LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021 RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021; 3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan
program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Tahun 2021;
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun
sebelumnya
Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
2
daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen
Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri
dari Enam Tahapan Utama yaitu :
1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir dan
6. Penetapan Rencana Kerja
Selanjutnya untuk penyusunan rencana kerja dimulai dengan adanya :
1. Surat Bupati Malang, Nomor : 005/1032/35.07.032/2019, tanggal 5
Desember 2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
2. Surat Edaran Bupati malang, Nomor : 050/741/35.07.202/2020,
tanggal 31 Januari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan
Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
3. Surat Bappeda Kabupaten Malang, tanggal 21 April 2020 Nomor :
005/2603/35.07.202/2020, tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2021;
4. Surat Bappeda Kabupaten Malang, tanggal 4 Mei 2020 Nomor :
005/3002/35.07.202/2020, tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah tahun 2021;
5. Surat Bappeda Kabupaten Malang, tanggal 9 Juni 2020 Nomor :
050/3634/35.07.202/2020, tentang Penyesuaian Pagu Indikatif, Target,
Program/ Kegiatan Dalam Rangka Finalisasi rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2021.
Yang menegaskan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun
dan menyampaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah kepada Bupati,
Badan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim Penyusun Renja yang
kemudian bekerja menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada
rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan
masyarakat.
3
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan
RPJMD adalah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
(PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan
penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.
RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu,
maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun
berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020
yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019,
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Perangkat Daerah juga
berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Renja merupakan penjabaran
dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal
RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi
salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat Daerah, pokok-
pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah
pusat/provinsi.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang memuat
kebijakan, program dan kegiatan senantiasa disinergikan dan
disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu : Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2016-2021 dengan Visi dan Misi Madep Mantep Manetep yang telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang tahun 2016-2021, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah berperan
dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan
4
reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN :
Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016 – 2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas
Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah;
26. Peraturan Bupati malang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malang Tahun Anggaran 2019;
6
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah untuk menguraikan
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan
tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka
pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021
Sedangkan tujuan sebagai berikut :
a. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan
ditingkat yang lebih tinggi;
c. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Keuangan
dan Aset Daerah;
d. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana
Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
e. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset
Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset
Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
BAB V PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian
Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah
Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian
pelakuan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian
dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk
dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat
tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C), bahwa sesuai
Peraturan Bupati Malang Nomor 37 tahun 2018 maka Badan
Keuangan Dan Aset Daerah terbentuk dengan program dan kegiatan
yang tertera pada tabel 2.1 antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5 kegiatan;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
1 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan 3 kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
dengan 1 kegiatan;
7. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan;
8. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
dengan 7 kegiatan;
9. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah dengan 7
kegiatan;
10. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dengan 6 kegiatan.
9
Sasaran Program Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019
untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra) antara lain:
1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel melalui program:
a. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan
melaksanakan kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 15.000
surat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik
dengan target 36 rekening/ bulan;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12
bulan;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan target 51 jenis;
5. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan, dengan target 41
jenis;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor, dengan target 74 jenis;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan 6 jenis;
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 200 jenis;
9. Penyediaan Makan & Minum, dengan target 36.770 HOK;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,
dengan target 480 HOK;
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah,
dengan target 500 HOK;
12. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian
Kepegawaian, dengan target 15 dokumen.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
melaksanakan kegiatan yaitu:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 0
unit;
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan target 180 unit;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target
14 jenis;
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
dengan Target 64 unit;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan
target 188 unit.
10
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan target
26020 stel.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan target 20 orang;
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
40. Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan
Perubahannya, 100%;
41. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah, 100%;
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 87,5%;
43. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 100%
44. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 100%
45. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 100%
46. Bimbingan teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, 100%
Kegiatan yang mencapai kurang dari 50 % sebanyak 2 (dua) kegiatan
antara lain:
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, tercapai 1,23%
karena ditangguhkan pengadaannya;
2. Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD,
45,00%;karena dilakukan efisiensi pada belanja barang dan jasa
utamanya karena banyaknya lembar dalam dokumen by nama by
address yang lebih sedikit maupun untuk jumlah buku/ dokumen tetap
sesuai target selain itu jumlah kegiatan rapat juga dibatasi dalam
penyampaian informasi dilakukan melalui surat dan media komunikasi.
14
Sedangkan kegiatan yang tidak terserap sebanyak 2 (dua) kegiatan
antara lain:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0% karena ditangguhkan
pengadaannya;
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 0%,
karena dalam kegiatan ini masih proses penyusunan draft dan
pembahasan internal BPKP.
Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja
program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan
kebijakan/tindakan perencanaan & penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab, diuraikan pada Tabel berikut ini :
Tabel Kegiatan dan Faktor Penyebab serta Kebijakan/Tindakan
yang perlu diambil :
No. Nama Kegiatan FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG
PERLU DIAMBIL
1 2 3 4
1 Penyusunan
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
Pelaksana Penatausahaan
Keuangan PD belum seluruhnya dapat memahami
maksud Perbup tentang
Kebijakan Akuntasi
Pemerintah Daerah
Dilakukan himbauan agar PD
melaksanakan sesuai Perbup Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah yang
mengatur tata laksana
pembukuan dan akuntansi
2 Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Secara keseluruhan tidak ada masalah dalam melengkapi
instrumen pembuatan laporan
yang digunakan untuk proses
pencairan anggaran dan
pelaporan
Penyediaan instrumen dalam langkah-langkah teknis
pengelolaan keuangan daerah
dan tatacara pengisian formulir
dokumen pencairan dalam
bentuk Buku Kas/B IX, SPM,
SPD, SP2D, Laporan Aliran Kas
3 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang APBD
1 Adanya sebagian
Pendapatan yang belum
dapat diprediksi khususnya
dana-dana Transfer pada awal penyusunan APBD
Melakukan koordinasi apabila
mungkin dan memakai alokasi
definitif tahun lalu
2 Kebutuhan pelayanan
dasar belum dapat sepenuhnya dipenuhi
sebagaimana ketentuan
Berupaya untuk mendekati
dengan ketentuan dengan mempertimbangkan
kemampuan dana yang tersedia
3 Ajuan PD belum mengacu
pada kemampuan
Keuangan Daerah
Dilakukan skala prioritas bagi
setiap ajuan dapat memenuhi
seluruh komponen
15
No. Nama Kegiatan FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG
PERLU DIAMBIL
1 2 3 4
4
Penyusunan
Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran
APBD
1
2
Ketepatan waktu untuk
penyusunan Raperbup Penjabaran APBD
terhambat dengan
penetapan Perda APBD
Peraturan dan pedoman
penyusunan APBD
terhambat dari pusat pada saat mulai menyusun
APBD
Dilakukan penyusunan Draft
Raperbup bersama sama dengan pembahasan APBD
Tetap mengacu pada pedoman
tahun lalu
5 Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang Perubahan
APBD
Waktu dan jadwal perubahan
sering terhambat karena
usulan dari PD belum dapat
sepenuhnya masuk
Dibuatkan Surat Edaran dan
Jadwal penyampaian Usulan
6 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Banyak Perubahan-perubahan yang dilakukan PD yang tidak
sesuai rencana Perubahan
Perda
Dikembalikan ke PD untuk disesuaikan dengan rencana
Perubahan Perda APBD yang
semestinya
7 Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Tentang
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan APBD
1 Pelaksanaan rekonsiliasi
pendapatan dan belanja PD sering terlambat tidak
sesuai dengan jadwal yang
ditentukan
Melakukan koordinasi dan
pengendalian bagi setiap PD untuk melakuan pencocokan
perangkaan pendapatan dan
belanja di Bidang Akuntansi
dan Pelaporan BKAD
2 Pengisian form-form terkait dengan penjelasan tentang
Laporan Keuangan, Aliran
Kas dan Neraca PD belum
dapat disusun secara tepat
waktu
Diberikan Edaran tentang contoh pengisian form yang
tepat dan bila perlu untuk
datang ke BKAD
8 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH
Tentang Penjabaran
Pertanggung
jawaban
Pelaksanaan APBD
Banyak Perubahan-Perubahan yang dilakukan PD yang tidak
sesuai dengan Perda
Dikembalikan ke PD untuk disesuaikan dengan Perda
APBD
9 Pengendalian dan
Pelaporan Berkala Dana Transfer
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah
Sering adanya keterlambatan
pelaporan dan bukti transfer dari pusat dan propinsi
- Perlu dilakukan rekonsiliasi
secara periodik dan kecepatan pelaporan melalui
fax maupun email
- Pengisian form laporan yang
telah ditentukan secara lengkap
10 Peningkatan dan
Pengendalian
manajemen Kas
Daerah
Jadwal waktu pencairan yang
terlambat disebabkan karena
kelengkapan berupa Dokumen
pencairan PD belum mencukupi
Agar dilakukan penetapan
jadwal dan kelengkapan
Dokumen Pencairan PD serta
tidak sering mengganti Bendahara PD, operator SIMDA
dan pengelola keuangan lainnya
11 Pengendalian dan
Pembinaan
Keuangan BLUD
Belum maksimalnya terhadap
pola Pengelolaan Keuangan
terhadap PD yang
menerapkan PPK – BLUD
Dilakukannya pembinaan pola
pengelolaan BLUD
16
No. Nama Kegiatan FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN/TINDAKAN YANG
PERLU DIAMBIL
1 2 3 4
12 Pengelolaan Belanja
Pegawai
1 Pelaporan tentang mutasi,
kenaikan pangkat dan gaji berkala termasuk
tunjangan keluarga sering
terjadi keterlambatan dari
masing-masing PD
sehingga tidak segera dapat
dilakukan penyesuaian
Dilakukan koordinasi dan
ketepatan waktu penyampaian terkait ketetapan SK
perubahan gaji agar tidak
terjadi keterlambatan dalam
pembayaran yang tidak sesuai
yang diterimakan
2 Adanya mutasi PNS dari
luar Kabupaten yang tidak
segera dilaporkan ke
Bidang Perbendaharaan
