J a l a n J e ndr al A. ya ni No 32 Ma r t a pur a Tel p :( 0511) 4721044 Fax: (0511) 4721546 Website: www. pn- mart a pura.oo.i d Emai l : pn ma rta our a (3>va hoo. co. id PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASI B RENCANA KERJ A PEMBANGUNAN ZONA I NTEGRITAS (Zl) MENUJ U WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WI LAYAH BI ROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019 PADA PENGADI LAN NEGERI MARTAPURA
32
Embed
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Zl) … · 2019-07-29 · Halaman 1 dari 24 Rencana Kerja Pembangunan Zona integritas RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS (Zl) MENUJU
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Jalan Jendral A. yani No 32 MartapuraTelp :(0511)4721044Fax: (0511)4721546
Website: www.pn-martapura.oo.id
Email: pn martaoura (3>vahoo.co.id
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASIB
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAH BEBASKORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019PADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Halaman 1 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona integritas
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAHBEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASIBERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERIMARTAPURA
BAB IPENDAHULUAN
I. UTARBEUKANGPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
menyebutkan bahwa pada lahun 2019 diharapkan dapat drwujudkan:
-kuaiitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.
-pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global.
-kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makln baik.
-SDM aparatur semakin profesional.
-Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi.
Dan pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan tenvujud tata pemerintahan yang baik
dengan birokrasi pemenntahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan
abdi negara. Untuk itu, pedu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja
melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Pengadilan Negeri Martapura sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Instansi
Mahkamah Agung Republik Indonesia lelah menyatakan siap membangun Zona Integritas dengan
menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas pada tanggal 25 Juli tahun 2017 yang pada saat
itu disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar, Kapolres Banjar, Kajari Martapura, Ketua
Pengadiian Agama Martapura serta telah dipublikasikan secara luas melalui media massa, website
dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan
berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bktang pencegahan korupsi
dan peningkatan kuaiitas pelayanan publik;
Dimulai sejak saat itu maka mulai dan Ketua Pengadilan Negeri Martapura yang menjabat hingga
seluruh jajarannya telah pula menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang setiap tahunnya selalui
diperbaharui sebagai wujud dari pemyataan atau janji kepada did sendiri tentang komitmen
melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kesanggupan untuk Mak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
Sebagai tindaklanjut dad Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dad Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka Pengadilan Negeri
Martapura telah pula membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang terakhir di perbaharui melalui SK KetuaPengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3/258/KP.04.10/1/2019 tentang Pembentukan Susunan dan
Struktur Organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Martapura;
Dalam rangka melaksanakan proses Pembangunan Zona Integritas tersebut maka perlu disusun
rencana kerja sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Martapura unluk melaksanakan proses
Pembangunan Zona Integritas tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsl dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
II.DASARHUKUM
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani;
III.MAKSUDDANTUJUAN1.Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Martapura dalam
membangun Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) Tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;
2.Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas (Zl)menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Martapura;
IV.PENGERTIAN UMUMDalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan;1.Zona Integritas (Zl) adaiah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melaluireformasi birokrasi, khususnya dalam rial pencegahan korupsi dan peningkatan kualitaspelayanan publik;
2.Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatuunit keija yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana,penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitaskinerja;
3.Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikankepada suatu unit kerja yang memenuhisebagian besar manajemenperubahan.penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatanakuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4.Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura Kelas IB;5.Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) adalah tim yang bertugas melakukan klarifikasi terhadap
satuan kerja yang akan diusulkan ke TPI, yaitu Tim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan danTim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;\
6.Tim Penilai Internal (TPI) adalah Tim yang telah ditetapkan dengan Swat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 194MKMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;
7.Tim Penilai Nasional (TPN) adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unitkerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas;
