Top Banner
RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
35

RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

Mar 03, 2019

Download

Documents

dangkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Page 2: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

ii

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251

Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: [email protected] Web Site : www.lamongankab.go.id.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian

program dan kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,

peningkatankinerjadalammencapaitujuandansasaran yang

telahditetapkandalamPerencanaanStrategistelahberjalansesuaidenganrencanakerja

yang ditetapkan.Padatahun 2018disampingmengoptimalkan program dankegiatan yang

telahberjalanjugadirumuskan program

kegiatanbaruuntukmempersiapkankesinambungannya.

RencanaKerja (Renja) Tahun 2018terdiridariPendahuluan,

EvaluasiPelaksanaanRencanaKerja SKPD TahunLalu, TujuandanSasaran, Program

danKegiatan yang dalamhalinimencakupIndikatorkinerja, KelompokSasaran,

LokasiKegiatan, KebutuhandanadanSumberdanasertaPenutup.

RencanaKerja (Renja) sebagaidokumenPerencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang memuatkebijakandan program/

kegiatandalamsatutahundansebagaiacuanpenyusunanRencanaKegiatandanAnggaranT

ahunAnggaran

2018danuntukmereviewhasilevaluasipelaksanaanRencanaKerjatahunlalusertaperkiraan

capaiantahunberjalan.

Lamongan, Pebruari 2017

Page 3: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii

DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 4

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU ....... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD ......................................................................................... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD .................... 22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 24

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 24

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ........................................... 24

3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................... 24

BAB IV PENUTUP................................................................................................... 25

Lampiran

I. Indikator Kinerja 2016

II. RKPD Tahun 2017

Page 4: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

(Renja) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja tahun 2018 dan Anggaran (RKA) tahun

2017;

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

Page 5: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

2

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan

Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Kesejahteraan masyarakat Setda Kabupaten

Lamongan menyusun Rencana Kerja Tahun 2018. Penyusunan Renja SKPD

Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD 2016-2021.

Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam menyusunan

Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenrintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

Page 6: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010-1014;

14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

daerah Tahun 2014 ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005 – 2025;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2014;

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tatakerja Setda Staf Ahli Dan Set. DPRD Kab. Lamongan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun12010-2015;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005 – 2025;

Page 7: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

4

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016.

25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan

dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2016, dan

perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2017.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk

memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Page 8: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana

Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016 dan perkiraan target

tahun 2017.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui

tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan

hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis

indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja.

Page 9: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

6

Evaluasi Kegiatan Tahun 2016.

Anggaran Bagian Kesejahteran Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Kabupaten Lamongan tahun 2016 sejumlah Rp. 56.789.500.000,-

(Lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu

rupiah), namun anggaran tersebut tidak semua melekat pada DPA Bagian

Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan. Dari total anggaran tersebut dibagi

menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain:

1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 10.300.000.000,- dengan realisasi Rp.

9.543.289.900,- atau 92,65%.

2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar

Rp.46.498.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.39.968.200.000,- atau

85,96 %.

Adapun program yang dilaksanakan pada Bagian Kesmasy Setda

Kabupaten Lamongan adalah 8 (delapan) Program dan 34 (Tiga Puluh empat)

kegiatan, terdiri dari:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Sosial.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan:

Pelaksanaan Bhakti Sosial.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan

kegiatan:

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan

Kebudayaan;

Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan;

Fasilitasi Penyaluran Bantuan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan;

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, dengan kegiatan:

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);

Pemberangkatan dan Pemulangan Jama‟ah Haji;

Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan;

Penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan.

Page 10: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

7

Penyelenggaraan Safari Ramadhan

Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Tamir Masjid se Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Modin se Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Penyelenggara Pendidikan Ponpes se

Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Indonesia (IPHI)

Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan BAZ Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat

Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Ti‟awatil Qur‟an

Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan DPC GOPTKI Kab.Lamongan

Pendampingan Pembinaan GOW Kab.Lamongan

5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan , dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Pembinaan Organisasi Perempuan

6. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, diberikan

kepada:

KNPI;

Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

KPU;

PWRI;

DKL;

Panwaslu;

Veteran Polri;

Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah;

Komisi Penanggulangan AIDS;

BAZ Kabupaten Lamongan;

Pondok Pesantren, Madin, TPQ/TPA;

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur‟an (LPTQ);

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI);

Badan Narkotika Kabupaten (BNK);

GOPTKI;

Page 11: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

8

Organisasi Profesi Lainnya;

Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.

7. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, diberikan kepada:

Kelompok Masyarakat;

Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan;

Dewan Pendidikan Lamongan (DPL);

Pemberdayaan Perempuan;

Modin dan Guru Ngaji;

Ta‟mir Masjid;

Imam Langgar/ Musholla.

8. Belanja Bantuan Sosial, dengan kegiatan:

Bantuan Kepedulian Sosial.

Dari anggaran yang tersedia pada Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan

tersebut diatas, telah terealisasi sebesar Rp. 49.510.489.900,- (empat puluh

sembilan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu

sembilan ratus rupiah).

Page 12: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan

kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendaliaan dan pemberian bimbingan

teknis dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Masyarakat”

Penataan kelembagaan dan organisasi Bagian Kesejahteraan

Masyarakat ditetapkan dengan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Sektretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set. DPRD Kabupaten Lamongan,

dan Peraturan Bupati Lamongan No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekda Kabupaten

Lamongan.

Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2008 tentang Oraganisasi Dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set.DPRD Kabupaten Lamongan,

susunan organisasi dan tata kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kepala Bagian

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 yang dijabarkan

KHUSNUL YAQIN,S.Si KEPALA BAGIAN KESMASY

M.NAFIK ABI NU'AIM, SH. KASUBBAG APK.

