RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019sikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/bapenas20180718... · Kelembagaan Satuan Pendidikan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan

1

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019‘PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS’

Moris NuaimiKepala Sub Direktorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan

Disampaikan Dalam Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran TA 2019Bogor, 18 Juli 2018

RKP 2019 SEBAGAI PENUTUP KABINET KERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Melanjutkan

Reformasi bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

Mempercepat Pembangunan

Infrastruktur

untuk Memperkuat

Fondasi Pembangunan

yang Berkualitas

Memacu Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta

Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antar wilayah

Memacu Investasi dan Infrastruktur

untuk Pertumbuhan

dan Pemerataan

Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan

Berkualitas

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

2

RKP 2019KESINAMBUNGAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOWS PROGRAM

2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)

untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Menajamkan Integrasi

Sumber Pendanaan

Memastikan Pelaksanaan

Program

Menajamkan Prioritas Nasional

Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,

BUMN, PINA dan Swasta

Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek

(satuan 3)

RKP2019

30 PP 24 PP

10 PN 5 PN

2018 2019

3

SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS NASIONAL 2019

Pembangunan Manusia melalui

Pengurangan Kemiskinan dan

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengurangan Kesenjangan antarwilayah

melalui PenguatanKonektivitas dan

Kemaritiman

Peningkatan NilaiTambah Ekonomi danPenciptaan Lapangan

Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan

Jasa Produktif Lainnya

PemantapanKetahanan Energi,

Pangan, dan SumberDaya Air

StabilitasKeamanan

Nasional danKesuksesan

Pemilu

1 2 3 4 5

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Pertumbuhan Ekonomi

5,4–5,8%Tingkat Pengangguran Terbuka

4,8–5,2% Tingkat Kemiskinan

8,5–9,5%Rasio Gini

0,38–0,39Indeks Pembangunan Manusia

71,98

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019

Prioritas Nasional

Prioritas terkait Ditjen

Linjamsos

ISU STRATEGIS PRIORITAS NASIONAL 1PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN

DASAR

Lambatnya penurunan angka kemiskinan

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

(Peringkat HDI Indonesia 2016: 113 dari 188 Negara)

Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentanmendapatkan pelayanan dasar

Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasiketimpangan antarkelompok pendapatan

SLRTPUSKESOS

TKSK

PROGRAM PRIORITAS PN-1“Terkait Program Pemberdayaan Sosial”

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

1

2

3

4

5PN

PP

Pembangunan Rumah KAT

Kegiatan Prioritas PN-1“Terkait Program Pemberdayaan Sosial”

Penguatan PelaksanaanBantuan Sosial dan

Subsidi Tepat Sasaran

Penguatan SistemJaminan Sosial

PengembanganKemitraan Usaha Mikro dan Kecil

(UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar

(UMB)

Pelaksanaan ReformaAgraria

Pengelolaan SumberDaya Alam melaluiPerhutanan Sosial

Peningkatan KesehatanIbu, Anak, Keluarga

Berencana, danKesehatan Reproduksi

Percepatan PenurunanStunting

Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehat

dan PengendalianPenyakit

Peningkatan Akses danMutu Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan EfektivitasPengawasan Obat dan

Makanan

Penyediaan Pendidikyang Berkualitas dan

Merata

Penyediaan AfirmasiPendidikan

PenguatanKelembagaan Satuan

Pendidikan

Peningkatan KualitasPembelajaran dan

Akademik

Penyediaan AksesHunian Layak dan

Terjangkau

Penyediaan AksesAir Minum danSanitasi Layak

Peningkatan KualitasLingkungan di Permukiman

Penguatan Layanandan Rujukan

Terpadu

Penguatan IntegrasiSistem AdministrasiKependudukan dan

Pencatatan Sipil

PercepatanPencapaian SPM di

Daerah

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PP

PN

PP

KP

PercepatanPenguranganKemiskinan

Peningkatan PelayananKesehatan dan Gizi

Masyarakat

Pemerataan LayananPendidikan Berkualitas

Peningkatan AksesMasyarakat Terhadap

Perumahan danPermukiman Layak

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Penguatan Literasiuntuk Kesejahteraan

Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 1

PP 1 PP 2 PP 3Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

PP 4Peningkatan Akses Perumahandan Permukiman Layak PP 5

Peningkatan Tata KelolaLayanan Dasar

Peningkatan indekskondisionalitas PKH bagi 10 Juta KPM

Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai bagi 15,6 juta KPM di seluruh Kabupaten/Kota

Penyaluran subsidi energi tepat sasaran bagi penduduk miskin dan rentan

Pemberian bantuan pendidikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah

Perluasan bantuan iuran kesehatan bagi 107,2 juta jiwa

Pelepasan Tanah ObyekReforma Agraria sebesar 57.323 ha dan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 300 ribu ha

Peningkatan imunisasi dasar sertapenyaluran alat dan obatkontrasepsi

Penurunan stunting melalui pemberianASI eksklusif dan pemberian tablet tambah darah (TTD) selama masa kehamilan.

Perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu

Peningkatan kualitas hunian dan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga

Pemantauan kualitas udara ambien dan pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan di daerah 3T melalui penyediaan fasilitas dasar dan akreditasi lembaga pendidikan

Pelayanan berbasis inklusi sosial melalui penyediaan literasi khusus dan penyuluhan.

