RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2020 · Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 I-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2019 I-1

RENCANA KINERJA TAHUNAN

( RKT )

TAHUN 2020

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN



DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA

JL.GATOT SUBROTO 111 BLORA TELP.(0296) 531202 BLORA - 58213

LAMPIRAN XXIII

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN

2019

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program,

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat

daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat

daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka

penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan

koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku

kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Organisasi Perangkat

Daerah, Renja BPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Organisasi

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2019.



3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Organisasi

Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen

Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun

sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku

kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan visi misi, Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset (BPPKAD) Daerah Kabupaten Blora menyusun

Rencana Kerja Tahun 2019. Selanjutnya, Renja OPD yang telah

tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat

Daerah (RKA-OPD) .



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-

2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik





7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa



Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blora Nomor 3);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 28);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor

17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blora Nomor 10);




Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2019 selain untuk melakukan

evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017, reviu

pelaksanaan program / kegiatan tahun 2018 yang selanjutnya

dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blora tahun 2018 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana

Strategis khususnya pada Indikator Kinerja Organisasi Perangkat

Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja OPD, untuk

menyesuaikan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA)



dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PAS) Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Kerja (RENJA) Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Tahun 2019,

meliputi :

Bab I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian

Renstra PD

2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blora

Tahun 2019

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

2. Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2019

3. Program dan Kegiatan PD Tahun 2019

Bab IV : PENUTUP


Kabupaten Blora Tahun 2019 II-10

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat disajikan dalam Tabel

T-C.29. Sebagian besar program/ kegiatan telah memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yakni realisasi sebesar 100

persen. Dapat pula dievaluasi bahwa tidak ada program/kegiatan yang

tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sedangkan terdapat 2 program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. Penjelasan lebih terperinci dalam

tabel berikut :



Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2017

Kabupaten Blora

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2017 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah tahun (n-

2)

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan

s/d tahun

berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 = 10 /

4)

04

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

04 04 Keuangan

04 04 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



04 04 17 002 Penyusunan Standar Satuan Harga

Tercetaknya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga

Kali 2 2 2 100% 2 2 100%

04 04 17 006

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tercetaknya Ranperda APBD dan Ranperkada tentang APBD

Kali 2 2 2 100% 2 2 100%

04 04 17 007

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tercetaknya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Kali 1 2 2 100% 2 2 100%

04 04 17 008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tercetaknya Ranperda Perubahan APBD

Kali 1 1 1 100% 1 1 100%

04 04 17 009

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tercetaknya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kali 1 1 1 100% 1 1 100%



04 04 17 010

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kali 1 1 1 100% 1 1 100%

04 04 17 011

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kali 1 1 1 100% 1 1 100%

04 04 17 015

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kali 4 4 4 100% 4 4 100%

04 04 17 019

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sinkronisasi antara Wajib Pajak dan Pengelola Pajak Daerah

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



04 04 17 021

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keuangan Daerah

Termonitor dan Terevaluasinya Kegiatan Pengadministrasian Keuangan

Kali 4 4 4 100% 4 4 100%

04 04 17 023

Penyusunan Peraturan dan Keputusan Terkait

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen 2 3 3 100% 3 3 100%

04 04 17 027

Penerbitan SP2D, Cetak Daftar Gaji, dan Penerbitan SKPP Tersedianya

Penerbitan SP2D, Cetak Daftar Gaji dan Penerbitan SKPP

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

04 04 17 030

Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD

Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

04 04 17 031

Pemelihataan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Terbayarnya Pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



04 04 17 032

Pengadaan Sarana/ Prasarana dan Kegiatan Pendukung Pemungutan Pajak Daerah

Terciptanya Kelancaran Pemungutan Pajak Daerah

Desa 10 7 10 142,86 10 10 100%

04 04 17 034 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Gaji

Daftar Gaji Semua SKPD

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

04 04 17 036 Validasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD

Terlaksananya Validasi dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

SKPD 50 28 28 100% 28 28 100%

04 04 17 037

Penyusunan Sistem Informasi Penghubung Komandan SIKD

Tersedianya 1 Paket Sistem Informasi Komandan

SKPD 40 50 50 100% 50 50 100%

04 04 17 038

Manajemen Barang Daerah, Penataan dan Inventarisasi Aset Daerah

Terlaksananya Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMD

Buku 10 10 10 100% 10 10 100%

SKPD 50 50 50 100% 50 50 100%

04 04 17 039

Peningkatan

Pengelolaan Aset Daerah, Penghapusan dan Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Terlaksananya Lelang, Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Kali 4 4 4 100% 4 4 100%