sehingga berakibat ketersediaan anggaran
Belanja Gaji Pegawai
Dilakukan koordinasi dengan
intansi asal dari perhitungan
13 Evaluasi dan
Asistensi
Penyusunan
Rencana Kerja
Anggaran Perubahan PD
Belum adanya sinkronisasi
antara RKA PD dengan RKPD
yang telah ditetapkan
Perlu dilakukan penyesuaian
dengan RKPD
14 Peningkatan
Pengelolaan
Anggaran Daerah
Upaya pemerintah dalam
meningkatkan pendapatan
dari investasi untuk
membiayai kegiatan yang
memerlukan dana yang besar perlu pencadangan dana
Perlu kecepatan penyusunan
Raperda sebagai dasar
pelaksanaan
15 Monitoring dan
Evaluasi Penata
Usahaan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Secara umum tidak ada
hambatan pada pelaksanaan
kegiatan ini namun
diharapkan PD dalam
menyusun laporan keuangan
tepat waktu
Dilakukan rekonsiliasi
pencocokan data belanja
maupun pendapatan antara PD
dengan Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
16 Penanganan Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti
Rugi
Secara umum tidak ada hambatan pada pelaksanaan
kegiatan namun diharapkan
lebih ditingkatkan koordinasi
dengan Inspektorat karena
terkait dengan SKTJM
Rekonsiliasi antara Bidang Perbendaharaan BPKAD dengan
Inspektorat untuk pencocokan
data SKTJM juga angsuran
dalam kasus TPTGR
27 Peningkatan
Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan
Sosial dari APBD
Secara umum tidak ada
hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan ini namun
dibutuhkan ketepatan waktu
dalam penyusunan lampiran Perda tentang Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial
Melakukan koordinasi dengan
PD terkait
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian
Renstra PD di tahun 2019 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1.
17
Program-program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang
adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
& Keuangan
6. Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah
Daerah
8. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
9. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
10. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
Rekomendasi
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
18
Tribulan IV Tahun 2019
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MALANG
No Hasil Evaluasi Permasalahan/Kendala Rekomendasi
1. Rata-rata Capaian Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Dasar untuk pengadaan dan pemeliharaan berada di sekretariat ada pada Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang
Agar Penetapan Target disesuaikan kebutuhan agar kinerja & Anggaran tak 0% Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
2. Rata-rata Capaian Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pengadaan hanya dilaksanakan oleh BKAD Kab. Malang yaitu pengadaan pakaian olah raga
Agar Penetapan Target disesuaikan dengan Perencanaan yang tepat agar serapan Anggaran & Kinerja tak sangat rendah
Kinerja: 1,23 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 1,12 %
Kategori: Sangat Rendah
3. Rata-rata Capaian Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan APBD yang baru
Untuk Lebih memperhatikan data
pendukung agar serapan Anggaran &
Kinerja tak kosong/sangat rendah
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Rekomendasi
19
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2020
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MALANG
No Hasil Evaluasi Permasalahan/Kendala Rekomendasi
1. Rata-rata Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belum adanya pencairan perjalanan dinas surat menyurat (anggaran hanya dibelanjakan untuk pembelian materai) dan akan dirasionalisasi untuk penanganan covid 19
Apabila ada capaian antara kegiatan dan penganggaran yang tidak tercapai mohon diberikan penjelasan pada kolom keterangan
Kinerja: 3,02 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0,21 %
Kategori: Sangat Rendah
2. Rata-rata Capaian Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Disesuaikan dengan Kebutuhan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan.
Kinerja: 2,50 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 9,45 %
Kategori: Sangat Rendah
3. Rata-rata Capaian Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Disesuaikan dengan undangan dan adanya masa pandemi virus covid 19
Apabila ada capaian antara kegiatan dan penganggaran yang tidak tercapai mohon diberikan penjelasan pada kolom keterangan
Kinerja: 9,41 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 1,92 %
Kategori: Sangat Rendah
4. Rata-rata Capaian Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah
Belum adanya pencairan perjalanan dinas dan adanya masa pandemi virus covid 19
Mohon diberikan penjelasan pada kolom keterangan
Kinerja: 20,00 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 2,70 %
Kategori: Sangat Rendah
5. Rata-rata Capaian Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan akan dilaksanakan pada Tribulan ke II
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga capaian tidak 0%.
