RENCANA KINERJA TAHUN 2018 - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-inspektorat-tahun-2018.pdf · Perangkat Daerah Adalah Perencanaan Pada Unit Organisasi

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

INSPEKTORAT KOTA MATARAM2017

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, padaakhirnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2018 dapatdisajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telahdilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2018 ini padahakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sertapengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakankepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitasyang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, InspektoratKota Mataram secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitasimplementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponenperencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatandan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kota MataramTahun 2018 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnyaInspektorat Kota Mataram sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Mataram, Februari 2017

Inspektur Kota Mataram,

Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP195812231981031013

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Dan Perundangan Di Era Desentralisasi Memperlihatkan

Komitmen Politik Pemerintah Untuk Menata Kembali Sistem, Prosedur Dan

Proses Perencanaan Hingga Penganggaran Daerah. Hal Ini Dilakukan

Dengan Tujuan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang

Lebih Baik Dan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah Merupakan Satu Dokumen Rencana Resmi

Daerah Yang Dipersyaratkan Untuk Mengarahkan Program Dan Kegiatan

Pelayanan Perangkat Daerah Khususnya Dan Pembangunan Tahunan

Daerah Pada Umumnya. Renja Perangkat Daerah Mempunyai Fungsi

Penting Dan Fundamental Dalam Sistem Perencanaan Daerah Karena Renja

Perangkat Daerah Adalah Perencanaan Pada Unit Organisasi Terendah Dan

Terkecil Di Pemerintah Daerah Yang Memberikan Masukan Utama Dan

Mendasar Bagi Perencanaan Diperingkat Yang Lebih Atas Seperti RKPD,

Renstra Perangkat Daerah Dan RPJM.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Adalah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Untuk Periode 1 (Satu) Tahun Yang Termasuk Dalam

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Meliputi Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Yaitu :

a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

b. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

d. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Disusun Dengan Mengacu

Pada Rancangan Awal RKPD, Mengacu Pada Renstra Perangkat Daerah,

Mengacu Pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Periode

2

Sebelumnya, Untuk Memecahkan Masalah Yang Dihadapi Dan Berdasarkan

Usulan Program Serta Kegiatan Yang Berasal Dari Masyarakat. Rancangan

Awal RKPD Menjadi Acuan Perumusan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja

Dan Dana Indikatif Dalam Renja Perangkat Daerah, Sesuai Dengan

Rencana Program Prioritas Pada Rancangan Awal RKPD. Renja Perangkat

Daerah Juga Disusun Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Dimana

Renstra Perangkat Daerah Menjadi Acuan Penyusunan Tujuan, Sasaran,

Kegiatan, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan Serta Prakiraan Maju

Berdasarkan Program Prioritas Rancangan Awal RKPD Yang Disusun Ke

Dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, Selaras Dengan Renstra

Perangkat Daerah. Renja Seluruh Perangkat Daerah Se-Kota Mataram Akan

Menjadi Bagian Dari RKPD Kota Mataram. RKPD Menjadi Acuan Dalam

Pembuatan Rapbd, Sehingga Renja Perangkat Daerah Adalah Komponen

Penting Yang Harus Dibuat. Renja Perangkat Daerah Berhubungan

Langsung Dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Merupakan Tujuan

Utama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram

mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan

perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22

Tahun 2011;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013;

k. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

l. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 34 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Inspektorat Kota Mataram;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun

2005-2025;

n. RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021.

4

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2018 adalah

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018

dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menggambarkan capaian

kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PERANGKAT

DAERAH dan Rencana Kerja Anggaran PERANGKAT DAERAH serta

sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan isu-isu strategis tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Mataram dalam

menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan

APBD;

2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat

dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan organisasi;

4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan

fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas

Inspektorat;

5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit

kerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pemerintahan yang

baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-

prinsip Good Governance dan Clean Government.

5

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

PERANGKAT DAERAH

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

PERANGKAT DAERAH

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA

INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 &Capaian Renstra PERANGKAT DAERAH

Program dan KegiatanBerdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan

pengawasan, pada tahun 2016 Inspektorat Kota Mataram melaksanakan

enam program pokok, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

Inspektorat Kota Mataram

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

j. Penyusunan Dokumen Perencanaan

k. Penyediaan Administrasi Keuangan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


a. Pembangunan gedung kantor

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

7

c. Pengadaan peralatan gedung kantor

d. Pengadaan Mebeleur

e. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

dan keuangan


a. Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dan Review LAKIP Pemda

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH


a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

c. Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

d. Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

e. Review RKA SKPD dan RKA PPKD

f. Evaluasi pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana Aksi

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan


a. Optimalisasi Kinerja Pengawasan

b. Pendidikan dan Pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan

c. Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF

P2UPD

8

6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

a. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian

Tujuan Inspektorat Kota Mataram yang tertuang dalam Rencana Kerja

Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan

baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target

dan realisasi.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Misi Inspektorat

Kota Mataram adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja

3. Mewujudkan akuntabilitas keuangan

4. Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai

Konsultatif dan Katalis

Dalam mendukung pencapaian misi kelima RPJMD 2016 - 2021 yaitu

Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi

Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance),

serta untuk mencapai tujuan Inspektorat Kota Mataram tersebut ditetapkan

sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota

Mataram

3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota

Mataram

4. Meningkatnya aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

memiliki standar kompetensi

Sasaran-sasaran di atas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian

kinerja fisik sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2016

mencapai Rp 5.762.251.518,00 atau 98,92% dari total anggaran sebesar

9

Rp 5.824.919.674,00 anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp 3.401.054.576,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.368.156.401,00

atau 99,03% dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.423.865.098,00 dengan

realisasi belanja sebesar Rp 2.394.095.117,00 atau 98,77%. Hal ini

menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik

dan berhasil.

Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100%

disebabkan oleh:

1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif

dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi

pada akhir tahun anggaran.

Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:

Program : Pelayanan Administrasi PerkantoranSasaran : Terselenggara dan terpenuhinya pelayanan

administrasi perkantoran

Jumlah Dana : Rp 501.924.448,00,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp 493.419.770,00,- (98,31%)

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparaturSasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kerja Aparatur

Jumlah Dana : Rp 507.492.000,00,-


Program : Peningkatan Pengembangan sistempelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi realisasi kinerja PERANGKAT

DAERAH

Jumlah Dana : Rp 102.625.000,00,-


10

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran : Meningkatnya kegiatan pengawasan Internal

secara berkala

Jumlah Dana : Rp 501.332.850,00,-


Program : Peningkatan Profesionalisme TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Sasaran : Meningkatnya kualitas tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan yang lebih kompeten

Jumlah Dana : Rp 702.268.800,00,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 694.074.897,00,- (98,83%)

Program : Penataan dan penyempurnaan kebijakansistem Dan prosedur pengawasan

Sasaran : Meningkatnya kinerja pemeriksa berupa

penyusunan

Buku Pedoman Umum Pengawasan.

Jumlah Dana : Rp 108.222.000,00,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 107.960.400,00,- (99,76%)

Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan

penyelenggaraan pengawasan tahun 2016 tertera dalam tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan PencapaianKinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016

Program Kegiatan Target(Output)

Capaian(Output)

Persentase (%)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

PelaksanaanPengawasanInternalSecaraBerkala

Pengawasan di 86Obrik

Pengawasan di 83Obrik

100% 258.057.850 253.447.350 98,21

TindakLanjut Hasil

90% UntukTindak

93% UntukTindak

100% 176.100.000 176.049.700 99,97

11

kebijakanKepalaDaerah

TemuanPengawasan

Lanjut BPKdan 85%

untuktindaklanjut

InspektoratKota

Mataram

Lanjut BPKdan 86%

untuktindaklanjut

InspektoratKota

MataramEvaluasiTindakLanjut HasilPengawasan

90% UntukTindak

Lanjut BPKdan 85%

untuktindaklanjut

InspektoratKota

Mataram

93% UntukTindak

Lanjut BPKdan 86%

untuktindaklanjut

InspektoratKota

Mataram

100% 36.300.000 36.300.000 100

EvaluasiPemeriksaan LKPD danPenyusunanRencanaAksiPenyelesaian TindakLanjut HasilTemuanBPK

90% UntukTindak

Lanjut BPKdan 85%

untuktindaklanjut

InspektoratKota

Mataram

93% UntukTindak

Lanjut BPKdan 86%

untuktindaklanjut

InspektoratKota

Mataram

100% 14.475.000 14.397.000 99,46

Review atasLaporanKeuanganPemerintahDaerah

LaporanHasil

ReviewLaporan

Keuangan37

PERANGKAT

DAERAHdan 1

LKPD KotaMataram

LaporanHasil

ReviewLaporan

Keuangan37

PERANGKAT

DAERAHdan 1

LKPD KotaMataram

KotaMataram

100% 48.050.000 48.050.000 100

EvaluasiLAKIPPERANGKAT DAERAHdan ReviewLAKIPPemda

LaporanHasil

EvaluasiLAKIP 37

PERANGKAT

DAERAHdan 1

LaporanReviewLAKIP

KotaMataram

LaporanHasil

EvaluasiLAKIP 37

PERANGKAT

DAERAHdan 1

LaporanReview

LAKIP KotaMataram

100 54.575.000 54.575.000 100

12

ProgramPeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksadan AparaturPengawasan

PendidikandanPelatihanPenunjangTugasPokokPengawasan

20 APIP 20 APIP 100% 136.018.000 127.825.047 93,98

PengusulanDUPAKCalon PFAdan PenilaiAngka KreditJFA danJF.P2UPD

20 APIP 20 APIP 100% 14.550.000 14.549.850 100

ProgramPenataan danPenyempurnaan kebijakansistem danprosedurpengawasan

Penyusunankebijakansistem danprosedurpengawasan

3 RegulasidanPencapaian levelkapabilitaske level 2

3 RegulasidanPencapaian levelkapabilitaske level 2

100% 108.222.000 107.960.400 100

846.347.850 833.154.347 98

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh

dengan merealisasikan anggaran sebanyak 98% dari yang dianggarkan

dengan pencapaian hasil kegiatan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

pencapaian kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien.

Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat 100%, sehingga

akan dilakukan penganggaran yang lebih akurat.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2017), Inspektorat

Kota Mataram berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai

anggaran sebesar Rp 6.779.655.943,00 terdiri dari belanja tidak langsung

Rp 3.547.790.845,00 dan belanja langsung 3.231.865.098,00. Diperkirakan

pada akhir tahun ini dicapai realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran

minimal 90%. Untuk mencapai realisasi di atas, Inspektorat Kota Mataram

telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan

fisiknya, sehingga realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat

tercapai.

13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang

Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan

Didalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Kota Mataram, Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selain

itu, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram terdiri

dari terdapat 7 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 4

Jabatan Eselon IIIa, dan 2 Jabatan Eselon IVa

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, maka Inspektorat

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Walikota;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Kota Mataram

didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat

14

diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2016 diukur dengan berpedoman

pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam

Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman

pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD.

Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait dengan

efekivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha,

pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang mempunyai dua aspek

yang terkait secara langsung yaitu Kewajaran Laporan Keuangan dan

Pengawasan Inspektorat. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kota Mataran

Tahun 2016 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

15

TabelTataran Pengambil Kebijakan

dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2016Inspektorat Kota Mataram

ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN

Jenis Data(Tahun 2013)

CapaianKInerja Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kewajaran LaporanKeuangan(Lapkeu)

35

Opini BPKterhadapLapKeuDaerah

Jenis opini BPKterhadapHasil LapKeuDaerah Daerahuntuk 2 tahunterakhir

- Laporan HasilPemeriksaan BPKRI Tahun 2015,dengan opini: --------

- Laporan HasilPemeriksaan BPKRI Tahun 201,dengan opini: --------

Opinitahun2014=WTP

Opinitahun2015=WTP

Opini Tahun 2016belum ada karenasedang dalamproses pemeriksaanBPK RI

BesaranSILPA 36

Rasio SILPAthdp totalpendapatan

Besaran SILPAdibagi jumlahpendapatan x100%

- SILPA Tahun2015, sebesar Rp -------

- Total Pendapatandalam APBD(Realisasi) Tahun2015, sebesar Rp. --------

..... %

16

ASPEK FOKUS No. IKK RUMUS/PERHITUNGAN

Jenis Data(Tahun 2013)

CapaianKInerja Keterangan

Realisasibelanja 37

Rasio realisasibelanja thdanggaranbelanja

Realisasibelanja dibagitotal anggaranbelanja APBD X100%

- Realisasi BelanjaTahun 2015,sebesar Rp --------

- Total AnggaranBelanja dalamAPBD Tahun 2015,sebesar Rp. ------

.... %

Realisasi belanjadisesuaikandengan LRA.

PengawasanInspektorat Kota

38Rasio temuanBPK RI yangditindaklanjuti

Jumlah temuanBPK RI yangditindaklanjutidibagi dengantemuan BPK RIsampai denganakhir tahun 2016

- Temuan BPK RIsampai denganakhir tahun 2016sebanyak 774rekomendasi

- Temuan BPK RIyang ditindaklanjutisampai denganTahun 2016,sebanyak 722rekomendasi.

93,28 %

17

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Persentasepenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan :a. BPKb. Inspektorat Kota

Mataram

a. 91%b. 86%

a.93,28%b.84,26%

a. 102b. 92

Persentase nilaitemuan keuanganyangditindaklanjuti/dikembalikan ke kasdaerah/negarahasil pemeriksaan :A. BPKB. Inspektorat

Kota Mataram

a. 91%b. 90%

a.91,01%b.65,67%

a.100b. 101

Persentase hasilevaluasi SAKIPSKPD yangmendapat nilai baik( minimal B )

55% 70% 127

Persentase LaporanKeuanganPERANGKATDAERAH sudahsesuai dengan SAP

100% 100% 100

18

Capaian KinerjaPengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan

membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari

Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, sebagai berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai CapaianKinerja

KriteriaPenilaianCapaian

Kinerja

Kode

1 >90-100 Sangat

Memuaskan

2 >80-90 Memuaskan

3 >70-80 Sangat Baik

4 >60-70 Baik

5 >50-60 Cukup

6 >30-50 Kurang

7 0-30 Sangat Kurang

Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada

19

angka capaian kinerja sebesar 100 Angka capaian kinerja terhadap hasil

prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0%

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram dicerminkan

dalam realisasi Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci

indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut :

a. Pencapaian Kinerja Tahun 2016.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdapat 4 (empat) sasaran

strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, dimana 3 (tiga) sasaran strategis

dengan 4 (Empat) indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2016

tersebut merupakan indikator kinerja utama dari Inspektorat Kota

Mataram.

