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1000,000.00

1200,000.00

Tebu Tembakau (daunbasah)

Kakao

2009 1008,056.25 20,012.83 ,177.83

2010 1038,943.30 5,775.64 ,134.82

2011 787,974.53 47,509.00 ,136.47

2012 974,115.80 66,896.78 ,141.30

2013 1137,084.30 47,402.47 ,141.30

Ton

Produksi Tanaman Perkebunan (ton)


sebesar 20.012,83 ton pada tahun 2009 menjadi sebesar 47.402,47 ton

pada tahun 2013. Sedangkan untuk produksi kakao mengalami

penurunan rata-rata 4,86% per tahun dari sebesar 177,83 ton pada

tahun 2009 menjadi 141,3 ton pada tahun 2013.

Sedangkan gambaran produktivitas tanaman perkebunan

selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.34 Perkembangan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Tebu,

Tembakau dan Cengkeh) di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013


Perkembangan produktivitas tebu selama lima tahun terakhir

meningkat rata-rata 0,61% per tahun dari sebesar 886,24 Kg/Ha tahun

2009 menjadi sebesar 871,02 Kg/Ha pada tahun 2013. Untuk

produktivitas tembakau meningkat rata-rata 179,43% per tahun dari

sebesar 5.199,8 Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi sebesar 11.116

Kg/Ha pada tahun 2013. Sedangkan untuk produktivitas kakao

mengalami penurunan rata-rata 0,34% per tahun dari sebesar 186,25

Kg/Ha pada tahun 2009 menjadi 183,27 Kg/Ha pada tahun 2013.

d) Populasi dan Produksi Hasil Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan

membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil

dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan

- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00

10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00

Tebu Tembakau (daunbasah)

Kakao

2009 ,886.24 5,199.80 ,186.25

2010 ,883.00 1,290.00 ,174.86

2011 ,692.59 11,500.00 ,177.00

2012 ,795.92 14,100.00 ,183.27

2013 ,871.02 11,116.00 ,183.27

Kg/

Ha

Produktivitas tanaman perkebunan (Kg/Ha)


dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor

produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang

peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan ternak

ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan dombadan

ternak unggas yaitu ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.

Secara umum populasi ternak ruminansia dan unggas di

Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2013 sebagaimana grafik

berikut:

Grafik 2.36

Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2013

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan

Perkembangan populasi ternak ruminansia selama tahun 2009 –

2013 menunjukkan trend yang terus meningkat dengan peningkatan

rata-rata 9,84% per tahun dari sebanyak 217.291 ekor pada tahun

2009 menjadi sebanyak 315.170 ekor pada tahun 2013. Untuk

populasi ternak unggas mengalami peningkatan rata-rata 1,53% per

tahun dari sebanyak 7.910.135 ekor pada tahun 2009 menjadi

sebanyak 8.390.564 ekor pada tahun 2013.

e) Produksi Hasil Peternakan (Daging, telur dan susu)

Perkembangan produksi daging, telur dan susu di Kabupaten

Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum mengalami

peningkatan sebagaimana grafik 2.37

Grafik 2.37

Ternak ruminansia Ternak unggas

2009 217,291.00 7910,135.00

2010 245,512.00 8175,214.00

2011 262,029.00 7884,475.00

2012 302,632.00 8065,500.00

2013 315,170.00 8390,564.00

Po

pu

lasi

(e

kor)


Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu

Di Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan

Perkembangan produksi daging selama tahun 2009 – 2012 meningkat

rata-rata 2,89% per tahun dari sebanyak 15.851 ton pada tahun 2009

menjadi sebanyak 17.222 ton pada tahun 2012. Sedang untuk

produksi telur mengalami penurunan rata-rata 2,84% per tahun dari

sebesar 14.600 ton pada tahun 2009 menjadi sebanyak 13.116 ton

pada tahun 2012 hal ini disebabkan karena adanya penurunan

populasi ternak ayam ras petelur rata-rata 2,79% per tahun. Untuk

produksi susu meningkat rata-rata 8,5% dari sebanyak 5.104.460 liter

pada tahun 2009 menjadi sebanyak 6.452.000 liter pada tahun 2012.

3. Urusan Kehutanan

a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan

a) Produksi dan Produktivitas Kehutanan

Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola,

menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.

Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber

daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan

dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.Kehutanan bukan

hanya berfungsi sebagai pelestari ekosistem, tetapi juga menghasilkan

sesuatu hal yang produktif. Perkembangan produksi hasil hutan di

Kabupaten Jombang selama tahun 2009 - 2012 secara umum terlihat

pada grafik berikut:

Grafik 2.38

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

Daging (ton) Telur (ton) Susu (000 liter)

2009 15,851 14,600 5,104.46

2010 16,311 11,931 5,824.85

2011 17,640 12,207 5,591.61

2012 17,222 13,116 6,452.00

Pro

du

ksi

Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2009 - 2012


Perkembangan Produksi hasil hutan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Perkembangan produksi hasil hutan kayu tahun 2009 – 2013

meningkat rata-rata 2,8% per tahun dari sebesar 3.173,05 m3 pada

tahun 2009 menjadi sebesar 2.209,18 m3 pada tahun 2013. Produksi

hasil hutan kayu tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan

produksi tahun 2011 yaitu hanya tercapai 1.762,28 m3 disebabkan

karena rata-rata kepemilikan kayu rakyat belum mencapai umur layak

untuk ditebang (sudah masa tebang) pada jenis tanaman keras

berumur pendek. Selain itu penurunan produksi hasil hutan secara

tidak langsung didukung oleh adanya peningkatan kemampuan

sumber daya manusia secara administratif dan teknis dari

pelaksanaan Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari

(Ganis PHPL) di Kabupaten Jombang dan prioritas pengembangan

hutan rakyat diarahkan pada upaya-upaya pelestarian dan

perlindungan sumber daya alam dengan penekanan implementasi

pada tahapan mewujudkan sertifikasi hutan rakyat.

Pencapaian target produksi hasil hutan rakyat ditempuh dengan

tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan, dengan cara:

1. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman

pohon pada lahan kritis, lahan kosong dan lahan kurang

produktif;

-

,500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

2009 2010 2011 2012 2013

3,173.05

3,609.95

4,918.77

1,762.28

2,209.18

m3

Produksi Hasil Hutan Kayu

Perkembangan Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2009 - 2013

Produksi Hasilhutan Kayu


2. Meningkatkan teknik budidaya tanaman kayu-kayuan dan

tanaman bawah tegakan yang berumur panjang dan pendek

serta Multi Purphose Trees Species (MPTS) sesuai dengan fungsi

alam karakteristik masing-masing wilayah.

3. Penguatan kelembagaan kelompok hutan rakyat melalui

sertifikasi (ecolabelling) hutan rakyat

4. Penguatan SDM melalui Diklat tenaga teknis pengelolaan hutan

produksi lestari (Ganis PHPL)

b) Luas Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, bersifat tandus,

gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat

kesuburannya sangat rendah meskipun dikelola, produktivitasnya

sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima

jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, antara

lain sebagai berikut:

a. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah-daerah bayangan hujan.

b. Genangan air yang terus-menerus.

c. Erosi tanah dan masswasting yaitu gerakan masa tanah menuruni

lereng yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan,

dan daerah yang miring.

d. Pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek

kelestarian lingkungan.

e. Masuknya material yang tak dapat diuraikan oleh bakteri (misalnya

plastik)dan dapat bertahan lama masuk ke lahan pertanian

sehingga sangat mengganggu kelestarian kesuburan tanah.

Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam

tergantung pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat

dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak

cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi fisik tanah yang

tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan,

kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau

tanaman keracunan oleh unsur toksik yang tinggi. Lahan kritis

ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan

kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus

hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar


lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau

menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Lahan Kritis yang tidak memberikan atau meningkatkan

produktifitas lahan seharusnya di rehabilitasi agar menjadi lahan

potensial. Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan di

Kabupaten Jombang selama tahun 2009-2012 secara umum

menunjukan trend meningkat. Secara umum produksi hasil hutan

sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.35

Perkembangan Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2009-2012


Perkembangan luasan rehabilitasi hutan dan lahan selama

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan rata-

rata 6,59% per tahun dari sebesar 2.066,5 Ha pada tahun 2009

menjadi sebesar 1.097,03 Ha pada tahun 2013 disebabkan oleh

prioritas rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya pada aspek

penanaman vegetatif namun juga kepada pembangunan bangunan

sipil teknis berupa dam penahan, dam pengendali, gully plug,

penyelamat tebing, sumur resapan, biopori, dan rorak.

4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Energi Listrik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2007 tentang Energi, salah satu tujuannya adalah untuk

meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau

-

,500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

2009 2010 2011 2012 2013

2,066.50

3,138.77

2,748.87 2,465.82

1,097.03

Rehabilitasihutan danlahan


masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil

dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk

meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak

mampuserta membangun infrastruktur energi untuk daerah belum

berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat

yang tidak mampu dan/atau terpencil terhadap energi, maka

Pemerintah Kabupaten Jombang mengembangkan jaringan listrik

pedesaan, yang dilakukan untuk: (1) Meningkatkan pemenuhan

kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu; (2)

Menurunkan pengeluaran keluarga miskin dalam penggunaan

minyak tanah untuk lampu penerangan; (3) Memperkecil

pembiayaan pembangunan dalam rangka pengembangan energi

listrik bagi daerah-daerah terpencil. Dalam kurun waktu 2 tahun,

telah terealisasi penyambungan Listrik Perdesaan untuk 197

Rumah Tangga Miskin.

Tabel 2.21.

Perkembangan Pemasangan Listrik Perdesaan Bagi RTM

Tahun 2011-2012

No Lokasi Realisasi (RTM)

Kecamatan Desa Dusun 2011 2012

1 Bareng

Jenisgelaran Ngadirejo

Pakel Curahparas 57

2 Wonosalam

Wonosalam

Ampelgading 25

Pucangrejo 33

3 Kabuh

Pengampon Jatirajah Lor 19

Mangunan Jatirajah Kidul 43

Tanjungwadung Tanjungbaru 23

4 Plandaan

Jipurapah Tambak Kulon 11

Klitih Tambak Wetan 8

Papringan 32

5 Ngusikan Sumbernongko Candilor 15

TOTAL 127 139

Sumber data: Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

b. Potensi Pertambangan

Berdasarkan hasil kajian, bahwa Kabupaten Jombang

memiliki cadangan sumber daya mineral, yang terdiri atas bahan

galian tanah urug, lempung, pasir batu, dan andesit. Berdasarkan


hasil kajian dimaksud, didapatkan data bahwa potensi tambang

yang layak untuk dilakukan eksplorasi dengan memperhatikan

situs budaya, RTRW, dan lingkungan, terdapat empat jenis bahan

galian, yakni: (1) Lempung, dengan volume 510.078 m³ yang

tersebar di Kecamatan Tembelang, Kesamben, Sumobito, Jogoroto,

Ngoro, Diwek, dan Gudo; (2) Pasir batu, dengan volume

1.690.050m³ yang tersebar di Kecamatan Ngoro dan Mojowarno; (3)

Andesit, dengan volume 1.369.722 m³ yang tersebar di Kecamatan

Bareng dan Wonosalam; (4) Tanah urug, dengan volume 9.642.696

m³ yang tersebar di Kecamatan Jombang, Ngoro, Bareng,

Wonosalam, Perak, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.

5. Urusan Perindustrian

a) Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah

Sebagian besar kegiatan industri kecil berlokasi di daerah

pedesaan dengan sifat dan metode pengusahaan yang tradisional, dan

masih sangat tergantung pada pasaran lokal. Jenis industri kecil,

menengah serta industri kerajinan rumah tangga mendapatkan

perhatian yang cukup besar dari pemerintah sebagai salah satu

alternative dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan tenaga

kerja, serta meningkatkan pendapatan seluruh rakyat, guna

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Penciptaan dan perluasan tenaga kerja melalui peningkatan

persentase volume usaha industri kecil dan menengah mulai

digalakkan di Kabupaten Jombang. Hal tersebut tergambar jelas dari

data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang

menggambarkan trend positif perkembangan volume usaha industri

kecil dan menengah. Berikut ini adalah grafik perkembangan volume

usaha industri kecil dan menengah selama 5 tahun terakhir:

Grafik 2.37

Perkembangan Volume Usaha Industri Kecil dan Menengah Tahun 2009-2013


Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Berdasarkan grafik tersebut di atas diketahui bahwa

perkembangan pencapaian volume usaha industri kecil dan menengah

selama tahun 2009 sampai dengan 2013 meningkat sebesar

Rp.143.722.560.000,00 atau tumbuh rata-rata 11,37% per tahun dari

volume usaha IKM tahun 2009 sebesar Rp.271.714.351.000,00

menjadi Rp.415.436.911.000,00 pada tahun 2013. Hal ini

menunjukan adanya peningkatan kapasitas usaha industri kecil dan

menengah karena iklim usaha yang kondusif dan industri yang

berdaya saing, sehingga diharapkan dapat mewujudkan jejaring

agribisnis yang kuat dan kokoh serta mampu menyumbang PDRB

Kabupaten Jombang tahun 2012 dari sektor industri pengolahan

sebesar 11,6% dengan sumbangan terbesar dari sub sektor makanan,

minuman dan tembakau, diikuti sub sektor tekstil, barang kayu dan

hasil hutan lainnya serta barang kulit dan alas kaki.

Jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013 meningkat sebanyak 37 industri atau tumbuh

rata-rata 18,14% per tahun dari sebanyak 210 industri pada tahun

2009 menjadi sebanyak 407 industri pada tahun 2013. Industri yang

diterbitkan izin usahanya selama tahun 2013 tersebut terdiri dari 20

industri dengan permodalan antara Rp.6.000.000,00 sampai dengan

Rp.200.000.000,00, sebanyak 16 industri dengan permodalan antara

Rp.201.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 dan 1

industri dengan permodalan lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00.

Perkembangan jumlah industri yang memiliki izin selama tahun 2009

sampai dengan tahun 2013 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.38

2009 2010 2011 2012 2013

271714351,000 298885786,100

315752080,000

384693807,300 415436911,000

Volume Usaha IKM (Rp.)


Perkembangan Jumlah Industri yang memiliki Izin Selama tahun 2009 - 2013

Sumber data: Badan Pelayanan Perizinan

6. Urusan Pariwisata

b) Jumlah Kunjungan Wisata

Wisata Religi merupakan salah satu jenis wisata yang menjadi

andalan di Kabupaten Jombang. Keberadaan makam Presiden

Abdurahman Wahid pahlawan Nasional turut andil memberikan

dampak signifikan terhadap jumlah wisatawan yang mengunjungi

Kabupaten Jombang. Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten

Jombang sepanjang tahun 2009 – 2012 mengalami peningkatan yang

signifikan, yaitu dari sebanyak 146.548 orang pada tahun 2009,

menjadi sebanyak 1.424.404 orang wisatawan pada tahun 2012.

Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Jombang selama 5

tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2.39

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2009-2013 Tribulan I

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011 2012 2013

210

262

322

370

407

Jumlah IKM yg memiliki izin (Kumulatif)

Jumlah IKM yg memiliki izin(Kumulatif)


Sumber : Disporabudpar Kabupaten Jombang

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Urusan Pertanian

a) Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil

pembangunan sektor pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai

Tukar Petani (NTP) merupakan rasio indeks harga yang diterima oleh

petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Tahun dasar

yang digunakan di dalam perhitungan NTP ini adalah tahun 2007.

Perkembangan realisasi capaian NTP sampai dengan tahun 2012

adalah sebesar 104,16 atau naik dari NTP tahun 2011 yang hanya

sebesar 97,87. Perkembangan capaian nilai NTP pada periode tahun

2009 sampai dengan tahun 2012 tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 2.40

Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2012



Secara umum, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2012 lebih tinggi jika

dibandingkan dengan tahun 2007 sebagai tahun dasar maupun

dibandingkan dengan tahun 2011. Jika ditinjau lebih mendalam, ini

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani pada tahun 2012

mampu mencukupi kebutuhan petani baik untuk proses produksi

ataupun untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Meskipun NTP tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya,

Pemerintah Kabupaten Jombang masih terus berupaya meningkatkan

NTP hingga mencapai 115 di akhir tahun 2018 sebagaimana tertuang

dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2018. Upaya tersebut

dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan sektor pertanian yang

terintegrasi dengan sektor lainnya. Salah satu upaya dalam rangka

mendorong peningkatan NTP antara lain melalui peningkatan

efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani, penumbuhan dan penguatan

peran lembaga pertanian di perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas

sumber daya manusia petani serta upaya perlindungan kepada petani

terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.

Secara umum, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang

telah diupayakan dalam rangka peningkatan NTP pada periode

tersebut antara lain:

1) Dari sisi indeks yang diterima, upaya yang dilakukan antara lain:

a) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian;

b) Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem usaha tani sehingga

dapat menurunkan biaya produksi;

103.29

98.12 97.87

104.16

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

2009 2010 2011 2012

NTP Kabupaten Jombang 2009 - 2012Nilai Tukar Petani

NTP minimal


c) Penumbuhan dan penguatan peran lembaga pertanian di

perdesaan sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya

manusia petani;

d) Perlindungan kepada petani terhadap persaingan usaha yang

tidak sehat;

e) Stabilisasi harga produk pertanian;

2) Dari sisi indeks yang dibayar, upaya yang dilakukan antara lain

melalui penurunan biaya produksi dengan subsidi pupuk dan

penurunan pengeluaran konsumsi dengan kebijakan-kebijakan

antara lain biaya pendidikan murah, biaya kesehatan murah serta

stabilisasi harga pangan.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Urusan Pekerjaan Umum

a) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan data hasil evaluasi pemanfaatan lahan yang telah

dilakukan pada tahun 2013, bahwasannya rencana penggunaan lahan

yang direncanakan dalam dokumen Rencana Tatat Ruang Wilayah

Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, penggunaan lahan terbesar

adalah untuk kegiatan budidaya pertanian dengan kisaran mencapai

32,70% dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan data luas

lahan sawah yang ada, berdasarkan jenis pengairannya, maka 92,04%

berpengairan teknis, 2,70% sawah ½ teknis, 4,08% sawah tadah

hujan, 1,19% sawah non teknis.

Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian, maka

Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah membentuk kawasan strategis yang

diwujudkan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Jombang. Langkah

lain yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk

mengamankan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan, yaitu

dengan mulai menginvetarisir lahan pertanian tanaman pangan untuk

selanjutnya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B). Hal ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang

menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan

Pertanian Abadi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Kabupaten

Jombang berencana mengalokasikan lahan seluas 40.676 Ha sebagai


lahan pertanian abadi, dengan luasan minimal yang harus

dipertahankan seluas 31.569,36 Ha.

b) Luas wilayah produktif (Ha)

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan

lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung

(2.864,70 Ha), sempadan sungai (1.212 Ha), kawasan sekitar waduk

(26,0 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota

(1.271,97 Ha).

Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya

alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan

budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (40.676 Ha),

kawasan pertanian lahan kering (14.284,90 Ha), kawasan perkebunan

(5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan

permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri

(2.122,30 Ha).

c) Luas Wilayah Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Jombang

berkembang cukup pesat dimana pada beberapa lokasi telah

dimohonkan untuk kegiatan industri terutama di Wilayah

Pengembangan Ploso. Kawasan peruntukan industri di Wilayah

Pengembangan Ploso pada tahun 2029 direncanakan seluas 899,87

Ha. Di Wilayah Pengebangan Ploso telah berdiri industri dengan luasan

60 Ha di Desa Jatigedong Kecamatan Ploso yang dimiliki oleh PT. Plant

Cheil Jedang Indonesia (CJI) Sedangkan potensi pengembangan lahan

untuk kegiatan industri yang telah direncanakan oleh 2 (dua)

perusahaan yaitu PT. Java Fortis Corporindo dan PT. Kawasan

Jombang luasnya mencapai 2.000 Ha. Kawasan yang telah dibebaskan

untuk kegiatan industri pada Wilayah Pengembangan Ploso ini luasnya

mencapai 800 Ha dimana masing-masing perusahaan mengajukan ijin

seluas 400 Ha untuk tahap pertama.

Gambaran kawasan industri dan potensi pengembangan

kawasan industri yang berada di WP Ploso adalah sebagai berikut:


1) Rencana Pengembangan Kawasan Industri oleh PT. Java Fortis

Corporindo:

o Rencana pengembangan 1.200 Ha;

o Izin tahap pertama seluas 400 Ha, meliputi: Kecamatan Ploso

dan Kabuh;

o Gambaran lokasi yang telah dibebaskan, yaitu:

Kecamatan Ploso (Desa Jatigedong);

Kecamatan Kabuh (Desa Karangpakis, Desa Sumberingin,

Desa Sumbergondang, Desa Genengan Jasem)

2) Rencana Pengembangan Kawasan Industri oleh PT. Kawasan

Jombang:

o Rencana Pengembangan 800 Ha

o Izin tahap pertama seluas 400 Ha meliputi wilayah Kec. Kabuh

dan Kudu

o Gambaran lokasi yang telah dibebaskan berada di :

Kecamatan Kabuh (Desa Munungkerep, Desa Genengan

Jasem, Desa Kauman);

Kecamatan Kudu (Desa Katemas, Desa Sidokaton dan Desa

Bendungan)

d) Luas Wilayah Kebanjiran

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi

di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai

dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal

penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung

akumulasi air hujan tersebut dan terjadi luapan. Kemampuan/daya

tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi

berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat phenomena

alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area)

juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air

yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui

kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan

curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran

air dan wadah air lainnya.

Wilayah yang paling berpotensi terjadi banjir di Kabupaten

Jombang terdapat di Kecamatan Mojoagung, karena wilayah tersebut

menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu S. Gunting, S. Catakgayam dan


S. Jiken. Secara historis, hampir 50% dari jumlah kecamatan yang ada

di Kabupaten Jombang pernah mengalami banjir.

e) Luas Wilayah Perkotaan

Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena

berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan

jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten

Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono

yang kini sedang dalam tahap konstruksi, sebagai bagian dari jalan tol

Trans Jawa. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa

Timur, Kabupaten Jombang termasuk dalam kawasan Wilayah

Pengembangan Germakertosusila Plus, dan Perkotaan Jombang

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL),yakni kawasan

perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup lokal (skala

kabupaten atau beberapa kecamatan)

Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km², atau

menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara

administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang

meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan.

Dari 21 Kecamatan tersebut terdapat beberapa kecamatan dengan

wilayah perkotaan, yaitu: Kecamatan Jombang (36,40 Km²), Kecamatan

Diwek (47,70 Km²) Kecamatan Perak (29,05 Km²), Kecamatan

Peterongan (29,47 Km²), Kecamatan Mojoagung (60,18 Km²),

Kecamatan Tembelang (32,94 Km²) dan Kecamatan Ploso (25,96 Km²).

III - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut

menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat

kemampuannya mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan

daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur

dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah

terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu

dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa

lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Seperti yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah keduakalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, bahwa kabupaten mempunyai kewenangan yang didasarkan pada

azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung

jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Otonomi daerah

yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan

menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas

masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil–

hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing –

masing daerah

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling

rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh

terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan

daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal

capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need)


sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya

untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan

lainnya dari masyarakat atau swasta.

Sinergi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

pada pasal 2, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian

pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara

sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah;

2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas

pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian

nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan

antar daerah;

3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam

rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi,

dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah. Pada 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan

keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini

terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah. Dari undang-undang keuangan negara tersebut, kemudian

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang implementasinya diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah keduakalinya


dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara serta Penyampaiannya.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dalam penyusunan

RPJMD 2014–2018 harus meningkatkan penerapan penganggaran

berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah

(Medium Term Expenditure Framework) dan terpadu (Unified Budgeting)

serta penyusunan anggaran yang berbasis data.

A. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja

keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja

pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan

APBD tidak terlepas dari perkembangan struktur APBD yang terdiri dari

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sementara

itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset

pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi

ekuitas dana yang tersedia.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada seluruh komponen pendapatan yang meliputi pendapatan asli

daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

perbandingan anggaran dan realisasi selalu mencapai di atas 100%. Ini

menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang baik dalam rangka

merealisasikan target pendapatannya. Dari tahun ke tahun Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Kabupaten Jombang selalu mengalami peningkatan. Namun

peningkatan pendapatan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan

yang stabil, sehingga nampak bahwa secara besaran menunjukkan

peningkatan, tetapi secara pertumbuhan mengalami penurunan. Hal ini

perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam skenario perencanaan

pendapatan daerah. Perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi

pendapatan daerah dari tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel berikut:

III - 4

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2012

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

Rata-rata

Pertumbuhan

(%)

1 PENDAPATAN 882.158.477.743 1.019.280.049.808 1.212.775.368.903 1.439.221.547.803 17,73

1.1. Pendapatan Asli Daerah 90.214.137.927 109.154.035.428 124.799.217.856 164.389.353.735 22,35

1.1.1. Pajak daerah 17.784.228.520 19.023.022.752 24.705.170.574 31.887.920.746 21,97

1.1.2. Retribusi daerah 61.399.604.458 18.311.819.028 21.945.014.078 25.495.452.458 (11,39)

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang

dipisahkan

1.161.751.135 1.608.669.797 2.191.500.008 2.322.379.159 26,89

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 9.868.553.815 70.210.523.850 75.957.533.196 104.683.601.371 166,44

1.2. Dana Perimbangan 712.635.849.237 729.721.735.088 783.742.826.668 997.447.923.900 12,36

1.2.1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 61.877.483.237 72.499.335.088 76.207.639.668 93.684.408.900 15,07

1.2.2. Dana alokasi umum 601.450.366.000 606.942.500.000 664.465.787.000 809.295.635.000 10,73

1.2.3. Dana alokasi khusus 49.308.000.000 50.279.900.000 43.069.400.000 94.467.880.000 35,66

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 79.308.490.579 180.404.279.292 304.233.324.379 277.384.270.168 62,43

1.3.1 Hibah - 1.000.000.000 5.999.311.000 1.137.805.600 209,45

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya

46.242.165.579 58.140.920.288 68.189.780.233 66.214.842.515 13,37

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 16.368.225.000 79.343.720.073 185.658.353.640 175.386.824.000 171,07

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

16.698.100.000 17.907.380.000 44.205.880.000 34.517.420.000 44,06

1.3.6 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat 23.705.454.000

1.3.7 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi 306.804.931 179.999.506 127.378.053 (35,28)

Sumber: DPPKAD, Tahun 2013


Berdasarkan tabel diatas rata-rata pertumbuhan pendapatan

tertinggi ada pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang

tumbuh sebesar 62,43%, diikuti oleh pendapatan asli daerah tumbuh

sebesar 22,35 % dan dana perimbangan tumbuh sebesar 12,36%.

Pertumbuhan yang cukup tinggi pada komponen lain-lain pendapatan

daerah yang sah selama kurun waktu tiga tahun tersebut disebabkan oleh

perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian tunjangan

penghasilan dan profesi guru PNSD yang pembayarannya melalui daerah,

Belanja operasional sekolah (BOS) yang pembayarannya dilakukan daerah

(pada tahun 2011), adanya alokasi dana insentif daerah, dana penunjang

pembangunan infrastruktur daerah, dan bantuan keuangan daerah dari

propinsi.

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun

waktu yang sama, menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 22,35%.

Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-

rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai

kisaran 107,65% sampai 117,75%. Perkembangan PAD pada periode

tahun 2009-2012 tersaji dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.2

Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009-2012

Tahun

Target Realisasi Rasio

Efektivitas PAD Pertumbuhan

(%) PAD

Pertumbuhan

(%)

2009 83.553.261.780 90.214.137.927 107,97

2010 101.264.900.929 21,20 109.154.035.428 20,99 107,79

2011 115.926.490.812 14,48 124.799.217.856 14,33 107,65

2012 139.612.120.593 20,43 164.389.353.735 31,72 117,75

Rata-rata Per Tahun 18,70 22,35 110,29

Sumber: DPPKAD, Tahun 2013.

Sedangkan perkembangan realisasi dan target pendapatan asli

daerah dalam APBD Kabupaten Jombang pada periode tahun 2009-2012

yang ditampilkan dalam grafik tersaji pada grafik berikut:


Grafik 3.1

Grafik Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013


Dari tabel dan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi

capaian PAD mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berada di atas

target. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah efektif dalam melakukan

penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-

sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat

digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan

daerah dengan tetap mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah. Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah serta

penyederhanaan prosedur pemungutan yang dipadukan dengan

penerapan sanksi yang efektif serta pengendalian dan pengawasan.

Peningkatan laba asset daerah berkorelasi positif terhadap

peningkatan PAD dari unsur pemakaian kekayaan daerah, sehingga

kedepan PAD tidak lagi dipungut dari pelayanan kesehatan ataupun

pengurusan hak kewarganegaraan seperti Akte dan KTP. PAD meningkat

apabila pemerintah daerah dikelola dengan jiwa entrepreneurship. Perlu

diketahui bahwa kinerja peningkatan Peneriman Daerah yang berkualitas

indikatornya bukan dari kontribusi pendayagunaan cash idle seperti

terlihat pada penerimaan laba deposito atau yang dicerminkan dari silpa

riil yang terus meningkat tetapi dari hasil perencanaan yang baik dari sisi

penentuan target pendapatan dan efisiensi serta efektivitas belanja.

Perkembangan kinerja kapasitas fiskal daerah Kabupaten Jombang

dapat dilihat kinerjanya dengan pendekatan rasio PAD terhadap DAU

dalam APBD. Perkembangan rasio PAD terhadap DAU pada APBD TA.

2004-2014 tersaji pada tabel dan grafik berikut:


Tabel 3.3

Rasio PAD Terhadap DAU Dalam APBD TA. 2004-2014

Perbandingan DAU dan PAD Rasio PAD terhadap

DAU Tahun

Anggaran Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum

(DAU)

2004 44.534.969.610,13 292.095.000.000 15,25

2005 48.990.312.932,06 328.521.000.000 14,91

2006 66.303.981.352,24 465.429.000.000 14,25

2007 80.438.355.306,38 537.081.999.400 14,98

2008 97.601.053.792,45 591.773.863.400 16,49

2009 90.214.137.927,09 601.450.366.000 15,00

2010 109.154.035.427,00 606.942.500.000 17,98

2011 115.654.150.812,00 664.825.242.000 17,40

2012 139.612.120.593,18 809.295.635.000 17,25

2013 173.214.032.229,00 920.097.938.000 18,83

2014 199.570.361.830,00 1.007.166.193.000 19,82


Grafik 3.2

Perbandingan DAU Terhadap PAD Pada APBD TA. 2004-2014


Melihat data trend kenaikan DAU dan PAD dapat dilihat bahwa

gapnya sangat lebar, artinya bahwa prosentase kenaikan PAD masih

belum sebesar prosentase kenaikan DAU.


2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan

salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak

hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-

undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-

sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang selama

kurun waktu 2009-2012 mengalami tingkat pertumbuhan yang positif

dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel III.2 dan dapat dijelaskan

secara rinci, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2012

No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%)

1. ASET 4,87

1.1. ASET LANCAR 33,21

1.1.1. Kas 37,61

1.1.2. Piutang 5,97

1.1.3. Persediaan 37,66

1.2. ASET TETAP 3,10

1.2.1. Tanah 0,14

1.2.2. Peralatan dan mesin 12,51

1.2.3. Gedung dan bangunan 6,13

1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 1,55

1.2.5. Aset tetap lainnya (1,29)

1.2.6. Konstruksi dalam pengerjaan 5.772,64

1.3. ASET LAINNYA

1.3.1. Tagihan penjualan angsuran -

1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

32,54

1.3.3. Kemitraandengan pihak kedua -

1.3.4. Aset tak berwujud 471,41

1.3.5. Aset Lain-lain (72,41)

JUMLAH ASET DAERAH 4,87

2. KEWAJIBAN 60,09


No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%)

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 60,09

2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 376,13

2.1.2. Uang muka dari kas daerah -

2.1.3. Pendapatan diterima di muka -

2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya 80,04

3. EKUITAS DANA 4,84

3.1. EKUITAS DANA LANCAR 33,42

3.1.1. SILPA 38,70

3.1.2. Cadangan piutang 5,97

3.1.3. Cadangan persediaan 37,66

3.1.4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

80,04

3.1.5 Pendapatan yang ditangguhkan 2,24

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 3,50

3.2.1. Diinvestasikan dalam asset tetap 3,10

3.2.2. Diinvestasikan dalam asset lainnya 1.663,75

3.2.3. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

19,98

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

4,87


Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang

sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah,

memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun

masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,

serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2009-2012,

pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten

Jombang mencapai 4,87% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah

Kabupaten Jombang meningkat sebesar 4,87% setiap tahun.

Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 33,21%. Tingginya

pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset

Pemerintah Kabupaten Jombang berada pada kondisi yang sehat.

Sedangkan untuk aset tetap, rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,10%.

Aset tetap tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana

mobilitas dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk pelayanan

kepada masyarakat dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan.


Kinerja peningkatan asset daerah tidak hanya dari penambahan atau

mutasi asset hasil pembelian tiap tahun, tetapi juga dari hasil identifikasi

aset daerah yang belum memiliki legalitas, sehingga belum dapat

dimasukkan dalam neraca daerah.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang,

memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak

ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan

datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3

tahun (2010-2012) dengan rata-rata sebesar 60,09% yang didominasi oleh

utang perhitungan pada pihak ketiga. Tingginya rata-rata kewajiban ini

menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang selama kurun waktu

tersebut belum optimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka

pendek yang cukup tinggi.

Ekuitas dana yang meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana

investasi, dan ekuitas dana cadangan, merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah

Kabupaten Jombang selama kurun waktu 3 tahun mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 4,84%, yang berarti bahwa ekuitas

dananya terbilang cukup. Berdasarkan data tersebut, maka dapat

digambarkan analisis rasio keuangan Kabupaten Jombang sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 3.5

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012

No. Uraian 2011

2012

1. Rasio lancar (current ratio) 16,42 32,06

2. Rasio quick (quick ratio) 15,41 30,28

3. Rasio total hutang terhadap total asset 0,003 0,002

4. Rasio hutang terhadap modal 0,003 0,002

5. Rata-rata umur piutang 3,01 3,00


Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat

diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara

kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang


lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio

likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio

lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio).

Sedangkan rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai

kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah

memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo.

Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai

rasio lebih dari satu.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten

Jombang selama kurun waktu tahun 2010-2012 mempunyai nilai lebih

dari 1 (satu), yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jombang

dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun

2011 mencapai 16,42 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah

Kabupaten Jombang adalah 16,42 kali lipat bila dibandingkan dengan

kewajiban yang jatuh tempo dan naik mencapai 32,06 pada tahun 2012.

ini berarti setiap Rp.1 hutang, pemerintah Pemerintah Daerah

mempunyai Rp. 16,42 aktiva lancar pada tahun 2011 dan Rp.32,06 pada

tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan

Pemerintah Daerah sangat likuid.

Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick (quick ratio)

Pemerintah Kabupaten Jombang juga mempunyai nilai yang baik, yaitu

mencapai 15,41 pada tahun 2011 dan menjadi 30,28 pada tahun 2012.

Rasio quick merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena

mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar

kewajibannya dalam waktu dekat yang mengurangkan persediaan pada

total aset lancar. Meskipun Persediaan masuk dalam kategori aset

lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan

di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga

sebagai faktor pengurang dalam aset lancar pada saat penghitungan quick

ratio.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang,

dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam

memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun

jangka panjang. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata rasio

total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal

adalah 0,003 pada tahun 2011 dan 0,002 pada tahun 2012. Hal ini

menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Jombang


dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kabupaten

Jombang.

Rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Jombang

menunjukkan penurunan, yaitu dari 3,01 hari pada tahun 2011 menjadi

3 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Jombang semakin baik karena mampu melunasi piutang atau

merubah piutang menjadi kas hanya dalam waktu 3 hari pada tahun

2012.

3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan

tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan

antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja

daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan bahwa

sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana

Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan,

Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi

Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi

Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah

Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana

Bantuan Keuangan.

Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan

Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan

penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai

peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan

dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan

intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara


adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4)

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan

pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah,

melalui:

o Koordinasi yang intensif dengan SKPD dan instansi terkait,

peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, peningkatan pengawasan serta

penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Beberapa upaya

tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

dalam pencapaian target pendapatan daerah;

o Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan

maksimal, sehingga masyarakat merespon secara positif produk

layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat;

o Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan

sarana umum yang mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi

yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan

daerah, khususnya PAD;

o Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang,

mulai dari tingkat bawah sampai atas, dalam pemungutan terhadap

wajib pajak dan wajib retribusi, serta penerapan sanksi yang efektif

bagi wajib pajak maupun wajib retribusi yang melanggar aturan;

o Meningkatkan pengendalian terhadap data base potensi pajak dan

retribusi dengan melakukan pembentukan tim intensifikasi PAD,

melakukan pemeliharaan dan update data wajib pajak/retribusi

daerah dan pendataan bagi wajib pajak/wajib retribusi baru, dan

Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah

o Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusahaan Daerah untuk

memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan

daerah;

o Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, disesuaikan seiring dengan perkembangan peraturan dan

pembangunan, agar dalam pelaksanaannya lebih efisien dan efektif,

serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan memperhatikan

kemampuan masyarakat wajib pajak daerah maupun wajib retribusi

daerah;


o Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

o Melakukan penertiban atau penegakan Peraturan Daerah tentang

Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan teguran secara

lisan dan tertulis pada wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak

kooperatif;

o Melakukan secara intensif pendataan aset daerah dan legalisasi

kepemilikan aset daerah, guna tertib administrasi aset daerah dan

sebagai dasar pemanfaatan aset daerah;

o Mengintensifkan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal (idle) untuk dikelola atau

dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

b. Melakukan persiapan secara bertahap, baik dari sisi sarana dan

prasarana, sumberdaya manusia maupun kelembagaan, terkait dengan

pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada

tahun 2014;

c. Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan pendapatan daerah

kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan

dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga diperoleh dana

perimbangan maupun dana lain sesuai kebutuhan daerah;

d. Melakukan kerjasama dengan investor sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dalam rangka membuka lapangan kerja yang

mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip

penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja

perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan

anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

ke dalam program dan kegiatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (Performance

Based Budgeting). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan

pada pemenuhan belanja belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan,


belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan pada:

a. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai

dengan visi dan misi daerah;

b. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai

bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan

secara proporsional;

c. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai

program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan

tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;

d. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan anggaran daerah

dapat terjamin;

e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

perencanaan dan penganggaran.

4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dengan semakin bertambahnya jumlah pegawai di Kabupaten

Jombang, maka berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang

semakin besar apabila dibandingkan dengan belanja langsung. Proporsi

belanja pemenuhan aparatur tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Jombang

No. Uraian

Total belanja untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur (Rp)

Total pengeluaran (Belanja +

Pembiayaan Pengeluaran)

(Rp)

Prosentase

(a) (b) (a)/(b) x 100%

1 Tahun 2010 654,434,877,974 1,005,454,919,162 65,09

2 Tahun 2011 717,799,586,658 1,146,937,496,234 62,58

3 Tahun 2012 802,547,495,510 1,386,166,896,546 57,90


Selama periode tahun 2010-2012, rata-rata belanja untuk

memenuhi kebutuhan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

adalah sebesar 61,85%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja

untuk pemenuhan kebutuhan aparatur relatif besar persentasenya

apabila dibandingkan dengan belanja untuk pelayanan publik.


Apabila dianalis lebih lanjut dari sisi jenis belanja, kontribusi rata-

rata terbesar belanja daerah selama tahun anggaran 2009 sampai dengan

tahun 2012 masih ada pada belanja tidak langsung. Trend proporsi

belanja langsung terhadap belanja daerah secara penganggaran

menunjukkan peningkatan positif, akan tetapi secara realisasi

menunjukkan penurunan. Proporsi belanja langsung pada tahun 2009

yang mencapai 35,54% mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi

sebesar 35,44%.

Hal ini menunjukkan komposisi yang kurang ideal, mengingat

belanja tidak langsung masih menempati porsi yang cukup besar jika

dibandingkan dengan belanja langsung. Kondisi ideal yang diharapkan

adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik)

yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Meskipun dalam komponen

belanja tidak langsung, selain belanja pegawai terdapat belanja hibah dan

belanja bantuan sosial yang merupakan kerangka regulasi daerah dalam

mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, namun

prosentasenya tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja

pegawai. Pelaksanaan kegiatan dalam belanja hibah dan belanja bantuan

sosial adalah oleh kelompok masyarakat, sehingga kemanfaatan atas hasil

kegiatan tentunya secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mengetahui porsi DAU yang digunakan untuk membiayai

selain belanja pegawai setiap tahunnya, bisa dilihat dari rasio antara DAU

dengan belanja pegawai sebagaimana tabel berkut ini:

Tabel 3.7

Tren Realisasi DAU dengan Gaji dan Tunjangan PNSD

No. Tahun

Anggaran DAU Gaji Pegawai

1 2007 537,081,999,400 315,999,265,797

2 2008 591,773,863,400 436,080,773,176

3 2009 601,450,366,000 472,813,342,353

4 2010 606,942,500,000 493,802,074,118

5 2011 664,825,242,000 550,064,134,051

6 2012 809,295,635,000 618,707,667,330

7 2013 920,097,938,000 646,272,344,488

8 2014 1,007,166,193,000 670,870,214,052



Adapun untuk grafik tren kenaikan DAU dan Belanja Gaji dan

Tunjangan PNSD bisa kita lihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.3

Tren Kenaikan DAU dengan Belanja Gaji dan Tunjangan PNSD


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selisih DAU yang digunakan

untuk membiayai belanja langsung mulai tahun 2012 sudah mulai

melebar, hal itu bisa dilihat dari celah grafik garis di atas. Apabila tren

kedua garis ternyata masih sejajar, artinya kenikan belanja gaji selalu

diikuti kenaikan DAU minimal sama. Apabila tren kedua garis di atas

mengarah pada satu titik, maka artinya suatu saat bertemu berarti semua

DAU digunakan untuk belanja gaji pegawai. Apabila diteruskan suatu saat

dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah kabupaten akan

kesulitan dalam pembiayaan pembangunan. Perkembangan proporsi

realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total

belanja pada periode tahun 2009-2012 serta rencana tahun 2013 tersaji

dalam grafik berikut:

Grafik 3.4

Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tahun 2009-2012 dan Rencana Tahun 2013


0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013*)

64.45 71.18

68.66 64.56

58.95

35.54 28.82 31.34 35.44

41.05

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung


Pada komponen belanja langsung terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun rata-rata proporsi

masing-masing komponen belanja langsung terhadap total belanja

langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.5

Proporsi Komponen Belanja Langsung Tahun 2009-2012 dan Rencana

Tahun 2013


Pada komponen belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai,

hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Proporsi belanja terbesar adalah untuk gaji pegawai, dimana pada tahun

2009 proporsinya sebesar 77,96% menjadi sebesar 85,42% pada tahun

2012. Urutan rata-rata proporsi komponen lainnya yang ada di belanja

tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 7,01%, belanja hibah

sebesar 5,83% belanja bantuan sosial sebesar 4,38% dan belanja tidak

terduga sebesar 0,03% (DPPKAD Kab. Jombang 2009-2013). Sedangkan

untuk perkembangan defisit APBD setiap tahunnya dari tahun 2009-2012

bisa kita lihat pada table berikut:

Tabel 3.8

Perkembangan Defisit APBD dan Realisasinya Tahun 2009-2012

Tahun Surplus (Defisit) APBD Realisasi Surplus

(Defisit) APBD

2009 (124.580.156.852) (41.859.369.924)

2010 (79.883.914.771) 17.325.130.646

2011 (93.752.130.667) 69.337.022.029

2012 (138.196.419.653) 75.839.156.056



Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan

difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada

masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai

fasilitator pembangunan. Adapun beberapa langkah yang perlu

diupayakan diantaranya adalah:

o Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumberdana pembiayaan

program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin dapat mendukung

pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat pada masing-

masing urusan;

o Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar kemampuan

keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan;

o Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam program

dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan data capaian

kinerja

B. ANALISIS PEMBIAYAAN

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun tahun 2010-2012

menunjukkan bahwa defisit riil anggaran Pemerintah kabupaten Jombang

pada tahun 2011 mencapai Rp.65.837.872.669,00, kemudian turun

menjadi Rp.53.054.651.256,00 pada tahun 2012. Untuk menutup defisit

riil anggaran tersebut, pada kurun tahun yang sama dialokasikan Silpa

tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan kondisi defisit riil APBD Kabupaten Jombang Tahun

Anggaran 2011-2012 dan komposisi penutupnya tersaji dalam tabel

berikut:

Tabel 3.8

Defisit Riil APBD Kabupaten Jombang Tahun 2011-2012

No. Uraian 2011 (Rp)

2012 (Rp)

1. Realisasi Pendapatan Daerah

1.212.775.368.903

1.439.221547.803

Dikurangi realisasi:

2. Belanja Daerah 1.143.438.346.874 1.363.382.391.746

3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.499.149.361 22.784.504.800

Defisit riil* 65.837.872.669 53.054.651.256


* Pembiayaan dalam kondisi surplus pada tahun 2011 dan 2012


Tabel 3.9

Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Kabupaten Jombang

No. Uraian

Proporsi dari total defisit riil

2011 (%)

2012 (%)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

94,627,032,234 160,830,924,453

2. Pencairan Dana Cadangan - -

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- -

4. Penerimaan Pinjaman Daerah - -

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

314,446,050 182,141,239

6. Penerimaan Piutang Daerah - -

7. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

51,573,500 -


Selama tahun anggaran 2011 dan 2012, realisasi APBD mengalami

surplus anggaran yang digunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya.

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Jombang dengan

kurun waktu yang sama pada tahun 2010-2012, gambarannya tersaji

dalam pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD TA. 2011 dan 2012

No. Uraian

2011 2012

Rp. % dari

SiLPA Rp.

% dari

SiLPA

1. Jumlah SiLPA 160,830,924,453 100.00 214,067,716,949 100.00

2. Pelampauan

penerimaan PAD

8,872,727,044 5.52 24,777,233,142 11.57

3. Pelampauan

penerimaan dana

perimbangan

13,666,650,996 8.50 14,989,855,407 7.00

4. Pelampauan

penerimaan lain-lain

pendapatan daerah

yang sah

14,989,178,511 9.32 2,004,027,652 0.94

5. Sisa penghematan

belanja atau akibat lainnya

123,302,367,902 76.67 172,296,600,748 80.49

6. Kewajiban kepada

pihak ketiga sampai

dengan akhir tahun

belum terselesaikan

- - - -

7. Kegiatan lanjutan - - - -



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir

(2010-2012), terlihat adanya kecenderungan peningkatan SiLPA (Sisa

Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada

ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini,

sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD,

pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan

lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan

pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai

dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dari uraian SiLPA yang ada, dari 7 (tujuh) item terdapat 4 (empat)

item yang berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA

selama tahun 2011-2012, yakni dari:

a. Pelampauan penerimaan PAD yang secara keseluruhannya jika dirata-

ratakan mengalami kenaikan konstribusinya sebesar 8,54 %. Namun

jika diperbandingan terhadap kondisi SiLPA tahun bersangkutan,

pelampauan penerimaan PAD paling besar kontribusinya terjadi pada

tahun anggaran 2012 yang mencapai 11,57 %. Lonjakan ini

merupakan reaksi atas pemulihan kondisi ekonomi nasional terutama

imbas industri manufaktur kendaraan bermotor, yang berdampak pada

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Namanya.

b. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan pada SiLPA mengalami

penurunan dengan rata-rata kontribusinya sebesar 7,75 %.

Penerimaan dana perimbangan terhadap jumlah keseluruhan SiLPA,

baik nilai konstribusi maupun proporsi tahunannya, mengalami

penurunan. Penurunan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan

alokasi dana perimbangan oleh pemerintah daerah yang dituangkan

dalam RAPBD Tahun berkenaan semakin cermat dengan realisasi

penetapannya oleh pemerintah pusat.

c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

dengan rata-rata konstribusinya sebesar 5%; Jika dilihat nilai

nominalnya, kontribusi terbesar terhadap SiLPA diperoleh pada tahun

anggaran 2011 yaitu 14,989,178,511 dengan kontribusi 9,32%

terhadap SILPA.

d. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata

kenaikan konstribusinya sebesar 78,5%. Dari pertumbuhan

kontribusinya secara nominal terus meningkat, bahkan untuk tahun


2012, baik nominal maupun proporsinya memberi kontribusi yang

meningkat besar dan cenderung menjadi dominan. Kondisi ini,

merupakan fakta yang kurang relevan dengan pendekatan

perencanaan pembangunan yang harus makin akurat dalam

perencanaan alokasi kegiatan.

C. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran

keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan

pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan

pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya

mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana

ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan

dari hasil analisis yang mencakup:

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas

Utama

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan kemampuan

pendanaan untuk memenuhi pengeluaran daerah, baik berupa belanja

maupun pembiayaan. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran

periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas

utama dapat tersaji pada tabel berikut:

III - 23


Tabel 3.11

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Dalam APBD KabupatenJombang TA. 2009-2012

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

Rata-rata

pertumbuhan

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

A Belanja Tidak Langsung 505.646.388.120 544.351.934.031 609.086.810.229 662.092.331.111 38,87

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 458.935.825.627 496.572.200.415 552.556.904.362 594.091.170.712 9,00

2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD

serta Operasional KDH/WKDH

2.747.400.000 2.893.600.000 2.890.200.000 4.154.400.000 16,31

3 Belanja Bunga 22.658.706 - - - -

4 Belanja bagi hasil (bantuan keu pemerintah desa) 43.940.503.787 44.886.133.616 53.639.705.867 63.846.760.399 13,56

B Belanja Langsung 20.797.158.197 18.516.152.415 18.611.414.637 17.626.620.875 26,50

1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan

tenaga medis.

7.734.460.000 2.884.075.000 2.973.077.000 1.694.920.000 (34,21)

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 30.578.000 96.712.000 60.904.000 49.591.000 53,56

3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan

kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)

13.032.120.197 15.535.365.415 15.577.433.637 15.882.109.875 7,14

4 Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada

kontrak jangka panjangnya)

- - - - -

5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor

(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

- - - - -

C PembiayaanPengeluaran 278.987.930 - 2.500.000.000 15.000.000.000 400,00

1 Pembentukan Dana Cadangan - - 2.500.000.000 15.000.000.000 500,00

2 Pembayaran pokok utang 278.987.930 - (100,00)

TOTAL (A+B+C) 526.722.534.247 562.868.086.446 630.198.224.866 694.718.951.986 465,37



2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan berpedoman pada analisa

penerimaan dan pengeluaran APBD pada tahun-tahun sebelumnya

dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan

pemerintah propinsi. Analisa tersebut digunakan sebagai acuan untuk

proyeksi target pendapatan dan proyeksi belanja ke depan. Rata-rata

pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2009-2012 sebesar

17,73% dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya selalu

mengalami kenaikan sebesar 16,21%.

Untuk tahun 2014-2018, pendapatan daerah diproyeksikan naik

sebesar 5%-7% tiap tahunnya dari pendapatan tahun 2013 dengan

memperhatikan APBD tahun 2014. Pendapatan tahun 2014-2018

diproyeksikan naik hanya pada kisaran tersebut, meskipun rata-rata

pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 17,73% pada empat tahun

terakhir. Hal ini disebabkan karena sumbangan pertumbuhan

pendapatan yang paling besar ada pada komponen lain-lain pendapatan

daerah yang sah, dimana dengan adanya perubahan kebijakan

Pemerintah Pusat terkait pembayaran dana tunjangan profesi guru PNSD

melalui APBD dan dana Belanja Operaional Sekolah (BOS) yang

disalurkan melalui kas daerah. Penentuan besaran proyeksi pendapatan

tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan pada APBD

Tahun Anggaran 2014 yang hanya sebesar 5,02% dan diproyeksikan

sebesar 6,9% pada P-APBD Tahun Anggaran 2014 jika dibandingkan

dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya diproyeksikan menurun sebesar 5% tiap tahunnya, karena

diharapkan perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dapat

dilaksanakan.

Dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah, maka belanja daerah

pada tahun 2014-2018 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata

sebesar 5%-8%. Komposisi besaran kenaikan belanja tidak langsung dan

belanja langsung memperhatikan kebijakan belanja pemerintah daerah

tiap tahunnya. Realisasi pendapatan daerah dan silpa tahun 2009-2012,

proyeksi kerangka pendapatan APBD tahun 2014-2018, pertumbuhan

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2009-2012 serta

proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018

tersaji dalam tabel berikut:

I - 25


Tabel 3.12 Pertumbuhan Pendapatan dan Silpa Tahun 2009-2012

Uraian 2009 2010 2011 2012 Rata-rata

Pertumbuhan

PENDAPATAN 882.158.477.743 1.019.280.049.808 1.212.775.368.903 1.439.221.547.803

Pertumbuhan 15,54 18,98 18,67 17,73

SILPA 128.709.144.782 82.733.914.771 94.627.032.234 160.830.924.453

Pertumbuhan (35,72) 14,38 69,96 16,21


Tabel 3.13

Proyeksi Pendapatan dan Silpa Tahun 2014-2018*

Uraian Rata-rata

Pertumbuhan Tahun Dasar

(2013) 2014 2015 2016 2017 2018

PENDAPATAN 17,73 1.567.596.757.747 1.676.352.219.466 1.781.124.233.183 1.895.116.184.106 2.020.193.852.257 2.155.546.840.359

SILPA 16,21 214.000.000.000 235.468.644.157 223.695.211.949 212.510.451.351 201.884.928.784 191.790.682.345

Sumber: DPPKAD, Data Diolah

I - 26


Tabel 3.14

Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2009-2012

Pertumbuhan Belanja

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Rata-rata

Belanja Langsung 328.415.263.917 288.760.922.054 358.389.968.642 483.218.896.445

Pertumbuhan (12,07)% 24,11% 34,83% 15,62%

Belanja Tidak Langsung

595.602.583.749 713.193.997.107 785.048.378.231 880.163.495.301

Pertumbuhan 19,74 % 10,08 % 12,12 % 13,98 %


Tabel 3.15

Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2014-2018

Uraian tahun dasar

(2013) rata-rata

pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja Langsung

681.838.260.482 15,62 835.599.808.173 820.986.842.025 858.958.239.181 879.428.200.217 916.858.630.892

Belanja Tidak Langsung

1.115.226.420.414 13,98 1.069.721.055.450 1.178.832.603.106 1.243.668.396.277 1.312.650.580.824 1.450.478.891.810

Sumber Data : DPPKAD, Data diolah

I - 27


3. Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan

dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan

pembangunan daerah tahun 2014-2018 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.16

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

No. Uraian Proyeksi

2014 2015 2016 2017 2018 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1. Pendapatan 1.676.352.219.466 1.781.124.233.183 1.895.116.184.106 2.020.193.852.257 2.155.546.840.359

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

25.000.000.000

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

235.468.644.157 223.695.211.949 212.510.451.351 201.884.928.784 191.790.682.345

Total penerimaan 1.911.820.863.623 2.004.819.445.131 2.107.626.635.458 2.222.078.781.041 2.372.337.522.703

Dikurangi:

4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan

Mengikat serta Prioritas Utama

967.285.645.084 1.018.239.680.751 1.074.891.244.224 1.161.075.440.352 1.202.154.314.906

Kapasitas riil kemampuan keuangan

944.535.218.538 986.579.764.380 1.032.735.391.234 1.061.003.340.690 1.170.183.207.797


I - 28


Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus

benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif

mungkin. Pada tabel berikut disajikan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun

kedepan (2014-2018).

Tabel 3.17

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

No. Uraian Proyeksi

2014 2015 2016 2017 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

I Kapasitas riil kemampuan keuangan 944.535.218.538 986.579.764.380 1.032.735.391.234 1.061.003.340.690 1.170.183.207.797

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

II.a Belanja Langsung 835.599.808.173 820.986.842.025 858.958.239.181 879.428.200.217 916.858.630.892

II.b Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal

6.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 30.000.000.000 5.000.000.000

Dikurangi:

II.c Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

18.666.020.316 19.790.578.834 21.006.306.985 22.319.800.965 23.738.317.201

II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

6.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 30.000.000.000 5.000.000.000

II Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)

816.933.787.857 801.196.263.191 837.951.932.196 857.108.399.252 893.120.313.692

I - 29


No. Uraian Proyeksi

2014 2015 2016 2017 2018

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

127.601.430.682 185.383.501.189 194.783.459.038 203.894.941.438 277.062.894.106

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a Belanja Tidak Langsung 1.069.721.055.450 1.178.832.603.106 1.243.668.396.277 1.312.650.580.824 1.450.478.891.810

Dikurangi:

III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

942.119.624.768 993.449.101.917 1.048.884.937.239 1.108.755.639.386 1.173.415.997.705

III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) 127.601.430.682 185.383.501.188 194.783.459.038 203.894.941.438 277.062.894.105

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)* 0 0 0 0 0


Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jombang

untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2014-2018, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 944.535.218.538,00 atau sebesar 56,34% dari total penerimaan;

2. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 986.579.764.380,00 atau sebesar 55,39% dari total penerimaan;

3. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 1.032.735.391.234,00 atau sebesar 54,49% dari total penerimaan;

4. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp.1.061.003.340.690,00 atau sebesar 52,52% dari total penerimaan;

5. Proyeksi Tahun 2018 sebesar Rp. 1.170.183.207.797,00 atau sebesar 54,29% dari total penerimaan.


Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut

merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, digunakan untuk membiayai

program peningkatan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa,

alokasi percepatan pembangunan desa 500 juta per desa yang

dialokasikan melalui belanja langsung, serta untuk pemenuhan

kebutuhan pelayanan bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh

persen) dan pelayanan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) serta

pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Disamping

itu juga untuk membiayai program prioritas SKPD yang merupakan

penjabaran pelaksanaan masing-masing urusan yang berdampak luas

pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai

dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk

peningkatan kapasitas kelembagaannya. Program prioritas tersebut

diantaranya adalah:

o Pembangunan pasar cukir;

o Pengadaan tanah untuk sport center dalam rangka penyiapan

penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Timur Tahun

2017;

o Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan

pemerintah daerah;

o Pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);

o Pengurangan gas emisi rumah kaca melalui pengelolaan TPA yang

sesuai ketentuan;

o Pengadaan tanah untuk Jembatan Ploso Baru;

o Penyelesaian pembangunan pergudangan Tunggorono;

b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, direncanakan untuk

membiayai alokasi percepatan pembangunan desa 500 juta per desa

yang dialokasikan melalui belanja tidak langsung yakni berupa alokasi

dana desa dan program penguatan produk unggulan desa.

Adapun perhitungan pemenuhan fungsi pendidikan sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 bahwa proporsi

untuk fungsi pendidikan minimal 20%. Pemenuhan proporsi tersebut

dalam APBD Kabupaten Jombang mulai tahun 2012 sampai dengan

tahun 2014 telah terpenuhi. Perkembangan perhitungan proporsi fungsi

pendidikan dalam APBD Kabupaten Jombang tersaji dalam tabel berikut:

I - 31


Tabel 3.18

Perhitungan Proporsi Fungsi Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012-2014

No. Komponen Perhitungan P-APBD 2012 P-APBD 2013 APBD 2014

1 Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan 182,345,542,664.00 144,746,703,108.00 111,742,332,612.00

2 A. Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan 577,098,073,556.00 693,770,641,494.00 686,557,090,787.00

1) Gaji PNS Dinas Pendidikan 16,707,934,490.00 18,221,648,594.00 19,251,648.00

2) Gaji PNS Tenaga Kependidikan 560,390,139,066.00 675,558,992,900.00 667,305,442,243.00

B. Belanja Tidak Langsung pada SKPD 47,293,805,000.00 29,011,285,400.00 18,637,209,483.00

1) Bantuan keuangan kabupaten untuk fungsi pendidikan

2) Hibah untuk fungsi pendidikan 44,586,805,000.00 28,811,285,400.00 18,437,209,483.00

3) Bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakat) 2,707,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Jumlah A+B 624,391,878,556.00 722,781,926,894.00 705,194,300,270.00

3 Anggaran Fungsi Pendidikan termasuk Gaji Pendidik (1+2) 806,737,421,220.00 867,528,630,002.00 816,936,632,882.00

4 Total Belanja Daerah 1,535,646,851,255.47 1,797,064,680,896.77 1,800,547,786,879.00

Pekerjaan lanjutan

5 Rasio Anggaran Pendidikan 52.53 48.27 45.37

Butir 3/Butir 4 x 100%

6 Rasio Anggaran Pendidikan Tanpa Belanja Gaji 14.95 9.67 7.24


I - 32


Sedangkan perhitungan pemenuhan fungsi kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

proporsi Belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10%, di mana di Kabupaten Jombang sudah mencapai 10,09% sebagaimana

perhitungan berikut :

Tabel 3.19

Perhitungan Proporsi Fungsi Kesehatan Dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2012-2014

No. Komponen Perhitungan P-APBD 2012 P-APBD 2013 APBD 2014

1 Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan dan RSUD 131,064,635,370.99 154,274,993,793.73 176,921,147,670.00

2 Belanja Tidak Langsung pada SKPD 5,439,521,000.00 5,103,849,000.00 4,750,936,000.00

1) Bantuan keuangan kabupaten untuk fungsi kesehatan

3,706,600,000.00 2,506,600,000.00 2,506,600,000.00

2) Hibah untuk fungsi kesehatan 1,399,421,000.00 2,262,249,000.00 1,909,336,000.00

3) Bantuan sosial 333,500,000.00 335,000,000.00 335,000,000.00

3 Anggaran fungsi kesehatan tidak termasuk Gaji PNS Dinas Kesehatan dan RSUD (UU Nomor 36 Tahun 2009) (1+2)

136,504,156,370.99 159,378,842,793.73 181,672,083,670.00

4 Total Belanja Daerah 1,535,646,851,255.47 1,797,064,680,896.77 1,800,547,786,879.00

5 Rasio Anggaran Kesehatan (butir 3/butir 4 x100%) 8.89 8.87 10.09


IV - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi

perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan

pelindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban,

kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan

kemandirian. Dalam konteks nasional, pembangunan daerah merupakan

upaya untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan,

memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah

dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui serangkaian kebijakan

dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang

telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat

pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan

perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara

terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Pesatnya kemajuan teknoogi informasi dan interaksi kerjasama

internasional telah mendukung komitmen internasional untuk

mewujudkan perdagangan yang lebih luas. Perjanjian internasional seperti

Asean Economy Community, Konvensi Rio De Jenairo, dan Tujuan

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/ MDG’s, adalah

ratifikasi internasional yang disepakati pada tingkat nasional dan harus

diimplementasikan di tingkat daerah.

Keberagaman kondisi daerah tentunya akan mempengaruhi

responsivitas daerah terhadap dampak ratifikasi tersebut. Kondisi daerah

yang belum memiliki daya saing produk berskala internasional serta daya

saing sumberdaya manusia bersertifikasi internasional harus bersaing

dan berkompetisi dalam perdagangan bebas lintas negara. Keberadaan ini

tentunya akan menjadi salah satu pemicu permasalahan di daerah.

Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Jombang



A. Kemiskinan

Angka penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari tahun ke

tahun cenderung turun. Banyak program bantuan untuk warga miskin

yang telah diimplementasikan di masyarakat. Penanggulangan

kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang

dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten.