04 04 17 040

Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Aset Daerah

Pelaksanaan Penilaian, Pengamanan Aset Daerah dan Pembuatan Sertifikat

Buku 7 7 7 100% 7 7 100%

Papan 72 100 100 100% 100 100 100%

Sertifikat 52 75 75 100% 75 75 100%

04 04 17 041

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Tersusunnya Laporan Keuangan

SKPD 50 28 28 100% 28 28 100%

04 04 17 042 Pelaksanaan Elektronik Audit

Terkirimnya Data E-Audit

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

04 04 17 043

Penatausahaan

Dokumen Penerbitan SP2D, SKPP dan Daftar Gaji

Terlaksananya Penatausahaan Dokumen SP2D, SKPP dan Daftar Gaji

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

04 04 17 046

Penagihan Pajak Daerah

Tertagihnya Piutang Pajak Daerah

Wajib Pajak

2000 3500 3500 100% 3500 3500 100%

04 04 17 047

Pemelihataan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Terciptanya Kelancaran Pemungutan Pajak Daerah

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

04 04 17 048

Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

Terpeliharanya aplikasi SISMIOP PBB

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



04 04 17 050

Pendataan, Pendaftaran, Mutasi, Pemecahan, Pembetulan dan Pembatalan PBB P2

Tersedianya data objek dan subjek PBB-P2

Kecamartan

16 16 16 100% 16 16 100%

04 04 17 051

Verifikasi/ Penelitian Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) Diketahuinya harga

perolehan tanah dan bangunan yang wajar oleh wajib pajak

Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%

04 04 17 052

Penilaian, Penetapan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Terlaksananya penilaian, penetapan data objek dan subjek PBB-P2

Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%

04 04 17 053

Rapat Koordinasi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2)

Kelancaran koordinasi pemungutan pajak PBB-P2 dan termonitornya objek dan subjek PBB P2

Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%

04 04 17 054

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan dan Penyusunan Laporan Anggaran Transfer

Transfer dana dari

pusat dan propinsi tepat waktu

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



04 04 17 055

Validasi , Penetapan dan Penyampaian Pajak Daerah

Penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak

Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%

04 04 17 056

Pendataan/ Pendaftaran Objek Pajak Tersedianya objek

dan subjek pajak

Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%

04 04 17 057

Monitoring Pajak Daerah, Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Termonitornya objek dan subjek pajak daerah

Kecamatan 16 16 16 100% 16 16 100%

00

00 00 Non Bidang

00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00 00 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya surat menyurat dan materai

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 01 002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan internet

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



00 00 01 006

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kendaraan layak pakai dan tertib administrasi kendaraan dinas/ operasional

Unit 52 52 52 100% 52 52 100%

00 00 01 007

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan

Orang 80 91 91 100% 91 91 100%

00 00 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat-alat dan bahan-bahan kebersihan kantor

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan untuk rutin kantor dan kebutuhan cetak terkait tercetaknya blangko G14,

amplop dinas, BKU dan foto kopi penggandaan

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 01 012

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen dan instalasi listrik

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 01 013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor

Jenis 6 10 10 100% 10 10 100%

00 00 01 015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terbayarnya tabloid, surat kabar, buku dan majalah lainnya

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%



00 00 01 017

Penyediaan makanan dan minuman

Terbayarnya makanan dan minuman rapat, tamu dan karyawan

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 01 018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terbayarnya pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 01 019

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya perjalanan ke dalam daerah

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 02

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

00 00 02 003 Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya pagar gudang kantor BPPKAD

Unit 1 2 2 100% 2 2 100%

00 00 02 010 Pengadaan mebeler

Terbelinya meubelair gedung baru

Jenis 5 6 10 167% 10 10 100%

00 00 02 022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor, gedung arsip kantor dan taman kantor

Unit 2 2 2 100% 2 2 100%



00 00 02 024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

Unit 20 20 20 100% 20 20 100%

00 00 02 028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terbayarnya pemeliharaan peralatan kantor