Target dan realisasi Tahun 2016 dari indikator kinerja utama yang

menunjukkan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram

yaitu pada tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Utama 2016

SasaranStrategis


Persentasepenyelesaian tindaklanjut hasilpemeriksaan :c. BPKd. Inspektorat Kota

Mataram

a. 91%b. 86%

a.93,28%b.87,29%

a. 102b. 101

Persentase nilaitemuan keuanganyangditindaklanjuti/dikembalikan ke kasdaerah/negarahasil pemeriksaan :C. BPKD. Inspektorat

Kota Mataram

a. 91%b. 90%

a.91,01%b.90,88%

a.100b. 101

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja di

Persentase hasilevaluasi SAKIPPERANGKAT

55% 70% 127

20

Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut

a. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 93,28 %

yaitu 722 rekomendasi dari 774 rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang

diperoleh 102% dengan kategori sangat memuaskan.

b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 87,29% yaitu 886

rekomendasi dari 1.015 rekomendasi dari hasil pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga

capaian kinerja yang diperoleh 101% dengan kategori sangat

memuaskan.

Indikator Kinerja Persentase Pengembalian Temuan Keuangan

a. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 91,01

% yaitu Rp 3.999.628.772,42 dari Rp 4.394.607.583,42 temuan

hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang berhasil diselesaikan. Sehingga capaian kinerja yang

diperoleh 100% dengan kategori sangat memuaskan.

b. Persentase pengembalian temuan keuangan Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 90,88% yaitu Rp

466.293.038,36 dari Rp 513.104.517,36 rekomendasi dari hasil

lingkunganPemerintah KotaMataram

DAERAH yangmendapat nilai baik( minimal B )

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganPemerintah KotaMataram

Persentase LaporanKeuanganPERANGKATDAERAH sudahsesuai dengan SAP

100% 100% 100

21

pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil

diselesaikan, sehingga capaian kinerja yang diperoleh 101%

dengan kategori sangat memuaskan.

2. Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang

Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B)

Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2015 yang telah

dilaksanakan pada tahun 2016 :

a. 4 SKPD mendapatkan nilai A

b. 9 SKPD mendapatkan nilai BB

c. 13 SKPD yang mendapatkan nilai B

sehingga total SKPD yang mendapatkan nilai minimal B pada evaluasi

SAKIP yang dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 26 SKPD

dari keseluruhan 37 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang

dievaluasi, realisasinya sebesar 70 % sehingga capaian kinerjanya

127% dengan kategori sangat memuaskan.

3. Indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD yang sudah

sesuai dengan SAP mencapai 100% karena seluruh SKPD yaitu

sebanyak 37 SKPD telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai

dengan SAP. Dari hasil kegiatan reviu laporan keuangan pemerintah

Kota Mataram telah diselesaikan reviu atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Mataram dan Laporan Keuangan di 37 SKPD lingkup

Kota Mataram dengan hasil Reviu atas Laporan Keuangan

memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan di

37 SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram telah

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian.

Pencapaian kinerja rata-rata dari ketiga indikator kinerja utama

sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa

sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 telah tercapai

22

Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator

kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Mataram yang tidak

termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram yaitu sebagai

berikut :

Capaian Kinerja Inspektorat yang tidak termasuk Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan hasil penilaian BPKP Perwakilan Provinsi NTB, maka

Inspektorat Kota Mataram telah mendapatkan level 2 untuk kapabilitas APIP.

Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar

100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram

Tahun 2016 telah tercapai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat KotaMataram

Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di

Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis

bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan

internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan

untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota, menyusun laporan hasil

pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan

fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai

tugas pokok yaitu membantu Walikota membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

SasaranStrategis


Meningkatnyalevel KapabilitasAPIP

Level KapabilitasAPIP Level 2 Level 2 100

23

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:Aspek Kajian Capaian Kondisi Saat

Ini

Standar Yang

Digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan

PelayananInternal Eksternal

Kajian terhadap

Kinerja

Pengawasan

- Pemeriksaan

Komprehensif dan

khusus

- Pemantauan

Tindak Lanjut

Temuan BPK dan

Inspektorat Kota

Mataram

PP No. 60 Tahun

2008

Permenpan

No.04/MPAN/03/200

8

Permenpan

No.05/MPAN/03/200

8

Permenpan No. 059

Tahun 2009

Permenpan No. 019

Tahun 2009

Semakin besarnya

jumlah obyek

pemeriksaan yaitu

sebanyak 41 obrik

ditambah 261 sub

obrik yaitu 50

kelurahan dan 211

(sekolah dan

UPTD) sehingga

keseluruhan

berjumlah 302

obrik/sub obrik

Adanya kebijakan

perubahan organisasi

Perangkat Daerah

sehingga jumlah obrik

semakin meningkat

Jumlah obyek

pemeriksaan tidak

sebanding dengan

jumlah Sumber

Daya Manusia

(SDM) Tim

Pemeriksa, untuk

mengwasai

seluruh orik yang

ada

Aparatur

Pengawas (APIP)

