RENCANA KERJA (RENJA) 201… · RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019 “DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY” iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

2019

RENCANA KERJA(RENJA)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY” ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL................................................................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1-1

1.1 Latar Belakang.............................................................................................................................. 1-1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................ 1-3

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 1-5

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................... 1-6

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...................... 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ...................................................................................................... 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................. 2-13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........... 2-13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................................... 2-17

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................................................. 3-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................................. 3-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................. 3-2

3.3 Program dan Kegiatan .............................................................................................................. 3-2

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......................... 4-1

BAB 5 PENUTUP ......................................................................................................................... 5-1


“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY” iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta .............................................................................................................. 2-4

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangka Daerah ……. Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta ........................................................................................................................... 2-13

Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ………. Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta ........................................................................................................................... 2-17

Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun ……….

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ................................................................. 2-26

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun ………. dan

Prakiraan Maju Tahun …….. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ........... 3-4


“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY” iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ..................................................................................... 2-16


“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY” 1-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam

rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek

pembangunan meliputi sosial,budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan

mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong

pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia

sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga

harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita

bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi

yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai

tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara

bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang

telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa

aturan-aturan pelaksanaan dan teknis. Khusus untuk DIY, pembangunan juga mengacu pada

semangat renaissance dan mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dengan

membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu Hamemayu Hayuning Bawana.

Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat

Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana

mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina

keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada

memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik

dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan



mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri

sendiri.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun

yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian,

strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan

melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja

setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah

daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara substantif tidak

berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang

bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan RPJM Kemendes PDT memperhatikan dan mensinergikan

selain dengan RPJM Kementrian Tenaga Kerja

, RPJM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dokumen lainnya yang berhubungan

dengan Ketenagakerjaan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan

nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan daerah

mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 25

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5

tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Selain itu

undang-undang nomor 25 juga mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan, yakni Rencana Strategis (Renstra ) untuk kurun

waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu 1 tahun.

Pada setiap tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merencanakan

program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan melakukan



evaluasi terhadap program kegiatan tahun berjalan. Untuk itulah satuan kerja perangkat

daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang merupakan

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja OPD

merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD,

hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang

dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana kerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan dokumen

perencanaan satu tahunan yang merupakan wujud ‘apa yang akan dikerjakan’ dari ‘apa

yang ingin dicapai’ melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY akan menuju Visi dan Misi, Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan

masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun

2019, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



6. Undang-undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950

tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2009;


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;




tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta;


tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Provinsi DIY;


tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY;Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


tentang Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;


Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan sebagai acuan dan alat koordinasi

dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi DIY dalam kurun waktu 1 tahun.



2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan

akselerasi pencapaian tujuan (common goals) dan pembangunan yang telah

dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak

1.4 Sistematika Penulisan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) , Renja

OPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD dan Memuat hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan

usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sistematika penyusunan

Renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

4. Review terhadap RKPD

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN



1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP



BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar 44.921.783.920,60,-. dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp 15.382.371.870,60,- dan Belanja Langsung Rp

29.539.412.050,-.

II.3.1 Target Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Tabel II.3 Target Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2017

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 92.94%. dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 92.73%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

93.43%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif

untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja (99.68%).

Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Terwujudnya

penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja pada indikator Jumlah Kesempatan

Kerja (87.05%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang

dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran

pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.

Uraian Target Prosentase

Belanja Tidak Langsung Rp.15.382.371.870,60- 34.24%

Belanja Langsung Rp.29.539.412.050,00- 65.76%

Jumlah Rp.44.921.783.920,60- 100%



Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

No Sasaran

Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi

%

Realisas

i

Target Realisasi

%

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Persentase

besaran lulusan

pelatihan yang

ditempatkan

0.19 0.32 168.42 10.831.03

6.000

10.192.696.

490

94.10

2 Terwujudnya

penempatan

tenaga kerja dan

perluasan kerja

Jumlah

Kesempatan Kerja

2.063.56

5

2.053.168 99.50 5.781.317.

000

5.032.805.0

85

87.05

3 Terwujudnya

hubungan

industrial yang

kondusif untuk

mengembangkan

usaha dan

meningkatkan

kesejahteraan

pekerja

Persentase

besaran turunnya

kasus yang

diselesaikan

melalui

Pengadilan

Hubungan

Industrial

16 0 200.00 952.138.0

00

949.116.07

5

99.68

4 Terwujudnya

kondisi dan

lingkungan kerja

sesuai norma k3

Persentase

perusahaan nihil

kecelakaan kerja

95.50 95.55 100.05 1.422.532.

000

1.382.002.3

50

97.15

5 Terlaksananya

perpindahan dan

penempatan

calon

transmigran

sesuai

kesepakatan

KSAD

Persentase

pemenuhan hak

transmigran

(Lahan

Pekarangan,

Lahan Usaha I,

Lahan Usaha II)

50.00 72.73 145.46 1.491.711.

000

1.432.362.9

61

96.02

Jumlah 20.478.73

4.000

18.988.982.

961

92.73

Total Belanja Langsung 29.539.41

2.050

27.454.065.

595

92.94



Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017 (yang mendukung capaian

sasaran strategis)

No Program

Anggaran* Keterangan

Target Realisasi %

Deviasi

1 2 3 4 5 6

1 Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

10.831.036.000 10.192.698.490 5.9

2. Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

5.781.317.000 5.032.805.085 12.95

3. Program Pelayanan

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

952.138.000 949.116.075 0.32

4. Program Pelayanan

Pengawasan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.422.532.000 1.382.002.350 2.85

