Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Jl. Surapati No. 67 Bandung
Rencana
Kinerja
Tahunan
Tahun
2013
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Jl. Surapati No. 67 Bandung
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, bahwa atas Petunjuk dan
RahmatNYA, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ini telah dapat
diselesaikan sesuai dengan kebutuhan.
Sistematika penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini mengacu pada sistematika
yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rencana Kinerja ini memuat
informasi tentang sasaran dan program yagn ingin dicapai dalam tahun yang
bersangkutan serta akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan.
Penyusunan RKT ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan banyak pihak,
namun demikian tidak terlepas dalam penyusunan ini masih dimungkinkan adanya
perbaikan dan penyempurnaan untuk itu perkenankanlah penyusun mengucapkan
terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu
tersusunnya RKT ini.
Akhirnya diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan perkebunan untuk mendukung keberhasilan pembangunan Jawa Barat.
Bandung, Juli 2012
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT,
Dr. Ir. H. S. GINANDJAR, MM., M. Kom.
Pembina Utama Muda NIP. 19570706 198211 1001
ii
DAFTAR ISI
.................................................................................................................... Hal
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ ii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2 Dasar Hukum ......................................................................................... 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 4
BAB II. RENCANA STRATEJIK ................................................................ 11
2.1 Rencana Stratejik Tahun 2008 – 2013 .............................................. 11
2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan .................................................................. 11
2.1.2 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program ...................................... 13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2013 ............................................................... 21
2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran .................................................. 21
2.2.2 Program, Kegiatan dan Anggaran ................................................ 22
BAB III. PENUTUP ................................................................................... 25
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 telah disusun dan
dituangkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Jawa Barat, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam pembangunan perkebunan, pembangunan sistem dan usaha
agribisnis merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan diarahkan
untuk mendayagunakan keunggulan komparatif (comparative advantage) menjadi
keunggulan bersaing (competitive advantage).
Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang
terdiri dari sub sistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input
produksi, informasi dan teknologi; sub sistem usaha tani, yaitu kegiatan produksi
perkebunan primer; sub sistem agribisnis pengolahan, sub sistem pemasaran; dan
sub sistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan
yang kondusif bagi pengembangan agribisnis.
Pembangunan agribisnis pada era otonomi dan perkembangannya, selain
tuntutan jaman yang menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih
dominan daripada pemerintah, dimana saat ini peran pemerintah berubah menjadi
fasilitator, stimulator atau promotor dan regulator pembangunan agribisnis
sedangkan stakeholder/pelaku masyarakat yang lebih besar.
Dari luas areal perkebunan di Jawa Barat, porsi terbesar (75 %) adalah
Perkebunan Rakyat, dimana selama ini kurang memiliki kemampuan aspek-aspek
ekonomi serta teknologi sehingga pembangunan agribsinis kedepan harus
difokuskan pada upaya pemberdayaan petani dan organisasi ekonominya. Skala
usaha tani yang dikuasai para petani pada umumnya relatif kecil, sehingga untuk
meningkatkan pendapatan petani tidak mungkin lagi dengan mengandalkan lahan
yang begitu sempit. Sumber peningkatkan pendapatan petani perlu dialihkan dari
perluasan lahan kepada produktifitas, baik dari penggunaan barang-barang modal
(capital driven) maupun dari inovasi teknologi (innovation driven). Organisasi
petani perlu ditumbuh kembangkan untuk ikut menangani industri hulu dan hilir
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 2
agribisnis, sehingga nilai tambah yang ada pada industri hulu dan hilir agribisnis
dapat dinikmati oleh para petani yang secara individu menguasai usahatani.
Pengembangan organisasi ekonomi petani yang demikian juga dapat memperkuat
bargaining power petani baik di pasar input usahatani maupun pada pasar hasil
agribisnis.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan untuk tahun
2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Penyelarasan Dinas
Perkebunan 2009 - 2013, telah melaksanakan bottom-up planning yang
menampung berbagai aspirasi masyarakat pelaku agribisnis perkebunan melalui
pendekatan perencanaan partisipatif, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013 antara lain berisi sasaran yang ingin dicapai, program, prioritas
kegiatan sebagai penunjang untuk penumbuhan aktifitas ekonomi dibidang
perkebunan secara umum yang dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi semua
tingkatan dilingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat serta sebagai
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat 2013.
Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 ini diharapkan proses penyusunan kegiatan pembangunan
perkebunan baik yang akan didanai oleh APBD maupun APBN dapat dirancang
secara maksimal dilakukan secara terpadu dan sinergis baik pada semua
tingkatan dilingkungan OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat maupun OPD
lainnya di tingkat Provinsi, Kabupaten serta Instansi terkait di tingkat pusat yang
terukur dan akuntabel.
1.2 Dasar Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013, didasari beberapa peraturan per Undang-undangan yang
menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 3
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 4
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 11);
15. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -
2013;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 38 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas
otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 5
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, urusan
perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, Kelembagaan
dan Permodalan, Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan serta
Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan,
b. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan
pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan
Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha
Perkebunan,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi
perkebunan, pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan,
Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran
dan Usaha Perkebunan
Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas pokok
merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas dan UPTD.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan
ditunjang oleh Susunan Organisasi dengan struktur sebagaimana yang tertuang di
dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 38 Tahun 2009 dan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yaitu sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
a. Subbagian Perencanaan dan Program
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Produksi membawahkan :
a. Seksi Tanaman Tahunan
b. Seksi Tanaman Semusim
c. Seksi Sarana Produksi
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 6
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan
Permodalan
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan
b. Seksi Kelembagaan Perkebunan
c. Seksi Permodalan Perkebunan
5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan
a. Seksi Penataan Lahan Perkebunan
b. Seksi Prasarana Perkebunan
c. Seksi Pengendalian Perkebunan
6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan
a. Seksi Pengolahan hasil Perkebunan
b. Seksi Pemasaran Hasil perkebunan
c. Seksi Bina Usaha Perkebunan
7. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
a. Subbagian Tata Usaha
b. Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
c. Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
8. Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan
a. Subbagian Tata Usaha
b. Seksi Pengembangan Benih
c. Seksi Pemasaran Benih
9. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
a. Subbagian Tata Usaha
b. Seksi Pengujian Mutu Benih
c. Seksi Pengawasan Benih
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat maka Core Business Dinas adalah meningkatkan usaha agribisnis perkebunan
di Jawa Barat melalui peningkatan fungsi regulator, fasilitator, dinamisator dan
pelayanan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
komoditas perkebunan. Hal tersebut sejalan dengan usaha agribisnis yang
merupakan salah satu dari enam CORE BUSINESS Jawa Barat (Core Business
lainnya : bisnis kelautan, industri manufaktur, pariwisata, jasa dan sumberdaya
manusia).
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 7
Dilandasi oleh PP 38 Tahun 2007, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sub
Bidang Perkebunan yang masih merupakan urusan Pemerintah Provinsi adalah
sebagai berikut ;
Tabel 1. Sub Bidang Perkebunan
SUB-SUB BIDANG URUSAN
1 2
a. Lahan Perkebunan
1. Bimbingan & pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian perkebunan
2. Penyusunan Peta Pengembangan, Rehabilitasi, Konservasi,
Optimasi dan Pengendalian lahan Perkebunan
3. Pengembangan, Rehabilitasi, Konservasi, Optimasi dan Pengendalian Lahan Perkebunan
4. Penetapan dan Pengawasan tata ruang & tata guna lahan Perkebunan Wil. Prov
5. Pemetaan Potensi dan Pengelolaan Lahan Perkebunan Wil.
Provinsi
6. Pengaturan dan Penerapan Kawasan Perkebunan Terpadu
Wil. Provinsi
7. Penetapan Sasaran Areal Tanam Wilayah Provinsi
b. Pemanfaatan Air untuk Perkebunan
1. Bimbingan Pemanfaatan Sumber-sumber air untuk Perkebunan
2. Bimbingan Pemanfaatan air Permukaan dan air Tanah untuk Perkebunan
3. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan air untuk Perkebunan
4. Bimbingan Pengembangan Sumber-sumber air untuk Perkebunan
5. Bimbingan Pengembangan Teknologi Irigasi air Permukaan
dan air bertekanan untuk Perkebunan
6. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan air untuk Perkebunan
c. Pupuk 1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.
3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.
4. Pengawasan standar mutu pupuk.
d. Pestisida
1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi.
3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.
