RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH - Palembang

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG TAHUN 2020

Jalan Merdeka Nomor 26 Palembang Telpon. 0711-351592/374544/364122 Fax. 0711-351592

Email. www.dinsos.palembang.go.id/www.pengolahandatadanpenyuluhan.co.id

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 26 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 351592 / 364122 Fax : (0711) – 351592 Kode Pos 30131

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja)

Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palembang tentang rencana

Kinerja Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Dearah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4689);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS SOSIAL

Jalan Merdeka No. 26 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : (0711) 351592 / 364122 Fax : (0711) – 351592 Kode Pos 30131

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal, Februari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA PALEMBANG

Heri Aprian, SH

NIP. 196504051989031015

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5;


Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2009-2013;

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang

(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10;

11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008;

12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota;

14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020

sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2020 sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu merupakan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Palembang

selama 1 tahun yang menjadi acuan dalam menetapkan anggaran, penetapan kinerja

dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi

pencapaian kinerja.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Renja Dinas Sosial Kota Palembang 2019 1

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.4. Sistematika Penulisan

3

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu

8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah.

25

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 33

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 35

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 35

3.3. Program dan Kegiatan 36

BAB IV Penutup 45





2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat terdapat pada program-

program yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang pada tahun 2019,

kegiatan pada program ini diantaranya kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat

dan dunia usaha, dan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha


kesejahteraan sosial masyarakat.

Pembangunan bidang sosial perlu adanya partisipasi masyarakat, sehingga

dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya kemitraan ini, tumbuhnya

kepedulian masyarakat dengan adanya usulan-usulan darrganisasi sosial, karang

taruna, pekerja sosial masyarakat (PSM) dan lembaga sosial lainnya.

Tabel. 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 Kota Palembang

Dinas Sosial Kota Palembang

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan Kemampuan

Petugas dan Pendamping

Sosial Pemberdayaan KAT

dan PMKS

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah orang

dan KPM

petugas dan

pendamping

sosial

pemberdayaan

fakir miskin,

KAT dan

PMKS lainnya

391,362,000.00

2 Pelayanan dan perlindungan

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah orang

dan KPM

pelayanan dan

perlindungan

sosial, hukum

bagi korban

eksploitasi,

perdagangan

perempuan dan

anak

2,668,297,500.00

3 Pelaksanaan KIE konseling

dan kampanye sosial bagi

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah orang

dan KPM

dalam

pelaksanaan

KIE Konseling

dan kampanye

sosial bagi

penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial (PMKS)

1,469,122,000.0

0

4 Penanganan masalah-

masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar

biasa

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

laporan, orang

dan

penanganan

masalah-

287,550,000.00


masalah

strategis yang

menyangkut

tanggap cepat

darurat

kejadian luar

biasa

5 Penyusunan data dan

analisis permasalahan anak

terlantar

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah orang

dalam

penyusunan

data dan

analisis

permasalahan

anak terlantar

26,760,000.00

6 Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah unit

peningkatan

peran aktif

masyarakat dan

dunia usaha

13,010,000.00

7 Peningkatan jenjang

kerjasama pelaku-pelaku

usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah orang

dan PSM

dalam

peningkatan

jenjang

kerjasama

pelaku-pelaku

usaha

kesejahteraan

sosial

masyarakat

31,275,000.00

8 Peningkatan Kualitas SDM


Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah laporan

peningkatan

kualitas SDM

kesejahteraan

sosial

masyarakat

229,248,500.00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Permasalahan sosial yang berkembang saat ini mengindikasikan masih banyak


masyarakat yang belum terpenuhi hak-hak atas kebutuhan dasarnya secara layak.

Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tersebut mengalami hambatan dalam

melaksanakan fungsi sosialnya, tidak menjalani kehidupan secara layak dan

bermartabat.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya-

upaya mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai tujuan bangsa, sesuai

dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, Pemerintah Pusat

dalam hal ini Kementerian Sosial RI telah melaksanakan kebijakan-kebijakan antara

lain Program Keluarga Harapan (PKH) bagi rumah tangga sangat miskin, Bantuan

Jaminan Sosial Lanjut Usia (BJSLU) bagi lanjut usia non potensial dan Bantuan

Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (disabilitas).

Kedepan diharapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

dapat lebih berkembang pada penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial

lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan arah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Palembang

untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun

program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas

dan wewenang yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Palembang, yakni :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima

2. Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

3. Terwujudnya Peran Serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan

Masyarakat Dalam Pembangungan Bidang Sosial

Sedangkan sasaran pembangunan bidang sosial terdiri dari :

1. Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perangkat Daerah

2. Terwujudnya Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial

3. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun Rencana.

Sasaran 1 : Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perangkat

Daerah

Indikatornya : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Layanan Perangkat


Daerah

Sasaran 2 : Terwujudnya Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikatornya : 1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat.

3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut

usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

4. Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Indikatornya : Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kota Palembang telah dapat melaksanakan tugas utama yang

menjadi tanggung jawab organisasi, untuk penanganan permasalahan sosial dalam

Kota Palembang dibutuhkan Program/Kegiatan pada tahun 2018, antara lain :

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana diketahui dari uraian pada Bab-Bab sebelumnya bahwa Dinas

sosial Kota Palembang sebagai pelaksana pembangunan di bidang Sosial yang


mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan bidang Sosial yaitu dengan

memperluas jangkauan pelayanan Sosial terhadap PMKS dan dengan menggerakkan

potensi sumber daya yang ada.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas telah disusun suatu perencanaan

yang mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dapat diaplikasikan melalui

kebijakan, program dan kegiatan yang Realistis yang di dasarkan pada aspirasi

masyarakat dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Palembang, Februari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA PALEMBANG