belum

sepenuhnya

memiliki

kompetensi

Jumlah anggaran

untuk kegiatan

pengawasan

masih terbatas

Kajian terhadap

penyelesaian

tindak lanjut

rekomendasi atas

temuan hasil

pemeriksaan

inspektorat dan

BPK

Daftar obrik yang

sudah selesai

tindaklanjutnya, dalam

proses tindak lanjut

ataupun belum selesai

tindak lanjutnya

Pasal 20 UU No. 15

Tahun 2006 Fungsi Tim

tindak lanjut

Koordinasi tindak

lanjut

Sarana dan

Prasarana

penunjang olah

data tindak lanjut

Auditee yang

menindaklanjuti

Tidak hadirnya pihak

yang masih

mempunyai

tunggakan tindak

lanjut

24

Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)No Isu Strategis Lain-lain

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Kemampuan untuk

mempertahankan opini BPK

Peningkatan tranparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah yang terus diupayakan

dengan menjaga kualitas sistem

pengendalian internal

Tuntutan Masyarakat terhadap

penegakan hukum

Semakin kritisnya masyarakat

terhadap pnyelenggaraan

pemerintahan atas diberlakukannya

transparansi

Rencana aksi daerah dalam

upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Upaya pendampingan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Mataram terdapat

hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu

sebagai berikut :

- Pemeriksaan lebih ke aspek administratif bukan ke hasil;

- Perangkat Daerah menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan

mendasar;

- Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja (hingga ke

keuangan daerah);

- Perangkat Daerah masih tidak fokus terhadap tindak lanjut hasil temuan

pengawasan;

- Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;

- Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam

formatnya;

- Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan

jasa);

- Peningkatan kapabilitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya

controllable bagi Inspektorat;

25

- Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan

semacam audit program yang konsisten);

- Teknis audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang

administratif masih lemah;

- Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;

- Norma, standar dan prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;

- Peraturan Walikota yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara

lengkap tentang tata cara pemeriksaan;

- Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;

- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;

- Dalam penyelenggaraan tugas Inspektorat, sulit dibedakan antara peran

auditor dan P2UPD;

- Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;

- Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu

ditingkatkan.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam

perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat

dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala,

Inspektorat Kota Mataram mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas

capaian kinerja antara lain:

1) Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara

periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

2) Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Walikota

Mataram

3) Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor,

Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang

pengawasan

26

4) Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

5) Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah

Kota Mataram

6) Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang

baik.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja

antara lain:

1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan

dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

2. Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak

Lanjut hasil pemeriksaan.Semakin pesatnya perkembangan sistem dan

prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi

Inspektorat Kota Mataram untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di

Kota Mataram ini.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat KotaMataram Tahun 2018

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2018, maka Renja Tahun

2018 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan

RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi

patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan

demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan

program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi

kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD

dalam lingkup pemerintah Kota Mataram.

27

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018Kota Mataram

Nama SKPD : Inspektorat Kota MataramRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

kinerjaTarget

capaianPagu indikatif

(Rp.000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator

kinerjaTarget

capaian

KebutuhanDana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Jumlahlaporanhasil reviu

Laporanhasil reviewlaporankeuangan 37SKPD dan1 LKPDKotaMataram

48.050Jumlahlaporan hasilreviu

Laporanhasilreviewlaporankeuangan 37SKPD dan1 LKPDKotaMataram

48.050

JumlahlaporahhasilEvaluasi

LaporanhasilEvaluasiLAKIP 37SKPD dan1 LaporanReviewLakip KotaMataram

54.575Jumlahlaporah hasilEvaluasi

LaporanhasilEvaluasiLAKIP 37SKPD dan1 LaporanReviewLakip KotaMataram

54.575

Jumlahdokumen LHP

100% 258.057 Jumlah dokumen LHP 100% 258.057

Persentase Tindaklanjut BPKdanInspektorat

100% 176.100

PersentaseTindak lanjutBPK danInspektorat

100% 176.100

28

pelaksanaan kebijakanKepalaDaerah


100% 36.300

kebijakanKepala Daerah Persentase

Tindak lanjutBPK danInspektorat

100% 36.300

Laporanhasil reviuRKA

100% 16.400Laporanhasil reviuRKA

100% 16.400

Persentase Tindaklanjut BPKdanInspektorat 100% 14.475


100% 14.475

Jumlahobrik yangdiperiksa

100% 551.700Jumlah obrikyangdiperiksa

100% 551.700

JumlahAPIP 100% 136.018 Jumlah

APIP 100% 136.018

JumlahAPIP 100% 14.550 Jumlah

APIP 100% 14.550

4 ProgramPenataandan penyempurnaankebijakansistem danprosedurpengawasan

KotaMataram

Jumlahkebijakan sistemdanprosedur

100% 108.222

ProgramPenataan danpenyempurnaankebijakansistem danprosedurpengawasan

KotaMataram

Jumlahkebijakan sistemdanprosedur

100% 108.222

29

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Kota Mataram merupakan Implementasi yang

harus dilakukan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016 - 2021 dimana

RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Mataram

terpilih periode 2016 - 2021.