Berbagai program dan strategi dalam upaya penanggulangan

kemiskinan telah dilaksanakan. Pemerintah Pusat melalui program PNPM,

PKH, serta program bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah

mengupayakan berbagai program, diantaranya Gerdutaskin, Jalinkesra,

BKSM, serta program bantuan sosial. Pemerintah Kabupaten Jombang

turut mendukung pelaksanaan program pusat maupun provinsi melalui

sharing pendanaan maupun fasilitasi implementasi program.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program, menunjukkan bahwa

penanggulangan kemiskinan yang telah diupayakan masih belum efektif

dalam mengurangi angka kemiskinan. Memperhatikan kondisi tersebut,

merupakan tantangan terbesar bagi Kabupaten Jombang untuk dapatnya

menekan angka kemiskinan melalui program yang efektif dan efisien

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Belum Meratanya Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam memberikan

sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala

kualitas pendidikan bagus, maka kualitas SDM akan sekaligus bagus.

Pendidikan menjadi bagian penting dari sasran pembangunan dalam

MDG’s, sehingga negara dan pemerintah daerah menaruh perhatian yang

serius terhadap permasalahan pendidikan.

Di Kabupaten Jombang, kualitas SDM masih menjadi permasalahan

yang cukup serius. Salah satu pendekatan untuk mengukur kinerja

pembangunan pendidikan melalui pengukuran Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). IPM Kabupaten Jombang secara agregat berada di atas

IPM Jawa Timur, namun pertumbuhan indeks pendidikan mengalami

perlambatan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang

berkaitan dengan pendidikan harus diatasi.

Secara umum, permasalahan dalam pembangunan pendidikan

adalah belum meratanya akses dan kualitas pendidian. Pemerataan akses

dan kualitas pendidikan belum maksimal karena ketersediaan sarana dan


prasana pendidikan serta kualitas mutu pendidikan yang belum seimbang

antar kecamatan di Kabupaten Jombang. Hal ini ditunjukkan dengan

APM pada setiap jenjang pendidikan yang tinggi pada wilayah kecamatan

yang berdekatan dengan wilayah perkotaan, yakni Kecamatan Jombang,

Peterongan, Mojoagung, Ploso dan Ngoro. Sedangkan kecamatan yang

tidak berdekatan dengan pusat pendidikan, seperti Plandaan, Ngusikan

dan Wonosalam, capaian APM lebih rendah.

Disamping indikator APM, hampir seluruh indikator pendidikan

seperti angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi sekolah (APS), serta rasio guru dan murid pada semua jenjang

pendidikan di Kecamatan Bandarkedungmulyo, Wonosalam, Ngusikan,

Kudu, dan Kabuh, menunjukkan angka yang cenderung rendah jika

dibandingkan dengan kecamatan di wilayah perkotaan.

C. Masih tingginya AKB dan AKI

Pondasi lainnya dalam memberikan sumbangan terhadap kualitas

sumber daya manusia (SDM) adalah kesehatan. Permasalahan kesehatan

di Kabupaten Jombang adalah:

o Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI);

o Belum terkendalinya penyakit menular;

o Angka kesakitan dan kematian penyakit tidak menular dan degeneratif

(diabetes, jantung, kanker) cenderung meningkat.

Penyebab utama AKB di Kabupaten Jombang secara umum adalah Berat

Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia neonatal, trauma lahir, infeksi,

kelainan bawaan. Kondisi tersebut lebih disebabkan karena masih

rendahnya pengetahuan ibu mengenai upaya menjaga kesehatan bayi,

penanganan proses persalinan yang dilakukan bukan oleh tenaga medis

dan rendahnya konsumsi suplemen pada masa kehamilan.

Penyebab kematian ibu sebagian besar berasal dari penyakit

penyerta, misalnya jantung, gagal ginjal, sesak nafas dan lain-lain, hanya

sebagian kecil akibat langsung dari proses kehamilan dan persalinan.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2009-

2012 juga meningkat sebesar 33,99 per 100.000 kelahiran hidup atau

naik sebesar 49,26%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana

pada tahun tersebut Angka Kematian Ibu mencapai 128,5 per 100.000

kelahiran hidup.


D. Kerusakan Infratruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi

Panjang jaringan jalan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang,

terdiri dari status Jalan Nasional (38,98km), Jalan Provinsi (60,35 Km),

serta Jalan Kabupaten (1.193,400 Km). Dari keseluruhan total panjang

jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, terbagi atas:

1. Jalan kabupaten sepanjang 664,794, dengan kondisi:

a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 55,20% atau 366,942 Km;

b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 17,76% atau 118,09 Km;

c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 11,62% atau 77,22 Km;

d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 15,42% atau 102,54 Km;

2. Untuk jalan desa sepanjang 528,606 Km, dengan kondisi:

a. Jalan dengan kondisi baik sebesar 41,89% atau 221,427 Km;

b. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 20,73% atau 109,554 Km;

c. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 16,60% atau 87,755 Km;

d. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 20,78% atau 109,870 Km.

Dalam menunjang kelayakan pengoperasian jaringan jalan perlu

didukung dengan adanya bangunan pelengkap jalan, berupa jembatan

yang layak dan memadai sebagai satu kesatuan sistem transportasi. Guna

mewujudkan kelayakan transportasi tersebut, bahwa total jumlah

jembatan yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2013

sebanyak 934 buah dengan kondisi rusak 7 buah.

Infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung

pembangunan Kabupaten Jombang yang berperan vital tidak hanya

sebagai penggerak roda ekonomi di daerah, namun turut membentuk

perkembangan wilayah serta melayani masyarakat dalam

mengartikulasikan kehidupan sosial masyarakat Kondisi infratruktur

jalan yang mengalami kerusakan hampir mencapai 50% menghambat

kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan yang rusak juga

mempengaruhi ongkos angkut maupun pemeliharaan kendaraan.

E. Revitalisasi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam

PDRB Kabupaten Jombang. Dalam perkembangannya sektor pertanian

mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor pertanian merupakan

penyumbang terbesar dalam hal penyerapan angatan kerja, karena sektor

industri olahan belum berkembang secara optimal.

Sektor pertanian di Kabupaten Jombang menghadapi tantangan-

tantangan yang tidak ringan. Para petani menghadapi turunnya kualitas


kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan

perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, para petani belum

mampu mengoah hasilnya untuk mendapatkan nilai tambah. Sebagian

besar, produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-

produk pertanian belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-

produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Dalam pengelolaan budidaya, sektor pertanian masih belum mampu

menggunakan sistem pertanian secara profesional atau modern. Hampir

sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Jombang dikerjakan secara

tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi sektor pertanian,

dengan harapan sektor ini mampu untuk menjawab permasalahan

pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.

F. Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Total panjang jaringan drainase di wilayah perkotaan Jombang

adalah sepanjang 60,52 Km dengan luas Daerah Aliran Sungai 520,01

Km2. Intensitas genangan di wilayah perkotaan Jombang masih terdapat

beberapa lokasi yang apabila ditinjau dari standart pelayanan yang harus

dipenuhi, belum dapat mengatasi genangan secara optimal. Lama

genangan di 12 lokasi masih di atas 3 jam dengan tinggi genangan antara

30-50 Cm.

Masih terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa

lemahnya kualitas infrastruktur mengindikasikan penanganan sektor

sanitasi dipandang masih rendah. Hal tersebut terlihat dari:

a. Tingginya Angka kesakitan (Morbidity Rate) yang disebabkan oleh

penyakit yang bersarang di air kotor;

b. Masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai tempat

buang air besar, pembuangan sampah rumah tangga, bahkan sebagai

sumber air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

c. Masih banyak masyarakat menggunakan sanitasi dengan pilihan

teknologi yang tidak sesuai dengan standart dan kualitas yang

memadai.

G. Belum Stabilnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama tahun 2009-2011

mengalami tren menurun yang sangat signifikan, yaitu dari sebesar 6,19%

pada tahun 2009, kemudian menurun menjadi 5,27% pada tahun 2010,

dan menurun menjadi 4,24% pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012


terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan, sehingga

mengakibatkan peningkatan TPT menjadi sebesar 6,69%.

Jika dilihat bahwa jumlah pengangguran terbesar pada tahun 2012

didominasi oleh penduduk golongan umur 15-19 tahun (sebesar 9.984

orang atau 24,78%) dan golongan umur 20-24 tahun (sebesar 12.520

orang atau 31,07%), maka peningkatan TPT pada tahun 2012 ini diduga

disebabkan oleh anak-anak usia sekolah SMA dan lulusan SMA yang

tidak sekolah lagi dan mencari pekerjaan.

Trend TPT yang fluktuatif menunjukkan bahwa kondisi

ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang masih belum stabil.

Ketidakstabilan TPT disebabkan diantaranya oleh ketidaksesuaian

keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan serta

belum adanya intervensi yang nyata oleh pemerintah terhadap pasar kerja

dan investor di Kabupaten Jombang untuk bisa lebih membuka peluang

dan kesempatan bekerja ataupun berusaha.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas

dan mampu mengakomodir dinamika yang berkembang, analisa SWOT

dapat menjadi dasar guna menghasilkan isu-isu strategis Kabupaten

Jombang. Jika melihat pemahaman di atas, diperlukan analisa terhadap

lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Langkah ini perlu

mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah

kebijakan pembangunan ke depan. Berikut analisa lingkungan eksternal

dan lingkungan internal di Kabupaten Jombang:

1. Internal

a) Kekuatan

1) Tingginya Produksi Pertanian

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029,

penggunaan lahan terbesar adalah untuk kegiatan budidaya pertanian

dengan kisaran mencapai 43,21% dari luas wilayah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan data luas lahan sawah yang ada serta jenis pengairannya,

teridentifikasi bahwa 92,04% sawah berpengairan teknis, 2,70% sawah ½

teknis, 4,08% sawah tadah hujan, 1,19% sawah non teknis. Dengan

kondisi tersebut, potensi produksi dan produktivitas sektor pertanian

Kabupaten Jombang cukup tinggi.


2) Posisi Strategis dan Pembangunan Jalan tol Kertosono-Mojokerto

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam

menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain untuk

mempersingkat waktu tempuh dan memindahkan suatu objek,

transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan antara satu

lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan sarana dan prasarana

transportasi di Indonesia dilihat dari tahun ke tahun mengalami fase

perkembangan dan peningkatan. Untuk mendukung peningkatan

kebutuhan sarana dan prasarana dalam akses transportasi tersebut, jalan

raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan

teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karenanya jalan

merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai suatu

tujuan daerah yang ingin dicapai.

Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto memberi

dampak positif terhadap pengembangan Kabupaten Jombang, khususnya

terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Jombang. Dengan posisi

strategis di wilayah transit jalur Surabaya-Solo, Kabupaten Jombang

memiliki fungsi penghubung yang sangat besar pengaruhnya.Dengan

kelebihan tersebut tentunya menjadi sebuah kelebihan tersendiri bagi

Kabupaten Jombang untuk dapat lebih maju dan lebih berdaya saing

daripada daerah sekitar.

b) Kelemahan

1) Tidak terkendalinya Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju

inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli

masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki

tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak

semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi

yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini

karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka

pendek) dan tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang

inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Laju inflasi harus dikendalikan agar tercipta kondisi perekonomian

yang stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dalam

kurum waktu 2009-2013 secara terperinci adalah sebesar 5,21% pada

tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010, sebesar 6,15% pada tahun


2011, sebesar 5,92% pada tahun 2012 (angka sementara) dan sebesar 7,

31% pada tahun 2013 (angka sangat sementara).

2. Eksternal

a) Peluang

1) Jaminan Kesehatan Nasional

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (UU SJSN), dirancang untuk memberikan landasan mewujudkan

amanat UUD 1945. Didalamnya, terkandung semangat untuk mengakui

jaminan sosial sebagai hak seluruh warga negara, untuk memperoleh "

rasa aman" sosial, sejak lahir hingga meninggal dunia, sebagaimana

prinsip sistem jaminan sosial yang dikenal.Bahkan awal tahun 2014

Pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh warga Negara

melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program jaminan

kesehatan nasional (JKN) sebagai implementasi dari amanah Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) merupakan implementasi nyata keinginan pemerintah pusat

untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi setiap warganya.

Dengan adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan tentunya

memberikan motivasi bagi warga Negara untuk mampu meningkatkan

kualitas pembangunan manusia dan berperan aktif dalam pembangunan

daerah.Jaminan tersebut memberikan keamanan untuk meningkatkan

kualitas SDM serta derajat kesehatan masyarakat.

2) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan IPTEK mampu membantu manusia dalam

beraktifitas. Terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian

dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan IPTEK juga

berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan pertanian, yang dulunya

membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah

menggunakan peralatan mesin.sehingga aktifitas penanaman dapat lebih

cepat di laksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula

terlalu membutuhkan tenaga yang banyak.

b) Ancaman

1) Terbukanya Persaingan Ekonomi Global

Era Global saat ini sungguh syarat dengan berbagai persaingan

yang begitu ketat dari berbagai bidang didalamnya.Persaingan itu tidak

lepas dari semua unsur kebutuhan ummat manusia yang selalu

berkembang setiap detiknya.Disini sangatlah jelas harus adanya upaya


reformasi untuk sebuah perubahan yang dapat menjawab semua

tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk

melakukannya.

Era Globalisasi ini sungguh memiliki banyak tantangan yang harus

siap dan sigap dilakukan oleh segenap umat manusia untuk bisa

berbenah diri dalam peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia)

didalamnya, termasuk pula ada upaya meningkatan kualitas dan

kuantitas ekonomi.Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi

ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di

mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang

semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut

adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha.Hal ini menjadi

sebuah ancaman tersendiri bagi perekonomian dalam negeri khususnya

perekonomian lokal. Jika tidak siap dan tidak mampu bersaing dapat di

pastikan kedepan perekonomian lokal akan lumpuh dan di kuasai oleh

asing.

2) Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menyediakan

bahan pangan dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Perubahan iklim memberikan dampak pada kenaikan suhu dan

perubahan curah hujan sehingga membawa dampak negatif bagi sektor

pertanian. Output sektor pertanian turun seiring dengan adanya dampak

perubahan iklim. Selain itu, pengaruh kenaikan harga output pertanian di

luar negeri sebagai dampak dari adanya perubahan iklim di luar negeri,

juga memberi dampak pada sektor pertanian di Indonesia.

Diperkirakan produktivitas pertanian di daerah tropis akan

mengalami penurunan bila terjadi kenaikan suhu rata-rata global antara

1-20 C sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan. Meningkatnya

frekuensi kekeringan dan banjir diperkirakan akan memberikan dampak

negatif pada produksi lokal, terutama pada sektor penyediaan pangan di

daerah subtropis dan tropis. Terjadinya perubahan musim di mana

musim kemarau menjadi lebih panjang sehingga menyebabkan gagal

panen, krisis air bersih dan kebakaran hutan. Terjadinya pergeseran

musim dan perubahan pola hujan, akibatnya Indonesia harus mengimpor

beras.


Berdasarkan permasalahan pembangunan dan analisa SWOT

tersebut maka selanjutnya disajikan Isu-isu strategis yang

berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten

Jombang.

A. Isu Internasional

1. 12 Tujuan Pembangunan Pasca MDG’s

Menjelang berakhirnya masa berlaku MDGs, Sekretaris Jenderal

PBB Ban Ki-moon menunjuk Panel Tingkat Tinggi yang dipimpin

bersama oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson

Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menyusun

agenda pembangunan global menggantikan MDGs. Rancangan Agenda

Pembangunan Pasca MDGs tersebut berisikan 12 butir target

penghapusan kemiskinan ekstrim. Ke-12 tujuan pembangunan itu

adalah :

a) Mengakhiri kemiskinan

b) Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender

c) Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup

d) Memastikan kehidupan yang sehat.

e) Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik

f) Akses universal terhadap air dan sanitasi

g) Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan.

h) Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, dan

pertumbuhan yang adil

i) Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan

j) Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif

k) Memastikan masyarakat yang stabil dan damai

l) Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka

panjang secara global.

Kedua belas tujuan pembangunan tersebut merupakan

sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi

delapan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yaitu

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk

semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian

anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Kemudian memerangi

HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Lalu, memastikan

kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan

global.Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan


pasca MDG’s ini berimplikasi terhadap pembangunan jangka

menengah maupun jangka panjang di Kabupaten Jombang. Urusan

kesejahteraan tetap menjadi poin utama dalam pembahasannya dan

hal tersebut sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten

Jombang 5 tahun kedepan dimana mengupayakan pemerataan

kesejahteraan sesuai dengan visi misi Bupati Jombang.

2. AEC (Asean Economy Community)

Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari

integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik

kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015:

a) Pasar tunggal dan produksi dasar,

b) Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah,

c) Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan

d) Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian

global.

Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya

manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi

mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan; langkah-langkah

pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan

konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-

ASEAN; mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk

mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan

sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah

ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari barang, Jasa,

investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.

Asean economy community ini menjadi sebuah jalan baru untuk

Kabupaten Jombang membuka arus investasi. Sesuai dengan

pernyataan Bupati Jombang yang menginginkan Jombang menjadi

Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan

regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas

yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat

berdaya saing dengan pengusaha asing.

B. Isu Nasional dan Regional

1. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

Indonesia (MP3EI) diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang


Yudhoyono pada 27 Mei 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk

mendorong Indonesia menjadi Negara maju dan termasuk sepuluh

besar Negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EI merupakan

perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi berbasis

pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan,

berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan

mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan

penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan

pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.

Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan akan dikembangkan

klaster-klaster industry, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara

industry hulu dan hilir maupun antara pusat-pusat pertumbuhan

dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah

di bangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestic. Dalam

kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha dan

dengan memperbaiki iklim investasi di daerah-daerah.

Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan

memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan

program utama yang meliputi sektor manufaktur, pertambangan,

pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energy dan

pengembangan kawasan strategis nasional. Sementara focus dari

delapan program utama tersebut mencakup 22 kegiatan ekonomi

utama, yaitu industry besi baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan

transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa

sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata,

telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas bumi, serta

pengembangan metropolitan Jabodetabek dan pembangunan kawasan

selat Sunda.

2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan

Indonesia (MP3KI)

Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas

pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan beragam

investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

sedangkan MP3KI bertujuan untuk memastikan terwujudnya

pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi

masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara langsung

dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua


dokumen ini dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam

rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-

poor, pro-job dan pro-environment.

MP3KI merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan

konsep dan desain, arah kebijakan, strategi penanggulangan

kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah dan sebagainya. MP3KI

menitikberatkan pada pengembangan livelihood melalui berbagai

kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan taraf

hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi program-program

penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga

strategi utama, yaitu: pengembangan sistem perlindungan social secara

menyeluruh, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin

dan rentan, dan pengembangan penghidupan (sustainable livelihood)

masyarakat miskin dan rentan.

3. Pembangunan Jalan tol Kertosono-Jombang-Mojokerto

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting

dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Selain untuk

mempersingkat waktu tempuh dan memindahkan suatu objek,

transportasi juga berfungsi untuk melancarkan hubungan antara satu

lokasi dengan lokasi yang lain dan kebutuhan akan sarana dan

prasarana transportasi di Indonesia dilihat dari tahun ke tahun

mengalami fase perkembangan dan peningkatan. Untuk mendukung

peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dalam akses

transportasi tersebut. Jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu

beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang

menggunakannya, karenanya jalan merupakan fasilitas penting bagi

manusia supaya dapat mencapai suatu tujuan daerah yang ingin

dicapai.

Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto

merupakan rangkaian dari program Trans Java Tollway System, Yaitu

Jalan Tol yang dimulai dari Merak, Jawa Barat sampai dengan bagian

timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 10 ruas

jaringan jalan tol di jawa timur diantaranya Tol Waru – Juanda (13,6

km), Jalan Tol Surabaya – Mojokerto (37 km) dan Jalan tol Kertosono –

Mojokerto ini (41 km) dan masih ada 7 ruas jalan tol lainnya yang

masih berkendala. Pembangunan Tol Kertosono - Mojokerto ini

ditangani pihak seperti PT. Marga Harjaya Infrastruktur selaku investor


(Owner), PT. Tata Guna Patria selaku Konsultan Perencana, PT. Virama

Karya sebagai Konsultan Pengawas dan PT. Hutama Karya sebagai

Kontraktor Pelaksana. Panjang total tol Kertosono - Mojokerto adalah

40,5 km dengan nilai investasi mencapai Rp 2,3 Triliun. Diperkirakan

Tol Kertosono - Mojokerto ini akan beroperasi pada tahun 2013.

Jika di kaji dari segi ekonomi, dengan adanya jalan tol ini

tentunya mempercepat arus perpindahan barang dan jasa. Dengan

begitu arus perputaran uang juga akan lebih cepat dan berdampak

positif bukan hanya bagi para pengusaha tapi juga bagi masyarakat

sebagai konsumen dan pemerintah sebagai regulator. Jalan Tol

Kertosono – Mojokerto ini merupakan jalan arteri primer yang

merupakan Jalan Nasional dimana fungsinya sangat penting sebagai

jalan alternatif yang menghubungkan Kertosono – Mojokerto. Sehingga

diharapkan transportasi akan lebih cepat dan efisien.

4. Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di tegaskan bahwa

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan

kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, setiap

orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan

kesehatan social.Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi

di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan

kesehatan masyarakat melalui Jaminan kesehatan Nasional (JKN) bagi

kesehatan perorangan.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 juga menetapkan,

jaminan Sosial Nasional akan di selenggarakan oleh BPJS yang terdiri

atas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mendukung

pelaksanaan tersebut, Kementrian Kesehatan memberikan prioritas

kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementrian

Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan

Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara

lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama dan

pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga

akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan dan

pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional.


5. Undang-Undang Desa

Substansi isi Undang-Undang Desa, yaitu dianggarkannya dana

alokasi desa (DAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN). Undang-Undang Desa menginginkan adanya pembangunan di

mulai dari Desa, atau dengan kata lain Undang-undang tersebut

merupakan titik awal pelaksanaan otonomi desa.

Poin penting lain dalam Undang-Undang Desa yaitu soal

penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Di dalam Undang-

Undang Desa diatur penganggaran penghasilan tetap kades dan

perangkat desa di APBN.Bahkan mekanisme atau standar nilainya

mengacu pegawai negeri sipil (PNS).Namun di dalam Undang-Undang

Desa belum bisa menjelaskan detail yang dimaksud dengan

penghasilan mengacu PNS.Yang tidak kalah penting ketentuan yang

mengatur masa maksimal jabatan kades selama tiga periode.Masa satu

periode ditetapkan selama enam tahun.Setelah Undang-Undang Desa

ditetapkan, selanjutnya pemerintah tinggal membuat peraturan

pemerintah (PP).Tahap selanjutnya yaitu setiap kabupaten harus

membuat peraturan daerah (perda) tentang ketentuan tersebut.

6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

Diterapkannya undang-undang sistem kependudukan baru yaitu

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, membuat

Pendapatan Asli Daerah setiap daerah akan berkurang karena aturan

UU baru tersebut, seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia tidak boleh lagi

memungut retribusi untuk semua pembuatan administrasi

kependudukan. Retribusi yang dihapuskan di antaranya pembuatan

KTP baru, perpanjangan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), akta

kelahiran, akta kematian.

C. Isu Kabupaten Jombang

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan

peningkatan kualitas pendidik merupakan solusi untuk mengurangi

ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah kecamatan

di Kabupaten Jombang. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik akan menjadi pemicu


peningkatan capaian indikator-indikator pendidikan di seluruh wilayah

kecamatan Kabupaten Jombang khususnya wilayah kecamatan

perbatasan seperti Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kecamatan

Wonosalam, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso

dan Kecamatan Kabuh.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang

baik adalah melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan dan

penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup

sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan

dibidang kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi

derajat kesehatan. Oleh karena itu derajat kesehatan merupakan

keharusan guna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan yang

dijalankan. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan

maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang

akan datang mutlak diperlukan analisa situasi derajat kesehatan

tersebut.

Upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program

pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan

kesehatan Ibu dan Bayi, Anak Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah,

Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur

3. Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berpotensi

menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah

manusia yang asasi. Ekspresi diri diwujudnyatakan dalam bekerja.

Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanan yang timbul di

berbagai daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari

kerja bagi suatu kehidupan yang layak. Peningkatan kesempatan kerja

harus dilakukan dengan berbagai upaya dan inovasi sehingga

pemerintah kabupaten jombang mampu memberikan informasi dan

kesempatan kerja kepada masyarakat semaksimal mungkin.

4. Pengoptimalan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,

lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.


Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan

ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam

menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui

secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,

sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan

atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan

penganggulangan kemiskinan adalah: Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber daya

setempat; Pengembangan industri perdesaan yang didukung oleh

pembinaan kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan

fasilitasi akses pasar; Pengembangan pusat layanan informasi

perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin;

dan Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis

masyarakat.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pertanian

Isu strategis yang dihadapi pertanian di kabupaten jombang saat

ini adalah masalah menurunnya tingkat kesuburan tanah yang

disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dari

masalah tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan

tingkat produktivitas tanaman. Dari kasus tersebut, Dinas Pertanian

Kabupaten Jombang mencoba menyusun visi yang bertujuan untuk

menyelesaikan masalah tersebut, yakni “Menuju Budaya Pertanian

Organik 2013” yang berusaha untuk membudayakan atau

membiasakan para petani dengan budidaya pertanian berbasis

organik.

Visi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

tersebut adalah bertujuan untuk menyelesaikan isu strategis yang ada,

yaitu masalah penurunan tingkat kesuburan tanah. Kabupaten

Jombang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah

Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km² dari

tahun ke tahun didominasi di peruntukan lahan pertanian sebesar

43,21 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang keseluruhan.

Kabupaten Jombang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian


sehingga perekonomiannya masih dititikberatkan pada kegiatan pada

sektor pertanian. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi sector

pertanian, dengan harapan sector ini mampu untuk menjawab

permasalahan pertanian yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi.

Revitalisasi sector pertanian meliputi pembangunan infrastruktur

pertanian, Pembangunan akses jalan kelahan pertanian, Kontrol laju

degradasi lahan pertanian produktif, Modernisasi system pertanian,

serta Pembukaan sekolah kejuruan pertanian.

6. Implementasi Kartu Jombang Sehat

Kartu Jombang Sehat merupakan sebuah terobosan baru Bupati

dan Wakil Bupati dalam upaya mempermudah aksesibilitas dan

keterjangkauan masyarakat Kabupaten Jombang mendapatkan

pelayanan kesehatan yang layak. Format Kartu Jombang sehat

nantinya akan di sesuaikan dengan Sistem Jaminan kesehatan

Nasional yaitu pelayanan berjenjang. Pelayanan berjenjang memiliki

makna Pelayanan Kuratif dan Pemulihan (UKP) sedangkan UKM

dilakukan secara terencana, terarah dan azas prioritas atau vulnerable

group. Selain itu juga mulai di galakkan kembali system dokter

keluarga guna mempermudah kontroling pemerintah atas kualitas

kesehatan masyarakat Jombang sebelum memanfaatkan kartu

Jombang Sehat. Perlu dipahami bersama Kartu Jombang Sehat

memiliki pemahaman dimana masyarakat mendapatkan hak untuk

Upaya Pelayanan Medis/Perorangan (UKP) dan Upaya Pelayanan

Kesehatan (UKM) secara berimbang. Sekaligus menjadi indikator

keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada kelompok beresiko tinggi.

Kartu Jombang Sehat nantinya di khususkan kepada para ibu hamil,

bayi, balita, lansia atau penyandang resiko tinggi yang lain.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Modal awal dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu

kecamatan adalah pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada

camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan

pembangunan. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan

beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non

perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini

jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah

kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian


pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat

untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan yang mengamanatkan bahwa untuk

meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu

mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan

dalam memberikan pelayanan publik. Secara substantif penempatan

kecamatan sebagai unit layanan terdepan atau pusat pelayanan

masyarakat harus didasari oleh adanya pelimpahan sebagian

wewenang bupati kepada camat.

8. Percepatan penanganan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan

desa

Infrastruktur di setiap kabupaten merupakan hal yang sangat

penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di

Kabupaten Jombang, sebagai contoh: tersedianya jalan-jalan (baik

jalan biasa maupun jalan tol) akan sangat membantu berkembangnya

masyarakat di suatu wilayah, kegiatan bisnis atau usaha di suatu

wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin baiknya

ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah

tersebut. Begitu pula jenis-jenis infrastruktur lain seperti stasiun

kereta api, infrastruktur tenaga listrik, penyediaan air minum,

infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi.

Memperhatikan kondisi infrastruktur jalan khususnya jalan

kabupaten dan jalan desa yang saat ini membutuhkan adanya prioritas

penanganan secara optimal, karena menjadi kebutuhan mendesak

untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hal itu perlu untuk dilakukan mengingat berdasarkan

kondisi pelayanan jaringan jalan yang ada saat ini untuk jalan

kabupaten yang dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat

mencapai 44,80% atau sepanjang 297,852 Km dari total jalan

kabupaten saat ini sepanjang 664,794 Km, sedangkan untuk jalan

desa yang dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat mencapai

58,11% atau sepanjang 307,179 Km dari total jalan desa saat ini


sepanjang 528,606 Km. guna memenuhi kualitas pelayanan kondisi

jalan sebagaimana dimaksud, maka dari jaringan jalan yang saat ini

dalam kondisi sedang sampai dengan rusak berat akan dilakukan

peningkatan yang ditargetkan tuntas untuk periode 2 (dua) tahun

kedepan.

V - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 V I S I

Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih,

sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan

misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan

dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan

ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang

Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 serta

RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil integrasi dan harmonisasi

beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018, yaitu:

” Jombang Sejahtera Untuk Semua ”

Makna dari visi tersebut:

” JOMBANG ” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang

hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang

teratur.

” SEJAHTERA UNTUK SEMUA ” adalah tatanan kehidupan masyarakat

Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain

pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang

layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan masyarakat,

terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya

kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat

secara berkelanjutan.

5.2 MISI

Sesuai dengan harapan dari visi “Jombang Sejahtera Untuk

Semua”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara

lain dijelaskan sebagaimana berikut:

Misi 1

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan

penjelasan sebagai berikut:


Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat

yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial

masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas

pemerintahan, politik dan sosial budaya. Dengan latar belakang

masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam

menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren

yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas

kehidupan sosial dan beragama.

Misi 2

Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat,

diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan,

pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan

suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya

manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam

upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Sedangkan pelayanan pendidikan bertujuan untuk mencapai

pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu

pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses

masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan

kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan

kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan

gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta

bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai

melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang

belajar.

Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar

masyarakat untuk dapat terus tumbuh dan berkembang menuju

kesejahteraan. Pemenuhan hak atas pangan bertujuan untuk

mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Misi 3

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata,

dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian

daerah untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah.

Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya


tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya

pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat.

Misi 4

Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan

Lingkungan, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar

permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang

berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya

akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar

dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Misi 5

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih,

dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

5.3 Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara

keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum,

program dan kegiatan prioritas. Penyusunan tujuan pembangunan daerah

diselaraskan dengan tujuan pebangunan nasional dan provinsi.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten

Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goals) yang

akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan

pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah

terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara,

sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goals) yang

telah ditetapkan.


Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan

keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran

yang ditargetkan, berikut dijelaskan secara lebih detail keterkaitan misi,

tujuan dan sasaran.

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama,

memiliki tujuan:

1. Memperbaiki sikap dan perilaku masyarakat sesuai dengan norma

yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bernegara. Sasaran dari

tujuan dimaksud adalah:

a. Terwujudnya toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan

indikator terjaganya kondisi tidak pernah terjadi konflik SARA di

Jombang;

b. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, dengan indikator

menurunnya angka kriminalitas;

c. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator

meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan

menangani masalah kesejahteraan sosial. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah

kesejahteraan masyarakat, dengan indikator menurunnya jumlah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Menurunnya dampak bencana, dengan indikator menurunnya

persentase ancaman bencana dan meningkatnya pemenuhan

kebutuhan bagi korban bencana;

3. Meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga, dengan

indikator meningkatnya jumlah pemuda pelopor dan jumlah atlit

berprestasi di tingkat provinsi dan nasional;

4. Melestarikan seni dan budaya daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud

adalah:

a. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah, dengan

indikator meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya;

5. Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan

perempuan dan anak. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:


a. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator

meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan menurunnya

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat

Jombang. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:

a. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh

masyarakat, dengan indikator APK seluruh jenjang pendidikan dan

APM seluruh jenjang pendidikan;

b. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator meningkatnya

persentase sekolah terakreditasi A di semua jenjang pendidikan;

c. Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator persentase

pengunjung perpustakaan pemerintah kabupaten;

2. Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Jombang.

Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:

a. Meningkatnya Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka

Harapan Hidup (AHH);

3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator laju

pertumbuhan penduduk;

4. Mewujudkan ketahanan pangan daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud

adalah:

a. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah, dengan

indikator kecukupan energi dan protein per kapita;

b. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah, dengan indikator

ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di

daerah;

c. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan daerah,

dengan indikator pencapaian skor pola pangan harapan dan

tertanganinya kasus keamanan pangan;

d. Penanganan kerawanan pangan, dengan indikator menurunnya

luasan daerah rawan pangan.

Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan

Merata, memiliki tujuan:

1. Menjadikan agribisnis sebagai penyangga perekonomian daerah.



a. Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung

perekonomian daerah, dengan indikator terwujudnya peningkatan

produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman perkebunan,

hasil perikanan, serta peningkatan populasi dan produksi hasil

peternakan;

b. Memantapkan kawasan agropolitan, dengan indikator meningkatnya

produksi dan produktifitas komoditas unggulan di kawasan

agropolitan, meningkatnya kinerja layanan pemenuhan kebutuhan

air irigasi, meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang

agropolitan, tersedianya kelembagaan penunjang agribisnis,

tersedianya pasar pengumpul distribusi, terbangunnya jaringan

pemasaran, dan meningkatnya nilai tambah produk agribisnis;

c. Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan indikator NTP (indeks

harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani);

2. Meningkatkan pertumbuhan wilayah di kawasan strategis cepat

tumbuh. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:

a. Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh, dengan

indikator tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada

kawasan prioritas, tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada

kawasan Industri Ploso dan terkendalinya kawasan sekitar

interchange tol;

3. Mewujudkan sentra-sentra industri. Sasaran dari tujuan dimaksud

adalah:

a. Tumbuhkembangnya sentra-sentra industri olahan, dengan

indikator terwujudnya sentra industri olahan dan meningkatnya

persentase volume usaha industri kecil dan menengah;

b. Meningkatnya jaringan pemasaran industri, dengan Indikator

terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri;

4. Mengembangkan pariwisata daerah. Sasaran dari tujuan dimaksud

adalah:

a. Meningkatnya potensi wisata, dengan indikator meningkatnya

jumlah kunjungan wisata;

5. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Sasaran dari


a. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat desa, dengan

indikator pembentukan dan pengembangan BUMDes;

6. Memperluas kesempatan kerja. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:


a. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator menurunnya

tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);

7. Meningkatnya kesempatan berusaha. Sasaran dari tujuan dimaksud

adalah:

a. Peningkatan kesempatan dalam berwirausaha, dengan indikator

meningkatnya akses permodalan wirausaha, terwujudnya one

village one product, dan meningkatnya persentase koperasi sehat;

b. Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian, dengan

indikator persentase koperasi wanita aktif;

c. Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal

dengan indikator terselenggaranya promosi potensi penanaman

modal dan tercapainya nilai investasi (PMDN/PMA).

Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan

Berwawasan Lingkungan, memiliki tujuan:

1. Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal, dengan indikator

persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan

persentase rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai

sumber penerangan;

b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator

meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun, jumlah

lokasi perumahan yang tertata, meningkatnya jumlah sarana

sanitasi komunal, meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air

minum pada desa rawan air bersih, rasio layanan persampahan,

tertanganinya daerah rawan genangan, rasio rumah layak huni,

rasio makam yang tertata dan rasio permukiman kawasan kumuh;

c. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa

konstruksi, dengan indikator indeks pembinaan jasa konstruksi;

2. Mewujudkan pelayanan transportasi yang handal. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing,

dan memberikan nilai tambah, dengan indikator tingkat

keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat

luas, tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian fungsi)

terminal penumpang, tingkat ketersediaan halte dan shelter

penumpang angkutan umum;


3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang yang mendorong

keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan

pembangunan yang berkelanjutan, dengan indikator jumlah

dokumen rencana tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang

ditetapkan dalam produk hukum daerah dan meningkatnya

proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;

4. Mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang akuntabel.


a. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan

informatika yang optimal, dengan indikator meningkatnya

pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal;

5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.


a. Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup, dengan indikator menurunnya tingkat pencemaran

lingkungan, meningkatnya jumlah kader lingkungan, menurunnya

luasan lahan kritis;

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.


a. Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup, dengan indikator meningkatnya produksi dan

produktivitas kehutanan serta meningkatnya persentase industri

hasil hutan yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih,

memiliki tujuan:

1. Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang

profesional. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah:

a. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan

indikator berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi

antar SKPD;

b. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif,

dengan indikator menurunnya jumlah regulasi yang tumpang

tindih.

c. Sumberdaya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,

profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, dengan indikator


persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP)

berkategori baik;

d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dengan

indikator menurunnya penyimpangan korupsi, meningkatnya

jumlah dan kompetensi auditor, dan meningkatnya jumlah instansi

yang menerapkan tata kelola kearsipan secara baku;

e. Mewujdkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal,

dengan indikator peningkatan opini BPK terhadap Laporan

Keuangan Daerah, penetapan Perda APBD dan penyampaian

laporan keuangan daerah tepat waktu, dan meningkatnya kapasitas

fiskal daerah setiap tahunnya;

f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi, dengan

indikator persentase capaian kinerja program dan kegiatan

pembangunan;

g. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,

dengan indikator meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dan

meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan

pembangunan;

h. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi, dengan

indikator persentase realisasi capaian kinerja dengan kategori baik;

2. Meningkatkan kualitas layanan perijinan. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Terwujudnya kepastian pelayanan perizinan bidang usaha, dengan

indikator persentase layanan perizinan tepat waktu, tersedianya

akses informasi pelayanan perijinan bidang usaha serta

terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang

penanaman modal;

3. Peningkatan kualitas layanan kependudukan. Sasaran dari tujuan

dimaksud adalah:

a. Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan,

dengan indikator cakupan penerbitan kartu keluarga dan akte

kelahiran;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa. Sasaran dari


a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan

indikator peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Desa terhadap

pelayanan pemerintah desa.


Dari uraian di atas, keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran secara

sistematis disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama

Tujuan Sasaran Indikator (Uraian) Kondisi

Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

1 Memperbaiki sikap

dan perilaku

masyarakat sesuai dengan norma

yang berlaku

dalam kehidupan

beragama &

bernegara

1 Terwujudnya

toleransi di dalam

kehidupan bermasyarakat

1 Terjaga kondisi

tidak pernah terjadi

konflik SARA di Jombang

0 (tidak

pernah

terjadi konflik

SARA)

- - - - - 0 (tidak

pernah

terjadi konflik

SARA)

Bag. Adm.

Kesra

2 Terpeliharanya

keamanan dan ketertiban umum

1 Menurunnya angka

kriminalitas (kasus)

8.377 8.361 8.345 8.329 8.313 8.313 8.313 Bakesbang

pollinmas

3 Meningkatnya

kesadaran politik

masyarakat

1 Meningkatnya

partisipasi politik

masyarakat (%)

81 83 85 87 89 90 90 Bakesbang

pollinmas

2 Meningkatkan

ketahanan sosial

masyarakat dalam

mencegah dan menangani

masalah

kesejahteraan

sosial

1 Memulihkan fungsi

sosial masyarakat

penyandang masalah

kesejahteraan masyarakat

1 Menurunnya

jumlah Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (orang)

58.142 57.705 57.268 56.831 56.394 55.957 55.957 Dinsos

Nakertrans

2 Menurunnya

dampak bencana

1 Menurunnya

persentase

ancaman bencana (%)

59,12 54,12 49,12 44,12 39,12 34,0 34,0 BPBD

2 Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan bagi

83 83 85 87 89 90 90 BPBD



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

korban bencana (%)

3 Meningkatkan

kapasitas pemuda

dan olah raga

1 Meningkatnya

prestasi

kepemudaan dan

olah raga

1 Meningkatnya

jumlah pemuda

pelopor (orang)

- 16 34 50 67 84 84 Dispora

budpar

2 Meningkatnya

jumlah atlit

berprestasi di

tingkat provinsi dan

nasional (atlit)

40 72 104 136 168 200 200 Dispora

budpar

4 Melestarikan seni

dan budaya

daerah

1 Meningkatnya

pengembangan seni

dan budaya daerah

1 Meningkatnya

prestasi seni dan

budaya (prestasi)

9 9 10 12 12 13 13 Dispora

budpar

5 Meningkatkan

pemberdayaan,

kualitas hidup,

serta perlindungan

perempuan dan anak

1 Meningkatnya

kesetaraan dan

keadilan gender

1 Meningkatnya

Indeks

pembangunan

gender

65,22 68 71 73 74 75 75 BPPKB

2 Menurunnya kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan

anak (kasus)

65 63 60 56 53 50 50 BPPKB


Misi 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau


Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

1 Meningkatkan

akses dan mutu

layanan

pendidikan bagi masyarakat

jombang

1 Terwujudnya

pelayanan

pendidikan yang

terjangkau bagi seluruh masyarakat

1 APK seluruh

jenjang pendidikan

-. PAUD (%)

-. SD (%) -. SMP (%)

-. SMA (%)

95,51

105,89 103,25

99,25

95,90

105.90 103,25

99,35

96,30

105.91 103,30

99,45

96,70

105.92 103,35

99,50

96,80

105.92 103,40

99,60

97,01

105,93 103,45

99,65

97,01

105,93 103,45

99,65

Dinas

Pendidikan

2 APM seluruh

jenjang pendidikan -. SD (%)

-. SMP (%)

-. SMA (%)

95,37

85,04

75,27

95,70

85,30

75,37

96,00

85,50

75,50

96,30

85,70

75,60

96,50

85,90

75,65

96,57

86,04

75,77

96,57

86,04

75,77

Dinas

Pendidikan

2 Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Meningkatnya persentase sekolah

terakreditasi A di

semua jenjang (%)

12,58 14,60 16,60 18,60 20,60 22,58 22,58 Dinas Pendidikan

3 Meningkatnya minat

baca masyarakat

1 Meningkatnya

jumlah pengunjung perpustakaan

pemkab (orang)

73.230 74.630 76.030 77.430 78.830 80.230 80.230 Kantor

Perpustakaan dan PDE

2 Meningkatkan

akses layanan kesehatan bagi

masyarakat

Jombang

1 Meningkatnya Angka

Harapan Hidup

1 Angka Harapan

Hidup (tahun)

70,32 70,65 70,99 71,33 71,66 72,00 72,00 Dinas

Kesehatan

3 Mengendalikan pertumbuhan

penduduk

1 Terkendalinya pertumbuhan

penduduk

1 Laju pertumbuhan penduduk (%)

0,587 0,567 0,547 0,527 0,500 0,489 0,489 BPPKB

4 Mewujudkan 1 Terwujudnya 1 Tercukupinya 4.100 4.150 4.200 4.250 4.300 4.350 4.350 Kantor



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

ketahanan pangan daerah

ketersediaan dan cadangan pangan

daerah

ketersediaan energi perkapita per hari

(kal/kap/hr)

Ketahanan Pangan

2 Tercukupinya

ketersediaan protein per kapita

perhari (gr/kap/hr)

110 110 110 110 110 110 110 Kantor

Ketahanan Pangan

3 Tercukupinya

cadangan pangan pemerintah (ton/th)

dan masyarakat

(kg/tribulan)

100 dan 250 100 dan

250

100 dan

250

100 dan

250

100 dan

250

100 dan

250

100 dan

250

Kantor

Ketahanan Pangan

2 Terjaminnya distribusi dan akses

pangan daerah

1 Meningkatnya persentase

ketersediaan

informasi pasokan,

harga dan akses

pangan (%)

80 85 90 90 95 95 95 Kantor Ketahanan

Pangan

2 Menurunnya

prosentase

fluktuasi harga dan

pasokan pangan

(%)

15 15 15 10 10 10 10 Kantor

Ketahanan

Pangan

3

Terwujudnya

penganekaragaman

dan keamanan

pangan daerah

1 Pencapaian skor

pola pangan

harapan (PPH)

80 82 84 86 88 90 90 Kantor

Ketahanan

Pangan

2 Tercukupinya

konsumsi energi

perkapita per hari

(kal/kap/hr)

1.804 1.875 1.945 2.015 2.085 2.150 2.150 Kantor

Ketahanan

Pangan



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

3 Tercukupinya konsumsi protein

perkapita perhari

(gr/kap/hr)

44,2 47,0 50,0 53,0 55,0 57,0 57,0 Kantor Ketahanan

Pangan

4 Tertanganinya kasus keamanan

pangan (%)

50 85 85 90 90 90 90 Kantor Ketahanan

Pangan

4 Penanganan

kerawanan pangan

1 Menurunnya

luasan daerah rawan pangan

- (tidak ada) - - - - - - (tidak

ada)

Kantor

Ketahanan Pangan


Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata


Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

1 Menjadikan

agribisnis sebagai

penyangga

perekonomian daerah

1 Meningkatkan

produktivitas

pertanian untuk

mendukung perekonomian

daerah

1 Terwujudnya

peningkatan

produksi:

-. Padi (ton) -. Jagung (ton)

-. Kedelai (ton)

415.560 197.353

8.258

425.567 201.300

8.341

436.207 205.326

8.424

444.931 207.379

8.508

453.829 209.453

8.593

462.906 211.548

8.679

2.223.440 982.949

46.643

Dinas

Pertanian

produktivitas

tanaman pangan -. Padi (kw/ha)

-. Jagung (kw/ha)

-. Kedelai (kw/ha)

57,62

69,47

16,18

58,00

70,00

16,50

59,00

70,50

17,00

60,00

71,00

17,50

61,00

71,50

18,00

62,00

72,00

18,50

62,00

72,00

18,50

2 Terwujudnya peningkatan

produksi:

Tebu (ton)

Tembakau (ton daun basah)

Kopi (ton ose kering)

Cengkeh (ton bunga kering)

Kakao (ton biji kering)

978.023,8

47.402,47

474,79

765,82

141,3

924.467

47.403

475

766

139

961.446

52.142

520

842

153

970.000

54.750

541

880

161

977.000

56.400

562

850

165

990.000

57.000

565

853

167

990.000

57.000

565

853

167

Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

dan produktivitas

tanaman

perkebunan:

Tebu (kg/ha/th/batang

tebu)

Kopi (kg/ha/th

82.600

404

82.600

404

82.650

635

83.000

636

85.000

637

85.600

640

85.600

640



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

ose kering)

Cengkeh (kg/ha/th bunga

kering)

Kakao (kg/ha/th biji kering)

400

528,45

400

528,45

418

567

430

583

443

601

450

619

450

619

3 Terwujudnya peningkatan

populasi dan

produksi hasil

peternakan:

Daging (ton)

Telur (ton)

Susu (ton)

17.459

12.641 6.502

17.695

13.484 6.632

17.951

13.712 6.708

18.275

13.875 6.943

18.533

14.069 7.105

18.878

14.263 7.248

18.878

14.263 7.248

Dinas Peternakan

dan

Perikanan

Tercapainya

populasi ternak

ruminansia (ekor)

276.619 285.044 291.934 297.143 304.215 312.025 312.025

Tercapainya

populasi unggas

(ekor)

8.143.389 8.344.000 8.499.000 8.694.000 8.848.000 9.058.000 9.058.000

4 Terwujudnya

peningkatan

produksi hasil

perikanan (ton) dan kecukupan

konsumsi makan

ikan (kg/kap/th)

15.551,4

dan 15,20

15.758

dan 16,6

15.769

dan 16,7

15.759

dan 16,8

15.760,5

dan 16,9

15.761

dan 17,0

15.761

dan 17,0

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

5 Meningkatnya kinerja layanan

pemenuhan air

irigasi (%)

100 100 100 100 100 100 100 Dinas PU Bina Marga

dan Pengairan

2 Memantapkan

kawasan agropolitan

1 Meningkatnya

produksi di

kawasan

agropolitan:

Padi (ton)

Jagung (ton)

Kedelai (ton)

103.568 50.221

431

106.885 57.486

432

108.712 57.893

445

110.540 58.301

457

112.367 58.709

470

114.194 59.117

483

114.194 59.117

483

Dinas Pertanian

Cabe (ton)

Tomat (ton)

Durian (ton)

174

49

531

181

51

553

185

52

564

189

53

569

191

54

575

191

54

575

Dinas

Pertanian

Kopi (ton)

Cengkeh (ton)

Kakao (ton)

474,79

765

141,3

500

942

140

520

979

145

541

1.018

151

562

1.059

157

585

1.102

163

585

1.102

163

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Daging (ton)

Telur (ton)

Susu (ton)

Populasi Ruminansia (ekor)

Unggas (ekor)

3.393

152

5.562

458.227

1.776.700

3.585

163

5.835

463.920

1.862.434

3.710

170

6.121

466.794

1.952.447

3.860

178

6.423

474.859

2.046.958

4.010

186

6.793

476.135

2.146.192

4.167

195

7.701

481.640

2.250.388

49.332

892

32.873

481.640

2.250.388

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

Ikan (ton) 7.930 7.930 7.930,5 7.931,5 7.932 7.933,5 7.933,5 Dinas

Peternakan

dan Perikanan



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

dan produktifitas komoditas

unggulan di

kawasan

agropolitan:

Padi (kw/ha)

Jagung (kw/ha)

Kedelai (kw/ha)

57,62 69,47

16,18

58,5 70,5

17,0

59,5 71,0

17,5

60,5 71,5

18,0

61,5 72,0

18,5

62,5 72,5

19,0

62,5 72,5

19,0

Dinas Pertanian

Cabe (ku/ha)

Tomat (ku/ha)

Durian (kg/pohon)

38,76

30,44

51,03

40,32

31,67

53,09

41,13

32,30

54,16

41,95

32,62

54,70

42,37

32,95

55,24

42,37

32,95

55,24

Dinas

Pertanian

Kopi (kg/ha/th)

Cengkeh (kg/ha/th)

Kakao (kg/ha/th)

404

400

528,45

- 635

418

567

636

430

583

637

443

601

640

456

619

640

456

619

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Ikan (ton) 233,56 233.56 233.56 233.62 233.65 233.68 233,68 Dinas Peternakan

dan

Perikanan

2 Meningkatnya

ketersediaan

infrastruktur

penunjang kawasan

agropolitan a. Ruas jalan

kabupaten yang

dilaksanakan

pemeliharaan/pe

ningkatan (ruas)

-

12

5

4

-

10

31

Dinas PU

Bina Marga

dan Pengairan



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

b. Ruas jalan desa yang

dilaksanakan

pemeliharaan/

peningkatan

(ruas)

- 52 2 22 20 35 131 Dinas PU Bina Marga

dan Pengairan

dan Dinas PU

Cipta Karya

3 Tersediannya

kelembagaan

penunjang agribisnis (lembaga)

121 121 121 121 121 121 121 Dinas

Koperasi dan

UMKM

4 Tersedianya pasar

pengumpul distribusi (pasar)

- - - - - 1 1 Dinas

Perindustrian, Perdagangan

dan Pasar

5 Terbangunnya jaringan pemasaran

(pola kemitraan)

1 2 4 6 8 10 10 Dinas Pertanian

6 Meningkatnya nilai

tambah produk

agribisnis (ton)

100 500 1.000 1.500 2.000 2.000 Dinas

Pertanian

3 Meningkatkan

kesejahteraan petani

1 NTP (indeks harga

yang diterima

petani dan indeks

harga yang dibayar

petani)

108 109,4 110,8 112,2 113,6 115 115 Dinas

Pertanian;

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan; Dinas

Peternakan

dan

Perikanan



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

2 Meningkatkan pertumbuhan

wilayah di

kawasan strategis

cepat tumbuh

1 Terwujudnya penataan kawasan

strategis cepat

tumbuh

1 Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang pada

kawasan prioritas

Jumlah dokumen

Konstruksi (%)

0

0

0

0

2

0

3

0

3

10

2

50

10

50

Dinas PU Cipta Karya

2 Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang pada

Kawasan Industri

Ploso (%)

0 0 0 10 40 50 50 Dinas PU Cipta Karya

3 Tersedianya sarana

dan prasarana

penunjang pada

kawasan sekitar

interchange tol:

Infrastruktur penunjang (%)

Tertatanya manajemen

transportasi di

wilayah

interchange tol

(%)

0

0

0

10

0

20

10

30

40

40

50

50

50

50


Dinas

Hubinkom

3 Mewujudkan

sentra-sentra

industri

1 Tumbuh-

kembangnya sentra-

sentra industri

olahan

1 Terwujudnya sentra

industri olahan

(sentra IKM)

145 149 154 159 164 169 169 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan Pasar

2 Meningkatnya

volume usaha

415.436.911 415.436.

911

432.054.

387

449.336.

562

467.310.

024

486.002.

424

1.314.801.

322

Dinas

Perindustrian,



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

industri kecil dan menengah (Rp. 000)

Perdagangan dan Pasar

3 Meningkatnya

persentase volume

usaha industri kecil dan menengah (%)

2 2 4 4 4 4 4 Dinas

Perindustrian,


2 Meningkatnya

jaringan pemasaran

industri

1 Terwujudnya

kemitraan usaha

pemasaran industri (kemitraan)

2 3 4 5 6 7 7 Dinas

Perindustrian,


4 Mengembangkan

pariwisata daerah

1 Meningkatnya

potensi wisata

daerah

1 Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisata (orang)

1.425.000 2.665.000 3.905.000 5.145.000 6.385.000 7.625.000 7.625.000 Dispora

budpar

5 Penguatan

kelembagaan

ekonomi

masyarakat desa

1 Meningkatnya

keberdayaan

ekonomi masyarakat

desa

1 Pembentukan dan

pengembangan

BUMdes

0 0 306 306 306 306 306 BPMPD

6 Memperluas

kesempatan kerja

1 Menurunnya jumlah

pengangguran

1 Menurunnya

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT) (%)

5,60 5,30 5,00 4,60 4,30 4,04 4,04 Dins

Nakertrans

7 Meningkatnya

kesempatan

berusaha

1 Peningkatan

kesempatan dalam

berwirausaha

1 Meningkatnya

akses permodalan

wirausaha (WUB)

75 96 128 128 128 128 128 Dinas

Koperasi dan

UMKM

2 Terwujudnya one village one product

(jenis)

10 10 10 10 10 10 10 Dinas

Koperasi dan

UMKM



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

3 Meningkatnya persentase koperasi

sehat (%)

1 - 1,25 1,50 1,75 2 2 Dinas Koperasi dan

UMKM

2 Mewujudkan

kemandirian perempuan dalam

perekonomian

1 Persentase koperasi

wanita aktif (%) dari 319 koperasi

wanita

99,69 99,75 99,81 99,87 99,94 100 100 Dinas

Koperasi dan UMKM

3 Terwujudnya

kerjasama, promosi, dan pelayanan

penanaman modal

1 Terselenggaranya

promosi potensi penanaman modal

PMA (buah)

PMDN (buah)

11

6

12

8

13

9

14

10

15

11

17

11

17

11

Kantor

Penanaman Modal dan

PPD

2 Tercapainya nilai

investasi (PMDN/

PMA) (Rp. 000)

11.260.185.

021

12.010.

185.021

12.760.

185.021

13.510.

185.021

14.260.

185.021

15.010.

185.021

15.010.

185.021

Kantor

Penanaman

Modal dan PPD


Misi 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan


Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

1 Terwujudnya

infrastruktur

dasar yang

memadai

1 Meningkatnya

kualitas

infrastruktur yang

andal

1 Persentase panjang

jalan kabupaten

dalam kondisi baik

(%)

55,2 58 67 76 85 88 88 Dinas PU

Bina Marga

dan

Pengairan

2 Rasio panjang jalan

desa dalam kondisi

baik (%)

41,9 45 55 65 75 80 80 Dinas PU

Cipta Karya

3 Rumah tangga

miskin yang

menggunakan

listrik sebagai

sumber penerangan (RTM)

98 202 105 105 105 105 622 Dinas PU

Bina Marga

dan

Pengairan

2 Meningkatnya

kualitas lingkungan permukiman

1 Meningkatnya ruas

jalan lingkungan yang dibangun

(ruas)

- 77 126 69 10 5 288 Dinas PU

Cipta Karya

2 Meningkatnya ruas

jalan lingkungan

yang direhabilitasi

- 93 60 15 5 9 149 Dinas PU

Cipta Karya

3 Jumlah lokasi

perumahan yang

tertata (lokasi)

- 2 2 2 2 2 10 Dinas PU

Cipta Karya

4 Meningkatnya

jumlah sarana

sanitasi komunal:

a. MCK Komunal

(unit)

b. IPAL Komunal

76

13

53

9

14

1

6

1

3

1

20

1

92

13

Dinas PU

Cipta Karya



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

(unit)

5 Meningkatnya fasilitas sarana

penyediaan air

minum pada desa

rawan air bersih

(unit)

24 9 6 6 6 9 36 Dinas PU Cipta Karya

6 Meningkatnya

layanan

persampahan: a. Terwujudnya

sanitary landfill

yang optimal

b. Meningkatnya

layanan

pengelolaan persampahan

(lokasi)

-

37

DED

38

Pembang

unan fisik

100%

39

Operasion

al 30%

40

Operasion

al 70%

41

Operasion

al 100%

42

Operasion

al 100%

42

Dinas PU

Cipta Karya

7 Tertanganinya daerah rawan

genangan:

a Tertatanya

saluran drainase/

trotoar di perkotaan dan

perdesaan (lokasi)

b Optimalisasi

fungsi drainase/

trotoar di

perkotaan dan perdesaan (lokasi)

20

12

40

8

87

25

50

8

16

10

35

15

229

57




Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

8 Penanganan rumah

layak huni (rumah)

5.740 120 250 250 250 250 1.120 Dinas PU

Cipta Karya

9 Meningkatnya

pengelolaan areal

pemakaman

a. Lokasi

pemakaman yang

tertata (lokasi) b. Penyediaan

makam milik

daerah

5

-

5

-

5

DED

5

Pembebas

an tanah

5

Pembang

unan

100%

5

-

25

Pembang

unan

100%

Dinas PU

Cipta Karya

1

0

Rasio permukiman

kawasan kumuh

(kawasan)

- 1 1 1 1 1 5 Dinas PU

Cipta Karya

3 Terwujudnya

pembinaan dan

pengawasan di

bidang jasa

konstruksi

1 Indeks pembinaan

jasa konstruksi

(penyedia)

20 20 20 20 20 20 100 Dinas PU

Cipta Karya

2 Mewujudkan

pelayanan

transportasi yang handal

1 Terwujudnya

pelayanan

transportasi yang handal, berdaya

saing, dan

memberikan nilai

tambah

1 Tingkat

keterjangkauan

pelayanan transportasi umum

bagi masyarakat

luas (trayek)

25 25 25 25 25 25 25 Dishub

inkom

2 Tingkat kelayakan

(representatif,

kapasitas,

kesesuaian fungsi)

terminal

penumpang:

Dishub

inkom



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

a. Jumlah halte

yang dibangun/

dikembangkan

b. Terminal

direhabilitasi/ dipelihara

c. Halte yang

direhabilitasi/dip

elihara

10

4

10

2

4

10

2

4

12

2

4

14

2

4

16

2

4

18

2

4

18

3 Tingkat

ketersediaan

sarana dan

prasarana transportasi

a. Jumlah rambu

yang disediakan

(rambu)

b. Traffic light yang

dibangun (unit) c. Jumlah ZOSS

yang disediakan

(unit)

d. Jumlah rambu

elektronik yang dibangun (unit)

1.500

20

6

29

160

3

3

2

160

1

3

6

160

1

3

6

160

1

3

6

160

1

3

6

800

7

15

26

Dishub

inkom

3 Meningkatkan

kualitas pelaksanaan

penataan ruang

yang mendorong

keterpaduan

pembangunan

1 Terwujudnya

kesesuaian dan keterpaduan

perwujudkan

pembangunan yang

berkelanjutan

1 Jumlah dokumen

rencana tata ruang dan rencana rinci

tata ruang yang

ditetapkan dalam

produk hukum

daerah (perda)

1 - 1 - 1 - 2 Bappeda



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

infrastruktur

wilayah

2 Meningkatnya

proporsi ruang

terbuka hijau

kawasan

perkotaan: a. Meningkatnya

proporsi ruang

terbuka hijau

kawasan

perkotaan yang dikembangkan

(ha)

b. Meningkatnya

proporsi ruang

terbuka hijau

kawasan perkotaan yang

dikelola (ha)

106,27

6,25

-

7,25

1

7,25

0,5

8,25

-

8,75

-

8,75

4

9,75

Dinas PU

Cipta Karya

4 Mewujudkan pengelolaan

komunikasi dan

informatika yang

akuntabel

1 Terselenggaranya pengelolaan sumber

daya komunikasi

dan informatika

yang optimal

1 Meningkatnya pengelolaan sumber

daya komunikasi

dan informatika

yang optimal

(kelompok)

- 1 2 3 3 3 12 Dishub inkom

5 Meningkatnya

daya dukung dan

daya tampung

lingkungan hidup

1 Meningkatnya

kualitas

perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup

1 Menurunnya

tingkat pencemaran

lingkungan

BLH

a. Pengawasan

kegiatan industri

yang telah

memiliki dokumen

- 10 10 10 10 10 10



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

lingkungan hidup

(industri)

b. Fasilitasi

penyusunan

dokumen UKL/

UPL bagi kegiatan

usaha kecil/

menengah (dokumen)

- 5 5 5 5 5 25

c. Beban pencemaran air

sungai di 18 titik

pantau sesuai

baku mutu

parameter kunci

(%)

39 50 61 72 83 94 94

d. Kualitas udara

ambien di 10 titik

pantau sesuai baku mutu (titik)

10 10 10 10 10 10 10

e. Meningkatnya kualitas emisi

dari sumber

bergerak

(kendaraan dinas

operasional) (%)

- 60 70 70 80 90 90

f. Prosentase

ketaatan

penyampaian

laporan periodik bagi 50 pemegang

20 30 40 60 80 100 100



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

dokumen

lingkungan (%)

g. Meningkatnya

jenis parameter

uji laboratorium

lingkungan

(parameter)

3 4 5 6 7 8 8

h. Tersusunnya

dokumen kajian

lingkungan hidup (dokumen)

10 1 1 1 1 2 2

i. Tersusunnya

naskah akademis dan draft raperda

pengelolaan

lingkungan hidup

(dokumen)

8 1 1 1 1 2 2

2 Meningkatnya

jumlah kader

lingkungan:

- Jumlah pokmas - Jmlah kader

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

9 90

BLH

3 Terwujudnya desa

mandiri energi berbasis biogas

(desa)

8 desa

berpotensi sebagai Desa

Mandiri

Energi

1 - - - 1 2 BLH

4 Terlaksananya

kawasan

pertambangan yang

- 4 4 4 4 4 4 BLH



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

diawasi (laporan)

5 Luas lahan kritis (ha)

1.600 1.200 850 500 500 Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

6 Meningkatkan pengelolaan

sumber daya alam

dan lingkungan

hidup

1 Meningkatnya sistem pengelolaan sumber

daya alam dan

lingkungan hidup

1 Meningkatnya produksi dan

produktivitas

kehutanan (m3)

2.209,18 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.000 Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

2 Meningkatnya

jumlah industri

hasil hutan

bersertifikat Sistem

Verifikasi Legalitas Kayu (industri)

- 1 1 1 1 1 5 Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan


Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih


Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

1 Menciptakan tata

kelola

penyelenggaraan

pemerintahan

yang profesional

1 Mewujudkan

organisasi yang tepat

fungsi dan tepat

ukuran

1 Berkurangnya

tumpang tindih

tugas pokok dan

fungsi antar SKPD

(SKPD)

6 - 6 - - - 6 Bag.