5. Program Penempatan

Transmigran

1.491.711.000 1.432.362.961 3.98

Jumlah 20.478.734.000 18.988.982.961 92.73

Total Belanja Langsung

RENJA 2017-2022


Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes) /

kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan KegiatanTahun Lalu

(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07 Urusan: Ketenagakerjaan

1.07.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.07.01.01.03

3

Penyediaan jasa,peralatan

dan perlengkapan

perkantoran

Administrasi

perkantoran yang

tersedia sesuai dengan

kebutuhan 100%

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 12 bln 12 bln 100%

1.07.01.01.03

4

Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran

Tersedianya pelayanan

perkantoran 100%




Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07.01.01.03

5

Penyediaan rapat-

rapat,koordinasi dan

konsultasi

Kelancaran koordinasi

dengan pihak terkait

100%


1.07.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.07.01.02.10

8

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Tersedianya peralatan

dan perlengkapan

sesuai dengan

kebutuhan 100%


1.07.01.02.10

9

Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor

Terpeliharanya rumah

dan gedung 100%


1.07.01.02.11

1

Pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan

Terpeliharanya

peralatan dan

perlengkapan sesuai

kebutuhan 100%


1.07.01.02.11

2

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional sesuai




Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

standar sarpras 100%

1.07.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.07.01.05.03

3

Pengembangan ISO Kualitas managemen

layanan sesuai standar

mutu

3 sertifikasi 3 sertifikasi 3

sertifikasi

3 sertifikasi 100% 3 sertifikasi 3 sertifikasi 100%

1.07.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.07.01.06.01

6

Penyusunan Laporan

Kinerja OPD

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) yang

capaian kinerjanya

sesuai dengan

dokumen perencanaan

(RPJMD,Renstra&IKU)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07.01.06.01

7

Penyusunan Laporan

Keuangan OPD

Realisasi sesuai dengan

anggaran kas yang telah

ditetapkan pada 10

program 29 kegiatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.07.01.06.01

8

Penyusunan Rencana

Program Kegiatan OPD

serta Pengembangan Data

dan Informasi

Rancangan Renstra

untuk lampiran

keputusan Gubernur

Tentang Penetapan

Renstra 2018-2022

,Penyusunan PTKD DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.07.01.06.01

9

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Kegiatan OPD

Capaian kinerja

pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan alokasi

anggaran kas 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.07.01.05.00

7

Pembinaan,Pengembangan

Kualitas Profesi dan

Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Tertentu

Penilaian angka kredit

jabatan fungsional

57 orang 100% 43 orang 43 orang 100% 57 orang 57 orang 100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07.01.21 PROGRAM PEMBINAAN

PELATIHAN STANDARISASI

DAN PEMAGANGAN

1.07.01.21.00

1

Sertifikasi Uji Kompetensi

Tenaga Kerja

Sertifikasi Uji

Kompetensi

900 orang 190 orang 600 orang 600 orang 100% 900 orang 900 orang 100%

1.07.01.21.00

2

Pemagangan Tenaga Kerja Meningkatnya kesiapan

peserta untuk

mengikuti seleksi

pemagangan ke Jepang


1.07.01.21.00

3

Pembinaan Lembaga

Pelatihan

Lembaga Pelatihan

Yang Terstandarisasi

85 lembaga - - - - 85 lembaga 85 lembaga 100%

1.07.01.22. PROGRAM

PENEMPATAN,PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA DAN

TRANSMIGRASI

1.07.01.22.00

1

Pengurangan

Pengangguran Melalui

Padat karya Infrastruktur

Terlaksananya kegiatan

pembuatan/perbaikan

sarana infrastruktur

45 lokasi - - - - 45 lokasi 45 lokasi 100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

masyarakat melalui

sistem padat karya

1.07.01.22.0 Penempatan Tenaga Kerja Penempatan

kesempatan kerja

1000 orang 1000 orang 1200

orang

1200 orang 100% 1000 orang 1000 orang 100%

1.07.01.16.08

3

Penyediaan Informasi

Pasar Kerja dan

Penyelenggaraan Bursa

Kerja

Lowongan pekerjaan

terisi 15%

3000

lowongan

7000

pengunjung

7000

pengunjun

g

7000

pengunjung

100% 3000

lowongan

3000

lowongan

100%

1.07.01.16.08

4

Pembinaan lembaga

penempatan tenaga kerja

Pemantauan lembaga

penempatan

175

perusahaan

175

perusahaan

175

perusahaa

n

175

perusahaan

100% 175

perusahaan

175

perusahaan

100%

1.07.01.16.08

5

Pembentukan Kesempatan

Kerja

Pencari kerja yang

mendapatkan

pekerjaan

300 orang - 500 orang 500 orang 100% 500 orang 500 orang 100%

1.07.01.16.08

6

Penyelenggaraan

Transmigrasi

Penyelenggaraan

Transmigrasi

40 KK 50KK 50 KK 48 KK 96% 40 KK 40 KK 100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07.01.19 PROGRAM PELAYANAN

PENGAWASAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.07.01.19.01 Pemeriksaan dan

pengawasan K3

Pemantauan

perusahaan yang

melaksanakan norma

K3

650

perusahaan

- - - - 650

perusahaan

650

perusahaan

1.07.01.19.02 Pembinaan Norma Kerja Pemantauan

perusahaan yang

melaksanakan norma

kerja

650

perusahaan

- - - - 650

perusahaan

650

perusahaan

100%

1.07.01.20. PROGRAM PELAYANAN

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

1.07.01.20.01

4

Pembinaan Hubungan

Industrial

Pemantauan Tentang

Hubungan Industrial

perusahaan

95

perusahaan

- - - - 95

perusahaan

95

perusahaan

100%



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07.01.20.18 Pengupahan dan

Kesejahteraan Pekerja

Pemantauan tentang

pengupahan dan

penetapan upah

minimum provinsi

200

perusahaan

- - - - 200

perusahaan

200

perusahaan

100%

1.07.01.23 PROGRAM PENGUJIAN

LINGKUNGAN KERJA DAN

KESEHATAN KERJA

1.07.01.23.01 Pengujian lingkungan

kerja,pemeriksaan

Kesehatan kerja, Pelatihan

Hiperkes dan KK

Pengujian lingkungan

kerja,pemeriksaan

Kesehatan kerja,

Hiperkes dan KK

610

orang/70

UMKM

610

orang/40

UMKM

610

orang/70

UMKM

610

orang/70

UMKM

100% 610

orang/70

UMKM

610

orang/70

UMKM

100%

1.07.01.015 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

Perangkat

Daerah)

Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun (n-3)



(n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangkat

Daerah

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi



tahun berjalan

Target

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-

2)

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

Tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan s/d

tahun

berjalan

(tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.07.01.15.07

6

Pelatihan Ketrampilan

Pencari Kerja

Tenaga kerja terlatih

terampil




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


NO Indikator

SPM/

stand

ar

nasio

nal

IKK

Target Renstra Perangkat

Daerah

Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahu

n

2016

(thn

n-2)