4. Pengawasan standar mutu pestisida.
e. Alat dan Mesin Perkebunan
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi
2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin
perkebunan wilayah provinsi
3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.
4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin
perkebunan wilayah provinsi.
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 8
SUB-SUB BIDANG URUSAN
1 2
f. Benih Perkebunan
1. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan
2. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar
kabupaten).
3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal
4. Pemantauan benih impor wilayah provinsi.
5. Pegawasan penerapan standar mutu benih perkebunan
wilayah provinsi
6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi.
7. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.
8. Pembangunan dan Pengelolaan Balai Benih Wilayah Provinsi
g. Pembiayaan 1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Pembiayaan dari lembaga Keuangan Perbankan, Non Perbankan dan Dana yang Bersumber dari Masyarakat Wilayah Provinsi
h. Perlindungan Perkebunan
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah provinsi.
2. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT /
fenomena iklim wilayah Provinsi.
3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi
4. Pemantauan dan Pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / Fenomena iklim wilayah Provinsi
5. Penyediaan dukungan pengendalian, pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi.
6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan
eksplosi OPT / Fenomena iklim wilayah Provinsi
7. Pengaturan dan Pelaksanaan Penanggulangan Wabah Hama dan Penyakit Menular Tanaman Wilayah Provinsi
8. Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Wilayah Provinsi
i. Perizinan
Usaha
1. Pemberian Izin Usaha Perkebunan Lintas Kabupaten / Kota
2. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Izin Usaha
Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota
j. Teknis Budidaya
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
k. Pembinaan Usaha
1. Bimbingan Kelembagaan Usaha Tani, Manajemen Usaha Tani dan Pencapaian Pola Kerjasama Usaha Tani Wilayah Provinsi
2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan
sanitasi lingkungan usaha Pekebunan Wilayah Provinsi
3. Pelaksanaan studi amdal / UKL-UPL di bidang perkebunan Wilayah Provinsi
4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi
5. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi.
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 9
SUB-SUB BIDANG URUSAN
1 2
l. Panen, Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil
1. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Wil. Provinsi
2. Bimbingan Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan Wilayah
Provinsi
3. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan di wilayah provinsi
4. Pengawasan Standar Unit Pengolahan, Alat Transportasi, unit Penyimpanan dan Kemasan Hasil Perkebunan wilayah
Provinsi
5. Penyebarluasan dan Pemantauan Penerapan Teknologi Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Wilayah Provinsi
m. Pemasaran 1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan
wilayah provinsi
2. Promosi Komoditas Perkebunan Wilayah Provinsi
3. Penyebarluasan Informasi Pasar Wilayah Provinsi
4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan
provinsi
n. Sarana Usaha 1. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi
2. Bimbingan Teknis Pembangunan dan Sarana Fisik
(Bangunan) Penyimpanan, Pengolahan dan Pemasaran Sarana Produksi serta Pemasaran Hasil Perkebunan
o. Pengembangn
Statistik dan Sistem Informasi
Perkebunan
1. Penyusunan Statistik Perkebunan Wilayah Provinsi
2. Bimbingan Penerapan Sistem Informasi Perkebunan Wilayah
Provinsi
Untuk memberikan arahan yang lebih jelas dalam penentuan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2013, dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinis Jawa Barat tahun 2013 terdapat sepuluh tujuan bersama
(common goals) beserta sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing
common goals yaitu sebagai berikut ;
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Kemandirian Pangan
5. Peningkatan Kinerja Aparatur
6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 10
8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidaup
9. Pembangunan Pedesaan
10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata
Berdasarkan Common Goals dalam rancangan RKPD Tahun 2013 di atas,
Sub Sektor Perkebunan bergerak dan mendukung Common Goals ke 3 yaitu
Peningkatan Daya Beli Masyarakat, sesuai dengan karakteristik usaha
perkebunan, yang merupakan komoditi yang tidak dikonsumsi langsung oleh petani
/ pelaku usaha perkebunan, tetapi merupakan bahan baku industri pengolahan
yang menjadi sumber pendapatan / penghasilan para pelaku usaha agribisnis
perkebunan, maka stategi untuk mendukung Common Goals di atas di arahkan
dengan sasaran peningkatan kapasitas Produksi serta Produktivitas Komoditi
Perkebunan disertai dengan dukungan peningkatan Mutu, SDM, Permodalan Sarana
/ Prasarana Produksi, serta pemasaran dan promosi.
