This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UntitledBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
PERATURAN KEPALA
KOTA BATU
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU
TAHUN 2019
berkesinambungan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
tata
cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota BatuTahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah yang harus dijabarkan dan disusun oleh setiap
Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Batu Tahun 2018-2022;
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Bappelitbangda Kota Batu tentang Rencana Kerja (Renja)
Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2019.
PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Balaikota Among Tani Gedung A Lt 4, Jl. Panglima Sudirman No.507
Telepon/Fax (0341) 511611 – Kota Batu, Kode Pos 65313
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);
Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomer 164,
Tambahan Lembaran Negara 4421);
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tata
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah,
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014
tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2012, tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Susunan
dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Kota Batu
24. Peraturan Walikota Batu Nomor 44 tahun 2018 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2019;
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA BATU
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG
RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2019.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.
2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan
Pengembangan Daerah Kota Batu yang selanjutnya disingkat
Renstra
Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan pembangunan
Bappelitbangda
Kota Batu untuk periode 5 (lima) tahun yaitu dari tahun
2018-2022.
3. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kota Batu yang selanjutnya disingkat Renja Bappelitbangda
adalah
dokumen perencanaan pembangunan Bappelitbangda Kota Batu untuk
periode 1
(satu) tahun yaitu dari tahun 2019.
BAB II
Batu akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Batu dalam periode
Tahun
2018-2022.
(2) Program Pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Bappelitbangda
Kota Batu
akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Batu dalam periode Tahun
2019.
(3) Rincian dari Program Pembangunan Bappelitbangda sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappelitbangda ini.
Pasal 3
Renja Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2019 merupakan penjabaran dari
Renstra
Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2018-2022 yang tetap mengacu pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun
2017-2022.
Pasal 4
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang
perencanaan
pembangunan daerah.
BAB III
Renstra Bappelitbangda.
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Bappelitbangda.
Pasal 6
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala
Bappelitbangda menyusun Renja Bappelitbangda Tahun 2019 sebagai
Renja
tahun kedua Kepala Daerah.
(2) Renja Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai
salah satu masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
Tahun 2019.
BAB IV
(1) Renja Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2019 beserta lampirannya
memuat :
a. Kedudukan, landasan, maksud dan tujuan renja;
b. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Analisis Kinerja
Pelayanan, Isu-Isu
Strategis, dan Telaah Rancangan Awal RKPD;
c. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi;
d. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah;
e. Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.
(2) Sistematika Renja Bappelitbangda Kota Batu disajikan sebagai
berikut :
a. Pendahuluan;
c. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda;
e. Penutup.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Ditetapkan di Batu
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat-Nya
kami dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kota Batu Tahun 2019.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, akuntabel,
transparan dan berkelanjutan di
tingkat daerah, maka perlu disusun perencanaan tahunan dalam bentuk
Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan di lingkup Perangkat Daerah disusun
Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD).
Bappelitbangda Kota Batu telah menyusun Rencana Kerja
Bappelitbangda Kota Batu
Tahun 2019, yang di dalamnya memuat kedudukan, landasan, maksud dan
tujuan renja, evaluasi
pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja
pelayanan, isu-isu strategis,
dan telaah rancangan awal RKPD, penelaahan terhadap kebijakan
nasional dan propinsi, tujuan
dan sasaran organisasi perangkat daerah, serta rencana program dan
kegiatan organisasi
perangkat daerah. Tujuan penyusunan Renja Bappelitbangda adalah
memenuhi kebutuhan akan
adanya perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kegiatan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yang
mengamanatkan setiap
instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah.
Melalui dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap Renja
Bappelitbangda
Kota Batu Tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Batu, Oktober 2018
i
1.4. Sistematika Penulisan
.......................................................... 6
TAHUN 2018
..................................................................................
7
Bappelitbangda
......................................................................
7
Bappelitbangda
......................................................................
25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....
33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA .......................
34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional ........
34
3.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda
...................................... 36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA 38
4.1. Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2019 .............
38
BAB V PENUTUP
....................................................................................