Organisasi

2 Tersusunnya sistem,

proses dan prosedur

kerja

1 Tersusunnya SOP

seluruh SKPD

(SKPD)

14 - 20 30 40 44 44 Bag.

Organisasi

3 Regulasi yang lebih

tertib, tidak

tumpang tindih dan kondusif

1 Menurunnya

jumlah regulasi

yang tumpang tindih

- - - - - - - Bag. Hukum

4 SDM aparatur yang

berintegritas, netral, kompeten, capable,

profesional,

berkinerja tinggi dan

sejahtera

1 Persentase aparatur

mempunyai sasaran kerja

pegawai (SKP)

berkategori baik (%)

90 90 90 90 90 90 90 BKD

5 Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih

1 Menurunnya

penyimpangan

korupsi (temuan)

4.400 4.365 4.330 4.295 4.260 4.226 4.226 Inspektorat

2 Meningkatnya

jumlah dan

kompetensi auditor

(auditor)

22 26 30 34 38 40 40 Inspektorat

3 Meningkatnya

jumlah instansi

yang menerapkan tata kelola

- 111 132 153 174 195 195 Kantor Arsip

PDE dan

Perpustakaan



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

kearsipan secara

baku (instansi)

6 Mewujdkan

pengelolaan

keuangan dan aset

daerah yang handal

1 Peningkatan opini

BPK terhadap

Laporan Keuangan

Daerah

Wajar

Dengan

Pengecualian

Wajar

Tanpa

Pengecual

ian

Wajar

Tanpa

Pengecual

ian

Wajar

Tanpa

Pengecual

ian

Wajar

Tanpa

Pengecual

ian

Wajar

Tanpa

Pengecual

ian

Wajar

Tanpa

Pengecual

ian

DPPKAD

2 Penetapan Perda

APBD dan penyampaian

laporan keuangan

daerah tepat waktu

Tepat waktu Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

Tepat

waktu

DPPKAD

3 Meningkatnya

kapasitas fiskal

daerah setiap

tahunnya (Rp.)

143.932.387

.639

205.761.1

58.411

158.325.6

26.403

226.337.2

74.252

174.158.1

89.043

248.971.0

01.677

191.574.0

07.948

DPPKAD

7 Meningkatkan

kapasitas dan

kapabilitas kinerja

birokrasi

1 Persentase capaian

kinerja program

dan kegiatan

pembangunan (%)

70 70 75 80 90 90 90 Bappeda

8 Pelayanan prima

sesuai kebutuhan

dan harapan masyarakat

1 Meningkatnya

Indeks Kepuasan

Masyarakat

74,41 75,20 76,00 76,80 77,60 78,50 78,50 Kecamatan

2 Meningkatnya

persentase

dokumentasi dan visualisasi kegiatan

pembangunan

69 75,2 81,4 87,6 93,8 100 100 Bag. Humas

9 Birokrasi dengan integritas dan

1 Persentase realisasi capaian kinerja (%)

75 80 83 85 87 90 90 Bappeda



Awal (2013)

Target Kondisi

Akhir

(2018)

SKPD 2014 2015 2016 2017 2018

kinerja yang tinggi dengan kategori

baik

2 Meningkatkan

kualitas layanan perijinan

1 Terwujudnya

kepastian pelayanan perizinan bidang

usaha

1 Persentase layanan

perizinan tepat waktu (%)

85 88 91 94 97 100 100 BPP

2 Tersedianya akses

informasi pelayanan perijinan

bidang usaha

1 aplikasi

simyanis

1 aplikasi

simyanis

1 aplikasi

simyanis

1 aplikasi

simyanis

1 aplikasi

simyanis

1 aplikasi

simyanis

1 aplikasi

simyanis

BPP

3 Terselenggaranya pelayanan

perizinan dan non

perizinan bidang

penanaman modal

(izin)

1.000 - 1.200 1.300 1.400 1.500 1.500 BPP

3 Peningkatan

kualitas layanan

kependudukan

1 Meningkatnya

cakupan layanan

administrasi

kependudukan

1 Cakupan

penerbitan KK (%)

80 90 100 100 100 100 100 Dispenduk

Capil

2 Cakupan

penerbitan Akte

Kelahiran (%)

64,18 76 79 82 85 88 88 Dispenduk

Capil

4 Meningkatkan kualitas pelayanan

pemerintahan

desa

1 Meningkatnya kapasitas aparatur

pemerintahan desa

1 Peningkatan Indeks Kepuasan

Masyarakat Desa

terhadap pelayanan

pemdes

- - - - - - - BPMPD

VI - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan

dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang

komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk

melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan,

juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan

layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di

dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah

satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy

focussed-management). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki

fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan

pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-

2018 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan

jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yang

dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun

waktu 2014-2018 per Misi, adalah sebagai berikut

VI - 2


MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi

SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

1 Memperbaiki sikap

dan perilaku

masyarakat sesuai

dengan norma yang

berlaku dalam

kehidupan beragama dan

bernegara

1 Terwujudnya

toleransi di dalam

kehidupan

bermasyarakat

1 Peningkatan kualitas

pemahaman dan pengamalan

agama masyarakat

1 Fasilitasi peningkatan kualitas

sarana dan prasarana ibadah dan

lembaga keagamaan V V V V V

Bag. Adm.

Kesra

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga

kondusifitas daerah

1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan

kebangsaan V V V V V

Bakesbangpol Linmas

2 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

V V V V V

Bakesbangpol Linmas,

Dinsosnaker-

trans

2 Terpeliharanya keamanan dan

ketertiban umum

1 Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP

1 Meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah V V V V V

Bakesbangpol Linmas

2 Meningkatkan kemampuan

aparatur satpol PP V V V V V

Satpol PP

2 Peningkatan pemberdayaan

dan partisipasi masyarakat

dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan

ketertiban umum

1 Meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap peraturan

perundangan yang berlaku V V V V V

Bakesbangpol

Linmas

3 Peningkatan kepatuhan

masyarakat terhadap peraturan perundangan yang

berlaku

1 Memantau pelanggaran dan

penegakan perda dan perkada V V V V V

Satpol PP

2 Meningkatkan kewaspadaan dini

dan pengendalian gangguan dan

ketentraman umum V V V V V

Bakesbangpol

Linmas

3 Meningkatnya

kesadaran politik

1 Peningkatan kesadaran

politik dan berdemokrasi

1 Meningkatkan peran partai politik

dan organisasi kemasyarakatan V V V V V

Bakesbangpol

Linmas

VI - 3



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

masyarakat bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi

2 Meningkatkan

ketahanan sosial

masyarakat dalam

mencegah dan

menangani masalah

kesejahteraan sosial

1 Memulihkan fungsi

sosial masyarakat

penyandang

masalah

kesejahteraan

masyarakat

1 Peningkatan upaya

pencegahan permasalahan

sosial

1 Meningkatkan kapasitas Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) V V V V V

Dinsos

Nakertrans

2 Peningkatan aksesibilas PMKS dalam memperoleh

pelayanan dan rehabilitasi

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana

pelayanan sosial V V V V V

Dinsos Nakertrans

2 Meningkatkan pemberdayaan,

rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS

V V V V V

Dinsos

Nakertrans

2 Menurunnya

dampak bencana

1 Peningkatan kapasitas

kelembagaan dan

masyarakat dalam penanggulangan bencana

1 Penyusunan data dan informasi

dalam rangka identifikasi daerah

potensi bencana V V V V V

BPBD

2 Meningkatkan kapasitas

manajemen penanggulangan

bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi)

V V V V V

BPBD

3 Meningkatkan

kapasitas pemuda dan olah raga

1 Meningkatnya

prestasi kepemudaan dan

olah raga

1 Peningkatan budaya dan

prestasi olah raga

1 Meningkatkan pembinaan olah

raga prestasi dan olahraga rekreasi

V V V V V

Dinas

Porabudpar

2 Meningkatkan sarana dan

prasarana olah raga V V V V V

Dinas

Porabudpar

2 Peningkatan partisipasi dan

peran aktif pemuda dalam

pembangunan

1 Pembinaan pemuda dan

organisasi kepemudaan V V V V V

Dinas

Porabudpar

4 Melestarikan seni

dan budaya daerah

1 Meningkatnya

pengembangan seni

1 Pelestarian dan

pengembangan seni dan

1 Penguatan terhadap kelompok

dan pelaku seni budaya lokal V V V V V

Dinas

Porabudpar

VI - 4



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

dan budaya daerah budaya daerah 2 Meningkatkan apresiasi

masyarakat terhadap seni dan

budaya lokal V V V V V

Dinas

Porabudpar

3 Peningkatan sarana dan

prasarana kesenian V V V V V

Dinas

Porabudpar

5 Meningkatkan

pemberdayaan,

kualitas hidup,

serta perlindungan

perempuan dan

anak

1 Meningkatnya

kesetaraan dan

keadilan gender

1

Peningkatan kualitas hidup

serta penguatan

perlindungan terhadap

perempuan dan anak

1 Meningkatkan KIE tentang

pengarusutamaan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

V V V V V

BPPKB

2 Pencegahan dan penanggulangan

segala bentuk kekerasan

terhadap perempuan dan anak V V V V V

BPPKB

3 Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender,

pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan anak

V V V V V

BPPKB

4 Pembinaan dan pemberdayaan

organisasi perempuan V V V V V

BPPKB

VI - 5


MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU


SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

1 Meningkatkan

akses dan mutu

layanan pendidikan

bagi masyarakat Jombang

1 Terwujudnya

pelayanan

pendidikan yang

terjangkau bagi seluruh masyarakat

1 Peningkatan akses layanan

pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah

1 Meningkatkan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) V V V V V

Dinas

Pendidikan

2 Meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan

dasar dan menengah dalam

jumlah dan kualitas yang

memadai

V V V V V

Dinas

Pendidikan

3 Menyelenggarakan pendidikan

non formal yang bermutu bagi

masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan

mengikuti pendidikan formal

V V V V V

Dinas

Pendidikan

4 Menyediakan beasiswa

pendidikan dasar dan menengah

bagi siswa dari keluarga tidak

mampu

V V V V V

Dinas

Pendidikan

2 Meningkatnya

kualitas pendidikan

1 Peningkatan kualitas lulusan

pendidikan dasar dan

menengah

1 Meningkatkan kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan V V V V V

Dinas

Pendidikan

2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

mutu pendidikan dalam jumlah

dan kualitas yang memadai

V V V V V

Dinas Pendidikan

3 Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta

perkembangan global, nasional,

V V V V V

Dinas Pendidikan

VI - 6



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

regional, maupun lokal

4 Penataan manajemen pelayanan

pendidikan V V V V V

Dinas

Pendidikan

5 Mengembangkan jiwa

kewirausahaan di lembaga-

lembaga pendidikan baik formal

maupun non formal

V V V V V

Dinas

Pendidikan

3 Meningkatnya

minat baca masyarakat

1 Peningkatan kualitas dan

kapasitas perpustakaan

1 Meningkatkan jumlah dan

koleksi buku perpustakaan daerah serta Pembinaan

perpustakaan yang dikelola oleh

masyarakat

V V V V V

Kantor

Perpustakaan dan KPDE

2 Meningkatkan akses layanan

kesehatan bagi

masyarakat

Jombang

1 Meningkatnya angka Harapan

Hidup

1 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan

1 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan status

gizi masyarakat, pengendalian

penyakit menular dan penyakit

tidak menular serta penyehatan

lingkungan, pengembangan

sumber daya manusia kesehatan

V V V V V

Dinas

Kesehatan

2 Meningkatkan ketersediaan,

keterjangkauan, pemerataan,

keamanan, mutu dan penggunaan obat serta

pengawasan obat dan makanan

V V V V V

Dinas

Kesehatan

3 Pengembangan sistem jaminan

pembiayaan kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan

penanggulangan masalah

kesehatan

V V V V V

Dinas

Kesehatan

VI - 7



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

4 Peningkatan pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan

V V V V V

Dinas

Kesehatan,

RSUD

Jombang, RSUD Ploso

3 Mengendalikan

pertumbuhan penduduk

1 Terkendalinya

pertumbuhan penduduk

1 Pengendalian pertumbuhan

penduduk tumbuh seimbang

1 Meningkatkan pembinaan,

kepesertaan, dan kemandirian ber-KB

V V V V V

BPPKB

2 Meningkatkan komunikasi,

informasi, dan edukasi

pengendalian penduduk V V V V V

BPPKB

3 Meningkatkan pembinaan

ketahanan keluarga V V V V V

BPPKB

4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi

kependudukan V V V V V

BPPKB

4 Mewujudkan

ketahanan pangan daerah

1 Terwujudnya

ketersediaan dan cadangan pangan

daerah

1 Penguatan pasokan pangan

untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi

kuantitas, kualitas,

keragaman dan

keamanannya

1 Penyusunan dan pembuatan

peta ketersediaan pangan daerah, sentra produksi pangan

lokal spesifik daerah;

V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

2 Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan

pangan berbahan baku lokal; V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

3 Pengembangan cadangan pangan

pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan

masyarakat;

V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

4 Penguatan kelembagaan

cadangan pangan pemerintah V V V V V

Kantor

Ketahanan

VI - 8



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

desa dan masyarakat Pangan

2 Terjaminnya

distribusi dan akses pangan

daerah

1 Penyediaan informasi harga,

pasokan, akses pangan serta terjaminnya Stabilisasi harga

dan pasokan pangan di

daerah

1 Pengumpulan, pemantauan dan

pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga

pangan di tingkat produsen dan

konsumen di pasar besar dan

menengah, distribusi dan akses

pangan

V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

2 Mengidentifikasi wilayah yang

sering mengalami kelangkaan

pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami

kesulitan akses pangan (rawan

pangan)

V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

3 Menyediakan sarana dan

prasarana (alat transportasi,

gudang, cold storage) untuk

dapat mengangkut dan

menyimpan bahan pangan

V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

4 Penguatan peran dan fungsi

kelembagaan Dewan Ketahanan

Pangan dalam merumuskan

kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan,

gejolak harga, gangguan

distribusi dan akses pangan

V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

3 Terwujudnya penganekaragaman

dan keamanan

1 Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan pangan

yang memenuhi kaidah

1 Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (data dan peta

Pola Konsumsi Pangan) V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

VI - 9



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

pangan daerah mutu, keanekaragaman,

kandungan gizi, keamanan

dan kehalalan

2 Peningkatan PKS (Pengetahuan,

Keterampilan, dan Sikap)

konsumsi pangan pada

masyarakat

V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

3 Penyuluhan, Pembinaan dan

pengembangan penganekaragam-

an konsumsi pangan V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

2 Meningkatkan pengawasan

dan pembinaan keamanan

pangan

1 Penyusunan petunjuk teknis

operasional informasi tentang

keamanan pangan V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

2 Pemantauan, pengawasan dan

pengendalian peredaran bahan

kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan

V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

3 Analisis mutu, gizi dan

keamanan produk pangan masyarakat

V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

4 Pembinaan dan pengawasan

keamanan pangan segar V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

5 Penyuluhan/pembinaan/pelatih-

an keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan pemahaman

terhadap keamanan pangan bagi

murid sekolah dasar dan penjual

jajanan anak sekolah

V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

6 Pembinaan dan pelatihan

keamanan produk pabrikan

skala kecil/rumah tangga pada V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

VI - 10



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

kelompok produsen

7 Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

8 Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

9 Pembinaan sistem manajemen

laboratorium uji mutu dan

keamanan pangan kabupaten V V V V V

Kantor

Ketahanan

Pangan

10

Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah

kabupaten V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

4 Penanganan

kerawanan pangan

1 Peningkatan Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah

1 Pengembangan sistem isyarat

dini V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

2 Penguatan kelembagaan untuk

Pencegahan dan penanganan rawan pangan

V V V V V

Kantor

Ketahanan Pangan

3 Penangulangan kerawanan pangan; V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

4 Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan V V V V V

Kantor Ketahanan

Pangan

VI - 11


MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA


SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

1 Menjadikan

agribisnis sebagai penyangga

perekonomian

daerah

1 Meningkatkan

produktivitas pertanian untuk

mendukung

perekonomian

daerah

1 Meningkatkan daya dukung

lahan dan lingkungan bagi usahatani

1 Peningkatan penambahan bahan

organik ke lahan pertanian melalui pengembalian limbah

pertanian

V V V V V

Dinas

Pertanian

2 Peningkatan pemanfaatan tanaman pupuk hijau dan agen

hayati oleh petani V V V V V

Dinas Pertanian

3 Peningkatan populasi musuh

alami V V V V V

Dinas

Pertanian

2 Meningkatkan efisiensi usaha

tani

1 Substitusi tanaman tembakau

yang kurang produktif dengan

tanaman hortikultura V V V V V

Dinas

Pertanian

2 Diseminasi pemanfaatan teknik

budidaya dengan produktivitas

tinggi yang berkelanjutan V V V V V

Dinas

Pertanian

3 Fasilitasi permodalan dan sarana

produksi pertanian serta

pembinaan penanganan pasca

panen

V V V V V

Dinas

Pertanian

4 Pendampingan dan pengawasan

distribusi pupuk dan pestisida V V V V V

Dinas

Pertanian

5 Membangun dan merehabilitasi

prasarana pertanian V - - - -

Dinas Pertanian

6 Fasilitasi alat mesin pertanian

penunjang penerapan teknologi

tepat guna spesifik lokasi V V V V V

Dinas

Pertanian

VI - 12



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018


infratruktur lahan pertanian V V V V V

Dinas

Pertanian

3 Meningkatkan efisiensi usaha tani perkebunan

1 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya produktivitas tinggi

yang berkelanjutan V V V V V

Dinas Hutbun

2 Menggali dan mengoptimalkan

potensi perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

3 Fasilitasi sarana dan prasarana

produksi perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

4 Fasilitasi alat mesin perkebunan

penunjang penerapan teknologi

tepat guna spesifik lokasi V V V V V

Dinas Hutbun


sarana prasarana infratruktur

lahan perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana

prasarana usaha untuk

meningkatkan kualitas bahan

baku komoditi tembakau dan

cengkeh

V V V V V

Dinas Hutbun

4 Meningkatkan produksi dan

produktivitas sub sektor

peternakan berbasis teknologi

dan keunggulan sumberdaya lokal

1 Optimalisasi penerapan teknologi

peningkatan produksi peternakan V V V V V

Dinas Nakkan

2 Peningkatan kerjasama dengan

balai penelitian dalam rangka

tranfer teknologi untuk

peningkatan produktivitas hasil

ternak

V V V V V

Dinas Nakkan

VI - 13



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

3 Penggalian potensi sumberdaya

lokal yang dapat dikembangkan

melalui teknologi terapan V V V V V

Dinas Nakkan

5 Mengembangkan usaha

peternakan sebagai

komoditas ekonomi produktif

yang mandiri dan berdaya

saing berbasis agribisnis

1 Penyediaan sarana produksi

usaha peternakan V V V V V

Dinas Nakkan

2 Peningkatan posisi tawar dan

daya saing produk unggulan

peternakan V V V V V

Dinas Nakkan

3 Peningkatan pengetahuan dan

keterampilan usaha budiday

ternak V V V V V

Dinas Nakkan

4 Penerapan standarisasi untuk

produk peternakan V V V V V Dinas Nakkan

5 Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk peternakan di

dalam dan luar daerah V V V V V

Dinas Nakkan

6 Pembinaan, pelatihan dan

fasilitasi akses permodalan, sarana prasarana usaha

budidaya ternak/ikan

V V V V V

Dinas Nakkan

6 Meningkatkan kesehatan

hewan dan kualitas produk peternakan

1 Pengawasan, pencegahan, dan

pengendalian penyakit hewan menular

V V V V V

Dinas Nakkan

2 Pengawasan, pengendalian,

peredaran dan peningkatan

kualitas produk hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)

V V V V V

Dinas Nakkan

7 Meningkatkan produksi dan

produktivitas sub sektor

1 Optimalisasi penerapan teknologi

peningkatan produksi, V V V V V

Dinas Nakkan

VI - 14



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

perikanan berbasis teknologi

dan keunggulan sumberdaya

lokal

produktivitas perikanan dan

pengolahan pasca panen

2 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan

melalui teknologi terapan V V V V V

Dinas Nakkan

3 Penyediaan sarana dan prasarana

usaha perikanan dan pembenihan ikan

V V V V V

Dinas Nakkan

4 Penggunaan dan produksi

induk/benih unggul untuk usaha

budidaya perikanan V V V V V

Dinas Nakkan

5 Optimalisasi akses pemasaran

dan informasi pasar produk

perikanan V V V V V

Dinas Nakkan

8 Peningkatan dan

pengembangan parasarana

dan sarana ketersediaan air

irigasi serta kondisi jaringan irigasi

1 Meningkatkan kualitas dan

kapasitas prasarana dan sarana

jaringan irigasi secara

berkelanjutan V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan,

Dinas Pertanian,

Dinas Hutbun

2 Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi

partisipatif V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan,

Dinas

Pertanian

2 Memantapkan

kawasan

agropolitan

1 Meningkatkan fungsi dan

peran kawasan agropolitan

sebagai sentra produksi,

pemasaran dan kunjungan

agrowisata

1 Peningkatan fungsi dan peran

cluster perikanan di kawasan

agropolitan V V V V V

Dinas Nakkan

VI - 15



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018


cluster tanaman pangan di

kawasan agropolitan V V V V V

Dinas

Pertanian


cluster holtikultura di kawasan


Dinas

Pertanian

4 Peningkatan fungsi dan peran cluster perkebunan di kawasan


Dinas Hutbun


cluster Peternakan di Kawasan agropolitan

V V V V V

Dinas Nakkan

6 Pemberdayaan lembaga ekonomi

masyarakat di Kawasan agropolitan

V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

2 Peningkatan dan

pengembangan prasarana

dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan

irigasi

1 Meningkatkan kualitas dan

kapasitas prasarana dan sarana

jaringan irigasi secara berkelanjutan di kawasan

agropolitan

V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan, Dinas

Pertanian

3 Peningkatan kualitas dan

kapasitas penanganan jalan dan jembatan sebagai

infrastruktur penunjang di

kawasan agropolitan

1 Meningkatkan struktur,

rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelengkap

jalan di kawasan agropolitan V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan,

Dinas PU Cipta

Karya

4 Revitalisasi kelembagaan

koperasi

1 Peningkatan peran dan fungsi

kelembagaan koperasi di kawasan


Dinas Koperasi

dan UMKM

5 Meningkatkan perencanaan 1 Penyediaan sarana dan prasarana V V V V V Dinas

VI - 16



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

pembangunan dan

pengembangan pasar

pengumpul distribusi

penunjang pasar pengumpul

distribusi serta akses informasi

pasar, ketersediaan produk, dan

jadwal panen komoditas/produk

Perindagpas

6 Membangun dan memperkuat

pola kemitraan dan akses

pasar produk pertanian

1 Fasilitasi pola kemitraan antara

pelaku utama dan pelaku usaha

serta penyediaan informasi pasar

dan pasokan

V V V V V

Dinas

Pertanian,

Dinas Nakkan

7 Mengembangkan produk

turunan/olahan komoditas

pertanian

1 Peningkatan penerapan teknologi

pengolahan hasil pasca panen

pertanian V V V V V

Dinas

Pertanian

2 Fasilitasi akses informasi

pengolahan hasil pertanian V V V V V

Dinas

Pertanian

3 Fasilitasi sarana prasarana pengolahan hasil produksi

pertanian V V V V V

Dinas Pertanian

3 Meningkatkan

kesejahteraan petani

1 Menjadikan kelembagaan

petani sebagai basis penyuluhan

1 Aktualisasi data kelembagaan

petani tanaman pangan V V V V V

Dinas

Pertanian

2 Pembinaan kelembagaan petani

tanaman pangan V V V V V

Dinas

Pertanian

3 Bimbingan teknis bagi petani

tanaman pangan V V V V V

Dinas

Pertanian

4 Aktualisasi data kelembagaan

petani tanaman perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

5 Pembinaan kelembagaan petani

tanaman perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

6 Bimbingan teknis bagi petani

tanaman perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

VI - 17



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

2 Mengoptimalkan kegiatan

penyuluhan pertanian


Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

sub sektor perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

2 Pelaksanaan pembinaan teknis

bagi petugas penyuluh pertanian

lapangan sub sektor perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun

3 Penyediaan prasarana dan sarana

penyuluhan tanaman perkebunan V V V V V

Dinas Hutbun


Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

sub sektor pertanian V V V V V

Dinas

Pertanian


bagi petugas penyuluh pertanian

lapangan sub sektor pertanian V V V V V

Dinas

Pertanian


penyuluhan sub sektor pertanian V V V V V

Dinas

Pertanian

7 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

sub sektor peternakan perikanan V V V V V

Dinas Nakkan


bagi petugas penyuluh lapangan peternakan/perikanan

V V V V V

Dinas Nakkan


penyuluhan peternakan/ perikanan

V V V V V

Dinas Nakkan

2 Meningkatkan

pertumbuhan

wilayah di kawasan

1 Terwujudnya

penataan kawasan

strategis cepat

1 Penyediaan infrastruktur

penunjang pada kawasan

prioritas

1 Pengembangan prasarana dan

sarana penunjang pada kawasan

prioritas V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

VI - 18



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

strategis cepat

tumbuh

tumbuh 2 Penyediaan infrastruktur

penunjang Kawasan Industri

Ploso

1 Penataan dan pengembangan

infrastruktur penunjang pada

Kawasan Industri Ploso V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

3 Penyediaan infrastruktur

penunjang kawasan pada

sekitar interchange tol

1 Penataan dan pengembangan

infrastruktur penunjang pada

kawasan sekitar interchange tol V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2 Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi

pada kawasan sekitar interchange

tol

V V V V V

Dinas Hubkom

3 Mewujudkan sentra-sentra

industri

1

Tumbuhkembang-nya sentra-sentra

industri olahan

1 Membangun dan memperkuat sentra-sentra

industri

1 Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk) serta

penyediaan sarana dan prasarana

produksi industri kecil menengah

(IKM)

V V V V V

Dinas Perindagpas

2 Membangun jaringan dan sentra

industri V V V V V

Dinas

Perindagpas

2

Meningkatnya jaringan pemasaran

industri

1

Membangun dan memperkuat pola kemitraan dan akses

pasar produk

1 Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku industri

kecil menengah (IKM) V V V V V

Dinas Perindagpas

2 Penyediaan informasi pasar dan

pasokan bagi industri kecil menengah (IKM)

V V V V V

Dinas

Perindagpas

4 Mengembangkan

pariwisata daerah

1 Meningkatnya

potensi wisata daerah

1 Meningkatkan potensi wisata

daerah

1 Mengembangkan dan

membangun pusat-pusat wisata unggulan

V V V V V

Dinas

Porabudpar

2 Meningkatkan pemasaran dan

jaringan pariwisata serta

kerjasama antar daerah V V V V V

Dinas

Porabudpar

VI - 19



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

3 Menguatkan SDM pariwisata

melalui pelatihan yang relevan

dan berkelanjutan V V V V V

Dinas

Porabudpar

5 Penguatan

kelembagaan

ekonomi

masyarakat desa

1 Meningkatnya

keberdayaan

ekonomi

masyarakat desa

1 Meningkatkan pemberdayaan

dan penguatan lembaga

ekonomi desa dan lembaga

kemasyarakatan desa

1 Penguatan perekonomian desa

melalui BUMDes dan lembaga

ekonomi desa V V V V V

BPMPD

2 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

V V V V V BPMPD

6 Memperluas

kesempatan kerja

1 Menurunnya

jumlah

pengangguran

1 Mendorong terciptanya

kesempatan kerja yang

seluas-luasnya

1 Meningkatkan ketersediaan dan

kualitas data dan informasi

ketenagakerjaan V V V V V

Dinas

Sosnakertrans

2 Mengembangkan kewirausahaan V V V V V

Dinas

Sosnakertrans

2 Meningkatkan hubungan

industrial

1 Meningkatkan kondisi dan

mekanisme hubungan industrial V V V V V

Dinas

Sosnakertrans

3

Meningkatkan kapasitas, ketrampilan, dan sikap

perilaku pencari kerja

1 Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

V V V V V Dinas Sosnakertrans

2 Meningkatkan peran dan fungsi

lembaga ketenagakerjaan V V V V V

Dinas

Sosnakertrans

7 Meningkatnya

kesempatan

berusaha

1 Peningkatan

kesempatan dalam

berwirausaha

1 Menciptakan iklim

kelembagaan dan usaha

UMKM yang kompetitif dan

kondusif

1 Penguatan kelembagaan dan

peningkatan daya saing produk

UMKM V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

2 Fasilitasi sarana dan prasarana

pengembangan UMKM V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

3 Fasilitasi peluang pangsa pasar

dan kemitraan UMKM V V V V V

Dinas Koperasi dan UMKM

2 Revitalisasi kelembagaan

koperasi

1 Peningkatan sosialisasi peran dan

fungsi kelembagaan koperasi V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

VI - 20



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

2 Peningkatan kapasitas dan

volume usaha Koperasi V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

3 Fasilitasi akses permodalan dan

pasar bagi koperasi V V V V V


2 Mewujudkan

kemandirian

perempuan dalam perekonomian

1 Penguatan kelembagaan dan

pemberdayaan koperasi

wanita

1 Peningkatan sosialisasi peran dan

fungsi kelembagaan koperasi

wanita V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

2 Peningkatan kapasitas dan

volume usaha koperasi wanita V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

3 Fasilitasi akses permodalan dan

pasar bagi koperasi wanita V V V V V

Dinas Koperasi

dan UMKM

3 Terwujudnya kerjasama,

promosi, dan

pelayanan

penanaman modal

1 Meningkatkan efektivitas promosi potensi penanaman

modal daerah

1 Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi

penanaman modal daerah (gelar

potensi daerah, gathering, dsb)

V V V V V

Kantor Penanaman

Modal

2 Penyediaan informasi dan akses informasi potensi penanaman

modal daerah V V V V V

Kantor Penanaman

Modal

2 Meningkatkan iklim

investasidan realisasi investasi di daerah

1 Peningkatan pelayanan bidang

penanaman modal yang kualitas dan kuantitasnya memadai

V V V V V

Kantor

Penanaman Modal

2 Fasilitasi diklat aparatur bidang

penanaman modal V V V V V

Kantor

Penanaman Modal

3 Peningkatan akses berinvestasi di

daerah V V V V V

Kantor

Penanaman

Modal

4 Pemberian kemudahan V V V V V Kantor

VI - 21



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

berinvestasi aman dan nyaman di

daerah

Penanaman

Modal

5 Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah V V V V V

Kantor Penanaman

Modal

VI - 22


MISI 4. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN


SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

1 Terwujudnya

infrastruktur dasar yang memadai

1 Meningkatnya

kualitas infrastruktur yang

andal

1 Peningkatan penanganan

kondisi jalan kabupaten dan jalan desa yang mengalami

rusak ringan dan rusak berat

1 Mengoptimalkan percepatan

rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan strategis dan

pemeliharan berkala

V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan

2 Peningkatan kondisi jalan

yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

1 Meningkatkan struktur jalan

strategis kabupaten melalui pelebaran dan overlay

V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan

3 Peningkatan keberlangsungan

pengoperasian fungsi jalan kabupaten

1 Meningkatkan pembangunan

bangunan pelengkap jalan serta pemeliharaan jalan kabupaten

untuk menambah umur manfaat

dan umur ekonomis jalan

V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan

4 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana

kebinamargaan

1 Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perbekalan

penunjang fungsi kebinamargaan V V V V V

Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

5 Peningkatan kecukupan dan

kelayakan atribut persandangan jalan

1 Meningkatkan pengawasan

kondisi struktur jalan dan pengendalian pemanfaatan aset

jalan mellalui sistem informasi

manajemen jalan

V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan

2 Meningkatkan rehabilitasi dan

pemeliharaan lampu penerangan

jalan V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

6 Peningkatan pengembangan

energi listrik perdesaan

1 Meningkatkan penyediaan energi

listrik bagi masyarakat miskin di

wilayah desa sekitar hutan V V V V V

Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

2 Meningkatnya kualitas lingkungan

1 Peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

V V V V V Dinas PU Cipta Karya

VI - 23



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

permukiman berkualitas sarana di lingkungan

permukiman perkotaan

2 Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas

(PSU) perumahan formal

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan PSU pada

perumahan formal V V V V V


3 Peningkatan ketersediaan

sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi

1 Meningkatkan penyediaan MCK

komunal di kawasan perkotaan dan perdesaan

V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2 Meningkatkan penyediaan

prasarana dan sarana sanitasi

dasar bagi masyarakat miskin V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

3 Mendorong terwujudnya sistem

pengelolaan air limbah terpusat

di kawasan perkotaan V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

4 Peningkatan cakupan

pelayanan air minum di

daerah rawan air bersih

1 Meningkatkan eksplorasi dan

eksploitasi air bersih di daerah

rawan air bersih serta

pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan

V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2 Meningkatkan pembinaan dan

pengembangan kelembagaan

pengelolah air bersih perdesaan V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

5 Peningkatan cakupan

layanan persampahan dan

penanganan limbah cair domestik

1 Meningkatkan pengelolaan

persampahan dari control landfill

menjadi sanitary landfill V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2 Meningkatkan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

3 Meningkatkan volume sampah V V V V V Dinas PU Cipta

VI - 24



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

yang tereduksi Karya

4 Meningkatkan cakupan daerah

layanan penanganan persampahan

V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

6 Peningkatan penataan

drainase perkotaan

1 Meningkatkan penataan serta

operasi dan pemeliharaan

drainase perkotaan V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2 Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan

drainase V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

7 Peningkatan kuantitas dan

kualitas rumah yang layak

huni

1 Meningkatkan hunian yang layak

bagi masyarakat miskin V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

8 Peningkatan penyediaan

pemakaman umum daerah

1 Meningkatkan jumlah serta

luasan pemakaman umum

daerah V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

9

Peningkatan penataan

kawasan permukiman kumuh

perkotaan

1 Meningkatkan perencanaan dan

revitalisasi kawasan kumuh

perkotaan V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

3 Terwujudnya pembinaan dan

pengawasan di

bidang jasa

konstruksi

1 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah

1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa

konstruksi V V V V V


2 Mewujudkan

pelayanan

transportasi yang

handal

1 Terwujudnya

pelayanan

transportasi yang

handal, berdaya

1 Pengembangan manajemen

tranportasi massal yang

terintegrasi antar pusat-pusat

layanan

1 Meningkatakan pengembangan

angkutan masal menuju ke

pusat-pusat pendidikan dan

daerah terpencil

V V V V V

Dinas Hubkom

VI - 25



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

saing, dan

memberikan nilai

tambah

2

Peningkatan kualitas

prasarana penunjang

transportasi daerah

1

Meningkatkan penyediaan

prasarana transportasi yang

layak bagi pengguna angkutan

massal

V V V V V

Dinas Hubkom

3 Peningkatan sarana

penunjangan keamanan dan

keselamatan pengguna jalan

1 Meningkatkan pemasangan

fasilitas dan rambu jalan pada

ruas-ruas jalan kabupaten V V V V V

Dinas Hubkom

2 Meningkatkan penataan dan

penertiban sempadan jalan yang

digunakan untuk fasilitas parkir V V V V V

Dinas Hubkom

4 Peningkatan prasarana dan sarana penunjang uji kir

kendaraan

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

sarana di tempat uji kir

kendaraan

V V V V V

Dinas Hubkom

5 Peningkatan pembinaan dan

pengawasan teknis bagi

operator dan pengusaha

transportasi daerah

1 Meningkatkan koordinasi dan

singkronisasi penyelenggaraan

manajemen transportasi di

daerah

V V V V V

Dinas Hubkom

6 Peningkatan kemudahan

aksesibilitas bagi pengguna

transportasi umum massal

1 Meningkatkan pengembangan

transportasi yang berkelanjutan,

bagi pengguna transportasi

umum masal di perkotaan yang

padat dan terjangkau serta

efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana

pengembangan wilayah

V V V V V

Dinas Hubkom

3 Meningkatkan kualitas

pelaksanaan

penataan ruang

1 Terwujudnya kesesuaian dan

keterpaduan

perwujudkan

1 Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam

rangka menunjang

pembangunan yang

1 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan

dalam pemanfaatan pengunaan

lahan sesuai dengan arahan pola

V V V V V

Bappeda

VI - 26



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

yang mendorong

keterpaduan

pembangunan

infrastruktur

wilayah

pembangunan yang

berkelanjutan

berkelanjutan maupun struktur ruang

2 Meningkatkan koordinasi dalam

perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang

V V V V V

Bappeda

3 Meningkatkan pengendalian dan

pengawasan pemanfaatan ruang

sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang

V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

4 Meningkatkan kualitas dokumen

rencana detil tata ruang sesuai

dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang

V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2

Peningkatan kuantitas dan

kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

1

Meningkatkan penyedian ruang

terbuka hijau publik di kawasan perkotaan

V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

2 Meningkatkan operasi dan

pemeliharaan ruag terbuka hijau

publik di kawasan perkotaan V V V V V

Dinas PU Cipta

Karya

4 Mewujudkan

pengelolaan

komunikasi dan

informatika yang akuntabel

1 Terselenggaranya

pengelolaan sumber

daya komunikasi

dan informatika yang optimal

1 Peningkatan manajemen

penyelenggaraan komunikasi

dan informasi yang terpadu di

seluruh wilayah kabupaten


pengawasan bagi pengguna

komunikasi dan informatika serta

partisipasi aktif kelompok informasi masyarakat

V V V V V

Dinas Hubkom

5 Meningkatnya daya

dukung dan daya tampung

lingkungan hidup

1 Meningkatnya

kualitas perlindungan dan

pengelolaan

lingkungan hidup

1 Peningkatan penerapan

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

1

Meningkatkan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan pada air serta udara

di wilayah saluran irigasi primer

dan sekunder serta simpul-

simpul kepadatan transportasi

V V V V V

Badan

Lingkungan Hidup

VI - 27



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

maupun perusahaan

2 Meningkatkan upaya penegakan

hukum lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan yang

konsisten

V V V V V

Badan

Lingkungan Hidup

3 Meningkatkan upaya

perlindungan dan konservasi sumberdaya alam untuk

pembangunan berkelanjutan

V V V V V

Badan

Lingkungan Hidup

2

Peningkatan peran serta

lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup

1 Meningkatkan pemberdayaan dan

pelatihan bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup

V V V V V

Badan

Lingkungan Hidup

3 Peningkatan kemandirian desa dalam penyediaan energi

terbarukan

1 Penyediaan saran dan prasarana pengembangan energi terbarukan V V V V V

Badan Lingkungan

Hidup

4 Peningkatan pengawasan dan

pengendalian kegiatan usaha pertambangan

1 Penyiapan regulasi serta

penerapan insentif bagi kegiatan usaha pertambangan

V V V V V

Badan

Lingkungan Hidup

5 Penurunan luas lahan kritis 1 Penetapan lokasi prioritas

rehabilitasi hutan dan lahan serta

dengan model pelaksanaannya V V V V V

Dinas Hutbun

2 Optimalisasi rehabilitasi hutan

dan lahan kritis di luar kawasan

hutan dan lahan rawan bencana serta lahan hutan rakyat dengan

fungsi penyangga

V V V V V

Dinas Hutbun

3 Pembentukan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) V V V V V

Dinas Hutbun

VI - 28



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

4 Penguatan kelembagaan petani

hutan rakyat V V V V V

Dinas Hutbun

5 Pelatihan dan pendampingan

pada kelompok tani hutan tentang penanaman dan

pengelolaan hutan

V V V V V

Dinas Hutbun

6 Meningkatkan

pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan

hidup

1 Meningkatnya

sistem pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan

hidup

1 Optimalisasi pemanfaatan

hasil hutan


penerapan teknik agroforestry V V V V V

Dinas Hutbun

2 Optimalisasi dan pengawasan

industri hasil hutan


kemampuan manajerial dan

teknis pelaku usaha industri

hasil huan

V V V V V

Dinas Hutbun

2 Penyediaan dan diseminasi data

potensi bahan baku kayu dan

hasil hutan non kayu V V V V V

Dinas Hutbun

3 Fasilitasi perijinan dan kepastian

usaha bidang industri hasil hutan

kayu V V V V V

Dinas Hutbun

4 Pengawasan dan pemantauan

illegal logging V V V V V

Dinas Hutbun

5 Penguatan kapasitas dan

Koordinasi instansi terkait, baik

pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam

SVLK

V V V V V

Dinas Hutbun

6 Fasilitasi persiapan SVLK bagi

industri hasil hutan V V V V V

Dinas Hutbun

VI - 29



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

7 Transparansi Penguatan

Pelaksanaan Verifikasi Legalitas

Kayu /SVLK V V V V V

Dinas Hutbun

8 Fasilitasi penilaian SVLK bagi

industri hasil hutan V V V V V

Dinas Hutbun

9 membangun dan memperkuat

jaringan pasar baik regional

maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK

V V V V V

Dinas Hutbun

VI - 30


MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategis

SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

1 Menciptakan tata

kelola

penyelenggaraan pemerintahan yang

profesional

1 Mewujudkan

organisasi yang

tepat fungsi dan tepat ukuran

1

Penataan sistem dan

kelembagaan yang tepat

fungsi dan tepat ukuran

1 Penataan kelembagaan sesuai

dengan kebutuhan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada

V V V V V

Bagian

Organisasi

2 Penyusunan SOP SKPD 2 Standarisasi sistem tata kerja

SKPD V V V V V

Bagian

Organisasi

2 Regulasi yang lebih

tertib, tidak

tumpang tindih dan

kondusif

1

Penataan regulasi daerah dan

produk hukum daerah

1 Meningkatkan ketersediaan

produk hukum yang

implementatif V V V V V

Bagian Hukum

2 Meningkatkan komunikasi dan

sinkronisasi antara Pemerintah

Daerah, DPRD, dan masyarakat V V V V V

Sekretariat

DPRD

3 SDM aparatur yang berintegritas,

netral, kompeten,

capable,

profesional,

berkinerja tinggi dan sejahtera

1 Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur

1 Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan

pemberhentian sesuai dengan

kompetensi, dengan

menggunakan pendekatan merit

sistem

V V V V V

Badan Kepegawaian

Daerah

2 Meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintahan daerah melalui

pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan

pegawai yang disesuaikan dengan

kebutuhan unit kerja

V V V V V

Badan

Kepegawaian

Daerah

3 Peningkatan disiplin aparatur

V V V V V

Badan Kepegawaian

Daerah

VI - 31



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

4 Meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang

bersih

1

Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja

pemerintah daerah

1 Meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan dan

kinerja pemerintah daerah V V V V V

Inspektorat

2 Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan V V V V V

Inspektorat

2

Meningkatkan tata kelola

kearsipan

1 Meningkatkan penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

V V V V V

Kantor Arsip,

PDE dan Perpustakaan


ketersediaan sarana dan

prasarana kearsipan V V V V V

Kantor Arsip,

PDE dan

Perpustakaan

5 Mewujdkan

pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang handal

1 Meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penggunaan

anggaran yang seimbang

1 Peningkatan pelayanan

perbendaharaan dengan terbitnya

SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

V V V V V

DPPKAD

2 Pengendalian tingkat liquiditas

kas daerah minimal 1 bulan gaji

ditambah 10% V V V V V

DPPKAD

3 Penyusunan laporan keuangan

daerah yang akurat dan

memenuhi standar serta

penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap

tahunnya

V V V V V

DPPKAD

4 Peningkatan prosentase pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa V V V V V

DPPKAD

5 Standarisasi harga satuan barang V V V V V Bagian

VI - 32



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

Perlengkapan

6 Penetapan Perda APBD tepat

waktu V V V V V

DPPKAD

7 Peningkatan PAD, khususnya

pajak daerah V V V V V

DPPKAD

2

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset

daerah yang berorientasi

pada kepentingan publik

1 Peningkatan prosentase keakuratan data neraca aset

V V V V V DPPKAD

2 Peningkatan jumlah tanah asset

daerah yang telah bersertifikat V V V V V

DPPKAD

3 Peningkatan jumlah pemanfaatan asset daerah guna peningkatan

PAD V V V V V

DPPKAD

6 Meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas kinerja

birokrasi

1 Peningkatan kualitas

monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan

kegiatan

1

Meningkatkan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

V V V V V

Bappeda

2

Meningkatkan ketersediaan data

dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

V V V V V

Bappeda,

Bagian Pembangunan

3

Meningkatkan koordinasi

administrasi pemerintahan

V V V V V

Bagian Adm.

Pemerintahan,

Bagian Adm. Perekonomian,

Bagian Humas,

Bagian Adm.

SDA

4

Meningkatkan fasilitasi

penyelenggaraan peringatan hari

besar agama dan nasional V V V V V

Bagian Adm.

Kesra

VI - 33



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

5 Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa

pemerintah daerah secara

elektronik

V V V V V

Bagian Perlengkapan

6

Membangun komunikasi dan

kerjasama dengan berbagai

kekuatan yang ada di masyarakat V V V V V

Bagian Umum

7 Pelayanan prima

sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat

1 Peningkatan kualitas layanan

dan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan

1

Fasilitasi dan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan V V V V V

Semua SKPD

2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap

informasi pembangunan

daerah

1 Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan

lembaga lainnya V V V V V

Bagian Humas

2

Pembinaan dan pengembangan

jaringan komunikasi dan informasi

V V V V V

Bagian Humas

3

Mengembangkan teknologi

komunikasi dan informasi dalam

penyebarluasan informasi pembangunan daerah

V V V V V

Kantor Arsip,

PDE dan

Perpustakaan

8 Birokrasi dengan

integritas dan kinerja yang tinggi

1

Mewujudkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan aspiratif

1

Meningkatkan koordinasi

perencanaan pembangunan daerah

V V V V V

Bappeda

2

Meningkatkan ketersediaan

dokumen perencanan

pembangunan daerah V V V V V

Bappeda

VI - 34



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

3 Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung

perencanaan pembangunan

daerah

V V V V V

Bappeda

2

Meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam

pembangunan

1

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam musyawarah

perencanaan pembangunan desa V V V V V

BPMPD

3

Meningkatkan kinerja SKPD 1 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD

V V V V V Bagian Organisasi

2 Meningkatkan

kualitas layanan

perijinan

1 Terwujudnya

kepastian

pelayanan perizinan bidang usaha

1 Meningkatkan efektivitas

pelayanan perizinan

1 Peningkatan mutu perijinan dan

validasi dokumen perijinan V V V V V

BPP

2 Penyusunan dan pemanfaatan

sistem informasi layanan publik,

aplikasi perijinan dan

meningkatkan SDM pelayanan perizinan

V V V V V

BPP

3 Pengawasan perijinan,

penyelesaian pengaduan

masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan

perizinan

V V V V V

BPP

4 Peningkatan tertib administrasi

perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang

perizinan

V V V V V

BPP

3 Peningkatan kualitas layanan

kependudukan

1 Meningkatnya cakupan layanan

administrasi

kependudukan

1

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil

1 Mengembangkan sistem pemeliharaan data

kependudukan dan pencatatan

sipil

V V V V V

Dinas Kependudukan

dan Capil

VI - 35



SKPD Pernyataan 2014 2015 2016 2017 2018

2 Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan

kependudukan dan pencatatan

sipil

V V V V V

Dinas Kependudukan

dan Capil

3

Meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya

dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil

V V V V V

Dinas

Kependudukan

dan Capil

4 Meningkatkan

kualitas pelayanan

pemerintahan desa

1 Meningkatnya

kapasitas aparatur

pemerintahan desa

1

Meningkatkan kualitas

pelayanan pemerintah desa

1

Meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintahan desa V V V V V

BPMPD

2

Fasilitasi penyerahan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten ke desa.

V V V V V

BPMPD

VII - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

7.1 KEBIJAKAN UMUM

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah

bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan

pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang

menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah

daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui

kebijakan umum diperoleh kesinambungan strategi serta program-

program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian

indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan

umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai

program yang paling efektif mencapai sasaran.

Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan

program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat

perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang

dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan

dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus

diberikan. Kebijakan pada persepektif masyarakat ini di arahkan pada:

memberikan jaminan pelayanan dasar kesehatan dengan

mengutamakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan

berkebutuhan khusus; Meningkatkan efisiensi usaha tani; serta

Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi

operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong

proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa

publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang

sesuai. Kebijakan pada perspektif proses internal ini di arahkan pada:

pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi; meningkatkan

sistem pelayanan publik yang prima; Peningkatan kualitas monitoring,

evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan; serta Mewujudkan

perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang

mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa


investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi

informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

Kebijakan pada perspektif kelembagaan ini di arahkan pada: Penataan

sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur; serta Optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi

jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi

belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan

daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kebijakan

pada perspektif keuangan ini diarahkan pada: Meningkatkan

akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah; Meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang; serta

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang

berorientasi pada kepentingan publik.

Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan

program prioritas yang tepat, maka dipermudah dengan penentuan tema

kebijakan umum per tahun. Tema kebijakan umum per tahun tersebut

disusun guna memudahkan pemerintah kabupaten dalam menentukan

titik berat prioritas pemerintah kabupaten dalam menjalankan strategi-

strategi yang telah disusun. Tema kebijakan umum Kabupaten Jombang

per tahun adalah:

1. Pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik,

merupakan tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di

tahun pertama (2014);

2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang

pertumbuhan kawasan, merupakan tema kebijakan umum Pemerintah

Kabupaten Jombang di tahun kedua (2015);

3. Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah,

merupakan tema kebijakan umum pemerintah Kabupaten Jombang di

tahun Ketiga (2016);

4. Pemantapan kawasan strategis dan kemandirian pangan, merupakan

tema kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun

keempat (2017);

5. Perwujudan jombang sejahtera untuk semua, merupakan tema

kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Jombang di tahun kelima

(2018).


5.2 Program Pembangunan Daerah

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan

program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian

sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat

berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya

mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi

program prioritas yang bersifat strategis. Kesinambungan sasaran sampai

dengan program dan SKPD penanggungjawabnya tersaji dalam tabel

berikut.


Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Jombang

MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA

Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program

Pembangunan Indikator Kinerja

Program

Capaian Kinerja Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

1 Terwujudnya

toleransi di dalam kehidupan bermasyarakat

1 Peningkatan

kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat

1

Fasilitasi

peningkatan kualitas sarana dan prasarana ibadah dan lembaga keagamaan

Peningkatan sarana

prasarana ibadah, lembaga dan kegiatan keagamaan

1 Persentase sarana

yang dibantu

80% 92% Otonomi Daerah Bag. Adm. Kesra

2 Persentase lembaga dan kegiatan keagamaan yang difasilitasi

86,97% 92,00% Otonomi Daerah Bag. Adm. Kesra

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah

1

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Pengembangan wawasan kebangsaan

1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang

Tidak terjadi konflik SARA

Tidak terjadi konflik SARA

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

2

Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Jumlah kenakalan remaja

Data belum tersedia

Menurun 5% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

Partisipasi sosial masyarakat

1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang

teridentifikasi

Belum terdapat tokoh

yang teridentifikasi

Terdapat 2 tokoh

pahlawan yang diakui

Sosial Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

2 Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

1 Peningkatan kualitas SDM Linmas dan Satpol PP

1 Meningkatkan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Jumlah linmas terlatih

841 total anggota terlatih

1.971 anggota terlatih

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas




Program


SKPD Penanggung


2

Meningkatkan kemampuan aparatur satpol PP

Peningkatan SDM aparatur satuan polisi pamong praja

1 Persentase polisi pamong praja terlatih

31 latsar, 20 jambore, 6

ppns dari 194 personil

95% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Satpol PP

2 Peningkatan pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum

1 Meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

1 Angka kriminalitas 8,38 8,33 Kesatuan Bangsa, Politik,

dan Perlindugan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

Peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan

1 Kasus pelanggaran HAM

117 pelanggaran

78 Pelanggaran

Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

3 Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku

1

Memantau pelanggaran dan penegakan perda dan perkada

Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1 Tingkat penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah

10% 40% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Satpol PP

Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

1 Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

_ 90% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Satpol PP

2 Meningkatkan

kewaspadaan dini dan pengendalian gangguan dan ketentraman umum

Pemeliharaan

kamtribmas dan pencegahan tindak kriminal

1 Tidak terjadi

kerawanan daerah

Tidak terjadi Tidak terjadi Kesatuan

Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Bakesbangpol

Linmas

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

1 Tidak terjadi AGHT

- Tidak terjadi AGHT


Bakesbangpol Linmas




Program


SKPD Penanggung


3 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

1 Peningkatan kesadaran politik dan berdemokrasi bagi masyarakat

1

Meningkatkan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi

Pendidikan politik masyarakat

1 Persentase pemilih menggunakan hak pilihnya

70.26% menggunakan

hak pilih

85% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

2 Organisasi kemasyarakatan

yang aktif

- 44% Kesatuan Bangsa, Politik,

dan Perlindugan Masyarakat

Bakesbangpol Linmas

4 Memulihkan fungsi sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan masyarakat

1 Peningkatan upaya pencegahan permasalahan sosial

1

Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Penanganan PMKS 1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan

10% 50% Sosial Dinsos Nakertrans

2

Peningkatan aksesibilas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial

Penyediaan sarana dan prasarana sosial

1 Kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial

1.540 orang yang

mendapatkan pelayanan

2.575 orang yang


Sosial Dinsos Nakertrans

2

Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan perlindungan PMKS

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

59% dari 100 LKS

75% dari 100 LKS

Sosial Dinsos Nakertrans

Pembinaan lingkungan sosial bidang sosial

1 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

- 3,27 Sosial Dinsos Nakertrans




Program


SKPD Penanggung


5 Menurunnya dampak bencana

1 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

1

Penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi daerah potensi bencana

Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran

1 Persentase ancaman bencana

59,12% 34,12% Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

BPBD

2

Meningkatkan

kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi)

Tanggap darurat

penanggulangan bencana

1 Pemenuhan

kebutuhan dasar bagi korban bencana

80% 100% Kesatuan

Bangsa, Politik, dan Perlindugan Masyarakat

BPBD

Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana

1 Persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non-struktural) dan terekonstruksi (struktural)

20% daerah terdampak bencana

rekonstruksi

100% daerah terdampak bencana

rekonstruksi


6 Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga

1

Peningkatan budaya dan prestasi olah raga

1

Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan olahraga rekreasi

Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

1 Jumlah atlit berprestasi olah raga

40 atlit 40 atlit Kepemudaan dan Olahraga

Dispora budpar

2

Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

1 Jumlah sarana dan prasarana OR

1 stadion belum

representatif, 1 GOR, 1

kolam renang belum

memenuhi

standar

1 stadion representatif,

1 GOR, 1 kolam renang

memenuhi standar, 1

lapangan tenis

indoor

Kepemudaan dan Olahraga

Dispora budpar

2

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan

1

Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan

Peningkatan peran serta kepemudaan

1 Persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan

40% 48% Kepemudaan dan Olahraga

Dispora budpar




Program


SKPD Penanggung


7 Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah

1

Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah

1 Penguatan terhadap kelompok dan pelaku seni dan budaya lokal

Pengembangan nilai budaya

1 Persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi

5% 8% kebudayaan dan pariwisata

Dispora budpar

2 Meningkatkan

apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal

Pengelolaan

keragaman budaya

1 Jumlah event seni

dan budaya

50 event 250 event kebudayaan dan

pariwisata

Dispora budpar

3

Peningkatan sarana dan prasarana kesenian

Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

1 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya

Belum ada data

3 unit sarpras kesenian dan

8 kali kerjasama

budaya

kebudayaan dan pariwisata

Dispora budpar

8 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

1 Peningkatan kualitas hidup serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

1

Meningkatkan KIE tentang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1 Persentase SKPD yang teradvokasi gender

- 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPKB

2

Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan

anak

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan dan jumlah lembaga pemerhati perempuan dan anak

72,4% 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPKB




Program


SKPD Penanggung


3

Fasilitasi kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1 Cakupan SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

- 8 layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPKB

4

Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1 Persentase organisasi perempuan yang dibina

100% 100% Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BPPKB


MISI 2. MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR YANG TERJANGKAU

Sasaran Arah kebijakan Strategi Program


Program


SKPD Penanggung

Jawab Kondisi awal Kondisi Akhir

1

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh

masyarakat

1 Peningkatan akses layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah

1 Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini

1 APK PAUD 95,25% 96,25% Pendidikan Dinas Pendidikan

2

Meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam jumlah dan kualitas yang

memadai

Pendidikan Non Formal

1 Angka Melek Huruf 94,35% 97,35% Pendidikan Dinas Pendidikan

3

Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti pendidikan formal

Pendidikan Luar Biasa

1 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi

100% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan

4

Menyediakan beasiswa pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari keluarga tidak mampu

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi ringan)

1 Persentase jumlah sekolah dasar yang dilakukan rehabilitasi ringan

90,00% 92,50% Pendidikan Dinas Pendidikan

Pembangunan/pe-ningkatan lapangan

olah raga sekolah dasar

1 Meningkatnya sarana dan

prasarana sekolah dasar

- 200 Pendidikan Dinas Pendidikan

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun (rehabilitasi sedang/berat)

1 Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik

90% 92,39% Pendidikan Dinas Pendidikan




Program


SKPD Penanggung


Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 Tahun (Pembangunan)

1 Rasio kelas per siswa

1:28 1:28 Pendidikan Dinas Pendidikan

Peningkatan akses layanan pendidikan dasar 9 tahun

1 Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik


Peningkatan akses layanan pendidikan menengah

1 Persentase SMA dalam kondisi baik


Pengembangan pendidikan inklusi

1 Persentase anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan

69,75%

79,25 Pendidikan Dinas Pendidikan

Peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar

1 Rasio bangku per siswa

1:2 1:2 Pendidikan Dinas Pendidikan

2

Meningkatnya kualitas pendidikan

1

Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah

1

Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

1 Persentase guru PAUD yang bersertifikasi


2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang mutu pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

2 Persentase guru SD yang bersertifikasi

50,13 75,13 Pendidikan Dinas Pendidikan




Program


SKPD Penanggung


3 Mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan

global, nasional, regional, maupun lokal

3 Persentase guru SMP yang bersertifikasi


4 Persentase guru

SMA/SMK yang bersertifikasi


4 Penataan manajemen pelayanan pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun

1 Angka kelulusan SD


5 Mengembangkan jiwa kewirausaha-an di lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal

Peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun

1 Angka kelulusan SMP


Peningkatan mutu pendidikan menengah

1 Angka kelulusan SMA


2 Rata-rata Nilai UAN/UAS


Manajemen pelayanan pendidikan

1 Persentase sekolah yang terakreditasi A


2 Persentase sekolah yang terakreditasi B

67,14 77,14% Pendidikan Dinas Pendidikan

3 Persentase sekolah

yang terakreditasi C

20,28 0,28% Pendidikan Dinas Pendidikan

Pembangunan/ peningkatan perpustakaan sekolah dasar

1 Persentase SD mempunyai perpustakaan





Program


SKPD Penanggung


Peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 6 tahun

1 Rata-rata Nilai UASBN/UAS SD


Peningkatan prasarana penunjang mutu

pendidikan dasar 9 tahun

1 Persentase SMP yang memenuhi standar sarpras


Peningkatan sarana penunjang mutu pendidikan dasar 9 tahun



Peningkatan prasarana penunjang mutu pendidikan menengah

1 Persentase sekolah SMA memenuhi standar sarpras


3

Meningkatnya minat baca masyarakat

1

Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan

1 Meningkatkan jumlah dan koleksi buku perpustakaan daerah serta

pembinaan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

1 Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

78.730 orang 94.230 orang Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan KPDE

2 Jumlah buku perpustakaan perpustakaan daerah

12.180 judul buku

17.180 judul buku

Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan KPDE

3 Jumlah koleksi perpustakaan

daerah

24.307 eksemplar

42.775 eksemplar

Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan

KPDE

4

Meningkatnya Angka Harapan Hidup

1

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

1

Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita, perbaikan status gizi masyarakat, Pengendalian penyakit menular

Standarisasi pelayanan kesehatan

1 Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan

75,98% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Persentase puskesmas yang terakreditasi

0% 100%




Program


SKPD Penanggung


dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, Pengembangan sumber daya manusia kesehatan

3 Cakupan rawat jalan

42,64% 90%

4 Cakupan rawat inap

0,8% 15%

2 Meningkatkan ketersediaan,

keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1 Persentase puskesmas

memenuhi standar

0% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan

penanggulangan masalah kesehatan

Peningkatan aparatur kesehatan

1 Dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

18 org 59 org Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS

18 orang 102 org Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Terpenuhinya

kebutuhan tenaga administrasi perkantoran

4 Org 64 org Kesehatan Dinas Kesehatan

4

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan

Obat dan perbekalan kesehatan

1 Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan dasar


Pengawasan obat dan makanan

1 Menurunnya penyalahggunaan





Program


SKPD Penanggung


bahan berbahaya pada makanan

Upaya kesehatan masyarakat

1 Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin)


2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin


3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


4 Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/

dokter kecil


5 Cakupan pelayanan kesehatan remaja


6 Persentase pelayanan

gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum


7 Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal





Program


SKPD Penanggung


Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1 Cakupan desa siaga aktif


2 Cakupan Posyandu Purnama


3 Cakupan penyuluhan P3

Napza oleh petugas kesehatan


4 Cakupan rumah

tangga sehat


Perbaikan gizi masyarakat

1 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan


2 Menurunkan prevalensi bumil KEK

4,06 2,00 Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Menurunkan prevalensi balita stunting


4 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan


5 Menurunkan

prevalensi gizi kurang


6 Menurunkan prevalensi gizi buruk


7 Cakupan balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun





Program


SKPD Penanggung


8 Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe


9 Cakupan ASI Eksklusif


1

0

Cakupan Kadarzi 83,37% 88% Kesehatan Dinas Kesehatan

Pengembangan lingkungan sehat

1 Penerapan tatanan desa sehat


2 Cakupan rumah sehat


Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD

38,71/ 100.000 pddk

36,00/ 100.000 pddk

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Persentase angka kematian (CFR) kasus DBD

1,59% < 1% Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides


4 Persentase penemuan dan

penanganan penderita DBD


5 Persentase penemuan baru

penderita TB paru (BTA +)


6 Persentase angka kesembuhan TB paru (BTA +)


7 Persentase suspek penderita TB MDR yang mendapat pengobatan





Program


SKPD Penanggung


8 Menurunnya prevalensi kasus HIV

0,012 < 0,5 Kesehatan Dinas Kesehatan

9 Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat

pengobatan


10

Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan


11

Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)

100% > 90% Kesehatan Dinas Kesehatan

12

Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)

88,9% > 90% Kesehatan Dinas Kesehatan

13

Persentase pemeriksaan kontak insentif kusta


14

Persentase penemuan penderita pneumonia balita


15

Persentase penemuan dan penanganan anak balita dengan diare


16

Persentase pencegahan dan pemberantasan filariasis

100% > 90% Kesehatan Dinas Kesehatan




Program


SKPD Penanggung


17

Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual

- 100% Kesehatan Dinas Kesehatan

18

Cakupan desa/ kelurahan UCI


19

Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam


20

AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15th

1,98 ≥ 2 Kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1 Angka kematian anak balita

15,22 per 1000 KH

8 per 1000 KH Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan

pelayanan anak balita

72,95% 90%

3 Cakupan deteksi dini tumbuh anak balita

69,65% 74%

4 Cakupan deteksi dini tumbuh prasekolah

67,67% 73%

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1 Cakupan pelayanan kesehatan pra

lansia dan lansia


Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1 Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP) sebanyak