Heri Aprian, SH

NIP. 196504051989031015


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan pesatnya pembangunan diperkotaan dan kemajuan teknologi

dewasa ini tidak hanya berdampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat, melainkan juga berdampak negatif yaitu memicu perpindahan

penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Mereka berharap dengan maksud

meningkatkan taraf hidup namun sebaliknya tidak sedikit menimbulkan

permasalahan sosial bagi pemerintah Kota Palembang. Permasalahan yang mereka

hadapi antara lain tidak tersedianya tempat tinggal yang layak dan penghasilan tidak

tetap. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja

serta tekanan biaya hidup yang tinggi di kota metropolis untuk memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari, mereka berupaya mencari nafkah ke tempat-tempat yang mudah

mendapatkan uang tanpa kerja keras. Menggelandang dan meminta-minta ditempat-

tempat umum dengan mengharapkan belas kasihan dengan segala cara yang mereka

lakukan. Hal inilah salah satu problema yang ada dan tidak habis-habisnya di kota-

kota besar.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya

mengatasi masalah tersebut guna mencapai tujuan bangsa sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini

menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan

dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial. Akibatnya masih

ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial, sehingga

tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak

terlantar. Untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, seperti dimaksud dalam

UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan

perlindungan sosial.


1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Palembang 2018-2023;

13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota;

14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dinas Sosial Kota Palembang mempersiapkan diri agar tetap eksis dan

unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan

tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil atau manfaat. Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang jauh

ke depan tentang kemana Dinas Sosial Kota Palembang harus di bawa agar dapat

eksis, antisipatif dan inovatif.


Berdasarkan kondisi, potensi dan hasil kesepakatan stakeholders serta

tujuan utama dibentuknya Dinas Sosial Kota Palembang, maka visi yang ditetapkan

adalah ”Palembang Emas Darussalam 2023”, Sedangkan misinya :

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih,

berwibawa dan profesional.

2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing

tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun rencana kerja

tahunan yang merupakan perwujudan dari rencana strategis 5 (lima) tahun, yang

dikembangkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan tahunan.


Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Sosial Kota Palembang tahun

2020 adalah sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas Pengertian Renja, proses penyusunan,

kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra,

keterkaitan antara dokumen Renja dengan Renstra dan RPJMD serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan

penyusunan Renja SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD tahun rencana,

kaitannya dengan Renstra, dan isu strategis.


Susunan dokumen Renja SKPD terkait pengaturan bab serta garis

besar isi bab di dalamnya.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan

realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing

Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan


indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih

dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja

dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi,

serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

Sejauhnya mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara

Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota

serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka

pencapaian kinerja pembangunan;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/internasional, Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG’s) Tantangan

dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya

berbeda; dan

Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan terhadap rancangan

awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait


langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan

kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan usulan program

dan kegiatan dari masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah.

Deskripsi untuk mengisi sub-sub ini mengacu pada telaahan terhadap

kebijakan nasional.


Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada perumusan

tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.


Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

perumusan program dan kegiatan.


BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat

daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah

yang bersangkutan.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Dari program tahun lalu yang telah dianggarkan semuanya telah dilaksanakan

dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Namun untuk tahun berjalan

program pembinaan eks-penyandang penyakit sosial (eks-narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya) kegiatannya belum dapat berjalan

sepenuhnya, mengingat sarana dan prasarana untuk pembinaannya belum

tersedia. Untuk masa yang akan datang akan direncanakan kerja sama dengan

panti-panti / lembaga yang menangani permasalahan sosial itu.

2. Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana Stategis (RENSTRA)

Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2018-2023, disusun suatu Rencana Kinerja

(Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran

target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik

pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan

akhir periode pelaksanaan.

Adapun Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2019 Kota Palembang

dapat dilihat pada Tabel 2.1















2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan, berikut indikator

dan target kinerjanya yang telah diwujudkan di tahun 2019. Program yang

dilaksanakan tahun 2019, meliputi Program :

1. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

3. Program pembinaan anak terlantar

4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

6. Program Pelayananan Administrasi Perkantoran.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

8. Program peningkatan disiplin aparatur.

9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan

Keuangan.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2019

rata-rata mencapai 100% dengan rincian : Indikator sasaran yang telah mencapai

target sebanyak 5 indikator dan Indikator sasaran yang belum mencapai target

sebanyak 1 indikator. Secara ringkas indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kota

Palembang tahun 2019.




Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan

dalam Tapkin, namun upaya tersebut masih belum cukup karena beberapa kendala

sehingga target Tapkin belum sepenuhnya dapat dicapai. Hambatan yang ada berupa:

Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan memberi sedekah

kepada para pengemis atau membeli apa yang dijajakan oleh pedagang asongan

dipersimpangan jalan khususnya persimpangan lampu merah.

Secara kuantitas anak jalanan, pengamen, gelandangan dan pengemis di

persimpangan jalan sudah berkurang karena diantaranya sudah ada yang dibina

dan dilatih.

Masih adanya orang-orang gila psikotik yang berkeliaran dijalan-jalan dan

tempat-tempat umum disinyalir dikirim lintas wilayah.

Masih adanya data kemiskinan yang telah tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Palembang dimasa

yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Meningkatkan sosialisasi kepada pengguna jalan untuk tidak memberi sedekah

kepada pengemis / pengamen dan tidak membeli apa yang dijajakan oleh

pedagang asongan dipersimpangan jalan, sosialisasi melalui mobil penerangan,

penyebaran leaflet, papan pengumuman, billboard, media cetak dan elektronik.

Meningkatkan kegiatan patroli, penertiban secara terpadu (yustisi) terhadap orang

yang mengeksploitasi anak dalam usaha ekonomi, perbuatan tersebut sangat

membahayakan keselamatan anak, karena itu sangat bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk hasil penjangkauan yang

dilakukan oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang untuk

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Meningkatkan kegiatan verifikasi data miskin Kota Palembang agar data miskin

Kota Palembang menjadi tepat sasaran.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah.













lakukan. Hal inilah yang menjadi salah satu problema yang ada dan tidak ada habis-

habisnya di kota-kota besar.







ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga





Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan

sosial dan perlindungan sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.


menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan

semuanya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator setingkat outcome.


Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan RENSTRA

Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2018-2023 dengan IKU ini indikator sasaran

akan dapat diukur guna pengukuran pencapaian sasaran.



















kepedulian masyarakat dengan adanya usulan-usulan organisasi sosial, karang






Kinerja

Besaran/Vol

ume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan

Kemampuan Petugas

dan Pendamping Sosial

Pemberdayaan KAT dan

PMKS lainnya

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

orang dan

KPM

petugas dan

pendamping

sosial

pemberdaya

an fakir

miskin,

KAT dan

PMKS

lainnya

488,929,000.00

2 Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

Dinas Sosial

Kota

Palembang

106,050,000.00

3 Pengembangan

kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana

publik bagi penyandang

cacat dan lansia

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

orang dan

KPM

pelayanan

dan

perlindunga

n sosial,

hukum bagi

korban

eksploitasi,

perdagangan

perempuan

dan anak

134,410,000.00

4 Pelayanan dan

perlindungan sosial,

Dinas Sosial

Kota

1,173,250,000.

00


hukum bagi korban


perempuan dan anak

Palembang

5 Pelaksanaan KIE

Konseling dan

kampanye sosial bagi

Penyandang Masalah


(PMKS)

Dinas Sosial

Kota

Palembang

236,350,000.00


dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan,

anak cacat, dan anak

nakal

Dinas Sosial

Kota

Palembang

75,918,000.00

7 Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Dinas Sosial

Kota

Palembang

908,971,000.00

8

Koordinasi perumusan

kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan

upaya-upaya

penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

Dinas Sosial

Kota

Palembang

206,635,000.00



menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

laporan,

orang dan penanganan

masalah-


menyangkut

tanggap cepat

darurat kejadian luar

biasa

295,275,000.00

5 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak

terlantar

Dinas Sosial Kota

Palembang

23,145,000.00

6 Pendidikan dan pelatihan

bagi penyandang cacat dan eks trauma

Dinas Sosial

Kota Palembang

24,671,000.00

7 Peningkatan kualitas SDM


masyarakat

Dinas Sosial

Kota

Palembang

170,045,000.00

8 Pengembangan model

kelembagaan perlindungan

sosial

Dinas Sosial

Kota

Palembang

128,800,000.00


BAB III







bermartabat.




Tahun 1945.




Jaminan Sosial Lanjut Usia (BJSLU) bagi lanjut usia non potensial, Bantuan BPNT

bagi keluarga miskin dan bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Jaminan

Sosial Penyandang Cacat Berat (disabilitas).



lainnya.


a. Tujuan






2. Terwujudnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas Terlantar, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti

3. Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial


1. Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD

2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak


3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah

Kabupaten / Kota




Daerah


Daerah

Sasaran 2 : Terwujudnya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,

anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan

pengemis di luar panti

Indikatornya : 1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti

2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya di luar panti

3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan


4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti.

Sasaran 3 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan

Sosial Daerah Kabupaten / Kota

Indikatornya : Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana daerah Kabupaten / Kota














BAB IV

PENUTUP










Palembang, 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA PALEMBANG

Heri Aprian, SH

NIP. 196504051989031015












kepedulian masyarakat dengan adanya usulan-usulan organisasi sosial, karang






Kinerja

Besaran/Vol

ume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Peningkatan

Kemampuan Petugas

dan Pendamping Sosial

Pemberdayaan KAT dan

PMKS lainnya

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

orang dan

KPM

petugas dan

pendamping

sosial

pemberdaya

an fakir

miskin,

KAT dan

PMKS

lainnya

488,929,000.00


berusaha bagi keluarga

miskin

Dinas Sosial

Kota

Palembang

106,050,000.00

3 Pengembangan

kebijakan tentang akses

sarana dan prasarana

publik bagi penyandang

cacat dan lansia

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

orang dan

KPM

pelayanan

dan

perlindunga

n sosial,

hukum bagi

korban

eksploitasi,

perdagangan

perempuan

134,410,000.00


dan anak

4 Pelayanan dan

perlindungan sosial,

hukum bagi korban


perempuan dan anak

Dinas Sosial

Kota

Palembang

1,173,250,000.

00

5 Pelaksanaan KIE

Konseling dan

kampanye sosial bagi

Penyandang Masalah


(PMKS)

Dinas Sosial

Kota

Palembang

236,350,000.00


dan praktek belajar kerja

bagi anak terlantar

termasuk anak jalanan,

anak cacat, dan anak

nakal

Dinas Sosial

Kota

Palembang

75,918,000.00

7 Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

Dinas Sosial

Kota

Palembang

908,971,000.00

8

Koordinasi perumusan

kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan

upaya-upaya

penanggulangan

kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

Dinas Sosial

Kota

Palembang

206,635,000.00



menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian

luar biasa

Dinas Sosial

Kota

Palembang

Jumlah

laporan,

orang dan

penanganan

masalah-

masalah

strategis yang

menyangkut

tanggap cepat

darurat

kejadian luar

biasa

295,275,000.00

5 Peningkatan keterampilan

tenaga pembinaan anak

terlantar

Dinas Sosial

Kota

Palembang

23,145,000.00

6 Pendidikan dan pelatihan

bagi penyandang cacat dan

eks trauma

Dinas Sosial

Kota

Palembang

24,671,000.00

7 Peningkatan kualitas SDM


masyarakat

Dinas Sosial

Kota

Palembang

170,045,000.00

8 Pengembangan model

kelembagaan perlindungan

sosial

Dinas Sosial

Kota

Palembang

128,800,000.00


BAB III







bermartabat.