42
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra
Bappelitbangda s/d Tahun 2017 Kota Batu 8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Batu
15
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Batu
28
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kota Batu Tahun 2019
40
iii
Gambar 1. Hubungan Antara Renstra dengan dokumen Perencanaan
Lainnya 2
iv
1
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan unit kerja
instansi
pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap organisasi
perangkat daerah untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman
kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis 5
(lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah
kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja PD mempunyai
kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat
Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka
menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan
untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun secara
terpadu,
partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batu dan sebagai dasar pengusulan
program/kegiatan yang akan
dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja PD pada dasarnya
merupakan suatu
proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang
dan
mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas
dokumen Renja
sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga
penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam
menyusun,
mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi capaian
program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata
cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan
jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,
dan rencana kerja
pemerintah daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari 4
(empat) tahapan yaitu
2
rancangan Renja, tahap penyusunan rancangan akhir Renja dan tahap
penetapan Renja.
Penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja PD
dapat
dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal
RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
pelayanan OPD,
evaluasi pelaksanaan Renja PD pada tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap
pencapaian Renstra.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun
2017, ruang lingkup penyusunan Renja PD paling sedikit memuat
:
1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
3. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
Gambar 1. Hubungan Antara Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
RPJM
Daerah
Renstra
OPD
RPJP
Daerah
RKPD
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Bappelitbangda adalah
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor
75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomer 164, Tambahan Lembaran
Negara
4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-
undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah,
dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur
Tahun 2014-
2019;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Batu;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 04 tahun 2012, tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Batu tahun 2005-2025;
5
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan
dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu
1.3. Maksud dan Tujuan
yang ditetapkan dalam RKPD.
1) Menyusun perencanaan perangkat daerah sebagai acuan dalam
penyusunan rencana
program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang selaras
dengan perencanaan
pembangunan daerah.
2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan
pencapaian Renstra
pada tahun berjalan.
dan fungsi Bappelitbangda.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan,
serta Sistematika Penyusunan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU
Pada bab ini menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan
capaian Renstra,
Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Strategis, dan Telaah Rancangan
Awal RKPD.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA
Pada bab ini memuat telaah kebijakan pembangunan nasional dan
provinsi, serta
menjelaskan tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam
menyelenggarakan pelayanan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA
Pada bab ini menjelaskan rencana kerja Bappelitbangda berupa
program dan kegiatan yang
direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2019, serta pendanaan pada
masing-masing
program dan kegiatan yang ditentukan.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan dari penyusunan Renja Bappelitbangda
tahun 2019.
7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu
Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun lalu review
terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2017, mengacu pada
APBD tahun
2017. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang
menyangkut target dan
realisasi capaian kinerja Renja keluaran kegiatan tahun lalu,
target dan realisasi capaian
target sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1.
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
Program Pelayanan Administrasi
point
pengiriman surat/paket serta
jasa pramubhakti yang
Perizinan Kendaraan
3 Penyediaan Jasa Administrasi
Penggandaan
peralatan dan bahan
