RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN · PDF filePT Wiranta Bhuana Raya ... Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Semarang - Demak Gambar 3 Lay Out Persimpangan ... disertai gambar rencana

MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)

RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK) SUB PROYEK SEMARANG-DEMAK

,fl- -

WSP International PT Eskapindo Matra

PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia

PT Prospera Consulting Eng.

RP535v 6

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi ................... .. .................................................................................. I

Daftar Tabel ......................... ... ....................................................................... II

A. Deskripsi Proyek 1

B. Hasil Survey Sensus 1

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali ................... .. ................................ 2

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ............................ .. 5

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 6

F. Monitoring dan Pelaporan ....................... ... ................................................. 8

G. Jadwal dan Pembiayaan 9

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Semarang - Demak

Gambar 3 Lay Out Persimpangan

Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Daftar Harga Pasar dari Bank BR1

Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan ....................................... 3

Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Semarang - Demak Tahun Anggaran 2006 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

RENCANA KERJA

PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)

SUB PROYEK SEMARANG - DEMAK

A. Deskripsi Proyek

Semarang-Demak, adalah salah satu dari Sub-project SRIP, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan merupakan bagian dari Koridor Pantura yang menghubungkan dua Kota Utama di Jawa yaitu Jakarta dan Surabaya. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis dari Sub-project Semarang- Demak.

Peningkatan kapasitas (Capacity Expansion-CAPEX) sub-project ini adalah untuk sepanjang 20.1 km yang diawali dari jembatan Tol C di Kecamatan Genuk pada Km. 03+100 (STA.0+000) sampai dengan pertigaan arah Demak Kota dan Kota Kudus, di Kecamatan Demak pada Km. 23+400 (STA.20+110).

Kegiatan fisik yang akan dilakukan berupa :

Penambahan ruang milik jalan (rumija) untuk dilakukan perkerasan dalam rangka pembuatan frontage road sepanjang 1.300 m; Perkerasan bahu jalan selebar 2 m; dan Perbaikan persimpangan (Intersection) sesuai standar desain Dep. PU.

Gambar rute jalan secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.

Dengan pelebaran ini, maka hambatan karena penyempitan dari ruas Semarang-Demak akan bisa diatasi, disainping itu terdapat 5 (lima) persimpangan yang dikaji ulang kesesuaian designnya disepanjang sub- project, namun hanya 2 (dua) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan, lay out simpang tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. dan Gambar 4.

B. Hasil Survey Sensus

Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 3 - 9 Februari 2006,

diidentifikasi hal-hal sbb :

1. Luas lahan yang akan dibebaskan

2. Bangunan yang akan terkena

90 m2 atau

6 bidang

r Bangunan terkena sebagian : 4 U n i t

Bangunan terkena seluruh

3. Tanaman yang akan terkena

: 84 Unit

: 2 pohon

4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena : 92 KK

Pemilik : 5 KK

Penyewa : 4 KK

Pemilik KioslPKL : 83 KK

(Pemilik kios = 52 KK, PKL = 31 KK)

Jumlah KK yang harus pindah : 85 KK

Untuk pemilik tidak ada bangunan yang terkena seluruhnya, sedang untuk

penyewa hanya 1 KK yang akan terkena seluruhnya dan akan memindahkan

bangunannya ke lahan dibelakangnya. Namun apabila ada warga yang

berkeinginan untuk melepaskan sisa tanah yang ada, maka prosesnya

dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bentuk

penyelesaiannya

Adapun bangunan kioslPKL yang berada di lahan milik jalan (rumjia) di

sepanjang jalan Kaligawe dan terkena seluruhnya yaitu sebanyak 83 Unit akan

dipindahkan ke lokasi yang disediakan Pemerintah Kota Semarang. Rincian

data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada

Tabel B I . berikut ini.

Diruas ini (STA. 2+960 sampai STA. 3+300) pada sisi Selatan masuk dalam

wilayah Kelurahan Genuksari dan Banjardowo terdapat pula 53 unit bangunan

tinggal danlatau tempat usaha yang berimpit dengan Rumija. Namun demikian

mereka keberatan apabila harus pindah, karena telah lama menempati lokasi

tersebut dan merupakan sumber penghasilan utama dan satu-satunya.

Rencana penanganan yang akan dilakukan adalah dengan penyesuaian

design (DED) dengan mengoptimalisasi lahan yang tersedia, rencana design

dapat dilihat pada Gambar 5.