Sub Sektor Perkebunan tidak hanya bergerak dan mendukung Common
Goals ke 3 saja, juga saling terkait dan mendukung pada Common Goals 4
Kemandirian Pangan, Common Goals 5 Peningkatan Kinerja Aparatur, serta
Kegiatan Non Common Goals (Non Tematik).
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 11
BAB II RENCANA STRATEJIK
2.1 Rencana Stratejik Tahun 2008 – 2013
2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan
A. Visi
Memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan adanya
kecenderungan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan prima, mendorong Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan dan mempersiapkan
diri agar tetap eksis dan unggul. Perubahan dimaksud harus tersusun dalam
tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau
manfaat. Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang jauh ke depan yang
menunjang visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:
”TERCAPAINYA MASYARAKAT AGRIBISNIS PERKEBUNAN JAWA
BARAT YANG MANDIRI DINAMIS DAN SEJAHTERA”.
Penjabaran makna yang terkandung dalam Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa
Barat tersebut sebagaimana dijabarkan dalam Misi adalah sebagai berikut;
Masyarakat Agribisnis Perkebunan adalah masyarakat yang berkiprah dalam
dunia usaha perkebunan mulai dari off farm sampai kepada on farm.
Mandiri adalah Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih
maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam
bidang agribisnis perkebunan.
Dinamis adalah Masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan
tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan perkebunan.
Sejahtera adalah Masyarakat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa
aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya.
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 12
B. Misi
Sejalan dengan visi tersebut, maka Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
2. Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha
Perkebunan,
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan
C. Tujuan
Dengan memperhatikan tujuan Misi Kedua dalam RJPMD Jawa Barat
tahun 2008 – 2013 yaitu Meningkatkan Daya Beli dan Ketahanan Pangan
Masyarakat Melalui Pengembangan Aktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
serta memperhatikan Visi dan Misi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka
tujuan umum yang hendak dicapai dalam pembangunan Perkebunan Jawa Barat
tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kapasitas usaha perkebunan dalam upaya meningkatkan nilai
tambah produk perkebunan guna meningkatnya daya beli masyarakat dan
mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan agribisnis perkebunan
berbasis pada potensi wilayah serta berwawasan lingkungan. Sedangkan
tujuan khusus yang langsung mendukung implementasi masing-masing misi
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Tabel 19 ada 7 yaitu ;
Misi I : Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan
Tujuan :
1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Tani Perkebunan
2) Meningkatkan Pengendalian Usaha Perkebunan dan Penanganan Gangguan
Usaha Perkebunan
Misi II: Meningkatkan Mutu hasil, Nilai Tambah dan Pemasaran Produk Usaha
Perkebunan
Tujuan :
3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Tani Perkebunan
4) Meningkatkan Pangsa Pasar serta Berkembangnya Promosi Produk dan
Investasi Bidang Perkebunan
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 13
Misi III: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan
Tujuan :
5) Meningkatkan Kemampuan, Produktivitas, Profesionalisme SDM Perkebunan
yang meliputi SDM Perkebunan Rakyat, SDM Pelaku Usaha Agribisnis
Perkebunan lainnya dan SDM Aparatur Perkebunan
6) Meningkatkan Peran Kelembagaan, Pola Kemitraan dan sumber permodalan
Pelaku Usaha Agribisnis Perkebunan
7) Meningkatkan Tata Guna Lahan Perkebunan dan Berkembangnya Lahan
Usaha Perkebunan
2.1.2 Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.
Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan
organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi
pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, Tujuan dan Sasaran, Indikator
Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah yang ditetapkan oleh
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013 adalah sebagai
berikut :
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 14
Tabel 2
Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatkan Produksi dan
Produktivitas Usaha Tani Perkebunan
Meningkatnya jumlah benih
tanaman perkebunan yang dapat
disediakan
Jumlah penggunaan benih unggul tanaman
perkebunan
109.000 phn 70.000 phn 45.860 phn 100.000 phn
121.000 phn
Peningkatan Produksi Pertanian
a. Aren - 10.000 phn 6.000 phn 7.200 phn 7.200 phn
b. Kemiri sunan - 10.000 phn 12.860 phn 14.432 phn 14.432
phn
c. Kakao 35.000 phn - 5.000 phn 10.000 phn 20.000 phn
d. Kopi 60.000 phn 15.000 phn 10.000 phn 20.000 phn 20.000 phn
e. Karet 5.000 phn - - 10.000 phn 20.000
phn
f. Kelapa 9.000 phn 15.000 phn - 16.000 phn 17.000
phn
g. Pala - 5.000 phn - 6.000 phn 6.000 phn
h. Cengkeh - 15.000 phn 12.000 phn 16.368 phn 16.368 phn
Meningkatnya
pengawasan dan pengujian benih tanaman
perkebunan
Jumlah benih bermutu
dan tersertifikasi
37.000.000
phn
- 35.000.000
phn
35.000.000
phn
33.000.000
phn
Peningkatan Produksi
Pertanian
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 15
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
pembinaan agribisnis dan produksi
komoditi unggulan
perkebunan
Peningkatan luas areal
(Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman perkebunan
melalui:
Peningkatan Produksi
Pertanian
Intensifikasi tanaman:
1. Kakao 50 Ha 50 Ha 50 Ha 100 Ha 150 Ha
2. Kelapa 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha
3. Kopi 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha
4. Teh 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha
Rehabilitasi tanaman:
1. Kakao 75 Ha 75 Ha 75 Ha 100 Ha 150 Ha
2. Kelapa 100 Ha 100 Ha 100 Ha 150 Ha 150 Ha
Diversifikasi tanaman jarak
50 Ha 50 Ha 50 Ha - -
Perluasan/Peremajaan:
1. Kopi 350 Ha 350 Ha 350 Ha 350 Ha 350 Ha
2. Karet 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha 400 Ha
3. Tebu 50 Ha 50 Ha 50 Ha 100 Ha 150 Ha
Demplot kebun bibit
tebu
5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha
Revitalisasi:
- Karet
- Kakao
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 16
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gerakan
Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional
melalui
Peningkatan Produksi
Pertanian
- Rehabilitasi - - - 200 Ha 350 Ha
- Intensifikasi - - 600 Ha 700 Ha 800 Ha
- Peremajaan - - 250 Ha 350 Ha 500 Ha
- Pengendalian OPT - - 2 Kab 3 Kab 5 Kab
- Pemberdayaan petani/kel.tani
- -
Perangkat produksi tembakau
1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi Peningkatan Produksi Pertanian
Jumlah petani peserta
bintek pengelolaan usaha tani kopi
460 org - - - - Peningkatan Produksi
Pertanian
Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha
agribisnis perkebunan di kab/kota
14 Kab/Kota 16 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
14 Kab/Kota
Peningkatan Produksi Pertanian
Pengembangan multi aktivitas agribisnis
perkebunan
15 lokasi - - - - Peningkatan Produksi Pertanian
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 17
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
penerapan teknologi proteksi
tanaman perkebunan
Jumlah lokasi
penanganan Serangan OPT
15 Kab/Kota 15
Kab/Kota
7 Kab/Kota 7 Kab/Kota 7 Kab/Kota Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
Jumlah teknologi
terapan perlindungan perkebunan (paket)
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan
Ikan
Jumlah kelembagaan
perlindungan tanaman (SL-PHT)
240 org - - - - Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan
Ikan
2 Meningkatkan
Pengendalian Usaha
Perkebunan dan Penanganan
Gangguan Usaha
Perkebunan
Menurunnya
kerugian akibat gangguan
usaha perkebunan
Lokasi pencegahan
kerugian akibat gangguan usaha
perkebunan
18 Kab/Kota 18
Kab/Kota
20
Kab/Kota
20
Kab/Kota
20
Kab/Kota
Peningkatan Produksi
Pertanian
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 18
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Meningkatkan
Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha
Tani Perkebunan,
Penggunaan
UPH sesuai standar teknis
Fasilitasi Penggunaan
UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis
4 komoditi - 4 komoditi 5 komoditi 5 komoditi Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan
Kehutanan
Meningkatnya fasilitasi
pengolahan dan mutu hasil olahan
tembakau
Pengolahan Tembakau 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 1 komoditi Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
4 Meningkatkan Pangsa Pasar serta
Berkembangnya Promosi Produk dan Investasi
Bidang Perkebunan,
Meningkatnya Fasilitasi promosi,
pemasaran dan kemitraan usaha produk
unggulan perkebunan
Jumlah promosi, pengembangan pemasaran dan pola
kemitraan
7 kali 7 kali 5 kali 5 kali 5 kali Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