3.2.1. Visi

Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016 - 2021

merumuskan Visi sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya

sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”

Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah

sebagai berikut:

a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen)

yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal di

wilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi

keberadaannya sebagai warga kota.

b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya

seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan

landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat

Mentaram.

c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang

menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan

muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama

dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat

madani.

30

d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara

kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan

dan kemajemukan, menguatkan jati diri serta mantapnya budaya

lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral,

bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan

norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam

bingkai masyarakat madani.

e. Pusat Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa Tahun 2025

dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan

dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan

public dan sarana dan prasarana sebagai pusat pemerintahan di

NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM

berkualitas dan berdaya saing.

3.2.2. Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021

a. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui

Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka

Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Rukun, dan Damai.

b. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Melalui

Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek

Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing.

c. Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan

Masyarakat Yang Sejahtera.

d. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan

Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam

Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

e. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi

Birokrasi Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik

(Good Governance)

31

Berdasarkan visi, misi, tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat

Kota Mataram mempunyai peran dalam mewujudkan visi diatas melalui

misi kelima yaitu Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui

Reformasi Birokrasi Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang

Baik (Good Governance)

Good governance mengandung makna penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Prinsip-prinsip Good

Governance meliputi wawasan ke depan, keterbukaan dan tranparansi,

partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hokum, demokrasi,

profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisien dan efektivitas,

desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada

pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup

dan komitmen pada pasar yang fair. Dengan prinsip-prinsip tersebut

diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Inspektorat Kota Mataram melalui pelaksanaan pengawasan yang

profesional dan akuntabel mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota dan

Wakil Walikota Mataram tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme

peraturan perundangan pada auditan;

2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil

pengawasan internal;

3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)yang

profesional, berkualitas dan akuntabel;

4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi

pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;

5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam

mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang

optimal.

32

Gambaran Pelayanan, Visi, dan Misi Inspektorat Kota Mataram

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perwal Nomor

34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mataram terdapat 7 Jabatan Struktural

terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 4 Jabatan Eselon IIIa, dan 2 Jabatan

Eselon IVa

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dengan tugas pokoknya

adalah membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan

oleh Perangkat Daerah.

Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka Visi

Inspektorat Kota Mataram adalah “Terwujudnya Pengawasan InternalYang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola PemerintahanYang Baik” .

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi

strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah,

maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan

perekonomian.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya

diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik. Dengan pernyataan misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat

Kota Mataram dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil

yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun Misi Inspektorat Kota Mataram adalah :1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah

33

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen

pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang

baik. Aparatur Pengwas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern

pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai

permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui

program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan.

Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara

kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan

pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan

capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan,

sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran :

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan danIndikator Kinerja Sasaran

VISITerwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

Misi Tujuan Sasaran Indikator KinerjaSasaran

Indikator Kinerja Tujuan

PersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat

KotaMataram

Peningkatan PersentasePenyelesaian TindakLanjut HasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat Kota

Mataram

Persentase nilaitemuankeuangan yangditindaklanjuti /dikembalikan kekasdaerah/negarasesuai hasilpemeriksaanPadaa. BPKb. InspektoratKota Mataram

Peningkatan Persentasenilai temuan keuanganyang ditindaklanjuti /dikembalikan ke kasdaerah/negara sesuaihasil pemeriksaan Padaa. BPKb. Inspektorat KotaMataram

34

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram

Persentase hasilevaluasi SAKIPPerangkatDaerah yangmendapat nilaibaik (minimal B)

Peningkatan hasilevaluasi SAKIPPerangkat Daerah yangmendapat nilai baik(minimal B)

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram

PersentaseLaporanKeuanganPerangkatDaerah sudahsesuai denganSAP

seluruh LaporanKeuangan PerangkatDaerah sudah sesuaidengan SAP

MeningkatnyaImplementasiSPIP

Level MaturitasSPIP

Peningkatan levelMaturitas SPIP

Meningkatkanprofesionalismeaparatpengawasaninternpemerintah

MenjadikanaparatInspektoratKotaMataramdapatberperansebagaiKonsultatifdan Katalis

MeningkatnyakapabilitasAPIPInspektoratKota Mataram

Level KapabilitasAPIP

Peningkatan LevelKapabilitas APIP

Adapun Rencana Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2018

berdasarkan Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai

berikut :

Tujuan Sasaran IndikatorKinerja

Sasaran

Target

PersentasePenyelesaianTindak LanjutHasilPemeriksaana. BPKb. Inspektorat

KotaMataram

a. 93%b. 86%

Persentasenilai temuankeuanganyangditindaklanjuti/ dikembalikanke kasdaerah/negara

a. 93%b. 75%

35

sesuai hasilpemeriksaanPadab.BPKb. InspektoratKota Mataram

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dilingkunganpemerintahKota Mataram

Persentasehasil evaluasiSAKIPPerangkatDaerah yangmendapat nilaibaik (minimalB)

65%

Meningkatnyaakuntabilitaskeuangan dilingkunganpemerintahKota Mataram

PersentaseLaporanKeuanganPerangkatDaerah sudahsesuai denganSAP

100%

MeningkatnyaImplementasiSPIP

LevelMaturitasSPIP

Level 3

MenjadikanaparatInspektoratKotaMataramdapatberperansebagaiKonsultatifdan Katalis

MeningkatnyakapabilitasAPIPInspektoratKota Mataram

LevelKapabilitasAPIP

Level 3

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah

ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran

yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam

merealisasikan program kerja yang ditetapkan.