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 02 029

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

Pemeliharaan almari, rak buku, meja kerja, kursi lipat

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 02 031

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air, listrik dan telepon

Terpeliharanya instalasi air, listrik dan telepon

Bulan 12 12 12 100% 12 12 100%

00 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

00 00 03 005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian olahraga Orang 33 35 35 100% 35 35 100%

00 00 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

00 00 05 001

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terkirimnya aparatur untuk

pendidikan/ pelatihan

Orang 4 5 5 100% 5 5 100%



00 00 05 002

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Penyerahan DPA APBD Tahun 2017 dan sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD

Tahun 2017

Kali 2 2 2 100% 2 2 100%

00 00 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

00 00 06 005

Pemnyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD

Terselesaikannya penyusunan Renja dan Penetapan Kinerja

Bulan 12 12 100% 12 12 100%

00 00 06 006

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Terselesaikannya penyusunan LkJiP

Bulan 12 12 100% 12 12 100%

00 00 06 007

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Terselesaikannya RKA dan DPA

Bulan 12 12 100% 12 12 100%

00 00 09

Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum



00 00 09 003

Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya

Terbayarnya honor/gaji Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Lepas

lainnya

Orang 9 11 11 100% 11 11 100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan tugas

yang menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan, Pengelolaan dan

Aset daerah Kabupaten Blora antara lain :

1. Mengelola dan menggali sumber pendapatan asli daerah secara

profesional dan maksimal dengan memberdayakan masyarakat

melalui penyuluhan wajib pajak daerah serta mengadakan

pertukaran informasi antar daerah untuk mengkaji sumber

pendapatan asli daerah yang dimungkinkan dapat dilaksanakan

di Kabupaten Blora;

2. Meaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap

APBD;

3. Melaksanakan pengaturan dan pengoordinasiaan, penelitian dan

pengesahan DPA OPD dan DPPA OPD;

4. Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdsarkan

surat permintaan membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran atas

beban rekening Kas Umum Daerah;

5. Menyiapkan surat keterangan pemberhentian pembayaran



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blora, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Blora, dan Peraturan Bupati Blora

Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Blora ditegaskan

bahwa :

(1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPPKAD

melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi penyusunan keuangan

dan aset daerah. Peran sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Derah

dijabarkan dalam penyusunan laporan keuangan dan aset, pelayanan

rekomendasi perijinan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah.

Terdapat beberapa isu – isu penting dalam penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi BPPKAD antara lain:

1. Isu Internal

a. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

b. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten

Blora.



c.Peningkatan pendapatan asli daerah secara otomatis

memampukan daerah untuk membiayai pembangunan yang

merata dan sejahtera.

d. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak

daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan

prasarana.

e. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerah

demi peningkatan pendapatan pajak daerah.

f. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka

menjangkau wajib pajak.

g. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak

asset/kekayaan yang dihasilkan/ dicapai oleh daerah itu dalam

tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itusecara professional,

sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

h. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

secara tepat waktu.

i. Mempertahankan opini WTP yang ke tiga kalinya atas laporan

keuangan pemerintah daerah.

j. Penatausahaan aset daerah secara tertib

2. Isu Eksternal

a. Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk

selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi

dan memiliki kemampuan yang sejajar dengan daerah lain agar

daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di

bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi

memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun

pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).



b. Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya

berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek

penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan

masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya

penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas pungli dan KKN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPPKAD dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh BPPKAD, terkait program prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap

OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD

yang bersangkutan.

Berikut ini disajikan hasil review terhadap Rancangan Awal

Renja BPPKAD Kabupaten Blora Tahun 2018, yang disajikan pada

Tabel T-C.31:





Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Badan Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 12 (13)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan Standar Satuan Harga

BPPKAD Jumlah dokumen peraturan bupati tentang standar satuan harga

100 Dokumen

68.000.000

Penyusunan Standar Satuan Harga

BPPKAD Jumlah dokumen peraturan bupati tentang standar satuan harga

100 Dokumen

68.000.000



2


BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda APBD

110 Buku

300.000.000



110 Buku

200.000.000

3



110 Dokumen

300.000.000



110 Dokumen

200.000.000



4

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah selain PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak dan pengelola