1.160 1.556 Kesehatan Dinas Kesehatan




Program


SKPD Penanggung


816 IRTP pada akhir tahun 2018

2 Persentase TPM yang diawasi


3 Persentase TPM

yang memenuhi syarat


4 Pengawasan bahan berbahaya pada makanan

2 kali 2 kali Kesehatan Dinas Kesehatan

Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu

1 Angka kematian ibu

96,72 per 100.000 KH

88 per 100.000 KH


2 Cakupan kunjungan ibu hamil K4


3 Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani


4 Cakupan pelayanan nifas


5 Cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani


6 Cakupan persalinan oleh

bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan


7 Cakupan peserta KB aktif


Peningkatan kesehatan dan

1 Angka kematian bayi

14,25 per 1000 KH

11,50 per 1000 KH





Program


SKPD Penanggung


keselamatan anak 2 Cakupan kunjungan bayi


3 Cakupan BBLR yang ditangani


4 Cakupan neonatus resiko tinggi/

komplikasi yang ditangani dan dirujuk


Program peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang

1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan RSUD Jombang

75% 100% Kesehatan RSUD Jombang

Pengadaan, peningkat sarana dan prasarana RSUD Jombang

1 Persentase capaian Standar Minimal Sarana Prasarana Penunjang layanan rujukan di RSUD Jombang


Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang

1 Persentase capaian standard sarana dan prasarana kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok


Program Jaminan

Kesehatan Daerah bagi masyarakat


pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien KJS di RSUD Jombang


Pelayanan kesehatan RSUD Ploso

1 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso

60% 100% Kesehatan RSUD Ploso




Program


SKPD Penanggung


Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso

1 Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap RSUD Ploso

kunjungan rawat inap 4.157 dan rawat jalan

34.850

kunjungan rawat inap 9.233 dan rawat jalan

12.257

Kesehatan RSUD Ploso

Pengadaan, peningkat sarana

dan prasarana RSUD Ploso

1 Persentase capaian Standar Minimal

Sarana Prasarana Penunjang layanan

rujukan di RSUD Ploso

90% 100% Kesehatan RSUD Ploso

5

Terkendalinya pertumbuhan penduduk

1

Pengendalian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang

1

Meningkatkan pembinaan, kepesertaan, dan kemandirian ber-KB

Program Keluarga Berencana

1 Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur

76,60% 77,10% Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

BPPKB

2 Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1 Rasio persentase perkawinan pertama wanita < 20 tahun


BPPKB

3 Meningkatkan

pembinaan ketahanan keluarga

Pembinaan peran

serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1 Persentase anggota

keluarga tribina dan UPPKS yang ber-KB

100% 100% Keluarga

berencana dan keluarga sejahtera

BPPKB

4

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan

informasi kependudukan

Pengembangan model operasional Bina Keluarga

Balita-Posyandu-Pendidikan Anak Dini Usia

1 Persentase Bina Keluarga Balita-Posyandu-

Pendidikan Anak Dini Usia

100% 100% Keluarga berencana dan keluarga

sejahtera

BPPKB

Pengendalian penduduk

1 Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga


BPPKB

6

Terwujudnya

ketersediaan dan

1 Penguatan

pasokan pangan

1 Penyusunan dan

pembuatan peta

Penguatan

ketersediaan dan

1 Tercukupinya

ketersediaan energi

4.100

kal/kap/hr

4.350

kal/kap/hr

Ketahanan

Pangan

Kantor Ketahanan

Pangan




Program


SKPD Penanggung


cadangan pangan daerah

dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk

baik kuantitas, kualitas dan keamanannya

ketersediaan pangan daerah, sentra produksi pangan lokal spesifik daerah;

cadangan pangan perkapita per hari

2 Pembinaan dan pelatihan dalam

rangka peningkatan ketersediaan

pangan berbahan baku lokal;

2 Tercukupinya ketersediaan

protein per kapita perhari

110 gr/kap/hr

110 gr/kap/hr

Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan

3 Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat;

3 Tercukupinya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

100 ton/th dan 250

kg/tri bulan

100 ton/th dan 250

kg/tri bulan

Ketahanan Pangan


4 Penguatan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat

7

Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah

1 Penyediaan informasi harga, pasokan, akses pangan serta terjaminnya Stabilisasi harga dan pasokan

pangan di daerah

1 Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat

produsen dan konsumen di pasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan

Peningkatan distribusi dan akses pangan

1 Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

80% 95% Ketahanan Pangan





Program


SKPD Penanggung


2 Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya

mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan);

2 Persentase fluktuasi harga harga dan pasokan pangan



3 Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan;

4 Penguatan peran dan fungsi

kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan

pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan

8

Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan

pangan daerah

1

Mewujudkan pola konsumsi dan pemanfaatan

pangan yang memenuhi kaidah

1 Penyediaan data pendukung konsumsi pangan

(Data dan peta Pola Konsumsi Pangan)

Penganekaragaman Pangan

1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

80 90 Ketahanan Pangan





Program


SKPD Penanggung


mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan

2 Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat

2 Tercukupinya konsumsi energi per kapita per hari

1.804 Kal/kap/hr

2.150 Kal/kap/hr

3 Penyuluhan,

Pembinaan dan pengembangan

penganekaragam-an konsumsi pangan

3 Tercukupinya

konsumsi protein per kapita perhari

44,2

gr/kap/hr

57,0

gr/kap/hr

2 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

1 Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan

Peningkatan Keamanan Pangan

1 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan



2 Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;

3 Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

4 Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar

5 Penyuluhan / Pembinaan / Pelatihan keamanan pangan di sekolah dalam rangka




Program


SKPD Penanggung


peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan

anak sekolah;

6 Pembinaan dan

pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;

7 Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);

8 Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan

9 Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten

10

Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten

9

Penanganan kerawanan pangan

1 Peningkatan Sistem

1 Pengembangan sistem isyarat dini

Penanganan Kerawanan Pangan

1 Persentase penanganan






Program


SKPD Penanggung


Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah

2 Penguatan kelembagaan untuk Pencegahan dan penanganan rawan pangan

daerah rawan pangan

3 Penangulangan kerawanan pangan

4 Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan


MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING DAN MERATA

Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD

Penanggung

jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

1 Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian

daerah

1 Meningkatkan daya dukung lahan dan lingkungan bagi usahatani

1 Peningkatan penambahan bahan organik ke lahan pertanian melalui pengembalian

limbah pertanian

Peningkatan daya dukung lahan, air dan lingkungan pertanian

1 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1%

- 40 Ha Pertanian Dinas Pertanian

2 Peningkatan pemanfaatan tanaman pupuk hijau dan agen hayati oleh petani

3 Peningkatan populasi musuh alami

2 Meningkatkan efisiensi usaha tani

1 Substitusi tanaman tembakauyang kurang produktif dengan tanaman hortikultura

Pembinaan lingkungan sosial bidang pertanian

1 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan holtikultura

- 200 ha Pertanian Dinas Pertanian

2 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan

Peningkatan produksi pertanian

1 Produksi pertanian tanaman pangan

Padi 415.560 ton; jagung

197.353 ton; kedelai 8.258

ton

padi 2.223.440 ton;

jagung 982.949 ton;

kedelai 46.643 ton

Pertanian

Dinas Pertanian 3 Fasilitasi

permodalan dan sarana produksi

pertanian serta pembinaan penanganan pasca panen

4 Pendampingan dan pengawasan distribusi pupuk dan pestisida



Bidang Urusan SKPD

Penanggung jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

5 Membangun dan merehabilitasi prasarana pertanian

Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan

1 Tercapainya Indeks pertanaman

205 210 Pertanian Dinas Pertanian (2014)

6 Fasilitasi alat mesin pertanian penunjang

penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi

Peningkatan penerapan teknologi pertanian

1 Produktivitas tanaman pangan

padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 Ku/Ha;

kedelai 16,18 Ku/Ha

padi 62 ku/Ha; jagung

72 Ku/Ha;

kedelai 18,5 Ku/Ha

Pertanian

Dinas Pertanian

7 Membangun dan merehabilitasi infrastruktur lahan pertanian

Pengelolaan lahan tanaman pertanian

1 Peningkatan jalan usaha tani dalam kondisi baik

8% 11,75% Pertanian

Dinas Pertanian

Pengelolaan lahan tanaman perkebunan

1 Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik

2 km 46 km Kehutanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

3

Meningkatkan efisiensi usaha tani Perkebunan

1 Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan

Peningkatan produksi perkebunan

1 Produksi tanaman perkebunan

Tebu 978.023,8 ton;

tembakau 47.402,47 ton daun basah; kopi 474,79

ton ose kering;

cengkeh 765,82 ton

bunga kering; kakao 141,3

ton biji kering

tebu 990.000 ton; tembakau

57.000 ton; kopi 565 ton; cengkeh 853 ton; kakao

167 ton

Pertanian

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

1 Tercapainya produksi benih tanaman perkebunan

Kelapa 8.000 btg, Nilam 50.000 stek

Kakao 10.000 btg, kelapa 10.000 btg, pala 1.400 btg

Pertanian

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

2 Menggali dan mengoptimalkan

potensi perkebunan

Peningkatan penerapan teknologi

perkebunan

1 Produktivitas tanaman

perkebunan

Tebu 82.600 kg/ha/tahun

batang tebu;

tebu 85.600 kg/ha/th;

kopi 640

Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Bidang Urusan SKPD


3 Fasilitasi sarana dan prasarana produksi perkebunan

Kopi 404 kg/ha/thn ose

kering, Cengkeh 400

kg/ha/th bunga kering, Kakao 528,45

kg/ha/thn biji kering

kg/ha/th; cengkeh 450 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th

4 Fasilitasi alat mesin perkebunan

penunjang penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi

6 Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana infrastruktur lahan Perkebunan

Pengelolaan lahan tanaman perkebunan

1 Peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik di kawasan perkebunan

2 Km 156 km Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan

7 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana prasarana usaha

untuk meningkatkan kualitas bahan baku komoditi tembakau dan cengkeh

Pembinaan lingkungan sosial bidang perkebunan

1 Jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan

cengkeh

260 petani 750 petani Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pembinaan lingkungan sosial

1 Jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh

260 petani 150 petani Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

Peningkatan kualitas bahan baku

1.

Produktivitas tembakau yang berkualitas

11.116 kg/ha/tahun daun basah

15.628 kg/ha/th


4 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan

berbasis teknologi

1 Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi

peternakan

Peningkatan penerapan teknologi peternakan

1 Jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak

2.000 ekor 2.500 ekor Pertanian

Dinas Peternakan dan Perikanan



Bidang Urusan SKPD


dan keunggulan sumberdaya lokal

2 Peningkatan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil

ternak

2 Kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception)

1,5 ekor 1,48 ekor

3 Kelahiran Hasil IB 21.333 ekor 28.675 ekor

4 Calving Interval

(jarak kelahiran)

17 bulan 15 bulan

3 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan

5 Pelayanan IB 40.000 straw 55.000 straw

6 Akseptor 26.600 ekor 37.000 ekor

5 Mengembangkan usaha peternakan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis

1 Penyediaan sarana produksi usaha peternakan

Peningkatan produksi hasil peternakan

1 Produksi hasil ternak: a. Daging b. Telur c. Susu d. Populasi ternak

ruminansia e. Populasi unggas f. Kecukupan

protein hewani dari bahan asal hewan

g. Nilai tukar petani sub

sektor peternakan

h. Konsumsi hasil peternakan: -. Daging:

-. Telur: -. Susu:

17.459 ton 12.641 ton 6.502 ton

276.619 ekor

8.143.389 ekor 7,17

gr/kap/hr

141,74

11,57

kg/kap/th 8,46

kg/kap/th 3,94

18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton

312.025 ekor

9.058.000 ekor 7,95

gr/kap/hr

172,93

12,20

kg/kap/th 9,11

kg/kap/th 3,00

Pertanian


2 Peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan

peternakan

3 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan usaha budidaya ternak

4 Penerapan standarisasi untuk

produk peternakan

5 Fasilitasi akses jaringan pemasaran produk peternakan di dalam dan luar daerah



Bidang Urusan SKPD


kg/kap/th kg/kap/th

6 Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi akses permodalan, sarana prasarana usaha

budidaya ternak/ ikan

Pembinaan lingkungan sosial bidang peternakan dan perikanan

1 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan

keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi

160 petani 800 peternak Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

6

Meningkatkan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan

1 Pengawasan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Angka kejadian penyakit ternak

35% 18% Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

2 Angka kematian ternak

12% 5%;

2

Pengawasan, pengendalian peredaran dan peningkatan kualitas produk

hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)

3 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas yang beredar di

masyarakat

70% 85%

7 Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan

berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal

1 Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi,

produktivitas perikanan dan pengolahan pasca panen

Pengembangan budidaya perikanan

1 Tercapainya produksi ikan budidaya

15.551,4 ton 15.761 ton Kelautan dan Perikanan


2 NTP sub sektor perikanan

74 84

2 Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan



Bidang Urusan SKPD


melalui teknologi terapan

3 Penyediaan sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan dan

pembenihan ikan

4 Penggunaan dan produksi induk/ benih unggul untuk usaha budidaya perikanan

5 Optimalisasi akses

pemasaran dan informasi pasar produk perikanan

Optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1 Tercapainya

konsumsi makan ikan

15,20

kg/kap/thn

17,00

kg/kap/th

Kelautan dan

Perikanan

Dinas Peternakan

dan Perikanan

8 Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irigasi serta kondisi jaringan irigasi

1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan

Perencanaan umum jaringan irigasi

1 Tersediannya dokumen perencanaan jaringan irigasi

15 dokumen 15 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Pengelolaan jaringan irigasi

1 Persentase air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi

100% 100% Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Pemeliharaan berkala jaringan

irigasi

1 Jumlah bangunan irigasi yang

dipelihara

1 dam 5 dam Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

2 Jumlah embung

yang dipelihara

1 embung 1 embung

3 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara

90 saluran irigasi

73 saluran irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi

1 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi

18 dam 10 dam Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan



Bidang Urusan SKPD


2 Jumlah embung yang direhabilitasi

1 embung 7 embung

3 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi

21 saluran irigasi

69 saluran irigasi

Pengembangan,

pengelolaan, dan

konservasi sumber daya air

1 Jumlah embung

yang dibangun

- 4 embung Pekerjaan Umum Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan 2 Jumlah waduk yang dibangun

- 1 waduk

3 Tersedianya tanah untuk pembangunan embung/waduk

- 3,45 ha

4 Tersusunnya dokumen studi kelayakan

- 1 dokumen

5 Tersusunnya dokumen DED

- 1 dokumen

Pembangunan

infrastruktur pengelolaan air tanaman pertanian

1 Tercapainya Indeks

pertanaman

205 230 Pertanian

Dinas Pertanian

Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan

1 Tercapainya Indeks pertanaman

205 210 Pertanian

Dinas Pertanian (2014)

Rehabilitasi infrastruktur pengelolaan air tanaman pertanian

1 Persentase jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya

- 40% Pertanian Dinas Pertanian

Pembangunan/

rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian

1 Peningkatan

sarana prasarana air (sumur dangkal)

5 unit 306 unit Pertanian Dinas Pertanian



Bidang Urusan SKPD


Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian/ perkebunan

1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

5 unit 18 unit Pertanian Dinas Pertanian (2014)

Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dalam pertanian/ perkebunan

1 Terbangunnya sumur dalam

3 unit 4 unit

Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dalam pertanian

1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dalam)

- 5 unit Pertanian Dinas Pertanian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana dam parit pertanian

1 Jumlah dam parit yang terbangun/ terehabilitasi

_ 3 unit Pertanian Dinas Pertanian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana embung pertanian

1 Tercapainya jumlah embung dalam kondisi baik

_ 1 unit Pertanian Dinas Pertanian

Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana

sumur dangkal pertanian/perkebunan

1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur

dangkal)

23 unit 102 Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal

perkebunan

1 Peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

23 unit 103 unit Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Bidang Urusan SKPD


Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan

1 Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun

- 7 km Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Rehabilitasi

infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan

1 Panjang JITUT

yang terehabilitasi

- 137 m Pertanian Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sumur dalam perkebunan

1 Terbangunnya sumur dalam

3 unit 3 unit Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air

1 GHIPPA yang mendapatkan pembinaan

20 lembaga 79 lembaga Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

1 Kelembagaan P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif

30 lembaga 84 lembaga Pertanian Dinas Pertanian

2

Memantapkan kawasan agropolitan

1

Meningkatkan fungsi dan peran kawasan agropolitan

sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

1 Peningkatan fungsi dan peran cluster perikanan di kawasan

agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Perikanan

1 Persentase produksi dan produktivitas ikan di kawasan

agropolitan

produksi ikan 7.930 ton;

produktivitas 233,56 ton/ha

produksi ikan 7.933,5 ton; produktivitas

233,68 ton/ha

Kelautan dan Perikanan


2 Peningkatan fungsi dan peran cluster Tanaman Pangan di Kawasan agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan

1 Produksi dan produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan

padi 103.568 ton ; jagung 50.221 Ton ; kedelai 431

Ton;

padi 114.194 ton ; jagung 59.117 Ton ; kedelai 483

Ton;

Pertanian Dinas Pertanian



Bidang Urusan SKPD


2 Produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan

padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 Ku/Ha; kedelai 16,18 Ku/Ha

padi 62,5 ku/Ha; jagung 72,5 Ku/Ha; kedelai 19 Ku/Ha

Pengembangan

Kawasan Agropolitan Cluster Tanaman Pangan di Mojowarno, Bareng,

dan Ngoro

1 Produksi tanaman

pangan di kawasan agropolitan

padi 103.568

ton; jagung 50.221 ton; kedelai 431

ton

padi 106.885

ton; jagung 57.486 ton; kedelai 432 ton;

Pertanian Dinas pertanian

(2014)

2 Produktivitas tanaman pangan di kawasan agropolitan

padi 57,62 ku/Ha; jagung 69,47 ku/Ha; kedelai 16,18

ku/Ha

padi 58,5 ku/Ha; jagung 70,5 Ku/Ha; kedelai 17 Ku/Ha

3 Peningkatan fungsi dan peran cluster Holtikultura di Kawasan agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan cluster hortikultura

1 Produktivitas hortikultura di kawasan agropolitan

Cabe 38,76 ku/ha, tomat 30,44 ku/Ha; durian 51,03

kg/pohon

Cabe 42,37 ku/ha, tomat 32,95 ku/Ha; durian 55,24

kg/pohon


2 Produksi hortikultura di kawasan agropolitan

Cabe 174 ton; tomat 49 ton, Durian 531

ton

Cabe 191 ton; tomat 54 ton, Durian 575

ton

4 Peningkatan fungsi dan peran cluster Perkebunan di Kawasan

agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan di wonosalam,

bareng, ngoro dan mojowarno

1 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di

kawasan agropolitan

kopi 404 kg/ha/th;

cengkeh 400 kg/ha/th;

kakao 528,45 kg/ha/th

kopi 634 kg/ha/th;


kakao 550 kg/ha/th

Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

kopi 474,79 ton; cengkeh

765 ton; kakao 141,3

ton

kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao

140 ton



Bidang Urusan SKPD


Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan

1 Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

kopi 404 kg/ha/th;



kopi 634 kg/ha/th;

cengkeh 406 kg/ha/th; kakao 550 kg/ha/th

Pertanian


kopi 474,79 ton; cengkeh

765 ton; kakao 141,3

ton

kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao

140 ton

5 Peningkatan fungsi dan peran cluster Peternakan di Kawasan agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan cluster Peternakan

1 Populasi dan produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan

daging 3.393 ton; telur 152

ton; susu 5.562 ton; populasi

ruminansia 458.227 ekor;

unggas 1.776.700

ekor

daging 49.332 ton; telur 892

ton; susu 32.873 ton;

populasi ruminansia

481.640 ekor; unggas

2.250.388 ekor

Pertanian Dinas peternakan dan perikanan

6

Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan agropolitan

Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di kawasan agropolitan

1 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan

123 121 Koperasi dan UMKM


2 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;

121 121

3 Jumlah koperasi

sehat

1 Kop 10 Kop

2 Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana ketersediaan air irgasi serta kondisi

jaringan irigasi

1

Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi secara berkelanjutan di

kawasan

Pemeliharaan berkala jaringan irigasi di kawasan agropolitan

1 Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan

agropolitan




Bidang Urusan SKPD


agropolitan 2 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di kawasan agropolitan

5 saluran 28 saluran irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi di kawasan agropolitan

1 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan


2 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara di kawasan agropolitan

5 saluran irigasi

41 saluran irigasi

Rehabilitasi infrastruktur

kawasan agropolitan cluster tanaman pangan

1 Persentase infrastruktur

pertanian yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan agropolitan

0% 25% Pertanian Dinas Pertanian

Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan

cluster tanaman pangan

1 Peningkatan infrastruktur pertanian di

kawasan agropolitan dalam kondisi baik

10% 35% Pertanian Dinas Pertanian

3

Peningkatan kuaitas dan kapasitas penanganan jalan

1

Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan

Pemeliharaan berkala jalan di kawasan agropolitan

1 Panjang jalan yang dipelihara di kawasan agropolitan

13 ruas 21 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan



Bidang Urusan SKPD


dan jembatan sebagai infrastruktur penunjang di kawasan agropolitan

penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan agropolitan

Rehabilitasi jalan di kawasan agropolitan

1 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

- 10 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Rekonstruksi/ peningkatan

struktur jalan di kawasan agropolitan

1 Panjang jalan yang ditingkatkan di

kaawasan agropolitan

1 ruas 61 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

Penanganan bangunan pelengkap jalan di kawasan

agropolitan

1 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan

agropolitan

3 duiker 1 duiker Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

2 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di kawasan agropolitan

2 ruas 8 ruas tembok penahan jalan

Pembangunan jembatan di kawasan agropolitan

1 Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan

- 8 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan di kawasan agropolitan

1 Panjang jembatan direhabilitasi di kawasan agropolitan

1 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Pemeliharaan berkala jalan desa di kawasan agropolitan

1 Panjang jalan desa yang dilakukan pemeliharaan

berkala di kawasan agropolitan


Rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan desa di kawasan agropolitan

1 Panjang jalan desa yang dilakukan peningkatan berkala di kawasan agropolitan




Bidang Urusan SKPD


Penanganan bangunan pelengkap jalan desa di kawasan agropolitan

1 Panjang jalan desa yang dibangun pelengkapnya di kawasan agropolitan

- 8 ruas tembok penahan jalan

Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Pemeliharaan

berkala jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan pemeliharaan berkala di kawasan agropolitan

19 ruas 15 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta

Karya

Rehabilitasi jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan

1 Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi di kawasan agropolitan

0 8 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya

Rekonstruksi/ peningkatan struktur jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan

1 Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan di kawasan agropolitan

3 ruas 31 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya

Penanganan bangunan pelengkap jalan desa penghubung antar permukiman di kawasan agropolitan

1 Ruas jalan desa yang dibangun perlengkapannya di kawasan agropolitan

8 ruas 4 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya

Pembangunan jalan

dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan

1 Ruas jalan

lingkungan yang terbangun di kawasan agropolitan

0 40 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta

Karya

2 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan

agropolitan

1 unit



Bidang Urusan SKPD


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan

1 Ruas jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan

0 11 ruas Pekerjaan umum Dinas PU Cipta Karya

4

Revitalisasi kelembagaan koperasi

1 Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan koperasi di Kawasan Agropolitan

Revitalisasi koperasi berbasis agribisnis di kawasan agropolitan SKPP I

1.

Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan;

121 - Koperasi dan UMKM


5 Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengembangan pasar pengumpul distribusi

1 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pasar pengumpul distribusi serta akses informasi pasar, ketersediaan produk, dan jadwal panen komoditas/ produk

Sistem resi gudang 1 Berfungsinya program sistem resi gudang

_ 1 SRG Perdagangan Dinas Perindagpas

Penataan dan penyediaan pasar pengumpul distribusi di Kawasan Agropolitan

1 Rasio produk agropolitan yang didistribusikan

0% 26 : 26 Perdagangan Dinas Perindagpas

6 Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk pertanian

1

Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha serta Penyediaan informasi pasar dan pasokan

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian

1 Jumlah pola kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi pertanian

1 Pola kemitraan

10 pola Pertanian Dinas Pertanian

Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 Jumlah kemitraan jaringan pemasaran hasil

produksi peternakan

5 inti dan 100 plasma

5 inti dan 130 plasma

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

7 Mengembangkan produk turunan/ olahan komoditas pertanian

1 Peningkatan Penerapan teknologi pengolahan hasil pasca panen pertanian

Pengembangan produk hasil agribisnis menjadi bahan jadi atau setengah jadi

1 Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani

100 ton 2.000 ton Pertanian

Dinas Pertanian



Bidang Urusan SKPD


2 Fasilitasi akses informasi pengolahan hasil pertanian

3 Fasilitasi sarana prasarana

pengolahan hasil produksi pertanian

3

Meningkatkan kesejahteraan petani

1 Menjadikan kelembagaan petani sebagai basis penyuluhan

1 Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman pangan

Peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan

1 NTP subsektor Tanaman Pangan

108 115 Pertanian Dinas Pertanian

2 Pembinaan kelembagaan petani tanaman pangan

3 Bimbingan teknis bagi petani tanaman pangan

4 Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman perkebunan

Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan

1 NTP Subsektor Perkebunan

106,45 108,5 Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5 Pembinaan

kelembagaan petani tanaman perkebunan

6 Bimbingan teknis bagi petani tanaman perkebunan



Bidang Urusan SKPD


2 Mengoptimalkan kegiatan penyuluhan pertanian

1 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor Perkebunan

Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan

1 Jumlah kelompok binaan yang bermitra

32 kelompok 16 kelp Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 Peningkatan status kelompok binaan:


Kel. Lanjut 1.096 kelompok

1.101 Kelompok

Kel. Mandiri 32 kelompok 27 Kelompok

2 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor perkebunan

Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan


32 kelompok 34 kelompok

Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan (2014)

2 Peningkatan status kelompok binaan: -. Klp. lanjut: -. Klp. mandiri:

1.096 klp 32 klp

1.093 klp 35 klp

3 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan tanaman perkebunan

Pemberdayaan

penyuluh pertanian lapangan

1 Rasio penyuluh

pertanian yang mendapatkan pelatihan : Pelatihan 1 kali Pelatihan 2 kali Pelatihan > 3 kali

40% 30% 30%

15% 30% 55%


4 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor pertanian

5 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas

penyuluh pertanian lapangan sub sektor

pertanian

Pemberdayaan penyuluh peternakan/

perikanan lapangan

1 Jumlah kelompok ternak/ikan binaan

9 kelompok 21 kelompok Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan


20% 20%

6 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan sub sektor pertanian

3 Klasifikasi kelompok ternak: a. Pemula b. Madya c. Mandiri

201 klp 4 klp 1 klp

206 klp 14 klp 4 klp



Bidang Urusan SKPD


7 Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor peternakan/ perikanan

4 Tercapainya klasifikasi kelompok ikan: a. Pemula b. Madya c. Mandiri

41 klp 11 klp 1 klp

86 klp 20 klp 3 klp

8 Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh lapangan peternakan/ perikanan

9 Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan peternakan/ perikanan

4

Terwujudnya penataan kawasan strategis cepat tumbuh

1

Penyediaan infrastruktur penunjang pada Kawasan Prioritas

1

Pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan

prioritas

Pengembangan kawasan prioritas

1 Terfasilitasinya dokumen penunjang percepatan

penanganan infrastruktur jalan desa

- 10 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

2 Terfasilitasinya sarana dan prasarana pada kawasan perbatasan antar

daerah

- Pembangunan 50%

Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

2

Penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso

1

Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso

Pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso

1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Industri Ploso

- Pembangunan 50%




Bidang Urusan SKPD


3 Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan pada sekitar interchange tol

1

Penataan dan pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

Pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan sekitar interchange tol

1 Terwujudnya optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang pada Kawasan Sekitar Interchange Tol

- Pembangunan 50%


2

Penataan dan pengembangan manajemen sistem transportasi pada kawasan sekitar interchange tol

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada kawasan sekitar interchange tol

1 Tertatanya manajemen transportasi di wilayah interchange tol

- 50% Perhubungan Dishubkom

5

Tumbuh-kembangnya sentra-sentra industri olahan

1

Membangun dan memperkuat sentra-sentra industri

1 Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk) ; serta penyediaan sarana dan prasarana produksi IKM

Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi

145 sentra IKM

169 sentra IKM

Perindustrian Dinas Perindagpas

Pengembangan industri kecil dan menengah

1 Volume usaha industri kecil dan menengah

415.436.911. 000

486.002.424. 000


2 Membangun jaringan dan sentra industri

Pengembangan sentra-sentra industri potensial

1 Pengembangan sentra-sentra industri potensial

4 sentra 24 sentra Perindustrian Dinas Perindagpas

Penataan struktur industri

1 Penataan struktur industri yang baik

88 IKM 100 IKM Perindustrian Dinas Perindagpas

Pembinaan industri 1 Jumlah produksi rokok dan industri hasil tembakau

yang berproduksi

37.713.600 batang (7 PR)

158.329.464 batang (5 PR)


6

Meningkatnya jaringan pemasaran industri

1

Membangun dan memperkuat Pola kemitraan dan akses pasar produk

1 Fasilitasi pola kemitraan antara pelaku utama dan pelaku IKM

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Persentase kualitas barang yang berdar di masyarakat sesuai standar yang

berlaku

65% 95% Perdagangan Dinas Perindagpas



Bidang Urusan SKPD


2 Persentase akurasi alat ukur/ timbangan melalui tera ulang UTTP

66% 80%

Pembinaan lingkungan sosial

bidang perindustrian dan perdagangan

1 Jumlah IKM yang mendapatkan

pembinaan/ bantuan di lingkungan IHT/ daerah penghasil bahan baku IHT

125 IKM 700 IKM IHT Perdagangan Dinas Perindagpas

2

Penyediaan informasi pasar dan pasokan bagi IKM

Peningkatan dan pengembangan ekspor

1 Tercapainya nilai ekspor

US$ 94.351.272

US$ 110.361.924

Perdagangan Dinas Perindagpas

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

1 Tercapainya volume perdagangan

US$ 231.713.339

US$ 397.136.826

Perdagangan Dinas Perindagpas

Pembinaan pedagang kakilima dan asongan

1 Jumlah PKL dan asongan yang terbina

835 PKL 1015 PKL Perdagangan Dinas Perindagpas

Pengelolaan Pasar Daerah

1 Tercapainya PAD pasar daerah

3.487.126.950 3.641.155.000 Perdagangan Dinas Perindagpas

2 Jumlah pedagang dalam pasar daerah

8.998 pedagang

9.331 pedagang

7

Meningkatnya potensi wisata

daerah

1 Meningkatkan potensi

1 Mengembangkan dan membangun

pusat-pusat wisata unggulan

Pengembangan pemasaran

pariwisata

1 Meningkatnya jumlah kunjungan

wisata

1.425.000 Orang

1.525.000 Orang

Kebudayaan dan pariwisata

Dispora budpar

2 Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata serta kerjasama antar daerah

Pengembangan destinasi pariwisata

1 Meningkatnya jumlah obyek wisata

1 lokasi (tirta wisata)

3 lokasi (tirta wisata, air

terjun tretes, air terjun

sekar

pudaksari,


Dispora budpar



Bidang Urusan SKPD


kedung cinet

3 Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan

Pengembangan Kemitraan

1 Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata

3 media (cetak,

elektronik, dan event)

3 media (cetak,



Dispora budpar

8

Meningkatnya

keberdayaan ekonomi masyarakat desa

1 Meningkatkan

pemberdayaan dan penguatan lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa

1 Penguatan

perekonomian desa melalui BUMDes dan lembaga ekonomi desa

Pembentukan/

pengembangan BUMdes

1 Persentase desa

memiliki BUMDes

0 100% Pemberdayaan

Masyarakat Desa

BPMPD

Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa

1 Persentase LKM yang mendapat pelatihan, meningkatnya persentase LKM yang mendapatkan bantuan permodalan

75% 100% Pemberdayaan Masyarakat Desa

BPMPD

2 Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Peningkatan Keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

1 Pengurus LPMD yang terlatih, jumlah posyandu aktif

75 80% Pemberdayaan Masyarakat Desa

BPMPD

9

Menurunnya jumlah pengangguran

1 Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya

1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1 Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan pekerjaan

70% 100% Ketenagakerjaan Dinsos Nakertrans

2 Mengembangkan

kewirausahaan

Peningkatan

kesempatan kerja

1 Persentase pencari

kerja yang ditempatkan

31% 38% Ketenagakerjaan

dan transmigrasi

Dinsos

Nakertrans

2 Meningkatkan hubungan industrial

1 Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial

Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

10 kasus 5 kasus Ketenagakerjaan dan transmigrasi

Dinsos Nakertrans

3 Meningkatkan 1 Pelatihan Pembinaan 1 Persentase pencari 1% 5% Ketenagakerjaan Dinsos



Bidang Urusan SKPD


kapasitas, keterampilan, dan sikap perilaku pencari kerja

keterampilan bagi pencari kerja

lingkungan sosial bidang tenaga kerja

kerja yang mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

dan transmigrasi Nakertrans

2 Meningkatkan peran dan fungsi

lembaga ketenagakerjaan

Pengembangan kerjasama dengan

wilayah pengiriman transmigran

1 Meningkatnya jumlah

transmigran yang ditempatkan

35 org 160 org Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dinsos Nakertrans

10

Peningkatan Kesempatan dalam berwirausaha

1 Menciptakan iklim kelembagaan dan usaha UMKM yang kompetitif dan kondusif

1 Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk UMKM

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1 Meningkatnya jumlah wirausaha baru

75 WUB 608 WUB Koperasi dan UMKM


Penciptaan iklim UMKM yang kondusif

1 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing

10 produk UMKM

10 produk UMKM

Koperasi dan UMKM


2 Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan UMKM

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha)

0 UMKM 25 UMKM Koperasi dan UMKM


3 Fasilitasi peluang

pangsa pasar dan kemitraan UMKM

2

Revitalisasi kelembagaan koperasi

1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Tercapainya jumlah koperasi aktif

766 kop aktif 526 kop aktif Koperasi dan UMKM


2 Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi

2 Tercapainya jumlah koperasi sehat

7 Kop 26 Kop

3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi

Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

1 Meningkatnya jumlah koperasi sehat

150 Kop 230 Kop Koperasi dan UMKM




Bidang Urusan SKPD


11

Mewujudkan kemandirian perempuan dalam perekonomian

1 Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi wanita

1 Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita

Pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita

1 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan

319 Kopwan 319 Kopwan Koperasi dan UMKM


2 Peningkatan

kapasitas dan volume usaha koperasi wanita

3 Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi wanita

12

Terwujudnya kerjasama, promosi, dan pelayanan penanaman modal

1 Meningkatkan efektivitas promosi potensi penanaman modal daerah

1 Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi penanaman modal daerah (Gelar potensi daerah, gathering)

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA)

17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6

PMDN)

28 PMA/PMDN

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal

2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA)

Rp. 11.260.185.02

1.678

Rp. 15.010.185.02

1.678

2 Penyediaan

informasi dan akses informasi potensi penanaman modal daerah

3 Persentase tenaga

kerja yang terserap di sektor industri

5% (14.104

pekerja)

5,05% (total

tambahan orang yang

bekerja sejumlah

14.814 orang)

4 Rasio daya serap tenaga kerja

38,98 48,00

5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

_ 100%

6

Tercapainya Nilai Investasi (PMDN dan PMA)

Rp. 11.260.185.02

1.678

Rp. 15.010.185.02

1.678



Bidang Urusan SKPD


2 Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi di daerah

1 Peningkatan pelayanan bidang penanaman modal yang kualitas dan kuantitas memadai

Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk (PMDN/PMA)

17 PMA dan PMDN (11 PMA dan 6

PMDN)

28 PMA/PMDN

Penanaman Modal

Kantor Penanaman Modal

2 Fasilitasi diklat

aparatur bidang penanaman modal

3 Peningkatan akses berinvestasi di daerah

4 Pemberian kemudahan berinvestasi aman dan nyaman di daerah

5 Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah


MISI 4. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN



Capaian Kinerja Bidang Urusan SKPD

Kondisi Awal Kondisi Akhir

1

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang andal

1 Peningkatan penanganan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat

pertumbuhan serta peningkatan keberlangsungan pengoperasian fungsi jalan kabupaten

1 Mengoptimalkan percepatan rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan

strategis, dan pemeliharaan berkala jalan

Perencanaan umum jalan dan jembatan

1 Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun


2 Tersedianya

kebutuhan aspal

800 drum 6.396 drum Pekerjaan Umum Dinas PU Bina

Marga dan Pengairan

3 Terwujudnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan

0,4962 Ha 0,25 ha Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

4 Jumlah dokumen studi kelayakan

dan kajian lingkungan yang disusun

- 10 dokumen Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

Pemeliharaan rutin jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan rutin


Rekontruksi/ peningkatan struktur jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan


Penanganan bangunan

pelengkap jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang

dengan patok ruang milik jalan

112.500 m rumija

20.450 m rumija

Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

2 Jumlah duiker yang dibangun pada jalan kabupaten

- 12 duiker Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan






3 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan kabupaten


Pembangunan jembatan

1 Jumlah jembatan yang dibangun

4 buah 18 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1 Jumlah jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara

3 buah 5 buah Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Pembangunan jalan desa

1 Panjang jalan desa yang dilakukan pembangunan


Pemeliharaan berkala jalan desa

1 Panjang jalan desa yang dilakukan pemeliharaan

berkala


Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan desa

1 Panjang jalan desa yang dilakukan rehabilitasi


Penanganan bangunan pelengkap jalan desa

1 Volume tembok penahan yang dibangun pada jalan desa


Pembangunan jalan desa penghubung antar

pemukiman

1 Ruas jalan desa yang dilakukan pembangunan


Pemeliharaan rutin jalan desa penghubung antar pemukiman

1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan rutin


Pemeliharaan berkala jalan desa penghubung antar

1 Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan







pemukiman berkala

Rehabilitasi jalan desa penguhubung antar pemukiman

1 Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi

0 4 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

Rekonstruksi/peningkatan struktur

jalan desa penghubung antar pemukiman

1 Ruas jalan desa yang dilakukan

peningkatan/ rekonstruksi struktur

7 ruas 145 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan

Penanganan bangunan pelengkap jalan desa penghubung antar pemikiman

1 Ruas jalan desa yang dibangun tembok penahan


2 Peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

1

Meningkatkan struktur jalan strategis kabupaten melalui pelebaran dan overlay

Pemeliharaan berkala jalan

1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan pemeliharaan berkala


3 Peningkatan keberlangsungan pengoperasian fungsi jalan kabupaten

1

Meningkatkan pembangunan bangunan pelengkap jalan serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk menambah umur manfaat dan umur ekonomis

jalan

Rehabilitasi jalan 1 Panjang jalan kabupaten yang dilakukan rehabilitasi


4 Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kebinamargaan

1

Meningkatkan ketersediaan peralatan dan perbekalan penunjang fungsi kebinamargaan

Penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan

1 Terwujudnya pelayanan laboratorium kebinamargaan yang optimal







Peningkatan peralatan dan perbekalan

1 Tersedianya peralatan dan perbekalan yang optimal


5

Peningkatan kecukupan dan kelayakan atribut

persandangan jalan

1 Meningkatkan pengawasan kondisi struktur jalan dan

pengendalian pemanfaatan aset jalan melalui sistem informasi manajemen jalan

Pengawasan dan pengendalian

1 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan

pengendalian


2

Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu penerangan

jalan

Penerangan jalan umum

1 Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang

465 titik 742 titik Perhubungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

2 Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/ berfungsi kembali

795 titik 4.041 titik Perhubungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

6 Peningkatan pengembangan energi listrik perdesaan

1 Meningkatkan penyediaan energi listrik bagi masyarakat miskin di wilayah desa sekitar hutan

Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan energi tidak terbarukan

1 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan sambungan listrik

98 RTM 622 RTM ESDM Dinas PU Bina Marga dan Pengairan

2 Meningkatnya

kualitas lingkungan

permukiman

1 Peningkatan

prasarana dan sarana

permukiman yang berkualitas

1

Meningkatkan

rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana di lingkungan permukiman perkotaan

Pembangunan

jalan dan jembatan di lingkungan

permukiman

1 Ruas jalan

lingkungan permukiman yang

dibangun

- 288 ruas Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta

Karya






2 Ruas jembatan di lingkungan permukiman yang dibangun

- 2 unit Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan di

lingkungan permukiman

1 Ruas jalan lingkungan permukiman yang

dilakukan pemeliharaan

- 109 ruas Pekerjaan Umum


2

Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan formal

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan formal

Pengembangan dan pengelolaan perumahan

1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal

-

8 lokasi Perumahan Dinas PU Cipta Karya

Pengembangan perumahan

1 Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan (PSU)

- 2 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

3 Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi

1 (a) Meningkatkan penyediaan MCK komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan; (b) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar bagi

masyarakat miskin; (c) Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan perkotaan

Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah domestik

1 Jumlah MCK komunal yang dibangun

78 lokasi 92 lokasi Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

2 Jumlah IPAL komunal yang dibangun

13 unit 26 unit Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

4

Peningkatan cakupan

1

(a) Meningkatkan eksplorasi dan

Pengembangan kinerja pengelolaan

1 Tereksplorasinya sumber air di







pelayanan air minum di daerah rawan air bersih

eksploitasi air bersih di daerah rawan air bersih serta pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan; (b)

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola air bersih perdesaan

air minum/air bersih

kawasan rawan air bersih

2 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih


3 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih


4 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih

0 2 lembaga Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

5

Peningkatan cakupan layanan persampahan dan pelayanan air limah domestik

1 (a) Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill; (b) Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; (c) Meningkatkan volume sampah yang tereduksi; (d) Meningkatkan cakupan daerah

layanan penanganan persampahan

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

1 Terwujudnya TPA

sanitary landfill yang optimal

- Operasional 85%


2 Jumlah TPS/TPST yang dibangun

35 unit 4 unit Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

3 Volume sampah yang tereduksi

5 ton 7 ton Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

4 Cakupan layanan pengelolaan persampahan


6

Peningkatan penataan drainase perkotaan

1

(a) Meningkatkan penataan serta operasi dan pemeliharaan

Pembangunan drainase/trotoar

1 Tertatanya saluran drainase/trotoar diperkotaan dan pedesaan







drainase perkotaan; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase

Rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ trotoar

1 Optimalisasi fungsi drainase/trotoar di perkotaan dan pedesaan


7 Peningkatan

kuantitas dan kualitas rumah layak huni

1 Meningkatkan

hunian yang layak bagi masyarakat miskin

Rehabilitasi rumah

tidak layak huni

1 Jumlah RTLH yang

direhabilitasi

5.740 rtlh 1.120 rtlh Perumahan Dinas PU Cipta

Karya

8 Peningkatan penyediaan pemakaman umum daerah

1 Meningkatkan jumlah serta luasan pemakaman umum daerah

Pengelolaan areal pemakaman

1 Jumlah lokasi pemakaman yang tertata

5 lokasi 25 lokasi Perumahan Dinas PU Cipta Karya

2 Luasan makam milik daerah

- 1 ha Perumahan Dinas PU Cipta Karya

9

Peningkatan penataan kawasan

permukiman kumuh perkotaan

1 Meningkatkan perencanaan dan

revitalisasi kawasan kumuh perkotaan

Pengembangan kinerja penataan

bangunan dan lingkungan permukiman

1 Permukiman kawasan kumuh

yang dilakukan penataan

- 5 kawasan Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

2 Terfasilitasinya pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan

- 21 kecamatan Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

3 Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa

konstruksi

1 Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah

1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa

konstruksi

Pengembangan jasa konstruksi

1 Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan

20 penyedia 100 penyedia Pekerjaan Umum Dinas PU Cipta Karya

4

Terwujudnya

pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah

1 Pengembangan

manajemen tranportasi massal yang terintegrasi antar pusat-pusat layanan

1 Meningkatakan

pengembangan angkutan masal menuju ke pusat-pusat pendidikan dan daerah terpencil

Peningkatan

pelayanan angkutan

1 Pengembangan/

peremajaan trayek angkutan masal

25 trayek 25 trayek Perhubungan Dishubkom






2

Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah

1 Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi yang layak bagi pengguna angkutan massal

Peningkatan prasarana dan fasilitas transportasi LLAJ

1 Jumlah terminal/ subterminal/halte yang dibangun/ dikembangkan

10 unit halte 20 unit halte Perhubungan Dishubkom

2 Jumlah terminal/ subterminal/ halte yang rehabilitasi/

dipelihara

4 unit terminal dan 10 unit halte

4 unit terminal dan 18 unit halte

Perhubungan Dishubkom

3

Peningkatan sarana penunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan

1 Meningkatkan pemasangan fasilitas dan rambu jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten

Pengendalian, pengamanan lalu lintas dan peningkatan fasilitas perlengkapan jalan

1 Prosentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang

30% 60% Perhubungan Dishubkom

- Jumlah rambu-rambu dan RPPJ yang disediakan

1.500 rambu lalin dan 96

RPPJ

160 rambu lalin dan 12

RPPJ

- Marka jalan yang tersedia

8.000 m2 10.000 m²

- Traffic Light yang dibangun

20 unit 7 unit traffic light

- Panjang guardrail yang dipasang

200 m 500 m

- Flashing yang dibangun

47 flashing 19 flashing

- Jumlah ZOSS yang disediakan

6 unit ZOSS 15 Unit ZOSS

- Jumlah traffic light dan flashing yang direhabilitasi

2 Unit Traffic Light

20 unit traffic light dan 25

Flasing

- Jumlah rambu yang direhabilitasi

1.500 buah 250 buah

- Jumlah Zona

Selamat sekolah yang direhabilitasi

6 unit ZOSS 42 Unit ZOSS

- Jumlah Marka Jalan yang direhabilitasi

8.000 m2 14.200 m2






- Jumlah Rambu Elektronik yang dibangun

29 unit Countdown

Timer

26 unit Countdown

Timer

- Jumlah Rambu Elektronik yang direhabilitasi

29 unit Countdown

Timer

45 unit Countdown

Timer

2 Meningkatkan penataan dan penertiban sempadan jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir

Pengelolaan perparkiran

1 Tertatanya ruang parkir yang memadai bagi pengguna jalan

Perkotaan Jombang

Perkotaan Jombang


4 Peningkatan prasarana dan sarana penunjang uji kir kendaraan

1 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di tempat uji kir kendaraan

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1 Kendaraan yang dilayani pengujian kendaraan bermotor tepat waktu

100% 100% Perhubungan Dishubkom

5 Peningkatan pembinaan dan pengawasan teknis bagi operator dan pengusaha transportasi daerah

1 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan manajemen transportasi di daerah

Peningkatan kesadaran dan keselamatan lalu lintas

1 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi

- 100% Perhubungan Dishubkom

6

Peningkatan kemudahan aksesibilitas bagi

pengguna transportasi

umum massal

1 Meningkatkan pengembangan transportasi yang

berkelanjutan, bagi pengguna

transportasi umum masal di perkotaan dan terjangkau serta efisien, berbasis masyarakat dan terpadu dengan rencana

Pembinaan dan pengelolaan sistem transportasi darat

1 Terciptanya sistem dan manajemen pelayanan

transportasi yang memadai

- 5 dokumen Perhubungan Dishubkom






pengembangan wilayah

7 Optimalisasi

penataan, pengembangan, dan pengelolaan terminal barang

1 Penataan dan

pengembangan terminal barang

Pengelolaan dan

pengembangan sarana dan prasarana terminal barang

1 Terkelolanya

fasilitasi bongkar muat barang sesuai fungsinya

1 terminal

angkutan barang

1 terminal

angkutan barang


2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana bongkar muat barang

- 1 unit jembatan, 2 unit Forklift

dan peralatan pendukung, pembebasan lahan dan

pembangunan gudang


5

Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan

1

Peningkatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam rangka menunjang pembangunan yang berkelanjutan

1 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan pengunaan lahan sesuai dengan arahan pola maupun struktur ruang

Perencanaan tata ruang

1 Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang

21 kecamatan 21 kecamatan Penataan Ruang Bappeda

2 Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengawasan

pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang

1 Tersedianya pedoman dalam kebijakan penataan ruang

wilayah

70% 80% Penataan Ruang Bappeda

3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang

Pemanfaatan ruang

1 Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan

842 berkas 1.250 berkas Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya






4 Meningkatkan kualitas dokumen rencana detil tata ruang sesuai dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang

Pengendalian rencana rinci tata ruang

1 Sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang

24 desa/peta 96 desa/peta Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya

2 Teridentifikasinya jumlah dan fungsi

peruntukan bangunan kawasan perkotaan

- 6 Kel/Desa Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya

2 Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

1 a) Meningkatkan penyedian ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan; (b) Meningkatkan operasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan

Pengelolaan ruang terbuka hijau

1 Luasan RTH yang dikembangkan

106,27 ha 4 ha Penataan Ruang


2 Luasan RTH yang dikelola

6,25 ha 9,75 ha Penataan Ruang Dinas PU Cipta Karya

6 Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

1 Peningkatan manajemen penyelenggaraan komunikasi dan informasi yang terpadu di seluruh wilayah kabupaten

1 Meningkakan pembinaan dan pengawasan bagi pengguna komunikasi dan informatika serta partisipasi aktif

kelompok informasi masyarakat

Pengembangan komunikasi dan informatika

1 Pengembangan komunikasi dan informatika

- 1 dokumen Komunikasi & Informatika

Dishubkom

2 Kelompok KIM dilombakan dalam Pekan KIM Jawa Timur

- 12 kelompok Komunikasi & Informatika

Dishubkom

7

Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1

Peningkatan penerapan prinsip-prinsip pembangunanyang berkelanjutan

1 Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air serta simpul-simpul

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

1 Dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun

10 dokumen 11 dokumen Lingkungan Hidup

BLH






kepadatan transportasi maupun perusahaan

2 Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan melalui pembinaan

dan pengawasan yang konsisten

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1 Persentase kegiatan usaha yang memiliki rekomendasi izin

lingkungan

0% 100% Lingkungan Hidup

BLH

2 Pengawasan kegiatan industri yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup

0% 10 industri Lingkungan Hidup

BLH

3 Pengelolaan limbah industri hasil tembakau yang berwawasan

lingkungan


BLH

4 Fasilitasi penyusunan dokumen UKL/ UPL bagi kegiatan usaha kecil/ menengah

0% 25 dokumen Lingkungan Hidup

BLH

5 Pelayanan penceahan pencemaran air dalam rangka

memenuhi SPM bidang LH


BLH

6 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka memenuhi SPM bidang LH


BLH






7 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam rangka memenuhi

SPM bidang LH


BLH

8 Pelayanan tindaklanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup


BLH

9 Menurunnya beban pencemaran air sungai di 18 titik pantau berdasarkan baku mutu parameter kunci


BLH

10

Terkendalinya kualitas udara ambien di 10 titik pantau sesuai baku mutu

10 titik 10 titik Lingkungan Hidup

BLH

1

1

Kualitas emisi dari

sumber bergerak (kendaraan dinas operasional)

0% 90% Lingkungan

Hidup

BLH

12

Persentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi 50 pemegang


BLH






dokumen lingkungan

1

3

Tersedianya

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

untuk menunjang program adipura, adiwiyata dan desa berseri

0% 100% Lingkungan

Hidup

BLH

14

Jenis parameter uji laboratorium lingkungan

3 parameter 8 parameter Lingkungan Hidup

BLH

15

Sosialisasi penurunan gas rumah kaca

- 5 kegiatan Lingkungan Hidup

BLH

16

Dokumen kajian lingkungan hidup


BLH

17

Naskah akademis dan draft raperda pengelolaan lingkungan hidup


BLH

18

Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup


BLH

3 Meningkatkan

upaya perlindungan dan konservasi

sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan

Perlindungan dan

konservasi sumber daya alam

1 Rasio ketaatan

pemegang izin SIPA

0 100% Lingkungan

Hidup

BLH

2 Imbuhan air tanah 0 15 sumur resapan dan 4000 lubang

biopori

Lingkungan Hidup

BLH






3 Pedoman pengelolaan taman Kehati

0 1 dokumen Lingkungan Hidup

BLH

4 Dokumen profil Kehati

0 3 dokumen Lingkungan Hidup

BLH

5 Sarana dan

prasarana serta pengelolaan taman kehati

0 1 lokasi Lingkungan

Hidup

BLH

6 Perlindungan sumber mata air

10 lokasi 8 lokasi Lingkungan Hidup

BLH

Penataan Lingkungan

1 Keikutsertaan Kabupaten Jombang dalam program adipura

10 lokasi 10 lokasi Lingkungan Hidup

BLH

2 Sekolah yang mengikuti program adiwiyata

48 sekolah 223 sekolah Lingkungan Hidup

BLH

3 Dokumen standar gedung kantor yang berwawasan lingkungan

0 4 SKPD Lingkungan Hidup

BLH

4 Failitasi sarana penunjang ruang terbuka hijau

0 1 lokasi Lingkungan Hidup

BLH

2 Peningkatan peran serta lembaga dan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

1

Meningkatkan pemberdayaan dan

pelatihan bagi lembaga serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan peran serta masyarakat

bidang lingkungan hidup

1 Kelompok masyarakat yang

berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup

4 pokmas; 40 kader

9 pokmas; 90 kader

Lingkungan Hidup

BLH

3 Peningkatan kemandirian desa dalam penyediaan energi terbarukan

1

Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan energi terbarukan

Pembangunan, pengembangan energi terbarukan

1 Terwujudnya desa mandiri energi berbasis biogas

8 desa memiliki potensi

sebagai Desa

2 desa Energi SDM BLH






Mandiri Energi

4 Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha

pertambangan

1 Penyiapan regulasi serta penerapan insentif bagi kegiatan usaha

pertambangan

Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

1 Dokumen hasil pengawasan PETI

- 4 laporan Energi SDM BLH

5

Penurunan Luas Lahan Kritis

1 Penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan dan lahan serta design model pelaksanaannya

Rehabilitasi hutan dan lahan

1 Berkurangnya lahan kritis

1.600 Ha 1.100 Ha Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Rehabilitasi hutan dan lahan (tebing)

1 Tercapainya penyelamatan tebing

7 tebing 11 tebing Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Rehabilitasi hutan dan lahan

(resapan)

1 Tersedianya Sumur Resapan

(unit)

115 sumur resapan

50 suur resapan


2 Optimalisasi rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat

dengan fungsi penyangga

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1 Rehabilitasi hutan dan lahan dengan pembangunan sipil teknis dan vegetatif

dam penahan 7 unit, gully plug 2 unit,

pembgn vegetatif 400

ha

dam penahan 20 unit, gully plug 20 unit, vegetatif 800

ha


3 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pembinaan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani

hutan rakyat (KTHR)

1 Kapasitas pengelola kelembagaan kelompok

1 kelompok 10 kelompok Kehutanan


4 Penguatan kelembagaan petani hutan rakyat

5 Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani hutan tentang






penanaman dan pengelolaan hutan

8

Meningkatnya

sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1 Optimalisasi

pemanfaatan hasil hutan

1 Pelatihan dan

pendampingan penerapan teknik agroforestry

Pemanfaatan

potensi sumber daya hutan

1 Produksi hasil

hutan kayu

2.209,18 m3 11.000,00 m3 Kehutanan Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

2 Optimalisasi dan Pengawasan Industri Hasil Hutan

1 Pelatihan dan pendampingan kemampuan manajerial dan teknis pelaku usaha industri hasil hutan

Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1 Terwujudnya industri hasil hutan yang berkelanjutan

53 industri 5 unit Kehutanan


2 Penyediaan dan diseminasi data potensi bahan baku kayu dan hasil hutan non kayu

2 Industri hasil hutan bersertifikat SVLK

1 industri 3 industri

3 Fasilitasi perijinan dan kepastian usaha bidang industri hasil hutan kayu

4 Pengawasan dan pemantauan illegal logging

5 Penguatan kapasitas dan koordinasi instansi

terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam SVLK

6 Fasilitasi persiapan SVLK bagi industri hasil hutan






7 Transparansi Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu / SVLK

8 Fasilitasi penilaian SVLK bagi industri

hasil hutan

9 Membangun dan memperkuat jaringan pasar baik regional maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK


MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH



Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD

Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

1 Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

1

Penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

1 Penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang ada

Pembinaan dan penataan kelembagaan

1 Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang

ditindaklanjuti

100% 100% Otonomi Daerah Bagian Organisasi

2 Penyusunan SOP SKPD

2 Standarisasi sistem tata kerja SKPD

2 Jumlah SKPD yang memiliki SOP

19 SKPD 65 SOP SKPD

Otonomi Daerah Bagian Organisasi

2

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindiih dan kondusif

1

Penataan regulasi daerah dan produk hukum daerah

1 Meningkatkan ketersediaan produk hukum yang implementatif

Penataan peraturan perundang-undangan

1 Persentase ketersediaan produk hukum yang ditetapkan

90% 90% Otonomi Daerah Bag. Hukum

2

Meningkatkan komunikasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat

Fasilitasi perumusan produk hukum DPRD

1 Persentase kajian naskah akademik terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif

- 100% Otonomi Daerah Setwan

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 Rasio perda yang ditetapkan terhadap program legislasi daerah

75% 100% Otonomi Daerah Setwan

3 SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

1

Meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur

1 Mengembangkan sistem pengangkatan, penempatan dan pemberhentian sesuai dengan kompetensi, dengan menggunakan

Pembinaan aparatur

1 Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik

80% 90% Kepegawaian BKD




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


pendekatan merit system

2 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan

daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan jenjang pendidikan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja

Pengembangan aparatur

1 Persentase ketersediaan pegawai

berdasarkan analisis beban kerja

80% 90% Kepegawaian BKD

3 Peningkatan disiplin

aparatur

4

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

1 Meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Bobot dan jumlah temuan

4.400 temuan 4.190 temuan Otonomi Daerah Inspektorat

2

Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Pejabat fungsional auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar

sertifikasi keahlian

22 Org Auditor

38 Org Auditor

Otonomi Daerah Inspektorat

1 Meningkatkan tata kelola kearsipan

1 Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 Persentase instansi yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

90 instansi 195 instnsi Kearsipan Kantor Arsip PDE Perpustakaan




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


2 Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan

2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik

5% 100% Kearsipan Kantor Arsip PDE Perpustakaan

5

Mewujdkan pengelolaan keuangan & aset daerah yang handal

1

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang

1 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan manajemen perbendaharaan daerah

1 Pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD

70% 95% Otonomi Daerah

DPPKAD

2 Pengendalian

tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%

2 Terkendalinya

tingkat liquiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%

70% 95%

3 Penyusunan Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi

standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat

waktu setiap tahunnya.

Peningkatan dan pengembangan pelaporan keuangan daerah

1 Laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi

standar serta Penyampaian laporan keuangan daerah

yang tepat waktu setiap tahunnya.

Tersusunnya Laporan

Keuangan Daerah Tahun

2012

Tersusunnya Laporan


2017

Otonomi Daerah DPPKAD

4 Peningkatan persentase pembinaan dan

fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

1 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

302 Desa 302 Desa Otonomi Daerah DPPKAD




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


5 Standarisasi harga satuan barang

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 Standarisasi harga

90% 90% Otonomi Daerah Bag. Perlengkapan

6 Penetapan Perda

APBD Tepat Waktu;

Peningkatan dan

pengembangan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

1 Penetapan Perda

APBD Tepat Waktu;

Tepat waktu

(5 Bulan dari awal proses

sampai disahkan)

Tepat waktu

(5 bulan dari awal proses

sampai disahkan)


7 Peningkatan PAD khususnya pajak daerah

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah

1 PAD khususnya pajak daerah

Rp. 143.932.387.

639

Rp. 301.254.912.

030


2

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan

publik

1 Peningkatan Prosentase keakuratan data neraca aset

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset/ barang milik daerah

1 Persentase keakuratan data neraca aset

65% 90% Otonomi Daerah

DPPKAD

2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah bersertifikat

3 Peningkatan jumlah pemanfaatan asset

daerah guna peningkatan PAD

6

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

1

Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan

1 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Pengendalian dan evaluasi kinerja program

1 Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi program

70% 90% Perencanaan Pembangunan

Bappeda




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


kegiatan 2

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah

_ 90% Perencanaan Pembangunan

Bappeda

Fasilitasi/

koordinasi bidang administrasi pembangunan

1 Persentase tertib

administrasi pembangunan

80% 90% Otonomi Daerah Bag. Adm.

Pembangun-an

3

Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintahan

Peningkatan Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan

1 Presentase kecamatan yang berkinerja baik

90% Otonomi Daerah Bag. Adm. Pemerintahan

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan BUMD

1 Total capaian laba BUMD

Rp 5.799.022.747

Rp 15.699.419.

738

Otonomi Daerah Bag. Adm. Perekonomian

2 Capaian laba PDAM Jombang

Rp 1.639.664.000

Rp 1.113.132.302

3 Capaian laba PD. Aneka Usaha Seger

Rp 507.767.500

Rp 1.491.581.902

4 Capaian laba PD. BPR Bank

Jombang

Rp 3.293.000.

000

Rp 12.226.678.