neb ^firrt^lsH
ein^^jni scsoS ne^u^ni-UiBS^ *V<3> e
Anggota Area PenataanTata Laksana
H. FAHRUL RIFANI, S.H.6HITAN0VEUANASUTION, S.H., M.Kn.INTAN WIJAYATI, S.E.
Didalam Pembangunan Zona Integntas. maka aba dua komponen yang baras bibangufl otehunit kerja Pengadilan Negeri Martapura, yakni:
1)Komponen Pengungkit;2)Komponen Hasil;
1) Komponen Pengungkita.Manajemen Perubahan
Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satuan Keija yang dibangun, menjadi lebrhbaik sesuai dengan tujuan dan sasaian pembangunan zona integritas.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:1.Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam
membangun Zona Integntas menuju WBK/WBBM.2.Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai
Zona Integntas menuju WBK/WBBM.3.Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan.b.Penataan Tatalaksana
Bertujuan untuk meningkalkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerjayang jelas, efektif, efisien, dan temkur pada Zona Integntas Menuju WBK/WBBM.Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:1.Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pada satuan kerja.2.Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja.3.Meningkatnya kinerja pada satuan keija.
c.Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ISDMPenataan Sistem Manajemen SDM pada satuan kerja bertujuan untuk meningkalkanprofesbnalisme SDM satuan kerja pada Zona Integntas Menuju WBK/WBBM.Target yang ingin dicapai meialui program ini adalah:1.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organtsasi.2.Pola Mutasi Internal Pengukuran indikatir ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi:
3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.3.Penetapan Kinerja Individu Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada:4.Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku. Indikator dilakukan dengan mengacu
pada pelaksanaan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku:5.Sistem Informasi Kepegawaian pada unit keija telah dimutakhirkan secara berkala
d.Penguatan Akuntabilitas KinerjaAkuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja padasatuan kerja.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:1)Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;dan2)Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
e.Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan keija yangbersih dan bebas KKN.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
Halaman 5 dari 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
f. Penguatan Kualitas Pelayanan PublikPeningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas daninovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:1)Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, leblh aman, dan lebib mudab
dijangkau).2)Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang mempetoleh standardisasi pelayanan intemasional;3)Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat tertiadap penyelenggaiaan pelayanan publik.
2) Komponen Hasila.Tetwujudnya Aparatur Pengadilan yang Bersih dan Bebas dart KKN;
Diukurdengan menggunakan ukuran:a)Nilai persepsi korupsi (survei ekstemal) Nilal Indeks persepsi korupsi yang disyaratkan >= 3.6
dan Skala 1-4;danb)Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Presentasi penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang disyaratkan 100%.c)Data yang dipakai dalam pelaporan ini data primer yang dikumputkan melalui instrument
kuesioner. Pelaksanaan survei persepsi korupsi dilaksanakan setlap 6 bulan sekali.b.Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
Diukur melalui diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei ekstemal). Nilai indekspersepsi kualitas pelayanan yang disyaratkan >= 3 (80%) dan Skala 14. Hasil SKM wajibdiinformaslkan kepada publik termasuk metode survei, penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi,minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberttaan online, website satker, ataumedia jejartng sosial. Pelaksanaan survei persepsi korupsi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.Satker Pengadilan wajib melaporkan basil survei kepuasan masyarakat kepada Direktorat JenderalBadan Peradilan Umum.