Tahu

n

2017

(thn

n-1)

Tahun

2018

(thn n)

Tahun

2019

(thn

n+1

Tahun

2016

(thn n-

2)

Tah

un

201

7

(thn

n-1)

Tahun

2018

(thn n)

Tahun

2019 (thn

n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13)

1. Jumlah

Kesempatan

Kerja

- - - - 1.980.3

54

2.020.4

52

- - 100% 100%

2. Jumlah

Kasus Yang

diselesaikan

diluar

pengadilan

Hubungan

Industrial

- - - - 10 20 - - 100% 100%

3. Jumlah

Lulusan

pelatihan

yang

ditempatkan

- - - - 524 1050 - - 100% 100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki

peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas,khususnya pada

aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan

ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu

factor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah

karena tenaga kerja menjadi salah satu factor produksi yang memiliki peran sentral

dalam menggerakan aktivitas perekonomian.

a. Isu-Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa

Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin tingginya penganggur



terbuka dan setengah penganggur. Tambahan kesempatan kerja baru yang tidak

sebanyak tambahan angkatan kerja (AK) baru mengakibatkan jumlah penganggur

terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang

tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas

dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Seandainya masalah

pengangguran ini berlanjut terus tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh

terhadap proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya

angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah

mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum

memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan yang

cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja. Yang memprihatinkan pula, jumlah

pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan

berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga

swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi

masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja,

merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun

perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan pengangguran ini antara lain dengan

pelatihan kewirausahaan. Mengurangi pengangguran pada umumnya, dan

pengangguran terdidik pada khususnya, mengingatkan kita pada harapan akan

tumbuhnya enterpreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk

pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang

lain. Adapun program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tekait dalam mengatasi masalah

pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

B. Isu-Isu Strategis Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam

rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya



dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering kita jumpai

adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat

fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan

baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai pengawas

ketenagakerjaan baik ditingkat Pemda maupun di tingkat Kabupaten/kota dan pegawai

perantara pada tingkat kabupaten/kota. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah

melalui Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial dan Program Pelayanan

Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan.

C.Isu-Isu Strategis Kondisi Ketransmigrasian

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah

perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa

Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. Tujuan

pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan dan

kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan

bisa merata. Melalui program transmigrasi juga pengangguran dapat diatasi,

pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru

ekonomi bisa dilaksanakan.

Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi dalam satu

kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan kerja dan

berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan

tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah

melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan

mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan baru.

Permasalahan Ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan antara lain:

a. Lahan yang diberikan kepada transmigran kadang tidak sesuai dengan Kerjasama

Antar Daerah yang telah dibuat sehingga menimbulkan masalah misalnya lokasi yang

kurang layak maupun sengketa kepemilikan lahan



b. Surat Perintah Pemberangkatan ( SPP ) Transmigrasi dari Pemerintah Pusat biasanya

diterbitkan pada akhir tahun anggaran karena menunggu kesiapan daerah penerima

yang berakibat akan mengganggu dalam mempertanggung jawabkan keuangan yang

mempunyai batas waktu sesuai dengan ketentuan.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Penjelasan Bagan:

Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY membawahi langsung:

i. Sekretariat

ii. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

iii. Bidang Pembinaan,Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan

iv. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

v. Bidang Transmigrasi

vi. UPTD:

• Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

• Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

vii. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIBERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2008 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Seksi Pengupahan KesejahteraanSeksi

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Umum

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

HUBUNGAN INDUSTRIAL DANBIDANG

PENEMPATAN DAN PERLUASANBIDANG

Sub. Bagian Program & Informasi

BIDANGPEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI

DAN PEMAGANGAN

BIDANGTRANSMIGRASI

Hubungan Industrial

KERJA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Seksi PenempatanTenaga Kerja

Penempatan & Pasar Kerja

Seksi Sertifikasi danStandarisasi Kompetensi

Pembinaan Lembaga Latihan PembekalanTK dan Purna Kerja

Seksi PengawasanKetenagakerjaan

Seksi Seleksi danPerpindahan

Seksi Kesehatan dan

Seksi Penerangan Motivasidan Pemberdayaan Trans

SeksiPemagangan

Pelatihan Kerja

Seksi Pembinaan Kelembagaan

SeksiPerluasan Kerja

BALAI LATIHAN KERJA DAN PP BALAI HIPERKES DAN KK

Seksi Pelatihan &Kesehatan Kerja

Seksi Pengembangan Produktifitas

Kelompok Jabatan Fungsional

SeksiLingkungan Kerja

Seksi Keselamatan &

Sub Bag Tata UsahaKelompok Jabatan Fungsional

Seksi

Sub Bag Tata Usaha



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

Program/ Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

Program/ Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaia

n

Kebutuhan

Dana

(Rp.000) Kegiatan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi.

I

PROGRAM

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.443.978.167

PROGRAM

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.443.978.167

1.

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

DIY

Terwujudnya

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.796.895.700

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

DIY

Terwujudnya

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.796.895.700

2.

Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran

DIY

Terwujudnya

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.214.184.467

Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran

DIY

Terwujudnya

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.214.184.467



3.

Penyediaan Rapat-

Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

DIY

Terwujudnya

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 411.998.000

Penyediaan Rapat-

Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

DIY

Terwujudnya

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 411.998.000

II

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

6.085.736.000

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

6.085.736.000

1. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional DIY

Tersedianya

kendaraan dinas

operasional sesuai

standar sarpras

100%

100% 904.600.000 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional DIY

Tersedianya

kendaraan dinas

operasional

sesuai standar

sarpras 100%

100% 904.600.000

2. Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan DIY

Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.430.261.000 Pengadaan Peralatan


Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.430.261.000

3. Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor DIY

Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.112.831.000 Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor DIY

Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.112.831.000

4.

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

DIY

Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 557.534.000

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

DIY

Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 557.534.000



5.

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

DIY

Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.221.060.000 Pemeliharaan Peralatan


Meningkatnya

sarana prasarana

aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 1.221.060.000

6.