Tahun 1945.




Jaminan Sosial Lanjut Usia (BJSLU) bagi lanjut usia non potensial, Bantuan BPNT

bagi keluarga miskin dan bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Jaminan

Sosial Penyandang Cacat Berat (disabilitas).



lainnya.


a. Tujuan






2. Terwujudnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas Terlantar, anak


3. Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial


1. Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD

2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak



3. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah

Kabupaten / Kota



Daerah


Daerah






























28

TABEL 2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

KOTA PALEMBANG

DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU INDIKATIF

(JUTAAN RP) PROGRAM/KEGIATA

N LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (JUTAAN RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,985,755,500.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,985,755,500.00

Penyediaan jasa surat menyurat

DinasSosial Kota Palembang

Jumlah lembar materai yang digunakan

1800 lembarmaterai

8,610,000.00 Penyediaan jasa surat menyurat


Jumlah lembar materai yang digunakan

1800 lembarmaterai

8,610,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Jumlah bulan rekening yang dibayarkan

11 bulan rekening

150,000,000.00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Jumlah bulan rekening yang dibayarkan

11 bulan rekening

150,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Jumlah unit kendaraan yang menerima jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

34 Unit Kendaraan

26,250,000.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Jumlah unit kendaraan yang menerima jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

34 Unit Kendaraan

26,250,000.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan


Jumlah orang yang menerima jasa administrasi keuangan

15 orang 142,906,500.00 Penyediaan jasa administrasi keuangan



15 orang 142,906,500.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Sosial Kota

Jumlah jenis alat-alat kebersihan kantor

100 jenis 40,000,000.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Jumlah jenis alat-alat kebersihan kantor

100 jenis 40,000,000.00

29

Palembang

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Jumlah unit perbaikan Peralatan Kantor Yang Diperbaiki

80 unit 42,000,000.00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Jumlah unit perbaikan Peralatan Kantor Yang Diperbaiki

80 unit 42,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor


Jumlah jenis alat tulis kantor

200 jenis 73,500,000.00 Penyediaan alat tulis kantor



200 jenis 73,500,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah cetakan dan jumlah barang cetakan dan penggandaan

154.720cetakan dan penggandaan

149,350,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah cetakan dan jumlah barang cetakan dan penggandaan

154.720cetakan dan penggandaan

149,350,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

20 jenis 26,625,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



20 jenis 26,625,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor


Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor

288 unit 279,177,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor



288 unit 279,177,000.00

Penyediaan Peralatan rumah tangga


Jumlah jenis peralatan rumah tangga

10 jenis 11,025,000.00 Penyediaan Peralatan rumah tangga



10 jenis 11,025,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Jenis (Sumeks, Sripo, Kompas, Sindo, dan

21,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 Jenis (Sumeks, Sripo, Kompas, Sindo, dan

21,000,000.00

30

Majalah Dahsyat)

Majalah Dahsyat)

Penyediaan bahan logistik kantor


Jumlah bulan tabung gas yang digunakan

11 bulan tabung

6,000,000.00 Penyediaan bahan logistik kantor



11 bulan tabung

6,000,000.00

Penyediaan makanan dan minuman


Jumlah kali makan dan minum pegawai

3.286 kali 126,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman



3.286 kali 126,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Jumlah kali rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

50 kali 482,312,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Jumlah kali rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

50 kali 482,312,000.00

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap


Jumlah jasa dan gaji pegawai Non PNSD

58 orang 1,404,000,000.00 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap



58 orang 1,404,000,000.00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,124,750,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,124,750,000.00

Pembangunan gedung kantor


Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 Gedung 2,500,000,000.00 Pembangunan gedung kantor

Dinas Sosial Kota Palembang Jumlah gedung

kantor yang dibangun

1 Gedung 2,500,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor


Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 gedung 15,750,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor


Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 gedung 15,750,000.00

Pemeliharaan DinasSo Jumlah unit 36 609,000,000.00 Pemeliharaan DinasSosial Jumlah unit 36 609,000,000.00

31

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

sial Kota Palembang

kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

kendaraan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Palembang

kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

kendaraan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

191,000,000.00 Program peningkatan disiplin aparatur

191,000,000.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya

110 stel 126,000,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya

110 stel 126,000,000.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu

110 stel 65,000,000.00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



110 stel 65,000,000.00

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

250,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

250,000,000.00

Pendidikan dan pelatihan formal


Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan

2 kegiatan

150,000,000.00 Pendidikan dan pelatihan formal



2 kegiatan

150,000,000.00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Jumlah laporan Sosialiasasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan dan gepeng

1 laporan 100,000,000.00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan


Jumlah laporan Sosialiasasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan dan gepeng

1 laporan 100,000,000.00

5 Program peningkatan pengembangan

253,767,713.00 Program peningkatan pengembangan

253,767,713.00

32

system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 laporan 237,767,713.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 laporan 237,767,713.00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


Jumlah laporan keuangan semesteran

2 laporan 8,000,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran



2 laporan 8,000,000.00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 laporan 8,000,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



1 laporan 8,000,000.00

6

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3,256,466,000 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3,256,466,000

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya


Jumlah orang dan KPM petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

60 orang KPM PKH dan laporan

3,202,055,000.00 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya


Jumlah orang dan KPM petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

60 orang KPM PKH dan laporan

3,202,055,000.00

33

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial


Jumlah orang yang mengikuti pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

50 orang 54,411,000.00 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial



50 orang 54,411,000.00

7

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5,275,026,000.00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5,275,026,000.00

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak


Jumlah orang dan laporan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

710 orang laporan

3,526,026,000.00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak



710 orang laporan

3,526,026,000.00

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


Jumlah laporan dalam pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2 laporan 781,420,000.00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