b. Membuat2014;Nomor27TahunPermenpan RBsesuaiPerubahanPemilihan AgenKriteria
a. Membuat SKdengan tahap:para Staff dimulaiPembahan di antaraPemilihan Agen
- Menetapkan
Pembina Upacara;stmctural sebagaikeija/pejabat
- Pimpinan satuanpegawai lain;setiap hari sepertimencatat kehadirandengan mengisl /member! teladandibawahnya)structuralHakim serta pejabatsatuan kelja, Hakim-
- Pimpinan (Ketuatelah ditindaklanjuti;
cvdlUdSI 5olldrekomendasi yang
monrioring dan^w^it taci c^rfa
atas laporanlaporan tindak lanjutcara menyusundan evaluasi dengantemuan monitoring
- Menindaklanjuti
bulanandan evaluasihasil monitoring
b, Membuat laporansecata bulanan;dan evaluasirapat monitoring
a.Melaksanakanberkala:Integritas secarapembangunan Zonaevaluasi terhadap
Jitetapkan;(.2. Agen Perubahan telah
gunanWBKWBBMpelaksanaanpembandalamsebagai role modelStruktural) berperanHakim serta Pejabatsatuan kerja, Hakim-
4.1. Pimpinan (Ketua
(1%)Budaya KerjaPikir dan
t. Pembahan Pola
Halaman9dari24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
). Semua rencanakompetensi;pengembanganAnalysis untukTraining Need
a. Sudah dilakukan
perbaikan kinerja;kaitannya dengantelah dilakukan dalamkegiatan mutasi yangevaluasi tertiadapmonitoring dan
;. Sudah dilakukanhal ini;pertimbangan terkaitmemberikanjuga unit kerjaditetapkan pusat danmutasi yang telahdan mengikuti poiakompetenst jabatantelah mempertiaiikanpegawai antar jabatan
). Semua mutasi
pengembangan karierpegawai
sebagal wujud danpegawai antar jabatan
i. Ada dilakukan mutasikinerja unit kerja;perbaikan tertiadapmemberikanorganisasi telahjabatan dalammemenuhi kebutuhanrekrutmen untukpenempatan pegawaievaluasi tertiadapmonitoring dan
c. Sudah dilakukan
(3%)kompetenstberbasisPegawai
3. Pengembangan
internal (2%)2.Pola Mutasi
Februari2019 dst;
Diiakukanenam bulansekaii;
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019 dst;(dilakukansecaraberkala);
Februari2019 dst;
Dokumen sosialiasitentang seluruhaturan disipiin/kod;eebk perilaku yangtelah ditetapkaninstansi pusat danmembuat inovasiterkait aturandisiplin/kodeetik/kode perilakuyang sesuai dengankarakteristik unitkeria
- Surat kepadapegawai perihaikesempatanmengikutiDiklat/pengembangan kompetensiIainnya.
- Surat usulanpegawai yangakan mengikutiDiklat/pengembangan kompetensiIainnya;
Telah melakukansosialiasi tentangseluruti aturandisipHkode ebkpenlaku yang telahditetapkan instansipusat dan membuatinovasi terkait aturandisiplin/kode etik/kodeperildku yang sesuaidengan karakteristikunit kerja
Menyusun mekanismePenetapan AgenPerubahan sebagaiRole Model ; TimPenilai ; Kriteria yangjelas (SKP menjadisalah satu kriteria
Melakukanpengukuran kineijaindividu setiap bulan;
Penilaian SKPstRiktural
Melakukan penilaiankerja individu setiaptahun;
MelaksanakanMonitoring danevaluasi terhadap hasilpengembangankompetensi dalamkaitannya denganperbaikan kinerjadilakukan secaraberkala;
Membuat surat usulanpegawai yang akanmengikutiDiklat/pengembangankompetensi Iainnya
Unit kerja telahmengimpiementasikanseluruh aturandisiplin/kode etik/kodeperilaku yang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat inovasi terkaitaturan disiplin/kodeetik/kode perilaku yangsesuai dengankarakteristik unit kerja;
d. Hasil penilaian kinerjaindividu seiuruhnyatelah dijadikan dasarpemberian reward
e.Meningkatnyaprofesionalisme SDMAparatur pada Satker;
e.SistemInformasiKepegawaian(1%)
Februari2019
Februari s/dMaret2019;
Februari \2019 dst;
TARGET IWAKTU J
- SK KPN tentangSatuan TugasPenyelenggaraan
-SKUnitPengendaliGratilikasi
-Capture KameraPengawas (CCTV)dan tampilannya;
- BukB PengirimanLHKPN
Capturebanner/spanduk/media public campaignlainnya;
BUKTIFISIK
- MemasBkan UnitKeija telahmembentuk Satuan
Mengimplementasikanpengendaliangratifikasi yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait pengendaliangratifikasi yang sesuaidengan karakterisBkunitkeija;
Melakukan PublicCampaign tentangPengendaiiangratifikasi yangdilakukan secaraberkala paling lamaenam bulan sekali
LANGKAHAKSI
a. unit keija telahmembangunlinqkunqan
>. unit keija telahmengimplementasikanpengendaliangratilikasi yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiteikait pengendaliangratifikasi yang sesuaidengan karakteristikunit keija;
a. Public campaigntentang pengendaliangratifikasi telahdilakukan secaraberkala;
INDIKATOR
AREA PENGUATAN PENGAWASAN (15%) ]
2. Penerapan SPIP
(3%)
1. PengendalianGrabfikasi (3%)
KOMPONEN
V.