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
6. Rata-rata Capaian Kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran dan pengendalian kepegawaian
Disesuaikan dengan kebutuhan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar diseauikan dengan target kebutuhan
Kinerja: 20,00 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 7, 02 %
Kategori: Sangat Rendah
7. Rata-rata Capaian Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/oprasional
Pengadaan Kendaraan Dinas akan dirasionalisasi untuk
Apabila ada capaian antara kegiatan dan penganggaran yang tidak tercapai mohon diberikan
20
Kinerja: 0 % penanganan covid 19 penjelasan pada kolom keterangan Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
8. Rata-rata Capaian Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan akan dirasionalisasi untuk penanganan Covid 19
Apabila ada capaian antara kegiatan dan penganggaran yang tidak tercapai mohon diberikan penjelasan pada kolom keterangan
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
9. Rata-rata Capaian Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Kegiatan belum dilaksanakan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga capaian tidak 0%.
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
10. Rata-rata Capaian Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Disesuaikan dengan kebutuhan
Untuk penetapan target dan alokasi anggaran agar lebih proposional/ sesuai dengan kebutuhan
Kinerja: 3,19 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 3,84 %
Kategori: Sangat Rendah
11. Rata-rata Capaian Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan akan dirasionalisasi untuk penanganan Covid 19
Apabila ada capaian antara kegiatan dan penganggaran yang tidak tercapai mohon diberikan penjelasan pada kolom keterangan
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
12. Rata-rata Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada periode selanjutnya
Untuk penetapan target dan alokasi anggaran agar lebih proposional/ sesuai dengan kebutuhan
Kinerja: 10,00 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 6,78 %
Kategori: Sangat Rendah
13. Rata-rata Capaian Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disesuaikan dengan kebutuhan
Sudah sesuai target kebutuhan untuk dipertahankan pada penyusunan Renja yang akan datang
Kinerja: 10,00 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 10,08 %
Kategori: Sangat Rendah
14. Rata-rata Capaian Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Disesuaikan dengan kebutuhan
Untuk penetapan target dan alokasi anggaran agar lebih proposional/ sesuai dengan
21
Kinerja: 2,91 % kebutuhan
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 3,65 %
Kategori: Sangat Rendah
15. Rata-rata Capaian Kegiatan Peningkatan Penatausahaan anggaran desa
Kegiatan belum dilaksanakan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga capaian tidak 0%.
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
16. Rata-rata Capaian Kegiatan Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Sesuai dengan data yang sudah terhimpun
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan
Kinerja: 4,07 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 3,99 %
Kategori: Sangat Rendah
17. Rata-rata Capaian Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Sudah disesuaikan dengan laporan yang tersaji
Diharapkan pada perencanaan berikutnya target anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dengan capaian kinerja/ anggaran tidak rendah
Kinerja: 2,67 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 1,56 %
Kategori: Sangat Rendah
18. Rata-rata Capaian Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Sesuai dengan SKPD yang sudah mengajukan ke BKAD
Diharapkan pada perencanaan berikutnya target anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dengan capaian kinerja/ anggaran tidak rendah
Kinerja: 4,88 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 5,01 %
Kategori: Sangat Rendah
19. Rata-rata Capaian Kegiatan Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah
Sesuai dengan data yang sudah ada
Diharapkan pada perencanaan berikutnya target anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dengan capaian kinerja/ anggaran tidak rendah
Kinerja: 3,00 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 2,59 %
Kategori: Sangat Rendah
20. Rata-rata Capaian Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Masih dalam proses pengerjaan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya target anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dengan capaian kinerja/
Kinerja: 2,44 %
22
Kategori: Sangat Rendah anggaran tidak rendah
Anggaran: 2,55 %
Kategori: Sangat Rendah
21. Rata-rata Capaian Kegiatan Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Dokumen masih dalam proses pengerjaan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya target anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dengan capaian kinerja/ anggaran tidak rendah
Kinerja: 3,66 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 4,27 %
Kategori: Sangat Rendah
22. Rata-rata Capaian Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Disesuaikan dengan kebutuhan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya target anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dengan capaian kinerja/ anggaran tidak rendah Kinerja: 3,46 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 3,61%
Kategori: Sangat Rendah
23. Rata-rata Capaian Kegiatan Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kegiatan belum dilaksanakan
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga capaian tidak 0%.
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
24. Rata-rata Capaian Kegiatan peningkatan pengelolaan belanja hibah dan Bantuan Sosial dari APBD
Kegiatan pada tahun 2019 ada pada program bidang anggaran sedangkan pada tahun 2020 beralih ke bidang perbendaharaan (masih koordinasi antar bidang)
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga capaian tidak 0%.