2 laporan 781,420,000.00

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS


Jumlah buah peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

50 buah 108,800,000.00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS



50 buah 108,800,000.00

Penanganan Dinas Jumlah laporan, 9 laporan 858,780,000.00 Penanganan Dinas Sosial Jumlah laporan, 9 laporan 858,780,000.00

34

masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Sosial Kota Palembang

orang dan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa

masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota Palembang

orang dan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa

8 Program Pembinaan Anak Terlantar

28,395,000.00 Program Pembinaan Anak Terlantar

28,395,000.00

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar


Jumlah laporan penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

1 laporan 28,395,000.00 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar



1 laporan 28,395,000.00

9

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

176,750,000.00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

176,750,000.00

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan


Jumlah laporan pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

1 laporan 50,000,000.00 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan



1 laporan 50,000,000.00

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma


Jumlah laporan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

1 laporan 126,750,000.00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma



1 laporan 126,750,000.00

10

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1,266,841,000.00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1,266,841,000.00

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

DinasSosial Kota Palemb

Jumlah laporan peningkatan peran aktif masyarakat

3 laporan 109,620,000.00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha


Jumlah laporan peningkatan peran aktif masyarakat

3 laporan 109,620,000.00

35

ang dan dunia usaha dan dunia usaha

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat


Jumlah orang dan PSM dalam peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

589 orang dan PSM

174,841,000.00 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat


Jumlah orang dan PSM dalam peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

589 orang dan PSM

174,841,000.00

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat


Jumlah laporan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

11 laporan

982,380,000.00 Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat


Jumlah laporan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

11 laporan

982,380,000.00


Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan

dalam Tapkin, namun upaya tersebut masih belum cukup karena beberapa kendala

sehingga target Tapkin belum sepenuhnya dapat dicapai. Hambatan yang ada berupa:

Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan memberi sedekah

kepada para pengemis atau membeli apa yang dijajakan oleh pedagang asongan

dipersimpangan jalan khususnya persimpangan lampu merah.

Secara kuantitas anak jalanan, pengamen, gelandangan dan pengemis di

persimpangan jalan sudah berkurang karena diantaranya sudah ada yang dibina

dan dilatih.

Masih adanya orang-orang gila psikotik yang berkeliaran dijalan-jalan dan

tempat-tempat umum disinyalir dikirim lintas wilayah.

Masih adanya data kemiskinan yang telah tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kota Palembang dimasa

yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Meningkatkan sosialisasi kepada pengguna jalan untuk tidak memberi sedekah

kepada pengemis / pengamen dan tidak membeli apa yang dijajakan oleh

pedagang asongan dipersimpangan jalan, sosialisasi melalui mobil penerangan,

penyebaran leaflet, papan pengumuman, billboard, media cetak dan elektronik.

Meningkatkan kegiatan patroli, penertiban secara terpadu (yustisi) terhadap orang

yang mengeksploitasi anak dalam usaha ekonomi, perbuatan tersebut sangat

membahayakan keselamatan anak, karena itu sangat bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk hasil penjangkauan yang

dilakukan oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang untuk

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Meningkatkan kegiatan verifikasi data miskin Kota Palembang agar data miskin

Kota Palembang menjadi tepat sasaran.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah.













lakukan. Hal inilah yang menjadi salah satu problema yang ada dan tidak ada habis-

habisnya di kota-kota besar.







ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga





Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan

sosial dan perlindungan sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.


menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan

semuanya, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal.

Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator setingkat outcome.


Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan RENSTRA

Dinas Sosial Kota Palembang tahun 2018-2023 dengan IKU ini indikator sasaran

akan dapat diukur guna pengukuran pencapaian sasaran.













Daerah


Daerah






























23

Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kota Palembang

No Indikator Kinerja

Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan

Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

1 Persentase (%) PMKS skala

Kabupaten/Kota yang

memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan

dasar

80%

85% 73,2%

2 Persentase (%) korban

bencana skala

Kabupaten/Kota yang

menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat

80%

100% 100%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat

lengkap

80%

100% 100%

4 Persentase (%) penyandang

cacat fisik dan mental, serta

lanjut usia tidak potensial

yang telah menerima jaminan

sosial

40%

80% 69,78%


Kabupaten/Kota yang

menerima program

pemberdayaan sosial melalui

Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) atau kelompok

sosial ekonomi sejenis

80%

85% 83,19%

24

lainnya

6 Pesentase (%) Wahana


Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan


60%

60% 60%

7 Persentase (%) Panti Sosial

skala Kabupaten/Kota yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan


80%

90% 100%

25


Kota Palembang


Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi


Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

1 Persentase penyandang cacat

fisik dan mental, serta lanjut

usia tidak potensial yang

telah menerima jaminan

sosial

83

100 100 100 100 83,98 100 100

2 Persentase PMKS skala kota

yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

88

100 100 100 100 81,11 100 100

3 Persentase PMKS yang

tertangani 100

80 83 85 88 100 85 88

4 Persentase Wahana


Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana kesejahteraan

sosial

50

85 88 90 93 60 90 93

5 Persentase korban bencana

yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana


lengkap

100

100 100 100 100 100 100 100

26


yang menerima bantuan

sosial selama masa tanggap

darurat

100

45 50 55 60 100 55 60

27

28


Kota Palembang


Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi


Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)


Kabupaten/Kota yang



dasar

80%

85% 73,2%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang



80%

100% 100%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana


lengkap

80%

100% 100%




40%

80% 69,78%

29


sosial


Kabupaten/Kota yang

menerima program





lainnya

80%

85% 83,19%



Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan


60%

60% 60%



menyediakan sarana

prasarana pelayanan


80%

90% 100%

30

31


Kota Palembang

32


Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi


Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)


Kabupaten/Kota yang



dasar

80%

85% 85% 85% 85% 100% 82% 82% 85%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang



80%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana


lengkap

80%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%





sosial

40%

900

orang

900

orang

900

orang

900

orang 63% 65% 65%

900

orang


Kabupaten/Kota yang

menerima program





lainnya

80%

85% 85% 85% 85% 28% 28% 28% 85%

33



Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan


60%

45% 45% 45% 45% 82% 82% 82% 50%



menyediakan sarana

prasarana pelayanan


80%

6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100% 100% 100% 100%


Kota Palembang

34


Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi


Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

1 Persentase penyandang cacat

fisik dan mental, serta lanjut

usia tidak potensial yang

telah menerima jaminan

sosial

83

100 100 100 100 83,98 100 100

2 Persentase PMKS skala kota

yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

88

100 100 100 100 81,11 100 100

3 Persentase PMKS yang

tertangani 100

80 83 85 88 100 85 88

4 Persentase Wahana


Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana kesejahteraan

sosial

50

85 88 90 93 60 90 93


yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana


lengkap

100

100 100 100 100 100 100 100


yang menerima bantuan

sosial selama masa tanggap

darurat

100

45 50 55 60 100 55 60

35


Kota Palembang


Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi


Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

36


Kabupaten/Kota yang



dasar

80%

85% 73,2%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang



80%

100% 100%


bencana skala

Kabupaten/Kota yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana


lengkap

80%

100% 100%





sosial

40%

80% 69,78%


Kabupaten/Kota yang

menerima program





lainnya

80%

85% 83,19%



Berbasis Masyarakat

(WKBSM) yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan

60%

60% 60%

37




menyediakan sarana

prasarana pelayanan


80%

90% 100%

38


Kota Palembang


Target

SPM/standar

nasional

Target

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan

Analisis n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

n-2

(2018)

n-1

(2019)

n

(2020)

n+1

(2021)

1 Persentase Penyandang

Disabilitas Terlantar yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

di luar panti

83

80 83 85 88 83,98 85 88

2 Persentase Anak Terlantar

yang terpenuhi kebutuhan


88

60 63 65 68 81,11 65 68

3 Persentase Lanjut Usia

Terlantar yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar

panti

100

80 83 85 88 100 85 88

4 Persentase Gelandangan dan

Pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar

panti

50

60 63 65 68 60 65 68

5 Persentase Korban Bencana

alam dan sosial yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya

pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana daerah

Kabupaten / Kota

100

100 100 100 100 100 100 100

39

6 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Atas Layanan

Perangkat Daerah

100

80 85 90 95 100 90 95



Rencana Kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan, berikut indikator

dan target kinerjanya yang telah diwujudkan di tahun 2019. Program yang





3. Program pembinaan anak terlantar



6. Program Pelayananan Administrasi Perkantoran.





Keuangan.

























19


Rencana Kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan, berikut

indikator dan target kinerjanya yang telah diwujudkan di tahun 2017. Program yang





3. Program pembinaan anak terlantar.


5. Program pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial.


8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.





Keuangan.







Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kota Palembang

Nama SKPD : Dinas Sosial Kota Palembang

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun

(2017+ 2018)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2018)

Target program

dan kegiatan (Renja SKPD tahun

berjalan (2019)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun 2019)

Target Renja SKPD Tahun (2018)

Realisasi Renja SKPD tahun (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (5+7+8)

01 13 01

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

13 01 01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 299,89%

Output

Tersedianya jasa surat-menyurat

Outcome

Terpenuhinya jasa surat-menyurat

13 01 01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input dana 100,00% 96,10% 100,00% 96,10% 95,33% 287,53%

Output

jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


Listrik

Outcome

Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13 01 01

03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 200,00%

Output

Terlaksananya pengelolaan barang SKPD

Outcome

Tertibnya pengelolaan barang SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan

13 01 01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Input Dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,61% 299,61%

Output

jumlah STNK dalam penyediaan jasa/ pemeliharaan /perizinan kendaraan dinas operasional

Outcome

Terpenuhinya kebutuhan Jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan dinas

13 01 01

07

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Input dana 100,00% 94,83% 100,00% 94,83% 99,00% 288,66%

Output

jumlah orang pengelolaan adm keuangan


Outcome

Terpenuhinya jasa admiistrasi keuangan

13 01 01

08

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Input dana 100,00% 99,93% 100,00% 99,93% 100,00% 299,86%

Output

jumlah pegawai honor kebersihan kantor

Outcome

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

13 01 01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 299,99%

Output

jumlah perbaikan peralatan kantor

Outcome

Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor kantor

13 01 01

10

Penyediaan ATK Input dana

100,00% 99,94% 100,00% 99,94% 100,00% 299,88%

Output jumlah penyediaan ATK

Outcome

Terpenuhinya ATK

13 01 01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 299,97%

Output

jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Outcome

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

13 01 01

12

Penyediaan komponen Instalasi listrik

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 299,99%

Output

jumlah komponen instalasi listrik


Outcome

Terpenuhinya komponen instalasi listrik

13 01 01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input dana 100,00% 99,27% 100,00% 99,27% 100,00% 298,54%

Output

jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome

13 01 01

14

Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Input dana 100,00% - 100,00% - - -

Output

jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga

Outcome

13 01 01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Input dana 100,00% 99,98% 100,00% 99,98% 99,93% 299,89%

Output Jumlah bahan bacaan

Outcome

Terpenuhinya Publikasi dan Informasi Pegawai Aparatur Dinas

13 01 01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Input 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00%