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
minum harian pegawai
- - 90 orang hari 90 orang hari 87,42 90 orang hari
9
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
Program Peningkatan Sarana dan
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
terdidik dan terlatih
Program Peningkatan
Program Pengembangan Data/
Program Perencanaan
10
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
strategis
Raperda RISPAM
17 Review Rencana Induk
Program Peningkatan Kapasitas
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Presentase keselarasan
acara Musrenbang tingkat
kota yang ditindaklanjuti
- - 1 dokumen 1 dokumen 100 1 Dokumen
21 Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Laporan - - 1
dokumen 1 dokumen 100 1 Dokumen
11
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
Keterangan Pertanggung Jawaban
PPAS Perubahan
PPAS
24 Penyusunan dan Penetapan RKPD Jumlah dokumen RKPD
tahun 2018 beserta
25 Penyusunan Bahan Masukan RPJMD Jumlah dokumen rancangan
awal teknokratik RPJMD
26 Koordinasi Penyusunan Laporan
27 Koordinasi Penyusunan Laporan
Perubahan
29 Review RPJPD Kota Batu Jumlah dokumen review
RPJPD Kota Batu
dan Hasil-hasil Pembangunan yang
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase capaian
program renja
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
31 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
32 Koordinasi Pengembangan
Agropolitan Kota Batu
Jumlah hasil pelaksanaan
Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Program Perancanaan Prasarana
Persentase capaian
program renja
difasilitasi pengusulan
35 City Summit Sanitasi Perkotaan Tingkat keikutsertaan
dalam acara pertemuan
monitoring dan evaluasi
37 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Bidang Sarana dan
(KLHS) RPJMD Kota Batu
39 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RTRW Kota Batu
Program Perencanaan
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
terhadap target RKPD
kemisikinan daerah
Koordinasi Penanggulangan
43 Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan
44 Penyelengaraan Kota Sehat Jumlah dokumen
penyelenggaraan kota sehat
sebagai bahan penilaian
45 Penyusunan Rencana Aksi dan
Implementasi SDGs
Program Perencanaan Tata Ruang Persentase kesesuaian
pembangunan terhadap
monitoring dan evaluasi
47 Revisi RTRW Kota Batu Jumlah dokumen Revisi
Rencana Tata Ruang
Program Penelitian dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)
Target Program
dan Kegiatan
Capaian
Tingkat
Capaian
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 =10/4
pelaksanaan
pembangunan
Daerah
antar Obyek Vital
Jumlah dokumen kajian
sistem transportasi terpadu
antar Obyek Vital
Jumlah dokumen kajian
sistem transportasi terpadu
51 Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Bidang Penelitian dan
52 Kajian Potensi Pendapatan dan
Retribusi Daerah
15
Bappelitbangda Kota Batu sebagai lembaga teknis perencana, dituntut
untuk
mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional,
mampu
menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang
terjadi baik
aspek ekonomi, social budaya dan sumber daya pemerintahan serta
fisik dan prasarana
secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan
kontribusi nyata
bagi meningkatnya kemakmuran warga Kota Batu (welfare state).
Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan
kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas
keterlibatan
berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders), pembangunan
antara lain :
DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan,
organisasi
profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu
aspirasi dalam
mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan Pemerintah
Kota Batu;
2) Meningkatnya kualitas koordinasi dengan OPD dalam perumusan
perencanaan
pembangunan daerah;
dengan mekanisme penyusunan anggaran;
dalam rangka mendukung penyusunan dokumen perencanaan;
5) Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya terhadap
mekanisme perencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi
Perencanaan.
6) Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh
peningkatan kualitas
produk perencanaan.
Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
2017
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Batu
No Kode Program Kegiatan
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
I. 4.03 . 4.03.1 . 01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Menyurat
Pemeliharaan dan Perizinan
3 4.03 . 4.03.1 . 01 . 07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah panitia
pelaksana kegiatan
dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan
Rumah Tangga
Jumlah penyediaan
6 4.03 . 4.03.1 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Jumlah surat kabar
nasional dan lokal
1095 eksemplar Bappelit
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Undangan yang tersedia
Kantor
dan Konsultasi Ke Luar
II. 4.03 . 4.03.1 . 02 Program
Peningkatan
Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan
jabatan yang
10 4.03 . 4.03.1 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Peningkatan
Kapasitas
Formal
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
12 4.03 . 4.03.1 . 06 . 07 Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) OPD
Pengembangan
Pengolahan Data dan
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Kawasan Strategis
