RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2017 KPU KABUPATEN KUDUS Jalan Ganesha IV Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Telp./Fax (0291) 445544 e - m a i l : [email protected]
RENCANA
KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2017
KPU KABUPATEN KUDUS
J a l a n G a n e s h a I V K e l u r a h a n P u r w o s a r i
K e c a m a t a n K o t a K u d u s K a b u p a t e n K u d u s
T e l p . / F a x ( 0 2 9 1 ) 4 4 5 5 4 4 e - m a i l : k p u d k u d u s @ g m a i l . c o m
I.
1. Nama Kementerian/Lembaga :
2. Nama Unit Organisasi :
3. Misi Unit Organisasi : NO
01.
02.
03.
04.
05.
06. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif
07.
4. Sasaran Strategis : NO
01.
02.
5. Kode Program :
6. Nama Program :
7. Pendanaan
PENDANAAN
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
JUMLAH
II.
ANGGARAN
01 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi SUB BAG
keuangan di lingkungan Setjen KPU UMUM
1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 1. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan 23,072,000
keuangan
1 Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan 5,375,000
(LPPA) keuangan
12 Bulan layanan perkantoran 3. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan 2,370,606,000
keuangan
2,399,053,000
02. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, SUB BAG
pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan UMUM
prasarana pemilu
1 Dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman, 1. Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen 800,000
dan evaluasi manajemen logistik pemilu pengelolaan logistik pemilu
1 Layanan pengadaan fasilitasi logistik 2. Prosentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukkan 300,000
pemilu logistik pemilu yang tepat
1 Unit inventarisasi logistik pemilu 3. Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen 10,009,000
pengelolaan logistik pemilu
11,109,000
03. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data SUB BAG
Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang profesional;
Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan
USULAN
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih
yang berkelanjutan;
Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable
Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
UMUM
2,418,884,000
TAHUN 2017
2,900,339,000
MISI
MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS
076.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
TAHUN 2016
Terwujudnya organisasi pelaksanaan pemilihan umum yang memiliki sistem administrasi
yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang
didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai.
ALOKASI
2,900,339,000
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
0
HASIL / OUTCOME
HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
2,418,884,000
0
PROGRAM
1 Dokumen pengelolaan program dan anggaran 1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L 27,629,000
dan RKA KL
1 Bulan layanan operasional dan pelayanan TI 2. Pengembangan teknologi informasi dalam: 1,200,000
(a) Kajian e-voting, e-counting, dan e-recapitulation;
(b) Penguatan sarana dan prasarana perangkat
teknologi informasi kepemiluan
2 Laporan pelaksanaan kegiatan 3. Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang 3,040,000
akuntabel dan tepat waktu
1 Dokumen pemutakhiran data pemilih 4. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat 11,560,000
kelurahan di seluruh Indonesia
1 Aplikasi sistem KPU 5. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam 2,180,000
penyelenggaraan pemilu
45,609,000
04 Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan SUB BAG
administrasi kepegawaian UMUM
1 Laporan penataan organisasi, pembinaan, dan 1. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan 780,000
pengelolaan SDM administrasi sumber daya manusia
2 Orang diklat teknis dan diklat struktural 2. Layanan pengingkatan kompetensi SDM 610,000
1 Dokumen kepegawaian 3. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan 1,180,000
administrasi sumber daya manusia
2,570,000
05 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan SUB BAG
perkantoran (KPU) UMUM
3 Dokumen penatausahaan Barang Milik Negara 1. Persentase pengadministrasian BMN ke dalam 14,421,000
APLIKASI SIMAK
1 Unit Pengelolaan persediaan (stock opname) 2. Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan 1,535,000
persediaan aset berdasarkan stock opname
tepat waktu
1 Laporan penataan, pendataan, dan penilaian arsip 3. Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai 10,561,000
dengan penerapan kaidah kearsipan
12 Bulan layanan perkantoran 4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 408,185,000
dan prasarana administrasi penunjang
kinerja pegawai
434,702,000
06 Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, SUB BAG
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota PROGRAM
1 Laporan hasil evaluasi LAKIP 1. Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 2829000
yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
minimal CC
1 Laporan hasil reviu laporan keuangan 2. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan 4467000
sesuai SAP
7296000
2,900,339,000
I.