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi,

yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain

yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 5 KK pemilik yang

akan terkena proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang

tunai.

Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan

Tanah (PPT) adalah sebagai berikut :

m w 'w 'wem e u w w 'ueunaies wm w Y ! I I ~ YW UW^ ml=

m l wli~W=~ ueunaleg mms 1wm1laadua~ '--=k uss '--ad isipon

IIP 4 ! " 8 'W 'Y"1SrI 'iUOCBPL " F l las-

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah agar sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi

besaran harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).

Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rurnah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya

memerlukan biaya atau investasi.

Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis. dan

produktivitas tanaman.

Fasilitasi lokasi penampungan untuk bangunan kios1PKL yang menempati

lahan milik jalan.

Terdapat 4 KK penyewa yaitu 2 KK penyewa bangunan milik Suhartono yang

digunakan untuk usaha Studi Foto dan Kantor Pos, sisa bangunannya masih layak

untuk digunakan dan tidak berkeinginan untuk pindah karena usahanya yang

sudah mapan serta memiliki banyak pelanggan. Sedangkan 2 KK penyewa lahan

dan bangunan milik Hj. Mukrimah yaitu 1 KK (M.Shokip) yang menyewa lahan

saja sedangkan bangunannya merupakan milik sendiri dan digunakan untuk usaha

reparasi jok serta akan mendapat kompensasi. Uang kompensasi yang diterima

akan digunakan untuk membangunkan kembali bangunan usaha di lahan yang

masih milik Hj. Mukrimah. Untuk 1 KK penyewa lainnya yaitu Sriani yang menyewa

bangunan semi permanen milik Hj. Mukrimah dan baru menempati selama 4 bulan

dimana sisa bangunannya tidak layak untuk digunakan akan rnendapat

kompensasi biaya pindah serta difasilitasi untuk mencari tempat sewa baru di

lokasi sekitar.

Program pemukiman kembali akan dilakukan terhadap pemilik kioslPKL yang

menempati lahan rumija di sepanjang jalan Kaligawe yaitu terdapat 83 unit

bangunan milik 83 KK ke lahan milik Dinas Pengairan Kota Semarang di Desa

Trimulyo, Kecamatan Genuk tepat di depan Kawasan Industri Banjardowo yang

berjarak sekitar 500 m dari lokasi semula. Pemanfaatan atas lahan dan bangunan

yang disediakan tidak dikenakan biaya sewa namun nantinya akan dikenakan

biaya retribusi.

Saat ini telah dibangun sebanyak 16 unit bangunan kios, akan dilanjutkan

pembangunan 67 unit dengan dana berasal APBD Kota Semarang Tahun

Anggaran 2006. Namun untuk menciptakan kondisi sanitasi lingkungan yang

sehat, maka pada lokasi penampungan akan disediakan sarana MCK (mandi cuci

kakus) sebanyak 2 unit dan 1 unit sumur gali sebagai sumber air bersih. Fasilitas

tersebut nantinya akan menjadi tanggungjawab WTP untuk mengelolanya.

Program pemukiman kembali akan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai

berikut :

1. Sosialisasi terhadap para pemilik kioslPKL pada bulan Mei 2006;

2. Musyawarah mengenai rencana penempatan pada bangunan kios/PKL

pengganti pada bulan Mei 2006

3. Pembangunan bangunan kios1PKL sebanyak 67 unit dan 1 unit tempat

reparasi jok pada bulan Juni 2006;

4. Pemindahan pemilik kios1PKL sebanyak 83 KK dan penyewa sebanyak 2 KK

penyewa dengan biaya pindah Rp. 300.000,- per KK pada bulan Agustus

2006;

5. Pengosongan lahan atau pembongkaran bangunan kios/PKL sebanyak 83 unit

dan 1 unit bangunan usaha reparasi jok pada bulan Agustus 2006;

6. Pengamanan lahan rumija yang telah dikosongkan dengan pemasangan

Papan Pengumuman Larangan pemanfaatan pada bulan Agustus 2006.

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek

Sosialisasi dilakukan di Kantor Kecamatan Genuk dengan mengundang

warga yang terkena proyek (WTP) baik pemilik, penyewa maupun pemilik

bangunan kioslPKL, tokoh masyarakat setempat, aparat kelurahan dan

kecamatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Semarang dan

Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Metropolitan

Propinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan

tentang tujuan proyek, manfaatnya serta konsekuensi adanya proyek dengan

disertai gambar rencana kegiatan.

Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana

pembebasan tanah, mekanismenya dan jadwal kegiatan yang berkaitan

dengan pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan serta

penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan

diterima warga.

Sedangkan untuk WTP pemilik bangunan kioslPKL juga akan diinformasikan

tentang rencana pemindahan, desain bangunan, jadwal pembangunan,

jadwal pemindahan, dan jadwal pembongkaran bangunan kios/PKL lama dan

musyawarah penempatan pemilik kios pada bangunan kios baru termasuk

didalamnya mengenai pengalokasian posisi masing-masing pemilik.

Kegiatan ini akan dilaksanakan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan

pemilik bangunan kios/PKL dan dihadiri pihak proyek.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT).

Bappeda dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (PZJJ)

Metropolitan Provinsi Jawa Tengah. Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab

untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel G1.

Walikota Semarang sebagai penanggungjawab program akan

mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk

untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran

Bappeda pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam

pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas

Sosial, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan

Nasional (BPN), Camat Genuk serta Lurah Trimulyo, Genuksari dan

Banjardowo.

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset

lain yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai

rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang

timbul dari proyek yang akan dilaksanakan, serta sosialisasi tentang jadwal

pembangunan tempat penampungan, Jadwal pemberian biaya pindah,

jadwal pemindahan lokasi baru, dan jadwal pembongkaran bangunan usaha

lama;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan

mekanisme penempatan pemilik bangunan usahalPKL pada lokasi dan

bangunan baru;

6. Melaksanakan pembayaran kompensasi, biaya pindah dan penempatan

pemilik kios pada bangunan kios baru kepada WTP;

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan

bangunan terkena proyek;

8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus

pindah;

9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk

kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya

dipublikasikan;

11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang

masa kerjanya;

12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Walikota Semarang,

Tim Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat

dalam Tabel G1.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

relokasi, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Pemerintah

Kota Semarang sebagai penanggung jawab program. Keluhan, keberatan dan

usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat

ke alamat Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum di Kantor Walikota Semarang

Jalan Pemuda No. 148 Telp. 024- 3513366 pswt 1270, 1271. 1273, 1275, serta

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Metropolitan

Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada

PMU-SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina

Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap

pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP,

maka Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala

Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Provinsi Jawa

Tengah dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada

Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari

untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan

pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,

usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh

masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP

dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan

melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor

proyek, kantor pemda, dan kantor desalkelurahan. Bagan alir proses

tersebut terlampir.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan

ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat

pada lampiran.

F. Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang pada

saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari

unsur Pemerintah Kota Semarang (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi, atau

unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi

pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar

dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action

plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat,

pengadaan tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali,

termasuk pembangunan kembali fasumlfasos, pembangunan tempat usaha

penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan

tingkat kehidupan warga terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan

dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk

mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya

penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan 1

keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan

pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan

yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan

tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan dan

Jembatan Metropolitan Provinsi Jawa Tengah dan Unit Sosial Safeguard

Bank Dunia - Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai

dilaksanakan pada Mei sampai Oktober 2006 dan dibiayai melalui ABPD Kota

Semarang dan APBN Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan

dan sumber pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1.

E

P

9

5

n z

B ".

i ,"

8 -. 2

P

1 E

x 3

e ;p

8 2 g- F

O

8 3

1 '3 3 3

4 ij*;

g, s z

3 l ""P

i .r+

8 d

B B z z

LEGEND : T = 3 Legr Intemedion x = 4 Leg% Intersectio"

REPUBLIC OF INDONESIA r MINISTRY OF PROJECT WORKS W DIRECTORATE GENERALOF REGIONAL HIGHWAY

SEMARANG - DEMAK Km. 03 + 000 - 09 + 000 SMG

Gambar 2. PETA RUTE

SUB PROJECT SEMARANG - DEMAK

PROVINCE CENTRAL JAVA

LEGEND : T = 3 Legs lnle,sedion X = 4 LW* ln te~ct ion

SEMARANG - DEMAK Km. 09 + O00 - l 5 + 000 SMG R:Tm%r\HarilTramr ?dmy!P& Rupa BumlU-Smarang-Dan* 00tOm- 15+ Om SM@