[no1
Februari2019
Februari2019
Februarin2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019
Februari2019
SK Penyusun LAKIPdan Surat TugasPelalihan /WorirshopPenyusunan LAKIP
Dokumen
Dokumen PelaporanKineija;
Dokumen LaporanKineija T*un 2018
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan publik
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan public;
l unit kerja telahmengimplementasikanselurah kebijakanpengaduanmasyarakat sesuaidengan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiteikait pengaduanmasyarakat yangsesuai dengankarakterisbk unit keija;
d. SPI telahdiinformasikan dandikomunikasikankepada seluruh pihakterkait
p. unit keija telahmelakukan selurahkegiatan pengendalianyang ditetap kaninstansi pusat dan jugamembuat inovasiterkait pengendaliangratiflkasi yang sesuaidengan karakterisbkunit keija;
b. telah melakukanpenilaian risiko atasseluruh pelaksanaankebijakan sesuaidengan yang ditetapkan instansi pusat danjuga membuat inovasiteikait lingkunganpengendalian yangsesuai dengankarakterisbk unit keija;
pengendalian sesuaidengan yangditetapkan instan sipusat dan jugamembuat inovasiterkait lingkunganpengendalian yangsesuai dengan karakterisbk unit keija;
Bukti penyampaianpengaduanmasyarakat kepadabag lan terkait;
Melakukan sosialisasipenanganan benturankepentingan
Melakukan identifikasibenturan tugss delomtugas dan fungsiutama;
Menindakianjuti hasilevaluasi ataspenerapan WhistleBlowing System
Melakukan evaluasiatas penerapan WTS;
Membuat pedomanpelaksanaanWhistieblower dilingkungan instansi,Menetapkan pengelolaWBS yang diperkuatdengan penetapaanSK oleh pimpinan,Mensosialisasikanpedoman pelaksanaanwhistle blower system
Unit keija telahmeng intemalisasiWhistle BlowingSystem
Melakukan monitoringdan evaluasi atas hasilpenangananpengaduanmasyarakat;
pengaduanmasyarakat;
b. penanganan BenturanKepentingandisosiaiiasikan/ditntemalis asikan ke seluruhunit kerja;
a. unit keija telahmengidentifi^asi/memetakan benturankepentingan dalamtugas fungsi utama;
1 seluruh hasil evaluasiatas penerapanWhistle BlowingSystem telahditindaklanjuti oleh unitkeria;
i. evaluasi ataspenerapan WhistleBlowing Systemdilakukan secaraberkala;
b. unit keija telahmenerapkan seluruhkebijakan WhistleBlowing System sesuaidengan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait pelaksanaanWhistle BlowingSystem yang sesuaidengan karakteristikunit keija
3. Whistle BlowingSystem telah dlintemalisasi di unitkeija;
1. selurah hasil evaluasiatas penangananpengaduanmasyarakat telahditindaklanjuti oleh unitkeija;
- Memastikan unitkeija telah memilikikebijakan standarpelayanan;
- Membuat Inovasiterkait standarpelayanan;
LANGKAHAKSI
c. unit kerja ielahmenerapkan seluruhSOP sesuai denganyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat Inovasiterkait SOP yangsesuai dengankaraktenstik unit keija;
b. unit kerja telahmemaklumatkanseluruh standarpelayanan sesuaidengan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait maklumatstandar pelayananyang sesuai dengankaraktenstik unit kerja;
a. unit keija merrtfikikebijakan standarpelayanan yangditetapkan instansipusat dan jugamembuat inovasiterkait standarpelayanan yang sesuaidengan karaktenstikunit kerja ;
INDIKATOR
. StandarPelayanan(3%)
KOMPONENNOh
VI. AREA PENINGKATAK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK J(10%)
Melakukan SurveyKepuasan Pelangganmelalui SKMpersemester danMembuat Laporan
Memastikan telahterdapat inovasilayanan;
MenyediakanPelayanan TerpaduSatuPintu(PTSP)
Menyusun systempunishment(sanksi)/rewaid bagipelaksana layananserta pemberiankompensasi kepadapeneri ma layana n bilalayanan tidak sesuaistandar dan sudahdtimplementasikan
Menyediakan informasiyang mudah diaksesoleh masyarakat dalammemperoleh informasilayanan dan kegiatanmelalui media cetak,papan pengumuman,media social, website,dll.