Output

Outcome

13 01 01

17

Penyediaan makanan minuman

Input dana 100,00% 99,98% 100,00% 99,98% 99,93% 299,89%


Output

Tersedianya makan minum pegawai/ rapat

Outcome

Tersedianya makan minum pegawai/ rapat

13 01 01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00%

Output

jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi/keluar daerah

Outcome

Terpenuhinya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13 01 01

20

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

Input dana 100,00% 98,56% 100,00% 98,56% 89,52% 286,64%

Output

jumlah pegawai honor keamanan dan ketertiban kantor

Outcome

Terpenuhinya jasa keamanan dan ketertiban kantor

01 13 01

02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

13 01 02

3 Pembangunan gedung kantor

Input dana 100,00% - 100,00% - - -

Output

Jumlah gedung kantor yang di bangun

Outcome

Terpenuhinya gedung kantor yang telah dibangun

13 01 02

5 Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

Input dana 100,00% - 100,00% 100,00% 98,93% 198,93%


Output

Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibeli

Outcome

Terpenuhinya kendaraan dinas / operasional yang dipelihara

13 01 02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input dana 100,00% 99,96% 100,00% 99,96% 100,00% 299,92%

Output

Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan 5 UPTD

Outcome

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kelancaran kerja

13 01 02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Input dana 100,00% 99,50% 100,00% 99,50% 97,63% 296,63%

Output

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

Outcome

Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

01 13 01

03

Program Peningkatan Disiplin aparatur

13 01 03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Input Dana 100,00% 99,45% 100,00% 99,45% 99,49% 298,39%

Output Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

Outcome

Terpenuhinya Peningkatan Disiplin


Aparatur

Output Tersedianya pakaian korpri

Outcome

Terpenuhinya pakaian korpri

13 01 03

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Input Dana 100,00% 99,09% 100,00% 99,09% - 198,18%

Output Tersedianya pakaian khusus hari-hari

Outcome

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari

Outcome

Meningkatnya disiplin aparatur

01 13 01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

13 01 05

06

Peningkatan Manajemen Mutu Aparatur

Input dana 100,00% 99,99% 100,00% 99,99% - 199,98%

Output

Pembinaan mental pegawai

Outcome

Terciptanya disiplin aparatur

13 01 05

01

Pendidikan dan pelatihan formal

Input dana 100,00% - 100,00% - - -

Output

Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan

Outcome

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

13 01 05

02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Input dana 100,00% - 100,00% - - -

Output Jumlah laporan


Sosialisasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan dan gepeng

Outcome

Terciptanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan

01 13

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13 01 0

6 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,74% 295,74%

output laporan kinerja lakip dan renstra selesai disusun

outcome

Tercapainya Akuntabilitas kinerja dengan baik

13 01 06

02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Input Dana 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% - 100,00%

Output laporan semesteran selesai disusun

Outcome

tercapainya akuntabilitas kierja dengan baik

13 01 06

04

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 200,00%

Output

laporan bulanan, LKPJ, LPPD semesteran tahun dinas selesai disusun


Outcome

Tercapainya Akuntabilitas kinerja dengan baik

01 13 01

15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA

13 01 15

01

Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Input dana 100,00% 97,63% 100,00% 97,63% 64,92% 260,18%

Output

Terlaksananya pembinaan petugas pendamping dan operator PKH dan terampilnya wanita rawan sosial ekonomi

Outco

me

terwujudnya pembinaan petugas pendamping dan operator PKH dan terampilnya wanita rawan sosial ekonomi

13 01 15

02

Pelatihan Keterampilan dan berusaha Bagi keluarga miskin

Input dana 100,00% 94,24% 100,00% 94,24% - 188,48%

Output

Pelatihan Keterampilan dan bimbingan kewirausahaan Bagi keluarga miskin

Outco

me

keluarga miskin mendapatkan bimbingan kewirausahaan bagi keluarga miskin

13 13 1 0 Pelatihan Keterampilan Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 300,00%


5 5 Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Output terbantunya keluarga eks pejuang

Outco

me

meningkatnya kesejahteraan eks pejuang

01 13 01

16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

13 01 16

02

Pelayanan Dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan Dan Anak

Input dana 100,00% 98,17% 100,00% 98,17% 98,40% 294,74%

Output

Anjal, Gepeng dan Pengamen, orgil, pedagang asongan harus dibina dan ditertibkan

Outcome

berkurangnya Anjal, Gepeng dan Pengamen, orgil,pedagang asongan dan penyandang PMKS

13 01 16

03

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Input Dana 100,00% 98,94% 100,00% 98,94% 99,99% 297,87

Output

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pendataan dan Validasi BPJS Bagi Warga Miskin

Outco

me

Warga miskin mendapat pelayanan BPJS secara gratis


13 01 16

07

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Input dana 100,00% 99,89% 100,00% 99,89% - 199,78%

Output

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Outco

me Terdatanya PMKS

13 01 16

10

Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

Input dana 100,00% 99,64% 100,00% 99,64% 99,88% 299,16%

Output Tersedianya sarana tanggap darurat

Outco

me

tercapainya penanganan masalah strategis, tanggap darurat dan kejadian luar biasa

01 06 07

17

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

01 06 17

03

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

Input Dana 100,00% - 100,00% - 100% 100,00%

Output


Outco

me

Terpenuhinya penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar


01 13 01

18

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

13 01 18

01

Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

Input Dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00%

Output

Tercapainya kesejahteraan pendata/pendamping penyandang disabilitas

Outco

me

Terpenuhinya kesejahteraan pendata/pendamping penyandang disabilitas

13 01 18

04

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma

Input dana 100,00% 98,19% 100,00% 98,19% 99,99% 296,37%

Output

terlaksananya kegiatan pendampingan santunan untuk penyandang cacat lansia, eks pejuang

Outco

me terpenuhinya santunan bagi penyandang cacat

01 13 01

21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

13 01 21

01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Input dana 100,00% - 100,00% - 100,00% 100,00%

Output Terbinanya PPUT,PPUM, Salon Kecantikan, dan


Pemangkas Rambut dengan baik

Outco

me

pembinaan dan penertiban serta kesadaran para pengelolah meningkat

13 01 21

02

Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan sosial Masyarakat

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 300,00%

Output Terampilnya pengurus Karang Taruna

Outco

me

pengurus karang taruna dan pimpinan panti mendapatkan ilmu pengetahuan

13 01 21

03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Input dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,65% 299,65%