1. Nama Kementerian/Lembaga :
2. Nama Unit Organisasi :
3. Misi Unit Organisasi : NO
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
4. Sasaran Strategis : NO
01
02
03
5. Kode Program :
6. Nama Program :
7. Pendanaan
PENDANAAN
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
JUMLAH
II.
ANGGARAN
01 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, SUB BAG
advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan HUKUM
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu
1 Kasus advokasi dan sengketa hukum 1. Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum 4,620,000
1 Laporan layanan administrasi kepemiluan 2. Terlaksananya penyediaan dan penyajian 2,620,000
dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
1 Provinsi tentang penyuluhan peraturan perundang- 3. Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan 2,620,000
undangan pemilu dan pemilukada dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi
partai politik, dan anggota DPD
1 Kegiatan Bimtek penyelesaian sengketa 4. Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum 60,000,000
hukum pemilihan
69,860,000
02 Pedoman, petunjuk teknis, dan bimbingan teknis/ SUB BAG
supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu TEKNIS &
dan pendidikan pemilih HUPMAS
5 Orang terkait pengelolaan penggantian Antar Waktu 1. Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, 2,750,000
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat
Kabupaten/Kota diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
21,402,000
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
0
HASIL / OUTCOME
HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
21,402,000 98,374,000
MISI
FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
UMUM
Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota
Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabat publik lain sesuai
Undang-Undang.
ALOKASI
Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang profesional;
Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk pemangku kepentingan
dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih
USULAN
TAHUN 2017
98,374,000
0
yang berkelanjutan;
Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif
dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;
Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.
MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS
076.01.06
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
TAHUN 2016
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum
yang demokratis;
1 Jenis Publikasi informasi pemilu 2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah 16,972,000
membentuk PPID
1 Dokumen teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden 3. Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden 6,692,000
dan Wakil Presiden serta Pemilukada dan Wakil Presiden, serta Pemilukada
1 Laporan informasi dan publikasi serta sosialisasi 4. Presentase penyampaian informasi dan publikasi 2,100,000
Pemilu dan Pemilukada serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada
28,514,000
98,374,000
III.
A.
(01)
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas 01 SUBBAG UMUM
Pengelolaan Administrasi
Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU 001 Jumlah laporan pertanggungjawaban 1 1 1 Laporan KL: 0
penggunaan anggaran (e-LPPA)
yang tepat waktu dan valid
002 Jumlah laporan sistem akuntansi dan 1 1 1 Laporan KL: 0
pelaporan keuanggan
003 Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 Bulan KL: 0
keuangan di lingkungan KPU Layanan
004 Petunjuk pengelolaan keuangan --- --- --- --- ---
di lingkungan KPU
005 Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ --- --- --- --- ---
pemahaman para pejabat perbendaharaan pada
KPU Kabupaten dalam pengelolaan keuangan
006 Prosentase penyelesaian permasalahan dalam --- --- --- --- ---
pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kab/Kota
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, 01 SUBBAG TEKNIS
Pengadaan, Pendistribusian, KEPEMILUAN
dan Inventarisasi Sarana dan DAN HUPMAS
Prasarana Pemilu
001 Prosentase jumlah, jenis, alokasi, dan 1 1 1 Layanan KL: 0
peruntukan logistik pemilu yang tepat pengadaan
002 Prosentase kesediaan informasi arsip 1 1 1 Dokumen KL: 0
dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu
003 Prosentase pelembagaan SOP --- --- --- ---
pengelolaan logistik pemilu
004 Prosentase inventarisasi logistik pemilu 1 1 1 Unit KL: 0
005 Prosentase penyusunan standar logistik pemilu --- --- --- ---
006 Prosentase pola pengelolaan logistik --- --- --- --- KL: 0
Pemilu di tingkat Satker
3357 Pelaksanaan Manajemen 01 SUBBAG
Perencanaan dan Data PROGRAM DAN
DATA
TARGET
KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
SASARAN KEGIATAN/ PRAKIRAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU
Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi,
pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana
dan prasarana serta terpenuhinya logistik
keperluan pemilu
Tersedianya dokumen perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta hasil monitoring
Halaman 1
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TARGET
SASARAN KEGIATAN/ PRAKIRAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
001 Fasilitasi pembentukan lembaga riset --- --- --- ---
kepemiluan dan operasionalnya
002 Jumlah dokumen RDP yang tersedia --- --- --- ---
sesuai dengan tepat waktu
003 Jumlah sistem aplikasi yang digunakan 1 3 3 Aplikasi KL: 0
dalam penyelenggaraan Pemilu
004 Pengembangan teknologi informasi dalam 1 2 2 Bulan KL: 0
kepemiluan: layanan
(a) Kajian e-voting, e-counting, dan
e-recapitulation
(b) Penguatan sarana dan prasarana
perangkat teknologi informasi kepemiluan
005 Persentase pemutakhiran data pemilih 1 1 1 Dokumen KL: 0
di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
006 Prosentase target kinerja tercapai --- -- -- --
sesuai dengan penetapan kinerja
007 Prosentase fasilitasi kerjasama KPU -- -- --- ---
dengan lembaga lain
008 Prosentase kemajuan penyusunan --- --- --- ---
dan pelaksanaan model dan pedoman
reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
009 Prosentase laporan monitoring dan 2 2 2 Laporan KL: 0
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu
010 Prosentase kesesuaian antara Renstra 1 1 1 Dokumen KL: 0
dan Renja K/L dan RKA KL
3358 Pembinaan Sumber Daya 01 SUBBAG UMUM
Manusia, Pelayanan, dan
Administrasi Kepegawaian
001 Layanan peningkatan kompetensi SDM 2 2 2 Orang KL: 0
002 Dokumen kepegawaian 1 1 1 Dokumen
003 Penataan organisasi, pembinaan, dan 1 1 1 Laporan KL: 0
dan evaluasi
Terselenggaranya pembinaan sumber daya
manusia, pelayanan, dan administrasi
kepegawaian di lingkungan Setjen KPU
Halaman 2
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TARGET
SASARAN KEGIATAN/ PRAKIRAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaanpengelolaan administrasi sumber daya
manusia
004 Pengelolaan data base kepegawaian --- --- --- ---
005 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota --- --- --- ---
KPU
006 Rancangan Peraturan KPU tentang --- --- --- ---
kepegawaian
007 Seleksi Anggota KPU Daerah --- 1 --- Laporan KL: 0
008 Terlaksananya ketatalaksanaan SDM --- --- --- ---
009 Terlaksananya penataan PNS --- --- --- ---
3360 Penyelenggaraan Operasional 01 SUBBAG UMUM
dan Pemeliharan Perkantoran (KPU)
001 Jumlah yang melaporkan persediaan 1 1 1 Unit KL: 0
aset berdasarkan stock opname
tepat waktu
002 Persentase pengelolaan arsip sesuai --- --- --- ---
aturan kearsipan
003 Persentase jumlah arsip yang dikelola 1 1 1 Laporan KL: 0
sesuai dengan penerapan kaidah
kearsipan
004 Persentase keberhasilan penanggulangan --- -- -- --
gangguan keamanan, peningkatan
kapasitas personel anggota keamanan
yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan
aman dan nyaman
005 Persentase ketepatan dan tertib administrasi --- --- --- ---
pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
006 Persentase ketepatan penyusunan --- --- --- ---
regulasi kearsipan
007 Persentase pemenuhan kebutuhan 12 12 12 Bulan KL: 0
sarana dan prasarana administrasi layanan
penunjang kinerja pegawai
008 Persentase pengadministrasian BMN 3 3 3 Dokumen KL: 0
KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam
aplikasi SIMAK
009 Persentase penyerahan tepat waktu --- --- --- ---
hasil notulensi rapat (3 hari)
010 Persentase terfasilitasinya keprotokolan --- --- --- ---
Terselenggaranya dukungan operasional dan
pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk
KPU seluruh Indonesia
Halaman 3
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
TARGET
SASARAN KEGIATAN/ PRAKIRAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaandalam pendampingan kegiatan pimpinan
011 Persentase tersedianya dukungan sarana --- --- --- ---
dan prasarana untuk e-procurement
012 Persentase tersosialisasi dan penerapan --- --- --- ---
sistem kearsipan elektronik di
KPU
013 Persentase ketepatan dan tertib administrasi --- --- --- ---
revieu laporan BMN KPU
3361 Pemeriksaan di Lingkungan 01 SUBBAG UMUM
Setjen KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat 001 Peningkatan kualitas penyusunan 1 1 1 Laporan KL: 0 SUBBAG
KPU Kabupaten/Kota laporan keuangan sesuai SAP PROGRAM DAN
002 Persentase nilai akuntabilitas kinerja 1 1 1 Persen KL: 0 DATA
minimal nilai CC
003 Persentase penganggaran KPU --- -- --- ---
yang efektif dan efisien
004 Presentase pengaduan masyarakat --- --- --- ---
yang ditindaklanjuti
005 Prosentase penurunan kasus terhadap --- --- --- ---
penyelewengan keuangan pegawai
006 Prosentase penyelesaian rekomendasi --- --- --- ---
BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti
Kolom (7) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, 0 = Bukan Prioritas, 1 = Prioritas
Keterangan:
Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan
dan akuntabel
Halaman 4
III.