Perluasan verifikasi validasi data serta layanan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan

Percepatan kepemilikan dan sinkronisasi dokumen kependudukan (akta kelahiran, NIK)

Penerapan dan penataan kelembagaan SPM di daerah

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA K/L

9

SB Pagu Indikatif

Rancangan Awal RKP

disampaikan

Semua K/L

menuangkan/memasukkan

(input)/mengunggah

Rancangan Renja K/L

menyusun

RancanganRenja K/L

menggunakanSB Pagu

Indikatif sebagaibatas atas;

program, Kegiatan, Sasaran dan Keluaran

(Output) Kegiatan diarahkan untuk

mendukung sasaran pembangunan

Rancangan Renja K/L terdiri atas usulan

Program, Kegiatan, Keluaran (Output)

Kegiatan, Sub Output, Komponen, dan Lokasi yang bersifat prioritas

maupun reguler.

Rancangan Renja K/L hasil penelaahan

K/L

K/L

PPN KEMKEU

Trilateral Meeting I

Approval

PPN KEMKEU

+

K/L Input based on Catatan

Hasil TM

Penelaahan

menghasilkan

1 2

3

4

5

6

5

PEMUTAKHIRAN RANCANGAN RENJA K/L

12

3

4

5

6

7

DIAGRAM SASARAN UNTUK PENGUKURAN KINERJA

❑ Output dan input kegiatan perlumenggambarkan keterkaitan untukpencapaian oucomes Ditjen.

❑ Output kegiatan yang tidak terkait denganoutcomes Ditjen perlu dihilangkan agar adakesinambungan pelaksanaan money followprogram

Indikator Kinerja Program 2018 2019 2020

Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya 45,55 45,55 45,55

Persentase PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

70 70 70

Persentase PSKS Kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

80 80 80

Perlu ada kejelasan penghitungan capaian

indikator kinerja

Saat ini:Capaian indikator kinerja

tidak meningkat

• Potensi Sumber KesejahteraanSosial (PSKS) yang ada saat ini perludioptimalkan perannya dalammendukung Prioritas Nasional

• Peningkatan kualitas dan kualifikasiPSKS yang sudah ada – pelatihandan penataan khusus PSKS yang adasaat ini

JATENG, 33,543

JABAR, 11,857

BANTEN, 6,580

JATIM, 5,373

DIY, 4,767

Pekerja Sosial Masyarakat Terbesar se-Indonesia Tahun 2017

100

10,100

20,100

30,100

40,100

50,100

60,100

70,100

80,100

90,100

Pekerja SosialMasyarakat

Karang Taruna PendampingPKH

PendampingDesa

TenagaKesejahteraan

SosialKecamatan

PendampingNapza

Pekerja Sosial

98,750

51,379

41,336 40,142

7.201

1,079 678

Jum

lah

Pen

dam

pin

g (j

iwa)

Jenis Pendamping

Jumlah Pendamping

PEMETAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSKS YANG ADA SAAT INI

www.bappenas.go.id

SLRT

13

KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGURANGAN

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

LOKASI PRIORITAS

IdentifikasiKEBUTUHAN

PEMENUHAN LIMA ASET DASAR

TARGET LIMA TAHUN

Identitas hukum; Kesehatan; Pendidikan;

Sosial; Infrastruktur dasar

VE

RIF

IKA

SI

KE

BU

TU

HA

N Pembahasan kebutuhan lintas sektor (Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah)

PE

RE

NC

AN

AA

N

DA

N

PE

NG

AN

GG

AR

AN Perencanaan dan

penganggarandalamAPBN/APBD/ sumberpendanaan lain per tahun sesuaitarget

IMP

LE

ME

NT

AS

I

Pelaksanaan dan monitoring

KOORDINASI LINTAS SEKTOR

TARGET LIMA TAHUN DAN TAHUNAN

• Kementerian/Lembaga;• Pemerintah daerah• Swasta• Masyarakat

Prioritas lokasi berdasarkan jumlah/tingkatkemiskinan dan kriteria lain

Identikasi kebutuhan program/kegiatanpenanggulangan kemiskinan dan pemenuhannya

G A P S

www.bappenas.go.id 14

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT

LINTAS SEKTOR

PENUTUP

• Target dan alokasi anggaran dalam Surat Bersama Pagu Indikatif merupakan daftaryang harus diprioritaskan.

• PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran:

• Menyusun Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas yang dirincihingga Proyek Prioritas

• Mengintegrasikan pemanfaatan Belanja K/L, Belanja Non-K/L (Subsidi, PSO,Hibah Daerah), Dana Transfer Khusus, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnyauntuk pendanaan prioritas.

• Di dalam penyusunan pendanaan Rancangan Awal RKP tahun 2019 telah dimulailangkah mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan untuk prioritas.

• Pembahasan detail trilateral meeting pagu anggaran akan dilaksanakan dalamwaktu dekat, perlu disusun mulai saat ini dokumen kelayakan & kesiapan kegiatan(a.l. ToR, RAB, FS, DED, rincian lokasi pelaksanaan)