YULIATIN NINGSIH,SE

ESTI NUR MULYANI, SE.,MM

KARNADI, S.Pd

SITI MASRUROH,S.Hi

ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH. KASUBBAG POP

FAKHRINA LELLY M,S.E.

TATAG TAUFANI AMRI,S.KM

AMAMATUL QOYYISAH, SE

SEKAR, S.H.,M.M. KASUBBAG BINSOS &

KESEHATAN

SU’EB

SUPARNO,S.Ag

Page 13: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

10

dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan pada Pasal 16, 17

dan 18 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Tata Praja, maka

Bagian Kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,

koordinasi, pembinanan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam

penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat meliputi pemberdayaan

perempuan, pemuda dan olah raga, agama, pendidikan dan kebudayaan, bina

sosial dan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan Setda

Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang

Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, pemuda

dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan kebudayaan, Bina Sosial dan

Kesehatan ;

2) Penyiapan Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan

masyarakat;

3) Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam

penyelenggaraan bidang kesejahteraan masyarakat;

4) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdyaan

perempuan, pemuda dan olahraga, agama, pendidikan dan kebudayaan,

bina sosial dan kesehatan.

Terhadap Kinerja pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai

fasilitasi pelayanan pemberian bantuan sosial berupa bantuan belanja Hibah dan

bantuan sosial lainnya sebagaimama pada tabel berikut:

Page 14: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

11

Nama SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Target (Rp) Realisasi (Rp)Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian s/d Feb

2017 (Rp)

Tingkat

Capaian (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 13

1 13 06

1 13 06 07 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Sosial

Terlaksananya Laporan

LKPJ, Renja SKPD, LPPD

100% 14.983.300 15.000.000 14.956.000 99,71 20.000.000 0 0,00

1 13 15

1 13 15 09 Pelaksanaan Bhakti Sosial Terlaksananya Program

Pemberdayaan Fakir Miskin

dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

100% 365.624.000 325.000.000 322.607.500 99,26 325.000.000 0 0,00 thn 2017 sdh

tdk ada

kegiatan

bhaksos

1 13 21

1 13 21 05 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan

Keagamaan, Pendidikan

dan Kebudayaan

Terlaksananya dan

tersalurnya kegiatan

fasilitasi penyaluran

bantuan kegiatan

Keagamaan, Pendidikan

dan Kebudayaan

100% 160.965.800 200.000.000 164.735.700 82,37 200.000.000 0 0,00

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

URUSAN SOSIAL

2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Tahun Berjalan 2016

Kabupaten Lamongan

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

tahun

2015

(akhir

periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Target Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015

(tahun -1)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu

n)

Target

Program/Kegiata

n Renja SKPD

Tahun Berjalan

2017 (Tahun n+1)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/ Kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun 2017

(Tahun Berjalan n+1) CatatanKode

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Page 15: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

12

1 13 21 06 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan Bina

Sosial dan Kesehatan

Terlaksana dan tersalurnya

kegiatan fasilitasi bantuan

kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan

100% 122.553.200 125.000.000 93.503.000 74,80 125.000.000 0 0,00

1 13 21 07 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan

Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian

dan Keolahragaan

Terlaksana dan tersalurnya

kegiatan Fasilitasi bantuan

kegiatan Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian

dan Keolahragaan.

100% 62.626.000 75.000.000 69.246.000 92,33 75.000.000 0 0,00

1 20

1 20 16

1 20 16 13 Pelaksanaan Peringatan

Hari Besar Islam

Terlaksananya Peringatan

Hari Besar Islam

100% 616.198.000 600.000.000 499.800.000 83,30 0 0 0,00

1 20 16 14 Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji

Terlaksananya

Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji

Kabupaten Lamongan

100% 248.750.000 350.000.000 283.900.000 81,11 0 0 0,00

1 20 16 15 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

Keagamaan di Kabupaten

Lamongan

100% 44.395.000 500.000.000 423.733.000 84,75 0 0 0,00

1 20 16 16 Penyelenggaraan

Pendidikan

Kemasyarakatan

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pendidikan

Kemasyarakatan di Kab.

Lamongan

100% 536.624.000 450.000.000 329.738.000 73,28 0,00 0,00 136,47

1 20 16 21 Penyelenggaraan Safari

Ramadhan

Terlaksananya Safari

Ramadhan 1437 H di 5

lokasi

0 0 100.000.000 100.000.000 100,00 0 0 0,00 Kegiatan Baru

1 20 16 22 Pendampingan Pembinaan

Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

Guru Ngaji se Kab.

Lamongan

0 0 2.400.000.000 2.390.750.000 99,61 0 0 0,00 mulai thn 2016

masuk

kegiatan

Kesmasy.

1 20 16 23 Pendampingan Pembinaan

Ta'mir Masjid se Kab.

Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

Ta'mir Masjid se Kab.

Lamongan

0 0 1.550.000.000 1.486.061.100 95,87 0 0 0,00 idem

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Page 16: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

13

1 20 16 24 Pendampingan Pembinaan

Imam Musholla se

Kabupaten Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

Imam Musholla se Kab.

Lamongan

0 0 1.300.000.000 1.209.626.500 93,05 0 0 0,00 idem

1 20 16 25 Pendampingan Pembinaan

Modin se Kab. Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

Modin se Kab. Lamongan

0 0 645.000.000 594.376.000 92,15 0 0 0,00 idem

1 20 16 26 Pendampingan Pembinaan

Penyelenggaraan

Pendidikan Ponpes Kab.

Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

kepada 280 penyelenggara

Pendidikan Ponpes

0 0 180.000.000 178.000.000 98,89 0 0 0,00 idem

1 20 16 27 Pendampingan Pembinaan

Dewan Masjid Indonesia

Kab. Lamongan

Terlaksananya kegiatan

Rakerda, Pembinaan

Pengurus Masjid dan

Pembinaan DMI

0 0 100.000.000 99.290.000 99,29 0 0 0,00 hanya thn

2016 masuk

kegiatan

kesmasy dan

selanjutnya

masuk hibah

pd Pokmas

1 20 16 29 Pendampingan Pembinaan

Majelis Ulama Indonesia

Kab. Lamongan

Terlaksananya kegiatan

Sosialisasi Fatwa MUI,

Rapat Kerja Daerah,

Pembinaan Pengurus MUI

Kab. Lamongan

0 0 150.000.000 134.990.000 89,99 150.000.000 0 0,00 idem

1 20 16 30 Pendampingan Pembinaan

Ikatan Persaudaraan Haji

Indonesia Kab. Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

kepada Pengurus dan

Anggota IPHI Kab.

Lamongan

0 0 75.000.000 72.500.000 96,67 75.000.000 0 0,00 idem

1 20 16 31 Pendampingan Pembinaan

BAZ Kab. Lamongan

Terlaksananya Pembinaan

kepada BAZ Kab. Lamongan

0 0 75.000.000 66.020.300 88,03 75.000.000 0 0,00 idem

1 20 16 36 Pendampingan Pembinaan

Lembaga Pengembangan

Tilawatil Qur'an Kab.

Lamongan

Terlaksananya kegiatan

Lomba MTQ Tingkat Kab. Di

6 Eks Pembantu Bupati

0 0 700.000.000 625.850.000 89,41 700.000.000 0 0,00 idem

1 20 16 32 Pendampingan Pembinaan

Dharma Wanita Persatuan

Kab. Lamongan

Terlaksananya kegiatan

Sosialisasi ASN bagi

Anggota Dharma Wanita

Persatuan Kab. Lamongan

0 0 60.000.000 60.000.000 100,00 60.000.000 0 0,00 idem

Page 17: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

14

1 20 16 34 Pendampingan Pembinaan

Dharma Wanita Persatuan

Sekretariat

Terlaksananya kegiatan

Sosialisasi ASN bagi

Anggota Dharma Wanita

Persatuan Sekretariat

0 0 75.000.000 66.020.300 88,03 0 0 0,00 idem

1 20 16 37 Pendampingan Pembinaan

Dewan Pimpinan Cabang

GOPTKI Kab. Lamongan

Terlaksananya kegiatan APE

dalam TK Kecamatan se

Kab. Lamongan

0 0 125.000.000 124.989.800 99,99 125.000.000 0 0,00 idem

1 20 16 38 Pendampingan Pembinaan

Gabungan Organisasi

Wanita Kab. Lamongan

Terlaksananya kegiatan

GOW Kab. Lamongan

0 0 30.000.000 29.572.000 98,57 30.000.000 0 0,00 idem

1 20 03

1 20 03 18 Pembinaan Organisasi

Perempuan

Tersalurnya belanja hibah

barang berupa komputer

PC yang diserahkan kpd

pihak masy.

0 0 140.000.000 139.045.000 99,32 0,00 0 0,00 kegiatan yg

hanya ada di

thn 2016

1 20 05

1 20 05 07 KNPI Tersalurnya dan

terlaksananya kegiatan

KNPI dalam membantu

program Pemerintah

Daerah

100% 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00 400.000.000 0 0,00

1 20 05 09 KPU Tersalurnya dan

terlaksananya kegiatan KPU

di Kab. Lamongan

100% 34.300.000.000 34.300.000.000 34.300.000.000 100,00 250.000.000 0 0,00

1 20 05 14 Panwaslu Tersalurnya dan

terlaksananya kegiatan

Panwaslu di Kab. Lamongan

100% 5.478.363.000 5.478.363.000 5.478.363.000 100,00 100.000.000 0 0,00

1 20 05 18 Lembaga Keagamaan dan

Tempat-tempat Ibadah

Tersalurnya dan

terlaksananya bantuan

pembangunan Lembaga

Keagamaan dan tempat-

tempat ibadah.

100% 7.963.500.000 20.224.500.000 17.667.500.000 87,36 20.936.500.000 2.520.000.000 12,04

1 20 05 23 Ponpes, Madin dan

TPQ/TPA

Tersalurnya bantuan sarana

dan prasarana Ponpes,

Madin dan TPQ/TPA

100% 4.303.000.000 13.514.500.000 11.514.500.000 85,20 14.393.000.000 2.985.000.000 20,74

Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi

Swasta

Program Peningkatan dan Peran serta da kesetaraan

gender dalam pembangunan

Page 18: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

15

1 20 05 26 Badan Narkotika

Kabupaten (BNK) Kab.

Lamongan

Tersalur dan terlaksananya

kegiatan BNK Kab.

Lamongan

100% 100.000.000 150.000.000 100.000.000 66,67 100.000.000 0 0,00

1 20 05 28 Organisasi Profesi Lainnya Tersalurnya bantuan

kepada Organisasi Profesi

lainnya di Kab. Lamongan

100% 306.000.000 421.000.000 306.000.000 72,68 100.000.000 0 0,00

1 20 06

1 20 06 01 Kelompok Masyarakat Tersalurnya bantuan untuk

kelompok-kelompok

masyarakat di Kabupaten

Lamongan.