Output Termotivasinya dan terampilnya UKS

Outco

me

meningkatnya keterampilan pengurus panti dan karang taruna

13 01 21

04

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Input dana 100,00% - 100,00% - - -

Output

terlaksananya pembinaan dan operasional LBK, LK3, PERTUNI

Outco

me

terpenuhinya layanan sosial terhadap masyarakat


BAB IV

PENUTUP










Palembang, 2020

KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA PALEMBANG

Heri Aprian, SH

NIP. 196504051989031015


40

TABEL 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERKIRAAN MAJU RENCANA KERJA SKPD

KOTA PALEMBANG TAHUN 2020

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020

Program / Kegiatan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Kebutuhan Dana / Pagu

Sumber Dana Capaian Indikatif (Rp)

Kerja

1 2 3 4 5 6 7

1 6 Sosial

1 6 1 Dinas Sosial 17,291,039,000.00

1 6 1 5 Belanja Tidak Langsung 8,291,039,000.00

Gaji PNS

1 6 1 5 Belanja Langsung 9,000,000,000.00

1 6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,985,755,500.00

1 6 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jasa surat menyurat Dinas Sosial Kota Palembang

1800 lembar materai 8,610,000.00

APBD

1 6 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


11 rekening 150,000,000.00

APBD

1 6 1 1 6 Penyediaan jasa Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Sosial Kota 34 unit kendaraan APBD

41

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Palembang 26,250,000.00

1 6 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan



15 orang 142,906,500.00

APBD

1 6 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jenis alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor


100 jenis 40,000,000.00

APBD

1 6 1 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah unit perbaikan peralatan kerja


80 unit 42,000,000.00

APBD

1 6 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor



200 jenis 73,500,000.00

APBD

1 6 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan


154.720 cetakan penggandaan

149,350,000.00

APBD

1 6 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



20 jenis 23,625,000.00

APBD

1 6 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



288 unit 279,177,000.00

APBD

1 6 1 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga



10 jenis 11,025,000.00 APBD

42

1 6 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


5 Jenis (Sumeks, Sripo, Kompas, Sindo, dan Majalah Dahsyat)

21,000,000.00

APBD

1 6 1 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor



11 tabung gas 6,000,000.00

APBD

1 6 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman



3.286 kali 126,000,000.00

APBD

1 6 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah


50 kali 482,312,000.00

APBD

1 6 1 1 20 Penyediaan jas tenaga pegawai tidak tetap



58 orang 1,404,000,000.00

APBD

1 6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3,391,450,000.00

1 6 1 2 3 Pembangunan gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun


1 gedung 2,500,000,000.00 APBD

1 6 1 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional


4 unit 266,700,000.00 APBD

1 6 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang dipelihara


1 gedung 15,750,000.00 APBD

1 6 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas Dinas Sosial Kota 36 kendaraan APBD

43

kendaraan dinas/operasional

/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

Palembang 609,000,000.00

1 6 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur

191,000,000.00

1 6 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah stel pakaian dinas beserta perrlengkapannya


110 stel 126,000,000.00

APBD

1 6 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



110 stel 65,000,000.00

APBD

1 6 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

250,000,000.00

1 6 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal



2 kegiatan 150,000,000.00 APBD

1 6 1 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah laporan Sosialisasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan dan gepeng


1 laporan 100,000,000.00 APBD

1 6 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

253,767,713.00

44

1 6 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


3 laporan

237,767,713.00

APBD

1 6 1 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran



2 laporan 8,000,000.00

APBD

1 6 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



1 laporan 8,000,000.00

APBD

1 6 1 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3,256,466,000.00

1 6 1 15 1 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Jumlah orang KPM dan laporan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan lainnya


60 orang KPM PKH dan Laporan

3,202,055,000.00 APBD

1 6 1 15 5 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial



50 orang 54,411,000.00

APBD

1 6 1 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

5,275,026,000.00

45

Sosial

1 6 1 16 2 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak



710 orang 3,526,026,000.00 APBD

1 6 1 16 3 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



2 laporan

781,420,000.00

APBD

1 6 1 16 7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS



50 buah

108,800,000.00

APBD

1 6 1 16 10 Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

9 laporan

858,780,000.00

APBD

1 6 1 17 Program Pembinaan Anak Terlantar

28,395,000.00

1 6 1 17 3 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar


1 laporan 28,395,000.00

1 6 1 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

176,750,000.00

46

1 6 1 18 1 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan



1 laporan 50,000,000.00

APBD

1 6 1 18 4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma



1 laporan

126,750,000.00

APBD

1 6 1 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

444,306,000.00

1 6 1 21 1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Jumlah laporan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha


3 laporan

109,620,000.00

APBD

1 6 1 21 2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

Jumlah laporan dalam peningkatan jenjang kerjasama pelaku-


1 laporan/1 bulan 52,905,000.00

APBD

1 6 1 21 3 Peningkatan Kualitas SDM Kegiatan peringatan hari pahlawan


1 bulan 80,350,000.00

APBD

Peningkatan rasa kepedulian terhadap lansia

1 bulan 30,776,000.00

Pembinaan Tuna Rungu/Gerkatin binaan Dinas Sosial Kesejahteraan Sosial

12 bulan 53,475,000.00

47

Pembinaan Pertuni binaan Dinas Sosial

12 bulan 24,675,000.00

seleksi pengurus KT, Orsos, PSM, TKSK

12 bulan 41,545,000.00

1 6 1 21 4 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan sosial

Kegiatan Pembinaan LKS/LKSA se Kota Palembang


1 laporan/ 1 bulan 50,960,000.00 APBD

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH - Palembang

Documents