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
25. Rata-rata Capaian Kegiatan monitoring dan Evaluasi penatausahaan keuangan daerah
Disesuaikan dengan kebutuhan dan monitoring selanjutnya akan dilakukan pada tribulan selanjutnya
Sudah sesuai target kebutuhan untuk dipertahankan pada penyusunan Renja yang akan datang
Kinerja: 7,32 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 8,29 %
Kategori: Sangat Rendah
26. Rata-rata Capaian Kegiatan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Karena belum adanya koreksi dari BPK, sehingga kegiatan belum dilaksanakan.
-
Kinerja: 0 %
23
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
27. Rata-rata Capaian Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Masih menunggu peraturan pemerintah yang baru
Diharapkan pada perencanaan berikutnya alokasi anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan sehingga capaian tidak 0%.
Kinerja: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
Anggaran: 0 %
Kategori: Sangat Rendah
24
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD) Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)
Realisasi target
Kinerja
Hasil Program
dan keluaran
kegiatan s/d tahun
2018
Target & Realisasi Kinerja Program dan llKegiatan Tahun 2019
Target Program dan
Kegiatan
Renja PD Tahun
berjalan Tahun 2020
(Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/kegiatan Renstra PD
s/d Tahun 2020
Ket.
Target Renja
PD Tahun 2019
Realisasi
Renja PD Tahun 2019
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian Program/
kegiatan s/d th 2020
Tk. Capaian
realisasi target Renstra PD(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran
administrasi perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
64.995 surat 15.000 buah
15.000 surat 13999 surat 93,33 15000 surat 453 surat 3,02
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik
Jumlah penyediaan listrik ,air minum/air bersih, telekomunikasi dan
internet (bulan )
36 rekening (12 bulan)
36 rekening
(12 bulan)
36 rekening (12 bulan)
36 rekening (12 bulan)
100 36 rekening (12 bulan)
36 rekening (12 bulan)
100
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola
administrasi keuangan (OB)
12 Bulan 12 bulan
12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah alat tulis
kantor yang disediakan ( Jenis)
51 jenis 24 paket
51 jenis 35 jenis 68,63 51 jenis 12 jenis 23,53
5. Penyediaan Barang
Cetakan & Penggandaan
Jumlah barang
cetakan yang disediakan (Jenis)
41 Jenis
24 Paket 41 jenis 41 jenis 100 41 jenis 12 jenis 29,27
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi
listrik
74 Jenis 13 Paket 74 jenis 74 jenis 100 74 jenis 14 jenis 18,92
7. Penyedian Bahan Logistik
Kantor
Jumlah bahan logistik
kantor yang disediakan ( Jenis )
200 Jenis
12 Bulan 200 jenis 200 jenis 100 200 jenis 5 jenis 2,5
25
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra PD)
Tahun 2016 - 2021 (periode Renstra PD)
Realisasi target
Kinerja Hasil
Program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2018
Target & Realisasi Kinerja Program dan llKegiatan Tahun 2019
Target Program dan
Kegiatan Renja PD
Tahun berjalan
Tahun 2020 (Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020
Ket.
Target Renja PD Tahun
2019
Realisasi Renja PD
Tahun 2019
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program/
kegiatan s/d th 2020
Tk. Capaian realisasi target Renstra PD(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
8. Penyediaan Makanan & Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian
pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
36.770 HOK
36.368 kotak
7354 HOK 7177 HOK 97,59 7354 HOK 2570 HOK 34,95
9. Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi penugasan dinas keluar daerah
480 HOK
30 Kali 30 HOK 30 HOK 100 85 HOK 8 HOK 9,41
10. Rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam
daerah (HOK)
500 HOK
40 Kali 40 HOK 40 HOK 100 100 HOK 20 HOK 20,00
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
yang disediakan (Jenis)
6 Jenis - 6 Jenis 5 jenis 83,33 6 jenis 0 jenis 0
12. Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian
50 Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)
- ✓ 164 orang 164 orang 164 orang - 164 orang 164 orang 164 orang -
44
2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Malang sebagai berikut :
a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Keuangan dan
Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
No Permasalahan Solusi
1 Sebagai tindak lanjut terbitnya PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penggantian terhadap Perda No 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kab Malang No 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
BKAD akan segera mengagendakan penyusunan Perda dan Perbup sebagai petunjuk teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 Rendahnya kualitas pengurus barang perangkat daerah dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah
Pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pengurus barang seluruh PD serta pemberian reward antara lain berupa honorarium