pajak daerah

12 Bulan 400.000.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah selain

PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak dan pengelola

pajak daerah

12 Bulan

400.000.000



5

Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan,

penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak

12 Bulan 57.165.000


BPPKAD Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan

pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak

12 Bulan

57.165.000

6 Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD

BPPKAD Jumlah bulan layanan

pemeliharaan aplikasi SIP APBD

1 Bulan 50.000.000

Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD


pemeliharaan aplikasi SIP APBD

1 Bulan 50.000.000



7 Pemelihataan Sistem Informasi Keuangan Daerah

BPPKAD Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi keuangan

daerah

12 Bulan 77.600.000

Pemelihataan Sistem Informasi Keuangan Daerah

BPPKAD Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi keuangan daerah

12 Bulan

50.000.000

8

Manajemen Barang Daerah, Penataan dan Inventarisasi Aset Daerah

BPPKAD Jumlah buku penataan

dan inventarisasi aset dan cek fisik BMD

50 Buku 250.000.000

Manajemen Barang Daerah,

Penataan dan Inventarisasi Aset Daerah

BPPKAD Jumlah buku penataan

dan inventarisasi aset dan cek fisik BMD

50 Buku 200.000.000



9

Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, Penghapusan dan Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

BPPKAD Jumlah pelaksanaan lelang, penyelesaian kerugian daerah

100 Kali 210.000.000

Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, Penghapusan dan Penyelesaian Kerugian

Barang Daerah

BPPKAD Jumlah pelaksanaan lelang, penyelesaian kerugian daerah

100 Kali 190.000.000

10


BPPKAD Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah dan Pembuatan Sertifikat

100 Sertifikat

340.000.000


BPPKAD Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah dan Pembuatan Sertifikat

100 Sertifikat

240.000.000



11


BPPKAD Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan

50 SKPD 518.400.000


BPPKAD Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan

50 SKPD

318.400.000

12 Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah

BPPKAD Jumlah aparatur pengelola

keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

1 Tahun 142.500.000

Peningkatan Kapasitas Pengelola

Keuangan Daerah

BPPKAD Jumlah aparatur pengelola

keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

1 Tahun 142.500.000

13 Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Daerah

BPPKAD Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

1 Tahun 142.500.000

Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Daerah


1 Tahun 142.500.000



14

Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung

BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah

belanja langsung

12 Bulan 70.000.000


BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja

langsung

12 Bulan

70.000.000

15

Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung


tata usaha keuangan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat

12 Bulan 30.000.000

Pengelolaan administrasi tata usaha

keuangan daerah belanja tidak langsung


tata usaha keuangan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat

12 Bulan

30.000.000



16 Pengelola perbendaharaan dan kas daerah

BPPKAD Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak

daftar gaji dan SKPP

12 Bulan 290.000.000

Pengelola perbendaharaan dan kas daerah

BPPKAD Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak daftar gaji

dan SKPP

12 Bulan

290.000.000



17

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD

dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2 Dokumen

200.000.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan

ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2 Dokumen

200.000.000



18

Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2

dan BPHTB

1000 wajib pajak

80.160.000


BPPKAD Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2 dan

BPHTB

1000 wajib pajak

80.160.000

19 Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2

2000 objek pajak

100.000.000

Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB


2000 objek pajak

100.000.000

20

Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB

1000 wajib pajak

190.000.000

Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB


1000 wajib pajak

190.000.000



21 Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapka

n data objek dan subjek pajak PBB P2

5500 wajib pajak

775.000.000

Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek

dan subjek pajak PBB P2

5500 wajib pajak

775.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

BPPKAD Jumlah surat dinas

12 Bulan 11.000.000

Penyediaan jasa surat menyurat

BPPKAD Jumlah surat dinas

12 Bulan

11.000.000



2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BPPKAD Terbayarnya rekening listrik, telepon dan internet

12 Bulan 265.000.000


BPPKAD Terbayarnya rekening listrik, telepon dan internet

12 Bulan

265.000.000

3


BPPKAD Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional

45 Buah 25.000.000


BPPKAD Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional

45 Buah 25.000.000



4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

BPPKAD Honor tenaga administrasi keuangan terbayar

12 Bulan 1.676.500.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

BPPKAD Honor tenaga administrasi keuangan terbayar

12 Bulan

1.676.500.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

BPPKAD Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor, terpenuhinya jasa tenaga outsourching

12 Bulan 210.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

BPPKAD Tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor, terpenuhinya jasa tenaga outsourching

12 Bulan

220.000.000

6 Penyediaan alat tulis kantor

BPPKAD Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan 150.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

BPPKAD Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

130.000.000



7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BPPKAD Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 40.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BPPKAD Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

