-
PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
JALAN BRIGJEND KATAMSO NO. 1 WONOSARIGUNUNGKIDUL 55812
http://gunungkidulkab.go.id
(0274) 391 006, 391 089
RKPD2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020TAHUN 2020TAHUN 2020KABUPATEN GUNUNGKIDULKABUPATEN
GUNUNGKIDULKABUPATEN GUNUNGKIDUL
PerubahanPerubahanPerubahan
PERUBAHAN
-
BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33
Tahun 2019;
b. bahwa mendasar pada perkembangan kondisi terkini dan
hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
78
-
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 33);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah
dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
Pasal 2
(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan
Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk
menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menguraikan
perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2020.
(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI Penutup
-
Pasal 3
(1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan
melakukan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat
hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2020
dan
perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2020.
(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Bupati
Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah
Daerah Tahun 2020.
(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 dimuat dalam
Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 4
Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2020 maka
digunakan
program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2020.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten
Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal,
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR
ttd
ttd
27 Agustus 2020
27 Agustus 2020
-
i
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
....................................................................................
ii DAFTAR GAMBAR
.................................................................................
iii BAB I PENDAHULUAN
........................................................................
I-1
1.1. Latar Belakang
.........................................................................
I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
...................................................... 1-3 1.3.
Maksud dan Tujuan
.................................................................
1-4 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2020
................................ 1-5
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020 ....
II-1
2.1. Hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II
................ II-1 2.2. Kendala Pelaksanaan Pelaksanaan Program
dan Kegiatan
pada RKPD Tahun 2019 sampai dengan Semester I .................
II- 17 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ....
III-1
3.1. Kondisi Perekonomian Nasional
................................................ III-1 3.2. Kondisi
Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta ................. III-2
3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul
...................... III-3 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
............................................ III-19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............
IV-1
4.1. Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional, DIY, dan
Gunungkidul
............................................................................
IV-1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
......................... V-1 BAB VI PENUTUP
................................................................................
VI-1
-
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Capaian Rata-rata Kinerja Berdasarkan Sasaran
Kabupaten dalam RKPD Tahun 2020 Semester I ................
II-1
Tabel 2.2 Tingkat Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran
1.... II-2 Tabel 2.3 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung
Sasaran 2.... II-4 Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kinerja Program
pendukung Sasaran 3.... II-5 Tabel 2.5 Tingkat Capaian Kinerja
Program pendukung Sasaran 4.... II-5 Tabel 2.6 Tingkat Capaian
Kinerja Program pendukung Sasaran 5.... II-6 Tabel 2.7 Tingkat
Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 6.... II-7 Tabel 2.8
Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 7.... II-8 Tabel
2.9 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 8.... II-8
Tabel 2.10 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 9....
II-9 Tabel 2.11 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
10 .. II-10 Tabel 2.12 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung
Sasaran 11 .. II-11 Tabel 2.13 Tingkat Capaian Kinerja Program
pendukung Sasaran 12 .. II-11
Tabel 2.14 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 13
.. II-12 Tabel 2.15 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung
Sasaran 14 .. II-13 Tabel 2.16 Capaian Kinerja dan Anggaran
Berdasarkan Perangkat
Daerah dalam RKPD Tahun 2020 Semester I ......................
II-14 Tabel 3.1 Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul
Tahun
2019
...................................................................................
III-4 Tabel 3.2 Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul
Tahun
2020
...................................................................................
III-5 Tabel 3.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten
Gunungkidul
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%) ............... III-8
Tabel 3.4 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) ...................
III-9 Tabel 3.5 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) ...................
III-9 Tabel 3.6 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Persen)
............................ III-10 Tabel 3.7 Indikator
Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2015-2019
...............................................................
III-13 Tabel 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2019
......................................... III-14 Tabel 3.9 Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Gunungkidul pada Perubahan RKPD 2020.........................
III-14 Tabel 3.10 Indikator pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul
Tahun
2015-2019
..........................................................................
III-15 Tabel 3.11 Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019
........ III-15 Tabel 3.12 Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul pada
Perubahan RKPD
2020
...................................................................................
III-16 Tabel 3.13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada
Perubahan RKPD 2020
....................................................... III-17
Tabel 3.14 Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019-2020
...............................................................
III-17 Tabel 3.15 Tabel Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan
Daerah,
APBD Murni dan RAPBD Perubahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
.................................................. III-22
Tabel 3.16 Perkembangan Surplus/defisit dan SiLPA Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2019
......................................... III-27
Tabel 4.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas
Pembangunan DIY, dan Prioritas Pembangunan Gunungkidul Tahun 2020
.................................................. IV-2
Tabel 4.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional, DIY dan
Kabupaten Gunungkidul
.................................................... IV-2
-
iii
Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ....................
IV-3
Tabel 4.4 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan
Daerah Tahun 2020
...........................................................
IV-4
Tabel 5.1 Pagu Perubahan Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun
2020
........................................................................
V-1
Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD
Tahun 2020
........................................................................
V-5
-
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi DIY
............................................ III-2 Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020 .................. III-3
Gambar 3.3 PDRB Kabupaten Gunungkidul 2016-2019 dan
Proyeksi Tahun 2020
...................................................... III-4 Gambar
3.4 Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul dan DIY Tahun
2019
...............................................................................
III-5 Gambar 3.5 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta rupiah) ............... III-6
Gambar 3.6 PDRB Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-
2019 (Juta rupiah)
......................................................... III-7
Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Deflator
Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2015-2019 ............. III-11
Gambar 3.8 Perkembangan ICOR Kabupaten Gunungkidul, Tahun
2015-2019
......................................................................
III-11
Gambar 3.9 Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015 – 2019 ..................................
III-12
Gambar 3.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2014 – 2019................. III-15
Gambar 3.11 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul
2015-2019 dan Proyeksi Tahun 2020
...................................... III-17
-
I - 1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan penjabaran rencana pembangunan
daerah dan
penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019.
Sebagai bagian periode perencanaan jangka menengah tahun
2016-2021, rumusan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 telah
dirancang untuk memastikan keberlanjutan upaya mewujudkan visi,
misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dalam
RKPD Tahun 2020 telah direncanakan arah dan kebijakan operasional
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh
Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD) Tahun 2020.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman dan
acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum
Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang
menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga merupakan
salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai
wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang
bersangkutan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah disusun dengan
memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen
perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.
Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga
dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan
berdasarkan analisis data dan asumsi- asumsi pada saat dokumen
perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang
direncanakan dihar apkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanaan rencana
ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah
disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan
rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan
daerah yang akan dicapai pada tahun 2020.
Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai
Semester I tahun 2020, terjadinya Pandemi COVID 19 memberi dampak
yang
luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan, dan tentunya dalam
proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada saat bersamaan
pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru sebagai
respon terhadap Pandemi COVID 19 yang harus dilaksanakan daerah.
dan memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang
termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun
2018 tentang APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019, adanya
perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan tahun 2020.
Hal ini perlu dilakukan untuk dapat merespon perubahan yang
terjadi, baik yang berupa perubahan kebijakan
78
-
I - 2
pemerintah maupun perubahan kondisi faktual yang mencakup aspek
sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat
melakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan
atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan. Secara umum berkaitan dengan
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun
2020, terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah
daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah
yang menjadi dasar dan arah perubahan rencana pembangunan tahun
2020 antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem
Keuangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan
Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran
2020.
6. Telah dilaksanakannya pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA. 2019 oleh BPK RI dan telah
diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang memerlukan
tindak lanjut;
7. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
-
I - 3
10. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 tahun
2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 tahun
2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 tahun
2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 tahun
2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Penurunan Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian terhadap
target pendapatan daerah;
15. Pemanfaatan SILPA dan SILPA BLUD RSUD Wonosari dan
Puskesmas; 16. Penambahan anggaran pembayaran premi PBI JKN, untuk
pemenuhan
Universal Health Coverage (UHC) sesuai ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
17. Penambahan alokasi anggaran pembayaran Pajak Penerangan
Jalan Umum; 18. Pengembalian kelebihan penerimaan denda. 19.
Penyesuaian program/kegiatan untuk menindaklanjuti amanat
regulasi/kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan di daerah
yang terbit setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun 2020 serta dukungan terhadap pencapaian target dan sasaran
pembangunan nasional berupa: Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran
2020, kegiatan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pemilukada, dan
konvergensi penanganan stunting;
20. Pengalokasian kembali penyertaan modal pemerintah daerah
pada PT Bank BPD DIY sebagai pelaksanaan amanat peraturan
daerah;
21. Pengalokasian kembali anggaran pengamanan Pilkada; 22.
Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik; 23. Pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran secara sangat selektif; 24. Pengalokasian
kembali anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan
Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais) Daerah Istimewa
Yogyakarta; 25. Penyesuaian indikator dan target kinerja Rencana
Kerja Perangkat Daerah; 26. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk
penanganan tanggap darurat dan
pemulihan pasca tanggap darurat dan transisi menuju adat
kebiasaan baru/tatanan normal baru (new normal) Pandemi
COVID-19;
27. Pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan yang bersifat wajib
mengikat dan tidak dapat ditunda
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
adalah: a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;
-
I - 4
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; g. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah Tahun 2018;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019
tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 10);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
Nomor 15);
q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun
2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11); r. Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 33);
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan RKPD tahun 2020 disusun dengan maksud untuk
menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi
lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan.
Perubahan RKPD tahun 2020 perlu disusun dengan tujuan: a.
Memberikan acuan bagi Bupati dan DPRD dalam Penyusunan
Kebijakan
Perubahan Anggaran-Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara
(KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya menjadi dasar
penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
b. Memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.
-
I - 5
1.4. Sistematika Penyajian Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi
Hasil Triwulan II Tahun 2020 Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan
Daerah Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Bab V
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Bab VI Penutup
-
II – 1
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020
Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan
untuk memuat rumusan program/kegiatan pembangunan daerah untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang
telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tahun 2020 merupakan tahun
keempat periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang
tahapan lima tahunan ke-3 dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
2.1. Hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II
Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun
2016 – 2021 terdapat 14 (empat belas) sasaran kabupaten sebagai
berikut : 1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 2.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 3. Ketaatan
masyarakat terhadap hukum meningkat. 4. Kapasitas sumberdaya
masyarakat meningkat. 5. Jumlah penduduk miskin turun. 6. Angka
pengangguran turun. 7. Daya saing pariwisata meningkat. 8.
Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat. 9.
Infrastruktur publik wilayah meningkat. 10. Pertumbuhan ekonomi
daerah meningkat. 11. Pendapatan masyarakat meningkat. 12.
Ketahanan pangan meningkat. 13. Kualitas sumberdaya alam dan
lingkungan hidup meningkat. 14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana meningkat.
Sasaran kabupaten nomor 1, 2, dan 3 merupakan penjabaran misi 1
RPJMD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yakni meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Sasaran nomor 4, 5, dan 6
merupakan penjabaran misi 2 yakni meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang berdaya saing. Sasaran kabupaten nomor 7 dan 8
merupakan penjabaran misi 3 yakni : memantapkan pengelolaan
pariwisata yang profesional. Sasaran kabupaten nomor 9 merupakan
penjabaran misi 4 yakni : meningkatkan infrastruktur yang memadai
untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi
daerah. Sasaran kabupaten nomor 10, 11, dan 12 merupakan penjabaran
misi 5 yakni :
mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif. Sedangkan sasaran kabupaten nomor 13 dan 14
merupakan penjabaran misi 6 yakni : meningkatkan pengelolaan dan
perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Capaian rata-rata realisasi kinerja menurut sasaran pada tahun
2020 sampai dengan triwulan II (dua) atau semester I (satu) adalah
sebagaimana tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1
Capaian Rata-rata Kinerja Berdasarkan Sasaran Kabupaten dalam
RKPD Tahun 2020 sampai dengan Semester I 2020
No. Sasaran
Capaian
Kinerja (%) Anggaran
(%)
1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat 39,59
53,59
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
meningkat 54,88 44,59
3. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Meningkat 22,33 41,00
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat 31,21 21,06
5. Jumlah Penduduk Miskin Menurun 27,85 43,06
6. Angka Pengangguran Menurun 36,13 82,50
-
II – 2
No. Sasaran
Capaian
Kinerja (%) Anggaran
(%)
7. Daya Saing Pariwisata Meningkat 11,53 36,44
8. Pelestarian Budaya Berbasis Pemberdayaan Meningkat 11,1
15,46
9. Infrastruktur Publik Wilayah Meningkat 36,02 37,09
10. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkat 33,73 61,57
11. Pendapatan Masyarakat Meningkat 23,4 77,61
12. Ketahanan Pangan Meningkat 33,18 68,71
13. Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Meningkat 20,94 47,81
14. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Meningkat 31,28
31,53
CAPAIAN RATA-RATA 29,51 47,29
Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat dalam
merealisasikan rancana yang telah disusun karena adanya wabah
covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pengurangan anggaran
sehingga akan berpengaruh pada capaian baik kinerja maupun keuangan
sampai dengan semester I.