Pembangunan/Rehabil

itasi Rumah dan

Gedung Kantor

DIY

Pembangunan/Reha

bilitasi Rumah dan

Gedung Kantor

100% 2.332.804.000

Pembangunan/Rehabilit

asi Rumah dan Gedung

Kantor

DIY

Pembangunan/Re

habilitasi Rumah

dan Gedung

Kantor

100% 2.332.804.000

III

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBERDAYA

APARATUR

199.965.500

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBERDAYA

APARATUR

199.965.500

1. Pengembangan I S O DIY

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

Aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 199.965.500 Pengembangan I S O DIY

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

Aparatur yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 199.965.500

IV

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN PELAPORAN

KEUANGAN

960.507.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

PELAPORAN

KEUANGAN

960.507.000



1. Penyusunan Laporan

Kinerja OPD DIY

Terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 24.000.000 Penyusunan Laporan

Kinerja OPD DIY

Terwujudnya

penata usaha

keuangan dan

pencapaian

kinerja program

yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 24.000.000

2. Penyusunan Laporan

Keuangan OPD DIY

Terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 30.000.000 Penyusunan Laporan

Keuangan OPD DIY

Terwujudnya

penata usaha

keuangan dan

pencapaian

kinerja program

yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 30.000.000

3.

Penyusunan Rencana


serta Pengembangan

Data dan Informasi

DIY

Terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 694.705.000

Penyusunan Rencana


serta Pengembangan

Data dan Informasi

DIY

Terwujudnya

penata usaha

keuangan dan

pencapaian

kinerja program

yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 694.705.000

4.

Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan


DIY

Terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 155.000.000

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Kegiatan OPD

DIY

Terwujudnya

penata usaha

keuangan dan

pencapaian

kinerja program

yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 155.000.000



5.

Pembinaan,

Pengembangan

Kualitas Profesi Dan

Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Tertentu

DIY

Terwujudnya penata

usaha keuangan dan

pencapaian kinerja

program yang

mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 56.802.000

Pembinaan,

Pengembangan Kualitas

Profesi Dan Penilaian

Angka Kredit Jabatan

Fungsional Tertentu

DIY

Terwujudnya

penata usaha

keuangan dan

pencapaian

kinerja program

yang mendukung

kelancaran tugas

dan fungsi OPD

100% 56.802.000

V

PROGRAM

PEMBINAAN

PELATIHAN

STANDARISASI DAN

PEMAGANGAN

2.119.520.000

PROGRAM PEMBINAAN

PELATIHAN

STANDARISASI DAN

PEMAGANGAN

2.119.520.000

1.

Sertifikasi Uji

Kompetensi Tenaga

Kerja

DIY

Jumlah Tenaga Kerja

yang Lulus

Sertifikasi 620

orang

1.119.430.000

Sertifikasi Uji

Kompetensi Tenaga

Kerja

DIY

Jumlah Tenaga

Kerja yang Lulus

Sertifikasi 620

orang

1.119.430.000

2. Pemagangan Tenaga

Kerja DIY

Tenaga kerja yang

punya kemampuan

on the job training 160

orang

929.090.000 Pemagangan Tenaga

Kerja DIY

Tenaga kerja yang

punya

kemampuan on

the job training

160

orang

929.090.000

3. Pembinaan Lembaga

Pelatihan DIY

Jumlah Lembaga

Pelatihan Kerja yang

Terakreditasi 85

lembaga

71.000.000 Pembinaan Lembaga

Pelatihan DIY

Jumlah Lembaga

Pelatihan Kerja

yang

Terakreditasi

85

lemba

ga

71.000.000

VI

PROGRAM

PENEMPATAN,

PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

DAN TRANSMIGRASI

10.793.378.000

PROGRAM

PENEMPATAN,

PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

DAN TRANSMIGRASI

10.793.378.00

0

1.

Pembentukan

Kesempatan Kerja

DIY

Pembekalan

kewirausahaan

TKMT 60

kelompok/300

orang

300

orang

7.809.600.000

Pembentukan

Kesempatan Kerja

DIY

Pembekalan

kewirausahaan

TKMT 60

kelompok/300

orang

300

orang

7.809.600.000



Pemahaman

pembuatan

infrastruktur jalan 45 paket

Pemahaman

pembuatan

infrastruktur jalan 45

paket

2. Penempatan Tenaga

Kerja DIY

Penempatan

kesempatan kerja

sebanyak 1.000

orang 1000

orang

364.887.000 Penempatan Tenaga

Kerja DIY

Penempatan

kesempatan kerja

sebanyak 1.000

orang 1000

orang

364.887.000

3.


Pasar Kerja dan

Penyelenggaraan

Bursa Kerja

DIY Informasi

kesempatan kerja 3000

lowonga

n

397.245.000


Pasar Kerja dan

Penyelenggaraan Bursa

Kerja

DIY Informasi

kesempatan kerja 3000

lowon

gan

397.245.000

4. Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas DIY

Pelatihan wirausaha

baru bagi

penyandang

disabilitas 30 orang

(6 paket @5 orang)

30 orang

396.086.000 Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas DIY

Pelatihan

wirausaha baru

bagi penyandang

disabilitas 30

orang (6 paket

@5 orang) 30

orang

396.086.000

5. Pembinaan Lembaga

Penempatan DIY

Pemantauan

tentang aturan

pelaksanaan

penempatan dan

perlindungan TKI,

pelaksanaan bursa

kerja dan

penempatan tenaga

kerja

104

BKK,27

PPTKIS

119.960.000 Pembinaan Lembaga

Penempatan DIY

Pemantauan

tentang aturan

pelaksanaan

penempatan dan

perlindungan TKI,

pelaksanaan

bursa kerja dan

penempatan

tenaga kerja

terhadap 104 BKK

dan 27 PPTKIS

104

BKK,27

PPTKIS

119.960.000

6. Penyelenggaraan

Transmigrasi DIY

Penempatan

Transmigran 50 KK

1.292.000.000 Penyelenggaraan

Transmigrasi DIY

Penempatan

Transmigran 50 KK

1.292.000.000



7.