000

5 Capaian laba PD.

Perkebunan Panglungan

Rp

358.591.246

Rp

868.027.534

Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pemerintah dan pembangunan

1 Terkendalinya tingkat inflasi daerah

4,0% – 5,0% 5,0% - 6,0% Otonomi Daerah Bag. Adm. Perekonomian




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


Pemberantasan barang kena cukai ilegal

1 Persentase rokok yang dilekati atau tidak dilekati cukai ilegal

Otonomi Daerah Bag. Adm. Perekonomian

Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai

1 Informasi

ketentuan di bidang cukai

30 media 30 media Otonomi Daerah Bag. Humas

Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang sumber daya alam

1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang sumber daya alam

80% 100% Otonomi Daerah Bag. Adm. SDA

Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang energi

1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang energi


Fasilitasi/ koordinasi pengembangan dan pengelolaan bidang pertanian

1 Persentase ketersediaan laporan rekomendasi bidang pertanian


4

Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan

peringatan hari besar agama dan nasional

Fasilitasi administrasi kesejahteraan

masyarakat

1 Fasilitasi penyelenggaraan hari besar agama

dan nasional

80% 100% Otonomi Daerah Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat

5

Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

Pengadaan barang dan jasa melalui ULP

1 Realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah secara

97% 97% Otonomi Daerah Bag. Perlengkapan




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


secara elektronik elektronik

6

Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai kekuatan

yang ada di masyarakat

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

1 Persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/

WKDH

80% 90% Otonomi Daerah Bag Umum

7

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

1

Peningkatan kualitas layanan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

1

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

1 Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

90% 100% Otonomi Daerah Kecamatan

Pelayanan administrasi perkantoran

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% Semua Urusan Semua SKPD

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan


Peningkatan disiplin aparatur

Tercapainya disiplin aparatur


Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan





Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


1

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah

1 Meningkatkan kerjasama informasi dengan mass media dan lembaga lainnya

Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

1 Persentase dokumentasi dan visualisasi kegiatan pembangunan

69,4% 100% Komunikasi dan Informatika

Bag. Humas

2 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kerjasama informasi dengan mass media

1 Persentase kerjasama informasi dengan mass media

11 media 12 media Komunikasi dan Informatika

Bag. Humas

3

Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam

penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1 Persentase instansi terkoneksi internet

_ 500 instansi Komunikasi dan Informatika

Kantor Arsip PDE Perpustakaan

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1 Persentase kajian koneksi internet

276 Titik Koneksi

500 Titik Koneksi

Komunikasi dan Informatika

Kantor Arsip PDE Perpustakaan

8

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

1

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif

1 Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah

1 Dokumen pedoman perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS)


Bappeda

2 Meningkatkan ketersedian

dokumen perencanan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan

ekonomi

1 Persentase ketersediaan

laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi


Bappeda

3

Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung

Perencanaan pembangunan sosial budaya

1 Persentase ketersediaan laporan koordinasi


Bappeda




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


perencanaan pembangunan daerah

perencanaan bidang sosial budaya

Perencanaan prasarana sarana

wilayah dan sumber daya alam

1 Persentase ketersediaan

laporan koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana


Bappeda

Penelitian dan pengembangan

1 Persentase ketersediaan dokumen penelitian yang

dihasilkan


Bappeda

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 Persentase ketersediaan laporan hasil peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan


Bappeda

Kerjasama Pembangunan

1 Persentase kerjasama pembangunan


Bappeda

2 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Persentase desa menetapkan RPJMDes dan RKPDes


BPMPD




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


3 Meningkatkan kinerja SKPD

1 Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja SKPD

Peningkatan kinerja pemerintah daerah

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

76,59 78,5 Otonomi Daerah Bag. Organisasi

9

Terwujudnya

kepastian pelayanan perizinan bidang usaha

1

Meningkatkan

efektivitas pelayanan perizinan

1 Peningkatan mutu

perijinan dan validasi dokumen perizinan

Peningkatan mutu

pelayanan perizinan

1 Teraplikasinya

ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu perizinan

sertifikasi ISO

9001 2008

5 monev Otonomi Daerah BPP

Validasi dokumen perizinan

1 Tingkat akurasi persyaratan yang diajukan pemohon

75% 100% Otonomi Daerah BPP

Pelayanan perizinan penanaman modal

1 Penyelesaian izin penanaman modal

1.000 izin 5.300 izin Otonomi Daerah BPP

2 Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perizinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Tersusunnya sistem informasi perzinan

Teraksesnya 1 aplikasi

SimYaniz


SimYaniz

Otonomi Daerah BPP

2 Rata-rata

penyelesaian izin 20 hari kerja

30 hari kerja 20 hari

3 Pengawasan perijinan,

penyelesaian pengaduan masyarakat dan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan

Peningkatan tertib administrasi

perizinan

1 Tertibnya administrasi

perizinan

70% 100% Otonomi Daerah BPP

4 Peningkatan tertib Peningkatan 1 Partisipasi 65% 90% Otonomi Daerah BPP




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


administrasi perizinan dan meningkatan partisipasi masyarakat di bidang perizinan

partisipasi masyarakat di bidang perizinan

masyarakat untuk mengajukan izin

10

Meningkatnya cakupan layanan administrasi kependudukan

1

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1 Mengembangkan sistem pemeliharaan data kependudukan dan pencatatan sipil

Penataan administrasi kependudukan

1 Cakupan Penerbitan KK,

80% 100% Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dispendukcapil

2 Cakupan penerbitan KTP,

93% 100%

3 Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

100% 100%

2 Meningkatkan

ketersediaan sarana prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Penataan

administrasi pencatatan sipil

1 Cakupan

Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang meliputi: Akta kelahiran: Akte Kematian: Akte Perkawinan: Akte Perceraian: Akte Pengakuan Anak:

18,70% 2,20% 100% 100% 100%

80% 60% 100% 100% 100%

Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Dispendukcapil

3 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil

11

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

1

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa

1 Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1 Persentase aparatur desa yang terlatih


BPMPD




Capaian Kinerja

Bidang Urusan SKPD


2 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa.

Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten ke Desa

1 Fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten ke Desa


BPMPD

VIII - 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Jombang berisi

program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi

pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan

SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun

pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi

kebutuhan program prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program-

program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu

indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam

penyusunan Rencana Strategis SKPD,termasuk dalam menjabarkannya

ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan

SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada

bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir

periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator

kinerja pada awal periode perencanaan.

Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Jombang dalam jangka waktu 2014-2018 secara teperinci

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 4

URUSAN PENDIDIKAN1.01.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000 100% 5,540,519,000

1.01.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000 100% 1,182,036,000

1.01.03 Program

peningkatan disiplin

aparatur

1 Tercapainya disiplin

aparatur

100% 100% 38,000,000 100% 38,000,000 100% 38,000,000 100% 38,000,000 100% 38,000,000

1.01.05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Tercapainya

dukungan aparatur

dalam pelayanan

100% 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000 100% 140,000,000

1.01.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.01.15 Program pendidikan

anak usia dini

1 APK PAUD 95.25% 95.25% 480,000,000 95.51% 408,000,000 95.75% 408,000,000 96.00% 387,600,000 96.25% 436,050,000


non formal

1 Angka Melek Huruf 94.35% 95.35% 632,000,000 95.85% 537,200,000 96.35% 537,200,000 96.85% 510,340,000 97.35% 574,132,500


luar biasa

1 Persentase SLB

mendapatkan

fasilitasi

100% 100% 327,949,500 100% 278,757,075 100% 278,757,075 100% 264,819,221 100% 297,921,624

1.01.29 Peningkatan akses

layanan pendidikan

dasar 6 tahun

(rehabilitasi ringan)

1 Peningkatan jumlah

sekolah dasar yang

dilakukan

rehabilitasi ringan

90.00% 92.50% 110,000,000 - - - - - - - -


layanan pendidikan

dasar 6 tahun

(rehabilitasi

sedang/berat)


dasar dalam kondisi

baik

90.00% 92.39% 9,260,859,000


layanan pendidikan

dasar 6 Tahun

(Pembangunan)

1 Rasio kelas per

siswa

1:28 1:28 15,874,917,800


layanan pendidikan

dasar 6 tahun

(rehabilitasi ringan)


sekolah dasar yang

dilakukan

rehabilitasi ringan

90.00% 92.00% 110,000,000 93.00% 110,000,000 94.00% 300,000,000 95.00% 337,500,000


layanan pendidikan

dasar 6 tahun

(rehabilitasi

sedang/berat)


dasar dalam kondisi

baik

90.00% 93.00% 3,171,200,000 93.50% 3,171,200,000 94.00% 3,012,640,000 95.00% 3,389,220,000


layanan pendidikan

dasar 6 Tahun

(Pembangunan)

1 Rasio kelas per

siswa

1:28 1:28 8,277,876,300 1:28 8,277,876,300 1:28 7,863,982,485 1:28 8,846,980,296

1.01.25 Program

peningkatan akses

layanan pendidikan

dasar 9 tahun


SMP dalam kondisi

baik

97.68% 97.75% 30,194,583,180 97.78% 27,694,583,180 97.80% 27,694,583,180 97.82% 30,090,995,671 97.84% 33,852,370,130

1.01.27 Program

peningkatan akses

layanan pendidikan

menengah

1 Meningkatnya

prosentase SMA

dalam kondisi baik

94.72% 94.75% 8,589,415,700 95.25% 8,429,415,700 95.75% 8,589,415,700 96.25% 8,159,944,915 96.75 9,179,938,029

1.01.34 Program

Pembangunan/penin

gkatan lapangan

olah raga sekolah

dasar

1 Meningkatnya

sarana dan

prasarana sekolah

dasar

- 50 lembaga 2,500,000,000 50 lembaga 2,500,000,000 50 lembaga 2,500,000,000 50 lembaga 2,500,000,000

PROGRAM, INDIKATOR SERTA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Tahun 2013)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

93 5 6 7 8

1


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.01.40 Program

pengembangan

pendidikan inklusi

1 Persentase anak

berkebutuhan

khusus

mendapatkan

layanan pendidikan

69.75% 71.7 30,000,000 75.75 20,000,000 76.5 225,000,000 77.3 250,000,000 79.25 25,000,000

1.01.41 Program

peningkatan

prasarana

penunjang sekolah

dasar

1 Rasio bangku per

siswa

1:2 1:2 900,000,000 1:2 460,000,000 1:2 900,000,000 1:2 855,000,000 1:2 866,400,000

1.01.20 Program

peningkatan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan

1 Meningkatnya

presentase guru

PAUD yang

bersertifikasi

14.20% 19.20% 2,308,075,200 24.20% 2,408,075,200 29.20% 2,408,075,200 34.20% 2,287,671,440 39.20% 2,402,055,012

2 Meningkatnya

presentase guru SD

yang bersertifikasi

50.13 55.13 60.31 65.13 70.31 75.13

3 Meningkatnya

presentase guru

SMP yang

bersertifikasi

59.47 70.11 72.47 74.47 77.47 80.47

4 Meningkatnya

presentase guru

SMA/SMK yang

bersertifikasi

40.99 54.29 59.29 64.29 69.29 74.29

1.01.24 Program

peningkatan mutu

pendidikan dasar 6

tahun

1 Meningkatnya angka

kelulusan SD

99.89% 99.89% 7,292,137,310 99.89% 7,292,137,310 99.89% 7,248,676,510 99.89% 7,427,635,616 99.89% 8,356,090,068

1.01.26 Program

peningkatan mutu

pendidikan dasar 9

tahun


kelulusan SMP

98.02% 98.02% 8,687,428,062 98.02% 9,287,428,062 98.02% 9,287,428,062 98.02% 11,574,910,078 98.02% 13,021,773,837

1.01.28 Program

peningkatan mutu

pendidikan

menengah


kelulusan SMA

98.62% 98.62% 2,714,982,200 98.62% 2,834,982,200 98.62% 2,714,982,200 98.62% 2,667,483,090 98.62% 3,000,918,476

2 Rata-rata Nilai

UAN/UAS

7.91 7.83 7.85 7.85 7.85 7.85

1.01.22 Program

manajemen

pelayanan

pendidikan


yang terakreditasi A

12.58% 14.58% 1,067,090,000 16.58% 1,067,090,000 18.58% 1,067,090,000 20.58% 1,013,735,500 22.58% 1,013,735,500


yang terakreditasi B

67.14% 69.14% 71.14% 73.14% 75.14% 77.14%


yang terakreditasi C

20.28% 16.28% 12.28% 8.28% 4.28% 0.28%

1.01.33 Program

pembangunan/

peningkatan

perpustakaan

sekolah dasar

1 Persentase SD

mempunyai

perpustakaan

48.39% 48.39% 1,391,745,180 54.39% 1,391,363,213 59.39% 1,391,363,213 65.39% 1,321,795,052 68.39% 1,487,019,434

1.01.35 Program

peningkatan sarana

penunjang mutu

pendidikan dasar 6

tahun

1 Meningkatnya rata-

rata Nilai UASBN/

UAS SD

7.56 7.6 6,455,995,200 7.60 150,000,000 7.60 6,049,456,000 7.60 6,620,995,200 7.67 7,448,619,600

1.01.36 Program

peningkatan

prasarana

penunjang mutu

pendidikan dasar 9

tahun

1 Jumlah sekolah

SMP yang

memenuhi standar

sarpras/ jumlah

seluruh sekolah

SMP

60.68% 63.75% 410,516,600 66.78% 119,088,600 69.80% 119,088,600 72.82% 113,134,170 75.84% 127,275,941

1.01.37 Program

peningkatan sarana

penunjang mutu

pendidikan dasar 9

tahun

1 Rata-rata Nilai

UAN/UAS

7.12 7.2 7,114,000,000 7.25 7,414,000,000 7.3 7,414,000,000 7.35 7,088,300,000 7.50 7,974,337,500

1.01.38 Program

peningkatan

prasarana

penunjang mutu

pendidikan

menengah


SMA memenuhi

standar sarpras

55.25% 58.55% 1,490,170,680 62.60% 1,790,170,680 65.25% 1,820,170,680 68.75% 1,778,662,146 71.75% 1,951,306,636

2


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

URUSAN KESEHATAN1.02.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885 100% 2,565,808,885

1.02.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 247,890,000 100% 247,890,000 100% 247,890,000 100% 247,890,000 100% 247,890,000

1.02.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 27,825,000 100% 27,825,000 100% 27,825,000 100% 27,825,000 100% 27,825,000

1.02.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.02.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700 100% 1,275,425,700

1.02.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 146,675,000 100% 146,675,000 100% 146,675,000 100% 146,675,000 100% 146,675,000

1.02.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 33,675,000 100% 33,675,000 100% 33,675,000 100% 33,675,000 100% 33,675,000

1.02.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.02.23 Program

standarisasi

pelayanan

kesehatan

1 Meningkatnya

kepuasan

masyarakat

terhadap layanan

kesehatan

75,98% 77 523,378,850 78 569,000,000 79 610,000,000 80 737,000,000 80 370,000,000

2 Meningkatnya

jumlah puskesmas

yang terakreditasi

0% 14 35 60 76 100

3 Meningkatnya

cakupan rawat jalan

42,64% 50 60 70 80 90

4 Meningkatnya

cakupan rawat inap

0,8% 3 6 9 12 15

1.02.25 Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/

puskemas

pembantu dan

jaringannya

1 Meningkatnya

persentase

puskesmas

memenuhi standar

0% 14 6,023,737,900 35 1,100,000,000 60 700,000,000 76 800,000,000 100 1,750,000,000

1.02.43 Program

peningkatan

aparatur kesehatan

1 Jumlah tenaga

dokter yang

mempunyai

kompetensi

kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/

ACLS

18 org 10 285,235,000 20 252,000,000 30 262,000,000 40 279,000,000 59 392,500,000

2 Jumlah tenaga

perawat yang

mempunyai

kompetensi

kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/

ACLS

18 orang 20 40 60 80 102

3


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

3 Terpenuhinya

kebutuhan tenaga

administrasi

perkantoran

4 Org 18 34 50 64

1.02.15 Program obat dan

perbekalan

kesehatan

1 Tersedianya Obat

untuk pelayanan

kesehatan dasar

85,29% 100 7,215,926,389 100 6,045,287,430 100 6,243,833,750 100 6,402,380,069 100 6,545,000,000

1.02.17 Program

pengawasan obat

dan makanan

1 Menurunnya

penyalahggunaan

bahan berbahaya

pada makanan

25,6% 25 29,918,800 24 29,918,800 23 29,918,800 22 29,918,800 20 29,918,800

1.02.16 Program upaya

kesehatan

masyarakat

1 Meningkatnya

cakupan jaminan

pemeliharaan

kesehatan pra bayar

(non maskin)

53,1% 55 22,999,741,000 60 24,417,925,400 65 26,924,908,199 70 28,103,635,064 75 30,647,373,840

2 Meningkatnya

cakupan pelayanan

kesehatan dasar

pasien masyarakat

miskin

81,3% 100 100 100 100 100

3 Meningkatnya

cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

pasien masyarakat

miskin

0,37% 100 100 100 100 100

4 Meningkatnya

cakupan

pemeriksaan

kesehatan siswa SD

dan setingkat oleh

nakes, tenaga

terlatih/ guru UKS/

dokter kecil

95,86% 100 100 100 100 100

5 Meningkatnya

cakupan pelayanan

kesehatan remaja

82,18% 83 83,5 84 84,5 85

6 Pelayanan

gangguan jiwa di

sarana pelayanan

kesehatan umum

2,09% 2 2.5 3 3.5 4

7 Cakupan pelayanan

kesehatan kerja

pada pekerja formal

3,28% 10 20 30 40 50

1.02.19 Program promosi

dan pemberdayaan

masyarakat

1 Cakupan desa siaga

aktif

100% 100 1,006,000,000 100 781,203,000 100 808,113,700 100 807,525,070 100 888,277,577

2 Meningkatnya

cakupan Posyandu

Purnama

70% 71 72 73 74 75

3 Meningkatnya

cakupan penyuluhan

P3 Napza oleh

petugas kesehatan

5,57% 15 17 19 21 23

4 Meningkatnya

cakupan rumah

tangga sehat

47,8% 50 52 54 56 58

1.02.20 Program perbaikan

gizi masyarakat

1 Balita gizi buruk

yang mendapat

perawatan

100% 100 454,000,050 100 334,580,000 100 457,561,201 100 540,080,000 100 440,920,000

2 Menurunkan

prevalensi bumil

KEK

4,06 4 3,5 3 2,5 2

3 Menurunkan

prevalensi balita

stunting

10,6 9,5 9 8,5 8 7,5

4 Meningkatnya

cakupan pemberian

makanan

pendamping ASI

pada anak usia 6 –

24 bulan

100% 100 100 100 100 100

4


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

5 Menurunkan

Prevalensi Gizi

Kurang

5.87 5 4.2 3.4 2.6 1.8

6 Menurunkan

Prevalensi Gizi

Buruk

0.58 0,5 0,45 0,35 0,25 0,2

7 Cakupan Balita

mendapat kapsul Vit

A 2 kali per tahun

91,05% 91 92.0 93 94 95

8 Meningkatkan

cakupan Bumil

mendapat 90 tablet

Fe

70,43% 88 89 90 91 92

9 Meningkatkan

Cakupan ASI

Eksklusif

71,9% 73 76 79 82 85

10 Meningkatnya

Cakupan Kadarzi

83,37% 84 85 86 87 88

1.02.21 Program

pengembangan

lingkungan sehat

1 Penerapan tatanan

desa sehat

0% 10% 389,634,500 15% 61,260,000 20% 76,200,000 25% 91,970,000 30% 112,700,000

2 Meningkatnya

cakupan rumah

sehat

71,41% 72% 73% 74% 75% 76%

1.02.22 Program

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit menular

1 Menurunnya angka

kesakitan (Insindens

Rate) DBD

38,71/100.000 pddk 38 1,324,932,000 38/100.000 pddk 2,046,101,893 37/100.000 pddk 1,957,602,688 37/100.000 pddk 2,435,666,866 36/100.000 pddk 2,485,822,029

2 Menurunkan angka

kematian (CFR)

kasus DBD

1,59% < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

3 Meningkatnya

rumah/ bangunan

yang bebas jentik

nyamuk Aides

86,47% 88 90 92 93 95

4 Meningkatnya

penemuan dan

penanganan

penderita DBD

100% 100 100 100 100 100

5 Meningkatnya

penemuan baru

penderita TB paru

(BTA +)

49,8% 51 53 55 57 60


kesembuhan TB

paru (BTA +)

90.40% 91% 92% 92% 92% 92%

7 Persentase suspek

penderita TB MDR

yang mendapat

pengobatan

100% 100 100 100 100 100

8 Menurunnya

prevalensi kasus

HIV

0.012 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

9 Persentase

penderita HIV/AIDS

yang mendapat

pengobatan

100% 100 100 100 100 100

10 Persentase

penderita malaria

yang mendapat

pengobatan

100% 100 100 100 100 100

11 Meningkatnya

penderita kusta PB

yang selesai berobat

(RFT rate)

100% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

12 Meningkatnya

penderita kusta MB

yang selesai berobat

(RFT rate)

88,9% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

13 Meningkatnya

pemeriksaan kontak

insentif kusta

100% 100 100 100 100 100

5


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

14 Meningkatnya

penemuan penderita

pneumonia balita

8,35% 10 12 14 16 20

15 Meningkatnya

penemuan dan

penanganan anak

balita dengan diare

75,10% 75 75 80 80 80

16 Meningkatnya

pencegahan dan

pemberantasan

filariasis

100% > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

17 Meningkatnya

pengobatan

penyakit infeksi

menular seksual

100 100 100 100 100

18 Cakupan desa/

kelurahan UCI

89,87% 100 100 100 100 100

19 Cakupan desa/kel

mengalami KLB

yang dilakukan PE <

24 jam

100% 100 100 100 100 100

20 Meningkatnya AFP

rate per 100.000

penduduk usia<15th

1,98 % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

1.02.29 Program

peningkatan

pelayanan

kesehatan anak

balita

1 Menurunkan angka

kematian anak balita

15,22 per 1000 KH 12 per 1000 KH - 11 per 1000 KH 55,378,000 10 per 1000 KH 63,720,000 9 per 1000 KH 85,920,000 8 per 1000 KH 96,380,000

2 Meningkatnya

cakupan pelayanan

anak balita

72,95% 75% 80% 85% 90% 90%

3 Meningkatnya

cakupan deteksi dini

tumbuh anak balita

69,65% 70 71 72 73 74

4 Meningkatnya

cakupan deteksi dini

tumbuh prasekolah

67,67% 69 70 71 72 73

1.02.30 Program

peningkatan

pelayanan

kesehatan lansia

1 Cakupan pelayanan

kesehatan pra

lansia dan lansia

21,13% 30 - 40 53,900,000 50 54,950,000 60 55,750,000 70 61,200,000

1.02.31 Program

pengawasan dan

pengendalian

kesehatan makanan

1 Meningkatnya

jumlah industri

rumah tangga

pangan (IRTP) yang

mempunyai sertifikat

penyuluhan

keamanan pangan

(SPKP) sebanyak

816 IRTP pada akhir

tahun 2018

1160 IRTP 1,236 63,375,600 1316 66,400,000 1396 68,100,000 1476 69,200,000 1556 71,200,000

2 Meningkatnya TPM

yang diawasi

62% 63 65 70 75 80

3 Meningkatnya TPM

yang memenuhi

syarat

50% 52 55 60 65 70

4 Meningkatnya

Pengawasan bahan

Berbahaya pada

makanan

2 kali 2 2 2 2 2

1.02.34 Program

peningkatan

kesehatan dan

keselamatan ibu

1 Menurunnya angka

kematian ibu

96,72 per 100.000 KH 92 68,754,000 91 137,560,000 90 149,675,000 89 162,225,000 88 178,992,000

2 Meningkatnya

cakupan kunjungan

ibu hamil K4

86% 87 88 89 90 95

3 Meningkatkan

cakupan komplikasi

kebidanan yang

ditangani

94% 95 95 95 95 95

6


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

4 Meningkatnya

cakupan pelayanan

nifas

90% 92 93 94 95 95

5 Meningkatnya

cakupan ibu hamil

resti/komplikasi

yang ditangani

88,31% 90 91 93 94 95

6 Meningkatnya

cakupan persalinan

oleh bidan/nakes

yang memiliki

kompetensi

kebidanan

90% 95 95 95 95 95

7 Meningkatnya

Cakupan Peserta

KB aktif

79% 80 80 80 80 80

1.02.35 Program

peningkatan

kesehatan dan

keselamatan anak

1 Menurunnya angka

kematian bayi

14,25 per 1000 KH 12 - 11.9 79,905,000 11.7 87,650,000 11.6 96,775,000 11.5 117,035,000

2 Meningkatnya

cakupan kunjungan

bayi

97% 98 99 100 100 100

3 Meningkatnya

cakupan BBLR yang

ditangani

100% 100 100 100 100 100

4 Meningkatnya

cakupan neonatus

resiko tinggi/

komplikasi yang

ditangani dan

dirujuk

78% 79 80 81 82 83

1.02.45 Program

peningkatan kualitas

layanan kesehatan

rujukan RSUD

Jombang


SPM layanan

kesehatan rujukan

RSUD Jombang

75% 80% 107,017,248,000 85% 114,000,000,000 90% 122,000,000,000 95% 130,000,000,000 100% 138,000,000,000

1.02.39 Program

pengadaan,

peningkat sarana

dan prasarana

RSUD Jombang

Persentase capaian

Standar Minimal

Sarana Prasarana

Penunjang layanan

rujukan di RSUD

Jombang

70% 75% 7,500,000,000 80% 10,000,000,000 85% 12,500,000,000 90% 12,500,000,000 95% 12,500,000,000

1.02.40 Program pembinaan

lingkungan sosial

pada RSUD

Jombang


standard sarana dan

prasarana

kesehatan bagi

penderita akibat

dampak asap rokok

75% 80% 3,726,297,000 85% 4,000,000,000 90% 4,000,000,000 95% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000

1.02.44 Program Jaminan

Kesehatan Daerah

bagi masyarakat


pelayanan

kesehatan rujukan

bagi pasien KJS di

RSUD Jombang

100% 100% 6,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 2,000,000,000 0% -

1.02.36 Program pelayanan

kesehatan RSUD

Ploso


SPM layanan

kesehatan rujukan

di RSUD Ploso

60% 70% 10,048,167,785 80% 9,591,305,820 90% 10,368,145,232 100% 10,449,163,135 100% 10,156,163,135

1.02.37 Program pendukung

pelayanan

kesehatan RSUD

Ploso


jumlah kunjungan

rawat jalan dan

rawat inap RSUD

Ploso

kunjungan rawat inap

4.157 dan rawat jalan

34.850



8.372

2,721,935,500 kunjungan rawat inap


9.209



10.130



11.143



12.257

2,613,940,150

1.02.46 Program

pengadaan,

peningkatan sarana

dan prasarana

RSUD Ploso


Standar Minimal

Sarana Prasarana

Penunjang layanan

rujukan di RSUD

Ploso

90% 100% - 100% 4,500,000 100% 4,950,000 100% 5,445,000 100% 5,989,500

URUSAN PEKERJAAN UMUM

7


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000 100% 14,319,584,000

1.03.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 573,500,000 100% 573,500,000 100% 573,500,000 100% 573,500,000 100% 573,500,000

1.03.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 110,900,000 100% 110,900,000 100% 110,900,000 100% 110,900,000 100% 110,900,000

1.03.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000 100% 1,684,292,000

1.03.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000 100% 3,362,250,000

1.03.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 159,250,000 100% 159,250,000 100% 159,250,000 100% 159,250,000 100% 159,250,000

1.03.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000

1.03.72 Program

Perencanaan Umum

Jaringan Irigasi

1 Tersediannya

dokumen

perencanaan

jaringan irigasi

15 dokumen 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 155,000,000 3 dokumen 178,250,000

1.03.75 Program

Pengelolaan

Jaringan Irigasi

1 Persentase air

irigasi untuk

pertanian pada

sistem irigasi

100% 100% 2,661,000,000 100% 1,661,000,000 100% 1,661,000,000 100% 2,661,000,000 100% 3,060,150,000

1.03.76 Program

Pemeliharaan

Berkala Jaringan

Irigasi

1 Jumlah bangunan

irigasi yang

dipelihara

1 dam 1 dam; 4,520,853,000 1 dam; 3,035,253,000 1 dam; 3,050,853,000 1 dam; 5,549,805,090 1 dam; 6,228,980,950

2 Jumlah embung

yang dipelihara

1 embung 1 embung; - - - -

3 jumlah saluran

irigasi yang

dipelihara

90 saluran irigasi 29 saluran irigasi 12 saluran irigasi 11 saluran irigasi 13 saluran irigasi 11 saluran irigasi

1.03.77 Program

Rehabilitasi

Jaringan Irigasi

1 jumlah bangunan

irigasi yang

direhabilitasi

18 dam 7 dam; 10,711,054,000 2 dam; 4,680,516,700 4,002,373,100 1 dam 9,611,054,000 1 dam; 12,862,655,600

2 jumlah embung

yang direhabilitasi

1 embung 1 embung; 2 embung; 2 embung; 1 embung; 1 embung;

3 jumlah saluran

irigasi yang

direhabilitasi

21 saluran 19 saluran irigasi 9 saluran irigasi 9 saluran irigasi 12 saluran irigasi 20 saluran irigasi

1.03.42 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pengelolaan

Sumber Daya Air

1 Jumlah GHIPPA

yang dilakukan

pembinaan

20 lembaga 10 Lembaga 1,139,557,500 15 Lembaga 1,139,557,500 20 Lembaga 1,139,557,500 20 Lembaga 1,139,557,500 14 Lembaga 1,310,491,125

1.03.96 Program

Pemeliharaan

Berkala Jaringan

Irigasi di Kawasan

Agropolitan

1 Jumlah bangunan

irigasi yang

dilaksanakan

operasi dan

pemeliharaan di

kawasan agropolitan

5 dam 4 dam 1,375,000,000 1 dam 1,575,000,000 - 1,375,000,000 - 1,375,000,000 1,581,250,000

8


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2 Panjang saluran

irigasi yang

dilaksanakan

operasi dan

pemeliharaan di

kawasan agropolitan

5 saluran 4 saluran irigasi 7 saluran irigasi 7 saluran irigasi 6 saluran irigasi 3 saluran irigasi

1.03.97 Program

Rehabilitasi

Jaringan Irigasi di

Kawasan

Agropolitan

1 Jumlah bangunan

irigasi yang

direhabilitasi/

dipelihara di

kawasan agropolitan

7 dam 3 dam; 4,623,335,010 2,443,019,820 1 dam; 2,000,335,010 1 dam; 4,023,335,010 5,316,835,300

2 Panjang saluran

irigasi yang

direhabilitasi/

dipelihara di

kawasan agropolitan

5 saluran irigasi 9 saluran irigasi 7 saluran irigasi 7 saluran irigasi 8 saluran irigasi 10 saluran irigasi

1.03.89 Program

Pemeliharaan

Berkala Jalan di

Kawasan

Agropolitan

1 Panjang jalan yang

dipelihara di

kawasan agropolitan

13 ruas 11 ruas 4,641,632,000 - - - 10 ruas 6,034,121,600

1.03.98 Program

Rehabilitasi Jalan di

Kawasan

Agropolitan


direhabilitasi di

kawasan agropolitan

- 1 ruas 42,000,000 5 ruas 2,335,738,000 4 ruas 7,519,938,000 - -

1.03.90 Program

Rekonstruksi/Pening

katan Struktur Jalan

di Kawasan

Agropolitan


ditingkatkan di

kaawasan

agropolitan

1 ruas 17 ruas 9,236,745,000 17 ruas 39,721,904,500 11 ruas 22,174,190,000 6 ruas 25,221,965,500 10 ruas 11,321,173,500

1.03.91 Program

Penanganan

Bangunan

Pelengkap Jalan di

Kawasan

Agropolitan

1 Jumlah Duiker yang

dibangun di

kawasan agropolitan

3 duiker - 358,681,000 - 180,000,000 - 100,000,000 - 100,000,000 1 duiker; 412,483,150

2 Panjang tembok

penahan jalan yang

dibangun di

kawasan agropolitan

2 ruas 2 ruas tembok penahan

jalan

1 ruas tembok penahan

jalan


jalan


jalan


jalan

1.03.92 Program

Pembangunan

Jembatan di

Kawasan

Agropolitan

1 Panjang jembatan

dibangun di

kawasan agropolitan

- 7 buah 2,338,728,000 - - - 1 buah 2,689,537,200

1.03.99 Program

Rehabilitasi/Pemelih

araan Jembatan di

Kawasan

Agropolitan

1 Panjang jembatan

direhabilitasi di

kawasan agropolitan

1 buah 1,200,000,000

1.03.93 Program

Pemeliharaan

Berkala Jalan Desa

di Kawasan

Agropolitan

1 Panjang jalan desa

yang dilakukan

pemeliharaan

berkala di kawasan

agropolitan

12 ruas 7 ruas 1,761,362,000

1.03.94 Program

Rekonstruksi/Pening


Desa di Kawasan

Agropolitan


yang dilakukan

peningkatan berkala

di kawasan

agropolitan

- 3 ruas 876,963,000

1.03.95 Program

Penanganan

Bangunan

Pelengkap Jalan

Desa di Kawasan

Agropolitan


yang dibangun

pelengkapnya di

kawasan agropolitan

- 9 ruas tembok penahan

jalan

1,498,864,000

1.03.43 Program

Perencanaan Umum

Jalan dan Jembatan

1 Jumlah dokumen

perencanaan teknis

yang disusun

9 buah 1 dokumen 14,850,000,000 1 dokumen 2,350,000,000 1 dokumen 2,350,000,000 1 dokumen 2,350,000,000 1 dokumen 2,350,000,000

2 Tersedianya

kebutuhan aspal

800 drum 1196 drum 1300 drum 1300 drum 1300 drum 1300 drum

9


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

3 Terwujudnya

pembebasan lahan

untuk pembangunan

jalan

0,4962 Ha 0,25 Ha - - - -

4 Jumlah dokumen

studi kelayakan dan

kajian lingkungan

yang disusun

10 dokumen

1.03.59 Program

Pemeliharaan Rutin

Jalan

1 Panjang jalan

kabupaten yang

dilakukan

pemeliharaan rutin


1.03.60 Program

Pemeliharaan

Berkala Jalan

1 Panjang jalan

kabupaten yang

dilakukan

pemeliharaan

berkala

25 ruas 20 ruas 11,689,474,000 - - - 81 ruas 15,196,316,200

1.03.61 Program

Rehabilitasi Jalan

1 Panjang jalan

kabupaten yang

dilakukan

rehabilitasi

- 4 ruas 154,350,000 16 ruas 10,568,924,000 12 ruas 38,146,835,750 - - - -

1.03.62 Program

Rekonstruksi/Pening


1 Panjang jalan

kabupaten yang

dilakukan

peningkatan


1.03.63 Program

Penanganan

Bangunan

Pelengkap Jalan

1 Panjang jalan

kabupaten yang

dengan patok ruang

milik jalan

112.500 m rumija 20.000 m Rumija; 2,801,982,000 - 580,000,000 - 300,000,000 - 300,000,000 450 m rumija; 3,222,279,300

2 Jumlah duiker yang

dibangun pada jalan

kabupaten

- - 3 duiker 3 duiker 3 duiker 3 duiker

3 Volume tembok

penahan yang

dibangun pada jalan

kabupaten

4 ruas 16 ruas tembok

penahan jalan


jalan


jalan


jalan


jalan

1.03.64 Program

Pembangunan

Jembatan

1 Jumlah jembatan

yang dibangun

4 buah 15 buah 7,525,000,000 - - - 3 buah 9,782,500,000

1.03.65 Program


araan Jembatan

1 Jumlah jembatan

yang direhabilitasi/

dipelihara

3 buah 3 buah 1,700,000,000 - - - 2 buah 1,955,000,000

1.03.66 Program

Pembangunan Jalan

Desa


yang dilakukan

pembangunan

20 ruas 3 ruas 988,889,000

1.03.68 Program

Pemeliharaan

Berkala Jalan Desa


yang dilakukan

pemeliharaan

berkala

20 ruas 43 ruas 11,764,712,200

1.03.70 Program

Rekonstruksi/Pening


Desa


yang dilakukan

rehabilitasi

- 9 ruas 6,049,192,000

1.03.71 Program

Penanganan

Bangunan

Pelengkap Jalan

Desa

1 Volume tembok

penahan yang

dibangun pada jalan

desa

4 ruas 24 ruas tembok

penahan jalan

3,916,522,000

1.03.78 Program

Penyelenggaraan

Laboratorium

Kebinamargaan

1 Terwujudnya

pelayanan

laboratorium

kebinamargaan

yang optimal

100% 100% 86,450,000 100% 86,450,000 100% 86,450,000 100% 86,450,000 100% 99,417,500

1.03.79 1 Jumlah embung

yang dibangun

- 400,000,000 1 embung 700,000,000 1 embung 800,000,000 1 embung 5,500,000,000 1 embung 6,500,000,000

2 Jumlah wadukyang

dibangun

1 waduk

3 Tersedianya tanah

untuk pembangunan

embung/waduk

0,25 ha 3,2 ha

4 Tersusunnya

dokumen Studi

Kelayakan

1 dokumen

5 Tersusunnya

dokumen DED

1 dokumen

Program

Pengembangan,

Pengelolaan, dan

Konservasi Sumber

Daya Air

10


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.03.45 Program

Peningkatan

Peralatan dan

Perbekalan

1 Tersedianya

peralatan dan

perbekalan yang

optimal

100% 100% 715,664,000 100% 4,800,000,000 100% 715,664,000 100% 715,664,000 100% 823,013,600

1.03.38 Program

Pemeliharaan

Berkala Jalan Desa

Penghubung antar

permukiman

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan

pemeliharaan

berkala

63 ruas - 22 ruas 5,448,524,169 20 ruas 4,746,059,535 35 ruas 10,512,907,116

1.03.39 Program

Rehabilitasi Jalan

Desa Penghubung

antar permukiman

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan

rehabilitasi

0 2 ruas 101,145,830 2 ruas 3,476,473,695 - - 2 ruas 3,529,368,960

1.03.40 Program

Rekonstruksi/Pening


Desa Penghubung

Antar Permukiman

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan

peningkatan

/rekonstruksi

struktur

7 ruas 17 ruas 670,347,267 73 ruas 20,807,070,961 122 ruas 68,282,153,249 66 ruas 93,156,757,206 33 ruas 6,500,000,000

1.03.41 Program

Penanganan

Bangunan

Pelengkap Jalan

Desa Penghubung

Antar Permukiman

1 Ruas jalan desa

yang dibangun

tembok penahan

24 ruas - - - - - - - - 5 ruas 1,000,000,000

1.03.49 Program

Pemeliharaan

Berkala Jalan Desa

Penghubung Antar

Permukiman di

Kawasan

Agropolitan

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan

pemeliharaan

berkala di kawasan

agropolitan

19 ruas - - - - 3 ruas 750,000,000 4 ruas 1,000,000,000 8 ruas 2,000,000,000

1.03.55 Program

Rehabilitasi Jalan

Desa Penghubung

Antar Permukiman

di Kawasan

Agropolitan

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan

rehabilitasi di

kawasan agropolitan

0 - - - - - - - - 3 ruas 1,000,000,000

1.03.58 Program

Rekonstruksi/Pening


Desa Penghubung

Antar Permukiman

di Kawasan

Agropolitan

1 Ruas jalan desa

yang dilakukan

peningkatan di

kawasan agropolitan

3 ruas 5 ruas 213,625,320 16 ruas 6,994,758,795 23 ruas 11,762,794,951 12 ruas 14,036,348,735 3 ruas 1,000,000,000

1.03.74 Program

Penanganan

Bangunan

Pelengkap Jalan

Desa Penghubung

Antar Permukiman

di Kawasan

Agropolitan

1 Ruas jalan desa

yang dibangun

perlengkapannya di

kawasan agropolitan

8 ruas - - - - - - - - 4 ruas 1,600,000,000

1.03.46 Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan Di

Lingkungan

Permukiman

1 Ruas jalan

lingkungan

permukiman yang

dibangun

0 77 ruas 14,516,182,442 126 ruas 14,026,245,000 69 ruas 6,985,800,886 10 ruas 1,014,917,129 5 ruas 500,000,000

2 Ruas jembatan di

lingkungan

permukiman yang

dibangun

1 unit 1 unit

1.03.47 Program


araan Jalan dan

Jembatan Di

Lingkungan

Permukiman

1 Ruas jalan

lingkungan

permukiman yang

dilakukan

pemeliharaan

0 71 ruas 14,156,219,950 50 ruas 4,701,050,000 11 ruas 2,274,769,018 2 ruas 330,484,948 3 ruas 500,000,000

1.03.87 Program

Pembangunan Jalan

dan Jembatan Di

Lingkungan

Permukiman

Kawasan

Agropolitan

1 Ruas jalan

lingkungan yang

terbangun di

kawasan agropolitan

0 22 ruas 3,680,192,402 5 ruas 428,000,000 4 ruas 213,928,904 3 ruas 201,080,203 6 ruas 500,000,000

11


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2 Jumlah jembatan

yang dibangun di

kawasan agropolitan

- - - 1 unit -

1.03.88 Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan Di

Lingkungan

Permukiman

Kawasan

Agropolitan

1 Ruas jalan yang

direhabilitasi di

kawasan agropolitan

0 0 1,240,000,000 2 ruas 222,250,000 2 ruas 211,088,082 2 ruas 216,139,194 5 ruas 500,000,000

1.03.35 Program

Pengembangan

Perumahan

1 Jumlah lokasi

pengembangan

prasarana, sarana

dan utilitas

perumahan (PSU)

- 2 lokasi 500,000,000

1.03.48 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Limbah

Domestik

1 Jumlah MCK

komunal yang

dibangun

78 lokasi 52 lokasi 2,420,000,000 14 lokasi 1,330,000,000 6 lokasi 614,911,961 3 lokasi 388,487,167 20 lokasi 2,420,000,000

2 Jumlah IPAL

komunal yang

dibangun

13 unit 9 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

1.03.51 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Air Minum/Air Bersih

1 Tereksplorasinya

sumber air di

kawasan rawan air

bersih

3 lokasi 5 lokasi 3,111,971,800 6 lokasi 2,701,500,000 4 lokasi 3,643,471,800 4 lokasi 3,189,189,640 4 lokasi 3,111,971,800

2 Tereksploitasinya

sumber air di

kawasan rawan air

bersih

24 lokasi 9 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 9 lokasi

3 Terpeliharanya

sarana dan

prasarana air bersih


4 Terfasilitasinya

kelembagaan

pengelolaan air

bersih

0 - 1 lembaga 1 lembaga

1.03.50 Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1 Terwujudnya TPA

sanitary landfill

yang optimal

- DED 10,598,420,000 Pembangunan Fisik 100

%

10,598,420,000 Operasional 30% 10,598,420,000 Operasional 75% 10,598,420,000 Operasional 85% 11,598,420,000

2 Jumlah TPS/TPST

yang dibangun

35 unit - 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

3 Meningkatnya

volume sampah

yang tereduksi

5 ton 5,2 ton 5,525 ton 5,85 ton 6,365 ton 7 ton

4 Meningkatnya

cakupan layanan

pengelolaan

persampahan


1.03.80 Program

Pembangunan

Drainase/Trotoar

1 Tertatanya saluran

drainase/trotoar

diperkotaan dan

pedesaan


1.03.81 Program


araan

Drainase/Trotoar

1 Optimalisasi fungsi

drainase/trotoar di

perkotaan dan

pedesaan


1.03.52 Program

Pengembangan

Kinerja Penataan

Bangunan dan

Lingkungan

Permukiman

1 Permukiman

kawasan kumuh

yang dilakukan

penataan

- 1 kawasan 205,000,000 1 kawasan 555,000,000 1 kawasan 205,000,000 1 kawasan 205,000,000 1 kawasan 205,000,000

2 Terfasilitasinya

Pelayanan di bidang

penataan bangunan

dan lingkungan

- 21 kecamatan 21 kecamatan 21 kecamatan 21 kecamatan 21 kecamatan

12


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.03.54 Program

Pengembangan

Jasa Konstruksi

1 Jumlah penyedia

jasa konstruksi yang

dilakukan

pembinaan

20 penyedia 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000 20 penyedia 50,000,000

1.03.82 Program

Pengembangan

Kawasan Prioritas

1 Terfasilitasinya

dokumen penunjang

percepatan

penanganan

infrastruktur jalan

desa

- 10 dokumen 500,000,000 50,000,000 100,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

2 Terfasilitasinya

sarana dan

prasarana pada

kawasan perbatasan

antar daerah

- Studi Kelayakan DED Pembebasan Tanah Pembangunan 50%

1.03.85 Program

Pengembangan

Infrastruktur

Penunjang pada

Kawasan Industri

Ploso

1 Terwujudnya

optimalisasi

pengembangan

infrastruktur

penunjang pada

Kawasan Industri

Ploso

- - DED 250,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000 Pembangunan 50% 1,000,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000

1.03.84 Program

Pengembangan

Infrastruktur

Penunjang pada

Kawasan Sekitar

Interchange Tol

1 Terwujudnya

optimalisasi

pengembangan

infrastruktur

penunjang pada

Kawasan Sekitar

Interchange Tol

- - DED 250,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000 Pembangunan 50% 1,000,000,000 Pembebasan Tanah 1,000,000,000

URUSAN PERUMAHAN1.04.21 Program

Pengembangan dan

Pengelolaan

Perumahan

1 Jumlah lokasi

pengembangan

prasarana, sarana

dan utilitas

perumahan formal

DED 50,000,000 2 lokasi 550,000,000 2 lokasi 550,000,000 2 lokasi 550,000,000 2 lokasi 550,000,000

1.04.23 Program

Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni

1 Jumlah RTLH yang

direhabilitasi

5740 rtlh 120 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000 250 rtlh 250,000,000

1.04.22 Program

Pengelolaan Areal

Pemakaman

1 Jumlah lokasi

pemakaman yang

tertata

5 lokasi 5 lokasi 300,000,000 5 lokasi 300,000,000 5 lokasi 2,750,000,000 5 lokasi 460,000,000 5 lokasi 250,000,000

2 Luasan Makam Milik

Daerah

- DED Pembebasan Tanah 1

ha

Pembangunan 100%

URUSAN PENATAAN RUANG1.05.17 Program

pengendalian

pemanfaatan ruang

1 Terkendalinya

pemanfaatan ruang

sesuai rencana tata

ruang

21 kecamatan 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000 21 kecamatan 75,000,000

1.05.18 Program

perencanaan tata

ruang

1 Tersedianya

pedoman dalam

kebijakan penataan

ruang wilayah

70% 75% 750,000,000 78% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000 80% 500,000,000

1.05.19 Program

Pemanfaatan Ruang

1 Rekomendasi

keterangan rencana

kota yang diterbitkan

842 berkas 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000 250 berkas 75,000,000

1.05.21 Program

Pengendalian

Rencana Rinci Tata

Ruang

1 Meningkatnya

sarana dan

prasarana informasi

rencana

pemanfaatan ruang

24 desa/peta 61,580,000 24 desa/ peta 261,580,000 24 desa/ peta 261,580,000 24 desa/ peta 261,580,000 24 desa/ peta 261,580,000

2 Teridentifikasinya

jumlah dan fungsi

peruntukan

bangunan kawasan

perkotaan

- 2 Kel/Desa 1 Kel/Desa 1 Kel/Desa 1 Kel/Desa 1 Kel/Desa

1.05.22 Program

Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

1 Luasan RTH yang

dikembangkan

106,27 ha 3,575,000,000 1 ha 11,075,000,000 0,5 ha 8,575,000,000 3,575,000,000 3,575,000,000

2 Luasan RTH yang

dikelola

6,25 ha 7,25 ha 7,25 ha 8,25 ha 8,75 ha 8,75 ha

URUSAN PERENCANAAN

13


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500 100% 580,713,500

1.06.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000 100% 122,100,000

1.06.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000

1.06.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.06.21 Program

perencanaan

pembangunan

daerah

1 Tersediannya

dokumen pedoman

perencanaan daerah

(RPJMD, RKPD,

dan KUA/PPAS)

70% 70% 871,256,000 75% 614,823,360 80% 620,971,594 90% 627,181,310 90% 827,252,741

1.06.22 Program

perencanaan

pembangunan

ekonomi

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan koordinasi

perencanaan bidang

ekonomi

90% 90% 984,700,000 90% 1,020,000,000 90% 975,000,000 90% 700,000,000 90% 725,000,000

1.06.23 Program

perencanaan

pembangunan

sosial budaya

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan koordinasi

perencanaan bidang

sosial budaya

90% 90% 920,000,000 90% 960,000,000 90% 995,000,000 90% 1,030,000,000 90% 1,065,000,000

1.06.31 Program

perencanaan

prasarana sarana

wilayah dan sumber

daya alam

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan koordinasi

perencanaan bidang

fisik prasarana

80% 80% 848,760,000 90% 1,020,000,000 90% 975,000,000 90% 700,000,000 90% 725,000,000

1.06.32 Program

pengendalian

evaluasi kinerja

program

1 Persentase

kesesuaian rencana

program dengan

realisasi program

70% 70% 248,500,000 75% 614,823,360 80% 620,971,594 90% 627,181,310 90% 827,252,741

1.06.26 Program penelitian

dan pengembangan

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

dokumen penelitian

yang dihasilkan

70% 70% 762,043,500 75% 49,500,000 80% 54,450,000 90% 59,995,000 90% 65,994,500

1.06.20 Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

daerah

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan hasil

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

80% 80% 246,050,000 82.5% 62,500,000 85% 72,000,000 87.5% 83,000,000 90% 95,000,000

1.06.16 Program kerjasama

pembangunan

1 Meningkatnya

persentase

kerjasama

pembangunan

80% 80% 50,000,000 82.5% 62,500,000 85% 72,000,000 87.5% 83,000,000 90% 95,000,000

URUSAN PERHUBUNGAN1.07.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000 100% 1,889,506,000

14


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.07.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 845,980,000 100% 845,980,000 100% 845,980,000 100% 845,980,000 100% 845,980,000

1.07.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 105,255,000 100% 105,255,000 100% 105,255,000 100% 105,255,000 100% 105,255,000

1.07.05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Tercapainya

dukungan aparatur

dalam pelayanan

100% 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 35,000,000

1.07.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 19,160,000 100% 19,160,000 100% 19,160,000 100% 19,160,000 100% 19,160,000

1.07.27 Program

Penerangan Jalan

Umum

1 Jumlah penerangan

jalan umum yang

terpasang

465 titik 47 titik 5,638,000,000 120 titik 2,185,000,000 150 titik 2,835,986,318 200 titik 3,935,000,000 225 titik 4,525,250,000

2 Jumlah penerangan

jalan umum yang

diperbaiki/ berfungsi

kembali

795 titik 476 titik 600 titik 865 titik 1000 titik 1100 titik

1.07.21 Program

Peningkatan

Pelayanan Angkutan

1 Pengembangan/

peremajaan trayek

angkutan masal

25 trayek 25 trayek 270,890,000 25 trayek 410,000,000 25 trayek 410,000,000 25 trayek 425,000,000 25 trayek 455,000,000

1.07.22 Program

Peningkatan

Prasarana dan

Fasilitas

Transportasi LLAJ

1 Jumlah terminal/

subterminal/ halte

yang dibangun/

dikembangkan

10 unit halte 2 Halte 671,000,000 2 Halte 710,000,000 2 Halte 780,000,000 2 Halte 641,000,000 2 Halte 641,000,000

2 Jumlah terminal/

subterminal/ halte

yang rehabilitasi/

dipelihara

4 unit terminal dan 10

unit halte


unit halte


unit halte


unit halte


unit halte


unit halte

1.07.23 Program

Pengendalian,

Pengamanan Lalu

Lintas dan

Peningkatan

Fasilitas

Perlengkapan Jalan

1 Prosentase fasilitas

perlengkapan jalan

yang terpasang

30% 40% 2,075,520,000 45% 2,080,000,000 50% 2,080,000,000 55% 2,080,000,000 60% 2,080,000,000

- Jumlah rambu-

rambu dan RPPJ

yang disediakan


RPPJ


RPPJ


RPPJ


RPPJ


RPPJ


RPPJ

- Marka jalan yang

tersedia

8000 m2 2000 m² 2000 m² 2000 m² 2000 m² 2000 m²

- Traffic Light yang

dibangun

20 unit 3 Unit traffict light 1 unit traffic light 1 unit traffic light 1 unit traffic light 1 unit traffic light

- Panjang guardrail

yang dipasang

200 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

- Flashing yang

dibangun

47 flashing 3 flashing 4 flashing 4 flashing 4 flashing 4 flashing

- Jumlah ZOSS yang

disediakan

6 unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS 3 Unit ZOSS

- Jumlah traffic light

dan flashing yang

direhabilitasi

2 Unit Traffic Light 4 unit traffic light dan 5

Flasing


Flasing


Flasing


Flasing


Flasing

- Jumlah Rambu yang

direhabilitasi

1500 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah

- Jumlah Zona

Selamat sekolah

yang direhabilitasi

6 unit ZOSS 6 unit ZOSS 9 unit ZOSS 9 unit ZOSS 9 unit ZOSS 9 Unit ZOSS

- Jumlah Marka Jalan

yang direhabilitasi

8000 m2 200 m2 3500 m2 3500 m2 3500 m2 3500 m2

- Jumlah Rambu

Elektronik yang

dibangun

29 unit Countdown Timer 2 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer 6 unit Countdown Timer

15


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

- Jumlah Rambu

Elektronik yang

direhabilitasi

29 unit Countdown Timer 5 unit Countdown Timer 10 unit Countdown

Timer

10 unit Countdown Timer 10 unit Countdown Timer 10 unit Countdown Timer

1.07.25 Program

Pengelolaan

Perparkiran

1 Tertatanya ruang

parkir yang

memadai bagi

pengguna jalan

Perkotaan Jombang Perkotaan Jombang 1,178,600,000 Perkotaan Jombang 1,700,000,000 Perkotaan Jombang 1,800,000,000 Perkotaan Jombang 1,980,000,000 Perkotaan Jombang 2,150,000,000

1.07.20 Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

1 Jumlah Kendaraan

yang dilayani

pengujian

kendaraan bermotor

tepat waktu

100% 100% 847,000,000 100% 450,000,000 100% 475,000,000 100% 500,000,000 100% 475,000,000

1.07.28 Program

Peningkatan

Kesadaran dan

Keselamatan Lalu

Lintas

1 Terlaksananya

Koordinasi Forum

Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan

Pengelolaan

Kebijakan

Transportasi

- 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000

1.07.29 Program Pembinaan

dan Pengelolaan

Sistem Transportasi

Darat

1 Terciptanya sistem

dan manajemen

pelayanan

transportasi yang

memadai

- 1 dokumen tatralok 200,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000 1 dokumen evaluasi 50,000,000

1.07.30 Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan pada

Kawasan Sekitar

Interchange Tol

1 Tertatanya manajen

transportasi

diwilayah

interchange tol

- 10% 325,000,000 20% 375,000,000 30% 300,000,000 40% 50,000,000 50% 50,000,000

1.07.32 Program

Pengelolaan dan

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Terminal

Barang

1 Terkelolanya

fasilitasi bongkar

muat barang sesuai

fungsinya

1 terminal angkutan

barang

1 terminal angkutan

barang

400,000,000 1 terminal angkutan

barang

1,300,000,000 1 terminal angkutan

barang


barang


barang

450,000,000

2 Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

bongkar muat

barang

1unit Forklift dan

peralatan pendukung

- 1 unit Jembatan, 1 unit

Forklift dan peralatan

pendukung

pembebasan lahan pembangunan gudang

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP1.08.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 495,335,900 100% 495,335,900 100% 495,335,900 100% 495,335,900 100% 495,335,900

1.08.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 304,504,000 100% 304,504,000 100% 304,504,000 100% 304,504,000 100% 304,504,000

1.08.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 5,250,000 100% 5,250,000 100% 5,250,000 100% 5,250,000 100% 5,250,000

1.08.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000

1.08.27 Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan Hidup

1 Persentasi kegiatan

usaha yang memiliki

rekomendasi izin

lingkungan

0% 0% 1,235,643,300 100% 634,000,000 100% 697,830,000 100% 729,498,070 100% 971,490,000

2 Terlaksananya

pengawasan

kegiatan industri

yang telah memiliki

dokumen

lingkungan hidup

0% 10 industri 10 industri 10 industri 10 industri 10 industri

16


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

3 Terlaksananya

pengelolaan limbah

industri hasil

tembakau yang

berwawasan

lingkungan

0% 1 paket 0% 0% 0% 0%

4 Fasilitasi

penyusunan

dokumen UKL/UPL

bagi kegiatan usaha

kecil/menengah

0% 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

5 Terlaksananya

pelayanan

penceahan

pencemaran air

dalam rangka

memenuhi SPM

bidang LH

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 Terlaksananya

pelayanan

pencegahan

pencemaran udara

dari sumber tidak

bergerak dalam

rangka memenuhi

SPM bidang LH

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7 Terlaksananya

pelayanan informasi

status kerusakan

lahan dan/atau

tanah untuk

produksi biomassa

dalam rangka

memenuhi SPM

bidang LH

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8 Terlaksananya

pelayanan

tindaklanjut

pengaduan

masyarakat akibat

adanya dugaan

pencemaran

dan/atau perusakan

lingkungan hidup

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Menurunnya beban

pencemaran air

sungai di 18 titik

pantau berdasarkan

baku mutu

parameter kunci

39% 50% 61% 72% 83% 94%

10 Terkendalinya

kualitas udara

ambien di 10 titik

pantau sesuai baku

mutu

10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik

11 Meningkatnya

kualitas emisi dari

sumber bergerak

(kendaraan dinas

operasional)

0% 50% 60% 70% 80% 90%

12 Prosentase ketaatan

penyampaian

laporan periodik

bagi 50 pemegang

dokumen

lingkungan

20% 30% 40% 60% 80% 100%

17


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


dan prasarana

pengelolaan

persampahan untuk

menunjang program

adipura, adiwiyata

dan desa berseri

0% 100% 0% 0% 0% 0%

14 Meningkatnya jenis

parameter uji

laboratorium

lingkungan

3 parameter 4 parameter 5 parameter 6 parameter 7 parameter 8 parameter

15 Terlaksananya

sosialisasi

penurunan gas

rumah kaca

- 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan

16 Tersusunnya

dokumen kajian

lingkungan hidup

10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

17 Tersusunnya

naskah akademis

dan draft raperda

pengelolaan

lingkungan hidup

8 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen

18 Terlaksananya

monitoring dan

evaluasi kegiatan

DAK bidang

Lingkungan Hidup

0% 100% 100% 100% 100% 100%

1.08.26 Program

Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber

Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

1 Jumlah dokumen

informasi lingkungan

hidup yang disusun

10 dokumen 3 dokumen 1,085,110,100 2 dokumen 236,000,000 2 dokumen 265,000,000 2 dokumen 272,500,000 2 dokumen 352,000,000

1.08.28 Program

Perlindungan dan

Konservasi dan

Sumber Daya Alam

1 Meningkatnya rasio

ketaatan pemegang

izin SIPA

0 20% 40% 60% 80% 100%

2 Meningkatnya

imbuhan air tanah

0 15 sumur resapan dan

4000 lubang biopori

0 0 0 0

3 Tersusunnya

pedoman

pengelolaan taman

Kehati

0 1 dokumen 0 0 0 0

4 Tersusunnya

dokuemn profil

Kehati

0 1 dokumen 0 0 0 1 dokumen


dan prasarana serta

pengelolaan taman

kehati

0 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

6 Terlaksananya

perlindungan

sumber mata air


1.08.25 Program Penataan

Lingkungan

1 Terlaksananya

keikutsertaan

kabupaten jombang

dalam program

adipura

10 lokasi 10 lokasi 969,000,000 10 lokasi 525,000,000 10 lokasi 600,000,000 10 lokasi 640,000,000 10 lokasi 700,000,000

2 Jumlah sekolah

yang mengikuti

program adiwiyata

48 sekolah 75 sekolah 100 sekolah 125 sekolah 150 sekolah 175 sekolah

3 Tersusunnya

dokumen standart

gedung kantor yang

berwawasan

lingkungan

0 1 dokumen 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD

4 Failitasi sarana

penunjang ruang

terbuka hijau

0 1 lokasi 0 0 0 0

18


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.08.30 Program

Peningkatan

Peranserta

Masyarakat Bidang

Lingkungan Hidup

1 Jumlah kelompok

masyarakat yang

berperan serta

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

4 pokmas; 40 kader 5 pokmas; 50 kader 365,000,000 6 pokmas; 60 kader 303,500,000 7 pokmas; 70 kader 310,000,000 8 pokmas; 80 kader 322,000,000 9 pokmas; 90 kader 337,000,000

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL1.10.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 795,287,000 100% 795,287,000 100% 795,287,000 100% 795,287,000 100% 795,287,000

1.10.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 762,685,000 100% 762,685,000 100% 762,685,000 100% 762,685,000 100% 762,685,000

1.10.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 9,275,000 100% 9,275,000 100% 9,275,000 100% 9,275,000 100% 9,275,000

1.10.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.10.15 Program penataan

administrasi

kependudukan

1 Cakupan Penerbitan

KK,

80% 90% 931,751,200 100% 665,926,000 100% 741,449,510 100% 981,751,200 100% 981,751,200

1.10.15 2 Cakupan penerbitan

KTP,

93% 95% 100% 100% 100% 100%

1.10.15 3 Cakupan Penerbitan

Surat Keterangan

Kependudukan

100% 100% 100% 100% 100% 100%


administrasi

pencatatan sipil

1 Cakupan Penerbitan

Akta-Akta

Pencatatan Sipil,

yang meliputi :

642,000,000 345,500,000 458,000,000 462,175,695 462,175,695

1.10.16 Akta kelahiran; 19% 60% 65% 70% 75% 80%1.10.16 Akta kematian; 2% 20% 30% 40% 50% 60%1.10.16 Akta perkawinan; 100% 100% 100% 100% 100% 100%1.10.16 Akta perceraian; 100% 100% 100% 100% 100% 100%1.10.16 Akta pengakuan

anak.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK1.11.15 Program keserasian

kebijakan


anak dan

perempuan

1 Persentase SKPD

yang teradvokasi

gender

- - - 85% 42,500,000 90% 38,250,000 95% 40,375,000 100% 42,500,000

1.11.16 Program penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak

1 Meningkatnya

persentase

penyelesaian

pengaduan

perlindungan

perempuan dan

anak dari tindakan

kekerasan dan

jumlah lembaga

pemerhati

perempuan dan

anak

72.4% 100% 813,700,000 100% 751,645,000 100% 772,330,000 100% 793,015,000 100% 813,700,000

1.11.17 Program


hidup dan

perlindungan

perempuan

1 Cakupan SPM

layanan terpadu

bagi perempuan dan

anak korban

kekerasan

- 8 layanan 60,000,000 8 layanan 51,000,000 8 layanan 54,000,000 8 layanan 57,000,000 8 layanan 60,000,000

1.11.18 Program

peningkatan peran

serta dan

kesetaraan jender

dalam

pembangunan

1 Meningkatknya

persentase

organisasi

perempuan yang

dibina

100% 100% 140,000,000 100% 119,000,000 100% 127,400,000 100% 142,500,000 100% 140,000,000

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

19


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 508,500,000 100% 508,500,000 100% 508,500,000 100% 508,500,000 100% 508,500,000

1.12.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 137,000,000 100% 137,000,000 100% 137,000,000 100% 137,000,000 100% 137,000,000

1.12.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 24,500,000 100% 24,500,000 100% 24,500,000 100% 24,500,000 100% 24,500,000

1.12.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 39,999,900 100% 39,999,900 100% 39,999,900 100% 39,999,900 100% 39,999,900

1.12.15 Program keluarga

berencana


peserta KB dengan

pasangan usia

subur

76.60% 76.70 1,922,506,000 76,80% 1,634,130,100 76,90% 1,732,005,400 77.00% 1,826,381,000 77,10% 1,852,576,000

1.12.16 Program kesehatan

reproduksi remaja

1 Menurunnya rasio

persentase

perkawinan pertama

wanita < 20 tahun

100.00% 100% 253,000,000 100.00% 234,224,450 100.00% 227,700,000 100.00% 240,350,000 100% 259,519,150


peran serta

masyarakat dalam

pelayanan KB/KR

yang mandiri

1 Persentase anggota

keluarga tribina dan

UPPKS yang ber-KB

100% 100% 1,660,497,500 100% 1,645,497,500 100% 1,650,497,500 100% 1,655,497,500 100% 1,664,997,500

1.12.24 Program

pengembangan

model operasional

BKB-Posyandu-

PADU

1 Meningkatnya

persentase Bina

Keluarga Balita-

Posyandu-

Pendidikan Anak

Dini Usia

100% 100% 39,000,000 100% 35,150,000 100% 30,510,000 100% 32,205,200 100% 35,425,720

1.12.25 Program

pengendalian

penduduk

1 Menurunnya rata-

rata jumlah jiwa

dalam keluarga

1.74% 1.74% 374,988,500 1.73% 318,800,000 1.72% 337,093,140 1.71% 356,403,870 1.70% 374,988,500

URUSAN SOSIAL1.13.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 299,990,000 100% 299,990,000 100% 299,990,000 100% 299,990,000 100% 299,990,000

1.13.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 304,810,000 100% 304,810,000 100% 304,810,000 100% 304,810,000 100% 304,810,000

1.13.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 8,500,000 100% 8,500,000 100% 8,500,000 100% 8,500,000 100% 8,500,000

1.13.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000

1.13.22 Program partisipasi

sosial masyarakat

1 Jumlah tokoh

perintis

kepahlawanan yang

teridentifikasi

Belum terdapat tokoh


Kajian sejarah dan

semminar

100,000,000 Pengusulan nama tokoh 25,000,000 Munculnya 2 nama tokoh

pahlawan

30,000,000 Sosialisasi terhadap

nama tokoh

30,000,000 Peningkatan sarana

prasarana makan

pahlawan

100,000,000

1.13.23 Program

penanganan PMKS

1 Meningkatnya

persentase PMKS

yang mendapatkan

pemberdayaan

10% 10% 975,000,000 10% 728,000,000 10% 877,500,000 10% 926,000,000 10% 975,000,000

20


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.13.24 Program

penyediaan sarana

dan prasarana

sosial

1 Meningkatnya

kapasitas pelayanan


1540 orang yang


265 orang yang

mendapatkan

pelayanan

95,000,000 390 orang yang

mendapatkan

pelayanan

556,250,000 515 orang yang


593,000,000 640 orang yang


647,750,000 765 orang yang


95,000,000

1.13.25 Program

pemberdayaan

kelembagaan


1 Meningkatnya

persentase

Lembaga

Kesejahteraan

Sosial akftif

melakukan

pelayanan


59% dari 100 LKS 60% 535,000,000 60% 290,250,000 65% 293,000,000 70% 325,250,000 75% 535,000,000


lingkungan sosial

bidang sosial

1 Persentase PMKS

yang mendapatkan

pemberdayaan dari

anggaran DBHCHT

- 3% 250,000,000

URUSAN KETENAGAKERJAAN1.14.15 Program


dan produktivitas

tenaga kerja

1 Persentase peserta

pelatihan yang

mendapatkan

pekerjaan

70% 80% 165,000,000 85% 90,750,000 87% 99,000,000 90% 102,250,000 100% 165,000,000

1.14.16 Program

peningkatan

kesempatan kerja

1 Meningkatnya

persentase pencari

kerja yang

ditempatkan

31% 31% 165,000,000 31% 240,750,000 34% 199,000,000 38% 235,250,000 38% 165,000,000

1.14.17 Program

perlindungan dan

pengembangan

lembaga

ketenagakerjaan

1 menurunnya jumlah

kasus perselisihan

hubungan industrial

10 kasus 9 kasus 480,000,000 9 kasus 414,000,000 7 kasus 448,000,000 5 kasus 462,000,000 5 kasus 480,000,000


lingkungan sosial

bidang tenaga kerja

1 Meningkatnya

persentase pencari

kerja yang

mendapatkan

pemberdayaan dari

anggaran DBHCHT

1% 1% 500,000,000 1% 500,000,000 1% 500,000,000 1% 500,000,000 1% 500,000,000

URUSAN KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH1.15.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 504,976,000 100% 504,976,000 100% 504,976,000 100% 504,976,000 100% 504,976,000

1.15.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 191,250,000 100% 191,250,000 100% 191,250,000 100% 191,250,000 100% 191,250,000

1.15.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 8,750,000 100% 8,750,000 100% 8,750,000 100% 8,750,000 100% 8,750,000

1.15.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.15.16 Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

1 Meningkatnya

jumlah wirausaha

baru

75 WUB 96 WUB 1,032,431,000 128 WUB 633,413,800 128 WUB 599,873,800 128 WUB 634,073,800 128 WUB 832,976,000

1.15.15 Program penciptaan

iklim usaha Usaha

Kecil Menengah

yang kondusif

Terwujudnya produk

UMKM berdaya

saing

10 produk UMKM 2 produk UMKM 412,740,000 2 produk UMKM 281,959,500 2 produk UMKM 326,019,500 2 produk UMKM 326,019,500 2 produk UMKM 412,740,000

21


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.15.17 Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

1 Tersedianya

jaringan pemasaran

hasil (kemitrran

usaha)

0 UMKM 5 UMKM 624,935,000 5 UMKM 528,662,500 5 UMKM 588,362,500 5 UMKM 528,662,500 5 UMKM 653,630,000

1.15.18 Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

1 Tercapainya jumlah

Koperasi aktif;

766 kop aktif 686/0 kop aktif; kop

berkualitas

1,099,660,000 686 kop aktif 598,347,500 606 kop aktif 598,347,500 606 kop aktif 598,347,500 526 kop aktif 669,025,000


Koperasi sehat

7 Kop 14 Kop 18 Kop 22 Kop 26 Kop

1.15.20 Program

Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi

Masyarakat di

Kawasan

Agropolitan

1 Jumlah koperasi di

wilayah agropolitan

123 121 11,500,000 121 40,000,000 121 54,047,500 121 79,547,500 121 79,547,500

2 Jumlah koperasi

aktif di wilayah

agropolitan;

121 121 121 121 121 121

3 Jumlah koperasi

sehat

1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop 10 Kop

1.15.21 Revitalisasi

Koperasi berbasis

Agribisnis di

Kawasan

Agropolitan SKPP I

1. Jumlah koperasi

aktif di wilayah

agropolitan;

121 121 6,000,000 - - - - - - - -

1.15.23 Peningkatan

Kualitas Usaha

Koperasi

1 Meningkatnya

jumlah koperasi

sehat

150 Kop - - 50 Kop 322,000,000 50 Kop 322,000,000 50 Kop 322,000,000 50 Kop 374,697,500

1.15.22 Pemberdayaan

perempuan melalui

koperasi wanita

1 persentase Koperasi

wanita yang

diberdayakan

319 Kopwan - 319 Kopwan 99,770,000 319 Kopwan 196,762,500 319 Kopwan 196,762,500 319 Kopwan 155,770,000

URUSAN PENANAMAN MODAL1.15.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 165,343,500 100% 165,343,500 100% 165,343,500 100% 165,343,500 100% 165,343,500

1.15.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 189,844,000 100% 189,844,000 100% 189,844,000 100% 189,844,000 100% 189,844,000

1.15.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000

1.15.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 37,666,500 100% 37,666,500 100% 37,666,500 100% 37,666,500 100% 37,666,500

1.16.15 Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

1 Meningkatnya

jumlah investor yang

masuk (PMDN/PMA)

17 PMA dan PMDN (11

PMA dan 6 PMDN)

20 PMA dan PMDN (12

PMA dan 8 PMDN)

1,030,938,500 22 PMA dan PMDN (13

PMA dan 9 PMDN)

856,514,525 24 PMA dan PMDN (14

PMA dan 10 PMDN)

892,502,025 26 PMA dan PMDN (15

PMA dan 11 PMDN)

892,502,025 28 PMA dan PMDN (17

PMA dan 11 PMDN)

1,025,925,000

2 Tercapainya nilai

Investasi (PMDN

dan PMA)

Rp. 11.260.185.021.678 Rp. 12.010.185.021.678 Rp. 12.760.185.021.678 Rp. 13.510.185.021.678 Rp. 14.260.185.021.678 Rp. 15.010.185.021.678

3 Meningkatnya

persentase tenaga

kerja yang terserap

di sektor industri

5% (14.104 pekerja) 0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun

2014 sejumlah 14.246

orang)

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun


orang)

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun 2014

sejumlah 14.530 orang)

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total



0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total




daya serap tenaga

kerja

38.98 40.79 42.59 44.39 46.2 48.00

22


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

5 Tersedianya potensi

sumberdaya, sarana

dan prasarana

daerah

_ 100% 100% 45,000,000 100% 47,500,000 100% 48,000,000 100% 49,500,000

1.16.16 Program

peningkatan Iklim

investasi dan

realisasi investasi

Tercapainya Nilai

Investasi (PMDN

dan PMA)

Rp. 11.260.185.021.678 Rp. 12.010.185.021.678 62,854,000 Rp.