Tingkat capaian kinerja dan keuangan pada semester I tahun 2020
sangat dipengaruhi oleh karena adanya kebijakan pemerintah dalam
upaya menangani wabah covid-19 sehingga harus dilakukan pengurangan
anggaran namun belum dibarengi penyesuaian target kinerjanya yang
mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian
kinerja.
Tahun 2020 rata-rata kinerja RKPD berdasarkan sasaran daerah
adalah 29,51% sedangkan untuk capaian anggarannya adalah 47,29%.
Kondisi ini sangat dipengaruhi karena adanya kebijakan untuk
penanganan wabah covid-19 dan perlu menjadi perhatian karena
capaian pada pertengahan tahun belum dapat mencapai 50% dari target
yang ditetapkan pada tahun 2020. Mengingat kondisi dan situasi pada
saat ini yang masih difokuskan dalam penaganan covid-19 maka perlu
dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat
capaian kinerja masih rendah untuk dilakukan identifikasi
permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan langkah untuk
percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
A. Sasaran 1 : Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah
daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diberikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semakin
tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah semakin baik.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator
Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah
daerah. Pada tahun 2019 nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul memperoleh predikat BB, dan diharapkan nilai AKIP
Pemerintah Daerah dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada semua lini.
Sasaran 1 dilaksanakan oleh 47 (empat puluh tujuh) Perangkat
Daerah dengan didukung 38 Program. Sesuai data hasil evaluasi
terhadap capaian kinerja dan anggaran sampai dengan semester I
tahun 2020 untuk capaian program-program pendukung sasaran 1 (satu)
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Tingkat Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan 29,62 38,50
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,66 49,03
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 46,03
52,83
4 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur 49,46 63,35
-
II – 3
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD yang
dievaluasi (%)
K RP
5 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah 57,56 63,23
6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 51,52 58,89
7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 26,27 39,19
8 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan
28,14 51,77
9 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 27,82 14,83
10 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 31,4 30,75
11 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 36,44
38,37
12 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi 44,37 82,72
13 Program Pengembangan Otonomi Desa 37,14 92,06
14 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa 32,77 59,73
15 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 55,67 51,12
16 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 16,67
74,16
17 Program Pengembangan Statistik Daerah 0 32,16
18 Program Persandian dan Pengamanan Informasi 0 68,09
19 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan 15,18 62,22
20 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 21,88
79,19
21 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial,
dan Budaya 38,1 59
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 31,25 59,04
23 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 41,36 38,5
24 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah 50 45,52
25 Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 59,26 85,49
26 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai 34,18
51,95
27 Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS 47,53
42,3
28 Program Penelitian dan Pengembangan 37,04 34,47
29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 41,67 70,06
30 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah
33,33 36,6
31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 36,66
29,72
32 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 33,33
52,23
33 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 43,09 72,01
34 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah 54,62 24,32
35 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 41,67
42,8
36 Program Pembinaan Wilayah 20 70,66
37 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 44,58 80,27
38 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 31,57 39,2
RATA-RATA 36,10 53,59
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi dari
seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran
peningkatan akuntabiltas kinerja pemerintahan, rata-rata realisasi
capain program pendukung pencapaian sasaran 1 sebesar 36,10% dengan
capaian anggaran sebesar 53,59%. Tingkat capaian kinerja dan
keuangan pada semester I tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh karena
adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menangani wabah covid-19
sehingga harus dilakukan pengurangan anggaran namun tidak dibarengi
penyesuaian target kinerjanya yang mengakibatkan capaian keuangan
lebih tinggi dari capaian kinerja.
Terdapat 2 (dua) program pada Dinas Komunikasi dan Informatika
yang sampai dengan semester I belum ada realisasi kinerja tetapi
sudah ada realisasi keuangan yaitu Program Pengembangan Statistik
Daerah dan Program Persandian dan Pengamanan Informasi. Belum
adanya capaian kinerja dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah
dalam upaya menangani wabah covid-19. Kondisi ini perlu menjadi
perhatian karena capaian pada pertengahan tahun belum dapat
mencapai 50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Tingkat
capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian
keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk
penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan
-
II – 4
penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan
capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama,
sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan
target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian
keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja. Perlu dilakukan
pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian
kinerja masih rendah, dilakukan identifikasi permasalahan yang ada,
selanjutnya dirumuskan langkah untuk percepatan pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan. B. Sasaran 2 : Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah yang ditunjukkan dengan indikator opini BPK
terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran ini didukung
oleh 7 (tujuh) program, yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah
yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Inspektorat
Daerah.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah Meningkat adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3
Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 2
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1 2 3 4
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 45,84 41,07
2 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah 54,76 24,26
3 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 102,29 23,2
4 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan
Daerah 58,27 73,81
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Aset Daerah 35 79,68
6 Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah 58,9 34,12
7 Program Pengembangan Pendapatan Daerah 29,09 36,01
RATA-RATA 54,88 44,59
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program
pendukung mencapai 54,88% sedangkan untuk capaian anggaran sebesar
44,59%. Dari data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara
umum program dan kegiatan pembangunan yang dirancang untuk mencapai
sasaran 2 sudah baik, meskipun demikian masih perlu mendapatkan
perhatian untuk capaian relasisasi yang tidak seimbang antara
capaian kinerja dibandingkan dengan capaian keuangannya
C. Sasaran 3 : Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat
terhadap hukum yang ditunjukkan dengan indikator indeks
kententraman dan ketertiban masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks
kententraman dan ketertiban masyarakat menunjukkan ketaatan
masyarakat terhadap hukum semakin baik. Sasaran 3 ini didukung 5
(lima) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah
yakni Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran ketaatan masyarakat terhadap
hukum meningkat adalah sebagai berikut:
-
II – 5
Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
3
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(%)
K RP
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 22,5 36,59
2 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman,
Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal 19,76 27,27
3 Program Penegakan Peraturan Daerah 25,75 100
4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik
Sosial
19,34 30,21
5 Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan
Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lsm 24,29 10,95
RATA-RATA 22,33 41,00
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum
dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program mencapai
22,33% sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 41,00%. Tingkat
capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian
keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk
penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok
ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih
dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan
capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian
anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari
capaian kinerja. Tingkat capaian ini masih sangat rendah mengingat
pada saat ini sudah pada akhir semester I, sehingga perlu
diinvetarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya agar dapat
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapakan.