Perlindungan dan

Penempatan Pekerja

Migran Indonesia

DIY

Penyelenggaraan

LTSA

12 bulan

413.600.000

Perlindungan dan

Penempatan Pekerja

Migran Indonesia

DIY

Penyelenggaraan

LTSA

12

bulan

413.600.000

Pembekalan Akhir

Pemberangkatan

(PAP)

500

orang

Pembekalan Akhir

Pemberangkatan

(PAP)

500

orang

Peningkatan

Keterampilan bagi

Purna PMI

30 orang

Peningkatan

Keterampilan bagi

Purna PMI

30

orang

Pencegahan dan

Penyelesaian PMI

Un-procedural

12

bulan/10

kasus/10

orang

Pencegahan dan

Penyelesaian PMI

Un-procedural

12

bulan/

10

kasus/

10

orang

VII

PRORAM PEMBINAAN

HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL

902.187.400

PEMBINAAN

HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL

902.187.400

1. Pengupahan dan

Kesejahteraan Pekerja DIY

Pemantauan

tentang

pengupahan dan

penetapan upah

minimum provinsi

200

perusaha

an

389.540.000 Pengupahan dan

Kesejahteraan Pekerja DIY

Pemantauan

tentang

pengupahan dan

penetapan upah

minimum provinsi

200

perusa

haan

389.540.000

Penetapan

UMK/UMP

1 SK

Gubernur

tentang

UMK/UM

P

Penetapan

UMK/UMP

1 SK

Guber

nur

tentan

g

UMK/

UMP

2. Pembinaan Hubungan

Industrial DIY

Pemantauan

tentang hubungan

industrial

200

perusaha

an

512.647.400 Pembinaan Hubungan

Industrial DIY

Pemantauan

tentang

hubungan

industrial

200

perusa

haan

512.647.400



VIII

PENGAWASAN DAN

PERLINDUNGAN

KETENAGAKERJAAN

553,240,000

PENGAWASAN DAN

PERLINDUNGAN

KETENAGAKERJAAN

553,240,000

1. Pemeriksaan dan

Pengawasan K3 DIY

Pemantauan

perusahaan yang

melaksanakan

norma K3 650

perusaha

an

455.500.000 Pemeriksaan dan

Pengawasan K3 DIY

Pemantauan

perusahaan yang

melaksanakan

norma K3 650

perusa

haan

455.500.000

2. Pembinaan Norma

Kerja DIY

Pemantauan

perusahaan yang

melaksanakan

norma kerja 650

perusaha

an

105.500.000 Pembinaan Norma Kerja DIY

Pemantauan

perusahaan yang

melaksanakan

norma kerja 650

perusa

haan

105.500.000

IX

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

6.821.225.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

6.821.225.000

1. Pelatihan Ketrampilan

Pencari Kerja DIY

Pelatihan tenaga

kerja Institusional

sebanyak

12

Angkatan

/ 240

orang

5.630.000.000 Pelatihan Ketrampilan

Pencari Kerja DIY

Pelatihan tenaga

kerja Institusional

sebanyak

12

Angkat

an/

240

orang

5.630.000.000

Pengukuran

Produktivitas

Tenaga Kerja di

UMKM

200

orang

Pengukuran

Produktivitas

Tenaga Kerja di

UMKM

200

orang

Pelatihan tenaga

kerja Mobile

Training Unit

30

angkatan

/ 600

orang

Pelatihan tenaga

kerja Mobile

Training Unit

30

angkat

an/

600

orang

2. Pelatihan Tenaga Kerja

Profesional DIY Upskilling Nurse

30 orang 1.191.225.000

Pelatihan Tenaga Kerja

Profesional DIY Pelatihan Nurse 30

orang 1.191.225.000



Pelatihan Aviation

Security (AVsec) 40 orang

Pelatihan Aviation

Security (AVsec)

40

orang

Pelatihan Ground

Staff 40 orang

Pelatihan Ground

Staff 40

orang

X

PROGRAM

PENGUJIAN

LINGKUNGAN KERJA

DAN KESEHATAN

KERJA

847.743.828

PROGRAM PENGUJIAN

LINGKUNGAN KERJA

DAN KESEHATAN KERJA

847.743.828

1.

Pengujian Lingkungan

Kerja, Pemeriksaan

Kesehatan Kerja,

Pelatihan Hiperkes

dan KK

DIY

Laporan Hasil

pemeriksaan

kesehatan tenaga

kerja pada

perusahaan

besar,Menengah

dan UMKM

610

orang

perusaha

an Besar

Menenga

h dan

500

orang

UMKM

847.743.828

Pengujian Lingkungan

Kerja, Pemeriksaan

Kesehatan Kerja,

Pelatihan Hiperkes dan

KK

DIY

Laporan Hasil

pemeriksaan

kesehatan tenaga

kerja pada

perusahaan

besar,Menengah

dan UMKM

610

orang

perusa

haan

Besar

Menen

gah

dan

500

orang

UMKM

847.743.828

Laporan hasil

pengujian

lingkungan kerja

pada perusahaan

besar menengah

dan UMKM

45

perusaha

an besar

menenga

h dan 70

UMKM

Laporan hasil

pengujian

lingkungan kerja

pada perusahaan

besar menengah

dan UMKM

45

perusa

haan

besar

menen

gah

dan 70

UMKM

Sertifikasi Hiperkes

dan KK

420

perusaha

an

Sertifikasi

Hiperkes dan KK

420

perusa

haan



Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019



No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Pelatihan Ketrampilan

Pencari Kerja

DIY Meningkatnya prosentase

besaran tenaga kerja yang

mendapat pelatihan berbasis

kompetensi dan berbasis

masyarakat

1040 orang

II Program Penempatan,Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

1

Pembentukan Kesempatan

Kerja

DIY

Pemahaman pembuatan

infrastruktur jalan 45 paket

45 paket

Pembekalan kewirausahaan

TKMT 60 kelompok/300 orang

300 orang

3 Pemberdayaan Penyandang

Disabilitas

DIY Pelatihan wirausaha baru bagi

penyandang disabilitas

30 orang



BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang merupakan prioritas pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan

dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DIY antara lain tertuang dalam beberaapa program yaitu :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran :

a. Terlaksanannya pelatihan berbasis kompetensi

b. Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru

c. Terlaksananya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang

berbasis pengguna di dalam dan luar negeri

d. Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan

e. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan sasaran :

a. Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif

b. Terbangunnya layanan system informasi pasar kerja

3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan dengan sasaran :

a. Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak

b. Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan / memperoleh

pelatihan ketrampilan

c. Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan

d. Diterapkannya manajemen dan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)



e. Menurunnya jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

4. Program Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dengan sasaran :

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan transmigrasi dalam rangka

pembangunan pedesaan di daerah tertinggal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2019 yaitu:

1. Menurunnya angka pengangguran

Adapun Sasaran Renja yaitu :

1. Terwujudnya Kesempatan Kerja

2. Terwujudnya Hubungan Industrial Yang kondusif Untuk Mengembangkan Usaha

dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Renja tahun 2019 disusun berdasarkan skala prioritas yang mendukung pencapaian Visi

dan Misi OPD, dengan lokasi kegiatan pada daerah – daerah kantong kemiskinan.