c. Telah terdapat sistemsanksi /reward bagipelaksana layananserta pemberiankompensasi kepadapeneri ma layana n bilalayanan tidak sesuaistandar dan sudahdtimplementasikan;
b.lnfonnasi pelayanandapat diakses melaluiberbagai media (misal:papan pengumuman,website, media sosial,media cetak, mediatelevisi, radio dsb);
a. Selunihsosilisasi/pelatihantelah dilakukan dalamupaya penerapanbudaya pelayananprima.
d. unit kerja melakukanreviu dan perbaikanatas standar pelayanandan SOP yangdilakukan instansipusat dan juga unitkerja berinisiatifmelakukan reviu danperbaikan atas standarpelaya nan dan SOP;
3. Penilaiankepuasanterhadappelayanan
(4%)
2. BudayaPelayananPrima (3%)
Halaman 19 dart 24Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Tahap I:BulanJanuari2019 s/dJuni 2019:Tahap II:Bulan Jull2019 s/dDesember2019
c. Dilakukan tindak lanjutalas sekiruh has^survey kepuasanmasyaiakat
media cetak, mediatelevisi, radio dsb)
Januari2020
melalui media cetak,media pemberitaanonline, websitesatker atau mediaieianng social;
<O CO
g g
g S g^ # ^
3 3 3 3 3 3"%
a* a
g g
| if |f| IffI 11 ai f tl
3 3
g g
1
3S^ : g
3 3as ^
j;jjj
N U MM M
^ e ^^ ^S
g g gg S|
O O OW Ot^^ * ^^ ^E
^ 1 7 (fl H
Ifi'llill
s
h3
7PUPN-MARTAPURA 1 j 2Di la r^ng MengganiJak^
Dengan hormat,
Dalam rangka pembahasan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wllayah Birokrasl Berslh danMelayani pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai wujud dari Reformasi Birokrasi di
Pengadllan Negeri Martapura maka dengan ini kami mengundang Bpk/lbu, Sdr (i) agar
kiranya dapat hadir pada Rapat yang akan dilaksanakan :
Hari/ tanggalKamis, 6 Februari 2019
Pukul: 10.00 WITA s/d selesai.