Jumlah dokumen
Perencanaan
Pengembangan
Kota-Kota
Pengelolaan Air Limbah
16 4.03 . 4.03.1. 19 . 23 Penyusunan Naskah
Akademis dan Raperda
19
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
17 4.03 . 4.03.1. 19 . 24 Review Rencana Induk
Pengembangan
Teknis Aparat Perencana
Jumlah pegawai yang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Presentase
keselarasan
Musrenbang RPJMD
Jumlah Dokumen
berita acara
Musrenbang yang
ditindaklanjuti dalam
Musrenbang RKPD
Jumlah Dokumen
berita acara
Musrenbang tingkat
kota yang
ditindaklanjuti dalam
20
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
21 4.03 . 4.03.1 . 21 . 12 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
22 4.03 . 4.03.1 . 21 . 20 Penyusunan dan Penetapan
KUA PPAS Perubahan
23 4.03 . 4.03.1 . 21 . 21 Penyusunan dan Penetapan
KUA PPAS
Jumlah Dokumen
24 4.03 . 4.03.1 . 21 . 22 Penyusunan dan Penetapan
RKPD
25 4.03 . 4.03.1 . 21 . 40 Penyusunan Bahan
Masukan RPJMD
Jumlah dokumen
rancangan awal
teknokratik RPJMD
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
27 4.03 . 4.03.1 . 21 . 51 Penyusunan dan Penetapan
RKPD Perubahan
Jumlah dokumen
RKPD perubahan
2 dokumen 100,00 35,65 14.260.275
28 4.03 . 4.03.1 . 21 . 52 Review RPJPD Kota Batu Jumlah
dokumen
review RPJPD Kota
29 4.03 . 4.03.1 . 21 . 53 Monitoring dan Evaluasi
Penggunaan dan Hasil-hasil
21
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
X. 4.03 . 4.03.1 . 22 Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Pembangunan Bidang
31 4.03 . 4.03.1 . 22 . 57 Koordinasi Pengembangan
Agropolitan Kota Batu
32 4.03 . 4.03.1 . 22 . 59 Koordinasi Rencana Aksi
Daerah Pangan dan Gizi
Perancanaan
Prasarana
33 4.03 . 4.03.1 . 24 . 26 Pendampingan DAK Jumlah OPD yang
difasilitasi pengusulan
34 4.03 . 4.03.1 . 24 . 30 City Summit Sanitasi
Perkotaan
Iklim
22
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
36 4.03 . 4.03.1 . 24 . 35 Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
37 4.03 . 4.03.1 . 24 . 39 Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) RPJMD
Strategis (KLHS) RTRW
Perencanaan
Pemerintahan
Sinkronisasi Perencanaan
40 4.03 . 4.03.1 . 26 . 17 Penyusunan Indikator
Kemiskinan
41 4.03 . 4.03.1 . 26 . 20 Monitoring dan Evaluasi
Tim Koordinasi
42 4.03 . 4.03.1 . 26 . 30 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan
23
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
43 4.03 . 4.03.1 . 26 . 32 Penyelengaraan Kota Sehat Jumlah
dokumen
penyelenggaraan kota
44 4.03 . 4.03.1 . 26 . 36 Penyusunan Rencana Aksi
dan Implementasi SDGs
XIII
Batu
1 dokumen 100,00 38,56 7.499.125
46 4.03 . 4.03.1 . 27 . 27 Revisi RTRW Kota Batu Jumlah
dokumen
Revisi Rencana Tata
XIV
Investasi Daerah
Jumlah dokumen
kajian potensi
peluang investasi
48 4.07 . 4.03.1 . 16 . 91 Kajian Sistem Transportasi
Terpadu antar Obyek Vital
24
Realisasi
Belanja
Total
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
49 4.07 . 4.03.1 . 16 . 92 Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
50 4.07 . 4.03.1 . 16 . 93 Kajian Potensi Pendapatan
dan Retribusi Daerah
Sumber : Hasil evaluasi DPA Bappelitbangda Tahun Anggaran
2017
25
2.3. Isu – Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi
Bappelitbangda
Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda sesuai Peraturan
Walikota Nomor
89 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Bappelitbangda
Kota Batu, didukung
ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana,
pengelolaan
anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta
kinerja
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk
sinergitas dan koordinasi
perencanaan pembangunan antar OPD.
fungsi Bappelitbangda antara lain :
1) Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil
kajian yang disusun
Bappelitbangda baik oleh intern Bappelitbangda maupun oleh dinas
teknis terkait;
2) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan
kewajiban utamanya;
3) Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga
dokumen serta
data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum
terkelola
dengan baik;
4) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap
jabatan struktural maupun
fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbangda;
5) Kurangnya dukungan kemampuan/keahlian sumber daya aparatur
Bappelitbangda
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan;
7) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah
antara Bappelitbangda dengan OPD lain;
8) Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan
sebagai bahan
penyusunan dokumen perencanaan;
9) Kurangnya etos kerja yang baik dari mayoritas sumber daya
aparatur Bappelitbangda;
10) Kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja
Bappelitbangda.
Dalam perkembangan Bappelitbangda kedepan, tantangan dan peluang
dalam
26
meningkatkan pelayanan Bappelitbangda dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi
yang dimiliki dan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar
mampu menjawab
perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan
berkualitas dengan
mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan
meningkatkan
kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan
komitmen SDM
perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis,
serta koordinasi
dan komunikasi antar pemangku kepentingan.