100% 5.737.500.000 7.806.000.000 5.737.500.000 73,50 4.920.000.000 425.000.000 8,64

1 20 06 04 Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian

dan Keolahragaan

Tersalur dan terlaksananya

bantuan untuk kegiatan

kepemudaan, kesenian dan

keolahragaan

100% 1.014.000.000 2.014.000.000 1.014.000.000 50,35 370.000.000 40.000.000 10,81

1 20 01

1 20 01 04 Bantuan Kepedulian Sosial Tersalurnya bantuan

kepedulian sosial kepada

korban bencana angin

puyuh dan kebakaran,

kecelakaan nelayan,

bencana tanah longsor dan

tali asih kepada janda

pahlawan dan warakawuri

100% 362.500.000 450.000.000 362500000 80,56 475.000.000 0 0,00

Catatan:

1

a

b

c

d

e

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/

Perorangan

Program Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi

Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan dibawah,yang semula tahun 2015 masuk pada belanja hibah, maka mulai tahun 2016 masuk anggaran

kegiatan pada Bagian Kesmasy, yaitu:Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Modin se Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Ponpes Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten Lamongan

Page 19: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

16

2.

a

b

c

d

e

3.

a

b

c Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Sekretariat

d

e

Pendampingan Pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan dibawah,pada tahun 2015 s/d 2016 masuk pada belanja belanja kegiatan Kesmasy, namun mulai tahun

2017 masuk masuk pada belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, yaitu:

Pendampingan Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Dewan Pimpinan Cabang GOPTKI Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan

Penyelenggaraan Pendidikan Kesmasyarakatan Kab. Lamongan

Pendampingan Pembinaan BAZ Kabupaten Lamongan

Pendampingan Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kab. Lamongan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada kegiatan dibawah,ypada tahun 2015 s/d 2016 masuk pada belanja belanja kegiatan Kesmasy, namun mulai tahun

2017 sudah tidak masuk dalam kegiatan pada Bagian Kesmasy, yaitu:

Page 20: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

17

Thn. 2015 (Thn

N-1)

Thn. 2016 (Thn

N)

Thn. 2017 (Thn

N+1)

Thn. 2018 (Thn

N+2)

Thn 2015

(Thn N-1)

(%)

Thn 2016

(Thn N)

(%)

Thn 2017

(Thn N+1)

(%)

Thn 2018

(Thn N+2)

(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I URUSAN SOSIAL

1

1 Tersusunnya Laporan LKPJ, Renja

SKPD dan LPPD

2016-

2021

15.000.000 15.000.000 20.000.000 0 99,99 99,99 100 0

2

1 Tercapainya program pemberdayaan

Fakir Miskin dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) bagi Keluarga Kurang

Mampu, Panti Asuhan dan Pasukan

Kuning serta Tali Asih kepada Janda

Pahlawan dan Warakawuri

2016-

2021

450.000.000 325.000.000 434.400.000 400.000.000 81,3 81,3 100 100

3

1 Terlaksana dan tersalurnya kegiatan

fasilitasi penyaluran bantuan

kegiatan Keagamaan, Pendidikan

dan Kebudayaan

2016-

2021

200.000.000 200.000.000 180.000.000 170.000.000 80,48 80,48 100 100

2 Terlaksana dan tersalurnya kegiatan

fasilitasi penyaluran bantuan

kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan

2016-

2021

125.000.000 125.000.000 80.000.000 100.000.000 98,04 98,04 100 100

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA

KABUPATEN LAMONGAN

NO. Indikator *)

2

AnggaranIKK (PP 6/

2008)

Target SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Page 21: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

18

3 Terlaksana dan tersalurnya kegiatan

fasilitasi penyaluran bantuan

kegiatan Kepemudaan, Kesenian dan

Keolahragaan

2016-

2021

75.000.000 75.000.000 75.000.000 125.000.000 83,5 83,5 100 100

4

1 Terlaksananya rangkaian kegiatan

Peringatan Hari Besar Islam di

Kabupaten Lamongan

2016-

2021

620.000.000 600.000.000 960.000.000 1.000.000.000 99,39 98,67 100 100

2 Terlaksananya pemberangkatan dan

pemulangan Haji Kab. Lamongan

2016-

2021

250.000.000 350.000.000 325.000.000 550.000.000 99,5 99,7 100 100

3 Terlaksananya Pembinaan

Keagamaan di Kabupaten Lamongan

2016-

2021

471.100.000 500.000.000 620.000.000 650.000.000 94,24 81,14 100 100

4 Terlaksananya penyelenggaraan

Pendidikan Kemasyarakatan

Kabupaten Lamongan

2016-

2021

575.000.000 450.000.000 0 0 93,33 80,67 0 0 mulai thn 2017

tdk masuk dlm

kegiatan

kesmasy

5 Terlaksananya kegiatan safari

Ramadhan 1437 H di 5 lokasi.

2016-

2021

0 100.000.000 100.000.000 150.000.000 0 100 100 100 kegiatan baru

6 Terlaksananya Pembinaan Guru

Ngaji se Kabupaten Lamongan

2016-

2021

0 2.400.000.000 2.708.000.000 3.419.403.480 0 99,61 100 100 mulai thn 2016

masuk

kegiatan

kesmasy.yg

semula masuk

hibah

7 Terlaksananya Pembinaan kepada

Ta'mir Masjid se Kabupaten

Lamongan

2016-

2021

0 1.550.000.000 2.020.200.000 1.681.931.700 0 95,87 100 100 idem

8 Terlaksananya Pembinaan kepada

Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

2016-

2021

0 1.300.000.000 1.310.400.000 1.338.218.400 0 93,05 100 100 idem

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Page 22: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