Sehingga diharapkan kegiatan tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap

pengentasan kemiskinan.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi DIY tahun 2019 terdiri dari 10 (sepuluh)

program wajib dengan jumlah kegiatan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Adapun lebih

terperinci dapat disajikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran : 3 Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 6 Kegiatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 1 Kegiatan



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan : 5 Kegiatan

5. Program Pembinaan Pelatihan Standarisasi Dan Pemagangan : 3 Kegiatan

6. Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi : 7 Kegiatan

7. Program Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial: 2 Kegiatan

8. Program Pengawasan Dan Perlindungan ketenagakerjaan : 2 Kegiatan

9. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas tenaga Kerja : 2 Kegiatan

10. Program Pengujian Lingkungan Kerja,Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan

KK: 1 Kegiatan

Kegiatan – kegiatan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat lokasinya

diprioritaskan pada daerah kantong – kantong kemiskinan, sedangkan kegiatan -kegiatan

yang lain menyebar di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta sesuai sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan.



Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pagu : Rp. 19.663.736.000,00

Nomor Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Lokasi Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.07 TENAGA KERJA

1.07.1.07.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

1.07.1.07.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Rp

3.184.325.000,00

Rp

3.650.000.000,00

1.07.1.07.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan,

dan Perlengkapan

Perkantoran

Terwujudnya

Administrasi

Perkantoran yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Administrasi

perkantoran

yang tersedia

sesuai

kebutuhan 100

%

Rp

1.750.000.000,00

Rp

1.800.000.000,00



1.07.1.07.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola


Terwujudnya

Administrasi

Perkantoran yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Tersedianya

pelayanan

perkantoran

yang prima 100%

Rp

1.098.840.000,00

Rp

1.300.000.000,00

1.07.1.07.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Terwujudnya

Administrasi

Perkantoran yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Kelancaran

koordinasi

dengan pihak

terkait 100 %

Rp

335.485.000,00

Rp

550.000.000,00

1.07.1.07.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Rp

3.091.183.000,00

Rp

5.400.000.000,00

1.07.1.07.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi

Rumah dan Gedung Kantor

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Terlaksananya

Rehab Gedung

untuk LTSA 100%

Rp

1.000.000.000,00

Rp 0,00



1.07.1.07.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Terlaksananya

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor 100%

Rp

122.760.000,00

Rp

1.500.000.000,00

1.07.1.07.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan

Gedung Kantor

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Terpeliharanya

rumah dan

gedung kantor

100%

Rp

314.204.000,00

Rp

2.000.000.000,00

1.07.1.07.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Terpelihara

kendaraan dinas

operasional

sesuai standar

Sarpras 100%

Rp

654.219.000,00

Rp

600.000.000,00

1.07.1.07.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

Meningkatnya

Sarana Prasarana

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Terpelihara

peralatan,

perlengkapan

dan mebalair

sesuai

kebutuhan 100%

Rp

1.000.000.000,00

Rp

1.300.000.000,00


KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

Rp

155.456.000,00

Rp

260.000.000,00

1.07.1.07.01.00.03.001 Pengembangan I S O Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

Program 01-

06

Kualitas

manajemen

layanan sesuai

standar mutu

100 %

Rp

131.797.000,00

Rp

200.000.000,00



dan Fungsi SKPD

1.07.1.07.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan

Kualitas Profesi Dan Penilaian

Angka Kredit Jabatan

Fungsional Tertentu

Terwujudnya

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Pembinaan,

pengembangan,

kualitas profesi

dan penilaian

angka kredit

jabatan

fugnsional

tertentu

terlaksana 100%

Rp 23.659.000,00 Rp 60.000.000,00


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN PELAPORAN

KEUANGAN

Rp

576.553.000,00

Rp

918.000.000,00

1.07.1.07.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD

Terwujudnya

Penata Usaha

Keuangan dan

Pencapaian Kinerja

Program yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Nilai Lakip dari

79,00 menjadi

80.00

Rp 23.650.000,00 Rp 26.000.000,00

1.07.1.07.01.00.04.002 Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Terwujudnya