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PROJECT WORKS DIRECTORATE GENERALOF HIGHWAY

AWP - 1 ROUTE MAP

SUB PROJECT SEMARANG - DEMAK i PROVINCE

CENTRAL JAVA

LEGEND : T = 3 Legs Interredion SEMARANG - DEMAK Km. 14 + 000 - 20 + 000 SMG x = 4 Lqlslntersection R :Haui barn0 SUWY i Pets Rupa Buml U-Smarang -Oemak 15+W0- 20+0M SMG

DIAGRAM ALUR M E K A N I S M E PENYAMPAIAN K E L U H A N

PMU-SRIF a Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi

Proses (mengacu Perpres 3612005)

Pembayaran Kompensasi

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP

Proses l

WTP - Bappeda

C

- Kepala Saîker P2JJ (Manajer Subproyek) - Kepala Satker P2JJ (Manajer Subproyek)

- Tim Monitoring

Investigasi dilakukan oleh Bappeda & Saîker

v

dalam I 2 hari kerja

- Panitia Pengadaan Tanah (PPT) - Bappeda

Tidak Sepakat Sepakat

Tidak Sepakat Bupati

Tidak Sepakat Gubemur Lokal

Tidak Sepakat Menteri Dalatn Negeri

Implementasi

C Pencabutan Hak atas Tanah oleh Presiden

=FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

KabupatenIKota: .................. ........................ Sub-project:

Periode pelaporan: ................

I l I I 2. Pemukiman kembali3

Aktivitas

KONSULTASI 1. Kompensasi2

l Lampirkan: kopi jadwal pemukiman kembali yanc

- Jumlali kios

Rencana Kerja Dari LARAP

- I dipublikasikan IMPLEMENTASI

l I l l - Jurnlah fasilitas i

(mesjid, selcolah, 1

Tanggal

Laporan ~ e m 2 j u a n ' Ca ta tan

1. Pembayaran kompensasi Isantunanlpesangon termasuk biaya pindah 2. Persiapan lokasi pemiikiman kenibali untulc : - Jumlah rumah

' l ika kolri!ii 11dsk menciikupi. sil i i l i laii diaiinakan lemhsr Senas rainhulia~i Kuiisulia\i i i i i iu l kompenrasi adalnli iiie!i=eliai 0 1 liar~i;i pasar. ( n ) 1adnii1 i>iii i iL peiiihayaraii k<iiiipensasi, dan (iiil Lcp~1111111kiln iise~. besdrati dan heniuk koiii{ii.!ivii\i ho~isuliasi iiiiiiik pernukiii i i i i kl.iiihsli zdalvli ineligr.iiJ1 I iI iiid\ii i l peiiiinid;ili.iii , 1 8 1 k i lnsi pci i~i~id: i l iun (iii) pemiiid;iii.iii rasililar (scpcni iiir.slid. sek<ilaliI d;iii .;ir.ii,;i iiiliuiii

Targe t Kemajuanl status di lapangan

Lampirkan: kopi t anda terima

Masalah & rencana tindak lanjut

Lampirkan: kopt notulensi kesepakatan

Aktivitas

pusl<esmas)

J u m l a h s a r a n a umum (jaringau listrik, pipa a i r

3. Pemukiman Icembali . Jumlah orang yang

dipindah

- Jumlali fasilitas

- Jumlali sa rana umum

4. Sertifikasi t anah - Jumlah sertifikat baru

di lahan pemulciman kembali

- Jumlah sertifikat yang direvisi

S. Keluhan a tau pengaduan - Jumlah Iceluhan yang

diterima

- Jumlah kelulian yang telah diselesaikan

Rencana Kerja Dari LARAP

Catatan Laporan ~ e m a j u a n '

Lampirkan: kopi sertifikat

Kemajuanl s ta tus di lapangan

Lampirkan: - Daftar keluhan yang

diajukan

Masalah & rencana t indak lanjut

Lampirkan: - Kopi respon yang diberikan

DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK

Gambar 1. Situasi dan kondisi

persimpangan SMDM-04 di Wilayah Kelurahan Trimulyo

Kecamatan Genuk

Gambar 2. Sebagian lahan dan bangunan terkena pembebasan untuk

persimpangan SMDM-04

Gambar 3. Situasi dan Kondisi

Persimpangan SMDM-05 di Wilayah Kelurahan

Bandjardowo Kecamatan Genuk