D. Sasaran 4 : Kapasitas sumberdaya masyarakat meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya
masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator indeks pembangunan
manusia. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia
menunjukkan kapasitas sumberdaya masyarakat semakin baik. Sasaran
ini didukung oleh 20 (dua puluh) program yang diampu 5 (lima)
Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk
mencapai sasaran Kapasitas sumberdaya masyarakat meningkat
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
4
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
dievaluasi (%)
K RP
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat 16,83 15,06
2 Program Pendidikan Dasar SD 24,11 24,11
3 Program Pendidikan Dasar SMP 16,54 24,01
4 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan 8,78 3,77
5 Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan 68,40 3,23
6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 60,40 10,30
7 Program Kesehatan Keluarga 25,06 14,78
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
62,50 13,77
-
II – 6
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
dievaluasi (%)
K RP
9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12,44 1,59
10 Program Pencegahan Penyakit 27,61 3,37
11 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana
Prasarana Pelayanan Kesehatan 10,00 0,10
12 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan 40,00 31,34
13 Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas 50,00
14,74
14 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 31,00
12,16
15 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 20,00 0,47
16 Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender 20,41 71,82
17 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera 19,89
29,38
18 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan
Kewirausahaan Pemuda 35,37 23,73
19 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 52,64 59,04
20 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 22,14 64,39
RATA-RATA 31,21 21,06
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat
dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung
mencapai 31,21% dengan capaian anggaran 21.06%. Dari data capaian
tersebut dapai dilihat sasaran 4 ini masih sangat rendah sehingga
diperlukan upaya terobosan untuk mencapai target yang telah
ditetapkan.
E. Sasaran 5 : Jumlah penduduk miskin turun
Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin
yang ditunjukkan dengan indikator angka kemiskinan. Semakin rendah
angka kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami
penurunan. Sasaran ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daaerah
yaitu Dinas Sosial dan DP3AKBPMD dan didukung dengan 3 (tiga)
program.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Jumlah penduduk miskin turun
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
5
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
dievaluasi (%)
K RP
1 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 42,5 47,24
2 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial 23 40,55
3 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan 18,06 41,39
RATA-RATA 27,85 43,06
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat
dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung
mencapai 27,85% dengan realisasi anggaran 43,06%. Dari data capaian
tersebut diketahui bahwa Tingkat capaian kinerja lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena
adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak
disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk
penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang
lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah
menggunakan target setelah penyesuaian
-
II – 7
anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi
dari capaian kinerja. F. Sasaran 6 : Angka pengangguran menurun
Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran yang
ditunjukkan dengan indikator angka pengangguran. Semakin rendah
angka pengangguran menunjukkan jumlah pengangguran mengalami
penurunan. Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program yang diampu
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Angka pengangguran menurun
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
6
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi
(%)
K RP
1 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja 33,33 98,94
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 63,89 33,11
3 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 22,29 100
4 Program Pengembangan Transmigrasi 25 97,94
RATA-RATA 36,13 82,50
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran penurunan angka pengangguran dapat dilihat
bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 36,13%
dengan realisasi anggaran 82,50%. Dari data capaian tersebut
diketahui bahwa tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya
pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai
dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan
capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama,
sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan
target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian
keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja
G. Sasaran 7 : Daya saing pariwisata meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata
yang ditunjukkan dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan
nusantara dan wisatawan mancanegara; dan lama tinggal wisatawan
nusantara dan wisatawan mancanegara. Semakin tinggi jumlah
kunjungan wisatawan nusantara dan
wisatawan mancanegara; dan lama tinggal wisatawan nusantara dan
wisatawan mancanegara menunjukkan daya saing pariwisata semakin
baik.
Isu strategis pembangunan daerah yang menjadi prioritas untuk
ditangani pada tahun 2020 salah satunya adalah sektor Pariwisata
sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan
sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi pemacu perkembangan
pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Berbagai
potensi pariwisata yang dimiliki akan dikembangkan seiring dan
sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan DIY terutama
potensi pengembangan Pantai Selatan dan Kawasan Geopark.
Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Pantai Selatan Jawa
(Pansela) memiliki panjang pantai lebih kurang 72 km dan terpanjang
di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mempunyai jumlah pantai lebih
dari 100 pantai, yang baru dikembangkan sebanyak 41 pantai. Pansela
merupakan destinasi pariwisata penyumbang PAD sektor pariwisata
terbesar di Kabupaten Gunungkidul.
Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai anggota Global UNESCO
Geopark pada Tahun 2016. Terdapat 13 Geosite Geosite diantaranya
Gunung api Purba Nglanggeran Patuk, Geosite Endapan Laut Tua dan
Fosil, Gedangsari, Geosite Gua Pindul, Karangmojo,Geosite Kali
Suci, Semanu, Geosite Luweng Jomblang, Semanu, Geosite Pantai
Siung-Wediombo, Geosite Lembah Kering Purba Sadeng,
Girisubo,Geosite Air Terjun Sri Getuk,Geosite Pantai
Baron-Kukup-Krakal,Geosite
-
II – 8
Luweng Cokro, Geosite Gua Ngingrong, Biosite Geoforest Wanagama,
Biosite Geoforest Turunan. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga)
program yang diampu oleh Dinas Pariwisata.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Daya saing pariwisata
meningkat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.8 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
7
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(%)
K RP
1 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata 9,83 36,5
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi
Pariwisata 9,76 39,91
3 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
dan Kelembagaan Pariwisata 15 32,91
RATA-RATA 11,53 36,44
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan daya saing pariwisata dapat dilihat
bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 11,53%
dan realisasi anggaran 36,44%. Dari data capaian tersebut dapat
dilihat tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan
anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan
penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian
kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk
perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah
penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih
tinggi dari capaian kinerja. H. Sasaran 8 : Pelestarian budaya
berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian budaya
berbasis pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator
indeks pelestarian budaya. Semakin tinggi nilai indeks pelestarian
budaya menunjukkan pelestarian budaya berbasis pemberdayaan
masyarakat semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program
yang diampu oleh Dinas Kebudayaan.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pelestarian budaya berbasis
pemberdayaan masyarakat meningkat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.9
Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 8
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
dievaluasi (%)
K RP
1 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni,
dan Tradisi
11,02 10,3
2 Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan
Sastra 14,29 28,77
3 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan
Warisan dan Nilai Budaya 8 7,32
RATA-RATA 11,1 15,46
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan pelestarian budaya berbasis
pemberdayaan masyarakat dapat dilihat bahwa rata-rata capain
kinerja program pendukung mencapai 11,1% dengan realisasi anggaran
15,46%. Dari data capaian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian
keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk
-
II – 9
penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok
ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih
dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan
capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian
anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari
capaian kinerja.