19

9 Terlaksananya Pembinaan kepada

Modin se Kabupaten Lamongan

2016-

2021

0 645.000.000 641.000.000 652.855.500 0 92,15 100 100 idem

10 Terlaksananya Pembinaan kepada

Penyelenggara Pendidikan Ponpes

Kabupaten Lamongan

2016-

2021

0 180.000.000 316.680.000 247.590.920 0 98,89 100 100 idem

11 Terlaksananya kegiatan Rakerda,

Pembinaan Pengurus Masjid dan

Pembinaan Dewan Masjid Indonesia

(DMI) Kabupaten Lamongan

2016-

2021

0 100.000.000 0 0 0 99,29 0 0 2016 masuk

kegiatan pd

Bag.Kesmasy,

mulai 2017

masuk hibah

belanja

pokmas

12 Terlaksananya kegiatan sosialisasi

fatwa MUI, Rakerda dan bimbingan

Pengurus MUI se Kabupaten

2016-

2021

0 150.000.000 0 0 0 89,99 0 0 idem

13 Terlaksananya kegiatan pembinaan

kepada pengurus dan anggota IPHI

se Kabupaten Lamongan

2016-

2021

0 75.000.000 0 0 0 96,67 0 0 idem

14 Terlaksananya kegiatan

pendampingan pembinaan BAZ

Kabupaten Lamongan

2016-

2021

0 75.000.000 0 0 0 88,03 0 0 idem

15 Terlaksananya lomba MTQ Tingkat

kabupaten di 6 Wilker Eks Pembantu

Bupati di Kab. Lamongan.

2016-

2021

0 700.000.000 0 0 0 89,41 0 0 idem

16 Terlaksananya kegiatan sosialisasi

ASN bg Anggota DWP Kab.Lamongan

2016-

2021

0 60.000.000 0 0 0 100 0 0 hanya di 2016

masuk dlm

kegiatan

kesmasy

17 Terlaksananya kegiatan sosialisasi

ASN bg Anggota DWP

Setkab.Lamongan

2016-

2021

0 30.000.000 0 0 0 100 0 0 idem

18 Pengadaan APE dalam TK Kecamatan

se Kab.LMG

2016-

2021

0 125.000.000 0 0 0 99,99 0 0 idem

19 Sosialisasi Gender bagi anggota GOW 2016-

2021

0 30.000.000 0 0 0 98,57 0 0 idem

Page 23: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

20

5

1 Tersalurnya belanja hibah barang

berupa komputer PC yg diserahkan

kpd masyarakat.

2016-

2021

0 140.000.000 0 0 0 99,32 0 0 hanya ada di

kegiatan thn

2016

II BELANJA TIDAK LANGSUNG (OTODA,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN)

6

1 Tersalurnya dan terlaksananya

kegiatan KNPI dalam membantu

program Pemerintah Daerah

100% 150.000.000 400.000.000 100.000.000 0 100 100 100 100

3 Tersalurnya dan terlaksananya

kegiatan KPU di Kab. Lamongan

100% 34.300.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 100 100 100 100

6 Tersalurnya dan terlaksananya

kegiatan Panwaslu di Kab. Lamongan

100% 5.478.363.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 100 100 100

8 Tersalurnya dan terlaksananya

bantuan pembangunan lembaga

keagamaan dan tempat-tempat

ibadah di Kab. Lamongan

100% 9.487.500.000 20.224.500.000 20.936.500.000 20.936.500.000 83,94 87,36 100 100

10 Tersalurnya bantuan kepada Ponpes,

Madin dan TPA/TPQ

13.514.500.000 16.346.000.000 14.393.000.000 14.393.000.000 88,79 0 100 100 idem

13 Tersalurnya dan terlaksananya

kegiatan BNK Kab. Lamongan

150.000.000 100.000.000 100.000.000 0 66,67 66,67 100 100

15 Tersalurnya bantuan untuk

Organisasi Profesi di Kab. Lamongan

421.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 72,68 72,69 100 100

Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/

Organisasi Swasta

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dlm Pembangunan

Page 24: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

21

7

1 Tersalurnya bantuan untuk

Kelompok-kelompok Masyarakat di

Kabupaten Lamongan

100% 7.806.000.000 7.595.000.000 7.073.000.000 7.073.000.000 73,5 73,5 100 100

2 Tersalurnya dan terlaksananya

kegiatan-kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan

100% 2.014.000.000 1.000.000.000 290.000.000 290.000.000 50,35 50,35 100 100

8

1 Tersalurnya bantuan kepada para

korban bencana angin puyuh, korban

kebakaran, korban kecelakaan

nelayan, tanah longsor dan bantuan

tali asih kepada Janda Pahlawan dan

Warakawuri.

100% 440.000.000 450.000.000 475.000.000 475.000.000 80,56 81 100 100

Belanja Hibah kepada Kelompok

Masyarakat/ Perorangan

Belanja Bantuan Sosial

Page 25: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

22

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan dengan

semaksimal mungkin, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang

menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Terdapat kesamaan tugas pokok dan fungsi antara Subbag POP dan Subbag

Binsos yaitu sama-sama melakukan pengurusan tata usaha bagian

Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah dan Staf Ahli khususnya Psl. 18 Ayat (1) dan Ayat (3).

2. Aspek Sumber Daya Manusia :

Terbatasnya Pegawai pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat yaitu hanya

ada 15 orang terdiri dari 14 PNS dan 2 TKK Pemda sementara beban muatan

pekerjaan sangat padat, sehingga untuk melaksanakan tugas kegiatan

dimanfaatkan tenaga yang ada (tugas rangkap).

3. Masih banyaknya para penerima bantuan sosial dimana bantuan sudah

tersalurkan, namun masih banyak yang belum bahkan tidak membuat laporan

pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan, sehingga mempersulit

terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang

merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Di samping itu, dokumen rencana kerja

juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja

dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan

antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan

dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Page 26: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

23

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Lamongan

dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan

program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan

melalui proposal permohonan dana kegiatan yang ditujukan kepada Bupati

Lamongan yang masuk dengan memperhatikan prosedur yang ada.