3 Lemahnya koordinasi antara Pegawai yang menangai keuangan, melaksanakan pengadaan dengan pengurus barang yang berakibat pada minimnya informasi yang didapatkan oleh pengurus barang dalam rangka pengisian data aset
Rekonsiliasi secara periodik antara pihak yang terkait, pengurus barang seluruh PD, dan BKAD dalam rangka pemutakhiran data SIMDA BMD
4 Keterbatasan aplikasi software yang dipergunakan dalam penatausahaan barang milik daerah
Berkoordinasi dengan pihak yang dapat menyediakan aplikasi software yang mampu mendukung penatausahaan barang milik daerah dan kebijakan akutansi
5 Penyimpanan dokumen perolehan aset yang masih belum tertib yang berakibat pada sulitnya melacak asal perolehan, tahun perolehan dan nilai perolehan
Berkoordinasi dengan pihak yang menyediakan aplikasi software agar menambahkan menu scan file dokumen perolehan aset. Agar softcopy dokumen peroleh dapat tersimpan dalam aplikasi SIMDA BMD
6 Penatausahaan Mutasi Barang Milik daerah yang tidak tertib
Kepala Perangkat Daerah segera mengajukan usulan persetujuan pengalihan BMD apabila terjadi mutasi barang daerah yang terjadi di instansinya
7 Perangkat daerah dalam melakukan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan aset pada Kartu Inventaris Barang tidak tertib dan kurang cermat
• Masing-masing Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang agar menginstruksikan pengurus barang melakukan inventarisasi barang milik daerah minimal 1 kali dalam lima tahun kemudian hasilnya divalidasi dan dimutakhirkan pada SIMDA BMD
• Pengurus barang seluruh PD agar lebih cermat dalam melakukan pengisian informasi dan pemutakhiran data dalam SIMDA BMD terkait kondisi barang, nilai dan rincian barang
45
8 Masih terdapat selisih/perbedaan antara jumlah BPKP yang disampaikan oleh Perangkat Daerah dengan fisik BPKB yang tersimpan di BKAD
• Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan BPKB yang masih disimpan di instansinya kepada Pengelola Barang melalui pembantu Pengelola barang/BKAD dengan disertai dokumen tanda terima
• Perlu dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dengan BKAD dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data KIB B secara periodik untuk menelusuri selisih data kendaraan yang tercata di SIMDA BMD, fisik kendaraan di PD dan fisik BPKP yang tercatat di PD dan BKAD
9 Penatausahaan dan pengelolaan aset lainnya / rusak masih belum tertib
Membentuk Tim Teknis untuk memverifikasi dan memvalidasi aset yang rusak berat agar diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan
10 Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain belum tertib
• Melakukan inventarisasi serta melengkapi dokumen pemanfaatan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain
• Melakukan monitoring secara periodik atas jangka waktu pemanfaatan BMD dimaksud
11 Penatausahaan nomor register dan Kodefikasi Barang Milik Daerah tidak tertib
Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan pengurus barang untuk menertibkan nomor register, kode lokasi serta memasang nomor register pada fisik aset tetap untuk pengamanan
12 Kapitalisasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat daerah
Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan kapitalisasi aset agar menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penelusuran atas induk aset dan anak aset agar dapat melakukan proses kapitalisasi aset
13 Terhambatnya proses pengalihan status penggunaan barang milik daerah perangkat daerah yang merger, gabung dan pisah yang disebabkan :
a. Calon Pengguna Barang baru belum menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang
a. Koordinasi dengan pengguna barang baru agar segera menyerahkan surat pernyataan kesediaan menerima barang
b. Usulan Data BMD dari Pengguna Barang Lama yang tidak sesuai dengan data SIMDA
b. BKAD melakukan rekonsiliasi dengan pengurus barang, dan pengguna barang lama agar melakukan perbaikan data
c. Terdapat BMD yang tidak ada Perangkat Daerah yang mau menerima pengalihannya
c. Menghimpun dan mencatat data BMD yang tidak diterima oleh calon pengguna barang baru
46
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan suatu
dokumen perencanaan perangkat daerah yang erat kaitannya dengan
proses yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, bagaimana
yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program
kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat
dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang
dengan Visi Madep Mantep Manetep yaitu Terwujudnya Kabupaten
Malang yang Istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna
mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat
berbasis pedesaan.
Memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang
sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kabupaten Malang tersebut,
BKAD sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah.
Berdasarkan Renja tersebut terdapat faktor penghambat dan
pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKAD.