Dasar penentuan isu-isu strategis adalah berbagai catatan yang
strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan
dalam permasalahan pelayanan Bappelitbangda. Penanganan isu
strategis tetap harus
sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Adapun isu strategis
yang akan ditangani
oleh Bappelitbangda Kota Batu adalah :
1. Inconsistency antara rencana pembangunan dan implementasinya
yang dapat
menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan
pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan
nasional dan daerah
(Belum diacunya dokumen rencana pembangunan nasional secara
konsisten).
3. Belum optimalnya koordinasi antara Bappelitbangda dengan
pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran,
sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di
dalam proses penganggaran;
4. Tingkat kesesuaian dalam perumusan program dan kegiatan yang
berpedoman pada
RPJMD;
5. Kekurangmampuan atau keengganan sumber daya aparatur dalam
menyusun dokumen
perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
6. Lemahnya koordinasi dengan OPD terkait dengan penyajian data
program dan
kegiatan;
27
pembangunan daerah;
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan
antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dengan
mempertimbangkan kinerja
pencapaian target Renstra Bappelitbangda dan tingkat kinerja yang
dicapai oleh
Bappelitbangda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu
indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan
awal RKPD
28
No
Penting Program/
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Pelayanan
Kesekretariatan
Perangkat
Daerah
29
No
Penting Program/
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Pengelolaan
Penetapan KUA
Sinkronisasi
Penting Program/
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pelaporan
Perencanaan
Pembangunan
Penetapan
Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
Pelaporan
Informasi
Penyelenggaraan
Pembangunan
Daerah
Penting Program/
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
14 Penyusunan
Pengendalian
dalam
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
2 283,006,000.00
17 Penyusunan Kota Batu Jumlah dokumen 1 175,000,000.00 17
Penyusunan Kota Batu Jumlah dokumen 1 175,000,000.00
32
No
Penting Program/
Capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan,
Perekonomian,
SDA,
Sinkronisasi
Kebijakan
Bidang
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diperoleh dari kegiatan
Musrenbang
Kota Batu, mulai musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
OPD sampai
Musrenbang Kota yang diikuti oleh para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota. Usulan masyarakat pada
Musrenbang Tahun
2018 pada Bappelitbangda Nihil.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang
perencanaan yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Sementara
itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7
Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki
Renja-OPD, yang
disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada
RKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Adapun Arah kebijakan nasional bidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen
Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yaitu :
1. Transformasi sektor industri dalam arti luas.
2. Peningkatan daya saing tenaga kerja.
3. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.
4. Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi.
5. Reformasi keuangan negara.
prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun rencana
dan Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis
daerah.
Mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga
dituntut
untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan
partisipatif.
35
Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai
satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah
dimaksud
disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang
dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan
dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi memiliki Tema “ Penguatan
Kemandirian
Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan
Agroindustri,
UMKM Serta Infrastruktur.” Yang dijabarkan ke dalam unsure pokok
tema yaitu :
1. Kemandirian Ekonomi, yang meliputi unsur-unsur:
a. Pengurangan Ketergantungan terhadap import bahan baku dan bahan
penolong serta
barang jadi
b. Penguatan Daya Saing Daerah baik Sumber Daya Manusia maupun
Produk Daerah
c. Peningkatan Perdagangan LN (Export) dan Surplus Neraca
Perdagangan DN
2. Pembangunan Industri Hulu Hilir, meliputi unsur-unsur:
a. Pengembangan industry Dasar (Smelter, Aromatik, Kimia)
b. Pengembangan hilirisasi industri
3. Pembangunan Agrobisnis dan agroindustri serta UMKM, meliputi
unsur-unsur:
a. Peningkatan produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat
meningkatkan NTP
b. Pembengembangan Agoindutri di arahkan pada sentra-sentra
produksi dengan
pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian
4. Pembangunan Infrastruktur
b. Pengembangan Sarana Prasarana Infrastruktur untuk mendorong
pertumbuhan
ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan
kebutuhan
36
pelayanan dasar masyarakat serta pengurangan disparitas antar
wilayah
c. Infrastruktur Keuangan meningkatkan porsi kredit UMKM melalui
Bank Umum utk
penambahan penyertaan Modal
Dengan memperhatikan target capaian indikator Kinerja Utama yang
termuat
dalam dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 maka
ditetapkan target
kinerja Pembangunan Propinsi Jawa Timur mengalami
peningkatan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai
visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah
dan permasalahan
pembangunan daerah. Maka dari itu Bappelitbangda Kota Batu
menetapkan 4 (empat)
tujuan utama yaitu:
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana
3. Mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi Perencanaan
Pembangunan yang
valid
Sasaran adalah target/hasil yang diharapkan dari suatu program, dan
keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan. Rumusan sasaran Renja adalah
:
1) Terwujudnya perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek di
tingkat
pemerintahan Kota Batu yang bersinergi dengan perencanaan nasional
dan Provinsi
Jawa Timur.
2) Terwujudnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batu
secara tepat waktu.
3) Terwujudnya perencanaan sektoral yang sesuai dengan arah
kebijakan yang
ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
4) Terwujudnya OPD Pemerintah Kota Batu yang bekerja berdasarkan
hasil capaian
kinerja yang valid, terbaru, dan terukur.
37
5) Terwujudnya data/informasi kondisi umum daerah yang meliputi
Kota Batu dalam
Angka, PDRB, IPM, dan Kecamatan dalam Angka yang valid dan
terkini.
6) Terwujudnya data/informasi capaian kinerja pemerintah daerah
yang valid dan terkini.
7) Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, dan kota yang dapat menjaring aspirasi
masyarakat.
8) Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan penganggaran dari
seluruh OPD yang
kemudian menjadi bahan penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung-jawaban.
9) Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan perencanaan pembangunan
dan
penganggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
10) Kesesuaian aparatur peserta sosialisasi dan pembinaan
perencanaan pembangunan dan
penganggaran dengan tugas dan fungsi kerjanya.
38
4.1 Program dan Kegiatan
kegiatan meliputi : pencapaian visi dan misi kepala daerah,
pencapaian SDGs, pencapaian
SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan lain-lain.
Rekapitulasi program dan kegiatan Bappelitbangda Kota Batu untuk
Tahun 2017
berjumlah 13 Program 48 kegiatan, Tahun 2018 berjumlah 11 program
dan 46 kegiatan,
sedangkan Tahun 2019 berjumlah 6 Program 20 kegiatan dengan lokasi
program dan
kegiatan terfokus ke berbagai kawasan di Kota Batu dan total
kebutuhan dana/pagu
indikatif untuk Tahun 2019 sebesar Rp 4.635.075.644,60 (Empat
Milyar Enam Ratus Tiga
Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat
Koma Enam
Puluh Rupiah).
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Bappelitbangda Kota Batu Tahun
2019
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
I Program Pelayanan Kesekretariatan
Jumlah dokumen perencanaan,
2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Perangkat Daerah
3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
perkantoran
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah aparatur yang
telah mengikuti
diklat perencanaan
5. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah
prasarana perkantoran untuk menunjang
II Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah 302,582,000.00
175.000.000,00
(RTRW)
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
KUA PPAS Perubahan
PPAS-P
8. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksanakannya agenda
Musrenbang Kota Batu 1 380,780,000.00 1 399.819.000,00
40
DAN KEGIATAN
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis,
Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan
Perubahan
2 164.332.665,00
Pembangunan
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Informasi
IV Program Perencanaan Pembangunan
Persentase keselarasan dokumen
Perencanaan Pembangunan Manusia,
Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial
Pemerintahan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
V Program Perencanaan Pembangunan
Persentase keselarasan dokumen
Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
Perencanaan Pembangunan Perekonomian,
41
DAN KEGIATAN
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan
VI Program Penelitian dan Pengembangan Presentase hasil penelitian
dan
pengembangan yang digunakan dalam
Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan
Jumlah kajian kebijakan pembangunan
manusia, sosial budaya, dan
Penelitian dan Pengembangan
42
Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 diharapkan dapat
berjalan dengan lancar
sehingga Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana tahunan
dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah
disusunlah Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
RKPD merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunannya memperhatikan
seluruh aspirasi para
pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang
tahunan yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk memperoleh keterpaduan
Rancangan Renja antar OPD.
Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu)
tahun. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan
awal RKPD, Renstra-
OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang
dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat. Renja-OPD memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu menyusun Rencana
Kerja Tahun
2019 guna mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Batu Tahun
2019, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk
periode Tahun 2019.
Batu, Oktober 2018