Page 27: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

24

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional karena Bagian Kesejateraan Masyarakat termasuk dalam

telaahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam

rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dengan di

dukung Birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan

pelanyanan publik yang lebih baik”

Sasaran

Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan sasaran “Terwujudnya kebijakan

strategis bidang pemerintahan umum”

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi

Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam

merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021

yaitu „Terwujudnya Lamongan lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”, dan sesuai

dengan visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021: “Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi

pemenuhan pelayanan publik”, maka Program dan kegiatan pada Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016

ada 8 program dan 34 kegiatan, sebagaimana tabel terlampir.

Page 28: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

25

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan

berdasarkan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat 2016 – 2021 dalam

menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pemerintah Tahun 2016. Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan

rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD

Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016, maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi

diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan

sesama SKPD lingkup Sekretariat Kabupaten Lamongan maupun dengan SKPD

yang membidangi fungsi lain.

Lamongan, pebruari 2017 a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA u.b.

KEPALA BAGIAN KESMASY

FARAH DAMAYANTI Z., S. Sos, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19730509 199803 2 005

Page 29: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

Tahun Anggaran

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

1 2 4

1. Meningkatkan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% Rp. 15.000.000

- Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

2. Tercapainya Program

Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial ( PMKS ) Lainnya

100%

- Pelaksanaan Bhakti Sosial Rp. 325.000.000

3. Meningkatkan Pemerataan

Kesejahteraan Pada

Kelembagaan dan

90%

Kesejahteraan Sosial

Lainnya

1 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan

Keagamaan, Pendidikan

dan Kebudayaan

Rp. 200.000.000

2 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan Bina

Sosial dan Kesehatan

Rp. 125.000.000

3 Fasilitasi Penyaluran

Bantuan Kegiatan

Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian dan

Keolahragaan

Rp. 75.000.000

4. Tercapainya Program

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah /

1 100%

Wakil Kepala Daerah 1 Pelaksanaan Peringatan

Hari Besar Islam

Rp. 600.000.000

2 100% 2 Pemberangkatan dan

Pemulangan Jama'ah Haji

Rp. 350.000.000

3 100% 3 Pembinaan Keagamaan

Kabupaten Lamongan

Rp. 500.000.000

4 100% 4 Penyelenggaraan

Pendidikan

Kemasyarakatan

Kabupaten Lamongan

Rp. 450.000.000

5 100% 5 Penyelenggaraan Safari

Romadhon

Rp. 100.000.000

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

5 6

INDIKATOR KINERJA

3

Terlaksananya Laporan LKPJ,

Renja SKPD dan LPPD

Terlaksananya Pelaksanaan

Bhakti Sosial di Kabupaten

Lamongan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tercapainya Penyaluran

Bantuan Sosial Sesuai dengan

Program Kegiatan

Terlaksananya

Pelaksanaan Peringatan

Hari

Terlaksananya

Pemberangkatan dan

Pemulangan Jama'ah

Haji Kab. Lamongan

Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan Keagamaan

Kab.Lamongan

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Pendidikan

Kemasyarakatan

Kab.LamonganDapat Meningkatkan

dan Menambah

Pengetahuan tentang

Keagamaan bagi Warga

Masyarakat

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

Besar Islam di Kab.