Penata Usaha

Keuangan dan

Pencapaian Kinerja

Program yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

Program 01-

06

laporan

keuangan SKPD

dengan deviasi

1%

Rp 30.155.000,00 Rp 32.000.000,00



dan Fungsi SKPD

1.07.1.07.01.00.04.003 Penyusunan Rencana

Program Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan

Informasi

Terwujudnya

Penata Usaha

Keuangan dan

Pencapaian Kinerja

Program yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Kesesuaian

perencanaan

tahunan dengan

tahap RPJMD

tahun 2020

Rp

467.748.000,00

Rp

700.000.000,00

Dokumen

perencanaan

SKPD TA 2020

dan Perubahan

TA.2019

1.07.1.07.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Kegiatan SKPD

Terwujudnya

Penata Usaha

Keuangan dan

Pencapaian Kinerja

Program yang

Mendukung

Kelancaran Tugas

dan Fungsi SKPD

Program 01-

06

Capaian kinerja

pelaksanaan

kegiatan sesuai

dengan alokasi

anggaran kas

100%

Rp 55.000.000,00 Rp

160.000.000,00


KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

Rp

4.576.960.000,00

Rp

7.400.000.000,00

1.07.1.07.01.00.15.001 Pelatihan Ketrampilan

Pencari Kerja

Persentase Jumlah

Lulusan Pelatihan

yang Terampil

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Pelatihan

Ketrampilan

Pencari Kerja

terlaksana 100 %

sesuai target

Rp

3.374.463.000,00

Rp

6.000.000.000,00



1.07.1.07.01.00.15.002 Pelatihan Tenaga Kerja

Profesional

Persentase Jumlah

Lulusan Pelatihan

yang Terampil

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

pelatihan tenaga

kerja profesional

100%

Rp

1.202.497.000,00

Rp

1.400.000.000,00

1.07.1.07.01.00.16 PROGRAM PEMBINAAN

PELATIHAN STANDARISASI

DAN PEMAGANGAN

Rp

1.427.764.000,00

Rp

2.280.000.000,00

1.07.1.07.01.00.16.001 Sertifikasi Uji Kompetensi

Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga

Kerja yang Lulus

Sertifikasi dan

Pemagangan

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Sertifikasi Uji

Kompetensi

Tenaga Kerja

berjalan 100 %

sesuai target dan

tepat waktu

Rp

745.619.000,00

Rp

1.200.000.000,00

Jumlah Lembaga


Terakreditasi

1.07.1.07.01.00.16.002 Pemagangan Tenaga Kerja Jumlah Tenaga

Kerja yang Lulus

Sertifikasi dan

Pemagangan

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Pemagangan

Tenaga Kerja

terlaksana 100%

tepat sasaran

Rp

610.278.000,00

Rp

1.000.000.000,00

Jumlah Lembaga


Terakreditasi

1.07.1.07.01.00.16.003 Pembinaan Lembaga

Pelatihan

Jumlah Tenaga

Kerja yang Lulus

Sertifikasi dan

Pemagangan

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Tersedianya

jumlah Lembaga

Pelatihan Kerja

yang

terakreditasi 100

% sesuai target

Rp 71.867.000,00 Rp 80.000.000,00

Jumlah Lembaga


Terakreditasi

1.07.1.07.01.00.17 PROGRAM PENEMPATAN,

PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rp

4.583.881.000,00

Rp

7.240.000.000,00



1.07.1.07.01.00.17.002 Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

penempatan

tenaga

kerja,perluasan

kerja dan

penempatan

transmigran 100

% tepat waktu

dan tepat

sasaran

Rp

401.375.000,00

Rp

370.000.000,00

1.07.1.07.01.00.17.003 Penyediaan Informasi Pasar

Kerja dan Penyelenggaraan

Bursa Kerja

Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Tersedianya

Informasi Pasar

Kerja yang

akurat 100%

Rp

361.464.000,00

Rp

400.000.000,00

Penyelenggaraan

Bursa Kerja

terlaksana 100%

tepat waktu dan

tepat sasaran

1.07.1.07.01.00.17.004 Pembentukan Kesempatan

Kerja

Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Pembentukan

Kesempatan

Kerja terlaksana

100% tepat

waktu dan tepat

sasaran

Rp

1.380.000.000,00

Rp

4.000.000.000,00

1.07.1.07.01.00.17.005 Pemberdayaan Penyandang

Disabilitas

Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

pelatihan

wirausaha bagi

penyandang

disabilitas 100%

Rp

395.032.000,00

Rp

400.000.000,00

1.07.1.07.01.00.17.006 Pembinaan Lembaga

Penempatan

Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Pembinaan

Lembaga

Penempatan

terlaksana 100%

Rp

107.929.000,00

Rp

120.000.000,00



1.07.1.07.01.00.17.007 Penyelenggaraan

Transmigrasi

Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

penyelenggaraan

transmigrasi

100%

Rp

1.290.781.000,00

Rp

1.300.000.000,00

1.07.1.07.01.00.17.010 Perlindungan dan

Penempatan Pekerja Migran

Indonesia

Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja,

Perluasan Kerja dan

Penempatan

Transmigran

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

perlindungan

dan penempatan

pekerja migran

di Indonesia

100%

Rp

647.300.000,00

Rp

650.000.000,00


HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN JAMINAN SOSIAL

Rp

702.586.000,00

Rp

970.000.000,00

1.07.1.07.01.00.18.001 Pengupahan dan

Kesejahteraan Pekerja

Jumlah Perusahaan

yang Melaksanakan

Sarana Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

terlaksananya

pengupahan dan

kesejahteraan

pekerja 100 %

Rp

344.905.000,00

Rp

450.000.000,00

1.07.1.07.01.00.18.002 Pembinaan Hubungan

Industrial

Jumlah Perusahaan

yang Melaksanakan

Sarana Hubungan

Industrial dan

Jaminan Sosial

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

pembinaan

hubungan

industrial 100 %

Rp

357.681.000,00

Rp

520.000.000,00

1.07.1.07.01.00.19 PROGRAM PENGAWASAN

DAN PERLINDUNGAN

KETENAGAKERJAAN

Rp

553.228.000,00

Rp

610.000.000,00

1.07.1.07.01.00.19.001 Pemeriksaan dan

Pengawasan K3

Persentase

Perusahaan Nihil

Kecelakaan Kerja

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

pemeriksaan dan

pengawasan K3

100%

Rp

464.238.000,00

Rp

500.000.000,00

1.07.1.07.01.00.19.002 Pembinaan Norma Kerja Persentase

Perusahaan Nihil

Kecelakaan Kerja

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

pemantauan

perusahaan

Rp 88.990.000,00 Rp

110.000.000,00



100%

1.07.1.07.01.00.20 PROGRAM PENGUJIAN


KESEHATAN KERJA

Rp

811.800.000,00

Rp

850.000.000,00

1.07.1.07.01.00.20.001 Pengujian Lingkungan Kerja,

Pemeriksaan Kesehatan

Kerja, Hiperkes dan KK

Jumlah Perusahaan

Besar dan

Menengah yang

Mempunyai Kondisi

Lingkungan Kerja

dan Kesehatan Kerja

Sesuai Standar

Pelayanan

Langsung ke

Masyarakat

Terlaksananya

pengujian

tenaga kerja,

pemeriksaan

tenaga kerja,

hiperkes dan KK

100%

Rp

811.800.000,00

Rp

850.000.000,00



BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY beserta 2 UPTD yaitu

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas serta Balai Hiperkes dan Keselamatan

melaksanakan program dan kegiatan seperti tercantum pada tabel

Nomor



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (6)

1 Wajib

1.07 TENAGA KERJA

1.07.1.07.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

1.07.1.07.01.00.01 PROGRAM ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Rp 3.184.325.000,00

1.07.1.07.01.00.01.001 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

Terwujudnya Administrasi

Perkantoran yang

Mendukung Kelancaran

Tugas dan Fungsi SKPD

Rp 1.750.000.000,00

1.07.1.07.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Pengelola



Perkantoran yang



Rp 1.098.840.000,00

1.07.1.07.01.00.01.003 Penyediaan Rapat-Rapat,

Koordinasi dan Konsultasi


erkantoran yang



Rp 335.485.000,00

1.07.1.07.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Rp 3.091.183.000,00