I. Sasaran 9 : Infrastruktur publik wilayah meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur publik
wilayah yang ditunjukkan dengan indikator indeks ketersediaan
infrastruktur wilayah. Semakin tinggi nilai indeks ketersediaan
infrastruktur wilayah menunjukkan pelayanan infrastruktur publik
semakin baik. Sasaran ini didukung dengan 14 program yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan
Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas
Perhubungan ; serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Infrastruktur publik wilayah
meningkat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.10
Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 9
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1
Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
0 19,81
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
32,37 21,22
3 Program Penyelenggaraan Pembangunan
Gedung 14,58 0,47
4 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 21,67 26,79
5 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan
berat 100 14,35
6 Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan
Rumah Susun 63,68 44,01
7 Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan
permukiman
0 59,38
8 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan
Ruang 3,85 85,29
9 Program Pelaksanaan Dan Pengawasan
Pertanahan Dan Penataan Ruang 12,44 1,62
10 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perhubungan 25 56,55
11 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Umum dan Barang 73,65 55,75
12 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi 66,83 55,82
13 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran
54,55 56,69
14 Program Pembangunan dan Pembinaan
Jaringan Komunikasi Data dan Informatika 35,63 21,48
RATA-RATA 36,02 37,09
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran infrastruktur publik wilayah meningkat dapat
dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program pendukung sampai
akhir semester I Tahun 2020 baru mencapai 36,02% dengan penyerapan
anggaran 37,09% hal ini disebabkan karena adanya pengurangan
anggaran untuk penanganancovid-19 sehingga banyak kegiatan yang
ditunda pelaksanaanya. Untuk Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Program
peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang
dilaksanakan oleh DPUPR capaian kinerjanya masih 0 (nol) Tingkat
capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian
keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran
-
II – 10
untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian
tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja
masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk
perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah
penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih
tinggi dari capaian kinerja, sehingga perlu mendapatkan perhatian
dan upaya penyelesaian masalah lebih instensif agar target dari
program yang telah direncakan dapat tercapai. Program Pengaturan
dan Pembinaan Penataan Ruang capaian kinerjanya masih sangat rendah
baru 3% sedangkan capaian keuangannya sudah 85,29% hal ini
disebabkan karena adanya pengurangan anggaran yang tidak disertai
penyesuaian target kinerjanya shingga perbedaannya sangat tinggi.
J. Sasaran 10 : Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah yang ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi.
Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan
ekonomi daerah semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 8 (delapan)
program, yang diampu oleh 4 Perangkat Daerah yakni Dinas
Sekretariat Daerah; Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah; serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pertumbuhan ekonomi daerah
meningkat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.11 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
10
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
dievaluasi (%)
K RP
1 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi 21,11 26,83
2 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM 27,63 34,02
3 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal
Daerah 16,67 100
4 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan
Pedagang
34,68 50,87
5 PProgram Peningkatan, Pengembangan dan Efisiensi
Perdagangan 28,69 63,03
6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
(IKM) 32,56 58,98
7 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 65,19 86,87
8 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya
Alam 43,33 71,98
RATA-RATA 33,73 61,57
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat
dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung baru
mencapai 33,73% sedangkan untuk capaian anggaran sebesar 61,57%.
Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat
capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran
untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian
tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja
masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk
perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah
penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih
tinggi dari capaian kinerja. Hal ini harus mendapatkan perhatian
yang cukup besar agar target yang telah direncakan dapat tercapai
sehingga masing-masing perangkat daerah sebagai pengampu program
yang mendukung tercapainya sasaran ini harus meningkatkan
koordinasi lebih intensif. K. Sasaran 11 : Pendapatan masyarakat
meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
yang ditunjukkan dengan indikator pendapatan perkapita penduduk.
Semakin tinggi angka pendapatan perkapita penduduk menunjukkan
pendapatan masyarakat semakin
-
II – 11
baik.Sasaran ini didukung oleh 4 program yang diampu oleh 2
Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas
Kelautan dan Perikanan.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pendapatan masyarakat
meningkat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.12 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
11
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 18,24 50,81
2 Program Pemberdayaan Nelayan 14,49 86,27
3 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan 30,46 74,25
4 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian 30,42 99,09
RATA-RATA 23,4 77,61
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran pendapatan masyarakat meningkat dapat dilihat
bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 23,4%
dengan capaian anggaran sebesar 77,61%. Capain kenerja sangat jauh
berbeda dibandingkan dengan capaian keuangan dikarena andanya
pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai
penyesuaian targte kinerja, sehingga penghitungan capaian kinerja
masih dibandingkan dengan target awal.
L. Sasaran 12 : Ketahanan pangan meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang
ditunjukkan dengan indikator jumlah desa rawan pangan. Semakin
sedikit jumlah desa rawan pangan menunjukkan ketahanan pangan
semakin baik.
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diukur dari
aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.