36

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kota Mataram ini disusun

juga dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, di mana salah satu

misi yang akan menunjang terwujudnya visi Kota Mataram yang Maju,

Religius, dan Berbudaya, misi tersebut yaitu: “ Meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi

pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan

Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good

Governance)”.

Inspektorat Kota Mataram membantu Kepala Daerah melakukan

pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se-Kota Mataram agar

dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

37

Tabel Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahKota Mataram Tahun 2018

SKPD : Inspektorat Kota Mataram

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 CatatanPenting

Prakiraan MajuRencana Tahun 2019

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 02 4 02 01 01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Inspektorat

100% 618.010.000 100% 618.010.000

4 02 4 02 01 01 01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

Terlaksananyapembelianmaterai

Inspektorat

750lembarmaterai

3.375.000 750lembarmaterai

3.375.500

4 02 4 02 01 01 02 Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Tersedianya jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Inspektorat

12 bulan 60.000.000 12 bulan 60.000.000

4 02 4 02 01 01 06 PenyediaanJasaPemeliharaandan PerizinanKendaranDinas/Operasional

Terlaksananyaperawatan danpemeliharaankendaraan dinas

Inspektorat

18 unitroda 2

dan 6 unitroda 4

22.150.000 18 unitroda 2

dan 6 unitroda 4

22.150.000

38

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 02 4 02 01 01 10 Penyediaan alattulis kantor

Terlaksananyapembelian alattulis kantor

Inspektorat

1 Tahun 22.375.000 1 Tahun 22.375.000

4 02 4 02 01 01 11 Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

Terlaksananyapencetakan danpenggandaanuntuk kebutuhankantor

Inspektorat

140.000lembar

21.000.000 140.000lembar

21.000.000

4 02 4 02 01 01 12 Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terlaksananyapembeliankomponen listrik

Inspektorat

1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 5.000.000

4 02 4 02 01 01 13 Penyediaanperalatan danperlengkapankantor

Terlaksananyapembelianperalatankebersihan danbahanpembersih

Inspektorat

1 Tahun 5.000.000 1 Tahun 5.000.000

39

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 02 4 02 01 01 15 Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan

Tersedianyasuratkabar/mediacetak

Inspektorat

96 ekspsuratkabar

11.160.000 96 ekspsuratkabar

11.160.000

4 02 4 02 01 01 17 Penyediaannmakanan danminuman

Terlaksananyapembelian snackrapat,makan danminum tamu

Inspektorat

600 kotaksnackrapat

14.500.000 600 kotaksnackrapat

14.500.000

4 02 4 02 01 01 18 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi keluar daerah

Inspektorat

1 Tahun 209.400.000 1 Tahun 209.400.000

4 02 4 02 01 01 19 Penyusunandokumenperencanaan

Terlaksananyadokumenperencanaan

Inspektorat

5dokumen

18.850.000 5dokumen

18.850.000

4 02 4 02 01 01 20 Pengelolaadministrasiumum dankepegawaian

Terlakasananyapenyelesaianadministrasiumum dankepegawaian

Inspektorat

1 tenagahoror

daerahdan 7

tenagaPTT

164.300.000 1 tenagahoror

daerahdan 7

tenagaPTT

164.300.000

40

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 02 4 02 01 01 26 Penyediaanadministrasikeuangan