Lokasi pembinaan mutu hasil olahan
tembakau
6 Kab 6 Kab 6 Kab 6 Kab 6 Kab Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan
Kehutanan
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 19
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Meningkatkan
kemampuan, produktivitas, profesionalisme
SDM perkebunan
yang meliputi SDM perkebunan
Rakyat, SDM pelaku usaha
agribisnis perkebunan lainnya dan
SDM aparatur perkebunan
Peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM perkebunan
dan pelaku usaha
perkebunan
Jumlah SDM
perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang
berkualitas
1.475 orang 1.475
orang
460 orang 1.000 orang 560 orang Pemberdayaan Sumber
Daya Pertanian
Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha
perkebunan yang memahami rendemen tebu meningkat
24 Orang - - 30 Orang 60 Orang Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
6 Meningkatkan peran
kelembagaan, pola kemitraan
dan sumber permodalan pelaku usaha
agribisnis perkebunan
Tercapainya Peningkatan
kelembagaan petani dan
kemampuan pengelolaan permodalan
perkebunan
Kelompok Tani/Asosiasi petani
perkebunan meningkat
14 Keltan/ Asosiasi
14 Keltan/ Asosiasi
14 Keltan/ Asosiasi
14 Keltan/ Asosiasi
14 Keltan/ Asosiasi
Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 20
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- PROGRAM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Meningkatkan
Tata Guna Lahan Perkebunan
dan Berkembangnya
Lahan Usaha Perkebunan,
Tertatanya
Lahan potensial untuk pengembangan
komoditi perkebunan
Lahan potensial untuk
komoditi perkebunan
7 Kab/Kota 18
Kab/Kota
- - - Peningkatan Produksi
Pertanian
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 21
Mengacu pada Sasaran Program Bidang Pertanian yang ditetapkan dalam RPJMD
2008 – 2013, serta rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, maka
Program Dinas Perkebunan Tahun 2013 adalah sebagai berikut ;
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian
9. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
11. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2013
2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran
Sesuai dengan sasaran renstra dan indikator yang telah dituangkan dalam
Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 dan RKPD Jawa
Barat tahun 2013, prioritas pembangunan perkebunan tahun 2013 meliputi 10
sasaran dari 11 sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Meningkatnya jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan,
dengan indikator sasaran meliputi :
1) Jumlah penggunaan benih unggul tanaman perkebunan
2. Meningkatnya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan, dengan
indikator sasaran meliputi :
1) Jumlah benih bermutu dan tersertifikasi
3. Meningkatnya pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan
perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :
1) Peningkatan luas areal (Ha) pembinaan dan pengembangan tanaman
perkebunan
2) Perangkat produksi tembakau
3) Pelayanan, pengawasan dan pembinaan usaha agribisnis perkebunan di
kab/kota
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 22
4. Meningkatnya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dengan
indikator sasaran meliputi :
1) Jumlah lokasi penanganan Serangan OPT
2) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)
5. Menurunnya kerugian akibat gangguan usaha perkebunan, dengan indikator
sasaran meliputi :
1) Lokasi pencegahan kerugian akibat gangguan usaha perkebunan
6. Penggunaan UPH sesuai standar teknis, dengan indikator sasaran meliputi :
1) Fasilitasi Penggunaan UPH perkebunan yang memenuhi standar teknis
7. Meningkatnya fasilitasi pengolahan dan mutu hasil olahan tembakau, dengan
indikator sasaran meliputi :
1) Pengolahan Tembakau
8. Meningkatnya fasilitasi pomosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk
unggulan perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :
1) Jumlah promosi, pengembangan pemasaran dan pola kemitraan
2) Lokasi pembinaan mutu hasil olahan tembakau
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perkebunan dan pelaku usaha
perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :
1) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang berkualitas
2) Jumlah SDM perkebunan dan pelaku usaha perkebunan yang memahami
rendemen tebu meningkat
10. Tercapainya peningkatan kelembagaan petani dan kemampuan pengelolaan
permodalan perkebunan, dengan indikator sasaran meliputi :
1) Kelompoktani / Asosiasi petani perkebunan meningkat
2.2.2 Program, Kegiatan dan Anggaran
Kebijakan program pembangunan agribisnis perkebunan pada dasarnya
merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan petani dan pelaku usaha perkebunan. Secara umum rencana
program dan kegiatan dibagi menjadi dua yaiut Non-Common Goals dan
Common Goals. Rencana kerja Non-Common Goals adalah merupakan rencana
kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas
pembangunan. Rencana kerja Non-Common Goals diarahkan untuk kegiatan-
kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi OPD.