40.000.000

8


BPPKAD Terpenuhinya komponen dan peralatan listrik

100% 25.000.000


BPPKAD Terpenuhinya komponen dan peralatan listrik

100% 25.000.000

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BPPKAD Peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi

12 Bulan 500.000.000


BPPKAD Peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi

12 Bulan

150.000.000



10


BPPKAD Tersedianya majalah, tabloid dan surat kabar

12 Bulan 22.000.000


BPPKAD Tersedianya majalah, tabloid dan surat kabar

12 Bulan

22.000.000

11 Penyediaan makanan dan minuman

BPPKAD Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu

12 Bulan 180.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

BPPKAD Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu

12 Bulan

180.940.000

12


BPPKAD Terlaksananya pelaksanaan rapat / konsultasi keluar daerah

12 Bulan 285.000.000


BPPKAD Terlaksananya pelaksanaan rapat / konsultasi keluar daerah

12 Bulan

250.000.000



13


BPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan 20.000.000


BPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan

25.000.000

14

Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

BPPKAD Terpenuhinya dukungan

pelayanan perkantoran

12 Bulan 339.300.000

Penyediaan jasa pendukung


BPPKAD Terpenuhinya dukungan


12 Bulan

339.300.000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



1 Pembangunan gedung kantor

BPPKAD Gedung utama II, gudang, tempat server, tempat almari

besi terbangun

1 Paket 2.000.000.000

Pembangunan gedung kantor

BPPKAD Gedung utama II, gudang, tempat server, tempat almari besi

terbangun

1 Unit 75.000.000

2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

BPPKAD Terbelinya kendaraan

dinas/operasional

4 buah 580.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/

operasional

BPPKAD Terbelinya kendaraan dinas/opera

sional

3 Unit 295.000.000

3 Pengadaan mebeler

BPPKAD Terbelinya mebeler kantor

100% 150.000.000

Pengadaan mebeler

BPPKAD Terbelinya mebeler kantor

100% 67.372.000



4

Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

BPPKAD Terbayarnya pembangunan pendukung gedung kantor

1 Paket 225.000.000

Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

BPPKAD Terbayarnya pembangunan pendukung gedung kantor

1 Paket 100.000.000

5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun 15.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun 15.000.000

6 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

BPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

56 Buah 90.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

BPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

56 Buah 84.000.000



7 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun 100.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

BPPKAD Terbayarnya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun 85.000.000

8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

BPPKAD Terpeliharanya mebeler

kantor

12 Bulan 20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

BPPKAD Terpeliharanya mebeler kantor

12 Bulan

15.000.000

9 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air, listrik dan telepon

BPPKAD Terpeliharanya instalasi air, listrik dan telepon

1 Tahun 20.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi air, listrik dan telepon

BPPKAD Terpeliharanya instalasi air, listrik dan telepon

1 Tahun 20.000.000



Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

BPPKAD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

347 Unit 177.500.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

BPPKAD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

347 Unit 177.500.000





1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

BPPKAD Kursus, pelatihan dan Bintek terlaksana

103 Unit 155.300.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

BPPKAD Kursus, pelatihan dan Bintek terlaksana

103 Unit 150.000.000

2

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

BPPKAD Terlaksananya sosialisasi

permendagri penyusunan APBD, terlaksananya penyerahan DPA

2 Kali 63.000.000

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

BPPKAD Terlaksananya sosialisasi

permendagri penyusunan APBD, terlaksananya penyerahan DPA

2 Kali 63.000.000

Total 11.935.925.000 8.500.337.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Blora

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah


24 Sosialisasi

2 Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Daerah


1 Sosialisasi

3 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

BPPKAD Tersedianya jasa pelayanan kantor

12 Bulan

4

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah selain PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak dan pengelola pajak daerah

12 Bulan

5


BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja langsung

12 Bulan

6


BPPKAD Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat

12 Bulan

7 Pengelola perbendaharaan dan kas daerah

BPPKAD Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak daftar gaji dan SKPP

12 Bulan



8

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPPKAD Jumlah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2 Kali

9


BPPKAD Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB

1000 wajib pajak

10 Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB


2000 objek pajak

11 Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB


1000 wajib pajak

12


BPPKAD Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak

12 Bulan

13 Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB

BPPKAD Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek dan subjek pajak PBB P2

550000 wajib pajak


Kabupaten Blora Tahun 2019 III-3

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah menurut

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan

Daerah, memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas

kepada masyarakat dan semua pelaku pembangunan di daerah

untuk berpartisipasi membangun daerahnya. Persoalan

pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu

berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan

pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan

kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia

cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi

tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam

bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut,

pemerintah bersikap realistis, dengan membuat sasaran-sasaran

yang dapat dipenuhi.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi

bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima

tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan

nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan

mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera

tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan

pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan,

pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan

dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber

daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta

terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara

berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar

demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan

mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan

segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak

asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.50

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan

dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan

pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar

daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.

Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum

berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang

bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi

secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan

pemerintahan yang bersih.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah 2015-2019,

dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah

program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan

diukur tingkat keberhasilannya. Sebagian besar sumber daya dan



kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari

11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;

(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5)

ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha;

(8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah

tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11)

kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora dirumuskan

dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja

pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas

pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi

Jawa Tengah, pencapaian visi dan misi Bupati Blora seperti yang

tertuang dalam RPJMD tahun 2016 - 2021 dan RPJPD Kabupaten

Blora Tahun 2005 – 2025, sehingga diharapkan ada

kesinambungan dan sinkronisasi program-program pembangunan

dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pengkajian

permasalahan yang berkembang baik secara nasional, regional

maupun daerah, serta memperhatikan pelaksanaan program

pembangunan sampai akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora

Tahun 2016 - 2021, maka arah kebijakan prioritas yang diambil

dalam memecahkan permasalahan pembangunan Daerah Tahun

2016 – 2021 berdasarkan kajian teknokratis RPJMD Kabupaten

Blora adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha-usaha ekonomi rakyat dan investasi

guna mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan

berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah

secara lestari guna mendorong pemerataan dan pertumbuhan

wilayah.

3. Mewujudkan kemanan, ketertiban dan ketentraman dalam

kehidupan sosial, politik dan kemsyarakatan.



4. Mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berbudaya

secara berkeadilan.

5. Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

yang baik, didukung perilaku aparatur yang bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

I. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan ,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Blora

adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi para aparat pelaksana

dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang

Pengelolaan Peningkatan Pendapatan Daerah, Keuangan dan

Pendayagunaan Aset Daerah.

2. Merupakan sarana atau alat koordinasi bagi Dinas / Instansi

terkait dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Keuangan

Daerah, maupun Pengelolaan Aset Daerah.

3. Sebagai tolok ukur dalam rangka mengevaluasi Kinerja

Instansi yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

2. Sasaran

Untuk mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai atau

dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tertentu, dan

sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018 oleh

Badan pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blora antara lain :

1. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai

sistem dan prosedur.


Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-7

2. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

efesien, efektif serta terencana dan akuntabel.

3 Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan

terukur dengan sistem pemungutan pendapatan daerah

yang efesien, efektif serta terjadual dengan baik.

4. Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi

hasil pajak dan bukan pajak dengan baik.

5. Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan

6. Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan

kebutuhan asset daerah.

7. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tepat waktu

8. Terlaksananya laporan pertangung jawaban pelaksanaan

APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

I. Program

Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusun program

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan ;



6. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi

Umum;

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran dilakukan Kegiatan

yang tercakup dalam 7 Program tersebut diatas, sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/ operasional

1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.6 Penyediaan alat tulis kantor

1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

1.11 Penyediaan makanan dan minuman

1.12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan :



2.1 Pengadan kendaraan dianas/ operasional

2.2 Pengadaan mebeler

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

2.8 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan

telepon

2.9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan :

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan :

4.1 Pendidikan dan pelatihan formal

4.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

5.1 Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan

penetapan kinerjaOPD



5.2 Penyusunan RKA – OPD dan DPA - OPD

6. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan

Administrasi Umum

Kegiatan :

6.1 Penyediaan Honorarium Tenaga Pengamanan,

Kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Kegiatan :