Terlaksananyapenatausahaanadministrasikeuangan

Inspektorat

19 orangpegawai

60.900.000 19pegawai

60.900.000

4 02 4 02 01 02 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

Inspektorat

100% 403.675.000 100% 430.675.000

4 02 4 02 01 02 09 Pengadaanperalatan gedungkantor

Terlaksananyapembelianperalatangedung kantor

Inspektorat

1 unitlaptop

dan 3 unitcctv

12.250.000 1 unitlaptop dan3 unit cctv

12.250.000

4 02 4 02 01 02 11 Belanja tanah Tersedianyatanah galian

Inspektorat

100% 91.400.000 100% 91.400.000

4 02 4 02 01 02 22 Pemeliharanrutin/berkalagedung kantor

Terlaksananyaperawatan/pemeliharaangedung kantor

Inspektorat

1 tahun 111.107.000 1 tahun 111.107.000

4 02 4 02 01 02 24 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan

Terlaksananyaperawatan/pemeliharaan

Inspektorat

18 unitkendaraan roda 2

168.918.000 18 unitkendaraan

roda 2

185.809.800

41

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

dinas/operasional

kendaraan dinas dan 6 unitkendaraan roda 4

dan 6 unitkendaraan

roda 44 02 4 02 01 02 28 Pemeliharaan

rutin/berkalaperalatan gedungkantor

Terlaksananyapemeliharaanperalatan danmesin kantor

Inspektorat

1 tahun 20.000.000 1 tahun 22.000.000

4 02 4 02 01 15 ProgramPeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

Inspektorat

100% 1.009.595.098

100% 1.009.595.098

4 02 4 02 01 15 01 PelaksanaanPengawasanInternal secaraBerkala

Terlaksananyapengawasaninternal

Inspektorat

90 obrik 312.050.098 38 obrik 336.607.808

4 02 4 02 01 15 02 Tindak lanjuthasil temuanpengawasan

Terlaksananyatindak lanjuthasilpengawasan

Inspektorat

38 SKPDdan

SekolahlingkupPEMDA

244.600.000 38 SKPDdan

SekolahlingkupPEMDA

269.060.000

42

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

KotaMataram

KotaMataram

4 02 4 02 01 15 03 Penilaian mandirireformasibirokrasi

TerlaksananyaPenilaian mandirireformasibirokrasi

Inspektorat

1kegiatan

31.517.500 1 kegiatan 34.669.250

4 02 4 02 01 15 04 Pemantauanrencana aksipencegahan danpemberantasankorupsi

Terlaksananyakoordinasipengawasanyang lebihkomprehensif

Inspektorat

38 semuaSKPDpilot

projeck diKota

Mataram

30.200.000 38 semuaSKPDpilot

projeck diKota

Mataram

33.220.000

4 02 4 02 01 15 05 Review laporankeuangan SKPDdan LKPD

TerlaksananyaReview laporankeuangan SKPDdan LKPD

Inspektorat

2kegiatan

50.670.000 2 kegiatan 55.737.000

4 02 4 02 01 15 06 Review RKASKPD dan RKAPPKD

TerlaksananyaReview RKA

Inspektorat

38 SKPD 46.775.000 38 SKPD 51.452.500

43

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 02 4 02 01 15 07 Evaluasi tindaklanjut temuanhasilpengawasan

Terlaksananyarapat hasilpengawasan dantindak lanjut

Inspektorat

2kegiatan

25.812.500 2 kegiatan 28.393.750

4 02 4 02 01 15 08 Evaluasi laporanakuntabiltaskinerja instansipemerintah(LAKIP) SKPDdan reviewLAKIP Pemda

Terlaksananyaevaluasi LakipSKPD dan LakipPemda

Inspektorat

2kegiatan

52.670.000 2 kegiatan 57.937.000

4 02 4 02 01 15 09 Evaluasi LKPDdanPenyelesaianTindak LanjutHasil TemuanBPK

Terlaksananyapendamping danlaporan tindaklanjut hasilpemeriksaanBPK

Inspektorat

4 triwulan 15.300.000 4 triwulan 16.830.000

4 02 4 02 01 16 Programpeningkatanprofesionalismetenagapemeriksa danaparaturpengawasan

Inspektorat

100% 1.105.080.000

100% 1.215.588.000

44

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 02 4 02 01 16 01 Optimalisasikinerjapengawasan

Terlaksanannyahonorariumpengendaliankebijakanpengawasan

Inspektorat

44 orangpegawai

677.980.000 44 orangpegawai

745.778.000

4 02 4 02 01 16 02 PeningkatanKapabilatiasAparaturPengawasInternalPemerintah(APIP)

Terlaksananyapenigkatankapabilitas APIP

Inspektorat

27 orang 148.975.000 27 orang 163.872.500

4 02 4 02 01 16 03 Pendidikan danPelatihanpenunjang tugaspokokpengawasan

Terlaksananyapembinaan danpengembanganprofesi tenagapengawas

Inspektorat

12 narasumberdan 50peserta

268.300.000 12 narasumberdan 50peserta

295.130.000

4 02 4 02 01 16 04 PengusulanDUPAK danCalon PFA,Penilai Angka

TerlaksananyaPengusulanDUPAK CalonPFA, Penilai

Inspektorat

22 orang 9.825.000 22 orang 10.807.500

45

KODE REKENING

Urusan/BidangUrusan


IndikatorKinerja

Program/Kegiatan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kredit PFA danJF P2UPD

Angka KreditPFA dan JFP2UPD

4 02 4 02 01 17 Programpenataan danpenyempurnaankebijakansistem danprosedurpengawasan

Inspektorat

100% 95.505.000 100% 105.055.500

4 02 4 02 01 17 01 Penyusunankebijakan sistemdan prosedurpengawasan

Terlaksananyapenyusunanpedomanpengawasan

Inspektorat

3 regulasidan 5

dokumen

95.505.000 3 regulasidan 5

dokumen

105.055.500

46

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2018 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja

karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang

direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan

seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap unsur

aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan

program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang

optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran

Inspektorat Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu

“Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.

Mataram, Februari 2017Inspektur,

Ir. H. Makbul Ma’shum, MMPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19581223 198103 1 013

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-inspektorat-tahun-2018.pdf · Perangkat Daerah Adalah Perencanaan Pada Unit Organisasi

Documents