Program Pembangunan pada misi ke 2 (dua) Memperluas inovasi dan
reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
terkait dengan misi tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah
berkomitmen untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan
publik yang cepat, tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misi
tersebut diatas dijabarkan dalam program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran
Pemerintah Daerah
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
8. Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
47
9. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
10. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
TELAAHAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan PD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan
dan Aset Daerah untuk tahun 2021 :
Faktor Penghambat :
1. Adanya sebagian aset Pemerintah Kabupaten Malang yang riwayat
perolehannya masih belum jelas
2. Sering terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan
dari PD
Faktor Pendorong
1. Melakukan penelusuran inventarisasi identifikasi dan konsolidasi
dengan PD sebagai pengguna barang
2. Perangkat Daerah dengan sistem website online dengan sistem
pengelolaan keuangan yang terpusat dan dibuat secara online
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan :
a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun
eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan
tepat;
b. Diharapkan dalam penyusunan APBD dan penyusunan Laporan
Keuangan Daerah (LKD) dapat tepat waktu;
c. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun
eksternal agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan
tepat;
d. Berkoordinasi dan rekonsiliasi data dengan PD terkait dengan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Memberikan bimbingan teknis kepada Aparat Desa terkait dengan
Pengelolaan APBDes;
f. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan
memfasilitasi, melayani dan bahkan mencari solusi juga merupakan
faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan
daerah yang baik dan berkelanjutan;
48
g. Kurang siapnya PD dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis
akrual;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah
Pada tabel 2.3 ini disajikan perbandingan antara Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan analisis kebutuhan, alasan
proses dilakukan dan temuan/catatan penting perbedaan. Saat ini
Dalam Pagu indikatif pada RKPD sebagian besar sudah sesuai dengan
Dana Analisis Kebutuhan. Tetapi ada beberapa yang belum sesuai
antara lain karena :
− Lebih disesuaikan dengan kebutuhan /kondisi riil saat ini.
− Beberapa kegiatan yang kurang prioritas dilakukan pengurangan
dan alokasi anggarannya dialihkan guna penanganan COVID-19
− Untuk program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa, tupoksi yang baru banyak melekat di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (DPMD)
49
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Malang
Rancangan Awal RKPD (Renstra 2021 / RKPD 2020 Perkiraan Maju 2021)
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
1 Program / Kegiatan
LOKASI Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program / Kegiatan
LOKASI Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 73.030.947.228,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 70.685.209.144,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
15000 surat
634.457.914,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BKAD Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
15000 surat
94.604.500,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
36 rekening/
bulan
52.500.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)
36 rekening/
bulan
51.500.000.000,00
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BKAD Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
12 OB 17.487.503.386,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
BKAD Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)
12 OB 16.899.807.056,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
51 jenis 649.459.296,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
BKAD Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)
51 jenis 199.953.900,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
41 jenis 649.459.296,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BKAD Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)
41 jenis 270.608.040,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
74 jenis 270.608.040,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BKAD Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)
74 jenis 270.608.040,00
50
Rancangan Awal RKPD (Renstra 2021 / RKPD 2020 Perkiraan Maju 2021)
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
1 Program / Kegiatan
LOKASI Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program / Kegiatan
LOKASI Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)
200 jenis 54.121.608,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
BKAD Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)
200 jenis 54.121.608,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
7354 HOK
270.608.040,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
BKAD Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)
7354 HOK
460.000.000,00
9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
30 HOK 216.486.432,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
BKAD Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)
100 HOK 257.512.600,00
10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
40 HOK 108.243.216,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
BKAD Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)
200 HOK 387.645.000,00
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
6 jenis 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
BKAD Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)
6 jenis 40.000.000,00
12 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)
15 dokumen
150.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
BKAD Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)
15 dokumen
250.348.400,00
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
100% 1.298.918.592,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
100% 3.358.519.304,00
51
Rancangan Awal RKPD (Renstra 2021 / RKPD 2020 Perkiraan Maju 2021)
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
1 Program / Kegiatan
LOKASI Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
Program / Kegiatan
LOKASI Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14
APARATUR Penunjang Aparatur (%)
APARATUR Penunjang Aparatur (%)
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)