7.1 Penyusunan standar satuan harga

7.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD

7.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD

7.4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD


tentang Penjabaran Perubahan APBD

7.6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

7.8 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

7.9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

7.10 Monitoring dan evaluasi implementasi keuangan

daerah



7.11 Penyusunan peraturan dan keputusan terkait

pengelolaan keuangan Daerah

7.12 Penerbitan SP2D, cetak daftar gaji dan cetak SKPP

7.13 Pemeliharaan Aplikasi SIP APBD

7.14 Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah

7.15 Pengadaan Sarana/ Prasarana dan kegiatan

pendukung pemungut Pajak Daerah

7.16 Pemeliharaan sistem aplikasi gaji

7.17 Validasi dan konsolidasi laporan keuangan SKPD

7.18 Penyusunan sistem informasi penghubung Komandan

SIKD

7.19 Manajemen barang daerah,penataan dan inventarisasi

aset daerah

7.20 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah ,Penghapusan

dan penyelesaian Kerugian Barang Daerah

7.21 Pembinaan , pengawasan dan Penilaian Aset Daerah

7.22 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berbasis

Akrual

7.23 Pelaksanaan Elektronik Audit

7.24 Pendukung Administrasi Pengelolaan Belanja;

7.25 Penagihan pajak daerah

7.26 Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Manajemen

Pendapatan Daerah ( SIMPATDA)

7.27 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)

7.28 Pendataan , pendaftaran , mutasi , pemecahan,

pembetulan dan pembatalan PBB P2

7.29 Verifikasi /Penelitian Biaya Perolehan Hak atas Tanah

Bangunan (BPHTB)

7.30 Penilaian,penetapan dan penyampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT)

7.31 Rapat koordinasi dan monitoring Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)



7.32 Rapat koordinasi dan konsultansi Dana Transfer dan

lain lain pendapatan dan penyusunan Laporan

anggaran transsfer

7.33 Validasi, penetapan dan penyampaian pajak daerah

7.34 Pendataan / pendaftaran obyek pajak

7.35 Monitoring Pajak Daerah,Penyusunan Laporan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Tabel T-C.33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja program/Kegiata

n

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2020

Kelompok Sasaran Kegiatan

Asal Usulan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

4 4 KEUANGAN

4 4 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4 4 17 2 Penyusunan standar satuan harga

Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga BPPKAD 100 Dokumen 68.000.000

PAD, DAU, DBH

100 Buku 73.000.000 -

4 4 17 6

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah dokumen Ranperda APBD BPPKAD 110 Dokumen 200.000.000

PAD, DAU, DBH

110 Buku 380.000.000 -



4 4 17 8

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah dokumen Ranperda Perubahan APBD BPPKAD 110 Dokumen 200.000.000

PAD, DAU, DBH

110 Buku 384.000.000 -

4 4 17 30 Pemeliharaan aplikasi SIP APBD

Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi SIP APBD BPPKAD 1 Bulan 50.000.000

PAD, DAU, DBH 1 Tahun 50.000.000 -

4 4 17 31

Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah

Jumlah bulan layanan pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah BPPKAD 12 Bulan 50.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 78.000.000 -

4 4 17 38

Manajemen barang daerah, penataan, dan inventarisasi aset daerah

Jumlah buku Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMD BPPKAD 50 Buku 200.000.000

PAD, DAU, DBH 50 SKPD 260.000.000 -

4 4 17 39

Peningkatan pengelolaan aset daerah, penghapusan, dan penyelesaian kerugian barang daerah

Jumlah pelaksanaan Lelang, Penyelesaian Kerugian Daerah BPPKAD 100 Kali 190.000.000

PAD, DAU, DBH 100% 200.000.000 -

4 4 17 40

Pembinaan, pengawasan, dan penilaian aset daerah

Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah, dan Pembuatan Sertifikat BPPKAD 100 sertifikat 240.000.000

PAD, DAU, DBH

100 Buah 350.000.000 -



4 4 17 41


Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan BPPKAD 12 SKPD 318.400.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 518.400.000 -

4 4 17 58

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

BPPKAD Kab.Blora 1 Tahun 142.500.000


4 4 17 59

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

BPPKAD Kab. Blora 1 Orang 142.500.000


4 4 17 60


Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja langsung BPPKAD 12 Bulan 70.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 90.000.000 -

4 4 17 61


Jumlah bulan layanan administrasi tata usaha keuanagan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat BPPKAD 12 Bulan 30.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 40.000.000 -

4 4 17 62

Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah

Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, BPPKAD 12 Bulan 290.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 335.000.000 -



cetak daftar gaji, dan SKPP

4 4 17 63

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BPPKAD 2 Dokumen 200.000.000