12.760.185.021.678

78,750,000 Rp. 13.510.185.021.678 117,199,825 Rp. 14.260.185.021.678 117,199,825 Rp. 15.010.185.021.678 239,761,025

URUSAN KEBUDAYAAN1.17.15 Program

pengembangan nilai

budaya

1 Meningkatnya

persentase

kelompok seni dan

budaya yang

mendapatkan

fasilitasi

5% 5% 455,000,000 6% 376,000,000 8% 362,000,000 8% 396,000,000 8% 430,000,000

1.17.17 Program

pengelolaan

keragaman budaya

1 Meningkatnya

jumlah event seni

dan budaya

50 event 50 event 495,000,000 50 event 450,000,000 50 event 780,000,000 50 event 480,000,000 50 event 520,000,000

1.17.18 Program

pengembangan

kerjasama

pengelolaan

kekayaan budaya

1 Meningkatnya

jumlah sarana

penyelenggaraan

seni dan budaya,

serta kerjasama

budaya

Belum ada data 1 unit sarpras dan 2 kali

kerjasama udaya

130,000,000 2 kali kerjasama budaya 60,000,000 1 kali kerjasama budaya 50,000,000 1 unit sarpras kesenian

dan 1 kali kerjasama

budaya

130,000,000 1 unit sarpras kesenian


budaya

145,000,000

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA1.18.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 782,400,000 100% 782,400,000 100% 782,400,000 100% 782,400,000 100% 782,400,000

1.18.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 475,800,000 100% 475,800,000 100% 475,800,000 100% 475,800,000 100% 475,800,000

1.18.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000

1.18.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000


dan

pemasyarakatan

olah raga

1 Meningkatnya

Jumlah atlit

berprestasi olah

raga

40 atlit 40 atlit 632,415,000 40 atlit 610,500,000 40 atlit 470,000,000 40 atlit 756,000,000 40 atlit 540,000,000

1.18.21 Program

peningkatan sarana

dan prasarana olah

raga

1 Meningkatnya

jumlah sarana dan

prasarana OR

1 stadion belum

representatif, 1 GOR, 1

kolam renang belum

memenuhi standar

1 lapangan tenis 1,939,500,000 4 sarana cabor 2,195,000,000 4 sarana cabor 174,000,000 4 sarana cabor + 1 paket

DED Stadion + 1 paket

lahan stadion

25,807,000,000 4 sarana cabor + 1

stadion

19,235,000,000

1.18.16 Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

1 Meningkatnya

persentase

organisasi pemuda

yang mendapatkan

pembinaan

40% 40% 350,000,000 40% 350,000,000 43% 350,000,000 45% 360,000,000 48% 375,000,000

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI1.19.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 372,051,000 100% 372,051,000 100% 372,051,000 100% 372,051,000 100% 372,051,000

1.19.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 76,950,000 100% 76,950,000 100% 76,950,000 100% 76,950,000 100% 76,950,000

1.19.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 3,500,000

23


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.19.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 386,344,400 100% 386,344,400 100% 386,344,400 100% 386,344,400 100% 386,344,400

1.19.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 119,600,000 100% 119,600,000 100% 119,600,000 100% 119,600,000 100% 119,600,000

1.19.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 208,835,000 100% 208,835,000 100% 208,835,000 100% 208,835,000 100% 208,835,000

1.19.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 462,303,500 100% 462,303,500 100% 462,303,500 100% 462,303,500 100% 462,303,500

1.19.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 147,730,000 100% 147,730,000 100% 147,730,000 100% 147,730,000 100% 147,730,000

1.19.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 25,250,000 100% 25,250,000 100% 25,250,000 100% 25,250,000 100% 25,250,000

1.19.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 39,996,000 100% 39,996,000 100% 39,996,000 100% 39,996,000 100% 39,996,000

1.19.17 Program

pengembangan

wawasan

kebangsaan

1 Tidak terjadi konflik

SARA di Jombang

Tidak terjadi konflik

SARA di Jombang

Tidak ada kasus SARA 143,408,000 Tidak ada kasus SARA 180,000,000 Tidak ada kasus SARA 195,000,000 Tidak ada kasus SARA 195,000,000 Tidak ada kasus SARA 285,000,000

1.19.18 Program kemitraan

pengembangan

wawasan

kebangsaan

1 Menurunnya jumlah

kenakalan remaja

Data belum tersedia menurun 1% 65,000,000 menurun 1% 30,000,000 menurun 1% 64,000,000 menurun 1% 65,000,000 menurun 1% 80,000,000

1.19.15 Program

peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

1 Meningkatnya

jumlah linmas

terlatih

841 total anggota terlatih 150 orang 4,622,832,500 140 orang 145,000,000 200 orang 225,000,000 240 orang 265,000,000 400 orang 5,256,767,500

1.19.28 Program

peningkatan sdm

aparatur satuan

polisi pamong praja

1 Meningkatnya

persentase polisi

pamong praja

terlatih

31 latsar, 20 jambore, 6

ppns dari 194 personil

45% 101,500,000 55% 104,400,000 65% 110,940,000 75% 118,134,000 95% 133,847,400

1.19.20 Program

peningkatan

pemberantasan

penyakit masyarakat

(pekat)

1 Menurunnya angka

kriminalitas

8.38 8.37 175,000,000 8.36 165,000,000 8.35 175,000,000 8.34 180,000,000 8.33 400,000,000

24


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.19.25 Program

peningkatan

pemahaman

aparatur pemerintah

dan masyarakat

terhadap peraturan

perundang-

undangan

1 Menurunnya kasus

pelanggaran HAM

117 pelanggaran 109 pelanggaran 123,000,000 101 pelanggaran 120,000,000 93 pelanggaran 125,000,000 85 pelanggaran 126,000,000 78 pelanggaran 130,000,000

1.19.26 Program

peningkatan

kepatuhan terhadap

peraturan daerah

dan peraturan

kepala daerah

1 Tingkat

Penyelesaian

Pelanggaran Perda

dan Peraturan

Kepala Daerah

10% 20% 68,250,000 25% 64,482,500 30% 71,680,000 35% 73,977,500 40% 125,011,000

1.19.27 Program

peningkatan

ketentraman dan

ketertiban umum

1 Persentase

penyelesaian

gangguan

ketentraman dan

ketertiban umum

_ 70% 516,500,000 75% 485,255,000 80% 485,870,000 85% 486,485,000 90% 634,520,000

1.19.16 Program

pemeliharaan

kamtribmas dan

pencegahan tindak

kriminal

1 Tidak terjadi

kerawanan daerah

Tidak terjadi kerawanan

daerah


daerah

636,376,000 Tidak terjadi kerawanan

daerah


daerah


daerah


daerah

642,000,000

1.19.24 Program

pemeliharaan

keamanan,

ketentraman, dan

ketertiban

masyarakat

1 Tidak terjadi AGHT 0 Tidak terjadi AGHT 289,064,000 Tidak terjadi AGHT 332,500,000 Tidak terjadi AGHT 195,000,000 Tidak terjadi AGHT 198,000,000 Tidak terjadi AGHT 210,000,000


politik masyarakat

1 Meningkatnya

persentase pemilih

menggunakan hak

pilihnya

70.26% menggunakan

hak pilih

60 % menggunakan hak

pilih

553,292,000 265,000,000 330,000,000 390,000,000 85% 630,000,000

1.19.21 2 Prosentase

organisasi

kemayarakatan

yang aktif

15% 22% 30% 37% 44%

1.19.29 Program

pencegahan dini

dan kesiapsiagaan

penanggulangan

bencana dan

kebakaran

1 Menurunnya

persentase

ancaman bencana

(Jumlah Kejadian

bencana/Desa

rawan bencana) >

103/175= 58,86%

59.12% 54% 1,494,009,500 49% 1,095,269,000 44% 1,285,000,000 39% 1,117,000,000 34% 850,000,000

1.19.30 Program tanggap

darurat

penanggulangan

bencana dan

kebakaran

1 Meningkatkan

pemenuhan

kebutuhan dasar

bagi korban

bencana

80% 80% 780,780,000 90% 885,000,000 100% 888,000,000 100% 890,000,000 100% 945,000,000

1.19.31 Program rehabilitasi

dan rekonstruksi

daerah terdampak

bencana

1 Meningkatnya

prosentase

kerusakan yang

terehabilitasi

(struktural/non-

struktural) dan

terekonstruksi

(struktural)

20% daerah terdampak

bencana rekonstruksi



34,470,000 60% daerah terdampak








40,000,000

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN1.20.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460 100% 3,345,657,460

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488 100% 2,986,201,488

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 503,100,000 100% 503,100,000 100% 503,100,000 100% 503,100,000 100% 503,100,000

1.20.05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Terlaksananya

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 100% 56,045,000 100% 56,045,000 100% 56,045,000 100% 56,045,000 100% 56,045,000

25


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 262,000,000 100% 262,000,000 100% 262,000,000 100% 262,000,000 100% 262,000,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 28,500,000 100% 28,500,000 100% 28,500,000 100% 28,500,000 100% 28,500,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,975,000 100% 2,975,000 100% 2,975,000 100% 2,975,000 100% 2,975,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 132,500,000 100% 132,500,000 100% 132,500,000 100% 132,500,000 100% 132,500,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 31,500,000 100% 31,500,000 100% 31,500,000 100% 31,500,000 100% 31,500,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,625,000 100% 2,625,000 100% 2,625,000 100% 2,625,000 100% 2,625,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 190,454,055 100% 190,454,055 100% 190,454,055 100% 190,454,055 100% 190,454,055

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 18,850,000 100% 18,850,000 100% 18,850,000 100% 18,850,000 100% 18,850,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 128,205,520 100% 128,205,520 100% 128,205,520 100% 128,205,520 100% 128,205,520

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000 100% 51,000,000

26


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,800,000 100% 2,800,000 100% 2,800,000 100% 2,800,000 100% 2,800,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 269,096,000 100% 269,096,000 100% 269,096,000 100% 269,096,000 100% 269,096,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 39,000,000 100% 39,000,000 100% 39,000,000 100% 39,000,000 100% 39,000,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 13,875,000 100% 13,875,000 100% 13,875,000 100% 13,875,000 100% 13,875,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 218,619,700 100% 218,619,700 100% 218,619,700 100% 218,619,700 100% 218,619,700

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 32,300,000 100% 32,300,000 100% 32,300,000 100% 32,300,000 100% 32,300,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000 100% 1,750,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 358,142,600 100% 358,142,600 100% 358,142,600 100% 358,142,600 100% 358,142,600

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 99,450,000 100% 99,450,000 100% 99,450,000 100% 99,450,000 100% 99,450,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 9,150,000 100% 9,150,000 100% 9,150,000 100% 9,150,000 100% 9,150,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000

27


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 26,210,000 100% 26,210,000 100% 26,210,000 100% 26,210,000 100% 26,210,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 1,575,000 100% 1,575,000 100% 1,575,000 100% 1,575,000 100% 1,575,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000 100% 1,941,170,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 60,413,050,000 100% 5,413,050,000 100% 5,413,050,000 100% 5,413,050,000 100% 5,413,050,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000 100% 2,061,275,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 6,476,000 100% 6,476,000 100% 6,476,000 100% 6,476,000 100% 6,476,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000 100% 6,417,125,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000 100% 3,093,000,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 73,875,000 100% 73,875,000 100% 73,875,000 100% 73,875,000 100% 73,875,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 625,500,000 100% 625,500,000 100% 625,500,000 100% 625,500,000 100% 625,500,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000 100% 3,972,525,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 25,864,500 100% 25,864,500 100% 25,864,500 100% 25,864,500 100% 25,864,500

28


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 542,939,900 100% 542,939,900 100% 542,939,900 100% 542,939,900 100% 542,939,900

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 183,271,000 100% 183,271,000 100% 183,271,000 100% 183,271,000 100% 183,271,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 44,125,000 100% 44,125,000 100% 44,125,000 100% 44,125,000 100% 44,125,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 467,520,000 100% 467,520,000 100% 467,520,000 100% 467,520,000 100% 467,520,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 387,852,000 100% 387,852,000 100% 387,852,000 100% 387,852,000 100% 387,852,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 23,625,000 100% 23,625,000 100% 23,625,000 100% 23,625,000 100% 23,625,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 34,200,000 100% 34,200,000 100% 34,200,000 100% 34,200,000 100% 34,200,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700 100% 2,227,088,700

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 489,285,000 100% 489,285,000 100% 489,285,000 100% 489,285,000 100% 489,285,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 30,850,000 100% 30,850,000 100% 30,850,000 100% 30,850,000 100% 30,850,000

1.20.05 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1 Terlaksananya

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 100% 169,858,000 100% 169,858,000 100% 169,858,000 100% 169,858,000 100% 169,858,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 68,000,000 100% 68,000,000 100% 68,000,000 100% 68,000,000 100% 68,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 89,765,014 100% 89,765,014 100% 89,765,014 100% 89,765,014 100% 89,765,014

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 54,945,000 100% 54,945,000 100% 54,945,000 100% 54,945,000 100% 54,945,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000

29


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 114,819,399 100% 114,819,399 100% 114,819,399 100% 114,819,399 100% 114,819,399

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 43,500,000 100% 43,500,000 100% 43,500,000 100% 43,500,000 100% 43,500,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 113,330,079 100% 113,330,079 100% 113,330,079 100% 113,330,079 100% 113,330,079

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 60,942,500 100% 60,942,500 100% 60,942,500 100% 60,942,500 100% 60,942,500

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 118,887,264 100% 118,887,264 100% 118,887,264 100% 118,887,264 100% 118,887,264

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 51,600,000 100% 51,600,000 100% 51,600,000 100% 51,600,000 100% 51,600,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 107,144,800 100% 107,144,800 100% 107,144,800 100% 107,144,800 100% 107,144,800

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 48,481,000 100% 48,481,000 100% 48,481,000 100% 48,481,000 100% 48,481,000

30


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 112,361,000 100% 112,361,000 100% 112,361,000 100% 112,361,000 100% 112,361,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 116,842,500 100% 116,842,500 100% 116,842,500 100% 116,842,500 100% 116,842,500

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 98,267,729 100% 98,267,729 100% 98,267,729 100% 98,267,729 100% 98,267,729

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 456,979,918 100% 456,979,918 100% 456,979,918 100% 456,979,918 100% 456,979,918

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 110,052,272 100% 110,052,272 100% 110,052,272 100% 110,052,272 100% 110,052,272

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 23,453,895 100% 23,453,895 100% 23,453,895 100% 23,453,895 100% 23,453,895

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000 100% 3,600,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 88,614,000 100% 88,614,000 100% 88,614,000 100% 88,614,000 100% 88,614,000

31


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 50,970,000 100% 50,970,000 100% 50,970,000 100% 50,970,000 100% 50,970,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,325,000 100% 3,325,000 100% 3,325,000 100% 3,325,000 100% 3,325,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 91,489,287 100% 91,489,287 100% 91,489,287 100% 91,489,287 100% 91,489,287

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 50,700,000 100% 50,700,000 100% 50,700,000 100% 50,700,000 100% 50,700,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000 100% 3,150,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 105,077,618 100% 105,077,618 100% 105,077,618 100% 105,077,618 100% 105,077,618

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 61,500,000 100% 61,500,000 100% 61,500,000 100% 61,500,000 100% 61,500,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 4,025,000 100% 4,025,000 100% 4,025,000 100% 4,025,000 100% 4,025,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 117,816,533 100% 117,816,533 100% 117,816,533 100% 117,816,533 100% 117,816,533

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 55,110,000 100% 55,110,000 100% 55,110,000 100% 55,110,000 100% 55,110,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000

32


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 114,656,000 100% 114,656,000 100% 114,656,000 100% 114,656,000 100% 114,656,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 54,940,057 100% 54,940,057 100% 54,940,057 100% 54,940,057 100% 54,940,057

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 87,695,000 100% 87,695,000 100% 87,695,000 100% 87,695,000 100% 87,695,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 49,199,651 100% 49,199,651 100% 49,199,651 100% 49,199,651 100% 49,199,651

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000 100% 2,700,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 99,957,930 100% 99,957,930 100% 99,957,930 100% 99,957,930 100% 99,957,930

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 42,792,000 100% 42,792,000 100% 42,792,000 100% 42,792,000 100% 42,792,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 97,740,000 100% 97,740,000 100% 97,740,000 100% 97,740,000 100% 97,740,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 34,100,000 100% 34,100,000 100% 34,100,000 100% 34,100,000 100% 34,100,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000

33


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 16,407,000 100% 16,407,000 100% 16,407,000 100% 16,407,000 100% 16,407,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 101,555,000 100% 101,555,000 100% 101,555,000 100% 101,555,000 100% 101,555,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 51,844,000 100% 51,844,000 100% 51,844,000 100% 51,844,000 100% 51,844,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000 100% 2,850,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 100,818,246 100% 100,818,246 100% 100,818,246 100% 100,818,246 100% 100,818,246

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 42,150,000 100% 42,150,000 100% 42,150,000 100% 42,150,000 100% 42,150,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 110,396,168 100% 110,396,168 100% 110,396,168 100% 110,396,168 100% 110,396,168

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 58,900,000 100% 58,900,000 100% 58,900,000 100% 58,900,000 100% 58,900,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000 100% 3,450,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 108,134,000 100% 108,134,000 100% 108,134,000 100% 108,134,000 100% 108,134,000

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 46,000,000 100% 46,000,000 100% 46,000,000 100% 46,000,000 100% 46,000,000

34


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000 100% 3,300,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000


Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 96,379,850 100% 96,379,850 100% 96,379,850 100% 96,379,850 100% 96,379,850

1.20.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 49,397,000 100% 49,397,000 100% 49,397,000 100% 49,397,000 100% 49,397,000

1.20.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000

1.20.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000

1.20.70 1 Meningkatnya

persentase sarana

yang dibantu

80% - 83% 44,625,000 85% 47,250,000 87% 47,250,000 90% 52,500,000

2 Meningkatnya

persentase lembaga

dan kegiatan

keagamaan yang

difasilitasi

86.97% 83% 85% 87% 90%

1.20.55 Program

penyediaan

beasiswa perguruan

tinggi bagi keluarga

tidak mampu yang

berprestasi

1 Meningkatnya

persentase fasilitasi

penyaluran

beasiswa

0% 0% - 70% 44,625,000 80% 47,250,000 85% 47,250,000 90% 52,500,000


dan penataan

kelembagaan

1 Persentase hasil

evaluasi

kelembagaan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 320,311,000 100% 296,000,000 100% 304,000,000 100% 306,000,000 100% 320,311,000

1.20.69 2 Jumlah SKPD yang

memiliki SOP

19 SKPD 31 SOP

SKPD

38 SOP

SKPD

47 SOP

SKPD

56 SOP

SKPD

65 SOP

SKPD1.20.26 Program penataan

peraturan

perundang-

undangan

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

produk hukum yang

ditetapkan

90% 90% 842,375,800 90% 716,019,430 90% 758,138,220 90% 800,257,010 90% 842,375,800

1.20.51 Program fasilitasi

perumusan produk

hukum DPRD

1 Meningkatnya

persentase kajian

naskah akademik

terhadap rancangan

peraturan daerah

inisiatif

- 80% 438,528,000 85% 325,125,440 90% 321,110,000 95% 391,896,000 100% 438,528,000

1.20.15 Program

peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat

daerah


perda yang

ditetapkan terhadap

program legislasi

daerah

75% 80% 20,361,199,200 85% 20,361,199,200 90% 20,361,199,200 95% 20,361,199,200 100% 20,361,199,200


aparatur

1 persentase aparatur

mempunyai sasaran

kerja pegawai (SKP)

berkategori baik

80% 90% 563,790,500 90% 479,221,925 90% 507,411,450 90% 507,411,450 90% 917,190,931

Program

peningkatan sarana

prasarana ibadah,

lembaga dan

kegiatan

keagamaan

35


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.58 Program

pengembangan

aparatur

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

pegawai

berdasarkan analisis

beban kerja

80% 90% 4,310,322,000 90% 3,663,773,700 90% 3,879,289,800 90% 3,879,289,800 90% 6,939,099,900

1.20.20 Program

peningkatan sistem

pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

1 Menurunnya bobot

dan jumlah temuan

4.400 temuan 4.365 temuan 1,707,905,000 4.320 temuan 1,356,050,000 4.275 temuan 1,460,000,000 4.235 temuan 1,582,000,000 4.190 temuan 1,657,000,000

1.20.21 Program

peningkatan

profesionalisme

tenaga pemeriksa

dan aparatur

pengawasan

1 Bertambahnya

jumlah pejabat

fungsional auditor

yang jenjang

kariernya meningkat

berdasar sertifikasi

kealian, sehingga

meningkatkan

kualitas

pengawasan

22 Org Auditor 25 Org Auditor 240,000,000 28 Org Auditor 203,000,000 31 Org Auditor 225,000,000 34 Org Auditor 230,000,000 38 Org Auditor 235,000,000

1.20.17 Program

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

1 Meningkatnya

standarisasi harga

90% 90% 27,450,000 90% 20,900,000 90% 21,350,000 90% 21,800,000 90% 22,250,000

1.20.49 Program

peningkatan

fasilitasi/koordinasi

administrasi

pemerintahan

1 Presentase

kecamatan yang

berkinerja baik

90% 90% 1,555,586,250 90% 405,504,000 90% 440,055,000 90% 487,061,000 90% 526,769,000


administrasi

kesejahteraan

rakyat

1 Meningkatnya

fasilitasi

penyelenggaraan

hari besar agama

dan nasional

80% 90% 3,125,500,000 90% 2,590,800,000 100% 2,743,200,000 100% 2,743,200,000 100% 3,048,000,000

1.20.54 Program Pengadaan

barang dan jasa

melalui ULP

1 Meningkatnya

realisasi pengadaan

barang dan jasa

pemerintah daerah

secara elektronik

97% 97% 657,619,000 97% 843,319,000 97% 843,769,000 97% 844,219,000 97% 844,669,000

1.20.16 Peningkatan

pelayanan

kedinasan kepala

daerah/wakil kepala

daerah

1 Meningkatnya

persentase tingkat

pelayanan

kedinasan KDH/

WKDH

80% 90% 1,750,000,000 90% 1,750,000,000 90% 1,820,000,000 90% 1,950,000,000 90% 1,950,000,000


dan koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

wilayah kecamatan

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan

pelaksanaan

fasilitasi dan

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

wilayah kecamatan

90% 90% 2,757,492,000 90% 2,757,492,000 90% 2,757,492,000 100% 2,757,492,000 100% 2,757,492,000

1.20.52 Program sosialisasi

ketentuan di bidang

cukai

1 Meningkatnya

informasi ketentuan

di bidang cukai

30 media 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000 30 media 150,000,000

1.20.48 Program

peningkatan kinerja

pemerintah daerah

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

76.59 76.97 705,627,500 77.35 571,300,000 77.73 615,500,000 78.12 665,500,000 78.5 705,626,500

36


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.62 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Manajemen

Perbendaharaan

Daerah

1 Peningkatan

pelayanan

perbendaharaan

dengan terbitnya

SPD dan SP2D

sesuai perencanaan

anggaran kas SKPD

Peningkatan Pelayanan

Perbendaharaan dengan

terbitnya SPD dan SP2D

sesuai perencanaan

anggaran kas

75% 215,000,000 80% 203,600,000 85% 205,500,000 90% 200,600,000 95% 204,000,000

1.20.62 2 Terkendalinya

tingkat liquiditas kas

daerah minimal 1

bulan gaji ditambah

10%

Terkendalinya tingkat

liquiditas kas daerah

minimal 1 bulan gaji

ditambah 10%

75% 80% 85% 90% 95%

1.20.63 Program

peningkatan dan

pengembangan

Pelaporan keuangan

daerah

1 Tersusunnya

Laporan keuangan

daerah yang akurat

dan memenuhi

standar serta

Penyampaian

laporan keuangan

daerah yang tepat

waktu setiap

tahunnya.

Tersusunnya Laporan


2012

Tersusunnya Laporan

Keuangan Daerah

Tahun 2013

794,386,300 Tersusunnya Laporan

Keuangan Daerah

Tahun 2014


Keuangan Daerah

Tahun 2015



2016



2017

1,079,788,470


dan fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa

1 Meningkatnya

prosentase

pembinaan dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan desa

302 Desa 302 Desa 291,541,100 302 Desa 305,000,000 302 Desa 294,428,284 302 Desa 323,871,111 302 Desa 356,258,222

1.20.60 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Perencanaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

(APBD)

1 Penetapan Perda

APBD Tepat Waktu;

Tepat waktu (5 Bulan

dari awal proses sampai

disahkan)

Tepat waktu (5 Bulan


disahkan)

1,358,990,275 Tepat waktu (5 Bulan


disahkan)



disahkan)



disahkan)



disahkan)

1,537,290,503

1.20.59 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Pendapatan Asli

Daerah

1 Meningkatnya PAD

khususnya pajak

daerah

143,932,387,639 205,761,158,411 3,790,000,000 226,337,274,252 3,447,600,000 248,971,001,677 3,612,656,715 273,868,101,845 3,675,075,000 301,254,912,030 4,150,119,886

1.20.61 Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Aset/Barang Milik

Daerah

1 Meningkatnya

Prosentase

keakuratan data

neraca aset

65% 70% 1,015,780,000 75% 542,200,000 80% 544,000,000 80% 544,000,000 90% 571,837,500

1.20.38 Program

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan BUMD

1 Total capaian laba

BUMD

Rp5,799,022,747.20 Rp5,534,617,464.41 79,820,000 Rp7,140,030,925.40 70,820,000 Rp 9,884,911,949.05 79,820,000 Rp12,621,694,416.19 79,820,000 Rp15,517,419,739.09 83,990,000

2 Capaian laba PDAM

Kab Jombang

Rp1,639,664,000.00 270,695,318.15 354022284.21 Rp 1,045,104,194.25 Rp1,370,707,647.52 Rp1,113,132,302.34

3 Capaian labaPD.

Aneka Usaha Seger

Rp 507,767,500.59 Rp 651,031,505.70 Rp 839,049,404.55 1,127,850,209 Rp1,297,027,741 Rp1,491,581,902.17

4 Capaian laba PD.

BPR Bank Jombang

Rp3,293,000,000 Rp420,900,000 5,565,170,000 Rp7,234,721,000 9,405,137,000 12,226,678,000

5 Capaian laba PD.

Perkebunan

Panglungan

Rp358,591,246.61 Rp 331,990,640.56 381,789,237 477,236,546 548,822,028 686,027,535

1.20.43 Program koordinasi,

sinkronisasi dan

evaluasi kebijakan

pemerintah dan

pembangunan

1 terkendalinya tingkat

inflasi daerah

4 - 5 pada tahun 2013 4,5 - 5,5 278,715,000 5,0 - 6,0 266,075,000 5,0 - 6,0 278,075,000 5,0 - 6,0 278,075,000 5,0 - 6,0 316,355,000

1.20.53 Program

pemberantasan

barang kena cukai

ilegal

Prosentase rokok

yang dilekati atau

tidak dilekati cukai

ilegal

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

37


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.20.64 Program validasi

dokumen perizinan

1 Tercapainya tingkat

akurasi persyaratan

yang diajukan

pemohon

75% 0.75 137,500,000 80% 137,500,000 85% 137,500,000 95% 137,500,000 100% 137,500,000

1.20.65 Program

peningkatan mutu

pelayanan perizinan

1 Teraplikasinya ISO

9001 2008 dalam

peningkatan mutu

perizinan

sertifikasi ISO 9001 2008 1 monev 263,500,000 1 monev 273,500,000 1 monev 273,500,000 1 monev 273,500,000 1 monev 285,000,000

1.20.67 Program

Peningkatan Tertib

Administrasi

Perizinan

1 Tertibnya

administrasi

perizinan

70% 75% 150,000,000 80% 130,000,000 85% 130,000,000 90% 135,000,000 95% 150,000,000

1.20.68 Program

Peningkatan

Partisipasi

masyarakat dibidang

perizinan

1 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat untuk

mengajukan izin

65% 70% 100,000,000 75% 100,000,000 80% 100,000,000 85% 125,000,000 90% 125,000,000

1.20.23 Program

optimalisasi

pemanfaatan

teknologi informasi

1 Tersusunnya sistem

informasi perzinan


SimYaniz


SimYaniz

285,229,500 Teraksesnya 1 aplikasi

SimYaniz


SimYaniz


SimYaniz


SimYaniz

250,000,000

2 Rata-rata

penyelesaian izin

20 hari kerja

30 hari kerja 30 hari 25 hari 25 hari 20 hari 20hari

1.20.66 Program pelayanan

perizinan

penanaman modal

1 Penyelesaian izin

penanaman modal

1000 izin - 1200 izin 50,000,000 1300 izin 50,000,000 1400 izin 50,000,000 1500 izin 50,000,000

1.20.44. Program fasilitasi/

koordinasi

pengembangan dan

pengelolaan bidang

sumber daya alam

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan

rekomendasi bidang

sumber daya alam

80% 90% 103,275,000 90% 106,160,000 90% 109,320,000 100% 109,310,000 100% 103,885,000


koordinasi

pengembangan dan

pengelolaan bidang

energi

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan

rekomendasi bidang

energi

80% 90% 22,825,000 90% 21,552,000 90% 22,650,000 100% 24,350,000 100% 25,360,000


koordinasi

pengembangan dan

pengelolaan bidang

pertanian

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

laporan

rekomendasi bidang

pertanian

80% 90% 15,028,600 90% 16,230,000 90% 17,550,000 100% 19,250,000 100% 21,360,000

1.20.47. Program

Fasilitasi/Koordinasi

Bidang Administrasi

Pembangunan

1 Meningkatnya

persentase tertib

administrasi

pembangunan

80% 80% 702,000,000 85% 702,000,000 85% 702,000,000 85% 702,000,000 90% 702,000,000

URUSAN KETAHANAN PANGAN1.21.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 217,312,000 100% 217,312,000 100% 217,312,000 100% 217,312,000 100% 217,312,000

1.21.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 81,500,000 100% 81,500,000 100% 81,500,000 100% 81,500,000 100% 81,500,000

1.21.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000

1.21.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 33,750,000 100% 33,750,000 100% 33,750,000 100% 33,750,000 100% 33,750,000

1.21.16 Penguatan

ketersediaan dan

cadangan pangan

1 Tercukupinya

Ketersediaan energi

perkapita per hari

4100 kal/kap/hr 4150 kal/kap/hr 3,863,569,000 4200 kakl/kap/hr 1,767,600,000 4250 kal/kap/hr 1,891,768,900 4300 kal/kap/hr 1,891,768,900 4350 kal/kap/hr 1,903,600,000

38


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.21.16 2 Tercukupinya

Ketersediaan protein

per kapita perhari

110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr 110 gr/kap/hr


cadangan pangan

pemerintah dan

masyarakat

100 ton/th dan 250 kg/tri

bulan


bulan


bulan


bulan


bulan


bulan

1.21.17 Program

Peningkatan

Distribusi dan Akses

Pangan

1 Meningkatnya

persentase

ketersediaan

informasi pasokan,

harga dan akses

pangan

80% 85% 25,000,000 90% 216,500,000 90% 145,000,000 95% 145,000,000 95% 150,000,000

1.21.17 2 Menurunnya

prosentase fluktuasi

harga harga dan

pasokan pangan

15% 15% 15% 10% 10% 10%

1.21.18 Program

Penganekaragaman

Pangan

1 Meningkatnya

persentase Skor

Pola Pangan

Harapan (PPH)

80 82 234,250,000 84 227,597,200 86 265,000,000 88 265,000,000 90 285,000,000


konsumsi energi per

kapita per hari

1804 Kal/kap/hr 1875 Kal/kap/hr 1945 Kal/kap/hr 2015 Kal/kap/hr 2085 Kal/kap/hr 2150 Kal/kap/hr


konsumsi protein

per kapita perhari

44,2 gr/kap/hr 47 gr/kap/hr 50 gr/kap/hr 53 gr/kap/hr 55 gr/kap/hr 57 gr/kap/hr

1.21.20 Program

Peningkatan

Keamanan Pangan

1 Meningkatnya

persentase

pengawasan dan

pembinaan

keamanan pangan

50% 85% 335,450,000 85% 290,000,000 90% 320,000,000 90% 320,000,000 90% 330,000,000

1.21.19 Program

Penanganan

Kerawanan Pangan

1 Meningkatnya

persentase

penanganan daerah

rawan pangan

50% 60% 215,700,000 65% 258,000,000 70% 190,000,000 75% 190,000,000 80% 280,000,000

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1.22.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 382,782,000 100% 382,782,000 100% 382,782,000 100% 382,782,000 100% 382,782,000

1.22.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000 100% 82,180,000

1.22.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 6,300,000 100% 6,300,000 100% 6,300,000 100% 6,300,000 100% 6,300,000

1.22.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

1.22.20 Program

pembentukan/

pengembangan

BUMDes

1 Persentase desa

memiliki BUMDes

0 100% 21,000,000 100% 42,500,000 100% 42,500,000 100% 40,375,000 100% 21,000,000

1.22.21 Program

pengembangan

lembaga ekonomi

masyarakat desa

1 Meningkatnya

persentase LKM

yang mendapat

pelatihan,

meningkatnya

persentase LKM

yang mendapatkan

bantuan permodalan

75% 100% 23,200,000 100% 29,750,000 100% 26,775,000 100% 22,040,000 100% 23,200,000

39


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.22.23 Program

peningkatan

keberdayaan

lembaga

kemasyarakatan

desa

1 Pengurus LPMD

yang terlatih, jumlah

posyandu aktif

(meningkatnya

persentase

partisipasi

masyarakat dalam

aktifitas sosial)

75 80% 457,650,000 80% 390,000,000 80% 493,200,000 80% 468,540,000 80% 457,650,000

1.22.17 Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

1 Meningkatnya

persentase desa

menetapkan

RPJMDes dan

RKPDes

85% 85% 626,400,000 85% 641,750,000 85% 598,460,000 85% 604,995,000 85% 626,400,000

1.22.18 Program

peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

1 Meningkatnya

persentase aparatur

desa yang terlatih

80% 80% 1,590,609,000 80% 1,417,868,000 80% 1,564,272,000 80% 1,527,768,650 80% 1,590,609,000

1.22.25 Program

penyerahan urusan

pemerintahan yang

menjadi

kewenangan

Kabupaten ke Desa

1 Fasilitasi

penyerahan urusan

pemerintahan yang

menjadi

kewenangan

kabupaten ke Desa

80% 80% 75,000,000 80% 75,000,000 80% 75,000,000 80% 75,000,000

URUSAN STATISTIK

1.23.15 Program

pengembangan

data/

informasi/statistik

daerah

1 Tersedianya data

statistik untuk

perencanaan daerah

_ 90% 743,100,000 90% 610,000,000 90% 610,000,000 90% 610,000,000 90% 760,000,000

URUSAN KEARSIPAN1.24.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982 100% 1,096,930,982

1.24.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 209,000,004 100% 209,000,004 100% 209,000,004 100% 209,000,004 100% 209,000,004

1.24.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 15,050,000 100% 15,050,000 100% 15,050,000 100% 15,050,000 100% 15,050,000

1.24.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000

1.24.16 Program

penyelamatan dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah

1 Meningkatnya

persentase instansi

yang telah

menerapkan

pengelolaan arsip

secara baku

90 instansi 111 instansi 216,654,494 132 instansi 226,940,000 153 instansi 226,940,000 174 instansi 226,940,000 195 instnsi 226,940,000

2 Persentase sarpras

kearsipan dalam

kondisi baik

5% 10% 25% 50% 75% 100%

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.25.15 Program

pengembangan

komunikasi,

informasi dan media

massa

1 Meningkatnya

persentase

dokumentasi dan

visualisasi kegiatan

pembangunan

69.4% 75.72% 877,380,000 81.00% 658,966,000 87.00% 728,650,000 93.00% 791,218,000 100.00% 869,450,000

1.25.18 Program kerjasama

informasi dengan

mas media

1 Meningkatnya

persentase

kerjasama informasi

dengan mass media

11 media 12 media 953,104,000 12 media 1,069,434,000 12 media 1,118,434,000 12 media 113,634,000 12 media 1,131,634,000

1.25.20 Program

peningkatan

jaringan komunikasi

dan informasi

1 Meningkatnya

persentase instansi

terkoneksi internet

_ 276 instansi 351,062,532 332 instansi 357,225,660 388 instansi 423,186,160 444 instansi 489,146,660 500 instansi 555,107,160

40


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

1.25.16 Program pengkajian

dan penelitian

bidang informasi

dan komunikasi

1 Meningkatnya

persentase kajian

koneksi internet

276 Titik Koneksi 332 Titik Koneksi _ 338 Titik Koneksi 50,000,000 444 Titik Koneksi 50,000,000 500 Titik Koneksi 50,000,000 500 Titik Koneksi 50,000,000

1.25.19 Program

Pengembangan

Komunikasi dan

Informatika

1 Pengembangan

komunikasi dan

informatika

- 1 dokumen 215,000,000 480,000,000 210,000,000 475,000,000 210,000,000

2 Jumlah kelompok

KIM dilombakan

dalam Pekan KIM

Jawa Timur

- 1 kelompok KIM 2 kelompok KIM 3 kelompok KIM 3 kelompok KIM 3 kelompok KIM

URUSAN PERPUSTAKAAN1.26.15 Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

1 Meningkatnya

jumlah pengunjung

perpustakaan

daerah

78.730 orang 80.230 Orang 280,001,100 83.730 Orang 295,100,000 87.230 orang 301,500,000 90.730 orang 313,700,000 94.230 orang 324,700,000

2 Meningkatnya

Jumlah buku

perpustakaan

perpustakaan

daerah

12.180 judul buku 13.180 judul buku 14.180 judul buku 15.180 judul buku 16.180 judul buku 17.180 judul buku

3 Meningkatnya

Jumlah Koleksi

perpustakaan

daerah

24.307 eksemplar 30.775 eksemplar 33.775 eksemplar 36.775 eksemplar 39.775 eksemplar 42.775 eksemplar

URUSAN PILIHAN

URUSAN PERTANIAN2.01.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000 100% 1,048,347,000

2.01.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 223,592,500 100% 223,592,500 100% 223,592,500 100% 223,592,500 100% 223,592,500

2.01.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 38,850,000 100% 38,850,000 100% 38,850,000 100% 38,850,000 100% 38,850,000

2.01.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

2.01.68 Program

peningkatan

produksi pertanian

1 Meningkatnya

produksi pertanian

tanaman pangan

Padi 415.560 ton; jagung

197.353 ton; kedelai

8.258 ton

padi 425.567 ton ;

jagung 201.300 Ton ;

kedelai 8.341 Ton

5,066,786,773 padi 436.207 ton ;


kedelai 8.424 Ton

5,249,500,000 padi 444.931 ton ;


kedelai 8.508 Ton

3,245,000,000 padi 453.829 ton ;


kedelai 8.593 Ton

3,245,000,000 padi 462.906 ton ;


kedelai 8.679 Ton

3,700,000,000

2.01.59 Program

Pengelolaan Lahan

Tanaman Pertanian

Tercapainya

peningkatan jalan

usaha tani dalam

kondisi baik

8% - - 2.76% 8,419,480,000 5.31% 7,369,480,000 4.97% 6,889,480,000 4.81% 6,679,480,000

2.01.47 Program

Pengelolaan Lahan

dan Air Tanaman

Pangan


pertanaman

205 210 61,650,240

2.01.50 Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pengelolan Air

Tanaman

Perkebunan


pertanaman

205 210 3,993,240,000

2.01.60 Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pengeloaan Air

Tanaman Pertanian


pertanaman

205 - - 215 6,335,210,000 220 5,975,210,000 225 5,990,210,000 230 4,905,210,000

41


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2.01.70 Program

Rehabilitasi

Infrastruktur

Pengelolaan Air

Tanaman Pertanian

1 Tercapainya

Prosentase jaringan

irigasi yang

ditingkatkan

kualitasnya

0% 5% 884,600,000 10% 960,000,000 20% 1,860,000,000 10% 960,000,000

2.01.55 Pembangunan /

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Sumur Dangkal

Pertanian /

Perkebunan

1 Tercapainya

peningkatan sarana

prasarana air

(sumur dangkal)

5 unit 18 unit 1,273,657,000


Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Sumur Dangkal

Pertanian

1 Tercapainya

peningkatan sarana

prasarana air

(sumur dangkal)

5 unit - - 13 unit 1,336,000,000 26 unit 2,080,000,000 25 unit 2,000,000,000 12 unit 960,000


Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Sumur Dalam

Pertanian

Tercapainya

peningkatan sarana

prasarana air

(sumur dalam)

0 _ _ _ _ 5 unit 1,750,000,000


Rehabilitasi sarana

dan prasarana dam

parit Pertanian

Jumlah Dam parit

yang

terbangun/terehabilit

asi

_ 3 unit 311,047,000 _ _ _


Rehabilitasi sarana

dan prasarana

Embung Pertanian

Tercapainya jumlah

embung dalam

kondisi baik

_ 1 unit 203,517,000

2.01.85 Program

Peningkatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Meningkatnya

jumlah

kelembagaan P3A

yang mampu

mengelola irigasi

secara partisipatif

30 lembaga - - 21 lembaga 236,250,000 21 lembaga 236,250,000 21 lembaga 252,000,000 21 lembaga 252,000,000

2.01.86 Peningkatan daya

dukung lahan, air

dan lingkungan

pertanian

1 Luas sawah yang

ditingkatkan kadar

BO 1%

0% 40 Ha naik 0,25% 225,000,000 40 Ha naik 0,5% 225,000,000 40 Ha Naik 0,75% 260,974,000 40 Ha naik 1% 444,725,000

2.01.87 Pembinaan

lingkungan sosial

bidang pertanian

1 Luas lahan

tembakau yang

disubstitusi menjadi

lahan holtikultura

0% - 50 ha 600,000,000 100 ha 650,000,000 150 ha 700,000,000 200 ha 750,000,000

2.01.67 Program

peningkatan

penerapan teknologi

pertanian

1 Tercapainya

produktivitas

tanaman pangan

padi 57,62 ku/Ha; jagung

69,47 Ku/Ha; kedelai

16,18 Ku/Ha

padi 58 ku/Ha; jagung

70 Ku/Ha; kedelai 16,5

Ku/Ha

810,880,000 padi 59 ku/Ha; jagung

70,5 Ku/Ha; kedelai 17

Ku/Ha

500,000,000 padi 60 ku/Ha; jagung 71

Ku/Ha; kedelai 17,5

Ku/Ha

510,000,000 padi 61 ku/Ha; jagung


Ku/Ha

510,000,000 padi 62 ku/Ha; jagung 72

Ku/Ha; kedelai 18,5

Ku/Ha

895,000,000

2.01.52 Pengembangan

Kawasan

Agropolitan cluster

tanaman pangan di

Mojowarno, Bareng

dan Ngoro

1 Tercapainya

produksi dan

produktivitas

tanaman pangan di

kawasan agropolitan

padi 103.568 ton ;

jagung 50.221 Ton ;

kedelai 431 Ton;

padi 106.885 ton ;

jagung 57.486 Ton ;

kedelai 432 Ton;

2,586,182,300

2 Tercapainya

produktivitas

tanaman pangan



16,18 Ku/Ha



Ku/Ha2.01.37 Pengembangan

Kawasan

Agropolitan cluster

tanaman pangan

1 Tercapainya

produksi dan

produktivitas

tanaman pangan di

kawasan agropolitan

padi 103.568 ton ;

jagung 50.221 Ton ;

kedelai 431 Ton;

- - padi 108.712 ton ;

jagung 57.893 Ton ;

kedelai 445 Ton ;

200,000,000 padi 110.540 ton ;

jagung 58.301 Ton ;

kedelai 457 Ton ;

185,000,000 padi 112.367 ton ;

jagung 58.709 Ton ;

kedelai 470 Ton ;

185,000,000 padi 114.194 ton ;

jagung 59.117 Ton ;

kedelai 483 Ton;

325,000,000

2.01.37 2 Tercapainya

produktivitas

tanaman pangan



16,18 Ku/Ha

- padi 59,5 ku/Ha;

jagung 71 Ku/Ha;

kedelai 17,5 Ku/Ha



Ku/Ha


72 Ku/Ha; kedelai 18,5

Ku/Ha



Ku/Ha2.01.61 Pembangunan

Infrastruktur

Kawasan

Agropolitan cluster

tanaman pangan

Tercapainya

peningkatan

infrastruktur

pertanian di

kawasan agropolitan

dalam kondisi baik

10% - - 20% 2,656,000,000 25% 1,910,000,000 30% 1,130,000,000 35% 2,250,000,000

42


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2.01.53 Rehabilitasi

Infrastruktur

Kawasan

Agropolitan cluster

tanaman pangan

Tercapainya

Prosentase

infrastruktur

pertanian yang

ditingkatkan

kualitasnya di

kawasan agropolitan

0% - - 10% 453,500,000 15% 380,000,000 20% 320,000,000 25% 990,000,000


kawasan agropolitan

cluster hortikultura

1 Tercapainya

produktivitas

hortikultura di

kawasan agropolitan

Cabe 38,76 ku/ha, tomat

30,44 ku/Ha; durian

51,03 kg/pohon

- Cabe 40,32 ku/ha,

tomat 31,67 ku/Ha;

durian 53,09 kg/pohon

195,000,000 Cabe 41,13 ku/ha, tomat

32,30 ku/Ha; durian

54,16 kg/pohon

215,000,000 Cabe 41,95 ku/ha, tomat

32,62 ku/Ha; durian

54,70 kg/pohon

215,000,000 Cabe 42,37 ku/ha, tomat

32,95 ku/Ha; durian

55,24 kg/pohon

755,000,000


produksi hortikultura

di kawasan

agropolitan

Cabe 174 ton; tomat 49

ton, Durian 531 ton


ton, Durian 553 ton


ton, Durian 564 ton


ton, Durian 569 ton


ton, Durian 575 ton

2.01.90 Program

peningkatan

pemasaran hasil

produksi pertanian


pola kemitraan

jaringan pemasaran

hasil produksi

pertanian

1 Pola kemitraan 2 pola kemitraan 214,780,000 4 pola kemitraan 145,000,000 6 pola kemitraan 145,000,000 8 pola kemitraan 145,000,000 10 pola kemitraan 190,000,000

2.01.26 Peningkatan

Kesejahteraan

Petani Tanaman

Pangan

1 Tercapainya NTP

Subsektor Tanaman

Pangan

108 109 212,238,000 110 500,000,000 111 500,000,000 113 500,000,000 115 724,500,000

2.01.30 Program

pemberdayaan

penyuluh pertanian

lapangan

1 Rasio penyuluh

pertanian yang

mendapatkan

pelatihan :

2,486,155,534 1,075,000,000 1,075,000,000 1,075,000,000 1,337,500,000

Pelatihan 1 kali 40% 35% 30% 25% 20% 15%Pelatihan 2 kali 30% 30% 30% 30% 30% 30%Pelatihan > 3 kali 30% 35% 40% 45% 50% 55%


produk hasil

agribisnis menjadi

bahan jadi atau

setengah jadi

Terwujudnya produk

beras oleh

kelompok tani

100 ton _ _ 500 ton 100,000,000 1000 ton 100,000,000 1500 ton 100,000,000 2000 ton 150,000,000

2.01.36 Peningkatan

kualitas bahan baku

1. Tercapainya

peningkatan

produktivitas

tembakau yang

berkualitas

11.116 Kg/ha/tahun daun

basah

12.500 kg/ha/th 3,618,043,000 13.500 kg/ha/th 3,591,223,000 14.175 kg/ha/th 3,618,043,000 14.884 kg/ha/th 3,618,043,000 15.628 kg/ha/th 3,618,043,000

2.01.54 Pembinaan

lingkungan sosial

Tercapainya jumlah

petani yang

meningkat

pendapatannya

melalui usaha tani

tembakau dan

cengkeh

260 petani 150 petani 3,264,225,000

2.01.45 Pembinaan

lingkungan sosial

bidang Perkebunan

Tercapainya jumlah

petani yang

meningkat

pendapatannya

melalui usaha tani

tembakau dan

cengkeh

260 petani - - 150 petani 3,291,045,000 150 petani 3,291,045,000 150 petani 3,291,045,000 150 petani 3,291,045,000

2.01.74 Program

peningkatan

penerapan teknologi

perkebunan

1 Meningkatnya

produktivitas

tanaman

perkebunan

Tebu 82.600

Kg/ha/Tahun batang

tebu; Kopi 404

Kg/Ha/Thn ose kering,

Cengkeh 400 Kg/Ha/Th

bunga kering, Kakao

528,45 Kg/Ha/Thn biji

kering

- tebu 82.650 kg/ha/th;

kopi 635 kg/ha/th;


kakao 567 kg/ha/th

370,583,000 tebu 83.000 kg/ha/th;

kopi 636 kg/ha/th;


kakao 583 kg/ha/th

300,000,000 tebu 85.000 kg/ha/th;

kopi 637 kg/ha/th;


kakao 601 kg/ha/th

300,000,000 tebu 85.600 kg/ha/th;

kopi 640 kg/ha/th;


kakao 619 kg/ha/th

370,583,000


Rehabilitasi Sarana

dan prasarana

Sumur Dangkal

Pertanian /

Perkebunan

1 Tercapainya

peningkatan sarana

prasarana air

(sumur dangkal)

23 unit 102 unit 3,274,200,000


Rehabilitasi Sarana

dan prasarana

Sumur Dangkal

Perkebunan

1 Tercapainya

peningkatan sarana

prasarana air

(sumur dangkal)

23 unit - - 4 unit 171,000,000 34 unit 1,275,000,000 33 unit 1,275,000,000 32 unit 1,275,000,000

43


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2.01.19 Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebun

an

Tercapainya

produksi benih

tanaman

perkebunan

Kelapa 8.000 btg, Nilam

50.000 stek

Kakao 10.000 btg,

kelapa 10.000 btg, pala

1.400 btg

278,243,500

2.01.34 Peningkatan

produksi

perkebunan

1 Meningkatnya

produksi tanaman

perkebunan

tebu 978.023,8 ton;

tembakau 47.402,47 ton

daun basah; kopi 474,79

ton ose kering; cengkeh

765,82 ton bunga kering;

kakao 141,3 ton biji

kering

tebu 924.467,65 ton;

tembakau 47.402,47

ton; kopi 474,49 ton;

cengkeh 765,82 ton;

kakao 139,67 ton

601,500,000 tebu 961.446 ton;

tembakau 52.142,72

ton; kopi 520 ton;

cengkeh 842,4 ton;

kakao 153,64 ton

317,000,500 tebu 970.000 ton;

tembakau 54.750 ton;

kopi 541 ton; cengkeh

880 ton; kakao 161 ton

549,000,000 tebu 977.000 ton;




549,000,000 tebu 990.000 ton;




671,625,000

2.01.49 Program

Pengelolaan Lahan

Tanaman

Perkebunan

1 Tercapainya

peningkatan

panjang jalan usaha

tani dalam kondisi

baik di kawasan

perkebunan

2 Km 46 km 1,662,618,250 23 km 1,834,000,000 35 km 4,240,000,000 35 km 4,240,000,000 34 km 4,240,000,000

2.01.50 pembangunan

infrastruktur

pengelolaan air

tanaman

perkebunan

1 Panjang saluran

irigasi tersier yang

dibangun

_ - 4,13 km 3,586,575,000 2 km 400,000,000 2 km 500,000,000 1 km 550,000,000

2.01.84 Rehabilitasi

infrastruktur

pengelolaan air

tanaman

perkebunan

1 Panjang JITUT yang

terehabilitasi

- _ 137 m 59,400,000 _ - _ - _ -

2.01.56 pembangunan/

rehabilitasi sarana

prasarana sumur

dalam pertanian /

perkebunan

1 Terbangunnya

sumur dalam

3 unit 4 unit 1,059,300,000

2.01.65 pembangunan/

rehabilitasi sarana

prasarana sumur

dalam perkebunan

1 Terbangunnya

sumur dalam

3 unit - - _ - 1 unit 360,000,000 1 unit 365,000,000 1 unit 370,000,000


Kawasan

Agropolitan Cluster

Perkebunan

1 Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

tanaman

perkebunan di

kawasan agropolitan

kopi 404 kg/ha/th;



- - kopi 635 kg/ha/th;


kakao 567 kg/ha/th

1,370,000,000 kopi 636 kg/ha/th;


kakao 583 kg/ha/th

1,692,789,030 kopi 637 kg/ha/th;


kakao 601 kg/ha/th

1,875,068,000 kopi 640 kg/ha/th;


kakao 619 kg/ha/th

2,052,374,700

2.01.83 kopi 474,79 ton;

cengkeh 765 ton; kakao

141,3 ton






1.018 ton; kakao 151 ton






Kawasan

Agropolitan cluster

Peternakan

1 Meningkatnya

populasi dan

produksi hasil ternak

dan unggas di

kawasan agropolitan

daging 3.393 ton; telur

152 ton; susu 5.562 ton;

populasi ruminansia


1.776.700 ekor

daging 3.585 ton; telur


populasi ruminansia


1.862.434 ekor

- daging 3.710 ton; telur


populasi ruminansia


1.952.447 ekor

105,000,000 daging 3.860 ton; telur


populasi ruminansia


2.046.958 ekor



populasi ruminansia


2.146.192 ekor



populasi ruminansia


2.250.388 ekor

125,000,000

2.01.20 Program

Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian

/ Perkebunan

Lapangan

1. Jumlah kelompok

binaan yang

bermitra

32 kelompok 2 Kelompok 560,804,600

2. Peningkatan status

kelompok binaan:Kel. Lanjut 1.096 kelompok 1.093 kelompokKel. Mandiri 32 kelompok 35 kelompok

2.01.35 Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Perkebunan

Lapangan

1. Jumlah kelompok

binaan yang

bermitra

32 kelompok 2 Kelompok 200,000,000 2 Kelompok 235,000,000 2 Kelompok 235,000,000 2 Kelompok 250,000,000

2. Peningkatan status

kelompok binaan:Kel. Lanjut 1.096 kelompok 1.090 kelompok 1087 kelompok 1086 kelompok 1085 kelompokKel. Mandiri 32 kelompok 38 kelompok 41 kelompok 42 kelompok 43 kelompok

2.01.21 Program

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit ternak

1 Angka kejadian

penyakit ternak

35% 30% 413,539,000 25% 297,440,000 23% 468,088,800 21% 468,546,576 18% 469,013,507

2 Angka kematian

ternak;

12% 10%; 8%; - 7%; - 6%; - 5%; -

44


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

3 Tercapainya

peningkatan

prosentase daging

berkualitas yang

beredar di

masyarakat

70% 75% 78% - 80% - 82% - 85% -

2.01.22 Program

peningkatan

produksi hasil

peternakan

1 Meningkatnya

Capaian produksi

hasil ternak:

3,154,540,760 _ 900,000,000 _ 832,020,000 _ 1,828,445,000 _ 2,559,337,058

a Daging 17.459 ton 17.695 ton 17.951 ton 18.275 ton 18.533 ton 18.878 ton b Telur 12.641 ton 13.484 ton 13.712 ton 13.875 ton 14.069 ton 14.263 ton c Susu 6502 ton 6.632 ton 6.708 ton 6.943 ton 7.105 ton 7.248 ton d Tercapainya

populasi ternak

ruminansia

276.619 ekor 285.044 ekor 291.934 ekor 297.143 ekor 304.215 ekor 312.025 ekor

e Tercapainya

populasi unggas

8.143.389 ekor 8.344.000 ekor 8.499.000 ekor 8.694.000 ekor 8.848.000 ekor 9.058.000 ekor

f Tercapainya

kecukupan protein

hewani dari bahan

asal hewan

7,17 gr/kap/hr 7,76 gr/kap/hr 7,79 gr/kap/hr 7,89 gr/kap/hr 7,95 gr/kap/hr 7,95 gr/kap/hr

g Tercapinya nilai

tukar petani sub

sektor peternakan

141.74 158.15 162.93 165.38 170.37 172.93

h Konsumsi hasil

peternakan: a) daging 11,57 kg/kap/th 11,62 kg/kap/th 11,92 kg/kap/th 12,02 kg/kap/th 12,08 kg/kap/th 12,20 kg/kap/thb) telur 8,46 kg/kap/th 8,96 kg/kap/th 9,02 kg/kap/th 9,04 kg/kap/th 9,08 kg/kap/th 9,11 kg/kap/thc) susu 3,94 kg/kap/th 2,82 kg/kap/th 2,85 kg/kap/th 2,91 kg/kap/th 2,94 kg/kap/th 3 kg/kap/th

2.01.24 Program

peningkatan

penerapan teknologi

peternakan


sapi potong yang

teregister/KTP

ternak

2000 ekor 2100 ekor 1,097,600,000 2200 ekor 3,922,589,780 2300 ekor 3,850,000,000 2400 ekor 4,000,000,000 2500 ekor 1,182,445,668

2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

inseminasi buatan

SC (Service Per

Conception)

1,5 ekor 1.5 1.5 1.48 1.48 1.48

3 Kelahiran Hasil IB 21.333 ekor 22.864 ekor 22.864 ekor 22.864 ekor 25.038 ekor 28.675 ekor4 Calving Interval

(jarak kelahiran)

17 bulan 16 bulan 16 bulan 16 bulan 15 bulan 15 bulan

5 Pelayanan IB 40.000 straw 50.000 straw 50.000 straw 52.000 straw 52.000 straw 55.000 straw 6 Akseptor 26.600 ekor 33.000 ekor 33.000 ekor 33.000ekor 35.000 ekor 37.000 ekor


Lingkungan Sosial

Bidang Peternakan

dan Perikanan

1 Terciptanya

lapangan usaha

baru melalui

pembinaan

kemampuan dan

keterampilan usaha

budidaya ternak dan

bantuan sarana

produksi

160 petani 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006 160 petani 2,559,084,006

2.01.23 Program

peningkatan

pemasaran hasil

produksi peternakan


kemitraan jaringan

pemasaran hasil

produksi peternakan

5 inti dan 100 plasma 5 inti dan 110 plasma 2,638,564,000 5 inti dan 115 plasma 1,488,789,700 5 inti dan 120 plasma 1,488,789,700 5 inti dan 125 plasma 310,000,000 5 inti dan 130 plasma 1,888,789,700

2.01.31 Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani Perkebunan

1 NTP Subsektor

Perkebunan

106.45 106.5 120,000,000 107.0 80,000,000 107.5 68,000,000 108.0 68,000,000 108.5 78,200,000

2.01.25 Pemberdayaan

Penyuluh

Peternakan/Perikan

an Lapangan

1 Tercapinya jumlah

kelompok ternak/

ikan binaan

9 kelompok 10 kelompok 165,650,000 11 kelompok 40,000,000 14 kelompok 84,118,835 18 kelompok 85,022,175 21 kelompok 1,573,730,197

2.01.25 2 Tercapinya jumlah

kelompok binaan

yang bermitra

20% 20% 20% 20% 20% 20%


klasifikasi kelompok

ternak: a. Pemula b.