Lamongan

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN

: BAGIAN KESEJAHTERAA MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN

: 2016

Page 30: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

6 100% 6 Pendampingan Pembinaan

Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Rp. 2.400.000.000

7 100% 7 Pendampingan Pembinaan

Takmir Masjid se

Kabupaten Lamongan

Rp. 1.550.000.000

8 100% 8 Pendampingan Pembinaan

Imam Musholla se

Kabupaten Lamongan

Rp. 1.300.000.000

9 100% 9 Pendampingan Pembinaan

Modin se Kabupaten

Lamongan

Rp. 645.000.000

10 100% 10 Pendampingan Pembinaan

Penyelenggaraan

Pendidikan Ponpes

Kabupaten Lamongan

Rp. 180.000.000

11 100% 11 Pendampingan Pembinaan

Dewan Masjid Indonesia

Kabupaten Lamongan

Rp. 100.000.000

12 100% 12 Pendampingan Pembinaan

Majlis Ulama Indonesia

Kabupaten Lamongan

Rp. 150.000.000

13 100% 13 Pendampingan Pembinaan

Ikatan Persaudaran Haji

Indonesia Kabupaten

Lamongan

Rp. 75.000.000

14 100% 14 Pendampingan Pembinaan

BAZ se - Kabupaten

Lamongan

Rp. 75.000.000

15 100% 15 Pendampingan Pembinaan

Dharma Wanita Persatuan

Kabupaten Lamongan

Rp. 60.000.000

16 100% 16 Pendampingan Pembinaan

Dharma Wanita Persatuan

Sekretariat

Rp. 30.000.000

17 100% 17 Pendampingan Pembinaan

Lembaga Pengembangan

Tilawatil Qur'an Kabupaten

Lamongan

Rp. 700.000.000

18 100% 18 Pendampingan Pembinaan

Dewan Pimpinan Cabang

Gabungan Organisasi

Penyelenggaraan Taman

Kanak - Kanak Indonesia

Kabupaten Lamongan

Rp. 125.000.000

Terlaksananya

Pembinaan Takmir

Masjid se Kabupaten

Lamongan

Terlaksananya

Pembinaan Guru Ngaji

se Kabupaten

Lamongan

Meningkatkan

Pengetahuan bagi

Murid TK se Kabupaten

Lamongan

Meningkatkan

Kesejahteraan Imam

Musholla se Kabupaten

Lamongan

Meningkatkan

Kesejahteraan Modin se

Kabupaten Lamongan

Meningkatkan

Pemerataan

Kesejahteraan pada

Penyelenggaraan

Pendidikan di Pondok

Pesantren

Terlaksananya

Pelaksanaan Peringatan

Hari Besar Islam di

Kabupaten Lamongan

Meningkatkan SDM bagi

Peserta Sosialisasi,

Rakerda dan Pembinaan

Majlis Ulama Indonesia

Meningkatkan SDM bagi

Pengurus dan Anggota

Ikatan Persaudaraan

Haji Indonesia se

Kabupaten Lamongan

Dapat Meningkatkan

Pengetahuan bagi

Anggota Dharma

Wanita Persatuan

Sekretariat dan

Meningkatkan

Kesejahteraan Panti

Asuhan

Meningkatkan SDM

Peserta MTQ Tingkat

Propinsi maupun

Nasional

Meningkatkan SDM bagi

Pengurus dan Anggota

Badan Amil Zakat ( BAZ )

Terlaksananya Kegiatan

Sosialsisasi ASN bagi

Anggota Dharma

Wanita Persatuan

Kabupaten Lamongan

Page 31: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

19 100% 19 Pendampingan Pembinaan

Gabungan Organisasi

Wanita Kabupaten

Lamongan

Rp. 30.000.000

5. Tercapainya Program

Peningkatan Peran serta da

kesejahteraan Gender dlm

Pembangunan

1. 100% 1. Program Peningkatan

Peran serta da

kesejahteraan Gender dlm

Pembangunan

Rp. 140.000.000

- Pembinaan Organisasi

Perempuan

6. Tersalurnya Belanja Hibah

kepada Badan /

1 1 Lembaga

Lembaga / Organisasi

Swasta

1 KNPI BPKAD

2 1 Lembaga 2 Kegiatan Kepada KPU BPKAD

3 1 Lembaga 3 Kegiatan Panwaslu BPKAD

4 759

Lembaga

4 Masjid Musholla BPKAD

5 519

Lembaga

5 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pondok

Pesantren, Madin dan TPQ

/ TPA

BPKAD

6 1 Lembaga 6 Badan Narkotika

Kabupaten ( BNK )

BPKAD

7 1 Lembaga 7 Organisasi Profesi Lainnya BPKAD

7. Tersalurnya Belanja Hibah

kepada Kelompok

1 233

PemohonMasyarakat / Perorangan 1 Kelompok Masyarakat BPKAD

2 39

Pemohon

2 Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian dan

Keolahragaan

BPKAD

8. Tersalurnya Bantuan

Kepedulian Sosial

1 Tahun BPKAD

1 Bantuan Kepedulian Sosial

a Santunan Korban Bencana

Alam Angin Puyuh dan

Kebakaran

b Santunan Korban

Kecelakaan Nelayan

c Santunan Korban Tanah

Longsor

Terlaksananya

Penyaluran Belanja

Hibah kepada Badan

Narkotika Kabupaten (

BNK )

Belanja Hibah kepada

KNPI

Terlaksananya Kegiatan

Sosialisasi ASN bagi

Anggota Dharma

Wanita Persatuan

Kab.Lamongan

Terlaksananya

Penyaluran Belanja

Hibah kepada

Organisasi Profesi

Lainnya

Terlaksananya

Penyaluran

Terlaksananya

Penyaluran Belanja

Hibah kepada

Pemberdayaan

Kepemudaan, Kesenian

dan Olah Raga

Terlaksananya

Penyaluran

Terlaksananya

Penyaluran Belanja

Hibah untuk Kegiatan

kepada KPU

Terlaksananya

Penyaluran Belanja

Hibah untuk Kegiatan

Panwaslu

Terlaksananya Belanja

Hibah untuk Lembaga

Keagamaan dan Tempat

- tempat Ibadah

Terlaksananya

Penyaluran Belanja

Hibah kepada Pondok

Pesantren, Madin, TPQ

dan TPA

Terlaksananya Penyaluran

Bantuan

Belanja Hibah Kepada Badan /

Lembaga / Organisasi Swasta

Belanja Hibah Kepada Badan /

Lembaga / Organisasi SwastaBelanja Hibah kepada

Kelompok Masyarakat

Belanja Hibah Kepada Badan /

Lembaga / Organisasi Swasta

Sosial yang tidak dapat di

Rencanakan

Tersalurnya belanja

hibah barang berupa

komputer PC yg

diserahkan kpd pihak

Page 32: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

d Tali Asih kepada Pejuang

Kemerdekaan, Janda

Pahlawan dan Wakawuri

Rp. 10.300.000.000

Program :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1 Kegiatan Rp. 15.000.000

Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang 1 Kegiatan Rp. 325.000.000

Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3 Kegiatan Rp. 400.000.000

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / 19 Kegiatan Rp. 9.420.000.000

Wakil Kepala Daerah

5. 1 Kegiatan Rp. 140.000.000

6. Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta 7 Kegiatan BPKAD

7. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan 2 Kegiatan BPKAD

8. Belanja Bantuan Hibah Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Kegiatan BPKAD

BUPATI LAMONGAN

FADELI, SH, MM

Pembina

NIP. 19670524 199302 1 004

JUMLAH KESELURUHAN

KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si

Lamongan, Januari 2016

KEPALA BAGIAN KESMASY SETDA

Program Peningkatan Peran serta da kesejahteraan Gender dlm

Pembangunan

Page 33: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

Pagu : 10.649.880.000

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 5 SEKRETARIAT DAERAH

4 5 31 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Strategis Kesejahteraan Rakyat