1 unit 150.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
BKAD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)
2 unit 878.716.564,00
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)
180 unit 541.216.080,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)
50 unit 781.561.100,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)
14 Ruangan
120.608.040,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
BKAD Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)
BKAD 110 buku 500.000.000,00 APBD Kabupaten
550 buku 541.757.000,00
4.402.28.05.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)
BKAD 76 buku 67.727.800,00 APBD Kabupaten
380 buku 108.351.000,00
4.402.28.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
BKAD 100% 252.892.000,00 100% 487.582.000,00
4.402.28.06.02 Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa
Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)
BKAD 1134 aparatur
desa
252.892.000,00 APBD Kabupaten
1134 aparatur desa
487.582.000,00
4.402.28.07 PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH
Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah
100% 3.450.000.000,00 100% 2.900.734.000,00
4.402.28.07.01 Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)
BKAD 82 buku 377.449.000,00 APBD Kabupaten
82 buku 216.703.000,00
4.402.28.07.02 Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah
Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit
BKAD 12 bulan 538.252.000,00 APBD Kabupaten
12 bulan 541.757.000,00
74
4.402.28.07.03 Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD
Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD
BKAD 15 BLUD 287.668.800,00 APBD Kabupaten
15 BLUD 216.703.000,00
4.402.28.07.04 Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah
Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)
BKAD 13000 berkas
827.895.700,00 APBD Kabupaten
13000 berkas 541.757.000,00
4.402.28.07.05 Pengelolaan Belanja Pegawai
Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan
BKAD 12 bulan 546.844.000,00 APBD Kabupaten
12 bulan 541.757.000,00
4.402.28.07.06 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan
BKAD 123 dokumen
590.350.000,00 APBD Kabupaten
123 dokumen 541.757.000,00
4.402.28.07.07 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)
BKAD 75 buku 281.540.500,00 APBD Kabupaten
75 buku 300.300.000,00
4.402.28.08 PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH
Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah
100% 4.069.859.000,00 100% 3.431.644.000,00
4.402.28.08.01 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah perencanaan kebutuhan Barang milik Daerah
BKAD 82 PD 489.859.000,00 APBD Kabupaten
100 PD 541.757.000,00
4.402.28.08.02 Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah
Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat
BKAD 500 dokumen
580.000.000,00 APBD Kabupaten
500 dokumen 832.081.000,00
75
SK
4.402.28.08.03 Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah BMD yang diamankan
BKAD 82 buku 610.000.000,00 APBD Kabupaten
82 buku 594.344.000,00
4.402.28.08.04 Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah
Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)
BKAD 82 PD 1.413.000.000,00 APBD Kabupaten
82 PD 712.712.000,00
4.402.28.08.05 Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Jumlah BMD yang dimanfaatkan (Dokumen)
BKAD 82 dokumen 450.000.000,00 APBD Kabupaten
82 dokumen 450.450.000,00
4.402.28.08.06 Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah BMD yang dihapuskan (PD)
BKAD 82 PD 527.000.000,00 APBD Kabupaten
82 PD 300.300.000,00
4.402.28.09 PROGRAM PENYUSUNAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)
100% 4.033.089.500,00 100% 3.976.770.000,00
4.402.28.09.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)
BKAD 390 dokumen
666.154.000,00 APBD Kabupaten
390 dokumen 805.179.000,00
4.402.28.09.02 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)
BKAD 410 dokumen
485.856.500,00 APBD Kabupaten
410 dokumen 774.471.000,00
4.402.28.09.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)
BKAD 260 dokumen
592.303.500,00 APBD Kabupaten
260 dokumen 749.550.000,00
4.402.28.09.04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)
BKAD 560 dokumen
504.800.000,00 APBD Kabupaten
560 dokumen 721.386.000,00
76
4.402.28.09.05 Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah
Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)
BKAD 164 orang 796.116.000,00 APBD Kabupaten
164 orang 212.523.000,00
4.402.28.09.06 Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD
Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)
BKAD 500 dokumen
213.674.500,00 APBD Kabupaten
500 dokumen 448.743.000,00
4.402.28.09.07 Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya
Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya
Kabupaten Malang
82 PD 774.185.000,00 APBD Kabupaten
82 PD 264.918.000,00
4.402.28.10 PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah
100% 3.185.752.900,00 100% 3.728.532.000,00
4.402.28.10.01 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria
BKAD 82 PD 600.000.000,00 APBD Kabupaten
82 PD 600.600.000,00
4.402.28.10.02 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun
BKAD 200 buku 94.583.400,00 APBD Kabupaten
200 buku 100.100.000,00
4.402.28.10.03 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
BKAD 450 buku 2.938.500,00 APBD Kabupaten
450 buku 200.200.000,00
77
yang disusun
4.402.28.10.04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)
BKAD 450 dokumen
715.763.000,00 APBD Kabupaten
450 dokumen 916.679.000,00
4.402.28.10.05 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)
BKAD 550 dokumen
772.468.000,00 APBD Kabupaten
550 dokumen 909.953.000,00
4.402.28.10.06 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)
BKAD 2 aplikasi 500.000.000,00 APBD Kabupaten
2 aplikasi 500.500.000,00
4.402.28.10.07 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)
BKAD 164 orang 500.000.000,00 APBD Kabupaten
164 orang 500.500.000,00
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rencana Kerja Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah, saat ini sudah sesuai dengan pagu dan anggaran yang ditetapkan dalam RKPD yang tertuang dalam tabel 4.1
79
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan
(Output)
Rencana Tahun 2021
Keterangan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan Daerah
4.402.28.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
100% 70.685.209.144,00
4.402.28.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)
Badan Keuangan dan Aset Daerah
15000 surat 94.604.500,00 APBD Kabupaten
4.402.28.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)