Ketahanan pangan yang meningkat memiliki artian bahwa kemampuan
negara sampai dengan perseorangan dalam menyediakan, mengakses dan
mengkonsumsi pangan mengalami peningkatan, dimana dalam konteks
RPJMD di Kabupaten Gunungkidul diukur dengan indikator menurunnya
jumlah desa rawan pangan.Sasaran ini didukung oleh 5 program uang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi
terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang
diarahkan untuk mencapai sasaran Ketahanan pangan meningkat adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.13 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
12
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 27,86 76
2 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
20,37 95,75
3 Program Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan 34,72 37,1
4 Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan
Hortikultura 48,08 51,1
5 Program Peningkatan Produksi Peternakan 34,85 83,61
RATA-RATA 33,18 68,71
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program, capaian
kinerja sebesar
33,18% dan capaian anggaran sebesar 68,71%. Capaian keuangan
sangat tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja karena
adanya kebijakan untuk penanganan
-
II – 12
wabahn covid-19 yang harus menguirangi anggaran tetapi belum
diikuti penyesuaian target kinerjanya sehingga perlu sinkronisasi
dalam perencanaannya. M. Sasaran 13 : Kualitas sumberdaya alam dan
lingkungan hidup meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
alam dan lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan indikator indeks
kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai indeks kualitas
lingkungan hidup menunjukkan kualitas sumberdaya alam dan
lingkungan hidup semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 5 program
yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Kualitas sumberdaya alam dan
lingkungan hidup meningkat adalah sebagai berikut:
Tabel 2.14
Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 13
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1 Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan 41,66 37,67
2 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Lingkungan Hidup 25 34
3 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 0 100
4 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya 0 5,38
5
Program Pengendalian Pencemaran dan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Lingkungan Hidup
17,5 44,93
6 Program Pengelolaan Sampah Mandiri 41,5 64,86
RATA-RATA 20,94 47,81
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya alam dan
lingkungan hidup dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja
program pendukung mencapai 20,94% dengan serapan keuangan mencapai
47,81%. Adanya wabah Covid-19 yang terjadi pada saat ini
mengakibatkan pelaksanaan kegiatan bayak yang terdunda sehingga
capaian baik kinerja maupun keuangan sampai dengan semester I masih
rendah. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan
tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan
anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan
penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian
kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk
perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah
penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih
tinggi dari capaian kinerja
N. Sasaran 14 : Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
meningkat
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana yang ditunjukkan dengan indikator persentase
desa tangguh bencana. Semakin tinggi persentase desa tangguh
bencana menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana semakin
baik. Sasaran ini didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh
BPBD.
Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program
yang diarahkan untuk mencapai sasaran Kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana meningkat adalah sebagai berikut:
-
II – 13
Tabel 2.15 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran
14
NO Program
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran
RKPD yang dievaluasi (%)
K RP
1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana 38,03 20,12
2 Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi
dan Penanganan Bahaya Kebakaran 24,52 42,93
RATA-RATA 31,28 31,53
Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang
diarahkan untuk
mencapai sasaran peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program
pendukung mencapai 31,28% dengan realisasi keuangan sebesar 31,53%.
Dari data tersebut menunjukkan bahwa
capaian baik kenerja maupun keuangan sampai dengan triwulan I
masih sangat rendah sehingga perlu dikoordinasikan internal secara
lebih intensif. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan
dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya
pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai
dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan
capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama,
sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan
target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian
keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja.
Untuk capaian target kinerja dan anggaran semester 1 Tahun
2020
berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagaimana dalam tabel 2.16
berikut:
-
II – 14
Tabel 2.16 Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat
Daerah dalam RKPD Tahun 2020 Semester I
No. Perangkat Daerah Capaian
Kinerja (%)
Capaian
Anggaran (%) Kendala
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 26.11 15.30 Refocusing
karena pandemi Covid-19 Proses lelang
2 DINAS KESEHATAN 42.06 17.33 Refocusing karena pandemi covid 19
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 88.52 45.50 -
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 38.85 14.88 Refocusing karena pandemi covid
19
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32.18 33.94 -
6 DINAS SOSIAL 42.31 43.78 Refocusing karena pandemi covid 19 7
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 39.84 51.24 Penundaan BKK
8
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
44.29 35.69 Refocusing karena pandemi covid 19
9 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 24.81 37.01 Refocusing karena
pandemi covid 19 10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 30.98 37.77 Refocusing
karena pandemi covid 19
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 45.04 43.04
Refocusing karena pandemi covid 19 Perjanjian kerjasama
tertunda
12 DINAS PERHUBUNGAN 41.07 56.04 Meterisasi belum terlaksana
Target pendapatan belum terpenuhi
13 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 33.90 25.31 Proses
lelang
14 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 36.28 38.59
Refocusing karena pandemi covid 19
15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 36.00 44.76
Refocusing karena pandemi covid 19
16 DINAS KEBUDAYAAN 25.33 10.45 Refocusing karena pandemi covid
19 Kegiatan berupa mengumpulkan massa
17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 34.84 43.53 Refocusing
karena pandemi covid 19 18 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 34.29 56.76
Refocusing karena pandemi covid 19 19 DINAS PARIWISATA 34.02 39.08
Refocusing karena pandemi covid 19
20 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 36.88 61.23 Refocusing karena
pandemi covid 19
21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 41.17 51.37 Refocusing
karena pandemi covid 19 22 INSPEKTORAT DAERAH 43.53 41.41 -
23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 45.72 47.11 Refocusing
karena pandemi covid 19 Buku Informasi pembangunan belum
teralisasi
24 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 41.89 53.02 a. Refocusing
karena pandemi covid 19
-
II – 15
No. Perangkat Daerah Capaian
Kinerja (%)
Capaian
Anggaran (%) Kendala
b. Pihak penyedia jasa kebersihan belum mencairkan termin
pembayaran
c. Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena adanya wabah
covid 19.