4 5 31 1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan

Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan fasilitasi yang

dilaksanakan

Kab. Lamongan 1 Kegiatan 186.500.000 APBD Kab 1 Kegiatan 170.000.000

4 5 31 2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial

dan Kesehatan

Jumlah kegiatan fasilitasi yang

dilaksanakan

Kab. Lamongan 1 Kegiatan 86.400.000 APBD Kab 1 Kegiatan 110.000.000

4 5 31 3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan

Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan

Jumlah kegiatan fasilitasi yang

dilaksanakan

Kab. Lamongan 1 Kegiatan 133.750.000 APBD Kab 1 Kegiatan 125.000.000

4 5 31 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Sosial

Jumlah dokumen yang tersusun Kab. Lamongan 5 Dokumen 20.000.000 APBD Kab - -

4 5 31 5 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan

Jumlah kegiatan penyaluran sembako Kab. Lamongan 3 Kegiatan 434.400.000 APBD Kab 3 Kegiatan 400.000.000

4 5 31 6 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se

Kabupaten Lamongan

Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan

pembinaan

Kab. Lamongan 13.900 Guru Ngaji 2.708.000.000 APBD Kab 13.900 Guru Ngaji 3.419.403.480

4 5 31 7 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se

Kabupaten Lamongan

Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan

pembinaan

Kab. Lamongan 2.450 Takmir Masjid 1.825.686.872 APBD Kab 2.450 Takmir Masjid 1.681.931.700

4 5 31 8 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se

Kabupaten Lamongan

Jumlah Imam Musholla yang

mendapatkan pembinaan

Kab. Lamongan 4.750 Imam Musholla 1.310.400.000 APBD Kab 4.750 Imam Musholla 1.338.218.400

4 5 31 9 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten

Lamongan

Jumlah Modin yang mendapatkan

pembinaan

Kab. Lamongan 2.000 Modin 641.000.000 APBD Kab 2.000 Modin 652.855.500

4 5 31 10 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan

Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten

Lamongan

Jumlah Penyelenggara Pendidikan

Pondok Pesantren yang mendapatkan

pembinaan

Kab. Lamongan 500 Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

241.943.128 APBD Kab 500 Penyelenggara

Pendidikan Ponpes

247.590.920

4 5 31 11 Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten

Lamongan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 300 peserta 100.000.000 APBD Kab - -

4 5 31 12 Pendampingan Gerakan Lamongan Menghafal Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 300 peserta 437.600.000 APBD Kab - -

4 5 31 13 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar

Islam (PHBI) yang terlaksana

Kab. Lamongan 6 Kegiatan 1.407.700.000 APBD Kab 6 Kegiatan 1.000.000.000

4 5 31 14 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 2 Kegiatan 352.000.000 APBD Kab 2 Kegiatan 550.000.000

4 5 31 15 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan Pembinaan Keagamaan

yang terlaksana

Kab. Lamongan 6 Kegiatan 620.000.000 APBD Kab 6 Kegiatan 650.000.000

4 5 31 16 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kab. Lamongan 1 Kegiatan 144.500.000 APBD Kab 1 Kegiatan 150.000.000

10.649.880.000 10.495.000.000

Lamongan, Maret 2017

KEPALA BAGIAN KESMASY

FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si

NIP. 19730509 199803 2 005

Prakiraan Maju Tahun 2018

(1)

Total

Nama PD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat

NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Bab V - 1

Page 34: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

Pagu : Rp 43.617.500.000

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9

DPPKA

BELANJA HIBAH

BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/

LEMBAGA/ ORGANISASI SWASTA

3 01 05 007 KNPI Jumlah lembaga yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

1 Lembaga Rp 100.000.000 APBD Kab 1 Lembaga Rp -

3 01 05 009 Kegiatan Kepada KPU Jumlah lembaga yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

1 Lembaga Rp 150.000.000 APBD Kab 1 Lembaga Rp 150.000.000

3 01 05 018 Lembaga Keagamaan dan Tempat-

tempat Ibadah

Jumlah lembaga atau

pemohon yang menerima

bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

915 lembaga/

pemohon

Rp 20.936.500.000 APBD Kab 650 lembaga/

pemohon

Rp 20.936.500.000

3 01 05 023 Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA Jumlah lembaga yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

515 lembaga Rp 14.393.000.000 APBD Kab 519 lembaga Rp 14.393.000.000

3 01 05 026 Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jumlah lembaga yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

1 Lembaga Rp 100.000.000 APBD Kab 1 Lembaga Rp -

3 01 05 028 Organisasi Profesi Lainnya Jumlah lembaga yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

1 Lembaga Rp 100.000.000 1 Lembaga Rp 105.000.000

BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK

MASYARAKAT/ PERORANGAN

3 01 06 001 Kelompok Masyarakat Jumlah pemohon yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

258 Pemohon Rp 7.073.000.000 APBD Kab 233 Pemohon Rp 7.073.000.000

3 01 06 004 Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian

dan Keolahragaan

Jumlah pemohon yang

menerima bantuan hibah

Kabupaten

Lamongan

18 Pemohon Rp 290.000.000 APBD Kab 39 Pemohon Rp 290.000.000

BELANJA BANTUAN SOSIAL

1

RKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN

Nama SKPD : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kab. Lamongan

NomorUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2017Catatan

Penting

Perkiraan Maju Tahun 2018

Page 35: RENCANA KERJA ( RENJA ) · Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ... Pondok Pesantren, Madin,

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

3 01 01 004 Bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan

Jumlah korban bencana

alam, Janda Pahlawan dan

Para Kawuri Pejuang

Kemerdekaan yang

mendapatkan bantuan

Kabupaten

Lamongan

25 kejadian Rp 475.000.000 APBD Kab 25 kejadian Rp 475.000.000

TOTAL Rp 43.617.500.000 Rp 43.422.500.000

Lamongan, Maret 2017

KEPALA BAGIAN KESMASY

FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si

NIP. 19730509 199803 2 005