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 23
Sedangkan Rencana Kerja Common Goals salah satunya yaitu Kegiatan
Tematik Sektoral, dimana sub sektor perkebunan termasuk ke dalam Common
Goals 3 (Peningkatan Daya Beli Masyarakat) dengan sasaran meningkatnya
produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah
dan berdaya saing (Kegiatan Tematik 4, Pengembangan agribisnis, forest bisnis,
marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur, dengan output
meningkatnya jumlah dan volume usaha dan daya saing komoditas unggulan
Jawa Barat serta terjalinnya aliansi strategis/kemitraan/networking hulu hilir
(supply chain) antarpelaku usaha.
Tabel 3. Program, Kegiatan dan Anggaran Indikatif Dinas Perkebunan TA 2013
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3
WAJIB 17,450,000,000
Otonomi Daerah 17,450,000,000
I Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
500,000,000
1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
500,000,000
II Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
600,000,000
1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
600,000,000
III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,950,000,000
1. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 1,500,000,000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
400,000,000
3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD
Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
650,000,000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan
400,000,000
IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9,000,000,000
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1,000,000,000
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai
Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
4,000,000,000
3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
2,000,000,000
4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman
Perkebunan
2,000,000,000
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 24
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp)
1 2 3
V Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,000,000,000
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,000,000,000
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proyeksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
1,000,000,000
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD
Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
1,000,000,000
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Tanaman Perkebunan
1,000,000,000
VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,000,000
1. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan
100,000,000
Statistik 300,000,000
VII Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
300,000,000
1. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan 300,000,000
PILIHAN 20,100,000,000
Pertanian 20,100,000,000
VIII Program Peningkatan Produksi Pertanian 9,100,000,000
1 Kegiatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman
Perkebunan
800,000,000
2 Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
800,000,000
3 Kegiatan Pengembangan Pemasaran, Perbenihan dan Pengelolaan Kebun Dinas
4,000,000,000
4 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 2,000,000,000
5 Kegiatan Perlindungan Perkebunan, Prasarana dan Penataan Lahan Perkebunan
1,500,000,000
IX Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian 2,000,000,000
1 Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan
2,000,000,000
X Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
1,000,000,000
1 Kegiatan Pengembangan Sarana Teknologi PHT 1,000,000,000
XI Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan
8,000,000,000
1. Kegiatan Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Teh Rakyat
6,000,000,000
2. Kegiatan Penanganan Usaha Perkebunan pada Lahan HGU
di Jawa Barat
500,000,000
3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk
Perkebunan
1,000,000,000
4. Kegiatan Pengembangan Usaha Perkebunan 500,000,000
Jumlah Total 37,550,000,000
Rencana Kinerja Tahuanan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
Hal. 25
BAB III PENUTUP
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran dalam mendukung Visi Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat; Terciptanya Masyarakat Agribisnis Perkebunan Jawa Barat
yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan yang dimilikinya.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini selain didasarkan kepada hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, juga dengan
mempertimbangkan berbagai kegiatan prioritas saat ini yang perlu diakomodasikan
terutama dalam menangani sentra produksi komoditi unggulan bidang perkebunan.
Diharapkan Rencana Kinerja ini dapat difungsikan secara konsisten untuk
dijadikan acuan dalam penyusunan RKA, sebagai aplikasi kebijakan dan strategi
maupun program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian bidang perkebunan
selama periode satu tahun ke depan.
Bandung, Juli 2012
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT,
Dr. Ir. H. S. GINANDJAR, MM., M. Kom. Pembina Utama Muda
NIP. 19570706 198211 1001