1.07.1.07.01.00.02.001 Pembangunan/Rehabilitasi Rumah

dan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana

Prasarana Aparatur yang



Rp 1.000.000.000,00

1.07.1.07.01.00.02.002 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

Meningkatnya Sarana




Rp 122.760.000,00

1.07.1.07.01.00.02.003 Pemeliharaan Rumah dan Gedung

Kantor

Meningkatnya Sarana




Rp 314.204.000,00

1.07.1.07.01.00.02.004 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Meningkatnya Sarana




Rp 654.219.000,00

1.07.1.07.01.00.02.005 Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

Meningkatnya Sarana




Rp 1.000.000.000,00


KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

Rp 155.456.000,00

1.07.1.07.01.00.03.001 Pengembangan I S O Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur yang



Rp 131.797.000,00

1.07.1.07.01.00.03.003 Pembinaan, Pengembangan

Kualitas Profesi Dan Penilaian

Angka Kredit Jabatan Fungsional

Tertentu

Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur yang



Rp 23.659.000,00


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN PELAPORAN KEUANGAN

Rp 576.553.000,00

1.07.1.07.01.00.04.001 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Terwujudnya Penata

Usaha Keuangan dan

Pencapaian Kinerja

Program yang Mendukung

Rp 23.650.000,00



Kelancaran Tugas dan

Fungsi SKPD

1.07.1.07.01.00.04.002 Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Terwujudnya Penata

Usaha Keuangan dan

Pencapaian Kinerja



Fungsi SKPD

Rp 30.155.000,00

1.07.1.07.01.00.04.003 Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

Terwujudnya Penata

Usaha Keuangan dan

Pencapaian Kinerja



Fungsi SKPD

Rp 467.748.000,00

1.07.1.07.01.00.04.004 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Kegiatan

SKPD

Terwujudnya Penata

Usaha Keuangan dan

Pencapaian Kinerja



Fungsi SKPD

Rp 55.000.000,00


KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

Rp 4.576.960.000,00

1.07.1.07.01.00.15.001 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Persentase Jumlah

Lulusan Pelatihan yang

Terampil

Rp 3.374.463.000,00

1.07.1.07.01.00.15.002 Pelatihan Tenaga Kerja Profesional Persentase Jumlah

Lulusan Pelatihan yang

Terampil

Rp 1.202.497.000,00


PELATIHAN STANDARISASI DAN

PEMAGANGAN

Rp 1.427.764.000,00

1.07.1.07.01.00.16.001 Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga

Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang

Lulus Sertifikasi dan

Pemagangan

Rp 745.619.000,00

Jumlah Lembaga Pelatihan

Kerja yang Terakreditasi

1.07.1.07.01.00.16.002 Pemagangan Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang


Pemagangan

Rp 610.278.000,00





1.07.1.07.01.00.16.003 Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja yang


Pemagangan

Rp 71.867.000,00



1.07.1.07.01.00.17 PROGRAM PENEMPATAN,

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DAN TRANSMIGRASI

Rp 4.583.881.000,00

1.07.1.07.01.00.17.002 Penempatan Tenaga Kerja Jumlah Penempatan

Tenaga Kerja, Perluasan

Kerja dan Penempatan

Transmigran

Rp 401.375.000,00

1.07.1.07.01.00.17.003 Penyediaan Informasi Pasar Kerja

dan Penyelenggaraan Bursa Kerja

Jumlah Penempatan



Transmigran

Rp 361.464.000,00

1.07.1.07.01.00.17.004 Pembentukan Kesempatan Kerja Jumlah Penempatan



Transmigran

Rp 1.380.000.000,00

1.07.1.07.01.00.17.005 Pemberdayaan Penyandang

Disabilitas

Jumlah Penempatan



Transmigran

Rp 395.032.000,00

1.07.1.07.01.00.17.006 Pembinaan Lembaga Penempatan Jumlah Penempatan



Transmigran

Rp 107.929.000,00

1.07.1.07.01.00.17.007 Penyelenggaraan Transmigrasi Jumlah Penempatan



Transmigran

Rp 1.290.781.000,00



1.07.1.07.01.00.17.010 Perlindungan dan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia

Jumlah Penempatan



Transmigran

Rp 647.300.000,00


HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

JAMINAN SOSIAL

Rp 702.586.000,00

1.07.1.07.01.00.18.001 Pengupahan dan Kesejahteraan

Pekerja

Jumlah Perusahaan yang

Melaksanakan Sarana

Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial

Rp 344.905.000,00

1.07.1.07.01.00.18.002 Pembinaan Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang

Melaksanakan Sarana

Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial

Rp 357.681.000,00

1.07.1.07.01.00.19 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PERLINDUNGAN

KETENAGAKERJAAN

Rp 553.228.000,00

1.07.1.07.01.00.19.001 Pemeriksaan dan Pengawasan K3 Persentase Perusahaan

Nihil Kecelakaan Kerja

Rp 464.238.000,00

1.07.1.07.01.00.19.002 Pembinaan Norma Kerja Persentase Perusahaan

Nihil Kecelakaan Kerja

Rp 88.990.000,00

1.07.1.07.01.00.20 PROGRAM PENGUJIAN


KESEHATAN KERJA

Rp 811.800.000,00

1.07.1.07.01.00.20.001 Pengujian Lingkungan Kerja,

Pemeriksaan Kesehatan Kerja,

Hiperkes dan KK

Jumlah Perusahaan Besar

dan Menengah yang

Mempunyai Kondisi

Lingkungan Kerja dan

Kesehatan Kerja Sesuai

Standar

Rp 811.800.000,00



BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2019 merupakan

pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan.

Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan dipakai dalam mewujudkan Visi

Disnakertrans DIY.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang

telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintah terutama segenap aparatur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Diperlukan rencana tindak lanjut untuk

mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan

pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rancangan Awal

Renja 2019.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan secara optimal. Apabila dalam

periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana

Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai

dengan situasi dan kondisi.

RENCANA KERJA (RENJA) 201… · RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2019 “DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY” iii DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Documents