A.
(06)
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan 01 SUBBAG HUKUM
Peraturan KPU, advokasi,
penyelesaian sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang- 001 Persentase Provinsi yang mendapatkan 1 1 1 Provinsi N : 01
Undangan yang berkaitan dengan penyuluhan Peraturan KPU
Penyelenggaraan Pemilu 002 Persentase ketepatan waktu harmonisasi --- --- --- ---
dan penyusunan PKPU dan
Keputusan KPU
003 Persentase ketepatan waktu penyiapan --- --- --- ---
bahan pelayanan pelaporan dana
kampanye, audit dana kampanye,
pendaftaran partai politik dan anggota DPD
004 Persentase ketepatan waktu penyuluhan --- --- --- ---
pertimbangan/opini
005 Persentase pemangku kepentingan --- --- --- --
yang menerima bimbingan/pelayanan
penyusunan laporan dana kampanye,
audit dana kampanye, pendaftaran
partai politik dan anggota DPD
006 Persentase penyelesaian sengketa hukum 1 1 1 Kasus N : 01
yang dimenangkan
007 Persentase penyiapan bahan kajian/ --- --- --- --
dukungan untuk pertimbangan/opini
hukum dan penyelesaian yang tepat waktu
008 Persentase peraturan KPU dan --- --- --- ---
Keputusan KPU yang sesuai format
Peraturan Perundang-Undangan
009 Terlaksananya dukungan ketatausahaan 1 1 1 Laporan N : 01
yang handal (cepat, tepat, dan akurat)
010 Terlaksananya pengelolaan dokumen --- --- --- ---
produk hukum
011 Terlaksananya penyediaan dan penyajian --- --- --- ---
dokumentasi dan informasi hukum
KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
Terselenggaranya penyiapan penyusunan
PRAKIRAAN
TARGET
SASARAN KEGIATAN/
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
rancangan Peraturan KPU, advokasi hukum
dan penyuluhannya
Halaman Ke 1
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terselenggaranya penyiapan penyusunan
PRAKIRAAN
TARGET
SASARAN KEGIATAN/
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
yang mutakhir
012 Tersedianya pedoman teknis penyusunan --- --- --- ---
pelaporan dana kampanye, audit dana
kampanye, verifikasi partai politik, dan
anggota DPD
013 Tersedianya dokumentasi dan informasi --- --- --- ---
produk hukum
014 Bimtek penyelesaian sengketa 1 1 1 Kegiatan N : 01
hukum Pemilu
015 Tersedianya dokumentasi dan identifikasi --- --- --- ---
bidang hukum terkait pemilu
016 Terselenggaranya partai politik --- --- --- ---
peserta pemilu terseleksi
017 Tersedianya laporan audit kampanye --- --- --- ---
Pemilu
018 Terlaksananya bantuan hukum --- --- --- ---
penyelesaian kasus Pemilu dan
Pemilukada
3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan 01 SUBBAG TEKNIS
Bimbingan Teknis/ Supervisi/ KEPEMILUAN
Publikasi/ Sosialisasi DAN HUPMAS
Penyelenggaraan Pemilu dan 001 Fasilitasi monitoring dan supervisi --- --- --- ---
Pendidikan Pemilih pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu
Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden
002 Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih --- 1 1 Laporan KL : 0
003 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- 1 1 Satker KL : 0
yang melaksanakan Pemilukada
004 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- 1 --- Satker KL : 0
yang mengikuti Bimtek Pemilukada
005 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- --- --- ---
yang telah membentuk PPID
006 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota --- --- --- ---
yang telah melakukan penataan dan
pengisian anggota DPRD Provinsi/ Kab/
Kota
007 Jumlah data serta dokumen Pemilu, 1 1 1 Dokumen KL : 0
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
serta Pemilukada
008 Jumlah penataan daerah pemilihan --- --- --- ---
Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/
Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan
Halaman Ke 2
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terselenggaranya penyiapan penyusunan
PRAKIRAAN
TARGET
SASARAN KEGIATAN/
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
pasca Pemilu
009 Prosentase proses PAW anggota DPR 5 5 5 Orang KL : 0
dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dapat diselesaikan
dalam waktu 5 hari kerja
010 Prosentase penyampaian informasi 1 1 1 Laporan KL : 0
dan publikasi serta sosialisasi pada
Pemilu dan Pemilukada
011 Pengisian anggota DPRD Provinsi/ Kab/ --- 1 1 Laporan KL : 0
Kota
012 Rancangan pedoman dan petunjuk teknis --- --- --- ---
penyelenggaraan pemilu
013 Dokumen kerjasama dengan organisasi --- --- --- ---
massa dan media massa
014 Sosialisasi penyelenggaraan pemilu --- --- --- ---
015 Publikasi informasi pemilu 1 1 1 Jenis KL : 0
016 Dokumen penataan dan penetapan --- --- --- ---
daerah pemilihan pemilu
017 Terselenggaranya calon anggota DPR, --- --- --- ---
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kab/Kota
018 Tersedianya laporan dana kampanye --- --- --- ---
Pemilu
019 Terselenggaranya bimbingan teknis --- --- --- ---
penyelenggaraan pemilu di KPU Provinsi/
Kab/Kota
020 Terlaksananya peningkatan partisipasi --- --- --- ---
masyarakat, pendidikan pemilih pemilu
021 Terlaksananya laporan pemungutan --- --- --- ---
suara anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu
022 Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil --- --- --- ---
penghitungan suara anggota DPR, DPD,
dan DPRD Pemilu
023 Terlaksananya laporan kampanye pemilu --- --- --- ---
presiden dan wakil presiden pemilu
024 Terlaksananya laporan pemungutan --- --- --- ---
suara presiden dan wakil presiden Pemilu
025 Tersedianya dokumen rekapitulasi hasil --- --- --- ---
penghitungan suara presiden dan wakil
presiden
Halaman Ke 3
PENANGGUNG
KODE NAMA KEGIATAN TARGET SATUAN PRIORITAS JAWAB
2017 2018 2019(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terselenggaranya penyiapan penyusunan
PRAKIRAAN
TARGET
SASARAN KEGIATAN/
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
(3)
Keterangan:
Kolom (7) : N = Prioritas Nasional, K/L = Prioritas Kementerian/Lembaga, 0 = Bukan Prioritas, 1 = Prioritas
Halaman Ke 4
KODE ALOKASI USULAN PENDANAAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019(1) (3) (4) (5) (6)
01 2,360,104,000 2,900,339,000 0 0
06 32,022,000 98,374,000 0 0
2,392,126,000 2,998,713,000 0 0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
(REKAPITULASI PROGRAM)
UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
TOTAL
: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
: KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROGRAM
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
PERKIRAAN KEBUTUHAN
(2)
NO ALOKASI USULAN PENDANAAN
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019(1) (3) (4) (5) (6)
01. 2,355,554,000 2,847,434,000 0 0
02. 63,330,000 52,905,000 0 0
03. 9,860,000 69,860,000 0 0
04. 11,542,000 28,514,000 0 0
2,440,286,000 2,998,713,000 0 0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
(REKAPITULASI UNIT ESELON IV)
UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
: KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUB BAG HUKUM
SUB BAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
PERKIRAAN KEBUTUHAN
(2)
UNIT ORGANISASI
SUB BAG UMUM
SUB BAG PROGRAM DAN DATA
Kudus, November 2016
KPU Kabupaten Kudus
Sekretaris,
NUR UDJI DARMINTO, SH
TOTAL