d. Survey IKM terkendala covid 19.dan adanya kebijakan bupati
untuk penyusunan IKM ditunda di semester II
e. Rapat penyusunan kebijakan akuntansi ditunda karena menunggu
Permendagri sebagai peraturan pelaksana dari PP no 12 tahun 20
f. Adanya rasionalisasi anggaran pengadaan kendaraan yang
mengakibatkan berkurangnya target pada triwulan II
25 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 36.20
50.20 Seleksi ASN menunggu ijin Pemerintah Pusat
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 37.81 20.52 Proses
lelang
27 SEKRETARIAT DAERAH 44.81 43.50 Refocusing karena pandemi
covid 19
28 SEKRETARIAT DPRD 38.20 40.39 Refocusing karena pandemi covid
19
29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 38.63 27.90 Refocusing
karena pandemi covid 19 Penundaan penyusunan dokumen SKM
30 KECAMATAN WONOSARI 59.50 49.47 Refocusing karena pandemi
covid 19
31 KECAMATAN PALIYAN 54.23 51.39 Refocusing karena pandemi covid
19 32 KECAMATAN PANGGANG 39.26 25.86 Refocusing karena pandemi
covid 19
33 KECAMATAN TEPUS 54.75 48.99 Refocusing karena pandemi covid
19
34 KECAMATAN RONGKOP 32.37 32.51 Refocusing karena pandemi covid
19
35 KECAMATAN SEMANU 50.66 53.92 Refocusing karena pandemi covid
19 36 KECAMATAN PONJONG 35.04 48.54 Refocusing karena pandemi covid
19
37 KECAMATAN KARANGMOJO 51.62 53.11 Refocusing karena pandemi
covid 19
38 KECAMATAN PLAYEN 44.07 59.91 Refocusing karena pandemi covid
19
39 KECAMATAN NGLIPAR 58.08 63.53 Refocusing karena pandemi covid
19 40 KECAMATAN NGAWEN 69.76 55.50 Refocusing karena pandemi covid
19 41 KECAMATAN SEMIN 53.22 64.92 Refocusing karena pandemi covid
19
42 KECAMATAN PATUK 45.06 49.29 Refocusing karena pandemi covid
19
43 KECAMATAN SAPTOSARI 61.66 64.81 Refocusing karena pandemi
covid 19
-
II – 16
No. Perangkat Daerah Capaian
Kinerja (%)
Capaian
Anggaran (%) Kendala
44 KECAMATAN GEDANGSARI 59.53 55.94 Refocusing karena pandemi
covid 19
45 KECAMATAN GIRISUBO 53.15 29.52 Refocusing karena pandemi
covid 19 46 KECAMATAN TANJUNGSARI 48.01 51.57 Refocusing karena
pandemi covid 19 47 KECAMATAN PURWOSARI 45.66 51.11 Refocusing
karena pandemi covid 19
-
II – 17
2.2. Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun
2019 sampai dengan Semester I
A. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga a. Pengelolaan anggaran
belum sesuai ketentuan sehingga rencana yang telah
ditetapkan belum dapat direalisasikan tepat waktu. b. Anggaran
banyak yang dirasionalisasi untuk penanggulanan COVID sehingga
pembangunan sarpras tertunda. c. Sebagian pekerjaan fisik masih
daalam proses lelang dan kontrak
B. Dinas Kesehatan a. Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya
pandemi covid 19
C. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan
Permukiman
a. Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya kebijakan
pengurangan anggaran untuk penanganan covid 19
D. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan
pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk
penanganan covid-19.
b. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran masih baik sehingga
belum mendesak untuk dilaksanakan
E. Satuan Polisi Pamong Praja
a. -
F. Dinas Sosial a. Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya
kebijakan untuk penanganan
covid 19
G. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Kegiatan yang
bersumber dari dana BKK Propinsi yaitu kegiatan padat karya
tidak jadi untuk dilaksanakan atas permintaan Pemerintah
Propinsi DIY
H. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Sebagian kegiatan
ditunda pelaksanaanya karena adanya kebijakan untuk
penanganan covid 19
I. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang a. Refocusing karena pandemi
covid 19
J. Dinas Lingkungan Hidup a. Adanya kegiatan yang ditunda karena
adanya wabah covid-19
K. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Penyerapan dana maupun target kinerja belum maksimal karena
adanya pengurangan dana untuk penanganan pandemi covid 19 dan belum
terlaksananya cetak juknis, formulir masih dalam proses.
b. Penyerapan belum mencapai target karena untuk pelaksanaan
rakor terkait Perjanjian Kerjasama masih ada yang tertunda.
L. Dinas Perhubungan a. Kegiatan meterisasi PJU PLN belum bisa
terlaksana terkendala belum adanya
legalisasi PJU masyarakat b. Biaya upah pungut belum direalisasi
karena pendapatan tidak memenuhi
target yang direncanakan
M. Dinas Komunikasi dan Informatika a. Pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang jasa masih dalam proses pelelangan
-
II – 18
N. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Pelaksanaan
kegiatan pada triwulan I sebagian besar melaksanakan
kegiatan triwulan I yang tertunda akibat adanya covid 19
O. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu a. Terdapat
beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangan belum sesuai
target yang direncanakan karena adanya kebijakan penanganan
covid-19
P. Dinas Kebudayaan a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat
adanya kebijakan pengurangan
anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk penanganan
covid-19. b. Adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan masa yang
mengakibatkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan
Q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan a. Sebagian besar belanja
direalokasi untuk penanganan covid 19 sehingga
pelaksanaan kegiatan ditunda
R. Dinas Kelautan dan Perikanan a. Pelaksanaan kegiatan pada
triwulan II sebagian besar melaksanakan kegiatan
triwulan I yang tertundan akibat adanya covid 19 S. Dinas
Pariwisata
a. Pelaksanaan kegiatan ditunda dari triwulan I menjadi triwulan
IV karena adanya kebijakan untuk penanganan covid 19.
b. Adanya kegiatan yang tidak tercapai targetnya karena adanya
rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19
T. Dinas Pertanian dan Pangan
a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya wabah
Covid-19
R. Dinas Perindustrian dan Perdagangan a. Pelaksanaan beberapa
kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan
pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk
penanganan covid-19
U. Inspektorat Daerah
a. Kegiatan pemeriksaan reguler, riksus, ETL, asistensi
membutuhkan
pertemuan langsung dengan obrik b. Pemeriksaan fisik harus
melihat langsung ke obyek
V. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan
pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk
penanganan covid-19.
b. Belanja cetak Buku Informasi Pembangunan Daerah Kab.
Gunungkidul Tahun 2019 belum dapat direalisasikan
W. Badan Keuangan dan Aset Daerah
a. Pihak penyedia jasa kebersihan belum mencairkan termin
pembayaran b. Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena
adanya wabah covid 19. c. Survey IKM terkendala covid 19.dan adanya
kebijakan bupati untuk
penyusunan IKM ditunda di semester II d. Rapat penyusunan
kebijakan akuntansi ditunda karena menunggu
Permendagri sebagai peraturan pelaksana dari PP no 12 tahun 20
e. Adanya kegiatan yang tidak tercapai targetnya karena adanya
rasionalisasi
anggaran untuk penanganan covid-19 f. Adanya rasionalisasi
anggaran pengadaan kendaraan yang mengakibatkan
berkurangnya target pada triwulan II
-
II – 19
X. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
a. Proses seleksi mengalami penundaan karena panitia seleksi
menunggu izin dari Pemeritah Pusat sehingga belum dapat
dilaksanakan
Y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a. Pelaksanaan kegiatan untuk akomodasi bencana masih dalam
proses pengadaan.