Tempat; Ruang Rapat Pengadilan Negeri Martapura
Agenda Rapat : Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Kerja
Pembangunan Zona Integritas (Zl) Menuju Wllayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada PengadilanNegeri Martapura;
Kepada Yth1.Koordinator Teknikal Zona Integritas;2.Koordinator Operasional Zona
Integritas;3.Koordinator Area Manajemen
Perubahan;4.Koordinator Area Penataan
Tatalaksana;5.Koordinator Area Penataan Sistem
Manajemen (SDM);6.Koordinator Area Penguatan
Akuntabilitas Kinerja;7.Koordinator Area Penguatan
1.Rapat dibuka oleh Ketua Pembangunan Zona Integrasi Menuju WBK/WBBM Pengadilan Martapura, IbuFIONA IRNAZWEN dan selanjutnya menjelaskan tentang periunya membuat Dokumen Rencana KerjaPembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang berisikan Program, Kegiatan dan Inovasi yangakan dilaksanakan dalam meiakukan petubahan yang berisi target, waktu dan hasil yang ingin dicapaidengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2.Ketua Pembangunan Zona Integritas selanjutnya meminta untuk tiap-tiap Koordinator Area yang telahditunjuk untuk membuat draft Rencana Aksi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM meliputi, kapandimulainya, berapa lama dan target yang akan dicapai yang akan dimasukkan ke dalam Dokumen RencanaKerja Pembangunan Zona Integritas;
Kamis, 6 Febmari 201909.00 s/d11.00 WITARtiang Rapat Pengadilan Negeri MartapuraPenyusunan Rencana Ketja Pembangunan Zona Integrttas(Zl) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada PengadilanNegeri Martapura;Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBMPN MartapuraKoordinator Teknikal Pembangunan Zona Integritas MenujuWBK/WBBM pengadilan Negeri MartapuraNoor Anita Melda, S.Kom.1.Koordinator Teknikal Zona Integritas;2.Koordinator Operasional Zona Integritas;3.Koordinator Area Manajemen Perubahan;4.Koordinator Area Penataan Tatalaksana;5.Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen (SDM);6.Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja;7.Koordinator Area Penguatan Pengawasan;8.Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;1.Pembukaan;2.Pembahasan Dokumen Rencana Kerja;3.Penyusunan Dokumen Rencna Kerja;4.Kesimpulan;5.Do'a
Penyusunan Dokumen Rencana Katja Pambangunan Zona Integrttas (Zl) Menuju WilayahBebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Malayani (WBBM) pada Pangadilan Negeri
Martapura
FORM - NOTULEN RAPAT
W15.U3/3/PM-FORM/MR PM.6/512017
Tanggal Pembuatait l2 Mei 2017Tanggal RevisiTi3 September 2018RavisiKaJ02Tanggal Efektjf13 September 2018
Ketua Pembangunan Zona.Jntegritas Menuju WBK/WBBM/Pengadilan Negeri Martapun
tip^!:'~i. . .P '.
III.KESIMPULANRapat Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Rencana Keija Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Martapura telahdilaksanakan dengan baik dan telah terbentuk kerangka atau draft Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan NegeriMartapura sesuai dengan 6 (enam) area perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
IV.PENUTUPDemikian Notulen Rapat Pembahasan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas (Zl) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun2019 pada Pengadilan Negeri Martapura ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan tugas;
Tiap-tiap Koordinator Area menyusun draft Rencana Aksi Zona Integritas Menujti WBK/WBBM danmemaparkan di dalam rapat dan Ketua Pembangunan Zona Integritas meminta tiap-tiap koordinator Areauntuk segera memulai menata dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuanPembangunan Zl yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen dengan melibatkan seluruhanggota tim keija yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Dokumen Rencana Keija Pembangunan ZonaIntegritas;Draft Dokumen Rencana Keija tersebut akan disosialisasikan dan dibahas di dalam rapat selanjutnyabersama Ketua Pengadilan Negeii Martapura dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Martapura pada hadSenin tanggal 11 Februari 2019;
5.Ketua Pembangunan Zona Integritas meminta kepada Koordinator Teknikal, Koordinator Operasional danpara Koordinator Area untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
6.Sebelum Ketua Pembangunan Zona Integritas menutup rapat tersebut maka Panitera Pengadilan NegeriMartapura selaku Koordinator Teknikal memimpin do'a bersama untuk mengucapkan syukur rapat telahberjaian dengan lancar;
7.Ketua Pembangunan Zona Integritas menyatakan rapat telah setesai dan ditutup;
4.
FORM - NOTULEN RAPAT
W15.U3/3ff>M-FORM/MR PM.6/5/2017
Tanggal Pembuatan |2Mei2017Tanggal Revisi13 September 2018RevisiKe_ ^LTanggal EfekBf|13 September 2018Dtsahkan OlehTop Manager