PAD, DAU, DBH 2 Kali 270.000.000 -

4 4 17 64

Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB

Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak/retribusi dan pengelola pajak daerah BPPKAD 12 Bulan 400.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 625.000.000 -

4 4 17 65

Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPPHTB

Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak BPPKAD 12 Bulan 57.165.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 60.000.000 -

4 4 17 66

Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2

Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB BPPKAD 1000% 80.160.000

PAD, DAU, DBH

1000 Wajib Pajak 90.000.000 -



dan BPHTB P2 dan BPHTB

4 4 17 67

Pendataan dan penilaian PBB P2 dan BPHTB

Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2 BPPKAD 2000 objek 100.000.000

PAD, DAU, DBH

2000 Orang 250.000.000 -

4 4 17 68

Penagihan dan pelaporan PBB P2 dan BPHTB

Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB BPPKAD 1000% 190.000.000

PAD, DAU, DBH

1000 Wajib Pajak 250.000.000 -

4 4 17 69

Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB

Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek dan subjek pajak PBB P2 BPPKAD

550000 Wajib Pajak 775.000.000

PAD, DAU, DBH

550000 Wajib Pajak 975.000.000 -

5 NON URUSAN

5 1 PROGRAM SETIAP SKPD

5 1 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat BPPKAD 12% 11.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 11.000.000 -

5 1 1 2


Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, BPPKAD 12% 265.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 265.000.000 -



dan listrik

5 1 1 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BPPKAD 45% 25.000.000

PAD, DAU, DBH 45 Buah 30.000.000 -

5 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan BPPKAD 12% 1.676.500.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 1.676.500.000 -

5 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor BPPKAD 12% 220.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 250.000.000 -

5 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor BPPKAD 12% 130.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 150.000.000 -

5 1 1 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BPPKAD 12% 40.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 40.000.000 -



5 1 1 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPPKAD 100% 25.000.000

PAD, DAU, DBH 100% 25.000.000 -

5 1 1 13


Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BPPKAD 12% 150.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 300.000.000 -

5 1 1 15


Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPPKAD 12% 22.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 22.000.000 -

5 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat BPPKAD 12% 180.940.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 180.000.000 -

5 1 1 18


Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar BPPKAD 12% 250.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 285.000.000 -



daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

5 1 1 19


Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati BPPKAD 12% 25.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 20.000.000 -

5 1 1 20

Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran BPPKAD 12% 339.300.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 339.300.000 -

5 1 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5 1 2 3 Pembangunan gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun BPPKAD 1 Unit 75.000.000

PAD, DAU, DBH 1 Paket 100.000.000 -

5 1 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan BPPKAD 3 Unit 295.000.000

PAD, DAU, DBH 1 Tahun 0 -

5 1 2 10 Pengadaan mebeler

Persentase pemenuhan mebeler BPPKAD 100% 67.372.000

PAD, DAU, DBH 100% 80.000.000 -



5 1 2 12

Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor

Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor BPPKAD 1% 100.000.000

PAD, DAU, DBH 1 Paket 100.000.000 -

5 1 2 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase gedung kantor dalam kondisi baik BPPKAD 1% 15.000.000


5 1 2 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik BPPKAD 56% 84.000.000

PAD, DAU, DBH 56 Buah 90.000.000 -

5 1 2 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik BPPKAD 1% 85.000.000


5 1 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

Persentase mebeler dalam kondisi baik BPPKAD 12% 15.000.000

PAD, DAU, DBH

12 Bulan 20.000.000 -

5 1 2 31

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon

Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik BPPKAD 1% 20.000.000




5 1 3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas

5 1 3 5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan BPPKAD 347 Unit 177.500.000

PAD, DAU, DBH

347 Buah 177.500.000 -

5 1 5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal BPPKAD 103 Orang 150.000.000

PAD, DAU, DBH

103 Orang 155.000.000 -

5 1 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan BPPKAD 2 Orang 63.000.000

PAD, DAU, DBH 2 Kali 70.000.000 -

TOTAL 8.500.337.000 9.854.700.000


Kabupaten Blora Tahun 2019 V-1

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Blora Tahun 2020 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2016-2021. RKPD Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora

Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2031,

sehingga terdapat keselarasan antardokumen perencanaan daerah dan

dokumen perencanaan perangkat daerah.

Renja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta

sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalan

Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap

tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan

dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan

serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2020 · Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 I-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Documents