Z. Kecamatan
a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan siklus dan pendampingan
tertunda akibat adanya kebijakan pengurangan anggaran maupun
kegiatan yang dialihkan untuk penanganan covid-19 agar
dikoordinasikan dengan PPTK
AA. Sekretariat Daerah
a. Pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum terserap secara
maksimal karena adanya kebijakan untuk penanganan covid 19
BB. Sekretariat DPRD
a. Pertanggunjawaban ditunda karena menunggu kepastian
penyeseuaian anggaran untuk penangan covid-19 tetapi kegiatan tetap
dilaksanakan
CC. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a. Terdapat penundaan penyusunan Dokumen SKM b. Kegiatan Studi
kesiapan penyelenggaraan Pilkada belum dapat dilaksanakan
karena adanya pandemo covid-19
-
III - 1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Perekonomian daerah adalah gambaran secara umum kondisi
perekonomian dan analisis perekonomian suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu. Perekonomian di Kabupaten Gunungkidul pada tahun
2019 dan juga karakteristik serta prospek perekonomian pada tahun
2020 merupakan rancangan kerangka ekonomi daerah. Kerangka ekonomi
daerah juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten
Gunungkidul serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal
yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.
Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu
indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah. Indikator yang
sederhana dan diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi suatu daerah adalah melalui data Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) yang secara nasional data tersebut bersumber dari
Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses
meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan
yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan
ekonomi akan menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB per
kapita dapat terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan
perkapita penduduknya.
Mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat
digunakan PDRB dalam menelaah kemampuan daerah, untuk menciptakan
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Peran PDRB
menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan
setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi
yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu
daerah. Persentase kenaikan sektor-sektor dari PDRB tahun
sebelumnya dibandingkan tahun pelaksanaan merupakan sektor yang
perlu didorong agar lebih signifikan, atau sebaliknya sektor-sektor
yang stagnan atau turun dapat dilihat kebelakang apa penyebabnya,
sehingga akan lebih meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan
perekonomian daerah dipengaruhi oleh kebijakan dan perekonomian
provinsi maupun nasional, adapun kondisi perekonomian provinsi dan
nasional seperti dibawah ini.
3.1. Kondisi Perekonomian Nasional
Awal tahun 2020 ini Indonesia tengah dilanda pandemi
COVID-19.
Penanggulangannya memerlukan pembatasan fisik (physical
distancing) dan pembatasan sosial (social distancing) masyarakat
yang pada akhirnya berpotensi memunculkan kontraksi perekonomian.
RKP 2020 mengalami perubahan dengan mempertimbangkan kondisi sosial
dan ekonomi di tahun 2020. Disadari bahwa pandemi virus corona
(COVID-19) telah memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan
nasional, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN
2020-2024. RKP 2020 diarahkan untuk mengatasi efek sosial ekonomi
guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) untuk periode 2020-2024. Tema besar RKP 2020 “Peningkatan
Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, yakni mengatasi
akibat dari COVID-19 dari sisi ekonomi dan reformasi sosial. Adapun
fokus pemerintah diarahkan kepada re-focussing anggaran dalam
menangani dampak dari pandemi tersebut di sektor industri
pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional,
reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem
ketahanan bencana.
Pandemi ini cukup mengejutkan dan telah membuat adanya koreksi
pada target sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 yang,
koreksi itu terjadi dikarenakan bergeser dan berkurangnya
pembiayaan pembangunan di tahun 2020 akibat adanya refocussing
anggaran pada upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan
Covid-19.
-
III - 2
Berdasarkan informasi dari Berita Resmi Statistik dari BPS
tertanggal 5 Mei 2020 diketahui bahwa Perekonomian Indonesia
berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga
berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar
harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019
tumbuh sebesar 2,97 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian
triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 10,67 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
(PK-P) sebesar 3,74 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya
mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen (q-to-q). Dari sisi
produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada
beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan
disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. 3.2
Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta
Kondisi Perekonomian DIY pada tahun 2020 tidak terlepas dari
dampak pandemi COVID-19. Terlepas dari dampak COVID-19, Sejak tahun
2015 hingga 2019, rerata realisasi pertumbuhan ekonomi DIY adalah
sebesar 5%. Realisasi angka pertumbuhan ekonomi itu cukup stabil
karena standar deviasi pertumbuhan cukup kecil yaitu: 0,74%. Namun
akibat pandemi COVID-19, diperkirakan bahwa selama tahun 2020 ini,
pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi DIY telah merilis perkiraan variabel makro
ekonomi daerah melalui kegiatan “Koordinasi Tindak Lanjut Hasil
MUSRENBANG Penyusunan RKPD DIY Tahun 2021”, tanggal 27 April
2020.
4,95% 5,05%5,26%
6,20%
6,60%
0,50%
4,20%
2,30%
5,20%
3,10%
6,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DIY Pesimis Moderat Optimis
Sumber: Bappeda DIY, April 2020.
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY
Hasil perkiraan dari Pemerintah DIY, di tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi akan berkisar antara 0,5% hingga 3,10%. Angka pertumbuhan
ekonomi yang pesimis di tahun 2020 adalah 0,5%; angka pertumbuhan
moderatnya adalah
-
III - 3
sebesar 2,3% dan angka pertumbuhan ekonomi yang optimis adalah
sebesar 3,10%. Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik DIY
tanggal 5 Mei 2020, pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan I-2020 tumbuh
negatif 0.17 persen (y-on-y). Pada triwulan 1 tahun 2019, nilai
PDRB ADHK DIY adalah sebesar Rp 25.465 triliun sedangkan Pada
triwulan 1 tahun 2020, nilai PDRB ADHK DIY adalah sebesar Rp Rp
25.422 triliun.
Sumber: BPS DIY, 2020
Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020
3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul 3.3.1 Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Indikator makro lainnya yang digunakan untuk
melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat
memberikan trickle down effect bagi proses pembangunan di suatu
wilayah melalui perluasan kesempatan kerja,
meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya
dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Di masa pandemi COVID-19 dan
menuju pada tahapam New Normal perlu ditingkatkan untuk mendorong
produktivitas sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya
sektor industri pengolahan dan manufaktur yang merupakan penunjang
dalam pencapaian visi daerah yang menitikberatkan pada pariwisata
daerah. Industri pengolahan yang bergerak adalah industri makanan
dan minuman yaitu sebagian besar bergerak pada industri pengolahan
rumah tangga untuk menunjang kepariwisataan, dan industri kayu dan
barang anyaman. Di masa COVID-19, sektor pariwisata yang mengalami
dampak dengan dilakuakn penutupan sektor ini selama hampir 4 bulan.
Pembukaan sektor wisata yang secara bertahap dengan memperhatikan
protokol kesehatan menyebabkan turunnya angka pengunjung yang
berakibat pada sektor Industri pengolahan,jasa dan yang lainnya.
Gambar 3.3 menunjuk