Madya c. Mandiri

201 kelompok pemula, 4

kelompok Madya dan 1

kelompok Mandiri

202 kelompok Pemula,

6 kelompok Madya dan

2 kelompok Mandiri



2 kelompok Mandiri



3 kelompok Mandiri



3 kelompok Mandiri



4 kelompok Mandiri

45


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


klasifikasi kelompok

ikan: a. Pemula b.

Madya c. Mandiri

41 kelompok Pemula, 11


kelompok Mandiri

50 kelompok Pemula,

12 kelompok Madya

dan 1 kelompok Mandiri

59 kelompok Pemula,

14 kelompok Madya

dan 2 kelompok Mandiri



kelompok Mandiri



kelompok Mandiri



kelompok Mandiri

URUSAN KEHUTANAN2.02.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 486,600,000 100% 486,600,000 100% 486,600,000 100% 486,600,000 100% 486,600,000

2.02.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 342,910,000 100% 342,910,000 100% 342,910,000 100% 342,910,000 100% 342,910,000

2.02.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000

2.02.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000

2.02.31 Program Pengelolan

Lahan Tanaman

Perkebunan

Peningkatan

panjang jalan usaha

tani dalam kondisi

baik

2 km 46 km 5,632,730,580


Kawasan

Agropolitan cluster

Perkebunan di

Wonosalam,

Bareng, Ngoro dan

Mojowarno

Meningkatnya

produksi dan

produktivitas

tanaman

perkebunan di

kawasan agropolitan

kopi 404 kg/ha/th;



kopi 634 kg/ha/th;


kakao 550 kg/ha/th

1,350,231,750

2.02.29 kopi 474,79 ton;

cengkeh 765 ton; kakao

141,3 ton



2.02 .16 Program rehabilitasi

hutan dan lahan

1 Berkurangnya lahan

kritis

1.600 Ha lahan kritis 0 1,155,976,000 - 784,882,500 400 ha 1,176,966,000 350 Ha 1,176,966,000 350 Ha 1,359,967,500


hutan dan lahan

(TEBING)

Tercapainya

penyelamatan

tebing

7 tebing 2 232,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 3 250,000,000


hutan dan lahan

(RESAPAN)

Terseianya Sumur

Resapan (unit)

115 sumur resapan 10 317,544,000 10 270,000,000 10 270,000,000 10 270,000,000 10 270,000,000

2.02.34 Pembinaan dan

peningkatan

kelembagaan

kelompok tani hutan

rakyat (KTHR)

1 Meningkatnya

kapasitas pengelola

kelembagaan

kelompok

1 kelompok - 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok 50,000,000 2 kelompok 60,000,000

2.02.17 Program

perlindungan dan

konservasi sumber

daya hutan

1 Rehabilitasi hutan

dan lahan dengan

pembangunan sipil

teknis dan vegetatif

dam penahan 7 unit,

gully plug 2 unit, pembgn

vegetatif 400 ha

0 - dam penahan 5 unit,

gully plug 5 unit,

vegetatif 200 ha

1,500,000,000 dam penahan 5 unit,

gully plug 5 unit,

vegetatif 200 ha

1,500,000,000 dam penahan 5 unit, gully

plug 5 unit, vegetatif 200

ha

1,500,000,000 dam penahan 5 unit, gully

plug 5 unit, vegetatif 200

ha

1,500,000,000

2.02.15 Program

pemanfaatan

potensi sumber

daya hutan

1 Produksi hasil hutan

kayu

2.209,18 m3 2.200 m3 685,690,000 2.200 m3 601,337,500 2.200 m3 673,249,375 2.200 m3 673,249,375 2.200 m3 617,977,000


dan penertiban

industri hasil hutan

1 Terwujudnya industri

hasil hutan yang

berkelanjutan

53 industri 1 unit 300,000,000 1 unit 255,000,000 1 unit 216,750,000 1 unit 216,750,000 1 unit 249,262,500

2.02.19 2 Jumlah industri hasil

hutan bersertifikat

SVLK

1 industri 1 industri 1 industri 1 industri

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.18 Program

Peningkatan

Pengelolaan

Lingkungan

Pertambangan

1 Tersusunnya

dokumen hasil

pengawasan PETI

- 4 Laporan 20,000,000 4 laporan 42,000,000 4 laporan 50,000,000 4 laporan 70,000,000 4 laporan 105,000,000

46


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2.03.19 Program

Pembangunan,

Pengembangan dan

Pengelolaan Energi

Terbarukan

1 Terwujudnya desa

mandiri energi

berbasis biogas

8 desa memiliki potensi

sebagai Desa Mandiri

Energi

1 desa 468,000,000 - - - - - - 1 desa -

2.03.20 Program

Pembangunan,

Pengembangan dan

Pengelolaan Energi

Tidak Terbarukan

1 Jumlah rumah

tangga yang

mendapatkan

layanan sambungan

listrik

98 RTM 202 RTM 880,000,000 105 RTM 700,000,000 105 RTM 700,000,000 105 RTM 700,000,000 105 RTM 805,000,000

URUSAN PARIWISATA2.04.15 Program

pengembangan

pemasaran

pariwisata

1 Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisata

1.425.000 Orang 1.425.000 Orang 150,000,000 1,430,000 orang 130,000,000 1.435.000 orang 145,000,000 1.450.000 Orang 160,000,000 1.525.000 Orang 200,000,000

2.04.16 Program

pengembangan

destinasi pariwisata

1 Meningkatnya

jumlah obyek wisata

1 lokasi (tirta wisata) 1 lokasi (tirta wisata) 150,000,000 1 lokasi (tirta wisata) 145,000,000 1 lokasi (tirta wisata) 135,000,000 1 lokasi (tirta wisata) 140,000,000 3 lokasi (tirta wisata, air


sekar pudaksari, kedung

cinet-plandaan)

280,000,000

2.04.17 Program

pengembangan

kemitraan

1 Meningkatnya

jumlah media

promosi pariwisata

3 media (cetak,


3 media (cetak,


200,000,000 3 media (cetak,


205,000,000 3 media (cetak,


190,000,000 3 media (cetak,


195,000,000 3 media (cetak,


235,000,000

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 586,229,500 100% 586,229,500 100% 586,229,500 100% 586,229,500 100% 586,229,500

2.05.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 463,920,000 100% 463,920,000 100% 463,920,000 100% 463,920,000 100% 463,920,000

2.05.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 24,600,000 100% 24,600,000 100% 24,600,000 100% 24,600,000 100% 24,600,000

2.05.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 37,570,000 100% 37,570,000 100% 37,570,000 100% 37,570,000 100% 37,570,000

2.05.23 Program

Optimalisasi

pengelolaan dan

pemasaran produksi

perikanan

1 Tercapainya

konsumsi makan

ikan

15,20 kg/kap/thn 16,6 Kg/kap/thn 97,000,000 16,7 kg/kap/th 80,000,000 16,8 kg/kap/th 80,000,000 16,9 kg/kap/th 80,000,000 17 kg/kap/th 80,000,000

2.05.20 Program

pengembangan

budidaya perikanan

1 Tercapainya

produksi ikan

budidaya

15.551,4 ton 15.758 ton 1,568,791,306 15.769 ton 484,672,500 15.759 ton ikan 889,980,678 15.760,5 ton ikan 816,623,300 15.761 ton 1,089,492,198

2 Tercapainya

peningkatan NTP

74 80 81 82 83 84


Kawasan

Agropolitan cluster

Perikanan

Tercapainya

persentase produksi

dan produktivitas

ikan di kawasan

agropolitan

Produksi ikan 7.930 ton;

produktivitas 233,56

ton/ha

Produksi ikan 7.930 ton;

Produktivitas 233.56

ton/ha

- Produksi ikan 7.930,5

ton; Produktivitas

233.56 ton/ha

105,000,000 Produksi ikan 7.931,5

ton; Produktivitas 233.62

ton/ha

30,000,000 Produksi ikan 7.932 ton;

Produktivitas 233.65

ton/ha

117,000,000 Produksi ikan 7.933,5

ton; Produktivitas 233.68

ton/ha

125,000,000

URUSAN PERDAGANGAN2.06.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Tercapainya

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 957,957,000 100% 957,957,000 100% 957,957,000 100% 957,957,000 100% 957,957,000

2.06.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1 Tercapainya

dukungan sarana

dan prasarana

pelayanan

100% 100% 292,370,000 100% 292,370,000 100% 292,370,000 100% 292,370,000 100% 292,370,000

2.06.03 Program


aparatur


aparatur

100% 100% 19,775,000 100% 19,775,000 100% 19,775,000 100% 19,775,000 100% 19,775,000

47


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8

2.06.07 Program

perencanaan

Strategis dan

Pelaporan Capaian

Kinerja serta

Keuangan SKPD

1 Tercapainya

perencanaan dan

pelaporan kinerja

dan keuangan

100% 100% 39,999,600 100% 39,999,600 100% 39,999,600 100% 39,999,600 100% 39,999,600

2.06.24 Program Sistem

Resi Gudang

1 Berfungsinya

program sistem resi

gudang

_ _ 3 kali 50,000,000 3 kali 52,500,000 3 kali 57,750,000 3 kali 63,525,000

2.06.23 Penataan dan

penyediaan pasar


di Kawasan

Agropolitan


produk agropolitan

yang didistribusikan

0% _ - 26% 209,000,000 31% 229,900,000 19% 252,890,000 23% 254,189,000

2.06.15 Program

perlindungan

konsumen dan

pengamanan

perdagangan

1 Meningkatnya

persentase kualitas

barang yang berdar

di masyarakat

sesuai standar yang

berlaku

65% 70% 63,500,000 75% 67,199,000 80% 70,008,000 85% 73,516,500 95% 77,191,000

2.06.15 2 Meningkatnya

prosentase akurasi

alat ukur /

timbangan melalui

tera ulang UTTP

66% 68% 70% - 74% - 76% - 80%

2.06.17 Program

peningkatan dan

pengembangan

ekspor

1 Tercapainya nilai

ekspor

$94,351,272 88.326.922 (US$) 55,425,000 92.743.268 (US$) 58,196,250 97.380.431 (US$) 61,106,500 102.249.452 (US$) 64,161,825 110.361.924 (US$) 68,369,900

2.06.18 Program

peningkatan

efisiensi

perdagangan dalam

negeri

1 Tercapainya volume

perdagangan

$231,713,339 $ 326,725,451.00 355,301,500 $ 343,061,723.00 393,066,600 $ 360,214,809.00 413,720,700 $ 378,225,549.00 435,308,000 $ 397,136,826.00 457,872,500


pedagang kakilima

dan asongan


PKL dan asongan

yang terbina

835 PKL 835 PKL 44,930,000 876 PKL 47,176,500 920 PKL 49,353,000 966 PKL 51,012,000 1015 PKL 53,742,000

2.06.20 Program

Pengelolaan Pasar

Daerah

1 Tercapainya PAD

pasar daerah

3,487,126,950 3,499,080,000 5,732,899,350 3,534,070,000 3,941,146,682 3,569,410,000 10,548,667,607 3,605,104,000 11,404,289,695 3,641,155,000 11,133,802,831

2.06.20 2 Jumlah Pedagang

dalam pasar daerah

8.998 pedagang 9.152 pedagang 9.196 pedagang 9.234 pedagang 9.278 pedagang 9.331 pedagang

URUSAN INDUSTRI2.07 .15 Program

peningkatan

kapasitas iptek

sistem produksi

1 Meningkatnya

kapasitas iptek

sistem produksi

145 sentra IKM 149 sentra IKM 279,100,000 154 sentra IKM 293,055,000 159 sentra IKM 307,707,750 164 sentra IKM 323,437,000 169 sentra IKM 339,609,000

2.07.16 Program

pengembangan

industri kecil dan

menengah

1 Tercapainya volume

usaha industri kecil

dan menengah

415,436,911,000 415,436,911,000 458,559,000 432,054,387,000 481,486,950 449,336,562,000 505,563,000 467,310,024,000 531,205,250 486,002,424,000 557,765,250


struktur industri

1 Tercapainya

penataan struktur

industri yang baik

88 IKM 88 IKM 74,500,000 100 IKM 78,225,000 100 IKM 82,136,250 100 IKM 86,245,000 100 IKM 90,557,250

2.07.19 Program

pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

1 Tercapainya

pengembangan

sentra-sentra

industri potensial

4 sentra 4 sentra 147,150,000 5 Sentra IKM 154,508,000 5 Sentra IKM 162,234,000 5 Sentra IKM 170,345,700 5 Sentra IKM 178,863,000


Industri


produksi rokok dan

industri hasil

tembakau yang

berproduksi

37.713.600 batang (7

PR)

26.769.600 batang (5

PR)

567,232,500 29.446.560 batang (5

PR)

595,594,125 32.391.216 batang (5

PR)

625,374,125 34.010.772 batang (S) 656,634,000 35.711.316 batang (5 PR) 689,466,000

48


1 2 4

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)


RPJMD (Tahun 2013)



93 5 6 7 8


Lingkungan Sosial

bidang Perindustrian

dan Perdagangan

Tercapainya jumlah

IKM yang

mendapatkan

pembinaan /

bantuan di

lingkungan

IHT/daerah

penghasil bahan

baku IHT

125 IKM 140 IKM IHT 1,094,760,000 140 IKM IHT 1,193,983,500 140 IKM IHT 1,264,447,750 140 IKM IHT 1,327,670,138 140 IKM IHT 1,406,487,326

URUSAN KETRANSMIGRASIAN2.08.18 Pengembangan

kerjasama dengan

wilayah pengiriman

transmigran

1 meningkatnya

jumlah Transmigran

yang ditempatkan

35 org 40 org 100,000,000 40 org 55,000,000 40 org 60,000,000 40 org 65,000,000 40 org 100,000,000

835,599,808,173 820,986,842,025 858,958,239,181 879,428,200,217 916,858,630,892 TOTAL

49

Target Rp

11

100% 27,702,595,000 Dinas

Pendidikan

100% 5,910,180,000 Dinas

Pendidikan

100% 190,000,000 Dinas

Pendidikan

100% 700,000,000 Dinas

Pendidikan

100% 200,000,000 Dinas

Pendidikan

96.25% 2,119,650,000 Dinas

Pendidikan

97.35% 2,790,872,500 Dinas

Pendidikan

100% 1,448,204,495 Dinas

Pendidikan

92.50% 110,000,000 Dinas

Pendidikan

92.39% 9,260,859,000 Dinas

Pendidikan

6.11% 15,874,917,800 Dinas

Pendidikan

95.00% 857,500,000 Dinas

Pendidikan

95.00% 12,744,260,000 Dinas

Pendidikan

1:28 33,266,715,381 Dinas

Pendidikan

97.84% 149,527,115,341 Dinas

Pendidikan

96.75% 42,948,130,044 Dinas

Pendidikan

200 lembaga 10,000,000,000 Dinas

Pendidikan

PROGRAM, INDIKATOR SERTA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2014-2018

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 SKPD

Penanggung

JawabKondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

10

50

Target Rp

11


Penanggung


10

79.25 550,000,000 Dinas

Pendidikan

1:2 3,981,400,000 Dinas

Pendidikan

39.20% 11,813,952,052 Dinas

Pendidikan

75.13

80.47

74.29

99.89% 37,616,676,814 Dinas

Pendidikan

98.02% 51,858,968,101 Dinas

Pendidikan

98.62% 13,933,348,166 Dinas

Pendidikan

7.85 Dinas

Pendidikan22.58% 5,228,741,000 Dinas

Pendidikan

77.14%

0.28%

68.39% 6,983,286,092 Dinas

Pendidikan

7.67 26,725,066,000 Dinas

Pendidikan

75.84% 889,103,911 Dinas

Pendidikan

7.50 37,004,637,500 Dinas

Pendidikan

71.75% 8,830,480,822 Dinas

Pendidikan

51

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 12,829,044,425 Dinas Kesehatan

100% 1,239,450,000 Dinas Kesehatan

100% 139,125,000 Dinas Kesehatan


100% 6,377,128,500 RSUD PLOSO

100% 733,375,000 RSUD PLOSO

100% 168,375,000 RSUD PLOSO

100% 200,000,000 RSUD PLOSO

80 2,809,378,850 Dinas Kesehatan

100

90

15



102

52

Target Rp

11


Penanggung


10

64


20 149,594,000 Dinas Kesehatan


100

100

100 -

85 -

4

50


75

23 -

58


2

7,5

100

53

Target Rp

11


Penanggung


10

1.8 -

0,2

95

92

85 -

88


76%

36/100.000 pddk 10,250,125,476 Dinas Kesehatan

< 1

95

100

60 -

92%

100

< 0,5 -

100

100

> 90 -

> 90

100

54

Target Rp

11


Penanggung


10

20

80 -

> 90

100

100

100 -

≥ 2

8 per 1000 KH 301,398,000 Dinas Kesehatan

90%

74

73



80

70

2


95 Dinas Kesehatan

95 Dinas Kesehatan

55

Target Rp

11


Penanggung


10

95 Dinas Kesehatan

95 Dinas Kesehatan

95 Dinas Kesehatan

80 Dinas Kesehatan

11.5 381,365,000 Dinas Kesehatan

100

100

83

100% 611,017,248,000 RSUD Jombang

95% 55,000,000,000 RSUD Jombang

100% 21,726,297,000 RSUD Jombang

100% 15,000,000,000 RSUD Jombang

100% 50,612,945,107 RSUD Ploso



12.257

11,625,961,900 RSUD Ploso

100% 20,884,500 RSUD Ploso

56

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 71,597,920,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

100% 2,867,500,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

100% 554,500,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan100% 225,000,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

100% 8,421,460,000 Dinas PU Cipta

Karya

100% 16,811,250,000 Dinas PU Cipta

Karya

100% 796,250,000 Dinas PU Cipta

Karya

100% 450,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

15 dokumen 798,250,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

100% 11,704,150,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

5 dam 22,401,345,040 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

1 embung

73 saluran irigasi


Marga dan

Pengairan 7 embung

69 saluran irigasi

79 lembaga 5,868,721,125 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan

57

Target Rp

11


Penanggung


10

28 saluran irigasi


Marga dan

Pengairan

41 saluran irigasi

21 ruas 10,675,753,600 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan

1 duiker 1,151,164,150 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan


jalan

8 buah 5,028,265,200 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan

3 ruas 876,963,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan


jalan

1,498,864,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

5 dokumen 24,250,000,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

6.396 drum

58

Target Rp

11


Penanggung


10

0,25 ha

10 dokumen


Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan

20.450 m rumija 7,204,261,300 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

12 duiker


jalan


Marga dan

Pengairan5 buah 3,655,000,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan3 ruas 988,889,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan43 ruas 11,764,712,200 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan


Marga dan

Pengairan


jalan

3,916,522,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

100% 445,217,500 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

4 embung 13,900,000,000

1 waduk

3,45 ha

1 dokumen

1 dokumen

Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

59

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 7,770,005,600 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

77 ruas 20,707,490,820 Dinas PU Cipta

Karya


Karya


Karya


Karya


Karya


Karya


Karya


Karya


Karya

2 unit -


Karya


Karya

60

Target Rp

11


Penanggung


10

1 unit


Karya

2 lokasi 500,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

92 lokasi 7,173,399,128 Dinas PU Cipta

Karya

26 unit


Karya

36 lokasi

22 lokasi

2 lembaga

Operasional 85% 53,992,100,000 Dinas PU Cipta

Karya

4 unit

7 ton

42 lokasi


Karya


Karya

5 kawasan 1,375,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

21 kecamatan

61

Target Rp

11


Penanggung


10

100 penyedia 250,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

10 dokumen 4,150,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

Pembangunan 50%

Pembangunan 50% 3,250,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

Pembangunan 50% 3,250,000,000 Dinas PU Cipta

Karya


Karya

1120 rtlh 1,250,000,000 Dinas PU Cipta

Karya


Karya

1 ha

21 kecamatan 375,000,000 Bappeda

80% 2,750,000,000 Bappeda

1250 berkas 375,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

96 desa/peta 1,107,900,000 Dinas PU Cipta

Karya

6 Kel/Desa Dinas PU Cipta

Karya

4 ha 30,375,000,000 Dinas PU Cipta

Karya

9,75 ha

62

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 2,903,567,500 Bappeda

100% 610,500,000 Bappeda

100% 36,000,000 Bappeda

100% 200,000,000 Bappeda

90% 3,561,485,004 Bappeda

90% 4,404,700,000 Bappeda

90% 4,970,000,000 Bappeda

90% 4,268,760,000 Bappeda

90% 2,938,729,004 Bappeda

90% 991,983,000 Bappeda

93% 558,550,000 Bappeda

93% 362,500,000 Bappeda

100% 9,447,530,000 Dishubkom

63

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 4,229,900,000 Dishubkom

100% 526,275,000 Dishubkom

100% 175,000,000 Dishubkom

100% 95,800,000 Dishubkom

742 titik 19,119,236,318 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

4.041 titik

25 trayek 1,970,890,000 Dishubkom

20Halte 3,443,000,000 Dishubkom


unit halte

-

60% 10,395,520,000 Dishubkom


RPPJ

-

10000 m² -

7 unit traffic light -

500 m -

19 flashing -

15 Unit ZOSS -


Flasing

-

250 buah -

42 Unit ZOSS -

14200 m2 -

26 unit Countdown Timer -

64

Target Rp

11


Penanggung


10

45 unit Countdown Timer -

Perkotaan Jombang 8,808,600,000 Dishubkom

100% 2,747,000,000 Dishubkom

100% 740,000,000 Dishubkom

5 dokumen 400,000,000 Dishubkom

50% 1,100,000,000 Dishubkom

1 terminal angkutan

barang

11,150,000,000 Dishubkom

1 unit Jembatan, 2 unit

Forklift dan peralatan

pendukung, pembebasan

lahan dan pembangunan

gudang

100% 2,476,679,500 BLH

100% 1,522,520,000 BLH

100% 26,250,000 BLH

100% 75,000,000 BLH

100% 8,398,922,740 BLH

10 industri BLH

65

Target Rp

11


Penanggung


10

0% BLH

25 dokumen BLH

100% BLH

100% BLH

100% BLH

100% BLH

94% BLH

10 titik BLH

90% BLH

100% BLH

66

Target Rp

11


Penanggung


10

100% BLH

8 parameter BLH

5 kegiatan BLH

6 dokumen BLH

6 dokumen BLH

100% BLH

11 dokumen 2,210,610,100 BLH

100% BLH

15 sumur resapan dan

4000 lubang biopori

BLH

1 dokumen BLH

3 dokumen BLH

1 lokasi BLH

8 lokasi BLH

10 lokasi 3,434,000,000 BLH

223 sekolah BLH

4 SKPD BLH

1 lokasi BLH

67

Target Rp

11


Penanggung


10

9 pokmas; 90 kader 1,637,500,000 BLH

100% 3,976,435,000 Dispenduk-capil


100% 46,375,000 Dispenduk-capil

100% 200,000,000 Dispenduk-capil


100% Dispenduk-capil

100%

2,369,851,390 Dispenduk-capil

80% - 60% -

100% - 100% - 100% -

100% 163,625,000 BPPKB

100% 3,944,390,000 BPPKB

8 layanan 222,060,000 BPPKB

100% 668,900,000 BPPKB

68

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 2,542,500,000 BPPKB

100% 685,000,000 BPPKB

100% 122,500,000 BPPKB

100% 199,999,500 BPPKB

77,10% 7,047,015,006 BPPKB

100.00% 962,046,600 BPPKB

100% 8,276,987,500 BPPKB

100% 172,290,920 BPPKB

1.70% 1,762,274,010 BPPKB

100% 1,499,950,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

100% 1,524,050,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

100% 42,500,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi100% 150,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

Terdapat 2 tokoh

pahlawan yang diakui

285,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi50% 4,481,500,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

69

Target Rp

11


Penanggung


10

2575 orang yang


1,987,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

75% dari 100 LKS 1,978,500,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

3.27% 250,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

100% 622,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

38% 1,005,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi5 kasus 2,284,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

5% 2,500,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi

100% 2,524,880,000 Dinas Koperasi

dan UMKM

100% 956,250,000 Dinas Koperasi

dan UMKM


dan UMKM


dan UMKM

608 WUB 3,732,768,400 Dinas Koperasi

dan UMKM

10 produk UMKM 1,759,478,500 Dinas Koperasi

dan UMKM

70

Target Rp

11


Penanggung


10

25 UMKM 2,924,252,500 Dinas Koperasi

dan UMKM

526 kop aktif 3,563,727,500

26 Kop -

121 264,642,500

121

10 Kop

- - Dinas Koperasi

dan UMKM

230 Kop 1,340,697,500 Dinas Koperasi

dan UMKM

319 Kopwan 649,065,000 Dinas Koperasi

dan UMKM

100% 826,717,500 Kantor

Penanaman

Modal

100% 949,220,000 Kantor

Penanaman

Modal

100% 10,500,000 Kantor

Penanaman

Modal100% 188,332,500 Kantor

Penanaman

Modal

28 PMA/PMDN 4,698,382,075 Kantor

Penanaman

Modal

Rp. 15.010.185.021.678 Kantor

Penanaman

Modal5,05% (total tambahan

orang yang bekerja


Kantor

Penanaman

Modal

48.00 Kantor

Penanaman

Modal

Dinas Koperasi

dan UMKM

Dinas Koperasi

dan UMKM

71

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 190,000,000 Kantor

Penanaman

Modal

Rp. 15.010.185.021.678 615,764,675 Kantor

Penanaman

Modal

8% 2,019,000,000 Dispora budpar

250 event 2,725,000,000 Dispora budpar

3 unit sarpras kesenian


budaya

515,000,000 Dispora budpar

100% 3,912,000,000 Dispora budpar

100% 2,379,000,000 Dispora budpar

100% 75,000,000 Dispora budpar

100% 200,000,000 Dispora budpar

40 atlit 3,008,915,000 Dispora budpar

1 stadion representatif, 1

GOR, 1 kolam renang

memenuhi standar, 1

lapangan tenis indoor

49,350,500,000 Dispora budpar

48% 1,785,000,000 Dispora budpar

100% 1,860,255,000 Bakesbangpol

Linmas

100% 384,750,000 Bakesbangpol

Linmas


Linmas

72

Target Rp

11


Penanggung


10


Linmas

100% 1,931,722,000 Satuan Polisi

Pamong Praja

100% 598,000,000 Satuan Polisi

Pamong Praja

100% 1,044,175,000 Satuan Polisi

Pamong Praja


Pamong Praja

100% 2,311,517,500 BPBD

100% 738,650,000 BPBD

100% 126,250,000 BPBD

100% 199,980,000 BPBD

Tidak ada kasus SARA 998,408,000 Bakesbangpol

Linmas

Menurun 5% 304,000,000 Bakesbangpol

Linmas

1971 anggota linmas

terlatih

10,514,600,000 Bakesbangpol

Linmas


Pamong Praja

8.33 1,095,000,000 Bakesbangpol

Linmas

73

Target Rp

11


Penanggung


10

78 Pelanggaran 624,000,000 Bakesbangpol

Linmas


Pamong Praja

90% 2,608,630,000 Satuan Polisi

Pamong Praja


daerah

3,173,376,000 Bakesbangpol

Linmas

Tidak terjadi AGHT 1,224,564,000 Bakesbangpol

Linmas

85% 2,168,292,000 Bakesbangpol

Linmas

44%

34.12% 5,841,278,500 BPBD

100% 4,388,780,000 BPBD



179,470,000 BPBD

100% 16,728,287,300 Sekretariat

Dewan

100% 14,931,007,440 Sekretariat

Dewan

100% 2,515,500,000 Sekretariat

Dewan

100% 280,225,000 Sekretariat

Dewan

74

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 200,000,000 Sekretariat

Dewan

100% 1,310,000,000 Bag. Adm. Kesra

100% 142,500,000 Bag. Adm. Kesra

100% 14,875,000 Bag. Adm. Kesra

100% 100,000,000 Bag. Adm. Kesra

100% 662,500,000 Bag. Adm.

Pembangunan

100% 157,500,000 Bag. Adm.

Pembangunan

100% 13,125,000 Bag. Adm.

Pembangunan

100% 75,000,000 Bag. Adm.

Pembangunan

100% 952,270,275 Bag. Adm.

Pememerintahan

100% 94,250,000 Bag. Adm.

Pememerintahan

100% 13,500,000 Bag. Adm.

Pememerintahan

100% 100,000,000 Bag. Adm.

Pememerintahan

100% 641,027,600 Bag. Adm.

Perekonomian

100% 255,000,000 Bag. Adm.

Perekonomian

75

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 14,000,000 Bag. Adm.

Perekonomian

100% 75,000,000 Bag. Adm.

Perekonomian

100% 1,345,480,000 Bag. Adm. SDA

& Ketahanan

pangan

100% 195,000,000 Bag. Adm. SDA

& Ketahanan

pangan

100% 8,750,000 Bag. Adm. SDA

& Ketahanan

pangan

100% 69,375,000 Bag. Adm. SDA

& Ketahanan

pangan

100% 1,093,098,500 Bag. Hukum

100% 161,500,000 Bag. Hukum

100% 8,750,000 Bag. Hukum

100% 50,000,000 Bag. Hukum

100% 1,790,713,000 Bag. Humas

100% 497,250,000 Bag. Humas

100% 45,750,000 Bag. Humas

100% 100,000,000 Bag. Humas

100% 410,900,000 Bag. Organisasi

76

Target Rp

11


Penanggung


10




100% 9,705,850,000 Bag.

Perlengkapan

100% 82,065,250,000 Bag.

Perlengkapan

100% 10,306,375,000 Bag.

Perlengkapan

100% 32,380,000 Bag.

Perlengkapan

100% 32,085,625,000 Bag. Umum

100% 15,465,000,000 Bag. Umum

100% 369,375,000 Bag. Umum

100% 100,000,000 Bag. Umum

100% 3,127,500,000 Inspektorat

100% 19,862,625,000 Inspektorat

100% 50,000,000 Inspektorat

100% 129,322,500 Inspektorat

77

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 2,714,699,500 BKD

100% 916,355,000 BKD

100% 100,000,000 BKD

100% 220,625,000 BKD

100% 2,337,600,000 BPP

100% 1,939,260,000 BPP

100% 118,125,000 BPP

100% 171,000,000 BPP

100% 11,135,443,500 DPPKAD

100% 2,446,425,000 DPPKAD

100% 154,250,000 DPPKAD

100% 849,290,000 DPPKAD

100% 340,000,000 DPPKAD

100% 448,825,070 Kec. Bandar KM

100% 274,725,000 Kec. Bandar KM

100% 22,500,000 Kec. Bandar KM

78

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 100,000,000 Kec. Bandar KM

100% 574,096,995 Kec. Bareng

100% 217,500,000 Kec. Bareng

100% 18,000,000 Kec. Bareng

100% 100,000,000 Kec. Bareng

100% 566,650,395 Kec. Diwek

100% 304,712,500 Kec. Diwek

100% 17,250,000 Kec. Diwek

100% 100,000,000 Kec. Diwek

100% 594,436,320 Kec. Gudo

100% 258,000,000 Kec. Gudo

100% 15,750,000 Kec. Gudo

100% 100,000,000 Kec. Gudo

100% 535,724,000 Kec. Diwek

100% 242,405,000 Kec. Diwek

79

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 14,250,000 Kec. Diwek

100% 100,000,000 Kec. Diwek

100% 561,805,000 Kec. Jombang

100% 584,212,500 Kec. Jombang

100% 25,000,000 Kec. Jombang

100% 100,000,000 Kec. Jombang

100% 491,338,645 Kec. Kabuh

100% 2,284,899,590 Kec. Kabuh

100% 15,000,000 Kec. Kabuh

100% 100,000,000 Kec. Kabuh

100% 550,261,360 Kec. Kesamben

100% 117,269,475 Kec. Kesamben

100% 18,000,000 Kec. Kesamben

100% 100,000,000 Kec. Kesamben

100% 443,070,000 Kec. Kudu

80

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 254,850,000 Kec. Kudu

100% 16,625,000 Kec. Kudu

100% 100,000,000 Kec. Kudu

100% 457,446,435 Kec. Megaluh

100% 253,500,000 Kec. Megaluh

100% 15,750,000 Kec. Megaluh

100% 100,000,000 Kec. Megaluh

100% 525,388,090 Kec. Mojoagung

100% 307,500,000 Kec. Mojoagung

100% 20,125,000 Kec. Mojoagung

100% 100,000,000 Kec. Mojoagung

100% 589,082,665 Kec. Mojowarno

100% 275,550,000 Kec. Mojowarno

100% 15,000,000 Kec. Mojowarno

100% 100,000,000 Kec. Mojowarno

81

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 573,280,000 Kec. Ngoro

100% 274,700,285 Kec. Ngoro

100% 17,250,000 Kec. Ngoro

100% 100,000,000 Kec. Ngoro

100% 438,475,000 Kec. Ngusikan

100% 245,998,255 Kec. Ngusikan

100% 13,500,000 Kec. Ngusikan

100% 100,000,000 Kec. Ngusikan

100% 499,789,650 Kec. Perak

100% 213,960,000 Kec. Perak

100% 17,250,000 Kec. Perak

100% 100,000,000 Kec. Perak

100% 488,700,000 Kec. Peterongan



82

Target Rp

11


Penanggung


10


100% 507,775,000 Kec. Plandaan

100% 259,220,000 Kec. Plandaan

100% 14,250,000 Kec. Plandaan

100% 100,000,000 Kec. Plandaan

100% 504,091,230 Kec. Plloso

100% 210,750,000 Kec. Plloso

100% 16,500,000 Kec. Plloso

100% 100,000,000 Kec. Plloso

100% 551,980,840 Kec. Sumobito

100% 294,500,000 Kec. Sumobito

100% 17,250,000 Kec. Sumobito

100% 100,000,000 Kec. Sumobito

100% 540,670,000 Kec. Tembelang

100% 230,000,000 Kec. Tembelang

83

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 16,500,000 Kec. Tembelang

100% 100,000,000 Kec. Tembelang

100% 481,899,250 Kec. Wonosalam

100% 246,985,000 Kec. Wonosalam

100% 15,000,000 Kec. Wonosalam

100% 100,000,000 Kec. Wonosalam

92% 191,625,000 Bag. Adm. Kesra

92% -

90% 191,625,000 Bag. Adm. Kesra

100% 1,546,622,000 Bagian

Organisasi

65 SOP

SKPD

- Bagian

Organisasi90% 3,959,166,260 Bag. Hukum

100% 1,915,187,440 Sekretariat

Dewan

100% 101,805,996,000 Sekretariat

Dewan

90% 2,975,026,256 BKD

84

Target Rp

11


Penanggung


10

90% 22,671,775,200 BKD

4.190 temuan 7,762,955,000 Inspektorat

38 Org Auditor 1,133,000,000 Inspektorat

90% 113,750,000 Bag

Perlengkapan

3,414,975,250 Bag. Adm.

Pemerintahan

100% 14,250,700,000 Bag. Adm. Kesra

97% 4,033,595,000 Bag

Perlengkapan

90% 9,220,000,000 Bag Umum

100% 13,787,460,000 Kecamatan

30 media 750,000,000 Bag. Humas

78.5 3,263,554,000 Bagian

Organisasi

85

Target Rp

11


Penanggung


10

95% 1,028,700,000 DPPKAD

95%

Tersusunnya Laporan


2017

4,412,144,511 DPPKAD

302 Desa 1,571,098,717 DPPKAD

Tepat waktu (5 bulan dari

awal proses sampai

disahkan)

6,661,559,862 DPPKAD

301,254,912,030 18,675,451,601 DPPKAD

90% 3,217,817,500 DPPKAD

Rp15,699,419,738.00 394,270,000 Bag. Adm.

Perekonomian

Rp1,113,132,302 Bag. Adm.

Perekonomian

Rp 1,491,581,902 Bag. Adm.

Perekonomian

Rp 12,226,678,000 Bag. Adm.

Perekonomian

Rp 868,027,534.00 Bag. Adm.

Perekonomian

5,0 - 6,0 1,417,295,000 Bag. Adm.

Perekonomian

250,000,000 Bag. Adm.

Perekonomian

86

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 687,500,000 BPP

5 monev 1,369,000,000 BPP

100% 695,000,000 BPP

90% 550,000,000 BPP


SimYaniz

1,190,229,500 BPP

20 hari BPP

5.300 izin 200,000,000 BPP

100% 531,950,000 Bag. Adm. SDA

100% 116,737,000 Bag. Adm. SDA

100% 89,418,600 Bag. Adm. SDA

90% 3,510,000,000 Bag. Adm.

Pembangunan

100% 1,086,560,000 Kantor

Ketahanan

Pangan

100% 407,500,000 Kantor

Ketahanan

Pangan

100% 15,000,000 Kantor

Ketahanan

Pangan100% 168,750,000 Kantor

Ketahanan

Pangan

4350 kal/kap/hr 11,318,306,800 Kantor

Ketahanan

Pangan

87

Target Rp

11


Penanggung


10

110 gr/kap/hr


bulan

95% 681,500,000 Kantor

Ketahanan

Pangan

10%

90 1,276,847,200 Kantor

Ketahanan

Pangan

2150 Kal/kap/hr

57 gr/kap/hr

90% 1,595,450,000 Kantor

Ketahanan

Pangan

80% 1,133,700,000 Kantor

Ketahanan

Pangan

100% 1,913,910,000 BPMPD

100% 410,900,000 BPMPD

100% 31,500,000 BPMPD

100% 200,000,000 BPMPD

100% 167,375,000 BPMPD

100% 124,965,000 BPMPD

88

Target Rp

11


Penanggung


10

80% 2,267,040,000 BPMPD

85% 3,098,005,000 BPMPD

80% 7,691,126,650 BPMPD

80% 300,000,000 BPMPD

90% 3,333,100,000 Bappeda

100% 5,484,654,910 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

100% 1,045,000,020 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

100% 75,250,000 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan100% 100,000,000 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

195 instnsi 1,124,414,494 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

100% Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

100% 3,925,664,000 Bag. Humas

12 media 4,386,240,000 Bag. Humas

500 instansi 2,175,728,172 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

89

Target Rp

11


Penanggung


10

500 Titik Koneksi 200,000,000 Kantor Arsip

PDE

Perpustakaan

1 dokumen 1,590,000,000 Dishubkom

12 kelompok

94.230 orang 1,515,001,100 Kantor Arsip,

PDE,dan

Perpustakaan

17.180 judul buku Kantor Arsip,

PDE,dan

Perpustakaan

42.775 eksemplar Kantor Arsip,

PDE,dan

Perpustakaan

100% 5,241,735,000 Dinas Pertanian


100% 194,250,000 Dinas Pertanian


padi 2.223.440 ton ;


kedelai 46.643 Ton

20,506,286,773 Dinas Pertanian

11.75% 29,357,920,000 Dinas Pertanian

210 Dinas Pertanian

210 Dinas Pertanian

230 27,199,080,000 Dinas Pertanian

90

Target Rp

11


Penanggung


10


18 unit 1,273,657,000 Dinas Pertanian



3 unit 311,047,000 Dinas Pertanian

1 unit 203,517,000 Dinas Pertanian

84 lembaga 976,500,000 Dinas Pertanian

40 Ha naik 1% 1,155,699,000 Dinas Pertanian

200 ha 2,700,000,000 Dinas Pertanian

padi 62 ku/Ha; jagung 72

Ku/Ha; kedelai 18,5

Ku/Ha


padi 106.885 ton ;

jagung 57.486 Ton ;

kedelai 432 Ton;




Ku/Ha

- Dinas Pertanian

padi 114.194 ton ;

jagung 59.117 Ton ;

kedelai 483 Ton;

895,000,000 Dinas Pertanian



Ku/Ha

Dinas Pertanian


91

Target Rp

11


Penanggung


10


Cabe 42,37 ku/ha, tomat

32,95 ku/Ha; durian

55,24 kg/pohon



ton, Durian 575 ton

Dinas Pertanian

10 pola 839,780,000 Dinas Pertanian

115 2,436,738,000 Dinas Pertanian


15%30%55%

2.000 ton 450,000,000 Dinas Pertanian

15.628 kg/ha/th 18,063,395,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

(2014)

750 petani 13,164,180,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

tebu 85.600 kg/ha/th;

kopi 640 kg/ha/th;


kakao 619 kg/ha/th

1,341,166,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

102 unit 3,274,200,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

103 unit 3,996,000,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

92

Target Rp

11


Penanggung


10

278,243,500 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

tebu 990.000 ton;




2,688,125,500 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

156 km 16,216,618,250 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

7 km 5,036,575,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

137 m 59,400,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

4 unit 1,059,300,000

3 unit 1,095,000,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

kopi 640 kg/ha/th;


kakao 619 kg/ha/th

6,990,231,730 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan



- Dinas

Kehutanan dan

Perkebunandaging 49.332 ton; telur


populasi ruminansia


2.250.388 ekor

457,000,000 Dinas

peternakan dan

perikanan

34 kelompok Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

1.093 kelompok35 kelompok

16 kelp 920,000,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

1.101 Kelompok27 Kelompok

18% 2,116,627,883 Dinas

peternakan dan

perikanan

5%; - Dinas

peternakan dan

perikanan

93

Target Rp

11


Penanggung


10

85% - Dinas

peternakan dan

perikanan

_ 9,274,342,818

18.878 ton - 14.263 ton - 7.248 ton -

312.025 ekor -

9.058.000 ekor -

7,95 gr/kap/hr -

172.93 -

-

12,20 kg/kap/th9,11 kg/kap/th

3 kg/kap/th2500ekor 14,052,635,448

1.48 -

28.675 ekor - 15 bulan -

55.000 straw - 37.000 ekor -

800 peternak 12,795,420,030 Dinas

peternakan dan

perikanan

5 inti dan 130 plasma 7,814,933,100 Dinas

peternakan dan

perikanan

108.5 414,200,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

21 kelompok 1,948,521,207 Dinas

peternakan dan

perikanan

20% Dinas

peternakan dan

perikanan206 kelompok Pemula,


4 kelompok Mandiri

Dinas

peternakan dan

perikanan

Dinas

peternakan dan

perikanan

Dinas

peternakan dan

perikanan

94

Target Rp

11


Penanggung


10



kelompok Mandiri

Dinas

peternakan dan

perikanan





Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

(2014)kopi 634 kg/ha/th;


kakao 550 kg/ha/th

1,350,231,750 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

(2014)



-

1100 Ha 5,654,758,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan11 1,082,000,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

50 1,397,544,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

10 kelompok 210,000,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

dam penahan 20 unit,

gully plug 20 unit,

vegetatif 800 ha

6,000,000,000 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

11.000 m3 3,251,503,250 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

5 unit 1,237,762,500 Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

3 industri Dinas

Kehutanan dan

Perkebunan

4 laporan 287,000,000 BLH

95

Target Rp

11


Penanggung


10

2 desa 468,000,000 BLH

622 RTM 3,785,000,000 Dinas PU Bina

Marga dan

Pengairan

1.525.000 Orang 785,000,000 Dispora budpar

3 lokasi (tirta wisata, air


sekar pudaksari, kedung

cinet-plandaan)

850,000,000 Dispora budpar

3 media (cetak,


1,025,000,000 Dispora budpar

100% 2,931,147,500 Dinas

peternakan dan

perikanan

100% 2,319,600,000 Dinas

peternakan dan

perikanan

100% 123,000,000 Dinas

peternakan dan

perikanan100% 187,850,000 Dinas

peternakan dan

perikanan

17 kg/kap/th 417,000,000 Dinas

peternakan dan

perikanan

15.761 ton 4,849,559,982 Dinas

peternakan dan

perikanan

produksi ikan 7.933,5 ton;

produktivitas 233,68

ton/ha

377,000,000 Dinas

peternakan dan

perikanan

100% 4,789,785,000 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

100% 1,461,850,000 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

100% 98,875,000 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

96

Target Rp

11


Penanggung


10

100% 199,998,000 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

1 SRG 223,775,000 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 26 : 26 945,979,000 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

95% 351,414,500 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

80% Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

110.361.924 (US$) 307,259,475 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar $ 397,136,826.00 2,055,269,300 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

1015 PKL 246,213,500 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 3,641,155,000 42,760,806,165 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 9.331 pedagang Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

169 sentra IKM 1,542,908,750 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 486,002,424,000 2,534,579,450 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 100 IKM 411,663,500 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 24 813,100,700 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar 158.329.464 batang (5

PR)

3,134,300,750 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

97

Target Rp

11


Penanggung


10

700 IKM IHT 6,287,348,714 Dinas

perindustrian,

perdagangan

dan pasar

160 org 380,000,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi4,311,831,720,488

98

IX - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan

gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi

Bupati/Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan dari sisi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi

pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap

tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan

mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu

indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program

(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan

setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja

SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian,

indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator

kinerja daerah merupakan target Bupati/Wakil Bupati periode tahun

2014-2018 yang harus diwujudkan dan didukung SKPD.

Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang

dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga untuk kesinambungan

dan evaluasi pencapaian target, maka ditetapkan target tahunan.

Memperhatikan kondisi tersebut, indikator kinerja daerah memiliki

karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-

2018. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan

indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek

daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro

yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan

pembangunan ekonomi sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi,

IX - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

indeks pembangunan manusia, indeks kesenjangan wilayah, tingkat

pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau

urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Indikator kinerja aspek

pelayanan umum tersaji dalam indikator kinerja per kelompok urusan

pemerintah daerah.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur

kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat

kesejahteraan yang meningkat dan berkelanjutan. Indikator yang diukur

antara lain produktivitas total daerah, fasilitas infrastruktur wilayah,

pelayanan investasi, dan penguatan sumberdaya manusia.

Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi

sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program

yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut

menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda

pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan

tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud, terdiri atas:

a. Langsung, artinya indikator secara langsung untuk mengukur hasil

pencapaian sasaran strategis yang diharapkan;

b. Pendekatan, artinya indikator yang mengukur hasil tidak secara

langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut;

c. Aktivitas, artinya indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan

waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis

yang bersangkutan.

Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan

sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah, karena dipengaruhi

keterpaduan capaian program dan sasaran tertentu yang dilaksanakan

SKPD maupun lintas SKPD. Selain itu, penyusunan capaian indikator

bersifat timbal balik, dimana meski menjadi acuan SKPD tetapi penentuan

indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan sumberdaya

aparatur, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat,

dinamika tantangan dan hambatan yang ada, serta dukungan DPRD.

Penetapan indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2013-2018 tersaji

dalam tabel berikut:

2014 2015 2016 2017

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

1 Pertumbuhan PDRB/Laju pertumbuhan ekonomi 6, 98 7.05 7.12 7.15 7.22

2 Laju inflasi 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5 4-5 4-5 3,4 - 4,5

3 Indeks ketimpangan Williamson 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39

4 Laju pertumbuhan penduduk 0.59%

5 Paritas Daya Beli 67.60 68.28 68.96 69.65 70.34

6 ICOR 5,0 5,0 4,5 4,0 3,2

7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pendidikan

1 Angka melek huruf

2 Angka Melek Huruf 99.48 99.50 99.52 99.54 99.56

3 Angka partisipasi kasar 95.01% 95.51% 96.01% 96.51% 97.01%

APK PAUD 105.89%

APK SD 103.25%

APK SMP 99.25%

APK SMA

4 Angka Partisipasi Murni 95.37%

APM SD

APM SMP 85.04%

APM SMA 75.27%

5 Persentase SLB mendapatkan fasilitasi 100% 100% 100% 100% 100%

6 Rata-rata Nilai UAN/UAS 7.8 7.83 7.85 7.9 7.94

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang

Target Capaian Setiap Tahun ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAHNo.

Kondisi kinerja pada

awal periode RPJMD

(2013)

IX - 3

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

7 Meningkatnya persentase sekolah terakreditasi A di

semua jenjang

12, 58 %

Persentase sekolah yang terakreditasi A 12.58 14.58 16.58 18.58 20.58

Persentase sekolah yang terakreditasi B 67.14 69.14 71.14 73.14 75.14

Persentase sekolah yang terakreditasi C 20.28 16.28 12.28 8.28 4.28

8 Persentase SD mempunyai perpustakaan 48.39 50.39 54.39 59.39 65.39

9 Rata-rata Nilai UASBN/UAS 50 50 50 50

10 Jumlah bangku per kelas 50 50 50 50

11 Meningkatnya rata-rata Nilai UASBN/UAS SD 7.65 7.7 7.75 7.80 7.85

12 Persentase sekolah memenuhi standar sarpras 97.68 97.75 97.78 97.8 97.82

13 Rata-rata Nilai UAN/UAS 97.68 97.75 97.78 97.8 97.82

14 Meningkatnya angka kelulusan SMA 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99

15 Persentase sekolah memenuhi standar sarpras 91.25 91.55 91.6 92.25 92.75


Kesehatan

1 Menurunnya Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD 42/100.000 pddk 42 42 41 41

2 Menurunkan angka kematian (CFR) kasus DBD < 1 < 1 < 1 < 1

3 Meningkatnya angka kesembuhan paru (BTA+) 100 100 100 100

4 Menurunnya prevalensi kasus HIV 100 100 100 100

5 Menurunnya angka kematian anak balita

6 Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 70 72 74 75

7 Cakupan kesehatan lansia 75 75 75 75 75

8 Meningkatnya persentase Industri Rumah Tangga

Pangan (IRTP) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan

Keamanan Pangan (SPKP)

1178 1236 1316 1396 1476

9 persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan

(TUPM) yang memenuhi syarat kesehatan

10 Menurunnya angka kematian ibu 100.2 100 99.2 98.2

11 Menurunnya angka kematian bayi 12 11.9 11.7 11.6

IX - 4

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

12

13 Angka usia harapan hidup 70,32 tahun

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan

1 Meningkatnya persentase sarana penyelenggaraan seni

dan budaya, jumlah kerjasama budaya

pembentukan 1

organisasi dengan

perbaikan 1 sarana

kesenian

pembentukan 1

organisasi dengan

perbaikan 1 sarana

kesenian

pembentukan 1

organisasi dengan

perbaikan 1 sarana

kesenian

pembentukan 1

organisasi dengan

perbaikan 1 sarana

kesenian

pembentukan 1

organisasi dengan

perbaikan 1 sarana

kesenian2 Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya

yang mendapatkan fasilitasi

5% 5% 6% 8% 8%

3 Pemuda dan Olahraga

4 Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang

dibina

40% 40% 40% 43% 45%

5 Meningkatnya persentase tenaga keolahragaan yang

bersertifikat

13% 13% 13% 13% 13%

6 Meningkatnya jumlah pemuda pelopor 0 Pemuda

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

1 Rasio kelas per siswa 1 ; 19 1 ; 19 1 ; 19 1 ; 19 1 ; 19

2 Rasio bangku per siswa

3 Meningkatnya presentase guru PAUD yang bersertifikasi 31.52 36.52 41.52 46.52 51.52

4 Meningkatnya presentase guru SD yang bersertifikasi 50.31 55.31 60.31 65.31 70.31

5 Meningkatnya presentase guru SMP yang bersertifikasi 59.47 64.47 69.47 74.47 79.47

6 Meningkatnya presentase guru SMA/SMK yang

bersertifikasi

35.99 40.99 45.99 50.99 55.99

7 Fasilitas Pendidikan:

Persentase sekolah SMP dalam kondisi baik 97.68 97.75 97.78 97.8 97.82

Meningkatnya prosentase SMA dalam kondisi baik 91.25 91.55 91.6 92.25 92.75

Peningkatan jumlah sekolah dasar yang dilakukan

rehabilitasi ringan

90 91 92 93 94

IX - 5

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

Persentase sekolah dasar dalam kondisi baik 90 91 92 93 94

8 AngkaKelulusan:

Meningkatnya angka kelulusan SD 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

Meningkatnya angka kelulusan SMP 99.9 99.92 99.94 99.96 99.98

Meningkatnya angka kelulusan SMA 99.98 99.98 99.98 99.99 99.99

Kesehatan

1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan di puskesmas

2 Tersedianya dokumen perkembangan pembangunan

bidang kesehatan

150 200 150 200

3 Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi

standar kemenkes

4 Persentase capaian layanan kesehatan rujukan RSUD

Jombang

75% 80% 85% 90% 95%

5 Persentase capaian standard minimal sarana dan

prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Jombang

70% 75% 80% 85% 90%

6 Persentase capaian standard sarana dan prasarana

kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

75% 80% 85% 90% 95%

7 Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di

RSUD Ploso

60% 70% 80% 90% 100%

8 Jumlah kunjungan rawat Inap Kunjungan rawat inap

4.157

Kunjungan rawat inap

5.280


6.072


6.982


8.029

9 Jumlah Kunjungan rawat jalan rawat jalan 34.850 rawat jalan 11.220 rawat jalan 12.903 rawat jalan 12.903 rawat jalan 17.063

10 Persentase capaian SPM sarana dan prasarana

pendukung pelayanan RSUD Ploso

90% 100% 100% 100% 100%

11 Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi

khusus

12 Persentase ketersediaan obat layanan kesehatan dasar 100% 100% 100% 100% 100%

13 Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada

pangan dan makanan

27 26 25 24 22

14 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin

34,31% 40 50 60 70

IX - 6

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

15 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin

72,36% 100 100 100 100

16 Terpenuhinya sarana, prasarana Puskesmas dan

jaringannya

21,71% 100 100 100 100

17 Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100 100 100 100

18 Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 62,38% 65 67 69 71

19 Menurunkan prevalensi gizi buruk 0,58% 0,5 0,45 0,35 0,25

20 Menurunkan prevalensi balita stunting 10,6 9,5 9 8,5 8

21 Jumlah Desa Sehat 40 60 70 80

Pekerjaan Umum

1 Tersediannya dokumen perencanaan umum jaringan

irigasi

_ 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

2 Jumlah embung/ waduk yang dibangun _ _ _ _ _

3 Panjang saluran irigasi yang dibangun _ _ _ _ _

4 Persentase air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi

yang sudah ada

_ 100% 100% 100% 100%

5 Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara _ 1 dam; 2 embung;

7105 saluran irigasi

1 dam; 4140 saluran

irigasi

2930 saluran irigasi 4090 saluran irigasi

6 Jumlah embung yang dipelihara _ _ _ _ _

7 Jumlah saluran irigasi yang dipelihara _ _ _ _ _

8 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi _ 7 dam; 1 embung;


3 dam; 2 embung;


2 embung; 6550

saluran irigasi

1 dam;1 embung;


9 Jumlah embung yang direhabilitasi _ _ _ _ _

10 Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi _ _ _ _ _

11 Meningkatnya GHIPPA yang dibina _ 10 Lembaga 15 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga

12 Jumlah bangunan irigasi yang dilaksanakan operasi dan

pemeliharaan di kawasan agropolitan

_ 3 dam; 1085 saluran

irigasi

1 dam; 2150 saluran

irigasi

2050 saluran irigasi 1820 saluran irigasi

13 Panjang saluran irigasi yang dilaksanakan operasi dan

pemeliharaan di kawasan agropolitan

_ _ _ _ _

14 Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara di

kawasan agropolitan

_ 3 dam; 4850 saluran

irigasi

3490 saluran irigasi 2930 saluran irigasi 1 dam; 2650 saluran

irigasi

IX - 7

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

15 Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi/dipelihara di

kawasan agropolitan

_ _ _ _ _

16 Panjang jalan yang dipelihara di kawasan agropolitan _ 18.75 42.8 45.86 33.8

17 Panjang jalan yang ditingkatkan di kawasan agropolitan _ 7.6 13.65 13.35 9.5

18 Jumlah Duiker yang dibangun di kawasan agropolitan _ 525 m tembok

penahan jalan

3 duiker; 650 m

tembok penahan jalan

1 duiker; 650 m


3 duiker; 600 m


19 Panjang tembok penahan jalan yang dibangun di

kawasan agropolitan

_ _ _ _ _

20 Panjang jembatan dibangun di kawasan agropolitan _ 7 3 1 1

21 Panjang jalan dilaksanakan operasi dan pemeliharaan di

kawasan agropolitan

_ 4.1

22 Panjang jalan desa yang direkonstruksi di kawasan

agropolitan

_ 2.35 25.181 35.2335 17.7025

23 Panjang jalan desa yang dibangun pelengkapnya di

kawasan agropolitan

_ 1,600 _ _ _

24 Panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan

agropolitan

403.343 meter 40%

25 Jumlah jembatan yang dibangun di kawasan agropolitan 0 _ _ _ _

26 Panjang jalan yang direhabilitasi di kawasan agropolitan 201.670 meter 10% 10% 10% 10%

27 Meningkatnya persentase fasilitasi kawasan strategis

cepat tumbuh

_ 60% 70% 80% 90%

28 Tersedianya dokumen perencanaan teknis kawasan

industri ploso

_ _ _ _ _

29 Terwujudnya pembangunan infrastruktur penunjang

pada kawasan industri ploso

1,233,930,807 5,467.5 5,467.5 9,083.5 8,683.5

30 Tersediannya dokumen perencanaan teknis kawasan

sekitar interchange tol

_ 1 Dokumen 1 Dokumen

31 Terwujudnya penunjang infrastruktur kawasan sekitar

interchange tol

_ _ _ 30% 30%

32 Tersedianya jaringan jalan yang menghubungkan akses

interchange Tol

_ _ 1 dokumen FS _ _

33 Meningkatnya umur manfaat jalan _ 69,620 69,620 69,620 69,620

IX - 8

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

34 Meningkatnya umur manfaat jalan _ 33.095 123.36 88.715 54.6

35 Meningkatnya umur manfaat jalan _ 8 4.2

36 Meningkatnya kapasitas daya tampung jalan _ 45 37 41.31 31.65

37 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun _ 15 4 6 3

38 Meningkatnya jembatan yang dilaksankan rehabilitasi/

pemeliharaan

_ 3 2 - -

39 Meningkatnya panjang jalan yang sudah memiliki patok

rumija

_ 20 km Rumija; 1800 m


450 m rumija; 3

duiker; 1200 m


450 m rumija; 4

duiker; 950 m tembok

penahan jalan

450 m rumija; 1

duiker;1100 m


40 Meningkatnya jumlah diuker yang dibangun _ _ _ _ _

41 Meningkatnya panjang tembok penahan jalan yang

dibangun

_ _ _ _ _

42 Meningkatnya panjang jalan desa yang dibangun _ 2,800 _ _ _

43 Meningkatnya panjang jalan desa yang dipelihara rutin _ 69,620 69,620 69,620 69,620

44 Meningkatnya panjang jalan desa yang dipelihara

berkala

_ 28.702 1.93 2.05 0.89

45 Panjang jalan desa yang ditingkatkan struktur

perkerasannya

_ 6.3 129.7245 116.3625 84.3545

46 Meningkatnya penanganan bangunan pelengkap jalan

desa (tembok penahan)

_ 4.020 m _ _ _

47 Tersusunnya dokumen perencanaan umum, jalan dan

jembatan

_ 1196 drum, 1 buah,

0,25 Ha

1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah 1300 drum, 1 buah

48 Tersedianya kebutuhan aspal _ _ _ _ _

49 Terwujudnya pembebasan lahan seluas _ _ _ _ _

50 Tersusunnya dokumen laporan pengawasan dan

pengendalian

_ 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

51 Optimalnya pelayanan laboratorium kebinamargaan _ 100% 100% 100% 100%

52 Tersedianya peralatan dan perbekalan _ 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

53 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun _ 48,221 m' 50000 m' 50000 m' 50000 m'

54 Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun di

lingkungan permukiman dalam kondisi baik

unit 1 1 1 1

55 Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dipelihara 30.925 m' 40,000 40,000 40,000

IX - 9

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

56 Terpeliharanya jumlah jembatan di lingkungan

permukiman

unit 1 1 1 1

57 Meningkatnya pengembangan prasarana, sarana dan

utilitas perumahan

2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum 2 lokasi perum

58 Meningkatnya MCK komunal yang dibangun unit 51 46 32 30

59 Meningkatnya IPAL Komunal yang dibangun unit 8 unit 8 unit 8 unit 6 unit

60 Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih lokasi 0 3 2 2

61 Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air

bersih

lokasi 9 6 7 7

62 Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih lokasi 4 4 4 4

63 Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih lokasi 0 3 3 3

64 terwujudnya TPA Sanitary Landfill yang dibangun unit DED FISIK OPERASIONAL 25 % OPERASIONAL 75 %

65 Meningkatnya jumlah TPST yang dibangun 38 unit 0 1 1 1

66 Meningkatnya volume sampah yang tereduksi 5 TON 5.2 5.525 5.85 6.365

67 Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan

persampahan

38 TPS di 6

Kecamatan

38 39 40 41

68 Meningkatnya Panjang saluran drainase/trotoar yang

dibangun

m' 58,313

69 Meningkatnya Panjang saluran drainase/trotoar yang

dipelihara

lokasi - 3 3 3

70 Menurunnya luas permukiman kawasan kumuh 200 ha 40 ha 40 ha 40 ha 40 ha

71 Meningkatnya persentase penyedia jasa konstruksi yang

dilakukan pembinaan

20 20 40 60 80

72 Meningkatnya rasio pemenuhan kebutuhan air irigagasi 76% _ _ _ 85%

73 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur penunjang

agribisnis

_ _ _ _ 1 kawasan

74 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pada

kawasan prioritas

_ _ _ _ Terwujudnya kawasan

prioritas

75 Tersedianya kawasan siap bangun (kasiba) pada kawasan

industri Ploso

_ _ _ _ Terwujudnya Kasiba

76 Terkendalinya kawasan sekitar interchange tol _ _ _ _ 1 kawasan

IX - 10

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

77 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 485,94 km _ _ _ _

78 Meningkatnya panjang jalan yang dibangun di

permukiman

988.150 m _ _ _ _

79 Meningkatnya fasilitas sarana penyediaan air minum

pada desa rawan air bersih

35 _ _ _ _

80 Rasio layanan persampahan 83,22% _ _ _ _

81 Tertanganinya daerah rawan genangan 40% _ _ _ _

82 Indeks pembinaan jasa konstruksi - _ _ _ _

Perumahan _ _ _

1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi Masyarakat

berpenghasilan rendah

1849 500 500 500 500

2 Meningkatnya sarana dan prasarana pemakaman 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi

3 meningkatnya jumlah lokasi pemakaman 0 _ 2 ha _ _

4 Jumlah lokasi perumahan yang tertata 2 perumahan _ _ _ _

5 Rasio rumah layak huni 0,966 _ _ _ _

6 Rasio makam yang tertata 14% _ _ _ _

7 Rasio permukiman kawasan kumuh 200/115000 _ _ _ _

Penataan Ruang

1 Tersusunnya perumusan kebijakan rencana tata ruang

wilayah dan rencana detail tata ruang bagian wilayah

perkotaan

_ _ _ _ _

2 Rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang tepat waktu _ _ _ _ _

3 Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan 250 buah 250 buah 250 buah 250 buah 250 buah

4 Tersusunnya perumusan kebijakan rencana rinci tata

ruang

_ _ _ _ _

5 Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana

pemanfaatan ruang

_ 24 desa/ peta 6 desa/ peta 17 desa/ peta 13 desa/ peta

6 Meningkatnya persentase RTH yang dikembangkan 106.27 107.27 108.27 109.27

7 Meningkatnya persentase RTH yang dikelola 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25

8 Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan

perkotaan

30% _ _ _ _

Perencanaan Pembangunan

IX - 11

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

1 Tersediannya dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS

yang disusun

100% 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan

koordinasi perencanaan bidang ekonomi

100% 100% 100% 100% 100%


koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

100% 100% 100% 100% 100%


koordinasi perencanaan bidang fisik prasarana

100% 100% 100% 100% 100%

5 Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen

penelitian yang dihasilkan

100% 100% 100% 100% 100%

6 Meningkatnya persentase ketersediaan laporan hasil

peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan

100% 100% 100% 100% 100%

7 Meningkatnya persentase kerjasama pembangunan 100% 100% 100% 100% 100%

8 Persentase kesesuaian rencana program dengan

realisasi program

100% 100% 100% 100% 100%

9 Meningkatnya Persentase dokumentasi dan visualisasi

Kegiatan pembangunan

69% 100% 100% 100% 100%

Perhubungan

1 Jumlah penerangan jalan umum yang terpasang _ 248 titik 1 tahun 1800 titik 1 tahun

2 Jumlah penerangan jalan umum yang diperbaiki/

berfungsi kembali

_

3 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal _ 20% 40% 60% 80%

4 Meningkatnya persentase fasilitas perlengkapan jalan

yang terpasang

_ 60% 70% 80% 90%

5 Persentase ruang parkir yang tersedia (diperoleh dari

akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu

: ruang parkir tersedia)

_ 12 bulan

6 Terlaksananya Koordinasi Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan Pengelolaan Kebijakan Transportasi

_ 100% 100% 100% 100%

7 Pengembangan/ peremajaan trayek angkutan massal _ 1 dokumen 1 dokumen evaluasi 1 dokumen evaluasi 1 dokumen evaluasi

8 Tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum

bagi masyarakat luas

20% _ _ _ _

IX - 12

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

9 Tingkat kelayakan (representatif, kapasitas, kesesuaian

fungsi) terminal penumpang

75% _ _ _ _

10 Tingkat ketersediaan halte dan shelter penumpang

angkutan umum

60% _ _ _ _

Lingkungan Hidup _ _ _ _

1 Menurunnya beban pencemar air sungai berdasarkan

parameter kunci

75% 70% 65% 60% 55%

2 Terpantaunya kualitas udara ambien 10 lokasi 15 lokasi 20 lokasi 25 lokasi 30 lokasi

3 Meningkatnya kualitas emisi dari sumber bergerak 50% 50% 60% 70% 80%

4 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran air

dalam rangka memenuhi SPM Bidang LH

20% 20% 40% 60% 100%

5 Terlaksananya pelayanan pencegahan pencemaran

udara dari sumber tidak bergerak dalam rangka

memenuhi SPM Bidang LH

50% 100% 100% 100% 100%

6 Terlaksananya pelayanan informasi status kerusakan

lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dalam

rangka memenuhi SPM Bidang LH

10% 20% 40% 80% 100%

7 Terlaksananya pelayanan tindak lanjut pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi

SPM Bidang LH

100% 100% 100% 100% 100%

8 Persentase ketaatan penyampaian laporan periodik bagi

pemegang rekomendasi/ izin lingkungan

20% 30% 40% 50% 60%

9 Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan 0% 60% 75% 80% 85%

10 Jumlah kegiatan/ usaha yang mendapat fasilitasi

penyusunan dokumen lingkungan

2 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha

11 Terlaksananya jenis analisis parameter yang dapat

dilakukan oleh laboratorium lingkungan dengan

mengacu pada dokumen sistem mutu laboratorium

lingkungan

3 parameter 5 parameter 6 parameter 7 parameter 8 parameter

12 Dokumen Status Lingkungan Hiudp Daerah, Menuju

Indonesia Hijau, dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya

Alam

2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

IX - 13

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

13 Meningkatnya sarana imbuhan air tanah 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi

14 Meningkatnya upaya konservasi dan perlindungan pada

sumber-sumber mata air

104 mata air 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi

15 Dokumen kajian lingkungan hidup 3 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

16 Terselenggaranya pengelolaan Kehati secara optimal _ 3 _ _ _

17 Jumlah perusahaan mengikuti program penilaian

peringkat kinerja perusahaan

4 perusahaan 6 perusahaan 8 perusahaan 10 perusahaan 12 perusahaan

18 Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata 70 sekolah 80 sekolah 90 sekolah 100 sekolah

19 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta

dalam pengelolaan lingkungan hidup

4 pokmas & 40 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 50 kader 4 pokmas & 60 kader

20 Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan 70% _ _ _ _

21 Meningkatnya jumlah kader lingkungan 40 kader _ _ _ _

Kependudukan dan Catatan Sipil _ _ _

1 Cakupan Penerbitan KK, 80% 90% 100% 100% 100%

2 Cakupan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil, yang

meliputi :

_ _ _ _ _

3 Akta kelahiran; _ 60% 65% 70% 75%

4 Akta kematian; 2% 20% 30% 40% 50%

5 Akta perkawinan; 100% 70% 72% 75% 78%

6 Akta perceraian; 100% 100% 100% 100% 100%

7 Akta pengakuan anak. 100% 100% 100% 100% 100%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Meningkatnya jumlah peraturan terkait kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan

anak

_ _ 85% 90% 95%

2 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100% 100% 100% 100% 100%

3 Meningkatnya persentase Cakupan SPM layanan

terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

100% 100% 100% 100% 100%

4 Meningkatknya persentase organisasi perempuan yang

dibina

100% 100% 100% 100% 100%

IX - 14

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

5 Meningkatnya persentase perempuan mendapatkan

bimbingan usaha

_ 13 klp 14 klp 15 klp 16 klp

6 Meningkatnya jumlah lembaga pemerhati perempuan

dan anak

_ 100% 100% 100% 100%

7 Meningkatnya Indeks pembangunan gender 65.22 _ _ _ _

8 Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

65 Kasus _ _ _ _

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 Meningkatnya rasio peserta KB dengan pasangan usia

subur

76.60% 80% 76.80% 76.90% 77%

2 Menurunnya rasio persentase perkawinan pertama

wanita < 20 tahun

8.84% 8.50% 8% 7.50% 7%

3 Persentase anggota keluarga tribina dan UPPKS yang ber-

KB

41.60% 100% _ _ _

4 Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita-Posyandu-

Pendidikan Anak Dini Usia

_ _ _

5 Menurunnya rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 0.569% 0.563% 0.551% 0.534% 0.512%

Sosial

1 Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi Belum terdapat tokoh


Kajian sejarah dan

semminar

Pengusulan nama

tokoh

Munculnya 2 nama

tokoh pahlawan

Sosialisasi terhadap

nama tokoh

2 Meningkatnya persentase PMKS yang mendapatkan

pemberdayaan

10% 10% 10% 10% 10%

3 Meningkatnya kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial 1540 orang yang baru

terbedayakan

265 orang yang

mendapatkan

pelayanan

390 orang yang

mendapatkan

pelayanan

515 orang yang

mendapatkan

pelayanan

640 orang yang

mendapatkan

pelayanan4 Meningkatnya persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial

akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

59% dari 100 LKS 60% 60% 65% 70%

5 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaandari

anggaran DBHCHT

3825 PMKS yang

mendapatkan

pemberdayaan dari

3.27% 3.27% 3.27% 3.27%

6 Menurunnya jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

58.142 orang _ _ _ _

Ketenagakerjaan

IX - 15

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

1 Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan

pekerjaan

70% 80% 85% 87% 90%

2 Meningkatnya persentase pencari kerja yang

ditempatkan

31% 31% 31% 34% 38%

3 Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan

industrial

10 kasus 9 kasus 9 kasus 7 kasus 5 kasus

4 Meningkatnya persentase pencari kerja yang

mendapatkan pemberdayaan dari anggaran DBHCHT

8.240 pencari kerja 1% 1% 1% 1%

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1 Tercapainya jumlah koperasi di kawasan agropolitan 123 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop

2 Tercapainya jumlah koperasi aktif di kawasan

agropolitan


3 Tercapaianya jumlah koperasi sehat di kawasan

agropolitan


4 Jumlah koperasi di wilayah agropolitan 123 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop

5 Jumlah koperasi aktif di wilayah agropolitan; 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop 121 Kop

6 Jumlah koperasi sehat 1 Kop 2 Kop 4 Kop 6 Kop 8 Kop

7 Terwujudnya produk UMKM berdaya saing 10 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM 2 produk UMKM

8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru 75 wirausaha baru 96 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru 128 wirausaha baru

9 Tersedianya jaringan pemasaran hasil (kemitrran usaha) 0 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM 5 UMKM

10 Meningkatnya persentase koperasi aktif 766 Kop 686 Kop 686 Kop 606 Kop 606 Kop

11 Meningkatnya persentase koperasi berkualitas 0 Kop 3 Kop 3 Kop 3 Kop

12 Meningkatnya persentase jumlah koperasi sehat 7 Kop 10 Kop 14 Kop 18 Kop 22 Kop

13 Persentase koperasi wanita yang diberdayakan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan 319 Kopwan

14 Tersediannya Kelembagaan penunjang agribisnis 121 koperasi

15 Meningkatnya akses permodalan wirausaha 75 wirausaha baru _ _ _ _

16 Terwujudnya one village one product 10 jenis produk

unggulan

_ _ _ _

17 Meningkatnya persentase koperasi sehat 1% _ _ _ _

18 Persentase koperasi wanita aktif 99.69% _ _ _ _

Penanaman Modal

IX - 16

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

1 Meningkatnya jumlah investor yang masuk

(PMDN/PMA)

17 PMA dan PMDN

(11 PMA dan 6 PMDN)

20 PMA dan PMDN

(12 PMA dan 8 PMDN)

22 PMA dan PMDN

(13 PMA dan 9 PMDN)

24 PMA dan PMDN

(14 PMA dan 10

PMDN)

26 PMA dan PMDN

(15 PMA dan 11

PMDN)2 Tercapainya nilai Investasi (PMDN dan PMA) 11,260,185,021,678 12,010,185,021,678 12,760,185,021,678 13,510,185,021,678 14,260,185,021,678

3 Meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di

sektor industri

5% (14.104 pekerja) 0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun


orang)

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun


orang)

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun


orang)

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun


orang)4 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja _ _ _ _ _

5 Tersedianya potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

daerah

_ 100% 100% 100% 100%

6 Terselenggaranya promosi potensi penanaman modal 17 PMDN/PMA _ _ _ _

Kebudayaan

1 Meningkatnya jumlah event seni dan budaya 50 event 50 event 50 event 50 event 50 event

Kepemudaan dan Olahraga

1 Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR 8 lapangan 1 lapangan Perbaikan Stadion dan

Gor Kabupaten

DED pembangunan

kolam renang

Paket Kolam renang

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

1 Tidak terjadi konflik SARA di Jombang Tidak terjadi konflik

SARA di Jombang

Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA

2 Menurunnya jumlah kenakalan remaja Data belum tersedia 80% 85% 90% 95%

3 Meningkatnya persentase linmas terlatih 841 total anggota

terlatih

150 orang 300 orang 450 orang 600 orang

4 Meningkatnya persentase polisi pamong praja terlatih 31 latsar, 20 jambore,

6 ppns dari 194

personil

50 60 Linmas 70 Linmas 80 Linmas

5 Menurunnya angka kriminalitas Belum ada data

tersedia

125 orang 150 orang 200 orang 250 orang

6 Menurunnya kasus pelanggaran HAM 96 pelanggaran turun 8 kasus 88 pelanggaran 80 pelanggaran 72 pelanggaran

7 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan

Kepala Daerah

belum ada data 70% 75% 80% 85%

IX - 17

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

8 Persentase peningkatan penyelesaian gangguan

ketentraman dan ketertiban umum

Belum ada data

tersedia

20% 25% 30% 3500%

9 Meningkatnya persentase pemilih menggunakan hak

pilihnya

701.741 Pemilih /

81%

60 % menggunakan

hak pilih

70% 80% 90%

10 Prosentase orkesmas yang aktif

11 Menurunnya persentase ancaman bencana 59% 54% 49% 44% 39%

12 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi korban

bencana

80% 80% 90% 100% 100%

13 Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi

dan terekonstruksi

80% 80% 90% 100% 100%

14 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 81% _ _ _ _



dan Persandian

1 Persentase hasil evaluasi kelembagaan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase SKPD yang memiliki SOP 0 44 SOP

SKPD

13 SOP

SKPD

13 SOP

SKPD

13 SOP

SKPD

3 Meningkatnya persentase ketersediaan produk hukum

yang ditetapkan

90% 90% 90% 90% 90%

4 Meningkatnya persentase kajian naskah akademik

terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif

80% 80% 85% 90% 95%

5 Meningkatnya rasio perda yang ditetapkan terhadap

program legislasi daerah

70% 80% 85% 90% 95%

6 Meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan

keuangan/aset daerah ; Pembangunan Proyek fisik ;

serta disiplin kepegawaian, sesuai sesuai peraturan yang

berlaku. (Menurunnya bobot dan jumlah temuan)

4400 4365 4320 4275 4235

7 Bertambahnya jumlah pejabat fungsional auditor yang

jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi

keahlian

22 Org Auditor 25 Org Auditor 28 Org Auditor 32 Org Auditor 36 Org Auditor

8 Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan

terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran

kas SKPD

SKPD 75% 80% 85% 90%

IX - 18

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

9 Terkendalinya tingkat liquiditas kas daerah minimal 1

bulan gaji ditambah 10%

75% 80% 85% 90%

10 Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan

memenuhi standar serta penyampaian laporan

keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya

Tersusunnya laporan

keuangan daerah

Tahun 2012

Tersusunnya laporan

keuangan daerah

Tahun 2013

Tersusunnya laporan

keuangan daerah

Tahun 2014

Tersusunnya laporan

keuangan daerah

Tahun 2015

Tersusunnya laporan

keuangan daerah

Tahun 201611 Meningkatnya prosentase pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa 302 Desa

12 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu; Tepat waktu (5

Bulan dari awal proses

sampai disahkan)

Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)

13 Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset 65% 70% 75% 80% 85%

14 Meningkatnya jumlah pemanfaatan asset daerah guna

peningkatan PAD

65% 70% 75% 80% 85%

15 Meningkatnya persentase capaian kinerja program dan

kegiatan pembangunan

90% 100% 100% 100% 100%

16 Meningkatnya persentase kecamatan mempunyai

kinerja yang baik

90% 90% 90% 90% 100%

17 terkendalinya tingkat inflasi daerah 4 - 5 pada tahun 2013 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,0 - 6,0 5,0 - 6,0

18 Menurunya persentase rokok cukai ilegal 4% 4% 3% 3% 2%

19 Terfasilitasinya penyelenggaraan hari besar, agama dan

nasional

4% 4% 3% 3% 2%


rekomendasi bidang sumber daya alam

80% 90% 90% 90% 100%


rekomendasi bidang energi

80% 90% 90% 90% 100%


rekomendasi bidang pertanian

80% 90% 90% 90% 100%

23 Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa

pemerintah daerah secara elektronik

210 paket 220 paket 230 paket 240 paket 250 paket

24 Meningkatnya persentase tingkat pelayanan kedinasan

KDH/WKDH

80% 90% 90% 90% 90%

IX - 19

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)


pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan wilayah kecamatan

90% 90% 90% 90% 100%

26 Meningkatnya prasarana pelayanan kecamatan _ _ 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan

27 Meningkatnya persentase sarana yang dibantu 80% 90% 90% 100% 100%

28 Meningkatnya persentase lembaga keagamaan yang

difasilitasi

86.97% 90% 90% 100% 100%

29 Tercapainya tingkat akurasi persyaratan yang diajukan

pemohon

75% 0.75 80% 85% 95%

30 Teraplikasinya ISO 9001 2008 dalam peningkatan mutu

perizinan

sertifikasi ISO 9001

2008

1 monev 1 monev 1 monev 1 monev

31 Tertibnya administrasi perizinan sertifikasi ISO 9001

2008

1 monev 1 monev 1 monev 1 monev

32 Meningkatnya jumlah izin yang diajukan masyarakat 1000 izin 2.500 izin 1300 izin 1400 izin 1500 izin

33 Tersusunnya sistem informasi perizinan Teraksesnya 1 aplikasi

SimYaniz


SimYaniz


SimYaniz


SimYaniz


SimYaniz

34 Rata-rata penyelesaian izin 20 hari kerja 30 hari kerja 30 hari 25 hari 25 hari 20 hari

35 Penyelesaian izin penanaman modal 1000 izin 2.500 izin 1300 izin 1400 izin 1500 izin

36 Meningkatnya jumlah izin yang diajukan masyarakat 1000 izin 2.500 izin 1300 izin 1400 izin 1500 izin

37 Indeks Kepuasan Masyarakat 76.59% 76.97% 77.35% 77.73% 78.12%

38 persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai

(SKP) berkategori baik

80% 90% 90% 90% 90%

39 Meningkatnya persentase ketersediaan pegawai

berdasarkan analisis beban kerja

80% 90% 90% 90% 90%

40 Berkurangnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi

antar SKPD

6 SKPD _ _ _ _

41 Tersusunya SOP seluruh SKPD 14 SKPD _ _ _ _

42 Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (

SKP) berkategori baik

90% _ _ _ _

43 Menurunnya Penyimpangan Korupsi Jumlah temuan 4.400

Kasus

_ _ _ _

IX - 20

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

44 Peningkatan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Daerah serta mempertahankan opini baik yang telah

dicapai

Wajar Dengan

Pengecualian

_ _ _ _

Ketahanan Pangan

1 Meningkatnya persentase ketersediaan energi per

kapita per hari

4.300 Kal/kap/hr 4.245 Kal/kap/hr 4.265 Kal/kap/hr 4.245 Kal/kap/hr 4.225 Kal/kap/hr

2 Meningkatnya persentase ketersediaan protein per

kapita per hari

110 gr/kap/hr 112 gr/kap/hr 114 gr/kap/hr 116 gr/kap/hr 118 gr/kap/hr

3 Meningkatnya persentase cadangan pangan pemerintah

dan masyarakat

100 ton/th dan 250

kg/tri bulan

100 ton/th dan 300

kg/tri bulan

100 ton/th dan 350

kg/tribulan

100 ton/th dan 400

kg/tri bulan

100 ton/th dan 450

kg/tri bulan

4 Meningkatnya persentase ketersediaan informasi

pasokan, harga dan akses pangan

85% 85% 90% 90% 95%

5 Menurunnya prosentase fluktuasi harga harga dan

pasokan pangan

15% 15% 15% 10% 10%

6 Meningkatnya persentase Skor Pola Pangan Harapan

(PPH)

80% 82% 84% 86% 88%

7 Meningkatnya persentase penanganan daerah rawan

pangan

55% 60% 65% 70% 75%

8 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses

pangan di daerah

80% _ _ _ _

9 Tertanganinya kasus keamanan pangan 50% _ _ _ _

10 Menurunnya luasan daerah rawan pangan 0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Persentase desa memiliki BUMDes _ 20% 40% 60% 80%

2 Meningkatnya persentase lembaga usaha ekonomi

masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan

_ 20% 40% 60% 80%

3 Meningkatnya persentase Pengurus LPMD yang terlatih _ 80% 80% 80% 80%

4 Meningkatnya persentase desa menetapkan RPJMDes

dan RKPDes

80% 80% 80% 80% 80%

5 Meningkatnya persentase aparatur desa yang terlatih 80% 80% 80% 80% 80%

6 Persentase penyerahan urusan pemerintah daerah

kepada desa

80% 80% 80%

IX - 21

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

7 Pembentukan dan pengembangan BUMdes 28 BUMDes _ _ _ 306 BUMDes

Statistik

1 Tersedianya data statistik untuk perencanaan daerah 100% 100% 100% 100% 100%

Kearsipan

1 Meningkatnya persentase instansi yang telah

menerapkan pengelolaan arsip secara baku

90 instansi 111 instansi 132 instansi 153 instansi 174 instansi

2 Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik belum berjalan

dengan baik

10% 25% 50% 75%

Meningkatnya jumlah instansi yang menerapkan tata

kelola kearsipan secara baku

Komunikasi dan Informatika

1 Meningkatnya persentase pengembangan komunikasi

dan informatika

1 dokumen 2 kelompok KIM;

dilombakan pekan

KIM JATIM

3 kelompok KIM 3 kelompok KIM;

dilombakan pekan

KIM JATIM2 Meningkatnya persentase dokumentasi dan visualisasi

kegiatan pembangunan

69% 76 81 87% 93

3 Meningkatnya persentase kerjasama informasi dengan

mass media

11 13 16 19

4 Meningkatnya persentase instansi terkoneksi internet Belum diketahui 276 instansi 332 instansi 388 instansi 444 instansi

5 Meningkatnya persentase kajian koneksi internet 276 Titik Koneksi 332 Titik Koneksi 338 Titik Koneksi 444 Titik Koneksi 500 Titik Koneksi

6 Meningkatnya pengelolaan sumber daya komunikasi dan

informatika yang optimal

70% _ _ _ _

Perpustakaan

1 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah 78.730 orang 80.230 Orang 83.730 Orang 87.230 orang 90.730 orang

2 Meningkatnya Jumlah buku perpustakaan perpustakaan

daerah

12.180 judul buku 13.180 judul buku 14.180 judul buku 15.180 judul buku 16.180 judul buku

3 Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah 24.307 eksemplar 30.775 eksemplar 33.775 eksemplar 36.775 eksemplar 39.775 eksemplar

4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian

1 Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan _ padi 425.567 ton ;


kedelai 7.640 Ton

padi 436.207 ton ;


kedelai 8.404 Ton

padi 444.931 ton ;


kedelai 9.244 Ton

padi 453.829 ton ;


kedelai 10.169 Ton

IX - 22

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

2 Tercapainya indeks pertanaman _ 2.3 2.3 2.3 2.3

3 Panjang jalan usaha tani yang terbangun/terehabilitasi _ 20.000 m 32.800 m 60.400 m 59.200 m

4 Panjang JIDES tanaman pangan yang dibangun _ _ 600 m 600 m 600 m

5 Panjang JITUT tanaman pangan yang dibangun _ _ 8.400 m 16.800 m 16.800 m

6 Panjang JIDES tanaman pangan yang direhabilitasi _ _ _ _ _

7 Panjang JITUT tanaman pangan yang direhabilitasi _ _ _ 12.600 m 25.200 m

8 Jumlah sumur dangkal yang terbangun/terehabilitasi _ 18 unit 45 unit 99 unit 96 unit

9 Jumlah sumur dalam yang terbangun/terehabilitasi _ _ _ _ _

10 Jumlah dam parit yang terbangun/terehabilitasi _ 3 unit _ _ _

11 Jumlah embung yang terbangun/terehabilitasi _ 1 unit _ _

12 Luas sawah yang ditingkatkan kadar BO 1% _ 10 ha 10 ha 10 ha

13 Luas lahan tembakau yang disubstitusi menjadi lahan

holtikultura

_ 50 ha 100 ha 150 ha

14 Tercapainya produktivitas tanaman pangan _ padi 62,45 ku/Ha;

jagung 55,30 Ku/Ha;

kedelai 13.00 Ku/Ha

padi 62,76 ku/Ha;

jagung 58,04 Ku/Ha;

kedelai 13.62 Ku/Ha

padi 63,07 ku/Ha;

jagung 60,91 Ku/Ha;

kedelai 14,27 Ku/Ha

padi 63,69 ku/Ha;

jagung 63,32 Ku/Ha;

kedelai 14,95 Ku/Ha15 Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan Tebu 79,592

Kg/ha/Tahun batang

tebu; tembakau

15,628 Kg/ha/tahun

daun basah

tebu 80 kg/ha/th;

tembakau 12,5

kg/ha/th; kopi 634

kg/ha/th; cengkeh

406 kg/ha/th; kakao

550 kg/ha/th

tebu 82,5 kg/ha/th;

tembakau 13,5

kg/ha/th; kopi 635

kg/ha/th; cengkeh

418 kg/ha/th; kakao

567 kg/ha/th

tebu 85 kg/ha/th;

tembakau 14,175

kg/ha/th; kopi 636

kg/ha/th; cengkeh

430 kg/ha/th; kakao

583 kg/ha/th

tebu 87,5 kg/ha/th;

tembakau 14,884

kg/ha/th; kopi 637

kg/ha/th; cengkeh

443 kg/ha/th; kakao

601 kg/ha/th16 Terbangun/ terehabilitasinya sumur dangkal _ 40 unit 40 unit 30 unit 10 unit

17 Terbangun/ terehabilitasinya embung _ 0 unit 1 unit 1 unit 1 unit

18 Meningkatnya produksi dan produktivitas tembakau _ tembakau 66.000 ton

dan 15,628 kg/ha/th

tembakau 66.660 ton

dan 15,628 kg/ha/th

tembakau 67.327 ton

dan 15,628 kg/ha/th

tembakau 68.000 ton

dan 15,628 kg/ha/th

19 Meningkatnya produksi dan produktivitas cengkeh _ cengkeh 942 ton dan

456 kg/ha/th

cengkeh 979 ton dan

456 kg/ha/th

cengkeh 1.018 ton

dan 456 kg/ha/th

cengkeh 1.059 ton

dan 456 kg/ha/th

20 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan _ tebu 924.468 ton;



942 ton; kakao 140

ton

tebu 961.446 ton;



979 ton; kakao 145

ton

tebu 999.904 ton;



1.018 ton; kakao 151

ton

tebu 1.039.900 ton;




ton

IX - 23

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

21 Panjang jalan usaha tani yang dibangun di kawasan

perkebunan

_ 46 km 46 km 35 km 15 km

22 Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun _ 0 2 km 2 km 2 km

23 Panjang JITUT yang terehabilitasi _ 500 m _ _

24 Terbangunnya sumur dalam _ 4 unit _ _ _

25 Angka kejadian penyakit ternak populasi ternak

ruminansia 276.619

ekor

285.044 ekor 291.934 ekor 297.143 ekor 304.215 ekor

26 Angka kematian ternak 2.12% 10%; 8%; 7%; 6%;

27 Tercapainya peningkatan prosentase daging berkualitas

yang beredar di masyarakat

3. 70% 75% 78% 80% 82%

28 Tercapainya jumlah bibit sapi unggul bersertifikat 350 ekor 500 ekor 500 ekor 600 ekor 600 ekor

29 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC

(Service Per Conception)

1,5 ekor 1.5 1.5 1.48 1.48

30 Kelahiran Hasil IB 21.333 ekor 19.800 ekor 19.800 ekor 22.750 ekor 22,750

31 Calving Interval (jarak kelahiran) 17 bulan 16 bulan 16 bulan 16 bulan 15 bulan

32 Pelayanan IB 40.000 straw 50.000 straw 50.000 straw 52.000 straw 52.000 straw

33 Akseptor 26.600 ekor 33.000 ekor 33.000 ekor 33.000ekor 35.000 ekor

34 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: _ _ _ _ _

35 Daging 17.459 ton 17.695 ton 17.951 ton 18.275 ton 18.533 ton

36 Telur 12.641 ton 13.484 ton 13.712 ton 13.875 ton 14.069 ton

37 Susu 7.206 ton 5.362 ton 5.468 ton 5.632 ton 5.749 ton

38 Tercapainya populasi ternak ruminansia 314.909 ekor 357.200 ekor 364.200 ekor 371.400 ekor 379.500 ekor

39 Tercapainya populasi unggas 8.143.389 ekor 8.344.000 ekor 8.499.000 ekor 8.694.000 ekor 8.848.000 ekor

40 Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal

hewan

7,73 gr/kap/hr 17,2 gr/kap/hr 17,7 gr/kap/hr 18,3 gr/kap/hr 18,8 gr/kap/hr

41 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 141.74 158.15 162.93 165.38 170.37

42 Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu a) 11,57 kg/kap/th b)

8,46 kg/kap/th c)

3,94 kg/kap/th

a) 11,62 kg/kap/th b)

8,96 kg/kap/th c) 2,82

kg/kap/th


9,02 kg/kap/th c) 2,85

kg/kap/th


9,04 kg/kap/th c) 2,91

kg/kap/th


9,08 kg/kap/th c) 2,94

kg/kap/th

IX - 24

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

43 Terciptanya lapangan usaha baru melalui pembinaan

kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak

dan bantuan sarana produksi

160 petani 160 petani 160 petani 160 petani 160 petani

44 Tercapainya produksi dan produktivitas tanaman pangan

di kawasan agropolitan

_ padi 127.670 ton ;

jagung 52.638 Ton ;

kedelai 2.292 Ton;

padi 62,45 ku/Ha;

jagung 55,30 Ku/Ha;

kedelai 13.00 Ku/Ha

padi 130.862 ton ;

jagung 55.796 Ton ;

kedelai 2.521 Ton ;

padi 62,76 ku/Ha;

jagung 58,04 Ku/Ha;

kedelai 13.62 Ku/Ha

padi 133.479 ton ;

jagung 59.144 Ton ;

kedelai 2.773 Ton ;

padi 63,07 ku/Ha;

jagung 60,91 Ku/Ha;

kedelai 14,27 Ku/Ha

padi 136.149 ton ;

jagung 62.101 Ton ;

kedelai 3.051 Ton ;

padi 63,69 ku/Ha;

jagung 63,32 Ku/Ha;

kedelai 14,95 Ku/Ha45 Tercapaina produktivitas hortikultura di kawasan

agropolitan

20 kw/ha 20,02 ku/ha 20,04 ku/ha 20,06 ku/ha 20,08 ku/ha

46 Konservasi pohon induk tanaman unggul _ _ _ _ _

47 Perbanyakan populasi Durian Bido _ _ _ _ _

48 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan di kawasan agropolitan

_ kopi 634 kg/ha/th;

cengkeh 406

kg/ha/th; kakao 550

kg/ha/th

kopi 635 kg/ha/th;

cengkeh 418

kg/ha/th; kakao 567

kg/ha/th

kopi 636 kg/ha/th;

cengkeh 430

kg/ha/th; kakao 583

kg/ha/th

kopi 637 kg/ha/th;

cengkeh 443

kg/ha/th; kakao 601

kg/ha/th49 kopi 500 ton;

cengkeh 942 ton;

kakao 140 ton


979 ton; kakao 145

ton



ton

kopi 562 ton;

cengkeh 1.059 ton;

kakao 157 ton50 Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas

hasil hutan kayu dan non kayu di kawasan agropolitan

_ Produksi hasil hutan

kayu 450 m3

Produksi hasil hutan

kayu 450 m3


kayu 450 m3


kayu 450 m3

51 Produksi madu _ 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg

52 Produksi bambu _ 5.000 btng 5.000 btng 5.000 btng 5.000 btng

53 Meningkatnya populasi dan produksi hasil ternak dan

unggas di kawasan agropolitan

daging 3.393 ton;

telur 152 ton; susu

5.562 ton; populasi

ruminansia 458.227

ekor; unggas

1.776.700 ekor

daging 3.585 ton;

telur 163 ton; susu

5.835 ton; populasi

ruminansia 463.920

ekor; unggas

1.862.434 ekor

daging 3.710 ton;

telur 170 ton; susu

6.121 ton; populasi

ruminansia 466.794

ekor; unggas

1.952.447 ekor

daging 3.860 ton;

telur 178 ton; susu

6.423 ton; populasi

ruminansia 474.859

ekor; unggas

2.046.958 ekor

daging 4.010 ton;

telur 186 ton; susu

6.793 ton; populasi

ruminansia 476.135

ekor; unggas

2.146.192 ekor

54 Tercapainya pola kemitraan jaringan pemasaran hasil

produksi pertanian

_ 4 pola kemitraan 4 pola kemitraan 4 pola kemitraan 4 pola kemitraan


produksi perkebunan

_ 1

kemitraan/kelompok

1

kemitraan/kelompok

1

kemitraan/kelompok

1

kemitraan/kelompok


produksi peternakan

5 inti dan 100 plasma 5 inti dan 110 plasma 5 inti dan 115 plasma 5 inti dan 120 plasma 5 inti dan 125 plasma

57 Terwujudnya produk beras oleh kelompok tani _ _ 1 produk 1 produk 1 produk

IX - 25

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

58 NTP Subektor Tanaman Pangan _ 103 106 109 112

59 Rasio penyuluh pertanian yang mendapatkan pelatihan _ 11% 11% 11% 11%

60 NTP Subsektor Perkebunan _ 106.5 107.0 107.5 108.0

61 Jumlah kelompok binaan yang bermitra _ 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok

62 Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan

kelompok

_ 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 2 kelompok

63 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman pangan

padi 396.980 ton dan

57,60 ku/Ha

_ _ _ _

jagung 207 193 Ton

dan 63,41 Ku/Ha

_ _ _ _

kedelai 10.359 Ton

dan 15,64 Ku/Ha

_ _ _ _

64 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman perkebunan

Tebu 974.115,8 ton

dan 795,92 Ku/ha/th

_ _ _ _

tembakau 66.896,8

ton daun basah dan

156,28 Ku/ha/tahun

daun basah

_ _ _ _

64 Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil

peternakan

populasi ternak

ruminansia 276.619

ekor

_ _ _ _

Populasi ternak

unggas 8.143.389

Ekor

_ _ _ _

Produksi daging

17.459 ton

_ _ _ _

Produksi susu 7.206

ton

_ _ _ _

Produksi telur 12.641

ton

_ _ _ _

67 Meningkatnya produksi & produktifitas komoditas

unggulan di kawasan agropolitan

Produksi ikan (ton),

produktifitas

ikan..(ton/Ha)

_ _ _ _

IX - 26

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

Produksi Padi…. (ton),

produktifitas

padi.....(Kw/Ha),

Produksi

Jagung..(ton),

produktifitas

jagung…(Kw/Ha),

Produksi

Kedelai…(ton),

produktifitas

_ _ _ _

Produksi Cabai….

(ton), produktifitas

cabai.....(Kw/Ha),

Produksi

Durian..(ton),

produktifitas

Durian…(pKw/pohon)

_ _ _ _

kopi .........kg/ha/th;

cengkeh ..... kg/ha/th;

kakao ........ kg/ha/th

_ _ _ _

kopi .......... ton;

cengkeh ......... ton;

kakao ......... ton

_ _ _ _


kayu...m3

_ _ _ _

Produksi madu 200 Kg _ _ _ _

Produksi bambu 5.000

btng

_ _ _ _

68 Meningkatnya nilai tambah produk agribisnis 500 ton Beras _ _ _ _

IX - 27

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

daging 3.393 ton;

telur 152 ton; susu

5.562 ton; populasi

ruminansia 458.227

ekor; unggas

1.776.700 ekor

_ _ _ _

69 NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga

yang dibayar petani)

108.2 _ _ _ _

Kehutanan

1 Produksi hasil hutan kayu _ 1,500 1,500 1,500 1,500

2 Jumlah industri yang terbina _ 10 10 10 10

3 Jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK 1 industri _ 1 industri 1 industri

4 Luas lahan kritis yang terehabilitasi _ 0 0 400 ha 350 Ha

5 Penurunan luas lahan kritis _ _ _ 400 ha 350 Ha

6 Luas lahan kritis 1.600 Ha _ _ _ _

7 Meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan 1.500 m3 _ _ _ _

8 Meningkatnya persentase industri hasil hutan

bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

belum ada _ _ _ _

Energi dan Sumber Daya Mineral

1 Meningkatnya persentase KK yang mendapatkan

layanan sambungan listrik

122 RTM 105 RTM 105 RTM 105 RTM

2 Persentase kawasan pertambangan yang diawasi 29 lokasi PETI 20% 60% 100%

3 Meningkatnya persentase desa mandiri energi 8 desa memiliki

potensi sebagai DME

1 desa 1 desa 1 desa 1 desa

4 Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik sebagai

sumber penerangan

364 _ _ _ _

Pariwisata

1 Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 1.425.000 wisatawan 1.425.000 Orang 1.450.000 Orang 1.475.000 Orang 1.500.000 Orang

IX - 28

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

2 Meningkatnya jumlah obyek wisata 3 lokasi (tirta wisata.,

air terjun tretes, air

terjun sekar

pudaksari)

3 lokasi (tirta wisata.,


terjun sekar

pudaksari)



terjun sekar

pudaksari, kedung

cinet-plandaan)



terjun sekar

pudaksari, kedung

cinet-plandaan,

Gusdur)



terjun sekar

pudaksari, kedung

cinet-plandaan,

Gusdur, makam sayid

Sulaiman)

3 Meningkatnya jumlah media promosi pariwisata 3 media (cetak,


3 media (cetak,


3 media (cetak,


3 media (cetak,


3 media (cetak,


Kelautan dan Perikanan

1 Meningkatnya persentase konsumsi ikan 16,6 Kg/kap/thn 16,7 kg/kap/th 16,8 kg/kap/th 16,9 kg/kap/th

2 Meningkatnya persentase produksi ikan budidaya NTP =74, 18

KELOMPOK , 1

ANGKATAN

15.758 ton ikan; 2.280

petani ikan, angka

NTP 80, 15 kelompok,

1 angkatan

15.769 ton ikan; 2285

petani ikan, angka


1 angkatan

15.759 ton ikan; 2290

petani ikan, angka


1 angkatan

15.760,5 ton ikan;

2295 petani ikan,

angka NTP 83, 20

kelompok, 1 angkatan

3 Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas

ikan di kawasan agropolitan

_ Produksi ikan 7.929

ton; Produktivitas

233.56 ton/ha

Produksi ikan 7.930

ton; Produktivitas

233.56 ton/ha

Produksi ikan 7.931

ton; Produktivitas

233.62 ton/ha

Produksi ikan 7.932

ton; Produktivitas

233.65 ton/ha4 Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas

hasil perikanan

Tercapainya produksi

ikan 15.551,4 ton

_ _ _ _

Tercapainya

produktivitas

budidaya ikan 255,36

ton/Ha

_ _ _ _

Perdagangan

1 Berfungsinya program sistem resi gudang _ _ _ _ _

2 Meningkatnya rasio produk agropolitan yang

didistribusikan

_ _ _ 10% 10%

3 Meningkatnya persentase kualitas barang yang berdar di

masyarakat sesuai standar yang berlaku

65% 70% 75% 80% 85%

4 Meningkatnya prosentase akurasi alat ukur / timbangan

melalui tera ulang UTTP

66% 68% 70% 74% 76%

5 Tercapainya nilai ekspor 86,396,294,290 90,716,109,000 95,251,914,450 100,014,510,100

IX - 29

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

6 Meningkatnya persentase volume perdagangan dalam

negeri

60% 60% 70% 80% 90%

7 Peningkatan jumlah PKL dan asongan yang terbina 835 PKL 835 PKL 876 PKL 920 PKL 966 PKL

8 Tersedianya sarana dan prasarana pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah 18 pasar daerah

9 Tercapainya PAD pasar daerah 3,499,080,000 3,534,070,000 3,569,410,000 3,605,104,000

10 Tersedianya pasar pengumpul distribusi 0 (Tidak ada pasar

pengumpul)

_ _ _ _

11 Terbangunnya jaringan pemasaran 25 Kemitraan (inti) _ _ _ _

Perindustrian

1 Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi 18 sentra IKM

menjadi 37 sentra

IKM

90% 90% 90% 90%

2 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil

dan menengah

4% 4% 4% 5% 5%

3 Meningkatnya persentase penataan struktur industri

yang baik

70% 80% 80% 80% 80%

4 Meningkatnya pengembangan sentra-sentra industri

potensial

80% 90% 90% 90% 90%

5 Meningkatnya persentase kualitas industri hasil

tembakau/bahan baku industri hasil tembakau

60% 60% 65% 70% 75%

6 Terwujudnya sentra industri olahan 145 sentra IKM _ _ _ _

7 Meningkatnya persentase volume usaha industri kecil

dan menengah

4% _ _ _ _

8 Terwujudnya kemitraan usaha pemasaran industri 2 Kemitraan _ _ _ _

Ketransmigrasian

1 Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan 35 org 40 org 40 org 40 org 40 org

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah



dan Persandian

1 Meningkatnya PAD khususnya pajak daerah 143,932,387,639 199,570,361,830 229,505,916,105 263,931,803,502 303,521,574,048

IX - 30

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

2 Peningkatan jumlah tanah asset daerah yang telah

bersertifikat

Tanah Pemkab

Jombang sejumlah

1218 Bidang. Sudah

sertifikat 407 bidang.

Masih dalam Proses

161 Bidang. Belum

sertifikat 650 Bidang

98 Sertifikat 200 Sertifikat 150 Sertifikat 125 Sertifikat

3 Capaian laba BUMD

4 PDAM Kab Jombang Rata-rata

pertumbuhan

5 PD. Aneka Usaha Seger Laba: Rp.

1.639.664.000,00

Laba: Rp. 270.695.318,15Laba: Rp. 354.022.284,21Laba: Rp. 1.045.104.194,25Laba: Rp. 1.370.707.647,52

6 PD. BPR Bank Jombang Rata-rata

pertumbuhan

7 PD. Perkebunan Panglungan Laba: Rp.

507.767.500,59

Laba: Rp. 651.031.505,70Laba: Rp. 839.049.404,55Laba: Rp. 1.127.850.209Laba: Rp. 1.297.027.741,00

Pertanian

1 Nilai tukar petani 108.0 109.0 110.0 110.5 111.0

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Perhubungan

1 Tertatanya manajemen transportasi di wilayah

interchange tol

_ 20% 40% 60% 80%

2 Terbangunnya terminal kargo dan sub terminal _ _ _ _ _

3 Meningkatnya persentase terminal/subterminal/halte

yang dibangun/dikembangkan

_ 75% 80% 85% 90%

4 Jumlah kendaraan yang dilayani pengujian kendaraan

bermotor tepat waktu

_ 100% 100% 100% 100%

Fokus Iklim Berinvestasi

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi


dan Persandian

2 Menurunnya angka kriminalitas 8,377 _ _ _ _

3 Persentase layanan perizinan tepat waktu 85% _ _ _ _

IX - 31

2014 2015 2016 2017




awal periode RPJMD

(2013)

4 Tersedianya akses informasi pelayanan perijinan bidang

usaha

1 aplikasi simyanis _ _ _ _

5 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan

bidang penanaman modal

20 izin bidang

penanaman modal

(berlaku sejak

Oktober 2013 sesuai

_ _ _ _

Fokus Sumber Daya Manusia

1 Meningkatnya persentase prestasi seni dan budaya 9 Prestasi

2 Meningkatnya jumlah atlet berprestasi 40 atlit 40 atlit 40 atlit 40 atlit 40 atlit

IX - 32

2018

_ _

_ _

_ _

0.49%

_ _

_ _

_ _

99.56 99.56

97.01% 95.51%

105.93%

103.45%

99, 65 %

96.57%

86.04%

75.77%

100% 100%

7.99 7.99%

Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

IX - 33

2018


akhir periode RPJMD

22, 58 %

22.58 22.58%

77.14 77.14%

0.28 0.28%

68.39 68.39%

50 50

50 50

7.90 7.90

97.84 97.84%

97.84 97.84

99.99 99.99

93.00 93.00

7.99

40 40

< 1 < 1

100 > 85

100 < 0,5

75 75

75 75%

1556 1.556 IRTP

70%

98 98

11.5 11.5

IX - 34

2018


akhir periode RPJMD

72 tahun

pembentukan 1

organisasi dengan

perbaikan 1 sarana

kesenian

pembentukan 5

organisasi dan

perbaikan 5 sarana

kesenian8% 8%

48% 48%

13% 66%

84 Pemuda 84 Pemuda

1 ; 19 1:19

1:1

56.52 56.52

100% 100%

92.75 92.75%

95 95 lembaga

IX - 35

2018


akhir periode RPJMD

95 95%

99.99 99.99%

99.98 99.98%

99.99 99.99%

80%

250 34 Puskesmas

100%

100% 100%

95% 95%

100% 100%

100.000 100%


9.233

9.233 kunjungan

rawat jalan 19.622 19.622 kunjungan

100% 100%

28 257 orang

100% 100%

20 20%

80 100%

IX - 36

2018


akhir periode RPJMD

100 100%

100 100%

100 90%

73 60%

0,2 0.2

7,5 25.8

100 30 desa

3 dokumen 15 dokumen

_ 2 embung

_ 500 m

100% 100%

3660 saluran irigasi 2 dam

_ 2 embung

_ 21970 saluran irigasi

1 embung; 1950

saluran irigasi

11 dam

_ 7 embung

_ 29740 saluran irigasi

14 Lembaga 79 lembaga


_ 7.855 m saluran irigasi


IX - 37

2018


akhir periode RPJMD

_ 14.320 m saluran

irigasi

28.7 161,71 km

4.7 48,8 km

1 duiker; 400 m


8 duiker

_ 2825 m tembok

penahan jalan

1 13

4,1 km

13.755 94,222 km

_ 1.600 m

564.600 m

_ 4 unit

10% 301.670 m

100% 100%

_ 1 dokumen

28,702.0 28.702 m

2 dokumen

30% 75%

1 dokumen

perencanaan

1 dokumen

perencanaan

69,620 69.620 m

IX - 38

2018


akhir periode RPJMD

62.72 362.040 m

12.200 m

1 155.960 m

3 31 unit

- 5

450 m rumija; 3

duiker; 200 m tembok

penahan jalan

21.000 m rumija

_ 11 duiker

_ 5250 m tembok

penahan jalan

_ 2.800 m

69,620 69.620 m

2.62 36.192 m

93.8495 430.591 m

_ 4.020 m tembok

penahan jalan

1300 drum, 1 buah 5 dokumen

_ 6.396 drum

_ 0,25 ha

1 dokumen 5 dokumen

100% 100%

1 tahun 100%

50000 m' 248.221 m'

1 5 unit

40,000 190.925 m'

IX - 39

2018


akhir periode RPJMD

1 5

2 lokasi perum 10 lokasi perum

22 22

6 unit 36

0 7

7 36

4 20

3 12

OPERASIONAL 100 % 100%

1 5

7 7

42 42

58,313

3 12

40 ha 200 ha

100 100

85%

1 kawasan

Terwujudnya kawasan

prioritas

Terwujudnya Kasiba

1 kawasan

IX - 40

2018


akhir periode RPJMD

1.058,492 km 1.058,492 km

1.236.371 m 1.236.371 m

42 42

90% 90%

60% 60%

300 300

500 2.500 rumah

5 lokasi 25 lokasi

2 ha 4ha

10 perumahan 10 perumahan

0,980 0,980

19% 19%

150/115000 150/115000

_ …..Dokumen

_ 100%

250 buah 1250 buah

_ 4 dokumen

4 desa/ peta 54 peta

110.27 110,27 ha

11.25 11,25 ha

100% 100%

IX - 41

2018


akhir periode RPJMD

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 80%

100% 85%

100% 100%

1 tahun 1.250 titik

6.000 titik

100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

1 dokumen evaluasi 5 dokumen

100% 100%

IX - 42

2018


akhir periode RPJMD

95% 95%

100% 100%

50% 50%

35 lokasi 35 lokasi

90% 90%

120% 120%

100% 100%

120% 120%

100% 100%

70% 70%

90% 90%

7 kegiatan/ usaha 7 kegiatan/ usaha

9 parameter 9 parameter

2 dokumen 12 dokumen

IX - 43

2018


akhir periode RPJMD

7 lokasi 7 titik

8 lokasi 40 lokasi

1 dokumen 9 dokumen

_ 5 dokumen

15 perusahaan 15 perusahaan

110 sekolah 110 sekolah

4 pokmas & 60 kader 20 pokmas dan 260

kader

100% 100%

260 kader 260 kader

100% 100%

_ _

80% 80%

60% 60%

80% 80%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

IX - 44

2018


akhir periode RPJMD

17 klp 75 klp

100% 100%

75 75

50 Kasus 50 Kasus

77.10% 84%

7% 6.50%

100%

100%

0.489% 1.45

Peningkatan sarana

prasarana makan

pahlawan

2 tokoh

10% 50%

765 orang yang

mendapatkan

pelayanan

2.575 orang yang

mendapatkan

pelayanan75% 75%

3.27% 16.4%

55.957 orang 55.957 orang

IX - 45

2018


akhir periode RPJMD

100% 100%

38% 38%

5 kasus 5 kasus

1% 5%

121 Kop 121 Kop

121 Kop 121 Kop

10 Kop 10 Kop

121 Kop 121 Kop

121 Kop 121 Kop

10 Kop 10 Kop

2 produk UMKM 10 produk UMKM

128 wirausaha baru 608 wirausaha baru

5 UMKM 25 UMKM

526 Kop 526 Kop

3 Kop 12 Kop

26 Kop K26 op

319 Kopwan 319 Kopwan

121 koperasi 121 koperasi

608 wirausaha baru 608 wirausaha baru

10 jenis produk

unggulan

10 jenis produk

unggulan

2% 2%

100% 100%

IX - 46

2018


akhir periode RPJMD

28 PMA dan PMDN

(17 PMA dan 11

PMDN)

28 PMA/PMDN

15,010,185,021,678 15,010,185,021,678

0,01% (terdapat

tambahan 142 orang

yang bekerja, total

pekerja pada tahun


orang)

5,05% (total

tambahan orang yang

bekerja sejumlah

14.814 orang)

_ _

100% 100%

28 PMDN/PMA 28 PMDN/PMA

50 Kali 250 event

Terdapatnya

penambahan sapras

layak pakai

Penambahan sapras

olah raga

Tidak ada kasus SARA Tidak ada kasus SARA

100% Menurun 5%

750 orang 17.68%

80 Linmas 70.62%

350 orang 8.31

64 pelanggaran 64 Pelanggaran

90% 90%

IX - 47

2018


akhir periode RPJMD

40% 40%

100%

34% 34%

100% 90%

100% 90%

90% 90%

100% 100%

13 SOP

SKPD

13 SOP

SKPD

90% 90%

100% 100%

100% 100%

4190 4190

40 Org Auditor 40 Org Auditor

95% 1

90%

IX - 48

2018


akhir periode RPJMD

95% 95%

Tersusunnya laporan

keuangan daerah

Tahun 2017

Tersusunnya Laporan

Keuangan Daerah

Tahun 2017302 Desa 302 Desa

Tepat waktu (5 Bulan dari awal proses sampai disahkan)Tepat waktu (5 bulan

dari awal proses

sampai disahkan)

90% 90%

90% 90%

100% 100%

100% 100%

5,0 - 6,0 5,0 - 6,0

2% 2%

2% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

260 paket 260 paket

90% 90%

IX - 49

2018


akhir periode RPJMD

100% 100%

4 kecamatan 16 kecamatan

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1 monev 5 monev

1 monev 100%

1600 izin 10.000 izin


SimYaniz


SimYaniz

20hari 20 hari

1600 izin 5800 izin

1600 izin 10.000 izin

78.50% 78.50%

90% 90%

90% 90%

Tidak ada Tidak ada

44 SKPD 44 SKPD

90% 90%

Jumlah Temuan 4.226

Kasus

Jumlah Temuan 4.226

Kasus

IX - 50

2018


akhir periode RPJMD

Wajar Tanpa

Pengecualian

Wajar Tanpa

Pengecualian

4.200 kal/kap/hr 4.200 kal/kap/hr

120 gr/kap/hr 120 gr/kap/hr

100 ton/th dan 500 kg 100 ton/th dan 500 kg

95% 95%

10% 10%

90% 90%

80% 80%

_ 95%

_ 80%

0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

0 (tidak ada daerah

rawan pangan)

100% 100%

100% 100%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

80% 80%

IX - 51

2018


akhir periode RPJMD

306 BUMDes

100% 80%

195 instnsi 195 instnsi

100% 100%

195 instansi 195 instansi

3 kelompok KIM 12 Kelompok KIM; 2

kali Lomba Pekan KIM

Jatim100 100%

21 21 media massa

500 instansi 500 instansi

500 Titik Koneksi 500 Titik Koneksi

100% 100%

94.230 orang 94.230 orang

17.180 judul buku 17.180 judulbuku

42.775 eksemplar 42.775 eksemplar

padi 462.906 ton ;


kedelai 11.186 Ton

padi 2.223.440 ton ;


kedelai 46.643 Ton

IX - 52

2018


akhir periode RPJMD

2.3 2.3

29.600 m 202.000 m

400 m 2.200 m

8.400 m 50.400 m

_ _

12.600 m 50.400 m

48 unit 306 unit

5 unit 5 unit

_ 3 unit%

_ 1 unit

10 ha 40 ha

200 ha 200 ha

padi 64,32 ku/Ha;

jagung 65,83 Ku/Ha;

kedelai 15,66 Ku/Ha

padi 64,32 ku/Ha;

jagung 65,83 Ku/Ha;

kedelai 15,66 Ku/Hatebu 88 kg/ha/th;

tembakau 15,628

kg/ha/th; kopi 640

kg/ha/th; cengkeh

456 kg/ha/th; kakao

619 kg/ha/th

tebu 88 kg/ha/th;

tembakau 15,628

kg/ha/th; kopi 640

kg/ha/th; cengkeh

456 kg/ha/th; kakao

619 kg/ha/th10 unit 130 unit

1 unit 4 unit

tembakau 68.680 ton

dan 15,628 kg/ha/th

tembakau 68.680 ton

dan 15,628 kg/ha/th

cengkeh 1.102 ton

dan 456 kg/ha/th

cengkeh 1.102 ton

dan 456 kg/ha/th

tebu 1.081.496 ton;




ton

tebu 1.081.496 ton;




ton

IX - 53

2018


akhir periode RPJMD

14 km 156 km

1 km 7 km

_ 500 m

_ 4 unit

312.025 ekor populasi ternak

ruminansia 312.025

ekor5%; 5%;

85% 85%

750 ekor 750 ekor

1.48 1.48

23,680 23,680

15 bulan 15 bulan

55.000 straw 55.000 straw

7.000 ekor 37.000 ekor

_ _

18.878 ton 18.878 ton

14.263 ton 14.263 ton

5.918 ton 5.918 ton

388.700 ekor 388.700 ekor

9.058.000 ekor 9.058.000 ekor

19,4 gr/kap/hr 19,4 gr/kap/hr

172.93 172.93


9,11 kg/kap/th c) 3

kg/kap/th


9,11 kg/kap/ th c) 3

kg/ kap/th

IX - 54

2018


akhir periode RPJMD

160 petani 800 peternak

padi 138.872 ton ;

jagung 65.206 Ton ;

kedelai 3.356 Ton;

padi 64,32 ku/Ha;

jagung 65,83 Ku/Ha;

kedelai 15,66 Ku/Ha

padi 667.032 ton ;


kedelai 13.993 Ton;

padi 64,32 ku/Ha;

jagung 65,83 Ku/Ha;

kedelai 15,66 Ku/HaCabai 21 ku/ha Cabai 21 ku/ha

_ 8 pohon induk

_ 20.000 tanaman

kopi 640 kg/ha/th;

cengkeh 456

kg/ha/th; kakao 619

kg/ha/th

kopi 640 kg/ha/th;

cengkeh 456

kg/ha/th; kakao 619

kg/ha/thkopi 585 ton; cengkeh


ton

kopi 585 ton;

cengkeh 1.102 ton;

kakao 163 tonProduksi hasil hutan

kayu 450 m32.250 m3

500 kg 2.500 kg

5.000 btng 25.000 btng

daging 4.167 ton;

telur 195 ton; susu

7.701 ton; populasi

ruminansia 4.481.640

ekor; unggas

2.250.388 ekor

daging 49.332 ton;

telur 892 ton; susu

32.873 ton; populasi

ruminansia 481.640

ekor; unggas

2.250.388 ekor

4 pola kemitraan 20 pola

1

kemitraan/kelompok

5 kemitraan/

kelompok

5 inti dan 130 plasma 5 inti dan 130 plasma

1 produk 4 produk/2.000 ton

IX - 55

2018


akhir periode RPJMD

115 115

11% 55%

108.5 108.5




64,32 ku/Ha


64,32 ku/Ha

jagung 217.354 Ton

dan 65,83 Ku/Ha

jagung 217.354 Ton

dan 65,83 Ku/Ha

kedelai 11.186 Ton

dan 15,66 Ku/Ha

kedelai 11.186 Ton

dan 15,66 Ku/Ha

Tebu 1.081.496,4 ton

dan 880 Ku/ha/th

Tebu 1.081.496,4 ton

dan 880 Ku/ha/th

tembakau 68.679,9

ton daun basah dan

149 Ku/ha/tahun

daun basah

tembakau 68.679,9

ton daun basah dan

149 Ku/ha/tahun

daun basahPopulasi ternak

ruminansia 312.025

Ekor

Populasi ternak

ruminansia 312.025

EkorPopulasi ternak

unggas 9.058.000

Ekor

Populasi ternak

unggas 9.058.000

EkorProduksi daging

18.878 ton

Produksi daging

18.878 ton

Produksi susu 5.918

ton

Produksi susu 5.918

ton


ton


ton

Produksi ikan 39.657

ton, produktifitas ikan

233,68 ton/Ha

Produksi ikan 39.657

ton, produktifitas ikan

233,68 ton/Ha

IX - 56

2018


akhir periode RPJMD


produktifitas padi

64,82 Kw/Ha,

Produksi

Jagung..(ton),

produktifitas jagung

66 Kw/Ha, Produksi

Kedelai...(ton),

produktifitas kedelai

15,86 Kw/Ha.


produktifitas padi

64,82 Kw/Ha,

Produksi

Jagung..(ton),

produktifitas jagung

66 Kw/Ha, Produksi

Kedelai...(ton),

produktifitas kedelai

15,86 Kw/Ha.Produksi Cabai….


cabai 21 Kw/Ha,

Produksi

Durian..(ton),

produktifitas


Produksi Cabai….


cabai 21 Kw/Ha,

Produksi

Durian..(ton),

produktifitas


kopi 640 kg/ha/th;

cengkeh 456

kg/ha/th; kakao 619

kg/ha/th

kopi 640 kg/ha/th;

cengkeh 456

kg/ha/th; kakao 619

kg/ha/th kopi 585 ton;

cengkeh 1.102 ton;

kakao 163 ton

kopi 585 ton;

cengkeh 1.102 ton;

kakao 163 tonProduksi hasil hutan

kayu 2.250 m3


kayu 2.250 m3

Produksi madu 2.500

Kg

Produksi madu 2.500

Kg

Produksi bambu

25.000 btng

Produksi bambu

25.000 btng

_ 2.000 ton

IX - 57

2018


akhir periode RPJMD

daging 49.332 ton;

telur 892 ton; susu


ruminansia 481.640

ekor; unggas

2.250.388 ekor

daging 49.332 ton;

telur 892 ton; susu


ruminansia 481.640

ekor; unggas

2.250.388 ekor

115 115

1,500 1.500 m3

10 10 unit

1 industri 3 industri

350 Ha 1100 Ha

350 Ha 1100 Ha

500 Ha 500 Ha

_ 7.500 m3

_ 5 unit

105 RTM 542 RTM

100%

1 desa 1 desa

906 906

1.525.000 Orang 7.625.000.000

Wisatawan

IX - 58

2018


akhir periode RPJMD



terjun sekar

pudaksari, kedung

cinet-plandaan,

Gusdur, makam sayid

Sulaiman, sendang

made)



terjun sekar

pudaksari, kedung

cinet-plandaan,

Gusdur, makam sayid

Sulaiman, sendang

made)3 media (cetak,


3 media (cetak,


17 kg/kap/th 17 kg/kap/th

15761 ton ikan; 2300

petani ikan, angka


1 angkatan

15761 ton ikan; 2300

petani ikan, angka


1 angkatan

Produksi ikan 7.933,5

ton; Produktivitas

233.68 ton/ha

produksi ikan 39657

ton; produktivitas

233,68 ton/haTercapainya produksi

ikan 15.799 ton

Tercapainya produksi

ikan 15.799 ton

Tercapainya

produktivitas


ton/Ha

Tercapainya

produktivitas


ton/Ha

1 SRG 1 SRG

10% 30%

95% 95%

80% 80%

105,015,235,600 105,015,235,600

IX - 59

2018


akhir periode RPJMD

100% 100% (160 milyar)

1015 PKL 1.015 PKL

18 pasar daerah 18 pasar daerah

3,641,155,000 17,848,819,000

Terbangunnya pasar


Terbangunnya pasar


_ 125 kemitraan (20

Mitra/tahun)

90% 164 IKM

6% 6%

80% 80%

90% 164 sentra IKM

80% 80%

164 sentra IKM 164 sentra IKM

6% 6%

7 Kemitraan 7 Kemitraan

40 org 160 org

349,049,810,155 Rp. 22.948.000. 000

IX - 60

2018


akhir periode RPJMD

100 Sertifikat Pensertifikat- an

tanah pemkab

sejumlah 138 bidang

Rp. 15.517.419. 738

Rp. 1.113.132. 302

Laba: Rp. 1.113.132.302,34Rp. 1.491.581. 902

Rp. 12.226.678. 000

Laba: Rp. 1.491.581,902,17 Rp. 868.027. 534

_ _

100% 2 dokumen

_ 1 unit terminal cargo,

1 unit subterminal95% 95%

100% 100%

8,313 8,313

100% 100%

IX - 61

2018


akhir periode RPJMD

1 aplikasi simyanis 1 aplikasi simyanis

_ 1.250 Izin bidang

penanaman modal

13 Prestasi 13 Prestasi

40 atlit 200 atlit

IX - 62

X - 1 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan dokumen yang strategis bagi

pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD merupakan

dokumen yang menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati

Jombang periode 2013-2018 yang dipadukan dengan tahapan

pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan pembangunan

nasional maupun provinsi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan,

upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai

pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD.

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dari RPJMD Tahun 2014-

2018, antara lain sebagai berikut:

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Tahun 2014-2018 menjadi panduan dalam

merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2014 hingga

tahun 2018. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2014-2018, perlu

disusun RPJMD Tahun 2019-2023 yang menjadi acuan bagi penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa

transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan

pembangunan tahun 2019. Acuan penyusunan perencanaan

pembangunan tahun 2019 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten

Jombang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun

2015-2019.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Tahun 2014-2018 ini merupakan panduan bagi Pemerintah

Kabupaten Jombang serta pemangku kepentingan lainnya dalam

melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu,

konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung

jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dengan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

a) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku

X - 2 RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana

yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2014-2018;

b) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang, Pemerintah Desa dan seluruh pemangku

kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di

dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dengan sebaik-baiknya;

c) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang agar segera menyusun Rencana Strategis

(Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2018;

d) Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus

mempedomani RPJMD Tahun 2014-2018;

e) Penyusunan RPJMD telah dilakukan melalui penjaringan aspirasi dan

konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang

dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan

kerjasama dan peran serta para pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan target-target RPJMD

Tahun 2014-2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan

efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi

yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan

pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring

dan evaluasi terhadap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang

dalam implementasi RPJMD Tahun 2014-2018.

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHERLI WIHANDOKO

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/156883... · Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten

Documents